Buku Pedoman Penyusunan RAD GRK
-
Upload
dimas77777 -
Category
Documents
-
view
69 -
download
0
Transcript of Buku Pedoman Penyusunan RAD GRK
-
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2011
-
KATA PENGANTARProf. Armida Salsiah AlisjahbanaMENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS
Pengendalian Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia pada saat ini dan akan datang. Berbagai kejadian alam telah menunjukkan bahwa perubahan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan, dan iklim ekstrim telah mengakibatkan berbagai dampak buruk terhadap kehidupan termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian yang serius dalam menghadapi dampak perubaan iklim tersebut dengan memberikan komitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut konkrit dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011. RAN-GRK telah menjabarkan komitmen penurunan emisi GRK ke dalam:
(i) Alokasi target penurunan emisi ke dalam 5 (lima) bidang utama yaitu Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri, dan Pengelolaan Limbah
(ii) Program Pemerintah untuk memfasilitasi terjadinya penurunan emisi GRK secara nasional, baik di pusat maupun di daerah
Dengan demikian, RAN-GRK merupakan pedoman nasional untuk penurunan emisi yang akan dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat.
Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sangat penting dalam penurunan emisi GRK di daerah. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam rangka menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi.
Untuk membantu penyusunan RAD-GRK tersebut, maka disusunlah Buku Pedoman ini, yang menjelaskan secara ringkas tentang substansi dan sistemastika RAD-GRK, proses dan prosedur penyusunannya, dan cara mengorganisasikan kegiatan dan kelembagaan yang diperlukan, serta contoh-contoh penerapan dalam bentuk tabel-tabel sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan.
Buku Pedoman Penyusunan RAD-GRK ini disusun melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak seperti para ahli dari berbagai perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan terutama dengan perwakilan daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Buku Pedoman ini. Mari kita gunakan Buku Pedoman ini untuk menyusun RAD-GRK agar komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dapat dilakukan dalam langkah nyata, sehingga menuju pembangunan nasional yang rendah karbon dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi GRK secara global.
Jakarta, Desember 2011
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Prof. Armida S. Alisjahbana
-
3PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
0IIIIIIIVV
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 1 Daftar Isi 3Daftar Tabel 4Daftar Gambar 4Daftar Istilah 5
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 71.2. Tujuan 71.3. Ruang Lingkup 71.4. Landasan Hukum 7
BAB II. SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRK
2.1. Substansi RAD-GRK 82.2. Struktur RAD-GRK 9
BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK
3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK 113.2. Tahap Persiapan 123.3. Tahap Pengumpulan Data 133.4. Tahap Penghitungan 153.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi 183.6. Tahap Penetapan 20
BAB IV. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK
4.1. Pengorganisasian 224.2. Uraian Tugas 234.3. Mekanisme Kerja 244.4. Jadwal Penyusunan RAD-GRK 24
BAB V. PENUTUP
-
4 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN
Lampiran 1. Contoh Format Identifikasi Awal Sumber Emisi GRK 27Lampiran 2. Contoh Format Pengumpulan Data Kebijakan dan Rencana Pembangunan 28Lampiran 3. Contoh Format Matrik RAD-GRK 31Lampiran 4. Contoh Format Matrik Skala Prioritas Aksi Mitigasi 33Lampiran 5. Contoh Format Pendataan Kelembagaan Publik 34Lampiran 6. Contoh Format Pendataan Kelembagaan dan Kegiatan Masyarakat/Pelaku Usaha 35Lampiran 7. Contoh Format Pemetaan Peran Kelembagaan Daerah 36Lampiran 8. Contoh Data-Data yang Relevan dengan Perubahan Iklim 37Lampiran 9. Alur Hubungan RAN-GRK, RAD-GRK, dan Pedoman 38
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD-GRK 9Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK 22Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD-GRK 24
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Substansi Inti RAD-GRK 8Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD-GRK 11Gambar 3.2. Tahap Persiapan 12Gambar 3.3. Tahap Pengumpulan Data 13Gambar 3.4. Tahap Penghitungan 15Gambar 3.5. Contoh Baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan 16Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi 17Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi 18Gambar 3.8. Proses PenentuanSkala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi 19Gambar 3.9. Tahap Penetapan 21Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK 23
-
5PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACADAFTAR ISTILAH
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan Belanja NegaraBAU : Business As UsualBaseline : Garis Dasar Base year : Tahun dasar yang digunakan untuk menyusun Baseline (2010)Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup DaerahBPS : Biro Pusat StatistikEmisi (netto) : Tingkat emisi GRK dikurangi tingkat serapan GRKGRK : Gas Rumah Kaca ICCSR : Indonesia Climate Change Sektoral RoadmapKAK : Kerangka Acuan Kerja KLH : Kementrian Lingkungan HidupK/L : Kementrian/LembagaKemendagri : Kementrian Dalam NegeriMRV : Measurement Reporting VerificationNAMAs : Nationally Appropriate Mitigation ActionsOPD : Organisasi Perangkat Daerah PerPres : Peraturan PresidenPenurunan Emisi GRK : Tingkat emisi (netto) Baseline dikurangi tingkat emisi aksi mitigasi RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca REDD+ : Reducing Emissions from Deforestations and Forest Degradation Renstra K/L : Rencana StrategisKementerian/Lembaga Renja K/L : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga RKP : Rencana Kerja PembangunanRKPD : Rencana Kerja Pembangunan DaerahRPJP Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRPJP Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRTRWP/K : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-KotaRenja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat DaerahRenstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat DaerahTPA : Tempat Pembuangan AkhirUNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change
-
7PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
RAD-GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK dalam kurun waktu tertentu. Dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen ini adalah Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN-GRK yang menjabarkan target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 dapat dicapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah.
Dalam menyusun RAD-GRK, harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K) yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah seperti: Renstra SKPD, RPJMD, RKPD dan APBD.
RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintregasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD.
Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. RAD-GRK dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.
1.2. Tujuan
Pedoman Penyusunan RAD-GRK bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun RAD-GRK, agar terjamin konsistensi secara nasional dalam upaya mengurangi emisi GRK.
1.3. Ruang Lingkup
Pedoman penyusunan RAD-GRK meliputi : a) Substansi dan Struktur RAD-GRK b) Proses dan Prosedur Penyusunan RAD-GRK c) Pengorganisasian berbagai kegiatan dan lembaga yang terkait dengan penyusunan RAD-GRK,
termasuk jadwal penyusunan
1.4. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RAD-GRK antara lain adalah: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention
on Climate Change. b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN). c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah. f ) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. g) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunanan Emisi Gas
Rumah Kaca.
-
8 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB II
SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRK
Bab ini secara ringkas menjelaskan tentang substansi inti yang terkandung di dalam RAD-GRK, dan struktur (sistematika) penulisan dokumen RAD-GRK.
2.1. Substansi RAD-GRK
Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen1 , yaitu: 1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan
pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah.
2. Baseline BAU emisi GRK Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK
dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).
3. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung.
a) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/sub-bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru).
b) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan.
c) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan.
d) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
4. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih.
5. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi, pengukuran dan pemantauan program/ kegiatan RAD-GRK di daerah.
1. Sumber , Potensi dan Karakteristik Emisi GRK
3. Usulan Rencana Aksi Mitigasi
5. Kelembagaan dan Pendanaan
4. Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi
2. Baseline Emisi GRK
RAD-GRK
Gambar 2.1. Substansi Inti RAD-GRK
1Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub-Bab 3.1.
