Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
Transcript of Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
1/131
K>021GUSEPRAYUDI, SH
SELUKBELUK
HUKUMPIDANA
YANGPENTINGUNTUK
DIKETAHUI
; ~Il'1HoS
,43-PrC\
~c -t (
Dalam bentuk tanya jawab disertai dengan dasar
hukumnya dan dilengkapi dengan Yurisprudensi
~
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
2/131
SELUK BELUK HUKUM PIDANA
YANG PENTING UNTUK DIKETAHUI
GUSE PRAYUDI, SH
Tata Letak: Nachel
Kulit Muka: simple design
Dicetak oleh:
Royyan, Zaidan, Razan
Cetakan Pertama, Februari 2008
ISBN 978-979-16234-5-7
Boya Book
Radio DalamJI. H. Agus Salim III Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Distributor :
Mitra Setia
Alamat : Gedongan RT 3 RW I No. 66 Kel. Purbayan Kota Gede
Yogyakarta, Telp. / Fax. : (0274) 451739
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
Hak Cipta ada pada penulis, dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh buku ini tanpa izin dari penulis
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
3/131
KATA PENGANTAR
Penyusunan buku ini adalah usaha untuk memudahkan
dalam memahami asas-asas dan hal-hal mendasar dari hukum
pidana. Untuk hal tersebut maka Penyusun menguraikan 3
(tiga) segi pokokHukum Pidana yakni perbuatan, pembuat dan
pidana dalam bentuk tanya jawab yang dalam jawabannyadicantumkan dasar hukum serta dilengkapi pula dengan
yurisprudensi.
Penyusun menyadari penyusunan buku ini jauh dari
sempuma, karenanya kritik dan saran hal yang dinanti.
Akhirnya Penyusun mengucapkan terima kasih kepada
penerbit yang berkenan untuk menerbitkan buku ini, semoga
buku sederhana ini dapat bermanfaat.
Poso, Desember 2007
Penyusun,
Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
4/131
DAFTARISI
KATA PENGANTAR 5
DAFTAR ISI 7
BAB IPENDAHULUAN 11
BAB 11
PERBUATAN 13
A. Istilah TindakPidana 13
B.Bentuk TindakPidana 17
C. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana .24
BAB III
PEMBUAT 39
A. Subjek TindakPidana 39
B. Kualifikasi Pembuat TindakPidana .43C. Wujud TindakPidana .53
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
5/131
BAB IV
PIDANA 57
A. Syarat Pemidanaan .57
.B. Pengertian Pidana 59
C. Pidana Pokok 62
Pidana Mati 62
Pidana Penjara 64
Pidana Kurungan .72
Pidana Denda 76Pidana Tutupan 80
D. Pidana Tambahan 81
E. Hal-hal yang Menghapuskan Pidana .86
F. Hal-hal yang Mengurangi Pidana 101
G. Hal-hal yang Memberatkan Pidana 103
H. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana 110
1. Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana 115
BAB V
JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM KUHP 117
DAFTAR PUSTAKA 135
8 Guse Prayudi SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
6/131
BABI
PENDAHULUAN
1. Apakah pengertian dari Hukum Pidana ?
Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat
berupa pidana (Mezger dalam Sudarto, 1990: 7).
2. Dengan demikian, apakah hal-hal yang menjadi pokok
permasalahan dari hukum pidana ?
Segi pokok hukum pidana terdiri dari tiga hal yakni
perbuatan, pembuat dan pidana, dan perkembangan akhir
akhir ini juga memperhatikan masalah korban.
3. Terdapat dimanakah aturan tentang hukum pidana di
Indonesia?
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP
(kodifikasi) dan di luar KUHP (di luar kodifikasi).
4. Berasal darimanakah sumber aturan pidana yang terdapat
dalamKUHP?
KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yan g
bersumber dari hukum kolonial Belanda yakni Wetboek van
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
7/131
Strafrecht voor Nederlandsch-lndie (Staatsblad Tahun 1915 .
nomor 732), sehingga sebenamya teks resmi KUHP adalah
dalam bahasa Belanda.
5. Sejak kapan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch
Indie yang menjadi sumber aturan KUHP diberlakukan ?
Mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, jadi KUHP
tersebut pertanggal1 [anuari 2008 sudah berlaku selama 90
(sembilan puluh) tahun.
6. Apakah sudah ada usaha untuk memperbaiki danmerubah KUHP yang dibuat pada zaman kolonial
tersebut?
Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan
dengan pembuatan Rancangan KUHP yakni sebanyak
delapan konsep.
7. Terangkan mengenai Rancangan KUHP yang telah dibuatselama ini tetapi sampai sekarang tetap belum disahkan
menjadi VU?
Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968, tahun 1971,
Konsep Tim Harris, Basaroeddin dan Situmorang tahun
1981 yang isinya sama dengan konsep tahun 1968 dan
1971, Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai Prof.Soedarto, Konsep RKUHP tahun 1982/1983, Konsep
RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan,
Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil
penyempumaan tim sampai dengan 27 April 1987 dan
disempumakan lagi sampai pada November 1987, Konsep
RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono
Reksodiputro (Makarao, 2005: 107-113).
12 Guse Prayudi SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
8/131
BABII
PERBUATAN
A. Istilah TindakPidana
1. Apakah istilah yuridis yang dipakai untuk menyebut
kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya
pembunuhan, pencurian dan sebagainya ?
Perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan dengan tindak
pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai
terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit.
2. Apakah ada istilah lain yang sepadan dengan istilah
"tindakpidana" ?Dalam perundang-undangan negara kita, dapat ditemukan
istilah-istilah yang maksudnya sama dengan tindak pidana
(strafbaarfeit), antara lain peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal
14 ayat 1), perbuatan pidana (Undang-undang Darurat No. 1
Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951), hal-hal yangdiancam dengan h u k u m d a n perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16
Tahun 1951).
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
9/131
Sekarangpada umumya di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia menggunakan istilah tindak
pidana.
3. Apakah pengertian dari "tindak pidana" itu sendiri
menurut para ahli ?
Mengenai pengertian tindakpidana tidakada kesatuan pen
dapat diantara para ahli, ada dua pandangan yaitu yang
bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan
dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto (1990: 36)
sebagai berikut:
- Aliran dualistis membedakan d engan tegas "dapat
dipidanaya perbuatan" dan "dapat dipidananya
pembuat", sejalan dengan ini memisahkan antara
pengertian "perbuatan pidana" dan "pertanggungan
jawab pidana"
- Aliran monistis adalah melihat keseluruhan(tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu
kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
4. Jelaskan pengertian "tindakpidana" menurut ahli dalam
dua aliran tersebut ?
Pendapat para ahli yang berpandangan monistis :
- Simons dalam Moeljatno (1983: 56), menyatakanbahwa Strafbaarfeitadalah kelakuan yang diancam
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang
berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh
orang yang mampu bertanggung jawab.
- Prodjodikoro dalam Sudarto (1990: 38),
mengemukakan definisi pendek mengenai pengertiantindak pidana yakni berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan pidana.
Pendapat para ahli yang berpandangan Dualistis :
14 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
10/131
- Moeljatno dalam Sudarto(1990: 39) menyatakan
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa
melanggar larangan tersebut.
5. Ap a k a h syarat untuk dikatakannya suatu perbuatan
sebagai tindakpidana ?
Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut
memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang
yan g diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum
(tidakada alasan pembenar) .
6. Salah satu syarat perbuatan untuk dinamakan sebagai
tindak pidana adalah perbuatannya harus bersifat
melawan hukum. Jelaskan tentang istilah "bersifat
melawan hukum" tersebut?
Unsur tersebut merupakan penilaian obyektif terhadapperbuatan dan bukan terhadap sipelaku . Unsur sifat
melawan hukum biasanya disebut dengan perkataan
"melawan hukum" (Wederechtelijke), tetapi disana-sini
Undang-undangmempergunakan istilah-istilah lain, seperti
dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui
kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan
dalam Undang-undang umum.
7. Apakah pengertian dari "bersifat melawan hukum"
tersebut?
Dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan
hukum (wederrechtelijkeheid), yaitu sifat melawan hukum
materiil (materiele wederrechtelijkeheid) dan sifat melawanhukum formal (formale wederrechtelijkeheid).
- Sifat melawan hukum materiil adalah merupakan
sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 15
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
11/131
hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya
melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga
hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada
umumnya). [adi walaupun Undang-undang tidakmenyebutkannya, maka melawan hukum adalah
tetap merupakan unsur dari tiap tindakpidana.
- Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah
merupakan unsur dari hukum positifyang tertulis
saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada
tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan
dalam rumusan tindakpidana.
8. Apakah sifat melawan hukum materiil bisa dibedakan
menurut fungsinya ?
Benar, dengan melihat fungsinya "sifat melawan hukum
materiil" bisa dibedakan dalam dua yakni:
- Fungsinya ya n g negatif, ajaran ini mengakuikemungkinan adanya haI-haI yang ada di Iuar
Undang-undang menghapus sifat melawan
hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan
undang-undang.
- Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap
sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu tindak pidana,
meskipun tidak nyata diancam dengan pidana
dalam undang-undang, apabila bertentangan
dengan hukum atau ukuran lain di Iuar Undang
undang (Sudarto, 1990: 73)
9. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi apakah yang
dianut oleh hukum pidana Indonesia ?Hukum pidana Indonesia menganut pendirian sifat
melawan hukum yang materiil dalamfungsinya yang negatif,
haI ini adalah sebagai konsekuensi dari asas Iegalitas. Hal
16 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
12/131
tersebut temyata dalam yurisprudensi antara lain dalam
Putusan No. 81jK/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977.
Mengenai pengertian asas legalitas lihat pertanyaan dalam
bagian C. Baias-Batas Berlakunya Atumn Pidana.
10. Apakah ada aturan hukum pidana Indonesia yang
menganut sistem melawan hukum materiil dalam fungsi
positif?
Ada, yakni dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut melawan hukum
diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti
formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma
norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal danmateril dalam fungsi positif).
Tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/
PUU-IV/2006 tanggal25 Juli 2006,rumusan Penjelasan Pasal
2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat
melawan hukum materil dinyatakan bertentangan dengan .
UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat.
B. BentukTindakPidana
11. Apakah bentuk tindak pidana menurut hukum pidana
Indonesia?
Tindak pidana dibedakan dalam dua bentuk yakni
kejahatan dan pelanggaran.
Pembedaan tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan
SElUK BElUK HUKUM PIDANA 17
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
13/131
pelanggaran dianut oleh KUHP yakni dalam buku IIKUHP
dirumuskan tentang berbagai bentukkejahatan (dari Pasal
104 sampai dengan Pasal 488) dan dalam buku III
dirumuskan tentang berbagai bentuk pelanggaran (dariPasal 489 sampai dengan Pasal 569).
12. Apakah perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran
itu sendiri ?
Secara teoritis sulit sekali membedakan antara kejahatan.dengan pelanggaran, tetapi pada pokoknyaj secarasederhana dapat dikatakan :
- Pelanggaran, orang baru menyadari hal tersebut
merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut
tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut
wetsdelict(delik undang-undang).
- Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak
dirumuskan dalam Undang-undang menjadi tindakpidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan
tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana,
istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum).
Perkembangan selanjutnya dalam Rancangan KUHP
pembedaan tindak pidana dalam bentuk kejahatan sebagai
"rechisdelict" dan pelanggaran sebagai "wetsdelict"
dihapuskan.
13. Sebutkan contoh dari tindak pidana dalam bentuk
kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP?
Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian
(Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP),
perkosaan (Pasa1285 KUHP).Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk di
tempat umum (Pasa1492 KUHPj 536 KUHP), berjalan atau
berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan
18 Guse Prayudl, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
14/131
cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP)
(Jenis pelanggaran lainnya lihatBab V).
14. Apakah berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran
tersebut hanya tersebut dalam KUHP ?
Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan dan
pelanggaran) tidak hanya yang disebutkan dalam KUHP
(dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur
dalam peraturan perundangan-undangan lainnya
misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah (di luar kodifikasi).
15. Sebutkan contoh jenis tindak pidana kejahatan dan
pelanggaran yang diatur dalam aturan di luar KUHP?
Contoh kejahatan di luar KUHP, melakukan kekerasan fisik
dalam rumah tangga (Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak(Pasal 81 dan 82 UU No . 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak), tanpa hakmemiliki, menyimpan dan
membawa psikotropika (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika).
Contoh pelanggaran d i luar KUHP, mengemudikan
kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM
(Pasal 59 UU No . 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan [alan Raya), mengedarkan makanan dan atau
minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau
label (Pasal 84 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan) .
16. Jika kita menyebut istilah "tindak pidana kejahatan",
maka hal apa saja yang termasuk di dalamnya ?
Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada
umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu,
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 19
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
15/131
maka disitu termasukpembantuan dan percobaan melaku-
kan kejahatan (Pasal 86 KUHP).
[adi dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percoba-
an melakukan kejahatan dan membantu melakukankejahatan.
17. Apakah dalam tindak pidana pelanggaran dikenal bentuk
percobaan dan pembantuannya ?
Dalam Pasal 86 KUHP hanya disebut kualifikasi dari
percobaan dan pembantuan kejahatan, tidak disebutkan
percobaan dan pembantuan pelanggaran.Apalagi dalam Pasal 54 KUHP disebutkan mencoba
melakukan pelanggaran tidak dipidana, dan dalam Pasal
60 KUHP disebutkan orang yang membantu melakukan
pelangaran tidak dipidana.
Dengan demikian hukum tidak mengenal istilah mencoba
melakukan tindak pidana pelanggaran dan membantumelakukan tindak pidana pelanggaran.
18. Bagaimanakah suatu tindak pidana (kejahatan dan
pelanggaran) dapat diketahui oleh pihakyang berwenang ?
Karena adanya laporan, pengaduan atau karena diketahui
sendiri (tertangkap tangan).
19. Apakah pengertian dari laporan, pengaduan dan
tertangkap tangan terse but ?
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang
undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal
1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/
KUHAP).
Pengaduan adalah pernberitahuan disertai permintaan oleh
pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang
20 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
16/131
untuk menindak menurut hukum seorang yang telah
melakukan tindakpidana aduan yang merugikannya (Pasal
1 angka 25 KUHAP).
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada
waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segerasesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai
orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang
menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turutmelakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
(Pasal1 angka 19 KUHAP).
20. Apakah perbedaan antara Laporan dan Pengaduan?
Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh
siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan
mengalami sendiri tindak pidana, d imana tindakpidananya adalah harus terkualiikasi sebagai delikbiasa.
Contohnya : Perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah
delik bias a, dimana korban pencurian maupun pihaklain
dapat membuat laporan.
Pengaduan terjadinya tindakpidana hanya dapat dilakukan
oleh orang-orang tertentu dan atas tindakpidana tertentu.Contohnya : dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP)
merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut
dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri
yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan
misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan
tersebut.
21. Apakah dengan demikian tindak pidana tersebut dapat
dibedakan dalam duajenis yakni delik biasa clan delikaduan?
SElUK BElUK HUKUM PIDANA 21
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
17/131
Benar, tindak pidana yang berbentuk delik aduan dapat
diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari pihakyang
ditentukan undang-undang/korban tindakpidana tersebut,
dimana hukum membagi delik aduan dalam dua bentukyakni delikaduan absolut dan relatif.
Sedangkan delik biasa tidak diperlukan adanya aduan,
cukup dengan laporan dari pihak manapun atau karena
diketahui sendiri oleh pihak yang berwenang perkara
tersebut dapat diproses.
22. Sebutkan contoh dari tindakpidana yang termasukdalamdelikaduan ?
Perzinahan, pencurian dalam keluarga, penghinaan .
Dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tgl. 19 - 3
1955 No . 52 K/Kr/1953, perkara perzinahan (Pasal 284
K.U .H.P.) merupakan "absoluut klachidelict" sehingga
pengaduan terhadap lelaki yang melakukan perzinahanmerupakan juga pengaduan terhadap isteri yang berzinah,
sedang [aksa berwenang untukatas azas opportuniteithanya
mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari
mereka.
23. Dalam hal tindak pidana penghinaan, apakah orang yang
dihina harus melakukan pengaduan yang isinya agarperistiwa tersebut dituntut ?
Hams ada pengaduan, tetapi pengaduan tersebut tidak perlu
dengan bentuk surat tertentu yang isinya hams ada kata
kata permintaan agar perbuatan tersebut dituntut, ha l ini
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-2-1972 No .
76 K/Kr/1969 yan g menyatakan Keberatan yang diajukanpemohon kasasi bahwa perkara ini termasuk"delikaduan
yang absolut" maka hams ada pengaduan dari yang terhina
dan dalam suratpengaduan hams ada kata-kata permintaan
22 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
18/131
agar peristiwa itu dituntut, Tidak dapat diterima, karena
klachtdelict tidak terikat pada bentukyang tertentu (vormvrij).
Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tgL 11 April 1978
No. 35 K/Kr/1977, Surat saksi yang ditujukan kepada Polisi,
yang pada pokok suratnya menyebutkan "sanggahan dantuntutan", merupakan suatu pengaduan dalam arti pasal
319 K.D.H.P.
Pasal 319 KUHP menyatakan Penghinaan yang diancam
dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak
ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu,
kecuali berdasarkan pasa1316 KUHP.24. Dalam hal korban tindak pidana yang termasuk delik
aduan adalah anak-anak, siapa yang dapat mengajukan
pengaduan?
Apabila korban belum cukup enam belas tahun dan belum
dewasa, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata
yang berhak mengadu (Pasal 72 ayat 1 KUHP).Apabila tidakada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus
diadukan, maka pengaduan dapat diajukan wali pengawas,
keluarga sedarah dalam garis lurus, ataujika tidak ada, oleh
keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat
ketiga (Pasal72 ayat 2 KUHP).
25. Apabila korban tindakpidana yang termasuk delikaduan
meninggal dunia, apakah aduannya dapat diteruskan dan
diajukan oleh pihaklain?
Penuntutan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya,
atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau
ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki
penuntutan dengan syarat yang terkena kejahatanmeninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan.
26. Apakah batas jangka waktu orang mengadukan tindak
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 23
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
19/131
pidana?
Ada batas waktunya, yakni pengaduan hanya boleh
diajukan dalam waktu :
- 6 (enam) bulan sejak orang yang berhakmengadumengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal
di Indonesia.
