BUKU PANDUAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2013.pdf
-
Upload
baigun-efendi-sitorus -
Category
Documents
-
view
484 -
download
13
Transcript of BUKU PANDUAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2013.pdf
0 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2012
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
BUKU PANDUAN BANTUAN BUKU PANDUAN BANTUAN BUKU PANDUAN BANTUAN BUKU PANDUAN BANTUAN
PSU PERUMAHAN DAN PSU PERUMAHAN DAN PSU PERUMAHAN DAN PSU PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN
TA 2013TA 2013TA 2013TA 2013
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASANDEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASANDEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASANDEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Jalan Raden Patah I No. 1, Telp. (021) 72788108Jalan Raden Patah I No. 1, Telp. (021) 72788108Jalan Raden Patah I No. 1, Telp. (021) 72788108Jalan Raden Patah I No. 1, Telp. (021) 72788108
Kebayoran Baru, Jakarta SelataKebayoran Baru, Jakarta SelataKebayoran Baru, Jakarta SelataKebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110n 12110n 12110n 12110
1 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.
Salah satu isu permasalahan strategis yang dihadapi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman saat ini adalah masih tingginya angka backlog atau akumulasi kebutuhan rumah yang sudah mencapai 800.000 unit per tahun, yang merupakan isyarat bahwa upaya-upaya penyiapan kawasan perumahan dan permukiman sangat mendesak untuk dilakukan.
Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku pembangunan. Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan dalam rangka mendorong terbangunnya rumah-rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk perumahan bagi PNS, TNI dan POLRI.
Untuk pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah disusun Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan , yang dapat juga diakses melalui situs www.kemenpera.go.id.
Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 ini dapat tersusun dan disajikan.
Besar harapan kami, Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.
Jakarta, Januari 2013
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Dr. Hazaddin TS
2 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, rumah yang layak huni merupakan dasar dan salah satu komponen penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sesuai dengan tupoksinya, akan membantu dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu kawasan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai.
Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Satuan Unit Rum ah
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
3 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
PSU perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.
Oleh karena itu, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenpera Tahun 2010 – 2014 akan memberikan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2012 tentang penyediaan barang/jasa pemerintah, dimana pada pasal 38 ayat 5 huruf h menyatakan bahwa: “Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan bagi Masyarak at Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh Pengem bang/ Developer Yang Bersangkutan”, maka untuk pelaksanaan pembangunan fisik bantuan PSU TA 2013 dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada pengembang/developer yang bersangkutan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1. Maksud
Maksud Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah untuk mendorong terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, seimbang dan selaras yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum, khususnya perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
1.2.2. Tujuan
Tujuan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan rumah-rumah baru.
4 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
1.3. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang mendasari Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
1.4. TARGET PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 adalah 161.616 unit rumah, dari total target 700.000 unit rumah yang akan diberikan stimulan PSU sepanjang tahun 2010-2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat. Namun target ini merupakan target tahun jamak (multi years), dimana kekurangan pelaksanaan tahunan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai tahun 2014 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.
5 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Tabel
Jumlah Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (unit)
2010 90.374 2011 117.010 2012 145.000 2013 161.616 2014 186.000 Total 700.000
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014
Skema Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Stimulan P SU Perumahan dan Kawasan Permukiman
6 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
BAB 2
PROSEDUR BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2
2.1. TUGAS DAN WEWENANG
Sejalan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa perumahan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah, maka pemangku kepentingan dalam Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku pembangunan (setiap badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan).
2.1.1. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)
Tugas dan Wewenang Kemenpera meliputi:
a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pengembang;
b. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi untuk penetapan lokasi;
c. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi paska konstruksi untuk pencairan dana;
d. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU;
e. mengalokasikan anggaran bantuan PSU;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
g. melakukan verifikasi dan audit terhadap pelaksanaan pembangunan PSU sebelum serah terima pekerjaan (PHO dan FHO);
h. melakukan pencairan dana sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan PSU sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;
i. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota;
j. untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah daerah provinsi;
k. melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah dan proses KPR melalui FLPP dan atau proses kredit lainnya serta memberikan sanksi bila target pembangunan rumah tidak tercapai;
l. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan
m. melakukan pembinaan bantuan PSU.
