Buku Pedoman Restorative Justice

Buku Pedoman

Penerapan Restorative Justice

Dalam Upaya Perlindungan Anak

Yang Berkonflik Dengan Hukum

Buku Pedoman




Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Tahun 2013

copyright c

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Website: www.balitbangham.go.id

Tim Penyusun:

Pengarah:Dr. Mualimin, S.H, M.H.

Penanggung Jawab:Samuel Purba, S.H. M. Hum.

Ketua:Ir. I Gusti Putu Agung , M. Si.

Sekretaris:Tati Hartati, S.Sos.

Anggota:1. Dr. Eva A. Zulfa, S.H, M.H

2. Citra Krisnawaty, S.H.

3. Abdurrahman, S.H.

4. Suwartono

Cetakan Pertama - November 2013

Penata Letak :

Sulaiman

Desain Sampul depan : www.nepalmountainnews.com

www.europa.eu

Desain sampul belakang : www.bestcurrentaffairs.com

ISBN : 978-602-9423-47-1

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh

isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Pracetak oleh :

cv. arya jaya utama

Buku Pedoman




Dicetak oleh :

cv. arya jaya utama

BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYAPERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka perlindungan anak lebih diutamakan mengingat secara kodrati anak memiliki substansi atau pengetahuan dan pemahaman yang lemah. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan perlakuan khusus terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kaitan anak yang berkonflik dengan hukum diperkenankan sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu restorative justice, suatu konsep penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat.

copyright c

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Website: www.balitbangham.go.id

Tim Penyusun:

Pengarah:Dr. Mualimin, S.H, M.H.

Penanggung Jawab:Samuel Purba, S.H. M. Hum.

Ketua:Ir. I Gusti Putu Agung , M. Si.

Sekretaris:Tati Hartati, S.Sos.

Anggota:1. Dr. Eva A. Zulfa, S.H, M.H

2. Citra Krisnawaty, S.H.

3. Abdurrahman, S.H.

4. Suwartono

Cetakan Pertama - November 2013

Penata Letak :

Sulaiman

Desain Sampul depan : www.nepalmountainnews.com

www.europa.eu

Desain sampul belakang : www.bestcurrentaffairs.com

ISBN : 978-602-9423-47-1

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh

isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Pracetak oleh :

cv. arya jaya utama

Buku Pedoman




Dicetak oleh :

cv. arya jaya utama

BALITBANG HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIii

Sehubungan dengan itu buku pedoman ini disusundengan maksud agar dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum, aparat terkait, dan peran serta masyarakat dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kami menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karenanya saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan buku pedoman ini sangat kami harapkan.

BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYAPERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM iii

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada pakar dari Universitas Indonesia, para nara sumber dan semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan konstribusi sehingga terwujudnya buku pedoman ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita.

Jakarta, November 2013

Kepala Pusat, Penelitian dan Pengembangan

Hak-hak Sipil dan Politik

Samuel Purba, S.H, M.Hum. NIP. 19560727 198003 1 001

BALITBANG HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIiv

BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYAPERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM v

SAMBUTAN

Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan bimbingan dan lindungan-Nya pada kita semua sehingga penyusunan Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dapat diselesaikan.

Dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditujukan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai restorative justice (keadilan Restoratif) dan Diversi. Keadilan

BALITBANG HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIvi

restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan yang penting adalah menghindari pembalasan. Sedangkan diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan paradigma keadilan restoratif dan diversi tersebut, maka sangat diperlukan peran serta semua pihak.

Terciptanya keadilan restoratif, melalui mekanisme diversi berarti terciptanya keadilan restoratif bagi anak pelaku, korban, serta masyarakat, khususnya masyarakat yang terkait. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan

BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYAPERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM vii

demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di Iingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratifdiharapkan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah, khususnya kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum, aparat terkait dan peran serta masyarakat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

BALITBANG HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIviii

Untuk itu saya menyambut baik, penerbitan Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum ini dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Jakarta, November 2013

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Hak Asasi Manusia

Dr. Mualimin, S.H, M.H.NIP. 19621121 198203 1 001

BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYAPERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ix

DAFTAR ISI

HalamanKata Pengantar ................................ iSambutan ................................ vDaftar Isi ................................ ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1B. Dasar Hukum Pelaksanaan 3

Restorative Justice di IndonesiaC. Tujuan 8D. Ruang Lingkup 9

BAB II KONSEP DASAR RESTORATIVE JUSTICEA. Definisi 11B. Penggunaan dan Operasionalisasi 14

Program Restorative Justice C. Fasilitator 19D. Keberlangsungan Program 20

BAB III PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)A. Pemikiran Tentang Tujuan

Pemidanaan dari Retributif Kearah Restoratif dalam Undang-UndangNO. 11 Tahun 2012 23