- 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar
Indonesia (Pasal74 KUHP) .
PutusanMahkamah Agung tgL15-2-1969No . 57 K/Kr/1968
menyatakan bahwa dalam delik aduan, tempo yangdimaksud dalam pasal 74 ayat 1 K.U.H.P. dihitung sejak
yang berhak mengadu mengetahui perbuatanyang
dilakukan, bukan sejak fa mengetahui benar/tidaknyaperbuatan yang dilakukan.
27. Apakah orang yang mengadukan tindak pidana dapat
mencabut kembali aduannya ?Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik
kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan
diajukan (Pasal 75 KUHP). Hal inilah yang membedakan
lagi dengan Laporan, oleh karena Laporan tidak dapat
dicabut kembali
Putusan Mahkamah Agung tgL 29 Januari 1979 No . 140 K/
Kr/1978 menyatakan karena perkara ini bukan mengenai
delik aduan, terdakwa tetap dapat dituntut sekalipun saksi
yang mengadukannya telah mencabut pengaduannya.
C. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana
28. Apakah syarat mutlaksuatu perbuatan dapat dikatakansebagai tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) ?
Suatu perbuatan dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai
tindak pidana dengan syarat mutlak harus dirumuskan
24 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
20/131
terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, haliniyang dinamakan dengan asas legalitas yang dianut dalam
Pasal 1 ayat 1 KUHP yakni suatu perbuatan tidak dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatandilakukan.
29. Jelaskan berlakunya asas legalitas tersebut dalam perkara
konkrit?
Asas legalitas mengatur bahwa seseorang tidak dapat
dihukum melakukan tindak pidana apabila ternyata
perbuatan tersebut sebelumnya tidak dirumuskan sebagai
tindak pidana dalam aturan perundang-undangan yang
tertulis.
Misalnya yang dapat dihukum karena melakukan
perzinahan (Pasal 284 KUHP) syaratnya adalah yang
melakukan perbuatan tersebut salah satu atau dua-duanya
harus terikat perkawinan, jadi jika yang melakukanperzinahan dua-duanya belumkawin maka pelakunya tidak
dapat dihukum, dan jika pelaku perzinahan yang dua
duanya belum kawin dihuku m hal ini bertentangan dengan
asas legalitas.
30. Apakah dengan demikian tidak dapat dihukum jika
seseorang melakukan perbuatan yang tidakdisebut dalamaturan sebagai tindakpidana ?
Ya, karenanya muncul pameo bahwa KUHP adalah kitab
undang-undangnya para penjahat, karena para pelaku
kejahatan dapat melakukan perbuatan apapun kecuali yang
disebutkan dalam KUHP supaya tidakdapat dihukum dan
lepas dari jeratan hukum.
31. Apakah pelaku tindak pidana dapat dihukum apabila
ternyata pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 25
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
21/131
perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana ?
Bahwa pada asasnya setiap orang dianggap mengetahui
undang-undang, sehingga pelaku tidak dapat berlindung
dari alasan "bahwa ia tidak mengetahui kalau perbuatantersebut terlarang" .
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yakni Putusan
MahkamahAgungtgL 14-11-1961 No. 77K/Kr/1961, bahwa
keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi bahwa ia
tidak tahu akan adanya Undang-undang yang melarang
membeli atau memperoleh uang perak, tidakdapat diterima,karena tiap-tiap orang dianggap mengetahui Undang
undang setelah Undang-undang itu diundangkan dalam
Lembaran Negara.
32. Jika seseorang melakukan perbuatan yang bukan
merupakan tindak pidana, kemudian dibuatkan aturan
yang mengancam perbuatan tersebut sebagai tindakpidana, apakah dibenarkan orang tersebut dihukum
dengan aturan yang baru tersebut ?
Hal di atas dinamakan dengan aturan yang berlaku surut
(retroaktif) dan hal tersebut tidakdapat dibenarkan karena
tegas dalam Pasal1 ayat 1 KUHP dikatakan suatu perbuatan
hanya dapat dihukum berdasarkan aturan pidana dalamperundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan dan bukan setelah perbuatan tersebut dilakukan.
Sehingga apabila setelah perbuatan dilakukan baru dibuat
aturan pidananya maka pelaku perbuatan tersebut tidak
dibenarkan untukdihukum.
33. Sebutkan contoh aturan hukum pidana yang bersifatretroaktifatau diberlakukan mundur ?
Aturan yang retroaktifdikenal dalam KUHP Jerman tahun
1936 ketika zaman Hitler, dalam perundang-undangan di
26 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
22/131
Indonesia asas retroaktifpemah dikenal dalam Pasal 46
Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
34. Bagaimana akibatnya apabila suatu perbuatan
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam suatu aturan,
kemudian aturan tersebut dirubah ?
Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan
sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa
diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya
(Pasal1 ayat 2 KUHP).
Misalnya ada perubahan tentang ancaman pidananya,
apabila dalam aturan lama diancam pidana 1 tahun
sedangkan dalam aturan baru diancam pidana 1 bulan,
maka aturan yang digunakan adalah aturan yang baru yakni
1 bulan dan sebaliknyajika aturan lama ancaman pidananya
1 bulan sedangkan aturan baru 1 tahun maka aturan yangdigunakan adalah aturan lama.
35. Bagaimanakah yurisprudensi yang mengartikan dan
menjelasakan tentang adanya perubahan dalam
perundang-undangan ?
Putusan MA tgL 23-5-1970 No. 27 K/Kr/1%9, Dicabutnya
Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948
dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undangNo. 9tahun 1962, bukanlahmerupakan
perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa
harga-harga danjasa dari barang-barang hams diawasi
tetap dipertahankan.
- Putusan MA tgl. 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966,Penggantian Undang-undang Deoiezen tahun 1940
dengan Undang-undang tahun 1964 No . 32 tidak
SElUK BElUK HUKUM PIDANA 27
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
23/131
28
merupakan perubahan perundang-undangan dalam
arti pasal 1 ayat 2 KD.H.P.
Putusan MA tgl. 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970, Karena
Undang-undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong)telah dicabut dengan Undang-undang No. 12/1971 dan
terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal1 ayat
2 KU.H.P., terdakwa-terdakwa dilepaskan dari Segala
tuntutan hukum.
Putusan MA tgl. 22-10-1963 No. 118 K/Kr/1963,
Perubahan yang terjadi karena peraturan"Dekon"
tidak merupakan perubahan dalam perundang
undangan dalam arti pasal1 ayat 2 KU.H.P.
- Putusan MA tgl. 13-2-1962 No. 93 K/Kr/1961,
Perubahan nilai Rp. 25,- termaksud dalam pasal 364,
373, 379 dan 407 K.U.H.P. menjadi Rp. 250,
berdasarkan P.P.P.U. No. 16 tahun 1960 merupakan
suatu perubahan dalam perundang-undangan dalam
arti pasal1 ayat 2 KU.H.P.
- Putusan MA tgl. 7-4-1963 No. 37 K/Kr/1963, Karena
pada waktu perkara terdakwa diadili oleh Pengadilan
Tinggi Ekonomi di Semarang Undang-undang Beras
1948 telah dicabut dengan Perpu No . 8 tahun 1962,
perbuatan terdakwa yang dilakukannya dalam tahun1960-1961, berdasarkan pasal 1 ayat 2 KU.H.P. tidak
lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- Putusan MA tgl. 2-6-1946 No. 13 K/Kr/1946, Karena
berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan tanggal
14 Maret 1963 semua peraturan tentang kewajiban
mengadakan catatan yang ditetapkan dalam atauberdasarkan pasal 9 Prijsbeheersching verordening 1948
dicabut, maka perbuatan terdakwa yang dilakukan
dalam tahun 1959, pada waktu perkaranya diadili oleh
Guse Prayudl, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
24/131
Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang pada bulan
April 1963 berdasarkan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. tidak
lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- Putusan MA tgl. 19-11-1974 No. 54 K/Kr/1973,
Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: "bahwaPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah
menerapkan hukum dengan mempergunakan
Undang-undang No. 24/PRP/1960, sedang Undang
undang tersebut telah dicabut sejak tanggal29 Maret
1971 dengan berlakunya Undang-undang No. 3/1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakdapat diterima karena dalam pasal36 Undang-undang
No. 3/1971 ditentukan bahwayang harus diperlakukan
adalah Undang-undang yang berla-ku pada saat tindak
pidana dilakukan; sedang dalam hal ini tindakpidana
dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 3/
1971
Putusan MA tgl. 22-12-1964 No. 22 K/Sip/1964, Pada
penggantian P.P. No. 20/1962 dengan P.P. No.20/1963
tidak ada perubahan mengenai norma-normanya,
sehingga dalam hal ini pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. tidak
dapat diperlakukan.
- PutusanMA tgl. 7-1-1964 No. 143 K/Kr/1963, Walaupun
keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian
semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan
berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya juga
turut hapus, namun karena masih ada peraturan
peraturan lain yang memuat larangan mengenai
perhimpunan-perhimpunan tertentu, "grand idee" dari
pada Undang-undang Keadaan Bahaya tidaklahberubah, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa dalam
hal ini telah ada perubahan penundang-undangan.