7 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
2.1.2. Pemerintah Provinsi
Tugas dan Wewenang pemerintah provinsi meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan
usulan pemerintah kabupaten/kota; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi;
c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota;
d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan PSU; f. mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan
dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
2.1.3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Tugas dan Wewenang pemerintah kabupaten/kota meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah daerah provinsi
tembusan kepada Kementerian; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian, pemerintah daerah provinsi
dan pengembang untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan
dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi;
f. mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan dan kawasan permukiman;
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
2.1.4. Pelaku Pembangunan
Tugas pelaku pembangunan meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota dan
tembusan kepada Kemenpera; b. membuat surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja
Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan PSU;
d. melaporkan hasil pembangunan rumah yang telah KPR dan atau SP3K;
8 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
e. menyerahkan lahan yang akan dibangun PSU kepada pemerintah sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melaksanakan pembangunan PSU sesuai kontrak yang telah disepakati bersama antara pengembang dan pejabat pembuat komitmen (PPK);
g. membangun unit rumah baru sesuai dengan jumlah usulan bantuan PSU; h. Menanam 1 (satu) pohon buah-buahan pada setiap unit rumah yang
mendapatkan bantuan PSU; i. menyerahkan bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI
2.2.1. Kriteria lokasi perumahan dan kawasan permukiman, meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah
kabupaten/kota; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurang-
kurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah;
e. bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masing-masing minimal 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris;
f. kesanggupan membangun rumah dengan ukuran luas lantai bangunan dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah;
g. rumah susun umum telah terbangun dan dinyatakan selesai 100% pembangunannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang memberikan penilaian
h. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah.
2.2.2. Persyaratan pemberian Bantuan PSU kepada pengembang dengan ketentuan, sebagai berikut:
a. pengembang yang belum mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya namun sudah membangun sejumlah unit rumah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2012, dapat mengajukan bantuan PSU pada tahun 2013 sejumlah unit yang telah KPR dan/atau proses Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2012 s.d 30 November tahun 2013;
b. pengembang yang akan mengajukan bantuan PSU pada tahun 2013 namun sudah pernah mendapatkan bantuan PSU pada tahun 2012 dan telah menyelesaikan kewajiban membangun rumah KPR s.d tanggal 30 Juni tahun 2013, maka pengembang tersebut dapat mengajukan bantuan PSU sesuai dengan jumlah unit rumah yang telah KPR FLPP dan atau
9 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
KPR proses kredit lainya maupun proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2013 s.d 30 November tahun 2013 diluar unit rumah yang telah mendapatkan bantuan PSU tahun 2012;
c. pengembang yang sudah mendapatkan bantuan PSU tahun 2012 namun s.d akhir bulan Juni tahun 2013 belum menyelesaikan kewajiban membangun unit rumah sejumlah yang diusulkan dalam bantuan PSU tahun 2012, tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali bantuan PSU pada tahun 2013;
2.2.3. Kriteria kabupaten/kota, yang mendapat bantuan sudah memiliki:
a. rencana rinci tata ruang kawasan (RRTR); b. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman (RP3KP); dan/atau c. dokumen perencanaan perumahan lainnya.
2.3. PROSES PENGUSULAN
(1) Usulan bantuan PSU untuk Rumah Tapak dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian (Lampiran 1);
b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian (Lampiran 2);
c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian (Lampiran 3);
d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup materi verifikasi administrasi.
(2) Pengajuan usulan bantuan PSU rumah susun umum sewa dilaksanakan melalui tahapan: a. pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, yayasan dan badan
hukum lainnya mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian;
b. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian;
c. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup pemeriksaan administrasi dan teknis.
(3) Pengajuan usulan bantuan PSU rumah susun umum milik dilaksanakan melalui tahapan: a. Pengembang mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian;
b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian;
c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian;
10 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup mencakup pemeriksaan administrasi dan teknis.
2.4. PENGISIAN KUESIONER
Pengisian kuesioner pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang detail mengenai kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang diusulkan, khususnya mengenai kondisi eksisting dan kebutuhan PSU yang diperlukan. Kuesioner disusun sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi bantuan PSU sebagaimana disampaikan di atas.
Selanjutnya, hasil isian kuesioner akan menjadi salah satu bahan penilaian terhadap penetapan lokasi. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan para pelaku pembangunan perumahan, baik yang belum atau sudah tergabung dalam asosiasi pengembang, seperti Perumnas, REI, APERSI, APERNAS, dll, diharapkan dapat mengisi kuesioner dengan informasi yang jelas dan terkini.
