Bulan Juni 2017 -...
Transcript of Bulan Juni 2017 -...
Kementerian Keuangan
Ringkasan Eksekutif
Utang Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun, terdiri dari SuratBerharga Negara (SBN) sebesar Rp2.979,50 triliun (80,4%) dan pinjaman sebesar Rp727,02 triliun (19,6%).Penambahan utang neto selama bulan Juni 2017 sebesar Rp34,19 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto)sebesar Rp35,77 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp1,59 triliun. Tambahan pembiayaan utangmemungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerahdan dana desa, serta belanja sosial.
Selama bulan Juni 2017, telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total penerbitan (bruto) mencapaiRp48,57 triliun, sedangkan penarikan pinjaman (bruto) sebesar Rp4,76 triliun. Minat investor terhadap SBNmasih cukup tinggi dimana penawaran yang dimenangkan lebih kecil dari yang penawaran yang masuk (rata-rata bid to cover ratio lelang penerbitan SBN bulan Juni sebesar 2,37).
Pembayaran kewajiban utang di bulan Juni 2017 mencapai sebesar Rp26,89 triliun, terdiri dari pembayaranpokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp18,91 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp7,98 triliun.Pembayaran kewajiban utang merupakan komitmen Pemerintah secara berkesinambungan sebagai konsekuensipembiayaan defisit APBN tahun berjalan dan periode sebelumnya.
Indikator risiko utang Pemerintah masih cukup terkendali, dimana untuk bulan Juni 2017 tingkat variablerate ratio berada level 11,2 dan refixing rate di level 19,3. Sedangkan indikator jatuh tempo utang dengan tenorhingga 5 tahun naik dari 38,6% menjadi 39,1% dari total outstanding. Pemerintah tetap berupaya mengelolarisiko utang dengan baik, termasuk risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar.
Dibanding bulan sebelumnya, rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder bulan Juni 2017 turun. Porsikepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan di bulan Juni 2017 mencapai 39,47%. Mayoritasinvestor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah-panjang (diatas 5 tahun). Meskipun perdaganganSBN pada bulan Juni cenderung rendah bertepatan dengan suasana Ramadhan dan Idul Fitri, namunkepercayaan investor asing terhadap SBN meningkat dibanding posisi bulan lalu.
Kementerian Keuangan
Daftar Isi
Bagian 1
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang,Landasan Hukum
1. Latar Belakang (1)
2. Latar Belakang (2)
3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4. Jenis-jenis Utang (1)
5. Jenis-jenis Utang (2)
6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2
APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
7. APBN 2012-2017
8. Cashflow Pembiayaan 2012-2017
9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017
10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2012-2017
11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan UtangTahun 2017
12. Realisasi Penerbitan SBN 2017
13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017
14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,2012-2017
15. Pinjaman Tunai APBN 2017
16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016
17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017
Bagian 3Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh TempoUtang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)18. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017
19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 (Grafik)
20. Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30Juni 2017
21. Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017
22. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(1)
23. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(2)
24. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(Grafik)
25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
26. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan BeberapaMata Uang Utama
27. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan MataUang Lainnya
Kementerian Keuangan
28. Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata UangUtama (Grafik)
29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan JenisPinjaman
Bagian 4
Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utangdan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman,Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
31. Perkembangan Rasio Utang Indonesiaterhadap PDB
32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagaiNegara
33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di BerbagaiNegara Tahun 2007-2017
34. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2017
35. Program Debt Switch dan Buyback SBN
36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
37. Pemanfaatan Pinjaman
38. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadapCadangan Devisa
39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007 –2017
40. Indikator Risiko Utang 2012-2017
Bagian 5Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (RealisasiPembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, BiayaPinjaman Luar Negeri)
41. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat TahunAnggaran 2016 dan 2017
42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat TahunAnggaran 2017 (Grafik)
43. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PerDenominasi TA 2016 dan 2017
44. Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto
45. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto
46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
47. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
48. Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah
49. Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)
Bagian 6Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,Kepemilikan SBN oleh Investor)
50. Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di PasarSekunder
51. Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di PasarSekunder
Daftar IsiDaftar Isi
Kementerian Keuangan
52. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(Grafik)
53. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan
54. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(dalam %)
55. Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan olehNon Residen (Asing) berdasarkan Tenor
56. Spread terhadap UST- Jan 27
57. Spread terhadap UST- Feb 47
58. Spread terhadap 7Y Euro Midswap
59. Spread terhadap 10Y Euro Midswap
60. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)
61. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)
Bagian 8Rating, Opini BPK, Kesimpulan71. Rating Indonesia72. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)74. Performa Sovereign Rating Indonesia (1)75. Performa Sovereign Rating Indonesia (2)76. Opini BPK tentang Laporan Keuangan77. Kesimpulan
Bagian 9
Ekstra Slide
78. Utang Luar Negeri Indonesia
Bagian 7
Penjaminan Pemerintah
62. Definisi Kewajiban Penjaminan
63. Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah
64. Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas MaksimalPenjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default
65. Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini
66. Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban PenjaminanDalam APBN
67. Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan
68. Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per31 Maret 2017)
69. Maturity Profile Penjaminan Kredit yang DijaminPemerintah (per 31 Maret 2017)
70. Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yangDijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)
Daftar Isi
Kementerian Keuangan
Bagian 1
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang,
Landasan Hukum
Kementerian Keuangan
Latar Belakang (1)
Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan PengelolaanEkonomi secara keseluruhan.
Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:
Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:
Penciptaan kesempatan kerja;
Penurunan angka kemiskinan;
Penguatan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimanaPendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lainuntuk:
Menjaga stimulus fiskal misalnya melalui pembangunan infrastruktur; misalnya pembangunanjalan, bandara, Bendungan, Sanitasi dan Air Bersih, Jalur Kereta Api, Irigasi dan Perumahan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), BOS,Raskin, PKH, Subsidi;
Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;
Mempertahankan anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5 %;
Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);
Kementerian Keuangan
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yanglazim dilakukan oleh suatu negara:
Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN,dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);
Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yanglebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:
Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukupbesar;
Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;
BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakanuntuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN
Kementerian Keuangan
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
Tujuan Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang
optimal dan risiko yang terkendali;
Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif,dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang;
Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalamrangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kebijakan Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman;
Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambunganfiskal;
Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitandalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer;
Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukanpendalaman pasar SBN domestik;
Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untukmengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalamupaya untuk menjaga keseimbangan makro;
Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatandan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaanpembangunan dalam jangka menengah;
Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN danpemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan.
Kementerian Keuangan
Jenis-jenis Utang (1)
Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri
World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral(Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Tunai:
Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidangkegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan,kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate changedan infrastruktur.
Pinjaman Kegiatan:
Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;
Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;
Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri danpembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkanpenerimaan.
Kementerian Keuangan
Jenis-jenis Utang (2)
Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln);
Obligasi Negara (> 1 thn)
Coupon Bond
Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.
Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatandan restrukturisasi perbankan
Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing denganberbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Al-khadamat dan Wakalah.
SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah(SPN-S/Islamic T-Bills);
SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.
Kementerian Keuangan
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;
Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, sertaJumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negerioleh Pemerintah;
Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan PenerimaanHibah;
Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melaluiPinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR;
Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaandan pengelolaan utang;
Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;
Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang.
Kementerian Keuangan
APBN 2012–2017
[ Triliun Rupiah ]
Sumber:
- LKPP (DJPBN-Kemenkeu)
- APBN / APBN-P (DJA-Kemenkeu)
APBN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
A. Pendapatan Negara dan Hibah 1,338.1 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,555.9 1,750.3
I. Penerimaan Dalam Negeri 1,332.3 1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.9 1,748.9
1. Penerimaan Perpajakan 980.5 1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,285.0 1,498.9
2. Penerimaan Bukan Pajak 351.8 354.8 398.6 255.6 262.0 250.0
II. Hibah 5.8 6.8 5.0 12.0 9.0 1.4 /
B. Belanja Negara 1,491.4 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,864.3 2,080.5
I. Belanja Pemerintah Pusat 1,010.6 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,154.0 1,315.5
a. Bunga Utang 100.5 113.0 133.4 156.0 182.8 221.2
- Dalam Negeri 70.2 98.7 118.8 141.9 167.8 205.5
- Luar negeri 30.3 14.3 14.6 14.1 15.0 15.7
b. Subsidi 346.4 355.0 392.0 186.0 160.1
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 480.6 513.3 573.7 623.1 710.3 764.9
III. Suspend 0.2 0.1 (0.1) 0.1 - - /
C. Keseimbangan Primer (52.8) (98.6) (93.3) (142.5) (125.6) (109.0) /
D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) (153.3) (211.7) (226.7) (298.5) (308.3) (330.2)
Rasio Defisit APBN thd PDB (%) (1.9) (2.3) (2.3) (2.6) (2.5) (2.4) /
E. Pembiayaan 175.2 237.4 248.9 323.1 334.5 330.2
I. Pembiayaan Utang 137.0 219.3 253.2 378.3 403.0 384.7
II. Pembiayaan Non Utang 38.1 18.1 (4.3) (55.2) (68.5) (54.5)
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 21.9 25.7 22.2 24.6 26.2 0.0
LKPP / Audited
Kementerian Keuangan
Cashflow Pembiayaan 2012-2017
Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)**) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dariPembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang
APBN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kebutuhan Pembiayaan (357,337) (393,596) (475,561) (606,896) (725,739) (648,128)
Defisit (153,301) (211,673) (226,692) (298,495) (308,341) (330,168)
Pembayaran Utang (174,421) (160,421) (237,030) (226,261) (322,549) (263,138)
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (123,193) (103,075) (174,468) (160,125) (253,540) (197,042)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (51,115) (57,204) (62,421) (65,995) (68,726) (65,082)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (113) (141) (141) (141) (283) (1,013)
Pembiayaan Non Utang (29,616) (21,502) (11,839) (82,140) (94,849) (54,823)
Sumber Pembiayaan 379,195 419,317 497,762 631,509 751,902 648,128
Utang 315,214 383,643 492,762 607,177 725,558 647,828
Penerbitan SBN, Bruto 282,897 327,748 439,097 522,382 660,799 597,035
Penerbitan SBN Domestik 227,174 269,013 353,093 409,361 518,353 477,335
Penerbitan SBN Valas 55,724 58,735 86,003 113,021 142,446 119,700
Penarikan Pinjaman Luar Negeri 31,403 55,280 52,575 83,821 63,424 48,293
Pinjaman Program 15,003 18,426 17,777 55,085 35,325 13,300
Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 16,400 36,853 34,798 28,737 28,099 34,993
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 913 616 1,091 974 1,335 2,500
Non Utang 63,981 35,674 4,999 24,331 26,343 300
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 21,858 25,722 22,201 24,613 26,162 0
Net Cash Flow Pembiayaan 175,158 237,395 248,893 323,108 334,503 330,168 /
Utang Neto 140,793 223,222 255,732 380,916 403,009 384,690
Surat Berharga Negara 159,704 224,673 264,629 362,257 407,259 399,993
Pinjaman Dalam Negeri 800 474 950 832 1,052 1,487
Non Utang Neto 34,366 14,172 (6,840) (57,808) (68,506) (54,523)
LKPP
[ Dalam Miliar Rupiah ]
Kementerian Keuangan
Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN
Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)**) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dariPembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang
160
225
265
362
407 400
(19)(1) (9)
19
(4)(15)
34 14
(7)
(58) (69)(55)
(153) (212) (227) (298) (308) (330)
(1.9)
(2.3)
(2.3)
(2.6)(2.5)
(2.4)
(4)
(3)
(2)
(1)
-
1
2
3
4
(380)(360)(340)(320)(300)(280)(260)(240)(220)(200)(180)(160)(140)(120)(100)
(80)(60)(40)(20)
020406080
100120140160180200220240260280300320340360380400420440460
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
[ % thd. PDB ][ Triliun Rupiah ]
SBN (neto) Pinjaman DN & LN (neto) Non-Utang (neto) Surplus (Defisit) APBN Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Kementerian Keuangan
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2012-2017
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.