-
9PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA2.2. Struktur RAD-GRK
RAD-GRK terdiri dari 7 (tujuh) bab yang berisi elemen-elemen substansi inti RAD-GRK seperti yang telah dijelaskan di Bab 2.1 . Penjelasan secara rinci dari setiap Bab disampaikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD-GRK
BAB RAD-GRK SUBSTANSI DESKRIPSI
REFERENSI DAN ALAT BANTU
I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Tujuan 1.3. Keluaran 1.4. Dasar Hukum1.5. Kerangka waktu Penyusunan
Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan dari penyusunan RAD-GRK, keluaran yang diharapkan, dasar hukum yang terkait dengan perubahan iklim sebagai mandat bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD-GRK, serta kerangka waktu penyusunannya.
PerPres 61/2011 PerPres 71/2011
II. PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK2.1. Profil dan Karakteristik Daerah2.2. Program prioritas daerah2.3. Permasalahan Emisi GRK
Bab ini menjelaskan profil dan karakteristik umum daerah, kebijakan dan rencana strategis, program prioritas daerah, sumber emisi/potensi serapan GRK yang terdapat di wilayah provinsi, berikut dengan permasalahan yang dihadapi.
RPJPD RTRWP/K RPJMD Renstra SKPD Lampiran 1 Lampiran 2
III. PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP 3.1. Pembagian Urusan3.2. Ruang Lingkup Daerah
Bab ini menjelaskan secara ringkas pembagian urusan baik sektoral maupun wilayah administratif sebagai bahan masukan untuk menentukan ruang lingkup daerah. Penentuan ruang lingkup ini juga didasarkan pada hasil analisis Bab 2.
Dalam Bab ini Pemerintah Provinsi menetapkan bidang/sub-bidang dan kegiatan , serta wilayah administratif yang memiliki sumber emisi GRK dan berpotensi menurunkan emisi GRK.
Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (sub-bab 7.6)
Lampiran 1 Lampiran 2
IV. ANALISIS EMISI GRK4.1 Penyusunan baseline emisi
GRK 4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan
Perkiraan Penurunan Emisi4.3 Skala Prioritas
Bab ini menjelaskan tentang baseline emisi GRK, usulan penurunan emisi GRK dan perkiraan penurunan emisi sebagai hasil dari mitigasi. Berdasarkan pertimbangan tingkat penurunan emisi GRK dan biaya yang diperlukan, serta kriteria lain yang disepakati bersama, dilakukan penyusunan skala prioritas .
Analisis ini didasarkan pada metodologi sektoral yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait (Pokja) di tingkat nasional (dan juga mengacu pada metodologi internasional), serta Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH (yang mengacu kepada IPCC Guideline).
Dengan menggunakan hasil analisis ini, Pemerintah Provinsi menetapkan target jumlah penurunan emisi GRK daerah (per bidang atau gabungan) yang berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
Petunjuk Teknis K/L Lampiran 3 Lampiran 4
-
10 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB RAD-
GRK SUBSTANSI DESKRIPSIREFERENSI
DAN ALAT BANTU
V. STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK 5.1 Pemetaan Kelembagaan dan
Pembagian Peran5.2 Identifikasi sumber
pendanaan5.3 Penyusunan jadwal
implementasi
Bab ini menjelaskan strategi pelaksanaan aksi mitigasi terpilih, meliputi: lembaga pelaksana, sumber pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7
VI. MONITORING DAN EVALUASI Pada Bab ini Pemerintah Provinsi membuat rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi-aksi mitigasi yang terdapat di dalam RAD-GRK dan melaporkan melalui Bappeda hasil pemantauan tersebut kepada lembaga-lembaga terkait baik ditingkat provinsi maupun pusat .
VII. PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan, saran dan kaidah-kaidah pelaksanaan RAD-GRK
Lampiran Matrik RAD-GRK Matrik ini berisi tentang daftar aksi-aksi mitigasi daerah per bidang, perkiraan jumlah penurunan emisi GRK, perkiraan biaya dan sumber biaya, jad-wal waktu implementasi, dan penang-gung jawab/pelaksana kegiatan.
Petunjuk Teknis K/L Lampiran 3
-
11PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB III
PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK
Bab III ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan RAD-GRK dan beberapa prinsip penting serta tahapan yang diperlukan agar dokumen RAD-GRK dapat disusun oleh Tim Penyusun Provinsi.
3.1. Prinsip-prinsip penyusunan RAD-GRK
Dalam upaya penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Provinsi harus mengacu kepada beberapa prinsip yang sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu:
a) RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah.
b) RAD-GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
c) RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan.
d) RAD-GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK.
e) RAD-GRK merupakan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan baru yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK.
f ) Penyusunan RAD-GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-GRK, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (participation).
g) Pelaksanaan kegiatan dalam RAD-GRK harus mengikuti sistem pemantauan, penilaian dan pelaporan yang berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku2 dan bersifat dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi.
Selanjutnya, tahapan proses penyusunan RAD terdiri dari: (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Pengumpulan Data; (3) Tahap Penghitungan ; (4) Tahap Perumusan Rencana Aksi; dan (5) Tahap Penetapan. Setiap tahap memiliki berbagai kegiatan penting yang saling terkait satu sama lain. Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen kerja (buku) RAD-GRK seperti yang telah dibahas di dalam Bab II. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan ke-5 tahapan ini adalah 9 sampai dengan 12 bulan yang sejalan dengan amanat PerPres 61/2011 pasal 6 ayat 2. Gambar 3.1 di bawah ini merinci setiap tahapan tersebut disertai dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan.
1. PersiapanAwala. Pembentukan Timb. Sidang Pleno Tim
5. Data dan Informasi Umum
9. Penghitungan Emisi Baseline
12. Konsolidasi Hasil Pokja
a. Sidang Pleno Timb. Konsultasi Publik
16. Draft Naskah Peraturan Gubernur
17. Penetapan Peraturan Gubernur Tentang
RAD-GRK
18. Sosialisasi RAD-GRK
10. Usulan Aksi Mitigasi
13. Penetapan Skala Prioritas
15. Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK
14. Penentuan Target Reduksi Emisi GRK
11. Pemetaan Kelembagaan Daerah
6. Data dan Informasi Teknis
7. Pendataan Kelembagaan Publik
8. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
2. Identi kasi Awal
3. Persiapan Teknis
4. Konsultasi Publik
Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD-GRK
2 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
-
12 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA3.2. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan RAD-GRK, karena pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis antara lain seperti yang tertera pada Gambar 3.2. berikut ini.
1. Persiapan Awala. Pembentukan Tim b. Sidang pleno Tim
4. Konsultasi Publik
2. Identi kasi Awal Identi kasi pemahaman
tim Identi kasi kebutuhan
timIdenti kasi kegiatan penghasil emisi GRK
3. Persiapan TeknisPenyimpulan Data Awal Identi kasi Metodologi Penyiapan Perangkat Survey Penyusunan jadwal kerja
Gambar 3.2. Tahap Persiapan
1) Persiapan Awal
a. Pembentukan Tim Penyusun RAD-GRK Provinsi Tim Penyusun terdiri dari Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja). Tugas-tugas yang harus
dilakukan oleh kedua Tim pada tahap awal dapat dilihat di Bab 4.1.4. tentang pengorganisasian penyusunan RAD-GRK.
b. Penyelenggaraan Sidang Pleno Awal Sidang pleno atau rapat kerja pertama oleh tim penyusun untuk membahas persiapan-
persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pokja untuk penyusunan dokumen RAD-GRK. Sidang/rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi dan Pokja.