2.5. VERIFIKASI
Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi teknis yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu Verifikasi Pra Konstruksi dan Verifikasi Pasca Konstruksi. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari:
1. Tim verifikasi pra konstruksi keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
2. Tim verifikasi paska konstruksi keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan serta dapat melibatkan Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat
Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
2.5.1. Tim Verifikasi Pra Konsturksi
Verifikasi pra konstruksi dilaksanakan dalam rangka melihat memeriksa kelengkapan administras dan teknis yang dilaksanakan sebelum lokasi tersebut ditetapkan mendapat bantuan PSU. Tim Verifikasi pra konstruksi melaksanakan verifikasi administrasi berdasarkan kelengkapan administrasi yang diusulkan, meliputi: a. surat usulan; b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. surat pernyataan bahwa rumah yang dibangun akan dijual kepada MBR
melalui KPR; d. dokumen legalitas usaha;
11 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
e. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan; f. dokumen teknis proyek perumahan; dan g. dokumen kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman
yang telah diisi.
Kemudian, Tim Verifikasi pra konstruksi melaksanakan verifikasi teknis untuk melihat langsung kondisi fisik dan mengecek keakuratan administrasi. Verifkasi teknis rumah tapak meliputi: a. lahan yang telah dimatangkan; b. lahan untuk daerah milik jalan dan bangunan pelengkapnya, badan jalan
atau lapis bawah telah tersedia; dan c. kaveling rumah dan PSU yang telah terbentuk sesuai dengan rencana
tapak dan sesuai dengan sertipikat yang akan diterbitkan oleh instansi terkait.
Verifkasi teknis rumah susun meliputi: a. kondisi pembangunan rumah susun umum; b. lahan untuk pembangunan bantuan PSU telah dimatangkan; c. ruang luncur lift bagi rumah susun umum di atas 5 (lima) lantai; d. sumber energi untuk jaringan listrik, gas serta penerangan jalan umum;
dan e. Saluran air baku untuk jaringan air minum dan hidran pemadam
kebakaran.
2.5.2. Tim Verifikasi Pasca Konsturksi
Verifikasi Pasca Konstruksi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencairan dana bantuan PSU, yang ditindaklanjuti dengan:
a. pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi; b. pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi.
Pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi, sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pencairan dana bantuan PSU dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:
a. pengukuran volume pekerjaan; b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh
pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan; c. as built drawing yang disahkan oleh pengawas pekerjaan d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) oleh Bank;
dan e. Persetujuan KPR oleh Bank.
Berdasarkan hasil verifikasi paska konstruksi, Tim Verifikasi menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan.
12 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Apabila hasil verifikasi paska konstruksi ternyata jumlah KPR dan/atau SP3K lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, maka proses pembayarannya akan dihitung berdasarkan jumlah unit yang telah terbit KPR dan/atau SP3K pada akhir bulan November Tahun 2013.
Berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.
2.6. PENETAPAN
Penetapan lokasi bantuan PSU berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
Pengembang yang telah ditunjuk langsung untuk melaksanakan pembangunan PSU, memiliki kesanggupan untuk diaudit oleh Auditor Pemerintah.
13 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
14 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
BAB 3
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMN
3.1 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED)
Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan DED ini adalah memberikan acuan teknis bagi pelaksanaan pembangunan fisik PSU perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pembangunan PSU tersebut dapat mendorong terciptanya keterpaduan sistem kegiatan maupun jaringan infrastruktur di sekitarnya. Penyusunan DED dilaksanakan oleh masing-masing pengembang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya yang mengacu pada harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. DED dan RAB yang ada adalah bagian dari dokumen pengusulan bantuan.
3.2 KOMPONEN BANTUAN PSU
Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dibangun mengacu pada rekomendasi RRTR/Siteplan dan sesuai dengan DED. Namun, hal ini pada dasarnya akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
(1) Komponen Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen: a. Jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya
1) Persyaratan teknis untuk jalan: � pembangunan baru jalan lingkungan atau penyediaan
bangunan pelengkap prasarana jalan lingkungan; 2) kriteria teknis untuk jalan meliputi:
� lahan untuk daerah milik jalan telah tersedia; � jenis konstruksi jalan yang dapat dibantu berupa jalan dengan
laburan aspal atau jalan dengan lapis penetrasi makadam, beton atau paving blok;
� tidak termasuk pekerjaan pembentukan badan jalan: dan � ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman
teknis yang berlaku.
b. Drainase 1) Persyaratan teknis untuk drainase:
� penyediaan prasarana drainase dan bangunan pelengkap pada perumahan dan kawasan permukiman;
� penyediaan saluran drainase lingkungan 2) Kriteria teknis untuk drainase meliputi:
� saluran drainase merupakan saluran terbuka dilengkapi dengan bangunan pelengkap;
15 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
� sistem drainase harus dihubungkan dengan badan air penerima, sehingga drainase dapat berfungsi dengan baik, dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu;
� badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan; dan
� ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku.