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 29
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
25/131
- Putusan MA tgl. 24-11-1964 No. 144 K/Kr/1963,
Keberatan dalam memori kasasi : - bahwa dengan
dicabutnya Peraturan Faktur mengenai barang-barang
dalam perkara ini, yakni ban-ban oto, oleh suratkeputusan Menteri Perdagangan tgL 12-6-1953 No. 499/
M/1963 haruslah diperlakukan pasal1 ay at 2 KU.H.P.
Tidakdapat dibenarkan, karena Peraturan Faktur masih
berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur masih
diakui sehingga tidak terdapat perubahan perundangan
undangan menurut pasal1 ayat 2 KU.H.P.
- Putusan MA tgL 19-9-1964 No. K/Kr/1964, Keberatan
yang diajukan dalam memori kasasi : - bahwa karena
denganberlakunya Perpu No.8tahun1962,Rijstordonnantie
1948 tidak berlaku lagi, penuntut kasasi seharusnya
dilepaskan dari tuduhan; Tidak dapat dibenarkan,
karena dalam hal ini tidaklah terjadi perubahan
perundang-undangan dalam arti pasal1 ayat 2 K U.HP.
- Putusan MA tgL 1-9-1964 No. 114 K/Kr/1963, Dengan
dikeluarkannya P.P. No . 20 tahun 1963 norma-norma
yang terkandung dalam prijsbeheerschingsordonnantie
1948 tidaklah berubah sehingga tidaklah terjadi
perubahan perundang-undangandalam arti pasal1 ayat
2 KU.H.P.
36. Seperti tersebut di atas, aturan hukum pidana Indonesia
terdapat di daIam KUHP dan di Iuar KUHP, kepada
siapakah aturan hukum pidana tersebut diberlakukan ?
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak
pidana di Indonesia (Pasal2 KUHP), danjuga berlaku bagi
setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan
tindak pidana di daIam kapal air atau pesawat udara
Indonesia (Pasal3 KUHP) .
30 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
26/131
Dengan demikian setiap orang (warga negara Indonesia
maupun warga negara asing) yang melakukan tindak
pidana di wilayah Indonesia maka hukum pidana Indonesia
yang diberlakukan (asas tentorial).
37. Jelaskan pengertian dari kapal dan pesawat udara Indo
nesia?
Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai
surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti
sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat
laut dan pas kapal di Indonesia (Pasa195 KUHP).
Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah
pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia, termasuk
pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing
yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh
perusahaan penerbangan Indonesia (Pasal 95 a KUHP).
38. Pihak manakah yang berhak memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana yang terjadi di suam wilayah In
donesia?
Yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah
Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi
(locus delicti) merupakan wilayah hukumnya (Pasal84 ay at
1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
Dengan demikian jika terjadi tindak pidana pembunuhan
di Poso maka yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Poso.
39. Apakah mutlakPengadilan Negeri dimana tindak pidana
tersebut terjadi hanya yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya ?
Hal tersebut t idak mutlak, karena dimungkinkan
pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan di Pengadilan
Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi tetap bisa
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 31
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
27/131
dilakukan di Pengadilan Negeri lain apabila tempat
kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat
pada tempat pengadilan negeri lain tersebut daripada
tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2
KUHAP) .
Dengan demikian jika tindak pidana pembunuhan terjadi
di Poso akan tetapi saksi sebagian besar berada di Jakarta
Selatan maka dibenarkan pemeriksaan perkaranya
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.40. Apakah ada hallainnya yang memungkinkan pemindahan
pemeriksaan perkara dari pengadilan negeri dimana tindak
pidana tersebut terjadi ke pengadilan negeri lainnya ?
Dalam hal keadaan daerah tidal< mengizinkan suatupengadilan negeri untukmengadili suatu perkara, maka atas
usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeriyang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau
menunjuk pengadilan negeri lain untukmengadili perkara
yang dimaksud (Pasal 85 KUHAP).
41. Apabila seseorang melakukan ti ndak pidana diberbagai
wilayah hukum pengadilan negeri maka pengadilan mana
yang berhakmemeriksa dan mengadilinya ?
Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak
pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri,
maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang
mengadili perkara pidana itu akan tetapi apabila beberapa
perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya
dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagaipengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan
negeri denganketentilan dibuka kemungkinan penggabungan
perkara tersebut (Pasal84 ayat 3 dan 4 KUHAP).
32 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
28/131
42. Apakah dengan demikian ketentuan pidana daIam
perundang-undangan Indonesia tidak berlaku bagi
seseorang yang meIakukan tindak pidana di Iuar Indo
nesia?
Tidak dernikian, oIeh karena dimungkinkan setiap orang
yang berada di Iuar wilayah teritoriaI Indonesia meIakukan
suatu tindakpidana dapat dipidana dengan aturan pidana
Indonesia, yakni daIam haI yang diatur daIam Pasal4 dan
Pasal5 KUHP.
43. Bagaimana aturan PasaI4 KUHP sehingga bisa disebutkan
tindak pidana yang terjadi di Iuar wilayah Indonesia bisa
dipidana dengan aturan pidana Indonesia?
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan bagi setiap orang (WNI maupun WNA) yang
melakukan tindak pidana tertentu di luar Indonesia yakni :
1. Kejahatan membunuh, atau merampas kemerdekaan,
atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil
Presiden memerintah (Pasal 104 KUHP), Makar
dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari
wilayah negara jatuh ke tangan musuh (Pasall06
KUHP), Makar denganmaksuduntukmengguIingkan
pemerintah (Pasal 107 KUHP), yang melawan
pemerintah Indonesia dengan senjata (Pasal 108KUHP), penyerangan terhadap diri presiden atau
Wakil Presiden (PasaI131 KUHP).
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang
kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank,
ataupun mengenai meterai yang dikeIuarkan dan
merekyang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas
tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu
daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 33
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
29/131
pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda
bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan
tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat
tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli
dan tidak dipalsu.
4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal
pasal 438, 444 sampai dengan 446 ten tang
pembajakan laut dan pasal447 tentang penyerahan
kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan
pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat
udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I,
m, n, dan 0 tentang kejahatan yang mengancam
keselamatan penerbangan sipil. (Pasa14 KUHP).
44. Seperti tersebut di atas, Pasa15 KUHP memberikan aturan
dapat dipidananya orang yang melakukan tindak pidana
di luar wilayah Indonesia dengan aturan pidana Indone
sia, jelaskan mengenai hal tersebut?
Pasa15 ayat (1) KUHP mengatur bahwa ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi
warga negara yang di luar Indonesia melakukan:
1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan 11
Buku Kedua dan Pasal-Pasa1160, 161, 240, 279, 450,
dan451.
2. Salah satu perbuatan Yang oleh suatu ketentuan
pidana dalam perundang-undangan Indonesia
dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut
perundang-undangan negara dimana perbuatan
dilakukan diancam dengan pidana.
45. Apakah ketentuan Pasal 5 KUHP tersebut berlaku bagi
WNI maupun WNA atau berlaku bagi WNI saja yang
34 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
30/131
meIakukan tindak pidana yang memenuhi syarat ?Aturan Pasal 5 ayat (1) KUHP (asas nasional aktif)
ditujukan bagi WNI dan WNA yang memenuhi syarat.
Rumusan PasaI5 KUHP menyebutkan "warga negara yang
di Iuar Indonesia", jadi artinya yang dituju adaIah WNI
maupun WNA.
Tetapi yang perlu diperhatikan WNA baru dapat dipidana
dengan aturan pidana Indonesia jika WNA tersebut teIah
menjadi WNI sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (2)
KUHP yang menyatakan "Penuntutan perkara sebagaimana
dimaksud daIam butir 2 dapat dilakukanjugajika tersangkamenjadiwarga negara sesudah meIakukan perbuatan",
46. Dengan demikian, apakah yang menjadi syarat bahwa
perbuatan yang dilakukan WNI dan WNA (yang
memenuhi syarat) di Iuar negeri untukdapat dipidana
dengan aturan pidana Indonesia ?
Syaratnya adaIah :
- Di negara tempat terjadinya perbuatan : Perbuatan
tersebut diancam dengan pidana.
- Di negara Indonesia: Perbuata n tersebut saIah satu
kejahatan tersebut daIam Bab I dan II Buku Kedua
dan pasal-pasaI160, 161, 240, 279,450, dan 451 dan
perbuatan kejahatan.Contohnya jika WNI di Singapura meIakukan perkawinan
tanpa izin isteri maka jika WNI tersebut kembaIi ke
Indonesia WNI tersebut dapat didakwa meIakukan tindak
pidana perkawinan terlarang menurut hukum Indonesia
(Pasa1279 KUHP), tetapi WNI tersebut tidakdapatdihukum
karena meIakukan perkawinan terlarang jika temyata diSingapura perbuatan kawin Iagi tanpa izin isteri adaIah hal
yang dibenarkan dan bukan merupakan tindak pidana
kejahatan.
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 35
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
31/131
47. Jika di Belanda Aborsi adalah dibenarkan, kemudian jika
ada WNI yang melakukan aborsi di Belandajika ia kembali
ke Indonesia apakah WNI tersebut dapat dipidana ?
Dalam kasus di atas syarat pertama tidak dipenuhi yakni dinegara tempat terjadinya perbuatan (aborsi) tersebut diancam
dengan pidana, sehingga WNI tersebut tidakdapat dipidana.
48. Bagaimana konstruksinya jika yang melakukan perbuatan
tersebut adalah WNA?