2) Identifikasi Awal
Pada tahap kajian awal ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Tim Penyusun RAD-GRK), yaitu:
a. Identifikasi pemahaman terhadap perubahan iklim secara umum dan kaitannya dengan upaya-upaya penurunan emisi GRK.
b. Persiapan pembentukan tim dalam penyusunan RAD-GRK. c. Identifikasi kegiatan penghasil/penyerap emisi GRK. Contoh format identifikasi awal sumber emisi GRK untuk beberapa bidang/sub-bidang terkait
dapat dilihat di Lampiran 1.
3) Persiapan Teknis
Persiapan teknis oleh Pokja yang didasarkan pada hasil Identifikasi Awal (butir 2 di atas) diperlukan untuk merumuskan rencana kerja yang lebih rinci dalam proses penyusunan RAD-GRK. Hal-hal yang tercakup ke dalam persiapan teknis adalah sebagai berikut:
1. Penyimpulan data awal dari hasil proses indentifikasi awal mengenai sumber-sumber emisi GRK, dari hasil Inventarisasi GRK (jika tersedia), dan dari data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah. Kesimpulan awal ini menggambarkan tentang pengenalan potensi fisik bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisi GRK, dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian emisi GRK3. Informasi ini digunakan untuk menulis Bab II dokumen RAD-GRK.
3 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 7.7
-
13PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2. Identifikasi metodologi, yakni metodologi penhitungan emisi untuk setiap bidang dan kegiatan
penghasil emisi GRK yang akan digunakan untuk pembuatan baseline, Skenario Aksi Mitigasi, penghitungan penurunan emisi dan biayanya4 . Sebagai referensi dapat mengacu ke Pedoman Teknis per bidang yang akan ditetapkan oleh Pokja Nasional atau yang sudah tersedia dii K/L terkait, dan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH5 .
3. Persiapan perangkat survey, yakni pembuatan dan penggandaan alat-alat (instrumen) pengumpulan data primer untuk beberapa bidang dan kegiatan tertentu (bila diperlukan) yang akan digunakan untuk penyusunan RAD-GRK. Beberapa contoh jenis perangkat antara lain terdiri dari lembar observasi, kuesioner, pedoman wawancara. Apabila survey untuk jangka pendek tidak dapat dilakukan dapat menggunakan data yang saat ini tersedia sebagai proxy. Sementara survey dapat diposisikan untuk penyempurnaan selanjutnya.
4. Penyusunan rencana kerja, yakni penyusunan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pokja RAD-GRK sampai dengan terumuskannya usulan kegiatan mitigasi daerah (tersusunnya dokumen RAD-GRK). Rincian kegiatan dapat berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lainnya, selama memenuhi tahapan-tahapan yang ada. Sebagai acuan lihat Tabel 4.2 di Bab IV.
4) Konsultasi Publik
Konsultasi publik mengenai adanya kegiatan penyusunan RAD-GRK, melalui cara pemberitaan yang lazim dilakukan oleh suatu provinsi. Konsultasi yang dilakukan secara langsung setidaknya melibatkan unsur-unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/sejenis, Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan RAD-GRK, serta untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sekaligus untuk membuka komunikasi awal bagi pengumpulan data.
3.3. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data setidaknya dilakukan dalam jangka waktu 2-3 bulan, tergantung dari kondisi, ketersediaan data, maupun jenis metode yang digunakan.
5. Data dan Informasi Umum Pro l dan gambaran umum provinsi (SDM, Sosial, Ekonomi, Fisik, Lingkungan)Kebijakan dan program pembangunan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRKKebijakan dan program pembangunan bukan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK
6. Data dan Informasi TeknisIdenti kasi bidang dan kegiatan sumber emisi GRKHasil Inventarisasi Emisi GRK (jika ada)Data dan asumsi per bidang untuk menyusun BAU Baseline, skenario mitigasi, biaya mitigasi, dst
7. Pendataan Kelembagaan Publik Lembaga dan kegiatan publik yang menghasilkan
emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi
8. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta yang menghasilkan emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi
Gambar 3.3 Tahap Pengumpulan Data
4 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 4.25 Peraturan Presiden No. 71/2011
-
14 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAKebutuhan data dan informasi yang harus dikumpulkan setidaknya harus meliputi:
1) Data dan Informasi UmumData dan informasi umum adalah gambaran umum daerah beserta dengan kebijakan dan rencana strategis daerah dan tata ruang provinsi yang akan digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab II dan Bab III RAD-GRK. Data yang dibutuhkan antara lain:
a. Profil atau gambaran umum wilayah perencanaan, dalam hal ini wilayah provinsi, contohnya sumber daya manusia, ekonomi, fisik, dan lingkungan.
b. Kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan kegiatan/sumber penghasil emisi GRK di daerah.
Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi (melalui Pokja) harus dapat mengindikasikan kegiatan perencanaan tata ruang yang terkait dengan kegiatan penyumbang emisi GRK yang kemungkinan dapat diintervensi. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi juga mengindikasikan substansi kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan penghasil emisi, serta peluangnya dengan usaha penurunan emisi GRK. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan dan rencana pembangunan strategis Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penghasil emisi/serapan GRK dan berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK dapat dilihat pada Lampiran 2. Data dan informasi umum ini juga diperlukan oleh Pokja untuk membuat identifikasi awal tentang bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK dan yang berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK. Disamping itu, data dan informasi ini diperlukan juga sebagai masukan untuk membuat usulan-usulan kegiatan dalam rencana aksi daerah.
2) Data dan Informasi TeknisData dan informasi teknis adalah data, informasi , dan asumsi per bidang yang dibutuhkan untuk menyusun baseline, usulan-usulan aksi/kegiatan penurunan emisi GRK dan perhitungan biaya mitigasi. Jenis data dan informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda sesuai dengan bidang dan kegiatan yang mengasilkan emisi GRK. Data dan informasi ini diperlukan sebagai masukan untuk menyusun Bab IV. dari dokumen RAD-GRK. Sebagai acuan dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK , serta di Pedoman Teknis yang akan dikeluarkan oleh Pokja K/L terkait.
3) Pendataan Kelembagaan Publik Pokja RAD-GRK perlu mendata kelembagaan publik (yaitu lembaga dan peraturan Pemda) yang terkait dengan upaya-upaya penurunan emisi GRK di wilayah administratif provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi ini didapat dengan cara mendata: 1) Lembaga pemerintah yang terkait dengan penurunan emisi, fungsi dan tugas pokoknya (Dinas/Badan/Kantor), 2) Program kerja lembaga, 3) Peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, dan penghematan energi. Selanjutnya data dan informasi ini dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan dan peluang untuk digolongkan sebagai lembaga/peraturan/program yang dapat menurunkan emisi GRK, sebelum dimasukan ke dalam bab V dokumen RAD-GRK (Lampiran 5 sebagai contoh).
4) Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku UsahaUntuk memperluas kerjasama dengan para pihak, Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu mengenali lembaga dan kegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi) ataupun negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK). Untuk itu, perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan yang ada (telah/sedang) dilakukan oleh para pihak
-
15PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAtersebut. Data dan informasi untuk melakukan kajian ini diperoleh dari Lembaga Masyarakat dan pelaku usaha secara langsung (melalui pertemuan-pertemuan) atau secara tidak langsung dari laporan yang telah dipublikasikan (melalui media cetak atau elektronik, serta website). Contoh format yang dapat digunakan untuk mendata lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta dapat dilihat di Lampiran 6. Informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk melengkapi Bab V dokumen RAD-GRK.