BALITBANG HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIx

B. Operasionalisasi SPPA Melalui Mekanisme Diversi 25

C. Restorative justice dalam

Pemidanaan Anak 39

BAB IV PERAN SERTA PELAKU, KORBAN

DAN MASYARAKAT

A. Prinsip-Prinsip yang Melekat Para Pihak 56

B. HakHak Pelaku dalam Proses

Restorative justice 59

C. HakHak Korban Restorative justice 62

D. Partisipasi Masyarakat 63

DAFTAR PUSTAKA 69

BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYAPERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 1

BUKU PEDOMANPENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGBuku ini merupakan salah satu buku

pedoman penggunaan pendekatan restorativejustice yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertujuan untuk menunjang upaya penegakan Hukum dan HAM yang terkait dengan reformasi di bidang sistem peradilan pidana.

Buku pedoman penerapan restorativejustice dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum ini terdiri atas tiga bagian yaitu:Bagian Pertama, buku ini menjelaskan secara

BALITBANG HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI2

sederhana tentang konsep-konsep dasar dari restorative justice dan diversi yang penting bagi para pihak yang akan menjadi petugas yang menangani perkara-perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice.Bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang proses restoratif terkait dengan hak-hak pelaku, hak-hak korban dan hak-hak masyarakat serta posisi fasilitator dan mediator dalam hal terjadinya proses mediasi. Bagian ketiga buku ini khusus berbicara tentang proses diversi sebagai mekanisme penggunaan pendekatan restoratif yang telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Ketiga bagian tersebut diharapkan dapat berguna untuk memberikan rambu-rambu dan ukuran-ukuran bagi pihakpihak terkait guna penerapan pendekatan restorative justice.Dengan pemahaman yang baik, maka para pihak dapat menerapkannya secara fleksibel dalam lingkup tugas masing-masing sebagai bagian dari sistem peradilan pidana maupun diluar


sistem peradilan pidana oleh petugas, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat atau perangkat pamong desa yang bekerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di lingkungan masing-masing.

Mengacu kepada Deklarasi Vienna tahun 2000, di mana salah satu kesepakatannya adalah mendorong "pembangunan hukum yang berbasis kebijakan dengan pendekatan restoratif baik dalam aturan-aturan prosedur hukum acara maupun dalam program-program yang dibangun dengan tujuan untuk menghormati hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat serta seluruh pihak yang terkait.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

Instrumen HAM Internasional:1. Konvensi Hak Anak (Convention on the

Rights of the Child) pada tahun 1990;2. Beijing Rules, tanggal 29 November 1985;3. The Tokyo Rules , tanggal 14 Desember

1990;


4. Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990; dan Havana Rules , tanggal 14Desember 1990.

Perundang-undangan:1. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal

28 H ayat (2);2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak;3. UU No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan;4. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi

Konvensi Menentang Penyiksaan danPerlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment);

5. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah


Tangga;8. UU No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban;9. UU No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

10. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi);

11. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;

12. Peraturan Menteri Negara PP&PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH;

13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.


10/PRS-2/KPTS/2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

14. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

15. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor:M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor: 06/XII/2009, danKepolisian Negara RI Nomor: B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009;

16. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib


Sidang Anak;17. Surat Edaran Jaksa Agung RI

SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak;

18. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak;

19. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RIMA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus & Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan;

20. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007;

21. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor: B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;


22. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan danAnak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi & /Korban TP;

23. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justicedalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;

C. TUJUANTujuan penyusunan buku pedoman ini

adalah sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum, aparat terkait, dan peran serta masyarakat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.


D. RUANG LINGKUPRuang lingkup buku pedoman meliputi

antara lain, dasar hukum, konsep dasar restorative justice, program restorative justicesesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012, dan peran serta pelaku, korban dan masyarakat.


BAB IIKONSEP DASAR RESTORATIVE JUSTICE

A. DEFINISI1. Restorative Justice : penyelesaian perkara

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Program Restorative Justice : setiap program yang menggunakan proses restoratif atau yang mendorong tercapainya tujuan restoratif.

3. Tujuan Restoratif : kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Contoh hasil restoratif termasuk restitusi, pelayanan masyarakat dan program atau respon yang dirancang dalam rangka perbaikan kondisi korban danmasyarakat lainnya, dan reintegrasi korban dan / atau pelaku.


4. Proses Restoratif : setiap proses di mana korban, pelaku dan / atau orang lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan. Diharapkan dengan bantuan pihak ketiga dapat membantu penyelesaian yang adil dan tidak memihak. Contoh proses restoratif termasuk diversi, mediasi atau penindakan.

5. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam proses restoratif.

6. Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan

Pelaku; b. menyelesaikan perkara pidana di luar

proses peradilan; c. mendorong pelaku mempertanggung-

jawabkan perbuatannya;


d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

7. Pihak (Stakeholder) yang terkait dalam Restoratif adalah korban, pelaku dan perorangan lain atau anggota masyarakat yang terkena kejahatan yang mungkin terlibat dalam program keadilan restoratif.

8. Fasilitator adalah pihak ketiga yang adil dan tidak memihak yang berperan untuk memfasilitasi partisipasi korban dan pelaku dalam program restoratif.

9. Tindak Pidana yang dapat menggunakan penyelesaian melalui proses restoratifmemiliki kriteria :a. Komitmen para pihak untuk

menyelesaikan melalui proses restoratif;b. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya

sangat rahasia;c. Keseimbangan posisi tawar menawar

antara korban dan pelaku;d. Keberlanjutan hubungan antara para

pihak hingga permasalahan selesai dan setelahnya.


B. PENGGUNAAN DANOPERASIONALISASI PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE

Dalam penggunaan dan mengoperasionalisasi-kan program restoratif, maka yang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Program keadilan restoratif harus tersedia

secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana;

2. Proses restoratif harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak. Para pihak harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan sukarela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional;

3. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses restoratif. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai


bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya;

4. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Pandangan dari para pihak sendiri tentang bersesuaian dengan hasil dari proses restoratif; dan

5. Bilamana proses restoratif tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.Pedoman dan standar yang ditetapkan


melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan program keadilan restoratif. Pedoman dan standar tersebut harus digunakan dalam menghadapi:a. Kondisi-kondisi khusus dari kasus yang

menggunakan program restoratif; b. Model penanganan kasus dalam proses

restoratif (misalnya berhadapan langsung antara korban dan pelaku atau musyawarah secara terpisah melalui fasilitator);

c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian fasilitator;

d. Administrasi program restoratif;e. Standar kompetensi dan aturan etika yang

mengatur pengoperasian program keadilan restoratif.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan restoratif adalah:a. Para pihak memiliki hak untuk

mendapatkan nasihat hukum sebelum dan sesudah proses restoratif dan, jika


diperlukan, untuk penerjemahan dan/atau penafsiran;

b. Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua;

c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka;

d. Baik korban maupun pelaku harusdiarahkan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif dalam rangka menentukan hasil dari proses restoratif;

e. Diskusi dalam proses restoratif harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya, kecuali dengan kesepakatan para pihak;

f. Pertanggungjawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan restoratif dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan;

g. Kesepakatan dapat dibuat antara


pihak-pihak yang terlibat dengan di fasilitasi oleh penegak hukum;

h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana mengacu kepada bekerjanya sub sistem peradilan pidana. Oleh karena itu bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan.Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam prosesperadilan pidana selanjutnya;

i. Kegagalan untuk menerapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restoratif harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan prosesharus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan restoratif tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.


C. FASILITATOR1. Fasilitator dapat direkrut dari berbagai

kalangan masyarakat dan umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang budaya dan masyarakat setempat. Mereka harus mampu menunjukkan penilaian yang baik dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk melakukan proses restoratif.

2. Fasilitator harus melakukan tugas mereka secara adil, berdasarkan fakta-fakta kasus dan pada kebutuhan dan keinginan para pihak. Mereka harus selalu menghormati martabat para pihak dan memastikan bahwa pihak bertindak dengan hormat terhadap satu sama lain.

3. Fasilitator harus bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan tepat untuk proses restoratif. Mereka harus peka terhadap kondisi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini.


4. Fasilitator harus menerima pelatihan awal sebelum memulai tugasnya.Pelatihan bertujuan:a. memberikan pengetahuan tentang

ruang lingkup pekerjaan fasilitator;b. memberikan pengetahuan dasar

tentang sistem peradilan pidana;c. Selain memberikan keterampilan

dalam resolusi konflik, juga dalam mentransformasi konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus korban dan pelaku.

D. KEBERLANGSUNGAN PROGRAM1. Koordinasi antara otoritas peradilan

pidana (Hakim) dan administrator program restorative (Balai Pemasyarakatan / Bapas dan penuntut umum) untuk:a. mengembangkan pemahaman umum

proses restoratif;b. meningkatkan sejauh mana program

restoratif digunakan; dan


c. mengeksplorasi cara-cara di mana pendekatan restoratif mungkin akan dimasukkan ke praktek peradilan pidana.

2. Penelitian dan Evaluasi program restoratifbertujuan untuk menilai sejauh mana progran restoratif berhasil dilaksanakan,menjadikan program restoratif sebagai alternatif untuk proses peradilan pidana dan memberikan hasil positif bagi semua pihak.

3. Proses restoratif harus dikembangkan dalam bentuk konkret dari waktu ke waktu. Karena itu, dibutuhkan evaluasi yang ketat dan modifikasi program tersebut sesuai definisi di atas.