Keterangan :- Nominal dalam % terhadap PDB- Khusus untuk Indonesia, Tahun 2012 – 2016 menggunakan data LKPP dan 2017 menggunakan data APBN
Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah
Kementerian Keuangan
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017
Catatan:*) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 72,75 Miliar
(miliar Rp)
Nominal %(1) (3) (4) (5) = (4) : (3) (6) = (3) - (4) (7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang 221,194.6 106,841.9 48.3 114,352.73 51.7
1 Bunga Utang Dalam Negeri 205,479.4 98,708.4 48.0 106,771.00 52.0
2 Bunga Utang Luar Negeri *) 15,715.2 8,133.5 51.8 7,581.73 48.2
B. Pembiayaan Utang 384,690.5 230,972.2 60.0 153,718.32 40.0
I Surat Berharga Negara (Neto) 399,992.6 247,889.0 62.0 152,103.56 38.0
II Pinjaman (Neto) (15,302.1) (16,916.8) 110.6 1,614.76 (10.6)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1,486.8 50.8 3.4 1,435.97 96.6
A. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2,500.0 379.2 15.2 2,120.79 84.8
B. Pembayaran Cicilan Pokok PDN (1,013.2) (328.4) 32.4 (684.82) 67.6
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (16,788.9) (16,967.7) 101.1 178.79 (1.1)
A. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48,293.2 14,900.6 30.9 33,392.60 69.1
i. Pinjaman Tunai 13,300.0 7,623.7 57.3 5,676.33 42.7
ii. Pinjaman Kegiatan 34,993.2 7,276.9 20.8 27,716.28 79.2
B. Pembayaran Cicilan Pokok PLN (65,082.1) (31,868.3) 49.0 (33,213.82) 51.0
No. Uraian
Sisa dari Pagu
APBN Nominal %
(2)
Realisasi
s.d. tgl 30 Juni 2017
Kementerian Keuangan
Realisasi Penerbitan SBN 2017
*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga**) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch
(dalam juta Rupiah)
Uraian Target APBN Nominal Realisasi
(30 Juni 2017)% Realisasi (Target APBN)
SBN Netto* 399,992,586 247,889,038 61.97%
SBN Jatuh Tempo 2017 284,842,264 147,204,317 51.68%
- Rencana Buyback 3,000,000 0.00%
Kebutuhan Penerbitan 2017 (Gross)** 684,835,850 395,093,355 57.69%
273,214,088
213,173,000
107,130,000
105,650,000
393,000
60,041,088
47,197,500
- SUN Valas Domestik 726,008
12,117,580
121,879,267
81,910,267
39,969,000 SBSN Valas
SBSN Domestik
- SUN RITEL
SUN
SUN Domestik
- ON
- SPN
- Private Placement
SUN Valas
- SUN Valas USD
- SUN Valas Yen
- SUN Valas EUR
SBSN
Kementerian Keuangan
Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017
Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449
Tanggal
Lelang/
Pricing
Date
Tanggal
Setelmen/Settl
ement Date
Metode
Penerbitan/
Issuance Method
Seri/Series
Jatuh
Tempo/Maturity
Date
Kupon/Imbala
n - Coupon
Lowest
Incoming
Yield/Price
Highest
Incoming
Yield/Price
WAY Awarded
Highest
Awarded
Yield/Price
Total Penawaran/
Incoming Bid
Total Penawaran
Diterima/ Awarded
Bid
Bid to
cover
ratio
906,409,535 346,522,775
30-May-17 2-Jun-17 Lelang SPNS01122017 01-Dec-17 Diskonto 5.28125% 6.50000% 5.35313% 4,976,000 2,000,000 2.49
PBS013 15-May-19 6.25000% 6.81250% 7.21875% 6.83962% 3,390,000 550,000 6.16
PBS014 15-May-21 6.50000% 7.00000% 7.25000% 7.05961% 1,208,000 680,000 1.78
PBS011 15-Aug-23 8.75000% 7.15625% 7.71875% 7.24977% 566,000 395,000 1.43
PBS012 15-Nov-31 8.87500% 7.59375% 8.15625% 7.87946% 928,000 455,000 2.04
11,068,000 4,080,000
30-May-17 2-Jun-17 Private Placement PBS009 25-Jan-18 7.75000% 300,000 300,000 1.00
300,000 300,000
31-May-17 8-Jun-17 Bookbuilding RIJPY0620 8-Jun-20 0.65000% 0.65000% JPY40.000.000.000 JPY40.000.000.000
4,847,032 4,847,032 1.00
RIJPY0622 8-Jun-22 0.89000% 0.89000% JPY50.000.000.000 JPY50.000.000.000
6,058,790 6,058,790 1.00
RIJPY0624 7-Jun-24 1.04000% 1.04000% JPY10.000.000.000 JPY10.000.000.000
1,211,758 1,211,758 1.00
12,117,580 12,117,580
6-Jun-17 8-Jun-17 Lelang SPN03170907 07-Sep-17 Diskonto 4.89000% 5.09000% 4.95300% 5.00000% 5,825,000 5,000,000 1.17
SPN12180607 07-Jun-18 Diskonto 5.80000% 6.17000% 5.82984% 5.85000% 8,475,000 2,550,000 3.32
FR0061 15-May-22 7.00000% 6.64000% 6.80000% 6.66981% 6.68000% 6,936,000 2,200,000 3.15
FR0059 15-May-27 7.00000% 6.90000% 7.05000% 6.92990% 6.94000% 6,872,700 2,050,000 3.35
FR0074 15-Aug-32 7.50000% 7.35000% 7.52000% 7.38672% 7.40000% 5,488,700 2,200,000 2.49
33,597,400 14,000,000
7-Jun-17 9-Jun-17 Private Placement FR0065 15-May-33 6.62500% 393,000 393,000 1.00
393,000 393,000
13-Jun-17 15-Jun-17 Lelang SPNS01122017 01-Dec-17 Diskonto 5.25000% 7.00000% 5.35563% 4,935,000 2,500,000 1.97
PBS013 15-May-19 6.25000% 6.78125% 7.03125% 6.80000% 2,270,000 250,000 9.08
PBS014 15-May-21 6.50000% 7.03125% 7.25000% - 340,000 - -
PBS011 15-Aug-23 8.75000% 7.18750% 7.37500% 7.26500% 312,000 280,000 1.11
PBS012 15-Nov-31 8.87500% 7.87500% 8.00000% - 791,000 - -
8,648,000 3,030,000
20-Jun-17 22-Jun-17 Lelang SPN03170921 21-Sep-17 Diskonto 4.94000% 5.03000% 4.95751% 4.99000% 2,992,000 1,150,000 2.60
SPN12180301 01-Mar-18 Diskonto 5.50000% 6.25000% 5.59522% 5.65000% 3,180,000 900,000 3.53
FR0061 15-May-22 7.00000% 6.60000% 6.90000% 6.62973% 6.65000% 5,067,000 3,550,000 1.43
FR0074 15-Aug-32 7.50000% 7.30000% 7.43000% 7.33942% 7.36000% 5,651,900 4,600,000 1.23
FR0072 15-May-36 8.25000% 7.48000% 7.70000% 7.51596% 7.54000% 5,370,300 4,450,000 1.21
22,261,200 14,650,000
88,385,180 48,570,580
994,794,715 395,093,355
T o t a l
T o t a l
T o t a l
G r a n d T o t a l bulan Juni 2017
G r a n d T o t a l s.d. 30 Juni 2017
G r a n d T o t a l s.d. 31 Mei 2017
T o t a l
T o t a l
T o t a l
T o t a l
Nominal Dalam Juta Rupiah
Kementerian Keuangan
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017
Sumber/Catatan:*) Angka Sementara-) APBN (DJA-Kemenkeu)
[triliun rupiah]
2012 2013 2014 2015 2016*)
Nominal %
32.32 50.05 52.62 82.66 61.99 50.79 15.28 30.1%
equivalent dlm miliar USD 3.34 4.51 4.28 5.95 4.66 3.82 1.14
1. Pinjaman Program 15.00 18.39 17.77 55.08 35.32 13.30 7.62 57.3%
equivalent dlm miliar USD 1.55 1.55 1.48 3.89 2.65 1.00 0.57
a. World Bank 8.62 9.60 9.22 30.22 14.73 - 5.34 0.0%
b. A D B 5.81 4.90 4.86 19.29 13.28 - - 0.0%
c. JAPAN - 3.89 - - - - - 0.0%
d. FRANCE - - 1.24 2.15 1.40 - 2.28 0.0%
e. I D B 0.57 - - - - - - 0.0%
f. GERMANY - - 2.44 3.42 5.91 - - 0.0%
2. Pinjaman Proyek 16.40 31.12 33.76 26.80 25.41 34.99 7.28 20.8%
equivalent dlm miliar USD 1.70 2.91 2.71 2.00 1.91 2.63 0.55
3. Pinjaman Dalam Negeri 0.91 0.54 1.09 0.78 1.26 2.50 0.38 15.2%
equivalent dlm miliar USD 0.09 0.05 0.09 0.06 0.09 0.19 0.03
TOTAL
APBN
2017
Realisasi Per JuniJENIS PEMBIAYAAN
LKBA 999.01
Kementerian Keuangan
Pinjaman Tunai APBN 2017
(Juta USD)
I World Bank 400.00 400.00
- First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan 400.00 400.00
II KfW 223.50 167.52
-First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan
(Sub-program I) *)223.50 -
III AFD 167.52 167.52
- First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan
**) 167.52 167.52
IV Lainnya 208.88 -
- Masih dalam proses Penjajakan 208.88 -
999.90 567.52
*) Nilai original dalam EUR adalah EUR 200 juta
**) Nilai original dalam EUR adalah EUR 150 juta
Lender/Program Nominal Loan Realisasi
Total
Kementerian Keuangan
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016
Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN
[ triliun Rupiah ]
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Penarikan Pinjaman LN, bruto 33.75 31.40 55.28 52.58 83.82 63.42
Pembayaran Pokok Pinjaman LN (47.32) (51.12) (57.20) (62.42) (65.99) (68.73)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto (17.80) (23.46) (5.81) (12.35) 15.25 (10.42)
33.7 31.4
55.3 52.6
83.8 63.4
-47.3 -51.1-57.2
-62.4 -66.0 -68.7
-17.8-23.5
-5.8-12.4
15.3
-10.4
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Penarikan Pinjaman LN, bruto Pembayaran Pokok Pinjaman LN Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ tr
iliu
n R
up
iah
]
Kementerian Keuangan
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017
Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR
Organisasi Internasional 688.24 9,153.56 211.90 2,822.69 38.8%
WORLD BANK (IBRD & IDA) 311.11 4,137.70 84.93 1,131.16 15.5%
A D B 125.36 1,667.22 30.22 402.57 5.5%
I D B 210.19 2,795.59 74.24 988.55 13.6%
I F A D 23.79 316.47 8.01 106.63 1.5%
A I I B 17.79 236.58 14.50 193.78
Creditor Country 1,942.83 25,839.61 334.76 4,454.23 61.2%
JAPAN 591.59 7,868.09 48.56 642.63 8.8%
CHINA 263.19 3,500.49 65.00 866.66 11.9%
FRANCE 194.07 2,581.16 43.76 582.97 8.0%