3.4. Tahap Penghitungan
Pokja masing-masing bidang melakukan penghitungan emisi GRK dengan menggunakan data dan informasi umum dan teknis (per bidang) yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat menyusun baseline dan skenario mitigasi, usulan penurunan emisi GRK, dan biaya serta jangka waktu pelaksanaanya.Tahap penghitungan ini dilakukan untuk setiap bidang dan kegiatan yang telah dipilih melalui proses identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK, yang hasilnya akan menjadi masukan utama untuk penulisan Bab IV dan Bab V dari dokumen RAD-GRK. Pada tahap ini, penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) 3 (tiga) bulan.
9. Penghitungan emisi BAU Baseline Penyusunan BAU Baseline Penyusunan Skenario Mitigasi
11. Pemetaan Kelembagaan Daerah Peran sebagai penghasil emisi Peran sebagai pelaku mitigasi emisi
10. Usulan Aksi MitigasiAksi yang terdapat di dalam RAN-GRKAksi yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan DaerahAksi Daerah yang baru
Penghitungan :Jumlah emisi GRK yang dihasilkan /diturunkan dari setiap aksi mitigasiPerkiraan biaya setiap aksi mitigasiPerkiraan jangka waktu implementasi
Gambar 3.4. Tahap Penghitungan
Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu:
1) Penghitungan emisi baseline
Penghitungan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa depan (lihat gambar 3.5). Penghitungan ini dilakukan untuk beberapa bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh pemerintah daerah melalui identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah.Secara teknis, penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat (jumlah) emisi yang dihasilkan dari suatu bidang /kegiatan berdasarkan pada: 1) Data historis (hasil inventarisasi emisi GRK) dan 2) Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/teknologi mitigasi perubahan iklim. Meskipun tahun dasar adalah tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020, akan tetapi data historis sebelumnya misalnya data sejak tahun 2005 dapat digunakan sebagai referensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: baseline = proyeksi emisi GRK (data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi)
-
16 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
45,000
Emisi GRK setiap Skenario di Pedesaan
40,000
35,000
30,000
25,000
Buang dimana saja (BAU)
Reduksi sumber
3R+ Pengomposan20,000
15,000
10,000
5,000
2010 2015 2020 2025 2030
0
Gambar 3.5. Contoh baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan
Sejalan dengan penyusunan baseline adalah penyusunan tingkat emisi GRK dengan skenario mitigasi, yaitu menghitung jumlah emisi/serapan GRK yang akan dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan pada suatu kurun waktu yang panjang (misal 2010-2020) berdasarkan: 1) Data historis (hasil inventarisasi GRK); dan 2) Data proyeksi emisi/serapan GRK dengan asumsi data/informasi masa depan yang sudah mengikutsertakan/setelah penerapan kebijakan/teknologi penurunan emisi GRK. Informasi mengenai metodologi penghitungan emisi GRK dengan baseline dan skenario mitigasi, serta data/informasi yang diperlukan untuk beberapa bidang terkait dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK .
2) Usulan Aksi MitigasiPada bagian ini, Pokja masing-masing bidang mulai dapat memilah dan memilih beberapa kegiatan mitigasi yang akan diusulkan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Pada dasarnya penetapan usulan aksi mitigasi ini menggabungkan usulan-usulan kegiatan yang sudah ada dan yang baru baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun dari masyarakat. Berikut adalah ilustrasi dari proses pengusulan tersebut:
-
17PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
a) Kegiatan yang tercantum di dalam RAN-GRK
b) Kegiatan yang sudah ada di dalam Rencana Strategis Daerah
DokumenRAD-GRK
c) Usulan Kegiatan baru
Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi
Secara terinci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pokja per bidang dalam melakukan penetapan usulan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai mana yang diilustrasikan pada Gambar 3.6. di atas.
1. Mengidentifikasi aksi mitigasi yang terdapat pada Dokumen RAN-GRK. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, apabila terdapat kegiatan penurunan emisi GRK yang sudah tercantum yang dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada provinsi tersebut maka Pemda mendukung kegiatan yang tercantum dalam RAN-GRK dan dapat melaksanakan kegiatan yang sama dengan program/kegiatan dari pusat (menambah jumlah dan/atau volume untuk di wilayah provinsinya) dari kegiatan yang ada. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga terkait. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Pemerintah Pusat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Langkah berikutnya, mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada (existing actions) yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis daerah untuk beberapa sektor yang telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi pada proses identifikasi awal. Apabila program/kegiatan tersebut diperkirakan memiliki peran menurunkan emisi GRK, maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK.
3. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan dan diseleksi lebih lanjut.
Contoh-contoh usulan aksi mitigasi untuk setiap bidang dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK.
Selanjutnya , penghitungan perkiraan jumlah emisi yang dihasilkan (dalam satuan CO2 eq) dari setiap usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dilakukan dengan menggunakan metodologi penghitungan reduksi emisi GRK yang akan ditetapkan dalam panduan teknis oleh K/L terkait.
Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perkiraaan biaya mitigasi yang diperlukan (dalam satuan Rupiah) dari setiap usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dengan menggunakan metodologi penghitungan biaya mitigasi sektoral yang tersedia.
-
18 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAPokja juga harus memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap usulan kegiatan mitigasi dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap operasionalisasi. Semua informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dan Lampiran dokumen RAD-GRK. Contoh-contoh format penghitungan tersebut di atas dapat dilihat di Lampiran 3 dan 4.
3) Pemetaan Kelembagaan DaerahPemetaan kelembagaan (stakeholder mapping) dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pokja dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu identifikasi kelembagaan publik, swasta dan masyarakat. Contoh format pemetaan kelembagaan daerah dapat dilihat di Lampiran 7. Informasi dari tabel ini digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab V dokumen RAD-GRK.
3.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi
Pemerintah Provinsi melalui Tim Penyusun RAD-GRK dapat menetapkan dan memilih usulan-usulan mana yang akan diprioritaskan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Penetapan tersebut menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya ekonomi, sosial, politis, dll. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kriteria umum yang dapat digunakan adalah: technically feasible (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), economically/financially feasible (dimungkinkan secara ekonomis/pembiayaan), politically/socially viable (diterima secara politis dan sosial), serta administratively operable (dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang ada).
Tahap perumusan rencana aksi setidaknya terdiri dari beberapa kegiatan dan berlangsung dalam jangka waktu 2-3 bulan. Prosesnya dapat dilihat dalam Gambar 3.7.
13. Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi
14. Penentuan Target Penurunan Emisi GRK
15. Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK
Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi
1) Konsolidasi hasil PokjaTahap perumusan rencana aksi diawali dengan mengadakan Sidang pleno Tim yang ke-2 untuk mengkonsolidasikan hasil kerja dari setiap Pokja, dan menyusun daftar usulan kegiatan penurunan emisi setiap bidang berikut dengan hasil penghitungan penurunan emisi GRK, biaya mitigasi dan jangka waktu implementasi.
-
19PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2) Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi
Tim Penyusun RAD-GRK dalam sidang pleno dapat melakukan penentuan skala prioritas dari berbagai usulan aksi mitigasi yang telah dihitung perkiraan jumlah penurunan emisi, biaya mitigasi, serta perkiraan waktu implementasinya (Sub Bab 3.4.2).
