BUPATI BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_33_2010.pdf ·...
Transcript of BUPATI BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_33_2010.pdf ·...
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2010
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan
terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan
perjalanan dinas ;
b. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 perlu diadakan
penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3 -
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung :
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Badung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap
adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
6. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat
dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat
kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat
kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas
perintah Pejabat yang berwenang.
7. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Badung adalah
perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Badung dalam radius
lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk
kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah
pejabat yang berwenang.
- 4 -
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bali adalah Perjalanan
Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali.
9. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar
Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang
dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama
luar negeri.
11. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali
terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan
semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.
12. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua
biaya yang bersifat sebagai uang muka.
13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai
akibat dari perjalanan dinas.
14. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
15. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disebut SPT adalah Surat
Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung oleh pejabat
berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk
kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD
adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang.
18. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- 5 -
BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Perjalanan Dinas terdiri dari :
a. Perjalanan dinas jabatan;
b. Perjalanan dinas pindah.
Pasal 3
(1) Perjalanan dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Badung dari tempat kedudukan ke tempat
yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
a. ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat
tinggal dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;
b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang
diadakan di luar tempat kedudukan;
c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk
mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna
kepentingan jabatan;
d. untuk mendapat pengobatan di luar Tempat Kedudukan
berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri;
e. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat
kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan
tugas;
f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat
Kedudukan;
g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah
pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan perjalanan dinas;
- 6 -
h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakan jenasah pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat
Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
Pasal 4
(1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang
lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan
pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta
keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar
permohonan sendiri.
(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang
perkawinan yang berlaku;
b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu
berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai
penghasilan sendiri;
c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah yang
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang
menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang
menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
atau
d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami
dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(3) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan
dalam hal :
a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat
hendak menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau
mendapat uang tunggu;
b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang
meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan
menetap.
- 7 -
(4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak pemberhentian / meninggal dunia.
BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5
(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport
lokal.
b. Biaya penginapan;
c. biaya transport pegawai;
d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan IV;
e. biaya transportasi keluarga;
f. biaya pengepakan, dan biaya angkutan barang-barang;
g. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
(2) Biaya – biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dibayarkan secara lumsum sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini;
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas
sesuai jumlah hari menginap.
(4) Biaya transport pegawai dan biaya transport keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e
merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke
Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan
kembali ke terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan
keberangkatan serta transport dari/ke Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.
Pasal 6
(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah bersangkutan;
- 8 -
(2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah harus
memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang
diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
Pasal 7
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas
rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang
sama.
Pasal 8
(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati );
b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua
DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD );
c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III / Gol.
IV;
d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV / Gol.
III;
e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan
Golongan I ( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer
SMU serta Sederajat Kebawah ).
(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongan
menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk
kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat dilakukan
setelah mendapat ijin Bupati Badung dan golongannya ditentukan
berdasarkan pendidikan atau dengan perlakuan disamakan
dengan Pegawai Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dan
THL/Honorer SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Pegawai Negeri Sipil
Golongan I.
(4) Orang Pribadi selain pasal 3 yang melakukan perjalanan dinas
untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, ditentukan
- 9 -
oleh Bupati Badung dan golongannya ditentukan berdasarkan
pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
Pasal 9
(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) huruf a,
huruf b dan huruf c;
b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ;
c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang
mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf e ;
d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-
banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan
angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ;
e. untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan
IV diberikan pula uang representasi.
(2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, diberikan :
a. biaya angkutan pegawai;
b. angkutan keluarga;
c. biaya Pengepakan; dan
d. angkutan barang.
Pasal 10
(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk
masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati
ini;
- 10 -
b. uang harian terdiri dari penginapan dan makan, angkutan
setempat dan uang saku, angkutan dari / ke Bandara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri
Sipil Eselon II, III dan IV ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan ini;
e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan ini.
(2) Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Jumlah yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V
Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan untuk
menetapkan biaya yang dibayarkan secara lumsum kepada Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas
menurut tingkatnya masing-masing.
Pasal 11
(1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara
biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya
perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai
dilaksanakan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA
Pasal 12
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan
perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- 11 -
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari
pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
(3) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (4), cukup dengan kwitansi dan perincian
penggunaan.