KOREA 105.82 1,407.40 21.64 286.89 3.9%
GERMANY 24.25 322.53 1.48 19.72 0.3%
SPAIN 21.22 282.24 16.83 224.63 3.1%
SINGAPORE 267.97 3,564.02 59.25 789.19 10.8%
Negara Lainnya 474.71 6,313.68 78.24 1,041.53 14.3%
TOTAL 2,631.07 34,993.17 546.66 7,276.92 100.0%
NEGARA
APBN Realisasi per 30 Juni 2017
%
Kementerian Keuangan
Bagian 3
Portofolio Utang
(Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang,
Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017
Catatan :* Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
#) Angka LKPP Audited##) Termasuk SUN Valas Domestik###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 54,66 triliun
MeiAngka dalam Triliun Rupiah Nominal %
Total Utang Pemerintah Pusat 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.46 3,672.33 3,706.52 100.0%
a. Pinjaman 616.61 714.44 677.56 755.12 734.85 728.60 727.02 19.6%
1). Pinjaman Luar Negeri 614.81 712.17 674.33 751.04 729.71 723.44 721.83 19.5%
Bilateral *) 359.80 383.53 334.62 340.63 315.07 312.18 310.92 8.4%
Multilateral **) 230.23 288.29 292.33 360.04 368.92 367.08 367.33 9.9%
Komersial ***) 24.37 40.00 47.15 50.20 45.61 43.40 42.73 1.2%
Suppliers ***) 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 0.78 0.85 0.0%
2). Pinjaman Dalam Negeri 1.80 2.27 3.22 4.08 5.13 5.17 5.18 0.1%
b. Surat Berharga Negara 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,780.61 2,943.73 2,979.50 80.4%
Denominasi Valas ##) 264.91 399.40 456.62 658.92 766.58 780.18 792.06 21.4%
Denominasi Rupiah 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,163.55 2,187.44 59.0%
Angka dalam Miliar US Dolar
Total Utang Pemerintah Pusat 204.52 194.89 209.71 229.44 261.64 275.68 278.29 100.0%
a. Pinjaman 63.76 58.61 54.47 54.74 54.69 54.70 54.58 19.6%
1). Pinjaman Luar Negeri 63.58 58.43 54.21 54.44 54.31 54.31 54.20 19.5%
Bilateral *) 37.21 31.47 26.90 24.69 23.45 23.44 23.34 8.4%
Multilateral **) 23.81 23.65 23.50 26.10 27.46 27.56 27.58 9.9%
Komersial ***) 2.52 3.28 3.79 3.64 3.39 3.26 3.21 1.2%
Suppliers ***) 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.06 0.06 0.0%
2). Pinjaman Dalam Negeri 0.19 0.19 0.26 0.30 0.38 0.39 0.39 0.1%
b. Surat Berharga Negara 140.76 136.27 155.24 174.70 206.95 220.98 223.70 80.4%
Denominasi Valas ##) 27.39 32.77 36.71 47.76 57.05 58.57 59.47 21.4%
Denominasi Rupiah 113.36 103.51 118.54 126.94 149.90 162.42 164.23 59.0%
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,670 12,189 12,440 13,795 13,436 13,321 13,319
Juni ###)2012 2013 2014 2015 2016 #) 2017
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 (Grafik)
[ Triliun Rupiah ]
Catatan:#) Angka LKPP Audited*) Angka Sementara
1,361
1,661 1,931
2,410
2,781 2,980
617
714
678
755
735
727
200
700
1,200
1,700
2,200
2,700
3,200
2012 2013 2014 2015 2016#) 2017*)
SBN Pinjaman
[ triliun Rupiah dan % ]
Tahun
Pinjaman 617 31% 714 30% 678 26% 755 24% 735 21% 727 20%
SBN 1,361 69% 1,661 70% 1,931 74% 2,410 76% 2,781 79% 2,980 80%
Total Utang
Pemerintah Pusat1,978 100% 2,375 100% 2,609 100% 3,165 100% 3,515 100% 3,707 100%
2017*)20142012 2013 2015 2016#)
Kementerian Keuangan
100
245 247
157
203 189
154
216
123
182
145
75 100
29
124
72 52
97
26
94
42 49
7 15
237 33
70 79
77
64
58
50
41
37
32
28
24
21
20
18
17
16
12
7
5
3 2
2 1
8
153
32
-
50
100
150
200
250
300
350
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041-2
05
5
Proyeksi Sbn Proyeksi Pinjaman Realisasi Sbn Realisasi Pinjaman
Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusatper 30 Juni 2017
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Pinjaman 25% 22% 24% 33% 24% 24% 24% 16% 23% 15% 16% 24% 18%
SBN 75% 78% 76% 67% 76% 76% 76% 84% 77% 85% 84% 76% 82%
Tahun 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Pinjaman 42% 13% 19% 24% 11% 22% 5% 7% 3% 18% 8% 3%
SBN 58% 87% 81% 76% 89% 78% 95% 93% 97% 82% 92% 97%
2041-55
[triliun Rupiah]
Kementerian Keuangan
Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017
SURAT BERHARGA NEGARA Dec'12 Dec'13 Des'14 Des'15 Dec-2016 30-Apr-17 31-May-17 30-Jun-17
A. Dapat Diperdagangkan 1,085,173 1,394,652 1,666,576 2,120,762 2,542,692 2,696,849 2,709,296 2,746,883
1. Denominasi Rupiah 820,266 995,252 1,209,960 1,461,846 1,775,864 1,904,624 1,929,116 1,954,819
a. Surat Utang Negara (SUN) 757,231 908,078 1,099,257 1,302,610 1,527,570 1,622,117 1,636,517 1,654,810
1) Surat Perbendaharan Negara 22,820 34,050 39,950 42,950 41,040 83,050 81,600 80,450
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 1,263 - - - - - - -
3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 610,393 751,273 945,963 1,162,916 1,407,456 1,469,902 1,485,752 1,505,195
4) Obligasi Negara Variable Rate 122,755 122,755 113,344 96,743 79,075 69,165 69,165 69,165
b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 63,035 87,174 110,704 159,236 248,294 282,507 292,599 300,009
1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 62,840 78,541 99,969 150,221 240,594 265,957 272,049 274,959
2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 195 8,633 10,735 9,015 7,700 16,550 20,550 25,050
2. Denominasi Valuta Asing 264,907 399,400 456,616 658,917 766,829 792,225 780,180 792,064
a. SUN Valas Global (dalam juta US$) 22,950 26,950 28,650 35,150 37,750 36,750 36,750 36,750
b. SUN Valas Domestik (dalam juta US$) 190 540 1,040 1,240 1,240 200 200
c. SBSN Valas (dalam juta US$) 2,650 4,150 5,000 7,000 9,500 12,500 12,500 12,500
d. SUN Valas (dalam juta JPY) 155,000 155,000 155,000 255,000 355,000 355,000 355,000 455,000
e. SUN Valas (dalam juta EUR) - - 1,000 2,250 5,250 5,300 5,300 5,300
B. Tidak Dapat Diperdagangkan 275,927 266,403 264,642 289,248 238,163 235,845 234,431 232,617
a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 240,144 234,870 229,054 222,642 197,547 195,229 193,815 192,121
b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement - - - 22,434 - - - -
c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI 35,783 31,533 33,197 36,697 36,697 36,697 36,697 36,697
d. SPNS/ Private Placement - 5,084 - - - -
e. SBR002 2,391 2,391 3,919 3,919 3,919 3,799
TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) 1,361,101 1,661,055 1,931,218 2,410,011 2,780,855 2,932,694 2,943,727 2,979,500
- Asumsi Kurs (IDR/US$1) 9,670 12,189 12,440.000 13,795.000 13,436.000 13,327.000 13,321.000 13,319.000
- Asumsi Kurs (IDR/JPY1) 111.97 116.17 104.25 114.52 115.40 119.91 119.89 120.01
- Asumsi Kurs (IDR/EUR1) 15,133.27 15,069.68 14,161.55 14,486.50 14,886.23 14,874.67
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (1)
*)
Catatan:#) Angka LKPP Audited*) Angka Sementara
[ triliun IDR ]
Nominal % Total
A. PINJAMAN 616.70 714.44 677.56 755.12 734.85 727.02 19.6%
- Pinjaman Luar Negeri 614.90 712.17 674.33 751.04 729.71 721.83 19.5%
1. BILATERAL 359.80 383.53 334.62 340.63 315.07 310.92 8.4%
a. Japan 256.10 254.71 212.78 215.28 197.62 194.58 5.2%
b. France 21.30 25.94 24.63 26.22 24.50 26.25 0.7%
c. Germany 20.00 23.71 21.34 22.29 24.72 24.44 0.7%
d. South Korea 6.59 12.21 15.16 19.76 19.73 19.17 0.5%
e. Tiongkok/China 7.56 10.77 11.60 13.01 13.56 13.62 0.4%
f. United States 13.85 15.14 13.04 11.83 9.02 8.21 0.2%
g. Australia 8.03 9.19 8.31 8.06 7.06 6.91 0.2%
h. Spain 3.83 4.55 4.20 4.04 3.50 3.37 0.1%
i. Russia 1.36 3.20 3.55 3.78 3.46 3.30 0.1%
j. United Kingdom 5.78 6.31 4.89 3.61 2.05 1.89 0.1%
k. Others 15.40 17.80 15.12 12.75 9.86 9.18 0.2%
2. MULTILATERAL 230.23 288.29 292.33 360.04 368.92 367.33 9.9%
a. Bank Dunia 122.53 163.77 175.03 221.78 231.93 234.48 6.3%
b. ADB 100.37 114.58 107.35 126.95 124.44 119.21 3.2%
c. IDB 5.09 7.22 7.35 8.62 9.88 10.67 0.3%
d. IFAD 1.26 1.80 1.85 2.08 2.22 2.37 0.1%
e. EIB 0.57 0.60 0.48 0.38 0.30 0.25 0.0%
f. NIB 0.31 0.34 0.27 0.23 0.16 0.15 0.0%
g. AIIB 0.19 0.0%
Per Juni 2017 *)2016#)2012 2013 2014 2015NEGARA
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (2)
*)
Catatan:*) Angka sementara.**) Termasuk SUN Valas Domestik#) Angka LKPP Audited
[ triliun IDR ]
Nominal % Total
3. KOMERSIAL BANK 24.46 40.00 47.15 50.20 45.61 42.73 1.2%
a. United States 1.38 4.78 6.81 9.41 10.37 10.25 0.3%
b. Singapore 2.17 2.39 7.41 8.70 7.77 7.37 0.2%
c. France 2.80 5.54 7.41 7.48 8.40 7.39 0.2%
d. Netherlands 6.66 8.42 8.08 7.60 5.58 5.51 0.1%
e. Austria 7.79 9.12 6.98 5.84 4.60 4.39 0.1%
f. Russia 0.00 4.81 4.99 5.57 4.07 3.36 0.1%
g. United Kingdom 1.18 1.24 0.87 1.05 1.32 1.29 0.0%