Secara bersama-sama, Tim penyusun dapat memilih dan menyusun daftar prioritas kegiatan inti mitigasi sektoral yang beremisi rendah atau efektif menghasilkan penurunan emisi dan berbiaya lebih rendah (efisiensi biaya) untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Gambar 3.8. mengilustrasikan mengenai proses tersebut berdasarkan 2 (dua) kriteria utama yaitu: 1) Tingkat Kelayakan Biaya, dan 2) Tingkat Kelayakan Pelaksanaan. Untuk kriteria yang lebih rinci dapat dilihat di Lampiran 4 mengenai contoh format matrik penentuan skala prioritas aksi mitigasi.
Gambar 3.8. Proses Penetuan Skala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi
3) Penentuan target penurunan emisi GRK Penentuan perkiraan target penurunan emisi GRK per bidang atau gabungan beberapa bidang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan hasil penghitungan emisi dari aksi-aksi mitigasi sektoral (Sub Bab 3.4.2). Secara spesifik, Pokja menghitung jumlah penurunan emisi GRK dari baseline untuk setiap kegiatan/aksi penurunan emisi GRK, kemudian menjumlahkan semua perkiraan penurunan emisinya (lihat Lampiran 3).Proses penentuan target ini harus dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam suatu pertemuan khusus (konsultasi publik), serta dikoordinasikan dengan K/L dan Sekretariat RAN-GRK di Bappenas/Kementerian PPN.Informasi yang dihasilkan (penentuan target) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dokumen RAD-GRK.
4) Formulasi strategi implementasi RAD-GRK Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan) kebijakan dan strategi umum yang diperlukan untuk melaksanakan RAD-GRK di daerah. Untuk itu diperlukan beberapa langkah berikut ini:
1. Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penurunan emisi GRK daerah, menggunakan hasil pemetaan kelembagaan pada Sub Bab 3.4.3. (Lihat Lampiran 7)
-
20 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2. Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan baik yang berasal dari daerah (APBD),
nasional(APBN), swasta serta bantuan hibah untuk membiayai kegiatan penurunan emisi yang tercantum dalam RAD-GRK .
3. Menyusun waktu/jadwal pelaksanaan dari rencana aksi yang telah dibuat untuk keperluan pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
4. Sosialisasi rencana implementasi RAD-GRK agar mendapat tanggapan yang sesuai dari masyarakat dan pelaku usaha atau lembaga/organisasi yang mewakilinya.
Informasi ini (poin 1-4) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab V dokumen RAD-GRK.Secara khusus, untuk mendukung kebijakan dan strategi implementasi RAD-GRK yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintah daerah yang telah ada untuk terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD-GRK di masa yang akan datang, misalnya antara lain :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berperan sebagai koordinator umum pelaksanaan, pemantaun dan pelaporan seluruh bidang/
kegiatan RAD-GRK 2. Instansi daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup Berperan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan penyelengaraan
Inventarisasi GRK 3. Instansi daerah yang menangani bidang Industri Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang industri 4. Instansi Daerah yang menangani pengelolaan Limbah Padat dan Cair Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang limbah
padat dan cair domestik 5. Instansi Daerah yang menangani bidang Perhubungan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang transportasi 6. Instansi Daerah yanng menangani bidang Energi dan Pertambangan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang energi/
pembangkit listrik 7. Instansi Daerah yang menangani bidang Kehutanan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang kehutanan
dan lahan gambut 8. Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang pertanian 3.6. Tahap Penetapan
Pada tahap ini Pokja RAD-GRK bertugas menyusun Rancangan Naskah Peraturan Gubernur mengenai RAD-GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD-GRK ini diserahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan ke dalam upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
Penetapan RAD-GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan sosialisasi kepada publik, untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama.
-
21PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
16. Draft Naskah Peraturan Gubernur
17. Penetapan Peraturan Gubernur Tentang
RAD-GRK
18. Sosialisasi RAD-GRK
Gambar 3.9. Tahap Penetapan
-
22 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB IV
PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK
4.1. Pengorganisasian
Organisasi penyusunan RAD-GRK terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RAD-GRK, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut:
1. Tim Koordinasi Tim Koordinasi terdiri atas: Penanggung Jawab : Kepala Daerah Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Kepala Bappeda Anggota : Kepala SKPD Terkait
2. Kelompok Kerja Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:
Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK
NAMA POKJA TANGGUNG JAWAB KOMPOSISI
Pokja IBidang Pertanian
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Pertanian
Ketua: Dinas Pertanian/ SKPD terkait bidang PertanianAnggota:Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
Pokja IIBidang Kehutanan dan Lahan Gambut
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Kehutanan dan Lahan Gambut
Ketua : Dinas Kehutanan/ SKPD terkait bidang Kehu-tanan Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Per-tanian, SKPD terkait Perkebunan, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
Pokja IIIBidang Energi
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Energi
Ketua: Dinas ESDM/ SKPD terkait bidang ESDMAnggota:Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan, PLN, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Pergu-ruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
Pokja IVBidang Transportasi
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Transportasi
Ketua: Dinas Perhubungan/ SKPD terkait bidang Perhubungan Anggota:Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, PU Bina Marga, SKPD terkait Energi, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
-
23PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACANAMA POKJA TANGGUNG JAWAB KOMPOSISI
Pokja VBidang Industri
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang industri
Ketua: Dinas Perindustrian/ SKPD terkait bidang Perindustrian Anggota:Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
Pokja VIPengelolaan Limbah
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang pengelolaan limbah padat dan cair
Ketua: Dinas PU Cipta Karya atau BLHD/BAPEDALDA atau SKPD terkait bidang Pengelolaan LimbahAnggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
KETERANGAN: 1) Pemerintah provinsi dapat menggunakan kelompok kerja yang telah ada/terbentuk di daerah yang terkait program/kegiatan
penanganan perubahan iklim.
2) Susunan ketua dan anggota pokja masing-masing bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.
Penanggung JawabTIM KORDINASI
KELOMPOK KERJA
Ketua
Sekretaris
dst
dst
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Pokja I Pokja II Pokja IV
Ketua
..............................
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK
4.2. Uraian Tugas
1. Tim Koordinasi bertugas: a. Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD-GRK. b. Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas
pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD-GRK.
-
24 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA c. Memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana
Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD-GRK. d. Menyampaikan draft akhir dokumen RAD-GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN-GRK
di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya. e. Memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD-GRK yang sudah ditinjau , untuk
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. f. Menyampaikan Pergub RAD-GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam
Negeri.
2. Kelompok Kerja bertugas: a. Merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. b. Melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi
yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya.
d. Menyusun substansi inti dokumen RAD-GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman ini (lihat Bab 2), sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya. f. Menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua
melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD-GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RADGRK Provinsi.
4.3. Mekanisme Kerja
1. Tim Koordinasi mengadakan sidang pleno dan rapat kerja sesuai keperluan selama penyusunan RAD-GRK.
2. Kelompok kerja mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan RAD-GRK.
3. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi mengkonsolidasikan penyusunan dokumen RAD-GRK yang disusun oleh setiap Pokja.