BAB IIIPROGRAM RESTORATIF DALAM

UNDANG-UNDANG N0. 11 TAHUN 2012 TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

A. PERGESERAN PEMIKIRAN TENTANG TUJUAN PEMINDANAAN DARI RETRIBUTIF KE ARAH RESTORATIF DALAM UU NO.11 TAHUN 2012:

RETRIBUTIVE JUSTICE

RESTITUTIVE JUSTICE

RESTORATIVE JUSTICE

Menekankan keadilan pada pembalasanAnak di posisi sebagai objekPenyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang

Menekankan keadilan pemberian ganti rugi

Menekankan keadilan padaperbaikan /pemulihan keadaanBerorientasi pada korban.

Memberikan kesempatan pada pelaku untuk


mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.

Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.

Mengembalikankeseimbangan dalam masyarakatdengan Melibatkan anggota


masyarakat dalam upaya pemulihan.

B. OPERASIONALISIASI SPPA MELALUI MEKANISME DIVERSI.

1. Tujuan Diversi (Pasal 6):a. Mencapai perdamaian antara korban

dan Anak; b. Menyelesaikan perkara Anak di luar

proses peradilan;c. Menghindarkan Anak dari perampasan

kemerdekaan;d. Mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab

kepada Anak.

2. Diversi wajib diupayakan pada (Pasal 7):a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.


b. Dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 1) diancam dengan pidana penjara di

bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) bukan merupakan pengulangan

tindak pidana.

3. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan (Pasal 8 ayat (1)):a. Anak dan orang tua/Walinya;b. Korban dan/atau orang tua/Walinyac. Pembimbing Kemasyarakatan;d. Pekerja Sosial Profesional; dane. Masyarakat.

4. Proses Diversi wajib memperhatikan (Pasal 8 ayat (3)):a. Kepentingan korbanb. Kesejahteraan dan tanggung jawab

Anak;c. Penghindaran stigma negatif;d. Penghindaran pembalasan;


e. Keharmonisan masyarakat; danf. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban

umum.Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan (Pasal 9): a. Kategori tindak pidana;b. Umur Anak;c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari

Bapas; dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan

masyarakat.

5. Kesepakatan DiversiKesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarga pelaku (pasal 9 ayat (2)) Kecuali:a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;b. Tindak pidana ringan;c. Tindak pidana tanpa korban; ataud. Nilai kerugian korban tidak lebih dari

nilai upah minimum provinsi setempat.


6. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk(Pasal 11):Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti

kerugian;b. Penyerahan kembali kepada orang

tua/Wali;c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau

pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

7. Proses Hasil Kesepakatan Diversi (pasal 12):a. Dituangkan dalam bentuk kesepakatan

diversi;b. Disampaikan oleh atasan langsung

pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;


c. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi;

d. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sejak ditetapkan;

e. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

8. Pelaksanaan Kesepakatan: (Pasal 14) a. Pengawasan atas proses Diversi dan

pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan;

b. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib


melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan;

c. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakat-an segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

d. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;


SKEMA DIVERSI /RESTORATIVE JUSTICE

DALAM UU SPPA


9. Proses pelaksanaan diversi dapat dilakukan dengan cara, yaitu:a. Pertemuan bersama/langsung: penyidik

dengan berkoordinasi dengan Bapas dan pekerja sosial menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang pihak-pihak yang terkait (pelaku, korban dan orangtua atau kuasa hukumnya).

b. Dalam hal tidak dimungkinkannya dilakukan pertemuan langsung maka penyidik berkoordinasi dengan Bapas dan Pekerja sosial profesional dapat mengadakan pertemuan terpisah (Kaukus).

c. Dimungkinkan pertemuan penyidik /penuntut umum / hakim dengan perwakilan masyarakat tujuannya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan


pelaku / korban / lingkungan masyarakat.

10. Tata Laksana Diversia. Pembukaan oleh Penyidik

(perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan pertemuan);

b. Perkenalan Pihak-pihak yang hadir;c. Penyidik Menyampaikan Aturan

Main (siapa yang dapat berbicara terlebih dahulu dan bagaimana tanggapan disampaikan);

d. Para pihak menyampaikan informasi dalam forum diskusi;

e. Jika diperlukan dapat disampaikan bahwa tidak boleh menyerang/ menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif;

f. Pertemuan sifat rahasia;g. Kesepakatan dibuat tertulis;h. BAPAS menyampaikan hasil


pertemuan dalam laporan litmas untuk disampaikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim;

i. Penyidik, Penuntut Umum atau hakim memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya;

j. Dilanjutkan dengan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya;

k. PEKSOS / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI dapat memberikan tambahan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik;

l. Penyidik memberikan kesempatan kepada Perwakilan masyarakat ( RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama,


Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik;

m. Penyidik mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan pihak-pihak sebagai opsipenyelesaian konflik;

n. Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara;

o. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No.11 Tahun 2012 keputusan diversi dapat berupa penyerahan anak kepada orangtua atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKD di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik pusat maupun daerah;


p. Draft kesepakatan perdamaian;q. Penandatanganan kesepakatan per-

damaian.