(2) Komponen Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk
rumah susun meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen: i. Jalan akses; ii. drainase; iii. air limbah; iv. tempat pembuangan sampah sementara; v. air bersih; vi. sarana parkir kendaraan; vii. lift; viii. jaringan listrik; ix. penerangan jalan umum; x. jaringan gas; xi. pemadam kebakaran; xii. ruang terbuka serbaguna.
a. Pengadaan komponen bantuan PSU untuk rumah susun harus memenuhi standar pelayanan minimal .
b. Ketentuan mengenai kriteria teknis komponen bantuan PSU sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan teknis untuk bantuan PSU meliputi: � lahan untuk bantuan PSU dan ruang luncur lift telah tersedia; � badan atau lapis pondasi bawah untuk jalan dan sarana parkir
telah terbentuk; � sumber energi untuk jaringan listrik, dan gas serta penerangan
jalan umum telah tersedia; � saluran drainase berupa saluran terbuka atau tertutup dilengkapi
dengan bangunan pelengkap, harus dihubungkan dengan sistem drainase kota atau badan air lainnya; dan
� Persyaratan teknis bantuan PSU dilengkapi dengan perencanaan teknis yang terdiri dari gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya.
3.3 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN PSU
a. Penetapan pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan fisik PSU Rumah Tapak dilakukan dengan penunjukan langsung, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 38.
16 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
b. Pelaku Pembangunan melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional, dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan PSU.
d. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat dengan pimpinan perusahaan yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan.
e. Pelaksanaan pembangunan bantuan PSU dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
f. Bantuan PSU untuk rumah tapak dilaksanakan oleh pengembang melalui proses penunjukan langsung.
g. Bantuan PSU untuk rumah susun umum sewa dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi melalui proses pelelangan umum.
h. Bantuan PSU untuk rumah susun umum milik dapat dilaksanakan oleh pengembang melalui proses penunjukan langsung.
i. Dalam pelaksanaan pembangunan bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
j. Pelaksanaan pembangunan bantuan PSU sesuai dengan spesifikasi teknis komponen bantuan PSU dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kontrak
3.4 SUPERVISI BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PER MUKIMAN
Pelaksanaan supervisi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam upaya meningkatkan komitmen kegiatan. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk mengawal dan menjamin pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan permukiman agar tepat sasaran, mutu dan waktu.
17 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN I
2012
KOP PELAKU PEMBANGUNAN
Nomor : .................., ................ 20… Lampiran : Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ………………. Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20..
untuk Perumahan …………….. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20......, sebagai berikut:
Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:
- Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan (rencana tapak), dan DED PSU - Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU
kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Direktur Utama PT ……………………. …………………………
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.
18 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN II 2012
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Nomor : .................., ..............20.... Lampiran : Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA
20...., Kabupaten/Kota …………….. Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut:
- Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. - Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. - Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:
- Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan (rencana tapak), dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU
Perumahan dan Permukiman TA 20… dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU
kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Bupati/Walikota …………………….
………………………………. Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Arsiparis.
19 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN III 2012
KOP PEMERINTAH PROVINSI
Nomor : ..........., ............. 20.. Lampiran : Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Cq. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....,
Provinsi ....... Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi………….pada TA 20......., adalah sebagai berikut:
- Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:
- Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota ……………
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Gubernur Provinsi …………………….
………………………………. Tembusan Yth. : 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Walikota/Bupati ……… 4. Arsiparis
20 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN IV 2012
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN
PT. .......................................................
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat
pada Tahun Anggaran 20........., maka bersama ini, kami selaku Direktur
PT............................................................. yang bergerak di bidang pembangunan
perumahan ........................................................, dengan total luas lahan yang
dimiliki*) ................ (...........................................................) hektar, yang berlokasi
di
Desa/Kelurahan.......................................,Kecamatan.............................................
....., Kabupaten/Kota ......................................., Provinsi
.................................................., menyatakan akan merealisasikan pembangunan
bantuan PSU serta proses KPR dan/atau SP3K sesuai usulan sejumlah
.................. (..........................................................) unit rumah MBR, serta
menyatakan telah/akan memanfaatkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),
dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan atau Fasilitas
Kredit lainnya dengan harga jual sebesar-besarnya sesuai ketentuan Pemerintah
pada Tahun Anggaran 20..... serta bersedia untuk diaudit.