Maka WNA tersebut tidak dapat dipidana kecuali WNA
tersebut sesudah melakukan perbuatan tersebut menjadi
WNI (Pasal5 ayat 2 KUHP).
Contohnya jika Warga Thailand melakukan perbuatan
kawin tanpa izin isteri (perkawinan terlarang) dan di
Thailand perkawinan terlarang diancam dengan pidana
maka apabila warga Thailand tersebut menjadi WNI maka
perbuatan melakukan perkawinan terlarang tersebut dapatdi hukum menurut Hukum Indonesia (KUHP) dan
sebaliknya warga Thailand yang menjadi WNI tersebut tidak
dapat dihukum karena melakukan perkawinan terlarang
dengan hukum Indonesia jika ternyata di Thailand kawin
tanpa izin isteri adalah hal yang dibenarkan dan bukan
merupakan tindakpidana kejahatan.49. Bagaimanakah bentukhukuman (pidana) bagi WNAyang
melakukan tindak pidana di luar Indonesia yang
kemudian menjadi WNI ?
Bentukhukuman dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak
dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan
negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidakdiancamkan pidana mati (Pasal6 KUHP).
Jadi jika WNA dinegara asalnya melakukan pembunuhanberencana dan dinegara asalnya tidak dikenal hukuman
36 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
32/131
mati, maka jika WN A tersebut menjadi WNI maka dia tidak
dapat dijatuhkan pidana mati meskipun hukum Indonesia
mengancam pidana mati bagi peIaku pembunuhan
berencana (PasaI340 KUHP).
50. Apakah aturan hukurn Indonesia dapat diterapkanterhadap setiap pejabat yang di Iuar Indonesia rneIakukan
tindak pidana ?
Ketentuan pidana daIam perundang-undangan Indonesia
berIaku bagi setiap pejabat yang di Iuar Indonesia
meIakukan saIah satu tindakpidana kejahatan jabatan (bab
XXVIII Buku Kedua) (PasaI 7 KUHP).Dan menurut PasaI 92 KUHP yang dinamakan dengan
pejabat adaIah orang-orang yang dipilih daIam pemilihan
yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu
juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi
anggota badan pembentuk undang-undang, badan
pemerintahan, atau badan perwakiIan rakyat, Hakimtermasuk juga Hakim wasit, semua anggota Angkatan
Perang juga dianggap sebagai pejabat.
51. Apakah seIain pejabat ada orang khusus Iainnya yang
dapat dihukurn dengan aturan pidana Indonesia jika
rneIakukan tindak pidana di Iuar Indonesia?
Ada, yakni Nakhoda dan penumpang perahu Indonesia,dimana ketentuan pidana daIam perundang-undangan
Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu
Indonesia, yang di Iuar Indonesia, sekalipun di Iuar perahu,
meIakukan saIah satu tindak pidana Kejahatan PeIayaran
(Bab XXIX Buku Kedua), dan peIanggaran peIayaran (Bab
IX Buku ketiga KUHP); begitu puIa yang tersebut daIam
peraturan mengenai surat Iaut dan pas kapaI di Indonesia,
maupun daIam Ordonansi PerkapaIan (PasaI8 KUHP).
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 37
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
33/131
52. Di pengadiIan negeri manakah yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara dimana tindakpidana
tersebut dilakukan di Iuar negeri ?
Apabila seorang meIakukan tindak pidana di Iuar negeriyang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia,
maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang
mengadilinya (Pasa186 KUHAP).
53. Apakah yang menjadi batasan berlakunya aturan hukum
pidana Indonesia ?
Diterapkannya pasaI-pasa12-5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh
pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum
intemasional (Pasa19 KUHP).
38 Guse Prayudi SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
34/131
BABIII
PEMBUAT
ILlK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADAYO GYAKA RTA
A. SubjekTindakPidana
1. Siapakah yang dapat menjadi pembuat atau subjektindak
pidana menurut KUHP ?
Pada dasamya menurut ketentuan KUHP yang merupakan
subjektindakpidana adalah manusia (naturlijke persoonen),
dimana menurut memori penjelasan (MvI) Pasal59 KUHP
dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan
oleh manusia".
2. Dilihat dari segi apalagi sehingga bisa dinyatakan pelaku
tindakpidana menurut KUHP hanya manusia ?- Dilihat dari cara merumuskan tindak pidana dalam
KUHP, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (hij
die). Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan,
bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa "
(Hij die) adalah manusia.
- Dilihat dari bentukpidana yang terdapat dalam KUHP.
3. Apakah terdapat penyimpangan terhadap asas dalam
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
35/131
KUHP bahwa hanyamanusia(natuurlijke persoon)
sebagai subjek tindak pidana ?
Dalam aturan pidana di luar KUHP terdapat beberapa
penyimpangan,yakrri:- Korporasi diakui dapat melakukan tindakpidana,
tetapi pertanggungjawaban pidana masih
dibebankan pada pengurus korporasi (antara lain
Pasal35 UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan).
- Sebagai variasi dari a. pertanggungjawaban pidana
dibebankan kepada "mereka yang memberikan
perintah" dan atau "mereka yang bertindaksebagai
pimpinan" (Pasal4 ayat (1) UU No . 38 Tahun 1960
tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah
Untuk Tanaman Tertentu) .
- Variasi yang lain tetapi belum melimpahkan
pertanggungjawaban pidana kepada korporasiadalah dengan merumuskan lebih rind mereka yang
harus bertanggungjawab, yaitu : pengurus badan
hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau
kuasa di Indonesia dari perusahaan yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan
mereka yang sengaja memimpin perbuatan
bersangkutan (Pasal34 Undang-undang No. 2 Tahun
1981 tentang Metrologi Legal).
- Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku
dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana
(antara lain Pasal15 Undang-undang Darurat No. 7
Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan
Pasal49 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentangNarkotika) (Pohan dalam Reksodipuro, 1994: 69-70).
4. Apakah pengertian dari korporasi itu sendiri ?
40 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
36/131
Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam
pergaulan hukum bertindakbersama-sama sebagai subjek
hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi
adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai
hakdan kewajiban anggota masing-masing (Utrech dan M.Soleh Djindang dalam Chidir Ali, 1987: 64).
Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan
status hukumnya disarnakan dengan manusia (orang), tanpa
melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat merniliki
kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan
dapat bertindakmenurut hukum, melakukan gugatan dan
dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi
adalah buatan manusia yang tidaksama dengan manusia,
maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus
atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga
organ, yaitu RUPS, Dewan Kornisaris dan Dewan Direksi
(rnisalnya perseroan terbatas). Batas umur dari korporasi
itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saatkorporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar (Regar,
2000: 9).
5. Dengan demikian, siapakah yang dapat menjadi pembuat
tindak pidana menurut aturan pidana Indonesia?
Di samping manusia juga badan hukum, perkumpulan-
perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyektindakpidana apabila secara khusus ditentukan dalam Undang-
undang untuktindakpidana tertentu.
Selain itu mayat atau benda mati lain, tidak dapat
melakukan tindakpidana dan tidakdapat dituntut pidana.
6. Dalam praktek, pelaku tindakpidana biasa disebut dengan
tersangka, terdakwa bahkan terpidana, apakah istilahtersebut ada perbedaannya ?
SELUK BELUK HUKUM PIDANA
Y 0 G Y A
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
37/131
Istilah tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana
dimana istilah tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki
pengertian dan konstruksi hukum yang berbeda, yakni :
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan
patut diduga sebagai pelaku tindakpidana (Pasal1
angka 14 KUHAP).
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal1
angka 15 KUHAP).
- Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (Pasal1 angka 32 KUHAP).
7. Selain istilah terpidanajuga dikenal namanya narapidana,
apakah keduanya sama atau berbeda ?
Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang
menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1
angka 6 dan 7 UU No. 12 Tahun 1995).
Dengan demikian terpidana yang menjalani hukumannya
di Lapas dinamakan dengan Narapidana, karena ada
kalanya terpidana tidak menjadi narapidana, misalnya
terpidana denda yang membayar dendanya, terpidana
dengan pidana percobaan/bersyarat.
8. Dalam masyarakat dikenal pula istilah resedivis/ penjahat
kambuhan untuk pelaku tindak tindak pidana, apa
sebenarnya pengertian resedivis menurut hukum ?
Dalam hukum yang dikenal adalah istilah Recidive, yakni
pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang
melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana
42 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
38/131
dengan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan
hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana
lagi.
[adi dalam Recidive seseorang melakukan lebih dari satu
tindak pidana, dan dalam kehidupan sehari-hari orangtersebut dinamakan dengan resedivis.
B. Kualifikasi Pembuat TindakPidana
9. Jelaskan kualifikasi dari pembuat yang mewujudkan
terjadinya tindakpidana menurut hukum ?
Istilah yang digunakan untukmenyebut hal tersebut adalah
penyertaan, dimana menurut KUHP, penyertaan dibagi
dalam dua bentukyakni :
a. Pembuat (Pasal 55 KUHP) , yang terdiri dari :
- Pelaku.
- Yang menyuruh melakukan.
- Yang turut serta melakukan.- Penganjur.
b. Pembantu (Pasal56 KUHP), yang terdiri dari :
- Pembantu saat kejahatan dilakukan.
- Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.