h. Japan 0.10 0.33 0.66 0.96 0.59 0.41 0.0%
i. Taiwan 0.07 0.20 0.56 0.70 0.68 0.64 0.0%
j. Germany 0.11 0.49 0.68 0.66 0.56 0.53 0.0%
k. Others 2.19 2.69 2.70 2.24 1.67 1.60 0.0%
4. SUPPLIERS 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 0.85 0.0%
- Pinjaman Dalam Negeri 1.80 2.27 3.22 4.08 5.13 5.18 0.1%
B. SURAT UTANG NEGARA 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,780.61 2,979.50 80.4%
Denominasi Valas **) 264.91 399.40 456.62 658.92 766.58 792.06 21.4%
Denominasi Rupiah 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,187.44 59.0%
TOTAL UTANG 1,977.80 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.46 3,706.52 100.0%
NEGARAPer Juni 2017 *)
2012 2013 2014 2016#)2015
Kementerian Keuangan
Posisi Pinjaman Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (Grafik)
Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatifsumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang
42%36%
31% 29% 27% 27%
20%23%
26%29% 32% 32%
16%16%
16% 17% 17% 16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 #) May-17
Jepang Perancis JermanBilateral lainnya Bank Dunia ADBIDB Multilateral lainnya KOMERSIALSUPPLIERS Pinjaman Dalam Negeri
Kementerian Keuangan
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
Catatan:*) Data per tanggal 30 Juni 2017- Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik- Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program- #) Angka LKPP Audited
Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
[ miliar IDR ]
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 17,369 19,124 17,352 17,973 15,991 15,941
Pertambangan & Penggalian 7,052 7,138 6,081 6,165 5,861 5,884
Industri Pengolahan 14,916 14,027 11,004 10,211 8,485 7,891
Listrik, Gas & Air Bersih 49,532 51,488 44,840 46,490 46,736 46,868
Bangunan 112,227 122,628 110,010 113,530 104,742 102,652
Perdagangan, Hotel & Restoran 5,276 4,801 3,671 3,155 2,383 2,087
Pengangkutan & Komunikasi 20,176 20,764 17,735 18,794 17,894 17,766
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan 98,963 127,770 134,589 194,955 214,885 217,597
Jasa-jasa 168,519 214,405 223,140 243,825 234,585 230,426
Sektor Lain 122,575 132,295 109,136 100,022 83,285 79,904
TOTAL 616,605 714,441 677,557 755,119 734,846 727,015
2015 2017 *)2012 2013 2014 2016 #)
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
Catatan:*) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 Juni 2017, #) Angka LKPP Audited
dalam mata uang asli
IDR*) 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,192.62
USD**) 49.83 56.77 60.98 73.16 80.45 81.19
JPY**) 2,511.84 2,395.29 2,223.12 2,143.43 2,063.13 2,071.65
EUR**) 4.49 4.23 5.13 6.13 8.94 8.97
SDR**) 2.17 2.07 1.94 1.79 1.55 1.52
AUD**) 0.40 0.45 0.47 0.49 0.49 0.48
Mata Uang Lainnya
equivalent dlm triliun Rupiah
IDR 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,192.62
USD 481.86 691.97 758.64 1,009.24 1,081.11 1,081.34
JPY 281.23 278.26 231.76 245.47 238.09 248.61
EUR 57.54 71.11 77.68 92.39 126.53 133.48
SDR 32.41 38.93 35.01 34.37 27.90 27.88
AUD 4.03 4.85 4.82 4.91 4.72 4.86
Mata Uang Lainnya 22.65 26.45 23.04 23.58 17.94 17.72
Total 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.46 3,706.52
Kurs Tengah IDR thd USD 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00 13,319.00
Kurs Tengah IDR thd JPY 111.96 116.17 104.25 114.52 115.40 120.01
Kurs Tengah IDR thd EUR 12,809.86 16,821.44 15,133.27 15,069.67 14,161.55 14,874.67
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
2012 2013 2014 2015 2017 ***2016 #)
Kementerian Keuangan
Catatan:*) Nominal dalam Miliar, **) Per 30 Juni 2017, #) Angka LKPP Audited
Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Mata Uang Lainnya
dalam mata uang asli
ACU*) 0.34 0.38 0.41 0.39 0.31 0.41
ADB*) 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
CAD*) 0.14 0.45 0.12 0.11 0.10 0.09
CHF*) 0.24 0.21 0.17 0.28 0.21 0.08
CNY*) 1.55 1.55 1.55 1.47 1.32 1.24
DKK*) 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
GBP*) 0.36 0.31 0.25 0.18 0.13 0.12
KRW*) 213.32 219.57 217.27 225.62 225.03 222.93
KWD*) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
SAR*) 0.10 0.09 0.11 0.13 0.14 0.13
WBD*) 0.21 0.10 0.03 0.01 0.00 0.00
equivalent dlm triliun Rupiah
ACU 5.09 7.22 7.35 7.47 5.51 7.44
ADB 1.06 1.09 0.83 0.83 0.69 0.64
CAD 1.35 1.48 1.27 1.08 0.98 0.93
CHF 2.55 2.92 2.18 3.94 2.86 1.09
CNY 2.38 3.10 3.15 3.13 2.55 2.42
DKK 0.07 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04
GBP 5.66 6.19 4.77 3.68 2.16 1.99
KRW 1.93 2.53 2.48 2.64 2.51 2.60
KWD 0.30 0.32 0.25 0.21 0.14 0.11
SAR 0.26 0.29 0.36 0.47 0.49 0.46
WBD 1.99 1.23 0.33 0.07 0.00 0.00
TOTAL 22.65 26.45 23.04 23.58 17.94 17.72
2017 **2012 2013 2014 2015 2016#)
Catatan:*) Data per tanggal 30 Juni 2017, #) Angka LKPP Audited
Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
56% 53%57% 55% 57% 59%
24% 29%29% 32% 31% 29%
14% 12%9% 8% 7% 7%
3% 3% 3% 3% 4% 4%2% 2% 1% 1% 1% 1%1% 1% 1% 1% 1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 #) 2017*)
IDR USD JPY EUR SDR AUD Lainnya
Kementerian Keuangan
Catatan:*) Data per tanggal 30 Juni 2017
Posisi Pinjaman BerdasarkanStatus dan Jumlah Loan
Jml LoanOutstanding
(dlm Milyar IDR)Jml Loan
Outstanding
(dlm Milyar IDR)Jml Loan
Outstanding
(dlm Milyar IDR)%
PINJAMAN LUAR NEGERI 180 129,930 1207 592,094 1386 721,832 99.3%
1. NEGARA 104 73,288 890 280,263 994 353,551 48.6%
a. Jepang 27 20,222 282 174,841 309 195,064 26.8%
b. Perancis 15 10,290 97 24,129 112 34,419 4.7%
c. Jerman 5 6,195 66 18,774 71 24,969 3.4%
d. Amerika Serikat 6 9,614 136 8,841 142 18,455 2.5%
e. Belanda 2 3,890 21 3,949 23 7,840 1.1%
f. Negara lainnya 49 23,076 288 49,730 337 72,806 10.0%
2. ORGANISASI INTERNASIONAL 76 56,642 317 311,831 392 368,281 50.7%
a. Bank Dunia 25 37,283 127 198,347 152 235,631 32.4%
b. ADB 12 10,888 151 108,322 163 119,211 16.4%
c. IDB 34 6,759 29 3,911 63 10,670 1.5%
d. IFAD 4 1,519 5 848 9 2,367 0.3%
e. EIB 0 - 1 254 1 254 0.0%
f. NIB 0 - 4 148 4 148 0.0%
g. AIIB 1 193 0 - 1 193 0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI 69 1,980 144 3,203 213 5,183 0.7%
TOTAL 249 131,911 1351 595,298 1599 727,015 100.0%
ACTIVE FULLY DISBURSED TOTAL
NEGARA
Kementerian Keuangan
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman
[ Triliun Rupiah ]
Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN
[Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
PINJAMAN PROGRAM 15.27 44% 15.00 46% 18.43 33% 17.77 33% 55.08 65% 35.32 55%
PINJAMAN PROYEK 18.48 54% 16.40 51% 36.85 66% 34.80 65% 28.74 34% 28.10 43%
PINJAMAN DALAM NEGERI 0.62 2% 0.91 3% 0.62 1% 1.09 2% 0.97 1% 1.33 2%
TOTAL 34.37 32.32 55.90 53.66 84.79 64.76
15.27
15.00
18.43
17.77
55.08
35.3218
.48
16.40
36.85
34.80
28.74
28.10
0.97
1.33
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEKPINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROGRAM (RHS)% PINJ. PROYEK (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)
Kementerian Keuangan
Bagian 4
Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang
(Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman,
Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB
Catatan :*) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi PDB APBN 2017
23.0% 24.9% 24.7% 27.4% 28.3%28.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017*)
Pinjaman SBN PDB Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ Triliun Rupiah]
[ Triliun Rupiah ]
2012 2013 2014 2015 2016 2017*)
617 710 678 755 735 718
1,361 1,661 1,931 2,410 2,781 3,134
1,978 2,371 2,609 3,165 3,515 3,852
8,616 9,525 10,543 11,541 12,407 13,717
Pinjaman
SBN
Total Utang
PDB
Kementerian Keuangan
Rasio Utang terhadap PDB Indonesiadan berbagai Negara
Keterangan:- Nominal dalam % terhadap PDB
Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah
Kementerian Keuangan
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2007-2017
Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain
Keterangan:- Nominal dalam % terhadap PDB
Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah
Kementerian Keuangan
Program Debt Switch dan Buyback SBN
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi
Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk
*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Juni 2017
Tahun
Frekuensi
(Lelang dan Transaksi
Langsung)
Tenor Seri Yang Dibeli KembaliVol. Dibeli Kembali