Apabila sampai dengan perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan
proses KPR dan/atau SP3K, maka kami bersedia dibayar sesuai dengan jumlah
unit yang telah KPR dan/atau proses SP3K dan jika sampai dengan 3 (tiga) bulan
setelah perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan proses KPR
dan/atau pembangunan rumah, maka kami bersedia membayar kembali sesuai
dengan jumlah unit yang belum KPR dan/atau belum selesai dibangun.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang
diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak
benar.
Jakarta, ......................................
Yang Membuat Pernyataan
Direktur PT.................................
.................................................
Hp. No. .....................................
Materai
Rp. 6000,-
21 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN V
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN
UNTUK MENANAM TANAMAN KERAS BUAH-BUAHAN
DI PERUMAHAN ……………………………..
PT.......................................
Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan
Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan
mendukung kebijakan pro-lingkungan, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT.
................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan
................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan .......................................,
Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota ..........................................,
Provinsi ..............................., menyatakan akan menanam tanaman buah-buahan tinggi +
1 meter pada masing-masing unit rumah yang akan/sedang dibangun dan mendapatkan
bantuan PSU di lingkungan perumahan ......................
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh
Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.
......................, ...................................
Yang Membuat Pernyataan PT ..........................................
Nama Pembuat Pernyataan
Direktur
Diketahui oleh,
Perwakilan Pemerintah Provinsi …..............................
Dinas/Badan …..............................
.......................................... NIP.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota…......................
Dinas/Badan …..............................
.......................................... NIP.
Materai
22 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN VI
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN MEMANFAATKAN KPR FLPP TAHUN 2012 DAN 2013
DARI BANK ...........................................
DI PERUMAHAN …………………………….. OLEH PT.......................................
Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan pelaksanaan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuditas Pembangunan Perumahan (FLPP) bersama ini, kami selaku Direktur PT. ................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan bahwa perumahan tersebut telah dan akan memanfaatkan bantuan KPR FLPP pada; Tahun 2012 sejumlah ........ unit, dan Tahun 2013 sejumlah ........ unit. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Nama Kota/kabupaten, ...............2013.
Diketahui oleh
BANK ...….............................. Nama .....................................
Kepala .......
Yang Membuat Pernyataan PT ..........................................
Nama Pembuat Pernyataan
Direktur
Materai
23 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN VII
BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 20.....
1. Nama Perumahan
2. Nama Pengembang
Kota/Kabupaten (coret salah satu)
Provinsi
* √ Checklist salah satu (KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN)
DIISI OLEH,
( siapa berdasarkan K-1 )
I. DATA UMUM
24 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
1. Alamat
Jalan
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Provinsi
2. Luas Kawasan (Hektar)
3. Kesediaan Pemda untuk sharing
Bersedia
Tidak Bersedia
4. Kesediaan Pemda untuk MoU Bersedia
Tidak Bersedia
5. Jumlah Rumah
5.1. Rencana Daya Tampung Rumah
5.2. Rumah Terbangun 5.3. Rumah Belum Terbangun
5.1.1. Rumah sederhana
unit 5.2.1. Rumah sederhana
unit 5.3.1. Rumah sederhana
unit
5.1.2. Rumah menengah
unit 5.2.2. Rumah menengah
unit 5.3.2. Rumah menengah
unit
5.1.3. Rumah mewah unit 5.2.3. Rumah mewah
unit 5.3.3. Rumah mewah
unit
Total Total Total
6. Jalan
6.1. Jalan kawasan 6.2. Jalan lingkungan
6.1.1. Rencana 6.2.1 Rencana
Panjang m Panjang m
Lebar m Lebar m
Jenis Perkerasan Jenis Perkerasan
6.1.2. Eksisting 6.2.2 Eksisting
Panjang m Panjang m
Lebar m Lebar m
Jenis Perkerasan Jenis Perkerasan
6.1.3. Kondisi jalan 6.2.3 Kondisi jalan
Baik m Baik m
Rusak ringan m Rusak ringan m
Rusak berat m Rusak berat m
6.1.4. Usulan 6.2.4 Usulan
Panjang m Panjang m
25 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Lebar m Lebar m
Jenis Perkerasan Jenis Perkerasan
Estimasi biaya jalan Rp. Estimasi biaya jalan Rp.
� Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi jalan
7. Drainase
7.1 Drainase kawasan 7.2 Drainase lingkungan
7.1.1 Rencana 7.2.1 Rencana
Panjang m Panjang m
Lebar m Lebar m
7.1.2 Eksisting 7.2.2 Eksisting
Panjang m Panjang m
Lebar m Lebar m
7.1.3 Kondisi drainase 7.2.3 Kondisi drainase
Baik m Baik m
Rusak ringan m Rusak ringan m
Rusak berat m Rusak berat m
7.1.4 Usulan 7.2.4 Usulan
Panjang m Panjang m
Lebar m Lebar m
Estimasi biaya drainase Rp. Estimasi biaya drainase Rp.
� Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi drainase
8. Jaringan Air Minum
8.1 Skala kawasan 8.2 Skala lingkungan
8.1.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana
8.2.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana
8.1.2 Kapasitas liter/detik 8.2.2 Kapasitas liter/detik
8.1.3 Usulan fasilitasi 8.2.3 Usulan fasilitasi
Panjang m Panjang m
Kapasitas liter/detik
Kapasitas liter/detik
Estimasi biaya Rp. Estimasi biaya Rp.
� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan air minum
9 Sanitasi Lingkungan
9.1 Eksisting
26 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
9.1.1 Terbangun dan telah terlayani % dari total rencana
� Sanitasi individu
� Sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal
� Baik
� Sedang
� Buruk
9.2 Usulan fasilitasi
9.2.1 Volume komunal unit
9.2.2 Estimasi biaya Rp.
� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi sanitasi lingkungan
10. Persampahan
10.1 Eksisting
10.1.1Terbangun dan telah melayani % dari total rencana
10.1.2Jumlah TPS unit
10.1.3Kapasitas
� Cukup
� Kurang
10.1.4Kondisi
� Baik
� Sedang
� Buruk
10.2 Usulan fasilitasi
10.2.1Jumlah TPS unit
10.2.2Estimasi biaya Rp.
� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi persampahan
11. Jaringan listrik
11.1 Skala Kawasan Skala Lingkungan
11.1.1Eksisting % dari total rencana
11.1.1 Eksisting
Daya KVA Daya KVA
Gardu unit Trafo unit
Kondisi Kondisi
� Berfungsi � Berfungsi
� Tidak berfungsi � Tidak
27 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
berfungsi Jumlah tiang buah Jumlah tiang buah
Panjang kabel m Panjang kabel m
11.1.2Usulan fasilitasi 11.1.2 Usulan fasilitasi
Jumlah tiang buah Jumlah tiang buah
Panjang kabel m Panjang kabel m
Estimasi biaya Rp. Estimasi biaya Rp.
� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan listrik
12 Penerangan jalan umum
12.1 Eksisting
Jumlah tiang buah
Jumlah lampu buah
12.2 Usulan fasilitasi
Jumlah tiang buah
Jumlah lampu buah
Estimasi biaya Rp.
� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum
13 Potensi Sumber Daya Eksisting
13.1 Akses menuju lokasi
� Sudah tersedia
� Sedang dikembangkan
� Belum tersedia
13.2 Ketersediaan sumber air bersih
13.2.1 Air perpipaan
Volume/debit air
� Mencukupi
� Tidak mencukupi
13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ)
Volume/debit air
� Mencukupi
� Tidak mencukupi
13.2.3 Air tanah
Volume/debit air
� Mencukupi
� Tidak mencukupi
28 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Kedalaman air tanah
m
13.2.4 Sumber air lainnya, sebutkan
Volume/debit air
� Mencukupi
� Tidak mencukupi
13.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN
� Ada. Kapasitas watt
� Tidak ada
II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
14 Perencanaan, Kebijakan dan Program
14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota
� Ada Perda Tahun :
� Dalam proses
� Sedang disusun
� Belum ada
14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP
� Ada Perda Tahun :
� Dalam proses
� Sedang disusun
� Belum ada
14.3 Renstrada bidang perumahan
� Ada SK Bupati/Walikota Tahun :
� Belum ada
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan
� Ada Jenis infrastruktur :
� Tidak ada
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH
14.5.1 Ada
� Bebas retribusi IMB
� Bebas BPHTB
29 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
� Lainnya. Sebutkan :
14.5.2 Tidak ada
14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera
� Pernah No. Surat :
� Belum pernah
14.7 Aspek legalitas lokasi
� Ada SK Bupati/Walikota Tahun :
� Tidak ada
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani
� Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)
� Setingkat Eselon III (Kepala Bidang)
� Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi)
� Tidak ada
14.9 Lembaga pengelola kawasan
� Sudah ada Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. :
Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :
� Belum ada
14.10 Alokasi APBD untuk pembangunan PSU
� Sudah ada. Rp.