10. Apakah pengertian dari "pelaku atau mereka yang
melakukan perbuatan" menurut hukum ?Yaitu orang ya n g melakukan se n d i r i perbuatan yang
memenuhi rumusan tindakpidana.
11. Apakah pengertian dari "yang menyu ruh melakukan
perbuatan" menurut hukum?
Orang yang melakukan perbuatan d engan perantaraan
orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakansebagai alat semata.
SElUK BElUK HUKUM PIDANA 43
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
39/131
Dengan demikian dalam "menyuruh melakukan" ada dua
pihakyakni pembuat langsung dan pembuat tidaklangsung
(aktor intelektual). Tetapi "pembuat langsung" tersebut
harus memenuhi syarat yakni harus manusia yang berbuatdan yang berbuat langsung tersebut "tidak dapat
dipertanggungjawabkan" .
12. Dengan demikian apa yang menjadi ciri utama dari "yang
menyuruh melakukan perbuatan" menurut hukum?
Ciri utamanya adalah pembuat materiil/langsung tindak
pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya tersebut,
Hal ini semakin temyata dalam Putusan Mahkamah Agung
tgl. 1-12-1956 No. 137 K/Kr/1956, bahwa menyuruh
melakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, menurut ilmu
hukum pidana syaratnya adalah, bahwa orang yang disuruh
itu menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggung
jawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanyatidak dapat dihukum.
13. Dalam hal-hal apakah pembuat materiil tindak pidana
dalam "menyuruh melakukan" tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatanya tersebut?
- Dalamhal tidaksempuma pertumbuhanjiwanya (Pasal
44 KUHP). Misalnya B yang gila disuruh memecahkanjendela rumah B oleh A, maka A terkualifikasi sebagai
orang yang menyuruh melakukan.
- Dalam hal berbuat karena daya paksa (Pasal48 KUHP).
Misalnya A karena ditodong senjata oleh B disuruh
untukmemalsukan sural.
- Dalam hal berbuat atas perintah jabatan yang tidaksah
(Pasal5 ayat 2 KUHP).
- Dalam hal ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur
44 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
40/131
tindak pidananya. Misalnya B disuruh untuk
menguangkan pos wesel yang tandatangannya dipalsu
oleh A, sedang B tidak mengetahui pemalsuan itu.
- Dalam hal ia tidakmempunyai maksud seperti yang
disyaratkan untuk kejahatan tersebut. Misalnya B(kuli) disuruh A untuk mengambil barang dari satu
tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada
A dan B sama sekali tidakmempunyai maksud untuk
memiliki barang tersebut untukdirinya sendiri.
14. Apakah pengertian dari "turutserta melakukan perbuatan"
menurut hukum ?
MenurutMvT(memori penjelasan) KUHP, orang yang turut
serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut
berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.
Dimana menurut Pompe, dalam turut serta melakukan
terdapat tiga kemungkinan :
- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur
dalam rumusan delik. Misalnya dua orang dengan
bekerja sama melakukan pencurian di sebuah
gudang beras.
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang
yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet (A dan
B)saling bekerja sama, A yang menabrakorangyang
menjadi sasaran sedang B yang mengambil dompetorang itu.
- Tidak seorangpun me menu hi unsur-unsur
delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama
mewujudkan delik itu. Misalnya dalam pencurian
dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP),
salah seorang melakukan penggangsiran, sedang
kawannya masuk rumah dan mengambil barang
barang yang kemudian diterimakan kepada
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 45
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
41/131
kawannya yang menggangsir tadi.
15. Dengan demikian apakah yang menjadi syarat adanya
"turut serta melakukan perbuatan" ?
Adanya kerjasama yangsadar dan ada adanya pelaksanaan
bersama secara fisik.
16. Sebutkan contoh kasus yang menjelaskan tentang kualitas
orang sebagai "yang turut serta melakukan perbuatan" ?
Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak
memenuhi semua unsur dalam pasal339 K.D.H.P. terdakwa
I lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yangmengakibatkan meninggalnya si korban. Karena itu untuk
terdakwa II kwalifikasi yang tepat adalah turut melakukan
tindakpidana (medeplegen) sedangkan pembuat materiilnya
ialah terdakwa I (vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-6
1971 No. 15/K/Kr/1970).
17. Apakah untuk dipidananya "orang yang turut sertamelakukan tindak pidana" hams bersama-sama dengan
pelaku utamanya ?
Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-11-1969 No. 7 K/
Kr/1969 J dinyatakan Keberatan yang diajukan penuntut
kasasi : - bahwa dalam perkara ini pelaku utamanya tidak
diadili; Tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa
perkara terdakwa Pengadilan tidak perlu menunggu
diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara
itu. (i.e. Terdakwa dipersalahkan atas kejahatan "5ebagai
Pegawai Negeri turut serta membujukorang lain melakukan
penggelapan dalam jabatan").
Dengan demikian "yang turut serta melakukan tindak
pidana" dapat dipidana walaupun pelaku utamanya belumditangkap/belum diproses.
46 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
42/131
18. Apabila pelaku tindakpidana materiilnya telah meninggal .dunia, apakah orang yang turut serta melakukan tindak
pidana tetap dapat dipidana ?
Tentunya yang turut serta melakukan tindak pidana
tersebut tetap dapat dipidana, hal ini terlihat dalamyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-5-1959
No. 52 K/Kr/1959, yakni Keberatan yang diajukan dalam
memori kasasi : - bahwa kesalahan penuntut kasasi tidak
terbukti karena kawan pelaku pencuri telah meninggal
dunia sehingga penuntut kasasi tidak dapat dinyatakan
sebagai "medepleger" dari orang mati; Tidak dapat
dibenarkan, karena soal apakah terdakwa bersama oranglain melakukan tindak pidana yang dituduhkan, harus
disandarkan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan
apakah hal termaksud di sidang dapat dibuktikan; bahwa
kawan pesertanya kemudian meninggal dunia tidak
mempengaruhi hal tersebut.
19. Apakah pengertian dari "yang menganjurkan melakukan
perbuatan (penganjur)" menurut hukum ?
Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan
suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana
yang ditentukan oleh undang-undang.
20. Dengan demikian apakah persamaan antara "penganjur"
dengan "yang menyuruh melakukan perbuatan" ?
Persamaannya adalah adanya usaha untukmenggerakkan
orang lain sebagai pembuat materiil/langsung tindak
pidana.
Sedangkan perbedaannya :
- Dalam penganjuran mengerakkan orang lain
dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) sedang
dalam "yang menyuruh melakukan" sarana meng
gerakkan orang lain tidak ditentukan (tidak
limitatif).
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 47
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
43/131
- Dalam penganjuran pembuat materiil dapat
dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam
"menyuruh melakukan" pembuat materiil tidak
dapat dipertanggunggjawabkan.
21. Dengan demikian, apakah yang menjadi syarat suatu
penganjuran dapat dipidana ?
- Adanya kesengajaan untukmenggerakan orang lain
melakukan perbuatan terlarang.
Menggerakkannya dengan menggunakan upaya/sarana
yang ditentukan Undang-undang yakni dengan memberiatau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana atau keterangan.
Putusan kehendak dari sipembuat materiil ditimbulkan
karena dua hal di atas.
Pembuat materiil melakukan tindak pidana yang
dianjurkan atau percobaan melakukan tindakpidana.
Pembuat materiil tersebut dapat dipertangungjawabkan
dalam hukum pidana.
22. Seperti tersebut di atas, dalam terjadinya tindak pidana
kadang kala selain pelaku terdapat pula orang yang
membantu terjadinya tindakpidana tersebut, bagaimankah
jenis dari pembantu kejahatan menurut hukum ?
Menurut Pasal56 KUHP yang dinamakan dengan pembantu
kejahatan :
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu
kejahatan dilakukan.
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, saranaatau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Dengan demikian membantu kejahatan adalah membantu
48 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
44/131
sebelum dan pada saatkejahatan tersebut terjadi.
23. Jelaskan pengertian tentang dua jenis pembantuan
tersebut?
Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara
yang ditentukan secara limitatifdalamUndang-undang
yakni dengan cara memberi kesempatan, sarana atau
keterangan.
- Pembantuanpada saatkejahatan dilakukan dengan cara
yang tidak ditentukan secara limitatif dalam undang
undang.
Dengan demikian sekali lagi ditekankan hukum tidakmengenal bentuk membantu melakukan pelanggaran dan
juga tidak menge na l konstruksi membantu setelah kejahatan
dilakukan sebagai pembantua n.
24. Kenapa KUHP tidakmenyebutkan kualifikasi membantu
setelah tindakpidana ?
Menurut KUHP membantu setelah tindak pidana selesaibukan disebut sebagai membantu tindak pidana te tapi
menjadi bentuk tindakpidana tersendiri/khusus.
Misalnya membantu menyembunyikan pelaku tindak
pidana merupakan tindakpidana khusus yang diatur dalam
Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, atau membatu setelah
dilakukan suatu kejahatan bermaksud untukmenutupinya,
atau untuk menghalang-halangi a tau me m pers ukar
penyidikan merupakan tindak pidana menurut Pasal 221
ayat (1) ke-2 KUHP.
25. Apakah menurut hukum semua orang dilarang untuk
membantu menyembunyikan pelaku tindak pidana atau
menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana ?
Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa aturan
di atas (Pasal221 ayat (1)ke-I dan ke-2 KUHP) tidak berlaku
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 49
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
45/131
bagi orang yang melakukan perbuatan ters ebut dengan
maksu d untuk mengh ind a r k a n atau menghalaukan
bahaya penun tutan te rhadap seorang keluarga sedarah
atau semenda garis Iu rus atau dalam garis menyimpangderajat ke dua atau ketiga, atau terh adap suami/istrinya
atau bekas suami / istrinya.
Dengan de mikian bukan merupakan tindak pidana jika
seseorang menyembunyikan seorang keluarga sedarah atau
semenda garis Iurus atau dalam garis menyimpang derajat
kedua atau ketiga, atau terhadap su ami/istrinya atau bekas
su ami/istrinya yang melakukan suatu tindakpidana.
26 Dalam hal "pembantuan pada saat kejadian" p engert
iannya hampir sama dengan "tu rut serta melakukan ",
apakah yang menjadi perbedaan kedua hal tersebut ?
Dalam " pe mba ntua n" pe rbua tann ya hanya
merupakan perbuatan menunjang, sedang d alam
" turu t serta melakukan" perbuatannya merupakan
perbuatan pelaksanaan.
- "Pembantuan" melakukan pelanggaran tidakdipidana,
sedang "turut serta" melakukan kejahatan dan
pelanggaran dapat dipidana.
- Maksimun pidana penjara bagi "pembantu" kejahatan
dikurangi sepertiganya, dalam "turut serta" maksimumpidananya sama dengan si pembuat.
27. Dalam "pembantuan sebelum kejadian" pengertiannya
mirip dengan "penganjuran", apakah yang menjadi
perbedaan kedua hal tersebut ?
Pada "pembantuan" kehendak jahat pembuat rnateriil sudah
ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pelaku), sedangdalam "penganjuran" kehendakuntukmelakukan kejahatan
pada pembuat rnateriil ditimbulkan oleh si penganjur.
50 Guse Prayud i, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
46/131
28 . Ke n a p a hukum membedakan antara pelaku d a n
p embantu tindak pidana ?
Pembedaan tersebut dalam kaitannya dengan pidana yang
dapat dijatuhkan kepada pelaku dan pembantu.
29. Seperti tersebut di atas, pembuat tindak pidana salah
satunya adalah manusia. Apakah dikenal bentuk khusu s
dari "manusia" tersebut ?
Dalam beberapa aturan pidana, barang siapa yang
menunjuk manusia tersebut dibuat dalam bentuk khusus
yakni ditujukan kepada pejabat/pegawai negeri, pengusaha,
nakhoda, anak, orang yang telah dewasa.
30. Apakah pengertian dari pejabatfpegawai negeri menurut
hukum?
- Menurut Pasal 92 KUHP yang disebut pejabat adalah
orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, anggota
dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli
dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan
kekuasaan yang sah, Hakim termasukjuga Hakim wasit
(yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua
ketua dan anggota-anggota pengadilan agama), Semua
anggota Angkatan Perang.
- Menurut Yurisprudensi yaitu Putusan MahkamahAgung tg1. 1-12-1962 No. 81 K/Kr/1962 dinyatakan
Pasal92 K.U.H.P. tidak memberi penafsiran mengenai
siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri,
tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan
menurut pendapat Mahkamah Agung yang
merupakan pegawai negeri ialah setiap orang yang
diangkat oleh Penguasa yang dibebani denganjab at an
Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 51
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
47/131
Negara atau bagian-bagiannya; i.e. terdakwa diangkat
Menteri Keuangan RI. dalam jabatan Direktur
Percetakan R.I. Yogyakarta.
Menurut Pasal1 Angka 2 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi,
Pegawai Negeri meliputi:
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Kepegawaian; Menurut
Pasal1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga
negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabata n
negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatukorporasi yang menerima bantuan dari keuangan
negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasilain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
negara atau masyarakat.
31. Siapakah yang disebut dengan pengusaha ?Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang
menjalankan perusahaan (Pasal 92 bis KUHP).
52 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
48/131
32. Siapakah yang disebut dengan nakoda, penumpangdan
ABK?
Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang
kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya. Penumpang
ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda,
sedangkan anakbuah kapal ialah semua perwira atau kelasi
yang ada di dalam kapal (Pasal 93 KVHP).
33. Siapakah yang dinamakan dengan "anak/orang yang
belum dewasa" ?
Menurut Pasal 45 KVHP, orang yang belum dewasa
adalah sebelum umur enam belas tahun
- Menurut Pasal1 angka 1 VVNo. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan anak, IfAnak adalah orang yang dala m
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan)
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pemah kawin".
- Menurut Pasal1 angka 1VV
No . 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, IfAnak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasukanak .yang masih dalam kandungan" .
- Menurut Pasal1 angka 5 VVNo. 39 Tahun 1999 Tentang
HakAsasi Manusia, IfAnakadalah setiap manusia yang
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah, termasukanakyang masih dalamkandungan
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
C. Wujud TindakPidana.
34. Dalam bentuk apakah pelaku tindak pidana dapat
mewujudkan tindakpidana tersebut ?
Tindak pidana terwujud karena kesalahan pelaku dalam
bentuk karena kesengajaan dan karena kealpaaan.
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 53
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
49/131
Jadi pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidanatersebut dalam dua bentuk kesalahan yakni : sengaja
melakukan tindakpidana tersebut dan karena kealpaannya
menyebabkan tindakpidana tersebut terjadi.35. Apakah perigertian dari kesengajaan menurut hukum?
Di dalam KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud
dengan kesengajaan. Tapi dalam MvT (Memorie van
Toelichting) dijelaskan bahwa "Kesengajaan" (opzet) diartikan
sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en uiettensv
(Sudarto, 1990: 16).Menurut Sudarto kesengajaan ini terdapat tiga corakyang
menunjukkan tingkatan atau bentuk yaitu:
(1). Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat);
Dolus Directus. Corak kesengajaan ini merupakan
bentukkesengajaan yang biasa dan sederhana.
Perbuatan sipembuat bertujuan untukmenimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat
ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat
demikian. la menghendaki perbuatan beserta
akibatnya.
(2). Kesengajaan dengan s adar kepastian
(opzet met zekerheidsbewustzijn atau
noodzakelijkheidbewustxijn). Dalam hal
ini perbuatannya mempunyai 2 akibat :
(a). Akibat yang memang dituju sipembuat. lni
tidak dapat merupakan delik tersendiri atau
tidak.
(b). Akibat yang diinginkan tetapi merupakan
suatu keharusan untuk mencapainya tujuandalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbulj
terjadi.
54 Guse Pravudl, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
50/131
(3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus
eventualisatau voonvaardelijk opzet). Dalamhal ini
ada ketentuan yang semula mungkin terjadi
kemudian ternyata benar-benar terjadi (Sudarto,
1990: 17-18).
36. Sebutkan contoh tindak pidana yang dilakukan dengan
sengaja?
Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) kualifikasinya
adalah "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang
lain, diancam karena pembunuhan" .
37. Apakah pengertian dari kelalaian menurut hukum?
KUHP tidak memberi definisi seperti juga halnya pada
kesengajaan. Menurut MvT, kealpaan disatu pihak
berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dilain
fihak dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan
bentukkesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan,
akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.Menurut Pompe ada tiga macam yang masuk kealpaan
(onachtzlijkheid) yaitu dapatmengirakan (kunnenvenvachten)
timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan (kunnen
dermegelijkheid) dan dapat mengetahui adanya kemungkinan
(kunnenvandemogelijkheid).
38. Sebutkan contoh tindak pidana yang dilakukan karenakealpaan?
Misalnya karena kealpaan menyebabkan orang lain mati
(Pasal 359 KUHP), kualifikasinya adalah "Barang siapa
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahunatau pidana kurungan paling lama satu tahun" .
SELUK BELUK HUKUM PIDANA
;- , \ ) . . . .s HUKUMU N I V E i { ~ 1'\3 G / \ ~ . , H ~ q D A
Y 0 G YA K AR T A
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
51/131
BABIV
PIDANA
MllIK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADAY 0 G YAK ART A
A. Syarat Pemidanaan
1. Apakah yang menjadi dasar untuk menentukan benar
tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana ?
Untukitu diperlukan pemeriksaan perkara di Pengadilan,
dimana untuk membuktikan suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya
maka hams diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah dan Hakim meyakininya (Pasal 183
KUHAP).
Dimana alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan
adanya suatu tindak pidana adalah keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa
(Pasal184 KUHAP).
2. Apabila terbukti tindak pidana tersebut terjadi, apakah
pelakunya dapat dikenakan pidana ?
Untuk adanya pemidanaan maka tidak cukup dengan
adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum
atau bersifat melawan hukum, tapi diperlukan syarat-syarat
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
52/131
lainnya yakni orang yang melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).
3. Dengan demikian syarat apakah yang harus dipenuhi
untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindakpidana pidana ?
Perbuatannya memenuhi rumusan Undang-undang dan
bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
Orangnya mel akukan kes al ahan ya kn i m am pu
bertanggung jawab dan adanya kesengajaan (Dolus) atau
keaalpaan (culpa) (tidak ada alasan pemaaf).4. Apakah yang menjadi dasar bahwa orang yangdipidana
harus mempunyai kesalahan ?