4. Draft akhir RAD-GRK yang telah disusun oleh Tim Koordinasi RAD-GRK di tingkat Provinsi akan dikonsultasikan dengan Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
4.4. Jadwal Penyusunan RAD-GRK
Jadwal kerja penyusunan dokumen RAD-GRK yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Pokja penyusunan RAD-GRK, dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD-GRK
NO KEGIATAN TUGASBULAN KE -
1-2 3-4 5-6 7-8 9
I. TAHAP PERSIAPAN
1 Persiapan Awal
a. Pembentukan Tim TK
b. Sidang Pleno I : Sidang Pleno Tim TK, Pokja
2 Identifikasi Awal Pokja
3 Persiapan Teknis Pokja
4 Konsultasi Publik : Persiapan Penyusunan RAD-GRK TK,Pokja,PM
-
25PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACANO KEGIATAN TUGAS
BULAN KE -
1-2 3-4 5-6 7-8 9
II. TAHAP PENGUMPULAN DATA
5 Data dan Informasi Umum Pokja
6 Data dan Informasi Teknis Pokja
7 Pendataan Kelembagaan Publik Pokja
8 Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pokja
III. TAHAP PENGHITUNGAN
9 Penghitungan Emisi BAU Baseline Pokja
10 Usulan Aksi Mitigasi Pokja
11 Pemetaan Kelembagaan Daerah Pokja
IV. TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI
12 Konsolidasi hasil Pokja TK, Pokja
a.Sidang Pleno II : Sidang Pleno Tim TK, Pokja
b.Konsultasi Publik : Masukan untuk Perumusan Rencana Aksi TK, Pokja, PM
13 Penetapan Skala Prioritas TK, Pokja
14 Penentuan Target Reduksi Emisi GRK TK, Pokja
15 Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK TK, Pokja
V. TAHAP PENETAPAN
Draft Naskah Peraturan Gubernur TK
Penetapan Peraturan Gubernur TK
Sosialisasi RAD-GRK TP,TT,PM
Keterangan: TK: Tim Koordinasi; Pokja: Kelompok Kerja; PM: Perwakilan Masyarakat
-
26 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB V
PENUTUP
Pedoman penyusunan RAD-GRK merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD-GRK.
Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup.
Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun RAD-GRK yang bersifat multi sektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan para pihak terkait.
Penyusunan RAD-GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkan pemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.
Dokumen RAD-GRK yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.
-
27PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN
LAMPIRAN 1CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI AWAL SUMBER EMISI GRK
Karakteristik Provinsi : (aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial)Misalnya luas wilayah , jumlah kabupaten/kota, jumlah penduduk, luas hutan, luas lahan pertanian dan perkebunan, jenis dan jumlah industri/badan usaha, jumlah pegawai dan SKPD Pemda , APBD ,dst
BidangPemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha
Potensi sumber emisi Potensi sumber emisi
Kehutanan dan lahan gambutSumber data:Dinas Kehutanan, Pusat penelitian Kehutanan,Asosiasi Pengusaha Hutan, Provinsi dalam angka, BPS
Misalnya: Kebakaran hutan Alih fungsi lahan gambut Penebangan hutan
Misalnya: Pembukaan lahan hutan untuk pengembangan perkebunanPeladan-gan berpindah
PertanianSumber data:Dinas kehutanan, Fakultas/Pusat pe-nelitian Pertanian, asosiasi pengusaha pertanian, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya: Perluasan lahan pertanian Penggunaan lahan untuk persawahan
Misalnya: Pembakaran lahan untuk persiapan
lahan pertanian
EnergiSumber Data:Dinas ESDM, PLN, Asosiasi pengusaha pembangkit listrik, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya: jumlah dan kapasitas pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Pemda yang tidak terkoneksi ke jaringan PLN (off-grid); jumlah pemakaian energi listrik dan bahan bakar fosil (fosil fuel) untuk pembangkit listrik yang dikelola oleh Pemda
Misalnya jumlah dan kapasitas pem-bangkit listrik swasta yang terkoneksi dan tidak terkoneksi ke jaringan PLN; jumlah pemakaian energi listrik dan bahan bakar fosil oleh pelaku usaha dan masyarakat
TransportasiSumber data:Dinas perhubungan, Kantor Samsat, Asosiasi dealer kendaraan, Pertamina, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi bahan bakar dari alat-alat transportasi darat yang dioperasikan oleh Pemda.
Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi bahan bakar dari alat-alat transpor-tasi darat yang dioperasikan oleh masyarakat dan pelaku usaha
IndustriSumber data:Dinas perindustrian, Asosiasi industri, PLN, Pertamina, BPS, Provinsi dalam angka.
Misalnya energi (jumlah, jenis dan konsumsi), limbah (jumlah dan jenisnya) yang berasal dari industri kecil menengah (IKM); Badan Usaha Pemda yang mempunyai kontribusi dalam emisi GRK (industri pulp dan kertas, industri gula)
(IKM) yang dikelola oleh masyarakat/ swasta (misalnya industri pakian jadi, tahu tempe, dll)
Pengelolaan LimbahSumber data:Dinas Pekerjaan Umum, BPLHD, LSM, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya volume dan jenis sampah yang diproduksi oleh kegiatan Pemda
Misalnya volume, jenis sampah yang diproduksi oleh masyarakat dan swasta
Permasalahan: Terbatasnya program sosialisasi mitigasi emisi GRK ke masyarakat dan pelaku usaha Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kegiatan mitigasi antara Pemda dan masyarakat Dll
-
28 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 2
CONTOH FORMAT PENGUMPULAN DATA KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
Nama Dokumen Bidang/BagianIsi Dokumen*
Kebijakan Program Kegiatan
RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025
KehutananStrategi 1: Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna men-dukung peningkatan kualitas ekosistem.
a. Pemberantasan pembalakan illegal (illegal logging).
b. Penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan.
c. Pemantapan kawasan hutan.
d. Perlindungan hutan adat.
e. Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
f. Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.
RPJMD KALTIM 2009 2013
Pembangunan Daerah PerbatasanStrategi 1: Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam upaya Percepatan Pemban-gunan.
Meningkatkan pertumbuhan simpul ekonomi untuk mengembangkan sektor perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif wilayah melalui Green Belt dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya.
Memanfaatkan fungsi hutan lindung sebagai isu global dengan mencanangkan fungsi hutan lindung di kawasan kayan mentarang sebagai bagian paru-paru dunia, sehingga Negar-negara maju mempunyai kewajiban memberikan kompensasi bagi pemerintah daerah.
Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan.
Pembangunan perkebunan /pertanian di sepanjang perbatasan (GREEN BELT)
Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan.
Percepatan pembangunan perekonomian rakyat kawasan perbatasan
Percepatan pembangunan infrastruktur.
-
29PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACANama Dokumen Bidang/Bagian
Isi Dokumen*
Kebijakan Program Kegiatan
PerkebunanStrategi 1: Pengembangan Perkebunan yang Berpotensi dan Bernilai Ekonomis Tinggi.
Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah sebagai pengembangan yang produktif guna terwujudnya lahan perkebunan sejuta hektar.
1. Peningkatan produksi hasil perkebunan.
2. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan dan industri pengolahan.
3. Peningkatan kesejahteraan petani kebun.
4. Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.