(milliar Rupiah)
2011 10 s.d. 20 tahun 3,500
2012 6 s.d. 9 tahun 1,138
2013 5 s.d. 25 tahun 1,551
2014 3 s.d 14 tahun 1,351
2015 3 s.d. 4 tahun 1,401
2016 2 s.d. 2 tahun 500
2017*
Total 9,441
Tahun Frekuensi Lelang Tenor Seri Yang Hendak Ditukar Tenor Seri Penukar
Vol. Yang
Diterima
(milliar Rupiah)
2011 4 s.d. 4 tahun 15 tahun 664
2012 4 s.d. 5 tahun 10 s.d. 15 tahun 11,859
2013 5 s.d. 9 tahun 5 s.d. 15 tahun 1,976
2014 4 s.d. 5 tahun 5 s.d. 20 tahun 5,944
2015 2 s.d. 4 tahun 10 s.d. 20 tahun 3,005
2016 2 s.d. 3 tahun 15 s.d. 20 tahun 472
2017* 1 s.d. 4 tahun 5 s.d. 15 tahun 1,253
Total 25,173
Kementerian Keuangan
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
Keterangan:*) untuk TFCA Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta
Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 jutaJumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)
**) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I
[ Dalam Juta]
Nama
1 2 3
Debt Swap I Elementary Education EUR 12.8 EUR 25.6 EUR 25.6
Debt Swap II Junior Secondary Education EUR 11.5 EUR 23.0 EUR 23.0
Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements
for Micro and Small Enterprises Project
EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 12.2
Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in
Fragile Ecosystems
EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 0.0
Debt Swap IV School Reconstruction and Rehabilitation in
Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR 10.0 EUR 20.0 EUR 20.0
Debt Swap V Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria
(GFATM)
EUR 25.0 EUR 50.0 EUR 50.0
Debt Swap VII Indonesian - German Scholarship Program EUR 9.4 EUR 18.8 EUR 18.8
Italy Debt Swap I Housing and Setlement EUR 5.7 EUR 5.7 EUR 5.7
USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA USD 20.0 USD 29.9 USD 29.7 *)
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II USD 23.8 USD 29.5 USD 25.1
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**) USD 12.7 USD 12.7 USD 5.1
Australia Debt Swap Debt2Health AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 57.2
EUR 87.0 EUR 168.1 EUR 155.3
USD 56.4 USD 72.1 USD 59.9
AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 57.2
181.6 315.8 276.1
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD
4 5 6
Germany
Negara Debt Swap
Proyek Pembatalan
Jumlah Komitmen Realisasi
Kementerian Keuangan
Pemanfaatan Pinjaman
- Data per 30 Juni 2017; angka dalam Juta US Dolar
No. Executing Agency Komitmen
Pinjaman Penarikan
Belum
Tertarik
Availability
Period
14,537.81 6,130.62 8,407.19 2001-2023
1 Badan Informasi Geospasial 57.42 55.92 1.51 2007-2017
2 Bappenas 176.40 129.18 47.22 2011-2023
3 BP Batam 50.00 10.70 39.30 2014-2019
4 BPKP 57.75 42.41 15.34 2012-2018
5 BPS 8.46 8.46 - 2011-2018
6 Kemenag 123.75 0.61 123.14 2011-2017
7 kemenaker 32.21 3.27 28.93 2013-2017
8 Kemendikbud 21.22 21.02 0.20 2011-2016
9 KemenDPDTT 707.95 571.87 136.08 2008-2018
10 Kemenhan 3,321.60 2,057.71 1,263.89 2010-2020
11 Kemenhub 2,201.03 540.13 1,660.90 2001-2022
12 Kemenkominfo 53.61 52.67 0.94 2014-2018
13 KemenPUPERA 6,018.50 1,989.09 4,029.41 2005-2023
14 Kemenristek Dikti 918.91 327.36 591.55 2007-2020
15 Kementan 121.78 87.59 34.18 2011-2019
16 KKP 151.80 81.21 70.59 2012-2019
17 LIPI 8.21 8.21 - 2011-2016
18 POLRI 507.21 143.20 364.01 2011-2019
4,224.24 859.07 3,365.17 2006-2025
1 PT PERTAMINA 542.97 250.99 291.98 2011-2019
2 PT PII 29.60 2.74 26.86 2012-2018
3 PT PLN 3,251.67 605.34 2,646.32 2006-2025
4 PT SMI 400.00 - 400.00 2017-2022
18,762.05 6,989.69 11,772.36
*Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman
Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga
Penerusan Pinjaman
Sub Total (K/L+BUMN)
*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana
No. Komitmen
Pinjaman Penarikan
Belum
Tertarik
900.00 652.54 247.46
1 500.00 252.54 247.46
2 400.00 400.00 -
440.00 440.00 -
1 220.00 220.00 -
2 220.00 220.00 -
167.62 167.62 -
1 167.62 167.62 -
1,507.62 1,260.16 247.46
Grand Total (K/L+BUMN+Program loan) 20,269.67 8,249.85 12,019.82
Total Pinjaman Tunai
Nama Pinjaman Tunai
Pinjaman Tunai
World Bank
Local Government Decentralization Project II
Stepping Up Investments for Growth Acceleration
Program (2)-Subprograme 2
First Indonesia Logistics Reform Development
Policy Loan
KfW
Fiscal and Public Expendicture Management
Programme - Subprogramme 1
AFD
First Indonesia Logistics Reform Development
Policy Loan
Kementerian Keuangan
Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa
Catatan:Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman*) Angka Sementara, APBN 2016- Data Per 30 Juni 2017
7.9%
7.1%
5.7%5.4%
5.6%
4.9%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Kementerian Keuangan
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007-2017
Sumber: IMF - World Economic Outlook , April 2017 & CEIC
Dalam USD
Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain
Kementerian Keuangan
Indikator Risiko Utang 2012-2017
Catatan:*) Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017
16.2 16.014.8
13.712.3
11.2
22.5 23.221.0 20.7
17.819.3
2012 2013 2014 2015 2016 Jun-2017
Interest Rate Risk
Variable rate ratio [%] Refixing rate [%]
10.2 11.7 10.7 12.2 11.7 11.0
44.446.7
43.4 44.541.8 40.8
2012 2013 2014 2015 2016 Jun-2017
Exchange Rate Risk
FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)
9.79.6
9.7
9.4
9.0
8.9
2012 2013 2014 2015 2016 Jun-2017
Average Time To Maturity
ATM (in years)
7.2 8.6 7.7 8.4 6.69.1
21.5 21.8 20.1 21.4 23.0 23.5
32.4 33.4 33.9 34.7 36.539.1
2012 2013 2014 2015 2016 Jun-2017
Debt Maturing
in < 1 year (%) in < 3 year (%) in < 5 year (%)
Kementerian Keuangan
Bagian 5
Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang
(Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,
Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatTahun Anggaran 2016 dan 2017
Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2017
[ miliar Rupiah ]
Q-1 April Mei Juni Q-2 Total
I. POKOK 295,384 322,611 109.2% 293,338 87,543 38,457 39,889 18,910 97,256 184,798 63.00%
A. PINJAMAN 69,232 69,007 99.7% 66,095 9,424 7,523 8,903 6,347 22,772 32,197 48.71%
a. Pinjaman Dalam Negeri 448 283 63.2% 1,013 - 237 - 91 328 328 32.41%
b. Pinjaman Luar Negeri 68,784 68,724 99.9% 65,082 9,424 7,286 8,903 6,255 22,444 31,868 48.97%
B. SURAT BERHARGA NEGARA 226,152 253,603 112.1% 227,242 78,118 30,934 30,986 12,563 74,483 152,602 67.15%
1. SBN Rupiah 209,642 241,106 115.0% 196,110 64,745 30,934 17,112 12,563 60,610 125,355 63.92%
a. SUN 153,344 177,554 115.8% 161,739 36,961 28,434 16,520 12,563 57,518 94,479 58.41%
b. SBSN 56,298 63,552 112.9% 34,371 27,784 2,500 592 - 3,092 30,876 89.83%
2. SBN Valas 16,510 12,497 75.7% 31,132 13,373 - 13,874 13,874 27,247 87.52%
a. SUN 16,510 12,497 75.7% 31,132 13,373 - 13,874 - 13,874 27,247 87.52%
b. SBSN - - 0.0% - - - - - - - 0.00%
II. BUNGA 184,940 182,768 98.8% 221,195 65,136 10,773 22,957 7,976 41,706 106,842 48.30%
A. PINJAMAN 16,826 15,419 91.6% 16,132 2,969 2,456 1,790 1,130 5,375 8,345 51.73%
a. Pinjaman Dalam Negeri 396 405 102.2% 417 2 138 - 71 209 211 50.61%
b. Pinjaman Luar Negeri 16,430 15,014 91.4% 15,715 2,967 2,318 1,790 1,059 5,166 8,133 51.76%
B. SURAT BERHARGA NEGARA 168,115 167,350 99.5% 205,062 62,167 8,318 21,167 6,846 36,331 98,497 48.03%
1. SBN Rupiah 130,678 132,718 101.6% 164,560 49,695 5,761 18,952 5,296 30,009 79,704 48.43%
a. SUN 116,737 115,137 98.6% 140,545 41,550 4,594 16,653 4,450 25,696 67,246 47.85%
b. SBSN 13,941 17,582 126.1% 24,015 8,145 1,167 2,299 846 4,313 12,458 51.87%
2. SBN Valas 37,437 34,631 92.5% 40,502 12,472 2,557 2,215 1,550 6,322 18,794 46.40%
a. SUN 31,902 29,676 93.0% 35,169 10,693 2,557 1,153 1,550 5,260 15,952 45.36%
b. SBSN 5,535 4,955 89.5% 5,333 1,779 0 1,062 - 1,062 2,841 53.28%
III. TOTAL POKOK + BUNGA 480,324 505,379 105.2% 514,532 152,678 49,230 62,845 26,886 138,962 291,640 56.68%
Pagu APBN
2017
Realisasi Pembayaran 2017 *) % thd Pagu
APBN
Pagu APBNP
2016
Realisasi
2016
% thd
APBNP
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatTahun Anggaran 2017 (Grafik)
Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2017
66,095
227,242
16,132
205,062
32,197
152,602
8,345
98,497
49%
67%
52%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
A. PINJAMAN B. SBN A. PINJAMAN B. SBN
POKOK BUNGA
Mili
ar R
up
iah