Pasal 13
(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT)
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai
berikut :
a. Bupati Badung bagi :
1. Bupati Badung;
2. Wakil Bupati Badung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
b. Ketua DPRD bagi :
1. Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua DPRD;
3. Anggota DPRD;
4. Sekretaris DPRD.
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan
bagi :
1. Staf Ahli;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan;
5. Kepala Dinas;
6. Kepala Kantor;
7. Kepala Satuan;
8. Kepala Lembaga Lainnya.
d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya
dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ;
e. Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan/
Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai
bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.
(2) Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris
DPRD.
- 12 -
Pasal 14
Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba
kembali dilaksanakan sebagai berikut :
a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi
Bupat/Wakil Bupati Kabupaten Badung;
b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
c. Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala
Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian Masing-
masing;
d. untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh
Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e. untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;
f. untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala
Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan
kegiatan tersebut.
Pasal 15
(1) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan
bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau
cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan
dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang
berwenang.
(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara
terperinci dalam lampiran SPPD.
(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan
pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam
bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran
bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan
perjalanan dinas.
(5) Dalam SPPD dicantumkan :
a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain
yang ditunjuk;
b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan
ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi;
c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang
ditunjuk.
- 13 -
(6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir,
SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan
tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk
diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera
dipertanggung jawabkan.
(7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian
apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan
dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali
dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
(8) Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7)
adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan
boarding pass.
(9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk
komponen biaya uang harian Perjalanan Dinas sedangkan biaya
angkutan dibayarkan secara riil ( at cost ).
Pasal 16
(1) Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan
efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan /
menandatangani Surat Perintah Tugas.
(2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan
dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang
diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai
akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
(3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14 -
BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 17
(1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
a. Pendidikan dan pelatihan ( Training );
b. Studi Banding;
c. Seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya;
d. promosi potensi daerah;
e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;
f. Kunjungan persahabatan / kebudayaan.
(2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara,
Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.
BAB VI
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 18
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar
negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki
dokumen perjalanan dinas luar negeri.
(2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk
kepentingan pemerintah daerah dapat dilakukan setelah
mendapat ijin Bupati Badung.
(3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. surat Ijin Pemerintah;
b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;
c. exit Permit; dan
d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- 15 -
BAB VII
TATA CARA ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 19
(1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali
bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan
perjalanan dinas luar negeri.
(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat :
a. nama, NIP dan jabatan PNS;
b. nama dan profesi bagi pihak swasta;
c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;
d. negara dan kota yang dituju;
e. waktu pelaksanaan; dan
f. sumber pembiayaan.
Pasal 20
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar
negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang
diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian
atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan
perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 21
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
diterima oleh Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari
sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat
mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar
negeri.
(2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimanan
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk
memperoleh ijin Pemerintah.
- 16 -
Pasal 22
Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan
dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang
tercantum dalam dokumen pendukung.
Pasal 23
Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7
(tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 24
(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari :
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
c. sumber-sumber lain yang sah.
(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
a. biaya angkutan / transportasi;
b. biaya airport Tax;
c. biaya passport dan/atau biaya visa;
d. biaya fiskal;
e. uang harian di Negara yang dituju.
Pasal 25
Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya
menjadi beban pemerintah pusat dan /atau instansi/lembaga lainnya,
maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar
negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari
pemerintah daerah.
Pasal 26
Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak
swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.
- 17 -
Pasal 27
Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam
lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB IX
PELAPORAN
Pasal 28
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas
luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di
Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas
luar negeri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati
Badung dan Pengguna Anggaran.