11. Pemantauan Hasil Kesepakatan Diversia. Hasil kesepakatan diversi ditetapkan

oleh hakim dalam satu penetapan pengadilan. Dalam penetapan harus ditentukan dimana dan dalam jangka waktu berapa lama hasil kesepakatan diversi dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Bapas berkaitan dengan kesepakatan hasil diversi;

b. Menjamin terlaksananya hasil kesepakatan diversi, Bapas bekerjasama dengan penyidik dan lembaga yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil diversi;


c. Dalam hal pemantauan dan evaluasi tersebut Bapas dan Penyidik dapat bekerjasama dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat.

C. RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIDANAAN ANAK

Pandangan tentang pendekatan restorative Justice dalam UU 11 Tahun 2012 juga terdapat dalam hal anak dijatuhkan pidana. Hal ini dapat dilihat dari pilihan jenis pidana yang merupakan jenis pidana baru yang berbeda dengan jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi: Pidana bagi mereka yang diatas 14 tahun Tindakan (bagi mereka yang belum berusia 14

tahun) dan;Pelaksanaan pidana dan tindakan dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


1. PidanaPidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa:a. Pidana pokok, berupa:

1) Pidana peringatan; 2) Pidana dengan syarat:

a) Pembinaan di luar lembaga;b) Pelayanan masyarakat; atauPengawasan

3) Pelatihan kerja; 4) Pembinaan dalam lembaga; dan 5) Penjara.

b. Pidana Tambahan, berupa1) Perampasan keuntungan yang

diperoleh dari tindak pidana; atau 2) Pemenuhan kewajiban adat:

a) Putusan pidana terhadap anak yang dikenakan terhadap anak merupakan wewenang hakim anak, termasuk penunjukkan tempat dan pelaksanaan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan


rekomendasi pembimbing kemasyarakatan / litmas;

b) Pelaksanaan hasil putusan hakim anak, baik pidana maupun tindakan, merupakan wewenang dan tanggung jawab pihak penuntut umum;

c) Pelaksanaan pidana pokok atau pidana tambahan yang diberikan kepada anak merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini LPKS, LPKA, dan BAPAS;

d) Pelaksanaan tindakan yang dikenakan terhadap anak merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini LPKS dan BAPAS;

e) Pelaksanaan pengawasan pembinaan diluar lembaga dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan Pekerja sosial;


f) Pengakhiran pelaksanaan putusan pidana bagi anak dan tindakan yang dikenakan bagi anak dilaporkan oleh PK atau Peksos kepada pihak-pihak terkait;

c. Pidana Peringatan1) Pidana peringatan merupakan pidana

ringan yang tidak mengakibatkanpembatasan kebebasan anak;

2) Pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam amar putusan;

3) Pidana peringatan yang dijatuhkan oleh hakim disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

d. Pidana dengan syarat1) Pidana dengan syarat berupa

Pembinaan di luar lembaga terdiri atas kegiatan berupa mengikuti program pembimbingan dan


penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, berpedoman pada hasil litmas dan diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak:

2) Hakim dalam amar putusannya menetapkan a) Mengikuti perawatan rumah

sakit jiwa yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatandimana pengaturan penempatan dalam rumah sakit jiwa anak-anak, dan bagaimana pelaksanaan terapi di RS jiwa;

b) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan hasil litmas dan diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.


e. Pidana Pelayanan Publik/masyarakat1) Dalam hal putusan hakim berupa

pelayanan public / pelayanan masyarakat hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi dan melakukan pembimbingan pelaksanaan pelayanan publik dimaksud sesuai kebutuhan dan kondisi anak;

2) Pelayanan publik dimaksudkan pelibatan anak di indstansi pemerintah untuk membantu melaksanakan pekerjaan administrasi ringan yang bertujuan untuk membantu anak menimbulkan rasa tanggung jawab;

3) Pelayanan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk aktifitas di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, yang bertujuan mengajarkan anak untuk dapat membantu sesamanya.