Pagu Realisasi *) % thd Pagu (RHS)
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatPer Denominasi TA 2016 dan 2017
Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2017
[ miliar Rupiah ]
Q-1 April Mei Juni Q-2 Total
A. Denominasi Rupiah 341,164 374,512 109.8% 362,100 114,442 37,070 36,064 18,022 91,156 205,598 56.78%
1. POKOK 210,090 241,389 114.9% 197,123 64,745 31,171 17,112 12,655 60,938 125,683 63.76%
a. Pinjaman Dalam Negeri 448 283 63.2% 1,013 - 237 - 91 328 328 32.41%
b. SBN Rupiah 209,642 241,106 115.0% 196,110 64,745 30,934 17,112 12,563 60,610 125,355 63.92%
2. BUNGA 131,074 133,123 101.6% 164,977 49,697 5,899 18,952 5,367 30,218 79,915 48.44%
a. Pinjaman Dalam Negeri 396 405 102.2% 417 2 138 - 71 209 211 50.61%
b. SBN Rupiah 130,678 132,718 101.6% 164,560 49,695 5,761 18,952 5,296 30,009 79,704 48.43%
B. Denominasi Valas 139,160 130,867 94.0% 152,432 38,236 12,160 26,781 8,864 47,806 86,042 56.45%
1. POKOK 85,294 81,222 95.2% 96,214 22,797 7,286 22,776 6,255 36,318 59,115 61.44%
a. Pinjaman Luar Negeri 68,784 68,724 99.9% 65,082 9,424 7,286 8,903 6,255 22,444 31,868 48.97%
b. SBN Valas 16,510 12,497 75.7% 31,132 13,373 - 13,874 - 13,874 27,247 87.52%
2. BUNGA 53,866 49,645 92.2% 56,218 15,439 4,874 4,005 2,609 11,488 26,927 47.90%
a. Pinjaman Luar Negeri 16,430 15,014 91.4% 15,715 2,967 2,318 1,790 1,059 5,166 8,133 51.76%
b. SBN Valas 37,437 34,631 92.5% 40,502 12,472 2,557 2,215 1,550 6,322 18,794 46.40%
T O T A L 480,324 505,379 105.2% 514,532 152,678 49,230 62,845 26,886 138,962 291,640 56.68%
% thd Pagu
APBN
Pagu APBNP
2016
Realisasi
2016
% thd
APBNP
Pagu APBN
2017
Realisasi Pembayaran 2017 *)
Kementerian Keuangan
Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto
- Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang setelah
memperhitungkan premium/gain.
- Outstanding rata-rata adalah rata-rata antara outstanding akhir tahun (T) berkenaan dan akhir tahun sebelumnya (T-1)
- Angka Bunga Utang 2012 masuk pembayaran Imbalan Bunga Pajak
*) Angka menggunakan data LKPP Audited 2016
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2011 2012 2013 2014 2015 2016*)terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap Belanja
terhadap Jumlah Utang rata-rata terhadap PDB
2011 2012 2013 2014 2015 2016*)
terhadap Pendapatan Negara & Hibah 7.5% 6.9% 7.7% 8.4% 9.9% 10.7%
terhadap Penerimaan Perpajakan 10.4% 9.4% 10.2% 11.4% 12.1% 12.9%
terhadap Belanja 7.0% 6.2% 6.7% 7.4% 8.3% 8.9%
terhadap PDB 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
terhadap Jumlah Utang rata-rata 5.2% 4.9% 5.1% 5.3% 5.2% 5.0%
terhadap Jumlah Utang akhir periode 5.0% 4.7% 4.6% 5.0% 4.7% 4.7%
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto
Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN*) Angka LKPP 2016 Audited
29.2% 32.9%
13.0% 11.2% 9.4% 9.0%
70.8% 67.1%
87.0% 88.8% 90.6% 91.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml %
90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00 166.40 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN 64.10 70.81 61.79 67.10 96.00 87.02 116.35 88.85 135.47 90.57 151.39 90.98
b. Pembayaran Bunga Utang LN 26.43 29.19 30.29 32.90 14.32 12.98 14.60 11.15 14.11 9.43 15.01 9.02
2016*2012
Pembayaran Bunga Utang Neto
2011 2013 2014 2015
Kementerian Keuangan
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014**) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB)****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD*****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya
diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014ALM = Average Loan Maturity
AM < 8 8< AM <= 10 10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20
USD Lending Rates LIBOR + 0.33% LIBOR + 0.43% LIBOR + 0.53% LIBOR + 0.63% LIBOR + 0.73% LIBOR + 0.83%
USD Lending Rates LIBOR + 0.6% LIBOR + 0.75% LIBOR + 0.85% LIBOR + 1.05% LIBOR + 1.25% LIBOR + 1.35%
Front-End Fee
Commitment Fee
DPL DDO Fees 0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee
Average Maturity (years)IBRD-WB (Variable Spread) ******)
IBRD-WB (Fixed Spread) ******)
0.25%
0.25%
IFAD AIIB IDB ADB-OCR
Loan Maturity 15-18 years 16,5 years 15-20 years up to 32 years
Grace Period 3 years 7 years 3-5 years up to 8 years
Repayment Period 12 years 9,5 years 11-15 years 5-27 years
Commitment Charge - 0.25% - 0.15%
Front End Fee - 0.25% - -
Service Charge - - - -
Interest Rate/Mark-up ***) IFAD Reference Rate ****)USD LIBOR + Lending Spread
********)LIBOR (swap) + 1.35% LIBOR + 0,50%*)
ALM ≤ 13 years = Nil **)
13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10
% p.a **)
16 years < ALM <= 19 years =
0.20% p.a **)
DescriptionMultilateral
Maturity Premium
Kementerian Keuangan
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
STEP
Standard Option1 Option2 Option3 Standard Option1 Option2 Option3 Option4 Standard
Fixed 32 years 26 years 20 years - 26 years 20 years -
Variable 40 years 32 years 26 years 20 years
Fixed 7 years 6 years 5 years - 6 years 5 years -
Variable 10 years 7 years 6 years 5 years 7 years 6 years 5 years
Fixed 25 years 20 years 15 years - 20 years 15 years -
Variable 30 years 25 years 20 years 15 years 25 years 20 years 15 years
Front End Fee Fixed
Fixed 1,40% 0,95% 0,80% - 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% -
Variable
JPY
LIBOR+
15bp
JPY
LIBOR+
10bp
JPY
LIBOR+
5bp
JPY
LIBOR
JPY
LIBOR-
95bp
JPY
LIBOR-
105bp
JPY
LIBOR-
110bp
JPY LIBOR-
115bp JPY LIBOR- 120bp
Interest Rate 0,10%
Loan Maturity 50 years 40 years 50 years
Grace Period 10 years 10 years 10 years
Repayment Period 40 years 30 years 40 years
0,2%
Description
Fixed/Vari
able
Bilateral
Japan (JICA)
General terms Prefential terms
Kementerian Keuangan
[ % ]
Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level
Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah
Tenor Jun-17 Dec-16 Dec-15 Jul-14 Dec-13 Dec '12
1Y 5.73 6.44 7.45 6.52 6.67 4.35
2Y 6.39 7.19 8.42 7.11 7.43 4.92
3Y 6.61 7.46 8.71 7.45 7.63 5.22
4Y 6.67 7.61 8.74 7.67 7.84 5.24
5Y 6.69 7.50 8.75 7.80 7.91 5.35
6Y 6.73 7.76 8.87 7.93 8.02 5.45
7Y 6.79 7.94 8.87 7.96 8.20 5.83
10Y 7.05 7.91 8.69 8.00 8.38 5.96
15Y 7.45 7.88 8.93 8.45 8.89 6.56
20Y 7.71 8.14 8.91 8.64 8.97 7.02
30Y 7.90 8.54 9.22 8.90 9.21 7.26
Kementerian Keuangan
Kurva Imbal Hasil SUN Valas(dalam denominasi US Dollar)
[%]
Source : Bloomberg | Mid Level
Tenor Jun-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-121 Y 1.732 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416
2 Y 1.963 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421
3 Y 2.241 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647
4 Y 2.761 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965
5 Y 3.103 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141
6 Y 3.244 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448
7 Y 3.417 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666
8 Y 3.595 3.981 4.746 4.058 5.213
9 Y 4.088 5.337 2.826
10Y 3.672 4.055 4.703 5.404 2.902
20 Y 4.716 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268
25 Y 4.653 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297
30 Y 4.739 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235
Kementerian Keuangan
Bagian 6
Kinerja Pasar Sekunder SBN
(Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Kementerian Keuangan
Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder
*) Hanya Seri FR dan VRSource: BI-SSSS, data diolah
Kementerian Keuangan
Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17Rata-ratas.d. Juni
17
REPO ANTAR BANK - - - 1.63 21.63 70.52 36.44 16.31 61.00 - - - - - 20.33
REPO BI & BANK - - 0.85 4.76 38.23 95.04 92.57 335.11 422.55 540.72 721.99 740.22 1,019.9 633.25 561.75
OUTRIGHT 42.21 113.43 164.49 365.67 497.01 635.54 1,052.5 1,144.3 813.25 462.51 995.24 1,097.7 1,046.6 911.26 757.00
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
OUTRIGHT REPO BI & BANK REPO ANTAR BANK
(dalam Miliar Rp)
Kementerian Keuangan
Catatan:- Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah- Source: BI-SSSS, data diolah
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return di pasarSBN domestik.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan
Kementerian Keuangan
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(dalam Triliun Rupiah)
Catatan:
1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.