� Sedang disusun
� Tidak ada
III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI
15 Kesiap an Perencanaan Kawasan
15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
� Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW)
� Tidak sesuai
15.2 Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat)
15.2.1 Milik perseorangan
Ha
15.2.2 Milik badan usaha
Ha
� Perum Perumnas
Ha
30 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
� Anggota REI Ha
� Anggota APERSI
Ha
� Dikuasai negara
Ha
� Lainnya,__________
Ha
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan Tahun berjalan
� Pemerintah pusat
unit
� Pemda unit
� Perum Perumnas
unit
� Anggota REI unit
� Anggota APERSI
unit
� Lainnya,__________
unit
15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan
� Ada
� Tidak ada
15.5 Dokumen RRTR kawasan/ site plan lingkungan perumahan
� Sudah ditetapkan
SK Bupati/ Walikota No. :
� Dalam proses penetapan
� Sedang disusun
� Belum ada
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan
� Ada Disahkan oleh : No. :
� Dalam proses pengesahan
� Sedang disusun
� Belum ada
16 Kesiapan Pelaksanaan Rencana
31 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya
� Ada unit
� Tidak ada
16.2 Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya
� Pemda unit
� Perum Perumnas
unit
� Anggota REI unit
� Anggota APERSI
unit
� Lainnya,__________
unit
32 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
HALAMAN MUKA Nama Perumahan : Isilah nama perumahan yang diusulkan Nama Pengembang : Isilah nama pengembang yang mengusulkan Kota/Kabupaten : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi
perumahan yang diusulkan Provinsi : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang
diusulkan (Kota/Kabupaten) : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi
pengisian kuesioner (Tanggal/Bulan/Tahun) : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian
kuesioner Tanda Tangan : Isilah nama lengkap direktur atau yang
mewakili dalam mengisi kuesioner I. DATA UMUM 1. Alamat Jalan : Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan
yang diusulkan Kelurahan/Desa : Isilah nama kelurahan/desa lokasi
perumahan yang diusulkan Kecamatan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan
yang diusulkan Kota/Kabupaten : Isilah nama kota/kabupaten lokasi
perumahan yang diusulkan Provinsi : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang
diusulkan 2. Luas Kawasan (hektar) : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang
diusulkan dalam satuan hektar (Ha) 3. Kesediaan Pemda untuk
sharing : Isilah kesedian pemerintah daerah setempat
untuk sharing dalam kegiatan
4. Kesediaan Pemda untuk MoU : Isilah kesediaan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan
5. Jumlah Rumah
5.1 Rencana Daya Tampung Rumah 5.1.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang
dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
5.1.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
33 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
5.1.3 Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
Total : Isilah jumlah unit keselurahan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan
5.2 Rumah Terbangun 5.2.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang
telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
5.2.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
5.2.3 Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
Total : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
5.3 Rumah Belum Terbangun 5.3.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang
akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
5.3.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
5.3.3 Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
Total : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
6. Jalan 6.1 Jalan K awasan 6.1.1 Rencana Rencana Panjang : Isilah rencana panjang jalan kawasan yang
akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Rencana Lebar : Isilah rencana lebar jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Rencana Jenis Perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
6.1.2 Eksisting
34 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Eksisting Panjang : Isilah panjang eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Eksisting Lebar : Isilah lebar eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Eksisting Jenis Perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
6.1.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik : Isilah kondisi jalan kawasan yang baik dalam
ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi Jalan Rusak Ringan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi Rusak Berat : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
6.1.4 Usulan Usulan Panjang : Isilah usulan panjang jalan kawasan di
perumahan dalam satuan meter Usulan Lebar : Isilah usulan lebar jalan kawasan di
perumahan dalam satuan meter Usulan Jenis Perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan kawasan
di perumahan dalam satuan meter Estimasi biaya lain : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan jalan kawasan di perumahan yang diusulkan
6.2 Jalan Lingkungan 6.2.1 Rencana Rencana Panjang : Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang
akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Rencana Lebar : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Rencana Jenis Perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
6.2.2 Eksisting Eksisting Panjang : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan
yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Eksisting Lebar : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Eksisting Jenis Perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi
35 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
perumahan yang diusulkan 6.2.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik : Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik
dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi Jalan Rusak Ringan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi Rusak Berat : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
6.2.4 Usulan Usulan Panjang : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di
perumahan dalam satuan meter Usulan Lebar : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di
perumahan dalam satuan meter Usulan Jenis Perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan
lingkungan di perumahan dalam satuan meter