BAB X
PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Badung Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- 18 -
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 9 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Juli 2010
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 19 -
LAMPIRAN I PERATURAN BUAPTI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
NO URAIAN KAPAL
UDARA
KAPAL
LAUT
KERETA
API
BUS
Pejabat Negara
1
2
Bupati
Wakil Buapti
Bisnis
Bisnis
Kelas satu
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Pimpinan dan Anggota DPRD
1
2
3
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Bisnis
Bisnis
Ekonomi
Kelas satu
Kelas satu
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Pegawai Negeri Sipil
1
2
3
Pejabat Eselon II
Pejabat Eselon III
Pejabat Eselon IV / Staf dan atau
Pegawai pegawai tidak tetap
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Kelas satu
Kelas dua
Kelas dua
Kelas dua
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 20 -
LAMPIRAN II PERATURAN BUAPTI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
A. KETENTUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR
DAERAH BALI
I. PENGINAPAN
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 900.000,00
Rp 850.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 825.000,00
Rp 800.000,00
Rp 770.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 825.000,00
Rp 770.000,00
Rp 750.000,00
Rp 700.000,00
Rp 600.000,00
II. MAKAN
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 300.000,00
Rp 290.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 285.000,00
Rp 275.000,00
Rp 250.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 285.000,00
Rp 250.000,00
Rp 240.000,00
Rp 225.000,00
Rp 200.000,00
- 21 -
III. ANGKUTAN SETEMPAT
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 300.000,00
Rp 290.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 285.000,00
Rp 275.000,00
Rp 260.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 285.000,00
Rp 260.000,00
Rp 250.000,00
Rp 200.000,00
Rp 200.000,00
IV.UANG SAKU
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 450.000,00
Rp 440.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 435.000,00
Rp 425.000,00
Rp 400.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 435.000,00
Rp 400.000,00
Rp 375.000,00
Rp 325.000,00
Rp 225.000,00
- 22 -
V.ANGKUTAN DARI / KE BANDARA
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 400.000,00
Rp 380.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 370.000,00
Rp 350.000,00
Rp 325.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 370.000,00
Rp 325.000,00
Rp 300.000,00
Rp 250.000,00
Rp 200.000,00
VI.ANGKUTAN DARI / KE TERMINAL BUS
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 200.000,00
Rp 190.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 185.000,00
Rp 175.000,00
Rp 160.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 185.000,00
Rp 160.000,00
Rp 150.000,00
Rp 125.000,00
Rp 100.000,00
Keterangan :
1. Angkutan dari / ke Bandara dibayar 1 (satu) kali perjalanan
2. Angkutan dari / ke Terminal Bus dibayar 1 (satu) kali perjalanan bila naik bus
- 23 -
KETENTUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH BALI
I. PENGINAPAN
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 300.000,00
Rp 290.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 285.000,00
Rp 275.000,00
Rp 250.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 285.000,00
Rp 250.000,00
Rp 200.000,00
Rp 150.000,00
Rp 125.000,00
II. MAKAN
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 150.000,00
Rp 140.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 135.000,00
Rp 125.000,00
Rp 100.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 135.000,00
Rp 100.000,00
Rp 75.000,00
Rp 50.000,00
Rp 45.000,00
III. UANG SAKU
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 200.000,00
Rp 190.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 185.000,00
Rp 175.000,00
Rp 150.000,00
- 24 -
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 185.000,00
Rp 150.000,00
Rp 125.000,00
Rp 100.000,00
Rp 75.000,00
IV. PERJALANAN PULANG PERGI
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 100.000,00
Rp 90.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 85.000,00
Rp 80.000,00
Rp 75.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 85.000,00
Rp 75.000,00
Rp 70.000,00
Rp 60.000,00
Rp 50.000,00
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 25 -
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
B. Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
NO URAIAN TINGKAT PEGAWAI
A B C D E
1 Biaya Pemetian Rp. 1.000.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 700.000,00 Rp. 600.000,00
2 Pengangkutan Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 26 -
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 200.000,00
Rp 190.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 185.000,00
Rp 175.000,00
Rp 150.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 185.000,00
Rp 150.000,00
Rp 125.000,00
Rp 100.000,00
Rp 75.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap
Tingkat Uraian Orang / Hari
A PEJABAT NEGARA
Bupati
Wakil Bupati
Rp 100.000,00
Rp 90.000,00
B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD
Anggota DPRD
Rp 85.000,00
Rp 80.000,00
Rp 75.000,00
PEGAWAI NEGERI SIPIL
A
B
C
D
E
Pejabat Eselon II A
Pejabat Eselon II B
Pejabat Eselon III / GOL. IV
Pejabat Eselon IV / GOL. III
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I
(THL / Honorer Sarjana dan THL / SMU serta
Ssederajat Kebawah)
Rp 85.000,00
Rp 75.000,00
Rp 70.000,00
Rp 60.000,00
Rp 50.000,00
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 27 -
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan
NO URAIAN TINGKAT PEGAWAI
A B C D E
I Jumlah barang yang dipergunakan
sebagai dasar perhitungan :
1. Pegawai yang Berkeluarga tanpa 25 M3 20 M3 15 M3 10 M3 10 M3
Anak
2. Pegawai yang Bekeluarga dengan 15 M3 12 M3 9 M3 6 M3 6 M3
Anak
3. Pegawai yang tidak Berkeluarga 5 M3 4 M3 3 M3 2 M3 2 M3
II Dasar Perhitungan Biaya :
Truk : a.Jawa - Pengempakan dan Pergudangan Per M3
- Angkutan per M3 / KM
b.Luar Jawa - Pengempakan dan Pergudangan Per M3
-Angkutan per M3 /KM
Rp.52.000,00 210 Rp.52.000,00 330
Rp.52.000,00 210 Rp.52.000,00 330
Rp.52.000,00 210 Rp.52.000,00 330
Rp.52.000,00 210 Rp.52.000,00 330
Rp.52.000,00 210 Rp.52.000,00 330
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 28 -
LAMPIRAN VI PERATURAN BUAPTI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor :
Lembar Ke :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
( S P PD )
NOMOR : ………
1 Pejabat berwenang yang memberi perintah :
2 Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan :
mengadakan perjalanan dinas :
3 Jabatan, Pangkat dan Golongan dari :
yang diperintahkan :
4 Perjalanan Dinas yang diperintahkan :
Dari :
Ke :
Transportasi menggunakan :
5 Perjalanan Dinas direncanakan : Selama (…) hari
dari tanggal………………
6 Maksud mengadakan perjalanan :
7 Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas Beban :
Pasal Anggaran :
8 Keterangan : Lihat Sebelah
Dikeluarkan di :
Tanggal :
( Pejabat Yang Berwenang )
(………………………………………..)