Pemantauan dan EvaluasiPenuntut umum melakukan pengawasan pidana bersyarat atau pidana pelayanan public / masyarakat dapat dilakukan dengan cara:a) melakukan kunjungan secara berkala

atau insidentil; b) berkoordinasi dengan PK Bapas

untuk mengetahui perkembangan pembimbingan Anak dalam memenuhi putusan pengadilan;

c) Pengawasan yang dilakukan penuntutumum untuk keseluruhan pidana dengan syarat.

f. Pidana pelatihan kerja1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

a) Pemerintah; ataub) Pemerintah bekerjasama dengan

swasta.2) Pelatihan kerja dilaksanakan pada

hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak;


3) Pelatihan kerja dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu)jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari sesuai dengan kebutuhan anak atau sesuai dengan putusan hakim;

4) Pelatihan kerja harus didampingi oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial;

5) Pendampingan dapat dilakukan secara berkala atau insidentil.

Pemantauan dan evaluasi:(1)Pembimbing kemasyarakatan me-

lakukan evaluasi terhadap pelaksana-an pelatihan kerja melalui koordinasi dengan pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tempat pelatihan kerja anak;

(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu


paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelatihan kerja selesai dilaksanakan.

g. Pidana Dalam Lembaga1) Anak dijatuhi pidana berupa

pembinaan dalam lembaga wajib ditempatkan dalam tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim;

2) Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

3) Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang telah memiliki tempat tinggal bagi anak;

4) Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan belum memiliki sarana pendidikan, dapat bekerjasama sesuai dengan kebutuhan anak;

5) Tempat pelatihan atau pembinaan anak dapat berupa:a) lembaga pendidikan;


b) lembaga keagamaan;atauc) lembaga lainnya.

Pemantauan dan Evaluasi:(1)Pembimbing kemasyarakatan me-

lakukan evaluasi terhadap pelaksana-an pembinaan dalam lembaga pada tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan melalui koordinasi dengan pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial pada LPKS.

(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pembinaan dalam lembaga selesai dilaksanakan.

2. Tindakan a. Tindakan yang dapat dikenakan berupa:

1) Pengembalian kepada orang tua /Wali;


2) Penyerahan kepada seseorang;3) Perawatan di LPKS;4) Perawatan di rumah sakit jiwa; 5) Kewajiban mengikuti pendidikan

formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana

b. Pelaksanaannya tindakan atau pidana non penjara merupakan pilihan utama.

c. Putusan pidana terhadap anak atau tindakan yang dikenakan terhadap anak merupakan wewenang hakim anak, termasuk penunjukkan tempat dan pelaksanaan pidana atau tindakan denganmempertimbangkan rekomendasipembimbing kemasyarakatan/litmas;

d. Tatalaksana Pelaksanaan Tindakan BagiAnak berupa Pengembalian kepada orangtua:1) Setelah salinan putusan Hakim


diterima, jaksa segera membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

2) Atas dasar berita acara tersebut jaksa melakukan koordinasi dengan RPAS untuk segera mengeluarkan anak (apabila dalam status penahanan) dan menyerahkannya kepada orangtua.

e. Tatalaksana tindakan berupa penyerahan kepada seseorang:

1) Tindakan penyerahan kepada seseorang hanya dapat dilakukan apabila hakim melihat orangtua tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

2) Orang yang ditunjuk harus disebutkan didalam putusan pengadilan dengan syarat bahwa yang bersangkutan rela dengan tulus menerima tanggungjawab melaksanakan pengasuhan dan pembimbingan bagi anak.


3) Setelah salinan putusan Hakim diterima, jaksa segera membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

4) Atas dasar berita acara tersebut jaksa melakukan koordinasi dengan RPAS untuk segera mengeluarkan anak (apabila dalam status penahanan) dan menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan.

f. Tatacara Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 1) Penjatuhan tindakan berupa

perawatan di rumah sakit jiwa,perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta


dipilih dengan memperhatikan kebutuhan anak.

2) Lembaga yang ditunjuk melaksanakan tindakan ini harus disebutkan dengan jelas dalam putusan pengadilan.

3) Setelah salinan putusan Hakim diterima, jaksa segera membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

4) Atas dasar berita acara tersebut jaksa melakukan koordinasi dengan RPAS untuk segera mengeluarkan anak (apabila dalam status penahanan) dan menyerahkannya kepada lembaga yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan.


Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindakan 1. Untuk menjamin terlaksananya hasil

kesepakatan diversi, Bapas bekerjasama dengan penuntut umum dan orang/lembaga yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil diversi.

2. Dalam hal pemantauan dan evaluasi tersebut Bapas dan Penyidik dapat bekerjasama dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat atau pejabat dilingkungan instansi yang ditunjuk.


BAB IVPERAN SERTA PELAKU, KORBAN DAN

MASYARAKAT

Berbeda dengan proses peradilan pidana yang berjalan saat ini, dalam proses restoratif, peran aktif pelaku, korban dan masyarakat sangatlah penting. Proses restoratif merupakan tanggapan atas tindak pidana yang harus diperbaiki sebaik mungkin sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. Oleh karena itu:1. Pelaku harus memahami bahwa perilaku

mereka tidak bisa diterima dan hal ini yang punya beberapa konsekwensi nyata untuk korban dan komunitas;

2. Pelaku dapat dan harus menerima tanggungjawab yang timbul dari tingkah lakunya;

3. Korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan untuk ikut serta dalam menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.


4. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses ini.

A. PRINSIP-PRINSIP YANG MELEKAT PADA PARA PIHAK Meliputi:1. Kesukarelaan :

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan akan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang dalam konteks ini dapat disebut sebagai tindak pidana. Syarat ini menjadi sokoguru atas semua proses yang berjalan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang ada dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum didalamnya.


2. Kerahasiaan Para pihak juga diminta menjaga kerahasiaan apabila didalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Terutama dalam kasus-kasus pelanggaran kesusilaan yang terjadi, atau dalam kasus-kasus dimana salah satu atau pihak yang terlibat baik korban maupunpelaku merupakan anak dibawah umur yang masih panjang masa depannya.

3. Non DiskriminasiPrinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip equality before the law merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.


4. Akses terhadap pendampingan dari lembaga terkaitApabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian hasil suatu penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya. Adapun lembaga terkait dapat berupa lembaga pemerintah seperti dinas sosial atau lembaga pemerintah lainnya termasuk aparat pemerintahan desa, sekolah, lembaga swadaya masyarakat termasuk juga lembaga swasta yang terkait dengan permasalahan yang ada.

5. Perlindungan Khusus terhadap kelompok rentanTak jarang diantara pihak-pihak yang terlibat, terutama pelaku atau korban terdapat mereka yang tergolong kedalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang cacat ataupun mereka


yang berusia lanjut. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan mereka kedalam posisi yang sejajar dengan pihak-pihak lain. Dalam hal perempuan dan anak-anak, telah disampaikan bahwa asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi sehingga perempuan dan anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajiban selaku para pihak yang dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan.

B. HAK-HAK PELAKU DALAM PROSES RESTORATIF1. Hak untuk memilih proses

Bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah pilihan.Karenanya jika pelaku memilih proses peradilan pidana dilakukan, maka proses yang terjadi sebelumnya manakala telah terjadi upaya penanganan perkara pidana tersebut, hendaknya tidak diperhitungkan


sebagai bagian dari pembuktian yang harusnya dilaksanakan didalam sistem. Dalam hal ini asas praduga tak bersalah tetap harus diusung hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan perkara tersebut.

2. Hak untuk menawarkan mekanisme penyelesaianHak pelaku untuk menawarkan perbaikan dalam berbagai bentuk misalnya ganti rugi, pemberian kompensasi, perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf atau tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan aturan perundang-undangan.

3. Hak atas bentuk penyelesaian yang rasional Pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya juga harus melihat bahwa hasil dari proses yang berjalan masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah


dalam batas-batas kemanusiaan dan norma masyarakat pada umumnya serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku.

4. Proporsionalitas dan keseimbanganProporsionalitas dan keseimbangan juga dilihat dalam menilai hasil dari suatu tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dapat ditolak bila permintaan korban melampaui perhitungan rasional jika dibandingkan dengan kerugian yang timbul. Karenanya asas ini menjadi penting, karena pada dasarnya bukan sekedar tujuan materi yang menjadi titik akhir dari berjalannya proses ini, tetapi perbaikan kondisi termasuk hubungan sosial antara pelaku dan korban menjadi suatu yang harus dihitung secaraproporsional.


C. HAK-HAK KORBAN DALAM PROSES RESTORATIF1. Hak untuk memilih proses

Bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah pilihan. Karenanya hak untuk memilih proses apakah melalui proses restoratif atau melalui peradilan pidana bukan hanya dimiliki oleh pelaku tetapi juga korban. Korban memiliki hak untuk menentukan proses yang menjadi pilihannya.

2. Hak untuk berpartisipasiBahwa korban harus diikutsertakan dalam setiap tahapan dari proses yang dijalankansecara aktif. Dalam hal ini posisi korban sebagai pihak harus berimbang dengan posisi pelaku dalam proses yang berlangsung.

3. Hak untuk didengarkan kebutuhan dan penderitaan yang dirasakannya.Bahwa partisipasi korban dalam proses merupakan bentuk partisipasi aktif. Ia


harus diberi hak untuk menyatakan pendapat, menyampaikan keberatan termasuk didengarkan kebutuhan dan penderitaan yang dirasakan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi.

4. Hak untuk menuntut pertanggungjawabanSebagai pihak yang dirugikan atas tindak pidana yang timbul, maka korban memiliki hak untuk menuntutpertanggungjawaban pelaku termasuk ganti rugi atau kompensasi yang seimbang dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dari satu tindak pidana.