2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.
*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.
Source: BI-SSSS, data diolah
INSTITUTION
SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL
BANK* 357.73 134.20 491.93 370.07 137.91 507.99 261.24 137.95 399.19 BANK*
Bank Konvensional 357.73 106.02 463.75 370.07 108.95 479.02 261.24 109.31 370.55 Conventional Bank
Bank Syariah - 28.18 28.18 - 28.96 28.96 - 28.64 28.64 Islamic Bank
Institusi Negara 68.32 1.66 69.98 59.16 4.30 63.46 165.44 10.45 175.89 Government Institution
Bank Indonesia
(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam
operasi moneter dengan Bank)
68.32 1.66 69.98 59.16 4.30 63.46 165.44 10.45 175.89
Bank Indonesia
(net, excluding gov't securities used in
monetary operation with Banks)
- Bank Indonesia (gross) 167.92 8.71 176.63 169.30 10.63 179.92 167.41 12.88 180.28 - Bank Indonesia (gross)
- SBN yang digunakan dalam operasi moneter
dengan Bank99.60 7.05 106.65 110.13 6.33 116.47 1.96 2.43 4.39
- Gov't securities used in monetary
operation with Banks
NON-BANK 1,201.62 144.06 1,345.68 1,212.28 147.81 1,360.09 1,228.13 149.02 1,377.15 NON-BANK
Reksadana 76.57 13.54 90.11 76.60 13.91 90.51 77.34 14.23 91.56 Mutual Fund
Asuransi 196.76 54.20 250.96 197.18 55.59 252.77 198.11 56.10 254.21 Insurance
Non Residen 728.72 17.10 745.82 737.12 19.03 756.15 751.29 19.26 770.55 Non Resident
- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara
Asing129.41 5.80 135.21 126.34 6.03 132.37 125.91 6.03 131.94
- incl. Foreign Government(s) &
Central Bank(s)
Dana Pensiun 73.46 13.95 87.41 74.67 14.23 88.90 74.82 14.29 89.11 Pension Fund
Individu 36.95 25.39 62.34 36.73 24.82 61.55 36.14 24.35 60.49 Individual
Lain-lain 89.16 19.88 109.04 89.98 20.22 110.21 90.44 20.79 111.23 Others
TOTAL 1,627.67 279.92 1,907.59 1,641.52 290.01 1,931.53 1,654.81 297.42 1,952.23 TOTAL
Jun-17May-17Apr-17INSTITUSI
Kementerian Keuangan
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)
Catatan:
1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.
2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.
*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.
Source: BI-SSSS, data diolah
INSTITUTION
SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL
BANK* 21.98 47.94 25.79 22.54 47.55 26.30 15.79 46.38 20.45 BANK*
Bank Konvensional 21.98 37.87 24.31 22.54 37.57 24.80 15.79 36.75 18.98 Conventional Bank
Bank Syariah - 10.07 1.48 - 9.99 1.50 - 9.63 1.47 Islamic Bank
Institusi Negara 4.20 0.59 3.67 3.60 1.48 3.29 10.00 3.51 9.01 Government Institution
Bank Indonesia
(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam
operasi moneter dengan Bank)
4.20 0.59 3.67 3.60 1.48 3.29 10.00 3.51 9.01
Bank Indonesia
(net, excluding gov't securities used in
monetary operation with Banks)
- Bank Indonesia (gross) 10.32 3.11 9.26 10.31 3.66 9.32 10.12 4.33 9.23 - Bank Indonesia (gross)
- SBN yang digunakan dalam operasi moneter
dengan Bank6.12 2.52 5.59 6.71 2.18 6.03 0.12 0.82 0.22
- Gov't securities used in monetary
operation with Banks
NON-BANK 73.82 51.47 70.54 73.85 50.96 70.41 74.22 50.10 70.54 NON-BANK
Reksadana 4.70 4.84 4.72 4.67 4.80 4.69 4.67 4.78 4.69 Mutual Fund
Asuransi 12.09 19.36 13.16 12.01 19.17 13.09 11.97 18.86 13.02 Insurance
Non Residen 44.77 6.11 39.10 44.90 6.56 39.15 45.40 6.48 39.47 Non Resident
- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara
Asing7.95 2.07 7.09 7.70 2.08 6.85 7.61 2.03 6.76
- incl. Foreign Government(s) &
Central Bank(s)
Dana Pensiun 4.51 4.98 4.58 4.55 4.91 4.60 4.52 4.81 4.56 Pension Fund
Individu 2.27 9.07 3.27 2.24 8.56 3.19 2.18 8.19 3.10 Individual
Lain-lain 5.48 7.10 5.72 5.48 6.97 5.71 5.47 6.99 5.70 Others
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL
Jun-17May-17Apr-17INSTITUSI
Kementerian Keuangan
Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor
Sumber: BI-SSSS, data diolah
Kementerian Keuangan
Spread terhadap UST- Jan 27
[bps]
Source : Bloomberg | Mid Level
DATE PHIL 26 TURK 27 BRA 26 INDO 27 MEX 27 RUSS 26 ARGEN 26 SOUTH AFR 26 UST 27
Jan-17 3.21 5.87 5.02 4.16 4.30 6.84 4.76 2.45
Feb-17 3.02 5.66 4.84 3.86 4.11 6.80 4.48 2.39
Mar-17 3.16 5.47 4.78 3.88 3.92 4.15 6.55 4.78 2.39
Apr-17 3.04 5.08 4.65 3.80 3.81 4.00 6.07 4.72 2.28
May-17 3.01 5.01 4.78 3.72 3.74 4.02 5.94 4.55 2.21
29-Jun-17 2.83 5.10 4.87 3.70 3.68 4.14 6.30 4.75 2.27
30-Jun-17 2.86 5.13 4.87 3.75 3.68 4.13 6.35 4.82 2.31
Kementerian Keuangan
Spread terhadap UST- Feb 47
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
[bps]
Source : Bloomberg | Mid Level
DATE INDO 47 MEX 47 BRAZ 47 TURK 47SOUTHAFR
46UST 47
Aug-16 4.15 5.53 2.236
Sep-16 4.41 5.66 4.965 2.31
Oct-16 4.65 5.83 5.188 2.568
Nov-16 5.48 6.61 5.574 3.058
Dec-16 5.22 5.29 6.47 5.518 3.066
Jan-17 5.08 5.24 6.06 5.356 3.062
Feb-17 4.82 5.02 5.95 5.229 2.996
Mar-17 4.74 4.83 5.79 5.328 3.010
Apr-17 4.76 4.82 4.82 5.675 5.352 2.952
May-17 4.66 4.76 5.82 5.768 5.276 2.866
29-Jun-17 4.62 4.71 5.95 5.861 5.470 2.815
30-Jun-17 4.684 4.707 5.949 5.887 5.507 2.836
Kementerian Keuangan
Spread terhadap 7Y Euro Midswap
[bps]
Source : Bloomberg | Mid Level
Date7Y Euro
Midswap
Mexico 21
EuroBond
Turkey 21
EuroBond
Brazil 21
EuroBond
Indo 21
EuroBond
26/06/2017 0.3747 0.565 2.261 1.9 0.972
27/06/2017 0.4671 0.564 2.284 2.104 0.982
28/06/2017 0.4595 0.563 2.301 2.035 0.999
29/06/2017 0.5172 0.591 2.304 2.068 1.011
30/06/2017 0.5323 0.622 2.323 2.102 1.03
Kementerian Keuangan
Spread terhadap 10Y Euro Midswap
[bps]
Source : Bloomberg | Mid Level
Date10Y Euro
Midswap
Mexico 24
EuroBond
Turkey 23
EuroBond
Indo 25
EuroBond
SouthAfr 26
EuroBond
26/06/2017 0.719 1.408 2.669 2.038 3.234
27/06/2017 0.818 1.447 2.683 2.035 3.234
28/06/2017 0.807 1.466 2.708 2.042 3.233
29/06/2017 0.886 1.486 2.731 2.054 3.233
30/06/2017 0.905 1.486 2.75 2.104 3.233
Kementerian Keuangan
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)
Issuer
Issuer Ratings
Issue Ratings
Issue JPY fixed rate JPY fixed rate USD fixed rate USD fixed rate USD fixed rate
Size JPY62 bilion JPY38 bilion USD0.75 billion USD1.25 billion USD1.50 billion
Pricing / Settlement Date 15 June/ 21 June 2016 15 June/ 21 June 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016
Maturity 21 June 2019 21 June 2021 5 years due 8 January 2022 10 years due 8 January 2027 30 years due 8 January 2047
Coupon 0.83% 1.16% 3.700% payable semi annually 4.350% payable semi annually 5.250% payable semi annually
Reoffer Yield / Price 100% 100% 3.750% / 99.767% 4.400% / 99.592% 5.300% / 99.246%
Yen Swap Offer 95 bps over JP 3yr Swap 125 bps over JP 5yr Swap - - -
Format
Listing
Total Book Order JPY62 billion JPY38 billion USD5.20 billion USD3.50 billion USD3.30 billion
Distribution Asia 100% Asia 100%Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%,
USA 48%
Indonesia 18%, Asia 26%, Europe
18%, USA 38%
Indonesia 1%, Asia 58%, Europe 12%,
USA 29%
Investor Type
City Bank 10.5%, Public Funds
25.0%, Life Insurance 4.8%,
Asset Managers 11.3%, Regional
Banks 4.8%, Shinkins 3.6%, and
Others 40.0%
City Bank 52.6%, Public Funds
25.8%, Regional Banks 9.2%,
Shinkins 2.6%, and Others 9.8%
Fund / Asset Managers 74%, Banks
12%, Private Banks 9%, SWF 5%
Fund / Asset Managers 53%, Banks
22%, Insurance / Pension Funds 18%,
Private Banks 2%, SWF 5%
Fund / Asset Managers 27%, Banks
2%, Insurance / Pension Funds 62%,
Private Banks 3%, SWF 6%
Republic of Indonesia Republic of Indonesia
Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)
Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I) Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)
Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)
Private Placement Rule 144A / Reg S - SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange
Summary Terms of Offering RIJPY0619 RIJPY0621 RI0122 RI0127 RI0147
Kementerian Keuangan
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)
Issuer
Issuer Ratings
Issue Ratings
Issue JPY fixed rate JPY fixed rate JPY fixed rate
Size USD1 billion USD2 billion JPY40 bilion JPY50 bilion JPY10 bilion
Pricing / Settlement Date 22 March 2017/ 29 March 2017 22 March 2017 / 29 March 2017 31 May/ 8 June 2017 31 May/ 8 June 2017 31 May/ 8 June 2017
Maturity 5 years due 29 March 2022 10 years due 29 March 2027 8 June 2020 8 June 2022 7 June 2024
Coupon 3.400% payable semi annually 4.150% payable semi annually 0.65% 0.89% 1.04%
Reoffer Yield / Price 3.400% / 100% 4.150% / 100% 100% 100% 100%
Yen Swap Offer - - 55 bps over JP 3yr Swap 75 bps over JP 5yr Swap 85 bps over JP 7yr Swap
Format
Listing
Total Book Order USD4.87 billion USD5.97 billion JPY40 bilion JPY50 bilion JPY10 bilion
Distribution
Islamic Investors (Middle East and
Malaysia) 27%, Asia (excluding Indonesia
and Malaysia) 28%, Indonesia 10%,
Europe 14%, USA 21%
Islamic investors (Middle East and
Malaysia) 29%, Asia (excluding Indonesia
and Malaysia) 23%, Indonesia 10%, Europe
9%, USA 29%
Asia 100% Asia 100% Asia 100%
Investor Type
Funds Managers 43%, Bank 40%, Central
Banks & Sovereign Wealth Funds 12%,
Insurance companies and Pension funds
3%, Private Banks 2%
Funds Managers 48%, Bank 39%, Central
Banks & Sovereign Wealth Funds 8%,
Insurance companies and Pension funds
4%, Private Bank 1%
City Banks 25.0%, Trust Banks
11.3%, Specialized Banks 2.0%,
Life Insurance 15.8%, Asset
Managers 9.3%, Regional Banks
4.0%, Shinkins 6.8%, and Others
26.0%
Trust Banks 18.0%, Life Insurance
24.6%, Asset Managers 23.4%,
Regional Banks 8.8%, Shinkins
1.8%, and Others 23.4%
Life Insurance 20.0%, Asset
Managers 8.0%, Regional Banks
5.0%, Shinkins 15.0%, and Others
52.0%
SGX-ST & Nasdaq Dubai
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)
Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)
USD fixed rate
Rule 144A / Reg S
Republic of Indonesia
Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)
Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)
Public Offering -
Summary Terms of Offering SNI0322 SNI0327 RIJPY0620 RIJPY0622 RIJPY0624
Kementerian Keuangan
Definisi Kewajiban Penjaminan
• Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepadaKementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dalam hal Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha MilikNegara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud tidak dapat membayar kewajibannyakepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama (Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017)
• Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin munculjika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public FinanceManual).
• Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkinterjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide ForCompilers And Users, 2003).
Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yangditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensieksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers andUsers, 2003, hal 83).
Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi suatukejadian terealisir.
Kementerian Keuangan
Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah
1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2007;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) UntukMelakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubaradan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah PusatDalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama PemerintahDengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur;
6. Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimanadiubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melaluiPinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimanadiubah dengan Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017;
9. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Kementerian Keuangan
Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas MaksimalPenjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default
Kementerian Keuangan
Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN
• Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasianggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi sampaidengan akhir triwulan III dapat dipindahbukukan ke dalam rekening danacadangan penjaminan Pemerintah.
• Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesarRp2.321,78 miliar (akumulasi alokasi APBN 2013, 2014 dan 2016 (alokasiTA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskalAPBN).
• Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminan untuk setiap program)
• Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar:
Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar (Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan Tol Sumatera, dan KPBU), dan
Program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerahkepada BUMN/Dana talangan Infrastruktur Daerah Rp203 miliar)
• Alokasi anggaran untuk program penjaminan FTP2 diberikan dalambentuk alokasi belanja subsidi dan PMN.
LKPP 2008
(Audited)
LKPP 2009
(Audited)
LKPP 2010
(Audited)
LKPP 2011
(Audited)
LKPP 2012
(Audited)
LKPP 2013
(Audited)
LKPP 2014
(Audited)
LKPP 2015
(Audited)
LKPP 2016
(Audited)APBN 2017
2 . Percepatan Penyediaan Air Minum - - IDR 50.00 IDR 15.00 IDR 10.00 IDR 35.00 IDR 2.23 IDR 1.80 IDR 0.59 IDR 1.14
3 .
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman
Langsung dari Lembaga Keuangan
Internasional kepada BUMN
- - - - - - - - - IDR 21.07
4 .Percepatan Pembangunan Jalan Tol di
Sumatera - - - - - - - - - IDR 39.37
5 .
Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi
Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek
10.000 MW Tahap 2 )
- - - - - - - - - -
7 .Penugasan Penyediaan Pembiayaan
Infrastruktur Daerah kepada BUMN- - - - - - - - - IDR 203.00
IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00 IDR 904.00
Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah)
IDR 633.30 IDR 706.04 IDR 964.07 IDR 843.50 IDR 651.67
IDR 59.82 IDR 48.18 IDR 49.70 IDR 80.56 IDR 209.87- - - -
Total
IDR 623.30 IDR 611.22
-
IDR 913.65 IDR 449.68IDR 570.53IDR 792.00
IDR 924.12
No.
Rincian Program Penjaminan
Penugasan Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Nasional
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur (Proyek
infrastruktur dengan skema KPBU)
6 .
IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,000.00 IDR 889.001 .
Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
(Proyek 10.000 MW Tahap I)
Kementerian Keuangan
Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah(per 30 Juni 2017)
Kementerian Keuangan
Rating Indonesia
Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:
Penurunan rasio utang terhadap PDB
Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang
Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnyafasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps
Kementerian Keuangan
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2017S&P: Tanggal 19 Mei 2017 menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB-.
R&I: Tanggal 5 April 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit RatingIndonesia dari stable menjadi BBB-/positive
JCRA: Tanggal 7 Maret 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB-/positive
Moody’s: Tanggal 8 Februari 2017 memperbaiki outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade)
Fitch Ratings: Tanggal 21 Desember 2016 meningkatkan outlook dari stablemenjadi positive dan mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade).
OECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3
S&P Fitch Moody's R&I JCR CRC
1999 CCC+ B- B3 B- - 6
2000 B- B- B3 B- - 6
2001 CCC B- B3 B- - 6
2002 CCC+ B B3 B- B 6
2003 B B+ B2 B- B 6
2004 B+ B+ B2 B B+ 6
2005 B+ BB- B2 BB- B+ 5
2006 BB- BB- B1 BB- BB- 5
2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB 5
2008 BB- BB Ba3 BB+ BB 5
2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+ 5
2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB- 4
2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB- 4
2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
2013 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
2014 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
2015 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
2016 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
2017 BBB- BBB- Baa3 BBB- BBB- 3
TahunRating
Kementerian Keuangan
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) In
vestm
en
tgrad
e
Moodys’s menaikan rating ke Ba1per 17 Januari 2011
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
RekapitalisasiPerbankan
Krisis ekonomi1998
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan
SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program
Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program
Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program
Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Inve
stm
en
tgr
ade
No
n In
vest
me
nt
grad
e
S&P sempatmenurunkan rating ke Selective Default
namun direvisikembali 2 hari
kemudian
No
n In
vestm
en
t grade
Moodys’s menaikan rating ke Baa3per 18 Januari 2012
Fitch’s menaikan rating ke BBB-per 15 Desember 2011
Fitch’s S&P’s Moody’s
2017
S&P’s menaikan rating ke BBB-per 19 Mei 2017
Kementerian Keuangan
Performa Sovereign Rating Indonesia
Pada tanggal 19 Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkatrating Indonesia dari BBB-/positif menjadi level BBB-/stable.S&P menyatakan keputusan tersebutdidasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistissehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini jugadapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan bebanpembayaran bunga. Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagaidampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskalyang lebih terkendali. Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yangefektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhanekonomi yang berimbang.
Pada tanggal 5 April 2017, Rating and Investment Information (R&I) merevisi outlook peringkatkredit pemerintah Indonesia dari stable menjadi positive, serta mengafirmasi rating pada BBB-.Peningkatan ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu stabilitas makroekonomi Indonesia, posisieksternal Indonesia, penyempitan defisit neraca berjalan, peningkatan cadangan devisa, posisiutang luar negeri swasta yang stabil serta defisit anggaran yang tetap terkendali. Hal ini merupakanhasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang berfokus pada stabilitas serta didukungadanya kebijakan deregulasi dalam meningkatkan iklim investasi.
Pada tanggal 7 Maret 2017, Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCRA) memperbaiki Outlook SovereignCredit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating padaBBB- (Investment Grade). Dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook Sovereign CreditRating Indonesia yaitu perbaikan iklim investasi yang didorong oleh berbagai Paket KebijakanEkonomi dan perlambatan utang luar negeri swasta seiring dengan diimplementasikannya prinsipkehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-Bank yang diatur oleh BankIndonesia.
Kementerian Keuangan
Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
Pada tanggal 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) memperbaikiOutlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi ratingpada Baa3 (Investment Grade). Faktor-faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut yaitu penurunankerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakanotoritas dan perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.
Pada tanggal 21 Desember 2016 Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign CreditRating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (InvestmentGrade). Faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut, yaitu track record stabilitasmakroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir ditengah tantangan ekonomi global, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektifmeredam gejolak di pasar keuangan, serta dorongan reformasi struktural yang kuat sejakSeptember 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapatmendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification)Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yangsama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.
Kementerian Keuangan
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utangmendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 BPK tidak memberikan opiniterhadap BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas LaporanKeuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada 2016 tidak terdapat temuanyang material yang mempengaruhi opini atas Laporan KeuanganBA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.
Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan
Kesimpulan
Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangkapendek, dan refinancing utang lama.
Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderungmenurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman
Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan denganbiaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.
Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan
bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin
transparasi dan akuntabilitas publik
LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005.
Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan
JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara
Investment Grade
Kementerian Keuangan
Profil Utang Indonesia(Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta)
Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah
Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI
dan SUSPI memakai konsep resident – non resident
yaitu utang yang didasarkan pada kepemilikan
penduduk (resident) dan bukan penduduk (non
resident).
Catatan :- Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 30 April 2017- Angka posisi utang SUSPI per 30 Maret 2017
PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data UtangPemerintah Pusat.
SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang LuarNegeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta
SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : UtangPemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha MilikNegara (BUMN)
Triliun Rupiah
Jenis Utang PUPP SULNI SUSPI
Utang Dalam Negeri/Residen 2,145.57 - 5,117.89
Utang Luar Negeri / Non Residen 1,521.84 2,135.04 2,623.60
Total 3,667.41 2,135.04 7,741.48
3,667
2,135
7,741
PUPP
SULNI
SUSPI
Triliun Rupiah