NIP……………………………………
- 29 -
KETERANGAN :
DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN :
Tempat Kedudukan Pegawai Berangkat Kembali
yang diberikan perintah Tanggal Tanda tangan Tanggal Tanda tangan
DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :
Tempat Kedudukan Pegawai Tiba Kembali
yang diberikan perintah Tanggal Tanda tangan Tanggal Tanda tangan
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 30 -
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
SURAT PERINTAH TUGAS
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : ………….
Yang Bertanda Tangan di bawah ini :
Nama :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Menugaskan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Untuk Tujuan : 1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
Selama : 1.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Badung................................
Penjabat Yang Berwenang
(................................)
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 31 -
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUAPTI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI
I. Pendidikan dan Pelatihan / Training
1. Dokumen
a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
pendidikan, antara DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MOU /
Kontrak / Perjanjian.
b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan
tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk
melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
c. Surat pernyatan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti
kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
d. MOU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City /
Sister Provice.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
a. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
pelatihan (training), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat Jaminan dari
sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian.
b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang
dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti
pelatihan (training) di lembaga tersebut.
c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti
kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
d. MOU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
e. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.
II. Studi Banding
Dokumen Studi Banding meliputi :
1. Dokumen / Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi
banding, antara lain DPA /DIPA, Surat Jaminan dari sponsor, atau MOU /
Kontrak / Perjanjian.
- 32 -
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju
dan surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MOU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.
III. Seminar / Lokakarya Konferensi
Dokumen seminar / Lokakarya / Konferensi atau sejenisnya meliputi :
1. Surat Undangan dari penyelenggara seminar / lokakarya / konferensi atau
sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
seminar / lokakrya / konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA /DIPA, surat
jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian.
IV. Promosi Potensi Daerah
Dokumen Promosi Potensi daerah meliputi :
1. Dokumen / Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
promosi, antara lain DPA /DIPA, Surat Jaminan dari sponsor, atau MOU /
Kontrak / Perjanjian.
2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah
Daerah.
3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negera yang dituju
dan / atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang
menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat
melaksanakan promosi.
4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan / atau pihak penyelenggara Promosi di
luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri
Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :
1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain
DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju
dan / atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah
Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasam.
4. Rencana kerjasama / Kerangka Acuan Kerja.
- 33 -
VI. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan
Dokumen kunjungan persahabatan / Kebudayaan meliputi :
1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
kunjungan persahabatan / Kebudayaan, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan
dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak / lembaga / badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju
dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah
Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 34 -
LAMPIRAN IX PERATURAN BUAPTI BADUNG
TANGGAL : 9 JULI 2010
NOMOR : 33 TAHUN 2010
TENTANG : PERJALANAN DINAS
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
WILAYAH / NEGARA
IBU KOTA / KOTA JUMLAH UANG
KETERANGAN TEMPAT PERWAKILAN HARIAN
REPUBLIK INDONESIA ( $ US )