1. Peningkatan kemampuan lembaga petani.
2. Penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi tepat guna.
3. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
4. Pengembangan bibit unggul perkebunan.
5.Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
PertambanganStrategi 1: Penetapan Kebijakan dan Peraturan serta Sistem Pertam-bangan yangBeroreintasi pada Pembangunan yang Berkelanjutan
1. Percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan Batubara.
2. Peningkatan sistem pengawasan terpadu pengelolaan pertambangan batubara.
3. Penerapan sistem Good Minning Practice
1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
1. Pembinaan dan pengawasan pertambangan umum.
2. Evaluasi good mining pratice
Renstra SKPD Dinas Kehutanan Produksi dan
Pemanfaatan Hasil Hutan
Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder kehutanan) untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
1. Inventarisasi Hutan2. Pembuatan Peta
Sebaran Ijin Perkebunan
3. Pembuatan peta sebaran KP/IUP
Pembinaan Perlindungan Hutan
Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan
1. Perlindungan dan pengamanan hutan
2. Pembinaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
Perencanaan dan Tata Guna Hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Perencanaan rehabilitasi hutan lahan
2. Pembinaan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan
Perencanaan dan Pengembangan Hutan
1. Pengembangan perencanaan pembangunan kehutanan tingkat provinsi
2. Pemberdayaan masyarakat desa hutan
3. Pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan mangrove
-
30 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACANama Dokumen Bidang/Bagian
Isi Dokumen*
Kebijakan Program Kegiatan
Rancangan RKPD Provinsi Kaltim 2012
Prioritas 2 : peningkatan upaya mitigasi & adaptasi perubahan iklim
Fokus 1 : penekanan laju deforestasi
Prog. Langit Biru Penanaman Pohon
Prog. Perlindungan Dan Konservasi SDA
1)Penertiban Penambangan Liar
2)Pengawasan Lahan dan Ilegal Logging
Fokus 3 : pengendalian kerusakan lingkungan
Prog. Carbon Trade Pengendalian Ilegal Logging dan Kebakaran hutan
-
31PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 3
CONTOH FORMAT MATRIK RAD-GRK
1. Bidang : Energi dan Transportasi2. Sub-bidang : Transportasi Darat3. Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan Provinsi
4. Perkiraan tingkat emisi GRK BAU Baseline pada tahun 2020: 0.88 Juta Ton CO2eq
No Kegiatan Inti
JumlahPenurunan Emisi
dari Baseline tahun 2020(tonCO2eq)*
Perkiraan Biaya Mitigasi**
Perkiraan Biaya Penurunan
Emisi(Rp/ton CO2eq)
Perkiraan WaktuP e n y e l e s a i a n
Kegiatan***(tahun)
Mulai Pelaksan-aan
(tgl/bln/th) PelaksanaRp (juta) Sumber
(1) (2) (3) (4a) (4b) (5) (6) (7) (8)
1 Smart/Eco Driving
0,0192 Juta 343.050 APBN/APBD 17.867.188 2020 2012
Dinas Per-hubungan Provinsi
2
3
Total= target
Sumber : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan ( BSTP), Dinas Perhubungan Provinsi, 2011.
Keterangan : * Rumus pengurangan emisi CO2 pertahun = (Jumlah pengemudi smart driving pertahun X Jumlah konsumsi bahan bakar X %
pengurangan emisi CO2 X faktor emisi CO2 x Jumlah Hari operasi dalam setahun)** Komponen biaya mitigasi antara lain terdiri dari: penyiapan kerangka hukum, persiapan pelaksanaan, pelatihan TOT untuk instruktur,
pelatihan smart driving untuk pengemudi, pengadaan alat dan unit center, dan monitoring dan evaluasi.*** Kegiatan ini diselenggarakan selama 8 tahun (2012-2020) dan diasumsikan akan diikuti oleh 50.000 pengemudi per tahun (kendaraan
pribadi dan angkutan umum) di 12 kota di Indonesia
Penjelasan Cara Pengisian Matrik RAD-GRK
A. Kelompok Baris : 1) Bidang diisi dengan nama bidang yang telah diidentifikasi. 2) Sub-bidang diisi dengan sub-bidang yang telah diidentifikasi. 3) Penanggung Jawab diisi dengan identitas Lembaga Publik yang bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan dari aksi-aksi mitigasi. 4) Perkiraan tingkat emisi GRK dari BAU Baseline di tahun 2020 adalah angka proyeksi emisi GRK yang
dihitung dengan menggunakan metodologi, data dan asumsi tertentu untuk setiap bidang dan kegiatan terpilih.
B. Kelompok Kolom: 1) Diisi dengan nomor kegiatan inti. 2) Diisi dengan kegiatan inti (kegiatan yang dapat diukur angka penurunan emisinya dan yang sudah
diseleksi). 3) Diisi dengan angka penurunan emisi yang dihasilkan dari setiap kegiatan inti terhadap emisi BAU
Baseline ( yaitu selisih antara tingkat emisi BAU Baseline dengan tingkat emisi kegiatan inti pada tahun 2020 dalam satuan CO2eq).
Catatan: Jumlah total penurunan emisi dari semua kegiatan dapat dijadikan dasar untuk penetapan target per bidang.
-
32 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 4) a. Diisi dengan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan inti
(komponen biayanya antara lain terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan dalam satuan Rupiah).
b. Diisi dengan informasi tentang sumber dana ( APBN, APBD, Swasta, Patungan, dll). 5) Diisi dengan biaya penurunan emisi per ton CO2 (kolom 4a dibagi dengan kolom 3). 6) Diisi dengan perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengimplentasikan setiap kegiatan
inti (mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan operasi, dalam satuan tahun/bulan). 7) Diisi dengan waktu dimulainya pelaksanaan setiap kegiatan (tanggal, bulan, tahun). 8) Diisi dengan identitas lembaga pelaksana untuk setiap kegiatan inti.
-
33PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 4
CONTOH FORMAT MATRIK SKALA PRIORITAS AKSI MITIGASI
Contoh Kriteria Satuan Aksi Mitigasi 1(Smart Driving)Aksi Mitigasi 2
(............)Aksi Mitigasi 3
(.............)
Potensi Mitigasi(jumlah penurunan
emisi)*Ton CO2eq 0.0192 Juta
Biaya Mitigasi** Rp (Juta) 343,050
Biaya Mitigasi(biaya penurunan
emisi per ton CO2eq)Rp/Ton 17,867,188
Konsisten Dengan Tujuan Lingkungan
Hidup, misalnya:-Berpotensi
mengurangi polusi udara, dll.
Kualitatif
1. Mengendalikan penggunaan bahanbakar, mengurangi subsidi, dan emisi GRK
2. Mengurangi tingkat kecelakaan3. Menghemat biaya4. Lebih hemat bahan bakar
karena bekerja pada gigi tinggi, jarang mengerem, tidak sering mempercepat dan menggunakan tekanan ban yang sesuai
4. Lebih nyaman bagi pengemudi karena pengendaraan lebih lembut dan penuh antisipasi
Menurunkan kebisingan karena bekerja pada RPM rendah
5. Lebih selamat karena pengemudi lebih sabar dan memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi serta menurunkan stress sehingga menurunkan resiko kecelakaan
6. Mengurangi emisi yang berarti mengurangi dampak terhadap lingkungan dan kesehatan
7. Membuat suku cadang kendaraan lebih awet
Keberlanjutan pilihan secara jangka
panjangKualitatif Layak
Kelayakan :Teknik,
ekonomi,sosial
Kualitatif Layak
Hasil Penilaian Tinggi/sedang/rendah
-
34 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 5
CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN PUBLIK
Komponen Kelembagaan Nama Institusi/ Peraturan Bagian Terkait Inisiatif RAD-GRKKeterkaitan dengan Usaha
Penurunan Emisi GRK
Institusi Pemerintah (misal: Dinas Perhubungan)(Misal: Program kerja pemeriksanaan tingkat emisi kendaraan)
Dapat ditingkatkan untuk implementasi kegiatan mitigasi: Pengendalian jumlah dan
usia kendaraan Pemeriksaan standard emisi
kendaraan
(misal: Dinas Kebersihan)(Misal: Program kerja
pembangunan TPA dengan sistem open dumping)
Perlu penyesuaian program dalam bentuk pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill
Peraturan (Misal: Peraturan Walikota B)Peraturan Lokasi Parkir Khusus
untuk Kendaraan Lulus Uji Emisi
Berpotensi untuk ditingkatkan menjadi peraturan di tingkat provinsi dalam rangka mendorong uji emisi
-
35PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 6
CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT/PELAKU USAHA
No Nama Lembaga Uraian kegiatan Lokasi kegiatan Peluang keterkaitan dengan RAD-GRK (+ / -)
1 Pengelola Hutan adat Keikutsertaan hutan adat pada kegiatan REDD (misal: Kabupaten A)
(+)Dapat dimasukkan sebagai salah satu usulan kegiatan dari bidang Kehutanan.