D. PARTISIPASI MASYARAKATMengacu kepada :1. Penyelesaian melalui proses restoratif

dengan memperhitungkan keamanan dan keselamatan masyarakat. Suatu proses restoratif tidak dapat dijalankan bila:a. Penanganan dengan pendekatan

keadilan restoratif justru membuat masyarakat menjadi pro dan kontra


sehingga berpotensi memicu suatu sengketa baru.

b. Jenis pidana yang ditangani dengan pendekatan restorative justice adalah jenis pidana yang dianggap dapat mengancam keamanan masyarakat.

2. Menjunjung solidaritas sosial dan nilai-nilai lokal:Nilai utama keadilan restoratif pada dasarnya mengakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat universal. Karenanya nilai-nilai yang mengacu pada kearifan lokal sebagai dasar dari adanya solidaritas sosial dalam masyarakat harus dibangun dalam setiap proses restoratif.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang bertugas sebagai Fasilitator /mediator dalam proses restoratif adalah:1. Komitmen untuk menghormati hak-hak

individu dalam praktek, termasuk juga hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasihat sebelum kesepakatan dibuat;


2. Fasilitator, Mediator berada dalam posisi netral;

3. Kerahasiaan antara para pihak dan saling menghormati diantara lembaga-lembaga termasuk dalam batasan mana diantara lembaga yang menangani kasus yang sama (hal ini dimaksudkan agar praktek penerapan keadilan restoratif tidak ditentukan kearah sistem yang terintegrasi;

4. Memudahkan keikut sertaan dari satu pihak yang lebih lemah dengan negosiasi;

5. Menegakkan standar moral publik dari perilaku pada musyawarahi/ mediasi yang berjalan dan di dalam mengajukan kesepakatan;

6. Mediator tak punya pilihan lain selain penghormatan terhadap kasus yang sedang ditangani;

7. Mematuhi petunjuk yang baik di dalam pelaksanaan gerakan keadilan restoratif;

8. Komitmen yang mengikat ke satu etos dengan konstruksi pemecahan konflik yang bersifat membangun bersifat


membangun pada tempat kerja (ini adalah untuk memastikan integritas internal);

9. Komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktek melalui memonitor, audit dan keikutsertaan penelitian;

10. Komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktek tercerminan pada saat pelaksanaan kegiatan dan kepribadian yang dibangun oleh mediator.Dalam prakteknya proses restoratif

merupakan suatu bentuk pengalihan atau diskresi yang melibatkan petugas penegak hukum. Karenanya hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas penegak hukum adalah :1. Reintegrasi antara para pihak menjadi

prasyarat utama dalam proses penanganan perkara oleh penegak hukum;

2. Perbaikan atas dampak buruk harus menjadi tujuan utama dalam penanganan perkara;


3. Persyaratan pelaksanaan restoratif harus proporsional dan dilihat dalam kasus per kasus;

4. Persyaratan pelaksanaan restoratif dimungkinkan dan proporsional, maka harus dipaksakan tanpa melihat keinginan dari para pihak. Dimana korban menolak berpartisipasi, perwakilan harus di-temukan;

5. Keinginan tulus sebagai bagian dari upaya perbaikan dampak negatif harus diperoleh dengan melihat kemungkinan Implemen-tasinya;

6. Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiaannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait;

7. Perbaikan atas dampak buruk harus menjadi tujuan utama dalam penanganan perkara;


8. Persyaratan pelaksanaan restoratif harus proporsional dan dilihat dalam kasus per kasus;

9. Persyaratan pelaksanaan restoratif dimungkinkan dan proporsional, makaharus dipaksakan tanpa melihat keinginan dari para pihak. Dimana korban menolak berpartisipasi, perwakilan harus ditemukan;

10. Keinginan tulus sebagai bagian dari upaya perbaikan dampak negatif harus diperoleh dengan melihat kemungkinan implementasinya;

11. Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiaannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait.


DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Apong Herlina et al, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum : Buku Saku untuk Polisi, POLRI-UNICEF, 2004

United Nation, Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Serries, 2006

Antonio c, Local Initiatives on Divertion and Restorative Justice for Children In Conflict with the Law - Philippine Experience, Jakarta, Hotel Inter-Continental Mid Plaza, 11 Desember 2003


Aronson, David E., Thomas Dienes dan Machael C. Musheno., Public Policy And Police Discretion Processes of Decriminalization, New Cork: Clark Boardman CO, 1984

BPHN, Draft Akademis RUU Peradilan Anak, (Jakarta: BPHN,2007), hlm.67, definisi ini juga terdapat dalam Manual Pelatihan Untuk Polisi, Proyek Kerjasama UNICEF dan POLRI, 2004

Zulfa, Eva Achjani, Keadilan Restorative di Indonesia, Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Buku Pedoman Restorative Justice

Documents

Transcript of Buku Pedoman Restorative Justice