A B C
1 2 3 4 5 6
I. AMERIKA
1. Amerika Serikat Washinton 452 385 342 Tingkat A :
2. Kanada Ottawa 335 285 250 Bupati, Wakil Bupati
3. Meksiko Meksiko City 370 315 280 Pimpinan DPRD,
4. Kuba Havana 295 250 220 Pegawai Negeri
5. Venezuela Caracas 380 320 285 Gol. IV / c Keatas.
6. Argentina Buenos Aires 320 270 240
7. Brazil Barazilia 295 260 240
8. Suriname Paramaribo 295 250 220
9. Chili Santiago 295 250 220
10. Columbia Columbia 295 250 220
11. Peru Limma 295 250 220
II. EROPA BARAT DAN Tingkat B :
SCANDINAVIA Anggota DPRD,
Pegawai Negeri
1. Inggris London 490 455 430 Gol. III / c s/d IV / b
2. Norwegia Osio 380 320 285
3. Perancis Paris / Marseilles 429 400 380
4. Belgia Brussel 360 305 270
5. Belanda Den Haag 360 305 270
6. Swiss Bern / Geneva 405 340 320
7. swedia Stockholm 384 360 340
8. Austria Wina 424 361 316
9. Finlandia Helsinki 335 285 250
10. Denmark Konpenhagen 320 270 240
11. Italia Roma 451 394 370
12. Jerman Berlin / Hamburg 327 300 280
13. Spanyol Madrid 358 310 285
III.
EROPA TIMUR DAN
RUSIA Tingkat C :
Pegawai Negeri
1. Rusia Moscow 482 435 405 Lainnya
2. Bulgaria Sofia 295 250 220
3. Chekoslovakia Praha 316 260 236
4. Hongaria Budapest 295 250 220
- 35 -
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
WILAYAH / NEGARA
IBU KOTA / KOTA JUMLAH UANG
KETERANGAN TEMPAT PERWAKILAN HARIAN
REPUBLIK INDONESIA ( $ US )
A B C
1 2 3 4 5 6
5. Polandia Warsawa 295 250 220
6. Rumania Bukharest 326 290 260
7. Yogoslavia Beograd 295 250 220
IV. AFRIKA
1. Algeria Aljazair 332 305 285
2. Mesir Cairo 230 195 175
3. Maroko Rabat 234 205 190
4. Tunisia Tunis 243 208 185
5. nigeria Lagos 349 310 290
6. Senegal Dakar 252 225 200
7. Ethiopia Addis Ababa 210 180 160
8. Kenya Nairobi 238 215 195
9. Madagaskar Tananarivo 224 210 180
10. Tanzania Dar Es Salam 237 203 181
11. Zimbanwe Harare 281 241 214
12. Namibia Windhoek 210 180 160
V. TIMUR TENGAH
1. Irak Bagdad 270 195 175
2. Saudi Arabia Riyadh 240 220 195
3. Persatuan Arab Emirat Abu Dhabi 359 320 300
4. Kuwait Kuwait 312 280 255
5. Yordania Amman 260 220 195
6. Turki Anraka 230 195 175
7. Iran Teheran 220 185 165
8. Libanon Beirut 220 185 185
VI. ASIA SELATAN
1. India New Delhi 280 260 240
2. Bangladesh Dacca 220 185 165
3. Pakistan Islamabad 228 200 180
4. Sri Langka Colombo 220 185 165
- 36 -
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
WILAYAH / NEGARA
IBU KOTA / KOTA
JUMLAH
UANG
KETERANGAN TEMPAT PERWAKILAN
HARIAN
REPUBLIK INDONESIA ( $ US )
A B C
1 2 3 4 5 6
VII. ASIA UTARA
1. Hongkong Hongkong 370 317 285
2. Jepang Tokyo 350 300 260
3. Philipina Manila 295 250 220
4. Korea Selatan Seoul 381 323 295
5. Rep. Rakyat Cina Pyong Yang 275 235 205
6. Rep. Rakyat China Beijing 275 235 205
VIII. ASIA TENGGARA
1. Singapore Singapore 295 250 220
2. Malaysia Kualalumpur 280 240 210
3. Thailand Bangkok 260 220 200
4. Myanmar Rangoon 260 220 195
5. Laos Vientiane 260 220 195
6. Vietnam Ho Chi Minh 260 220 195
7. Brunei Darussalam Badar Seri Begawan 260 220 195
195
IX. ASIA PASIFIK DAN
AUSTRALIA
1. Australia Sidney / Canber 324 290 270
2. Selandia Baru Wellington 289 243 220
3. Kaledonia Baru Noumea 220 185 165
4.Papua Nugini Port Moresby 228 200 180
5. Timor Leste Dilli 260 220 195
6. Fiji Suva 220 185 165
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 37 -
PROSEDUR PENANDATANGANAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS
NO. URAIAN
YANG MENDATANGANI DOKUMEN
SURAT TUGAS DAN SPPD TIBA KEMBALI PASAL 14
PASAL 13 (1)