2 LSM Pembuatan Kompos (misal: Kota B)
(+)Dapat dimasukkan sebagai salah satu usulan kegiatan dari sektor Persampahan.
3 Bank Nasional Penghijauan bantaran sungai (misal: Kabupaten A)
(+)Dapat dimasukan sebagai salah satu usulan kegiatan dari bidang berbasis lahan
4 Perusahaan Swasta Penyediaan tempat sampah basah dan kering (misal: Kota A)(+)Dapat dimasukan sebagai
salah satu usulan kegiatan bidang persampahan
5 Kelompokmasyarakat desaPembakaran lahan untuk perluasan lahan pertanian (misal: Kabupaten A)
(-) Tidak dapat dimasukan sebagai salah satu usulan kegiatan bidang pertanian
Keterangan : Keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi), keterkaitan negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK)
-
36 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 7
CONTOH FORMAT PEMETAAN PERAN KELEMBAGAAN DAERAH
Bidang : TransportasiSub-Bidang: Transportasi Darat
No Nama Lembaga Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan emisi GRKUpaya-upaya untuk
menurunkan emisi GRK Keterangan tambahan*
1 Perusahaan swasta APenggunaan BBM untuk
kendaraan dinas dan alat transportasi perusahaan
Pemakaian BBG dan bio-solar
Tambahan biaya perusahaan untuk pembelian converter kit BBG dan untuk pembelian bio-solar;Jaminan ketersediaan BBG dan Bio-solar.
Kaji ulang pemakaian ken-daraan; sistem dan supervisi
pemakaian kendaraan
Tambahan tenaga pengawas; tambahan biaya untuk pembuatan sistem pengawasan
2 Dinas KebersihanPenggunaan BBM untuk alat
transportasi pengangkut sampah
Penggunaan BBG, Bio-solarTambahan anggaran dinas untuk pembelian converter kit, bio -solar
Tambahan anggaran dinas untuk pembelian converter
kit, bio -solarTambahan tenaga pengawas
Alih moda transport : gerobak,becak sampah ke
TPS
Tambahan tenaga pengangkut sampah
Reduksi di sumber sampah Tambahan anggaran untuk progam insentif
Keterangan: * Perkiraan kebutuhan SDM, biaya, sumber dana (APBN, APBD, Swasta, patungan/kerjasama)
-
37PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 8
CONTOH DATA-DATA YANG RELEVAN DENGAN PERUBAHAN IKLIM
Provinsi
Populasi Pen-duduk tahun
2010(Sumber: BPS)
Luas Area Hutan (ha) Tahun 2010(Sumber: BPS)
Penjualan Listrik (Gwh) Tahun 2009
(Sumber: DJLPE ESDM)
Luas Area Sawah (ha) Tahun 2008(Sumber: BPS)
Jumlah Kend-araan Bermotor
Tahun 2009 (Sumber: BPS)
Aceh 4.494.410 3.335.713 1.082,25 323.010 1.813.895
Sumatera Utara 12.982.204 3.742.120 5.512,65 478.521 4.005.078
Sumatera Barat 4.846.909 2.600.286 1.850 224.442 1.285.132
Riau 5.538.367 9.456.160 1.933,14 122.255 1.846.794
Jambi 3.092.265 Termasuk di Riau 547,37 116.212 2.459.898
Sumsel 7.450.394 2.179.440 2.445,99 569,659 2.610.909
Bengkulu 1.715.518 920.964 351,32 89.315 552.915
Lampung 7.608.405 3.742.327 1.884,92 348.732 1.280.679
Kepulauan Bangka Belitung 1.223.296 657.510 367,72 3.506 578.591
Kepulauan Riau 1.679.163 1.004.735 1.933,14 113 699.938
DKI Jakarta 9.607.787 475,45 28.260,59 1.200 1.327.5981
Jawa Barat 43.053.732 816.602,7 27.523,57 945.544 3.527.683
Jawa Tengah 32.382.657 201.787 12.460,76 990.652 8.484.785
DIY 3.457.491 647.133 1.486,46 55.332 2.569.268
Jawa Timur 37.476.757 16.819.52 19.801,83 1.108.578 9.892.190
Banten 10.632.166 1.357.206,3 5.934 195.583 765.060
Bali 3.890.757 127.271 2.615,3 80.873 2.886.402
NTB 4.500.212 1.035.838 618,43 230.986 1.170.632
NTT 4.683.827 1.555.068 327,89 124.161 744.037
Kalimantan Barat 4.395.983 9.101.760 1.058,12 292.687 1.435.294
Kalimantan Tengah 2.212.089 15.300.000 469,4 157.406 783.264
Kalimantan Selatan 3.626.616 14.651.053 1.140,29 477.336 1.391.957
Kalimantan Timur 3.553.143 1.566.697 1.552,21 84.235 1.656.639
Sulawesi Utara 2.270.596 725.514 735,18 61.133 755.159
Sulawesi Tengah 2.635.009 647.668 374,04 129.016 1.472.056
Sulawesi Selatan 8.034.776 4.394.932 2.442,54 567.408 1.791.677 (ter-masuk Sulbar)*
Sulawesi Tenggara 2.232.586 2.518.337 313,25 88.635 734.655
Gorontalo 1.040.164 2.118.992 159,43 31.327 242.561
Sulawesi Barat 1.158.651 1.185.666 94,68 53.220 *Lihat Sulsel
Maluku 1.533.506 7.146.109 230,95 11.461 260.448
Maluku Utara 1.038.087 Termasuk dalam Maluku 133,16 13.630 30.728
Papua 760.422 40.546.360 578,31 29.549472.566 (ter-masuk Papua
Barat)*
Papua Barat 2.833.381 Termasuk dalam PapuaTermasuk dalam
Papua 9.116 *Lihat Papua
-
38 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACALAMPIRAN 9
ALUR HUBUNGAN RAN-GRK, RAD-GRK, DAN PEDOMAN
Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan GRK
Pedoman Penyusunan RAD-GRK
RAD-GRK
Pedoman Teknis K/L
1. Bidang Pertanian2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut
3. Bidang Energi dan Transportasi
4. Bidang Industri 5. Bidang Pengelolaan Limbah
RAN-GRK
-
39PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Masukan dan Saran disampaikan kepada:1. Sekretariat RAN/RAD-GRK c/o Bappenas, Wisma Bakrie II Lantai 6 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920 T/F. (021) 57945670, Email: [email protected]. Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS. 2A Lantai 4 T/F. (021) 3900412, Email: [email protected]. Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Gedung TS.2A Lantai 5 T. (021) 31934671, F. (021) 3144131, Email: [email protected].
-
40 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Pengerjaan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca didukung oleh Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbaeit (GIZ) melalui Proyek Study and Expert Fund (SFF) for RAN-GRK and ICCTF Support.
-
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2011