Karena pada asasnya tidak seorang pun yang melakukan
tindak pidana dipidana tanpa kesalahan ("TIADA
PIDANA TANPA KESALAHAN" /Keine Straf Ohne Schuld
atau Geen Straf Zonder Schuldatau Nulla Peona, Sine Culpa).5. Dimanakah asas kesalahan tersebut diatur ?
Asas kesalahan tersebut tidakdiatur secara normatifdalam
KUHP, akan tetapi asas asas kesalahan diakui sebagai
prinsip umum dan berlakunya asas ini tidak diragukan
lagi, bahkan dikatakan oleh Idema asas kesalahan adalah
jantungnya hukum pidana.
6. Apakah akibat hukumnya jika seseorang terbukti
melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya
mempunyai kesalahan atas tindak pidana tersebut ?
Pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman yang dinamakan
dengan pidana (straf) .
58 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
53/131
B. Pengertian Pidana
7. Jadi dengan demikian, apakah yang menjadi definisi
dari pidana tersebut ?
Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatunestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada
pembuat delik (Menurut Oemar Seno Adji dalam Muladi
dan B. N . Ari ef, 1984 : 2). Sedangkan Sudarto (1990 : 7)
mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu.
8. Apakah bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana yang terbukti di Pengadilan ?
Pidana yang dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana pokok
dan pidana tambahan.
9. Apa saja bentukdari pidana pokok?
Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (Pasal10
hurufa KUHP).
10. Apa saja bentukdari pidana tambahan?
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu, pengumuman
putusan Hakim (Pasal10 hurufb KUHP).11. Bagaimanakah cara untuk menentukan bentuk pidana
pokok dan pidana tambahan yang paling berat ?
Dengan melihat urutannya, dimana urutan pidana dalam
Pasal10 KUHP dibuat menurut beratnya pidana, sehingga
yang disebut lebih dahulu adalah yang lebih berat. Dalam
KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional,
pada Pasal10 KUHP dicanturnkan pidana tutupan sebagai
SELUK BELUK HUKUM PlDANA 59
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
54/131
pidana pokok bagian akhir di bawah pidana denda.
Pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.
12. Mengenai pidana pokok dalam KUHP. Apakah dikenalpidana pokokdalam bentuklainnya dalam aturan pidana
diluar KUHP ?
Dalam aturan pidana diluar KUHP pidana pokoknya
adalah sama dengan pidana pokokdalam KUHP,jadi tidak
ada bentuk pidana pokok lainnya selain daripada pidana
mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan.13. Dengan demikian apakah Hakim dapat menjatuhkan
pidana pokokselain pidana yang tersebut dalam Pasal10
KUHP?
Hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesuai yurisprudensi
yakni :
Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-3-1970 No. 59K/Kr/1969. Menambah jenis hukuman yang
ditetapkan dalam pasal 10 K.U.H.P. tidak
dibenarkan.
Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-9-1970 No. 74
K/Kr/1969. Pengadilan Negeri sebagai Hakim
Pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan
yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal10 K.U.H.P. sepertinya putusan yang tersebut
dalam dictum ke 3 yaitu : "Menghukum lagi
Tertuduh untuk meninggalkan tanah/sawah
terperkara naina Djum/sawah Laukeibo guna
pakai oleh saksi Pengadu".
- Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-5-1972 No. 11
K/Kr/1971. Dalam perkara pidana Pengadilan
tidakdapat menjatuhkan hukuman yang isinya: -
60 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
55/131
Menghukum terdakwa untuk meninggalkan
tanah terperkara.
- Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-8-1974 No. 61
K/Kr/1973. Hukuman tambahan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Negeri: "Menghukum atastertuduh-tertuduh untuk meninggalkan hutan
yang digarap guna dihijaukan kembali" dan
"Menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk
membayar kerugian Negara masing-masing
besamya 1/29 x Rp. 1.485.700,-" harus dibatalkan
karena bertentangan dengan pasal10 K.D.H.P.
14. Mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Apakah
dikenal pidana tambahan dalam bentuk lainnya dalam
aturan pidana diluar KUHP ?
Berbeda dengan pidana pokok, dalam aturan di luar KUHP
dikenal bentuklainnya dari pidana tambahan, misalnya :
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 ay at (1)
dinyatakan selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerakyang berwujud
atau yang tidak berwujud atau barang tidak
bergerak yang digunakan untuk atau yangdiperoleh dari .t i n d a k pidana korupsi,
termasukperusahaan milikterpidana di mana
tindakpidana korupsi dilakukan, begit u pula
harga dari barang yang menggantikanbarang
barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yangjumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 61
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
56/131
korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan
untukwaktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak
tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau
dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
terpidana.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal50
dinyatakan selain pidana sebagaimana dimaksuddalam Bab ini Hakim dapat menjatuhkan pidana
tambahan berupa :
a. pembatasan gerakpelaku baikyang bertujuan
untukmenjauhkan pelaku dari korban dalam
jarakdan waktu tertentu, maupun pembatasan
hak-haktertentu dari pelaku;
b. penetapanpelaku mengikuti program konseling
di bawah pengawasan lembaga tertentu.
- UU No . 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dalam
Pasal 70 dikenal pidana tambahan berupa
pencabutan izin usaha.
C. Pidana Pokok
Pidana Mati
15. Jenis pidana pokok yang pertama adalah pidana mati,
tindak pidana apakah dalam KUHP yang diancam dengan
pidana mati ? .
Kejahatan terhadap negara (Pasa1104, 111 ayat (2), 124ay at (3), 140 ayat (3) KUHP).
- Pembunuhan dengan berencana (Pasa1340 KUHP).
62 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
57/131
- Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam
keadaan yang memberatkan (Pasal 369 ayat (4) dan
Pasal368 ayat (2) KUHP).
- Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai
yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalamPasal444 KUHP.
16. Selain dalam KUHP, dalam aturan apakah pidana mati
dikenal dan dapat dijatuhkan ?
- DalamPasaI6,9,14 PerpuNo.l Tahun 2002 [o, UUNo.
15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme- Dalam Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.
- Dalam Pasal 80 dan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika.
- Dalam Pasal2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
17. Bagaimana pelaksanaan pidana mati menurut KUHP ?
Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan
dengan menjeratkan tall yang terikat di tiang gantungan
pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat
terpidana berdiri (Pasalll KUHP).
18. Apakah pelaksanaan hukuman m a ti dengan c a r adigantung masih dilaksanakan ?
Dengan Penpres No. 2 Tahun 1964 yang diteta pkan menjadi
UU dengan UU No. 5 Tahun 1969, pelaksanaan p idana mati
dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat
dalam daerah hukum Pengadilan y a n g menjatuhkan
putusan dalam tingkat pertama.
[adi jika A diputus pidana mati oleh Pengadilan Negeri
Denpasar, kemudian A dalam menunggu putusan
SELUK BELUK HUKUM PIDANA 63
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
58/131
tersebut berkekuatan hukum tetap ditahan di Lembaga
Pemasyarakatan Nusakambangan, kalau pidana mati
terhadap A akan dilaksanakan maka harus dilaksanakan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.19. Apakah diatur tentang permintaan terakhir dari seseorang
yang akan dieksekusi mati ?
Hal tersebut di atur, yakni terpidana diberitahukan akan
dilaksanakan pidana mati itu oleh Jaksa tiga kali dua puluhempat jam sebelum saat pelaksanaan, dan pada terpidana
diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatuketerangan atau pesanan pada hari hari terakhir.
20. Apakah terhadap wanita hamil dapat dilakukan pidana
mati?
Apabila terpidanaadalah seorang wanita sedang harnil
maka pelaksanaan pidana mati barn dilakukan empat puluh
hari setelah anaknya dilahirkan.
21. Siapakah yang melaksanakanjmengeksekusi pidana mati
tersebut menurut Penpres No. 2 Tahun 1964?
Untukpelaksanaan pidana mati itu dibentuk sebuah regu
tembak, semuanya dari Brigade Mobile, terdiri dari seorang
Bintara, dua belas tamtama di bawah pimpinan seorang
perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidakmempergunakan senjata organiknya dan sampai selesainya
tugas itu regu penembak berada di bawah perintah [aksa
TinggiIJaksa.
Pidana Penjara
22. Jenis pidana pokok yang kedua adalah pidana penjara,
apa artinya pidana penjara ?
64 Guse Prayudi, SH
-
7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana
59/131
Pidana penjara (dan begitupula pidana kurungan) adalah
pidana dalam bentuk hukum an berupa kehilangan
kemerdekaan.
23. Bagaimana bentukdari pidana penjara tersebut?
Pidana penjara terdiri dari dua bentukyakni:
Pidana penjara seumur hidup
Pidana penjara selama waktu tertentu (Pasal 12
ayat 1 KUHP).
24. Berapa batasan lamanya dari pidana penjara selama waktu
tertentu ?
Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendeksatu
hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal
12 ayat 2 KUHP).
Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan
selama dua puluh tahun dalam hal kejahatan yang
pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana
seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu,atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana
penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas
lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana
karena perbarengan, pengulangan atau karena tindak
pidana yang dilakuan oleh pejabat (Pasal12 ayat 3 KUHP).
[adi lama pidana penjara minimal 1 (satu) hari dan maksimal
20 (dua puluh tahun) tahun.
25. Bagaimanakah pencantuman lamanya pidana penjara
dalam putusan ?
Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dalam
putusan dinyatakan d