1 Bupati Bupati Kepala Bagian Humas dan
Protokol Setda. Kab. Badung
2 Wakil Bupati wakil Bupati Kepala Bagian Humas dan
Protokol Setda. Kab. Badung
3 Sekretaris DPRD Sekretaris Daerah Kepala Bagian Umum Setda.
Kab. Badung
4 Ketua DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD
5 Wakil Ketua DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD
6 Anggota DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD
7 Sekretaris Dewan Ketua DPRD Sekretaris DPRD
- Pejabat Eselon III Sektretaris DPRD Sekretaris DPRD
- Pejabat Fungsional dan Sektretaris DPRD Sekretaris DPRD
Orang Pribadi
- Pejabat eselon IV dan Staf Sektretaris DPRD Kasubag. Tata Usaha pada
Sekretaris DPRD
8 Asisten Sekretaris Daerah Kepala Bagian Umum Setda.
Kab. Badung
9 Staf Ahli Sekretaris Daerah Kepala Bagian Umum Setda.
Kab. Badung
10 Kepala bagian Asisten Kepala Bagian Umum Setda.
Kab. Badung
- Pejabat Eselon III Kepala Bagian Kepala Bagian Umum Setda.
Kab. Badung
- 38 -
NO. URAIAN
YANG MENDATANGANI DOKUMEN
SURAT TUGAS DAN SPPD TIBA KEMBALI PASAL 14
PASAL 13 (1)
- Pejabat Fungsional dan Kepala Bagian Kepala Bagian Umum Setda.
Orang Pribadi Kab. Badung
- Pejabat Eselon IV dan Staf Asisten Kepala Bagian Masing-masing
11 Inspektur Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD
- Pejabat Eselon III Inspektur Sekretaris SKPD
- Pejabat Fungsional dan Inspektur Sekretaris SKPD
Orang Pribadi
- Pejabat Eselon IV dan Staf Inspektur Sekretaris SKPD
12 Kepala Bappeda Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD
- Pejabat Eselon III Kepala Bappeda Sekretaris SKPD
- Pejabat Fungsional dan Kepala Bappeda Sekretaris SKPD
Orang Pribadi
- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Bappeda Sekretaris SKPD
13 Kepala Dinas Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD
- Pejabat Eselon III Kepala Dinas Sekretaris SKPD
- Pejabat Fungsional dan Kepala Dinas Sekretaris SKPD
Orang Pribadi
- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Dinas Sekretaris SKPD
14 LembagaTeknis Daerah
a. Badan - Badan
- Kepala badan Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD
- Pejabat Eselon III Kepala Badan Sekretaris SKPD
- Pejabat Fungsional dan Kepala Badan Sekretaris SKPD
Orang Pribadi
- 39 -
NO. URAIAN
YANG MENDATANGANI DOKUMEN
SURAT TUGAS DAN SPPD TIBA KEMBALI PASAL 14
PASAL 13 (1)
- Pejabat Eselon IV dan staf Kepala Badan Sekretaris SKPD
b. Polisi Pamong Praja
- Kepala Satuan Sekretaris Daerah Kepala Bagian TU
- Pejabat Eselon III Kepala Satuan Sekretaris SKPD
- Pejabat Fungsional dan Kepala Satuan Sekretaris SKPD
Orang Pribadi
- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Satuan Sekretaris SKPD
c. Rumah Sakit Umum Daerah
- Direktur RSUD Sekretaris Daerah Kepala Bagian TU
- Pejabat Eselon III Direktur RSUD Kepala Bagian TU
- Pejabat Fungsional dan Direktur RSUD Kepala Bagian TU
Orang Pribadi
- Pejabat Eselon IV dan Staf Direktur RSUD Kepala Bagian TU
d. Kantor- Kantor
- Kepala kantor Sekretaris Daerah Ka. Sub. Bag TU
- Pejabat Fungsional dan Kepala Kantor Ka. Sub. Bag TU
Orang Pribadi
- Pejabat Eselon IV dan Staf Kepala Kantor Ka. Sub. Bag TU
15 Orang Pribadi Pengguna Anggaran Sekretaris / Kepala Bagian TU /
Ka. Sub. Bag TU di SKPD