Estimasi biaya jalan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan
Lampiran peta lokasi usulan jalan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
7. Drainase 7.1 Drainase Kawasan 7.1.1 Rencana Rencana panjang : Isilah rencana panjang drainase kawasan
yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Rencana lebar : Isilah rencana lebar drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
7.1.2 Eksisting Eksisting panjang : Isilah panjang eksisting drainase kawasan
yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Eksisting lebar : Isilah lebar eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
7.1.3 Kondisi Kondisi baik : Isilah kondisi drainase kawasan yang baik
dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi rusak ringan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi rusak berat : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
36 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
7.1.4 Usulan Usulan panjang : Isilah usulan panjang drainase kawasan di
perumahan dalam satuan meter Usulan lebar : Isilah usulan lebar drainase kawasan di
perumahan dalam satuan meter Estimasi biaya drainase : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan drainase kawasan di perumahan yang diusulkan
7.2 Drainase lingkungan 7.2.1 Rencana Rencana panjang : Isilah rencana panjang drainase lingkungan
yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Rencana lebar : Isilah rencana lebar drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
7.2.2 Eksisting Eksisting panjang : Isilah panjang eksisting drainase lingkungan
yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
Eksisting lebar : Isilah lebar eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter
7.2.3 Kondisi Kondisi baik : Isilah kondisi drainase lingkungan yang baik
dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi rusak ringan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
Kondisi rusak berat : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan
7.2.4 Usulan Usulan panjang : Isilah usulan panjang drainase lingkungan di
perumahan dalam satuan meter Usulan lebar : Isilah usulan lebar drainase lingkungan di
perumahan dalam satuan meter Estimasi biaya drainase : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan drainase lingkungan di perumahan yang diusulkan
Lampiran peta lokasi usulan drainase
: Lampirkan peta trase drainase yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
8. Jaringan Air Minum 8.1 Skala Kawasan 8.1.1 Terbangun dan telah
melayani : Isilah persentase pelayanan air minum yang
telah terbangun dari total rencana
37 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
pembangunan jaringan air minum untuk skala kawasan
8.1.2 Kapasitas : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik
8.1.3 Usulan fasilitasi Panjang : Isilah panjang jaringan air minum yang
diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan meter
Kapasitas : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik
Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan
8.2 Skala Lingkungan 8.2.1 Terbangun dan telah
melayani : Isilah persentase pelayanan air minum yang
telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala lingkungan
8.2.2 Kapasitas : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik
8.2.3 Usulan fasilitasi
Panjang : Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan meter
Kapasitas : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik
Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan
Lampiran peta lokasi usulan jaringan air minum
: Lampirkan peta trase jaringan air minum yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
9. Sanitasi Lingkungan 9.1 Eksisting 9.1.1 Terbangun dan telah
terlayani : Isilah persentase pelayanan sanitasi
lingkungan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan sanitasi
Sanitasi individu : Isilah dengan mencentang sanitasi individu jika di lokasi terdapat sanitasi individu
Sanitasi komunal : Isilah dengan mencentang sanitasi komunal jika di lokasi terdapat sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi
sanitasi komunal tergolong baik
38 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Sedang : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong sedang
Buruk : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong buruk
9.2 Usulan fasilitasi 9.2.1 Volume komunal : Isilah jumlah unit sanitasi komunal yang
diusulkan 9.2.2 Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan sanitasi komunal Lampiran peta lokasi sanitasi lingkungan
: Lampirkan peta lokasi sanitasi yang diusulkan
10. Persampahan 10.1 Eksisting 10.1.1 Terbangun dan telah
melayani : Isilah persentase pelayanan persampahan
yang telah terbangun dari total rencana pembangunan persampahan
10.1.2 Jumlah TPS : Isilah jumlah unit TPS eksisting 10.1.3 Kapasitas Cukup : Isilah dengan mencentang kolom jika
kapasitas persampahan tergolong cukup Kurang : Isilah dengan mencentang kolom jika
kapasitas persampahan tergolong kurang 10.1.4 Kondisi Baik : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi
persampahan tergolong baik Sedang : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi
persampahan tergolong sedang Buruk : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi
persampahan tergolong buruk
10.2 Usulan Fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS : Isilah jumlah unit TPS yang diusulkan 10.2.2 Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan fasilitasi persampahan Lampiran peta lokasi persampahan
: Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan pembangunan persampahan
11. Jaringan listrik 11.1 Skala kawasan 11.1.1 Eksisting : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik
yang telah terbangun dalam skala kawasan dari total rencana pembangunan jaringan listrik
Daya : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala kawasan dalam satuan KVA
Gardu : Isilah jumlah unit gardu listrik yan g telah terbangun pada skala kawasan
39 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Kondisi Berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
jaringan listrik skala kawasan berfungsi Tidak berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
jaringan listrik skala kawasan tidak berfungsi 11.1.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun
dalam skala kawasan Panjang kabel : Isilah panjang kabel listrik dalam skala
kawasan Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan jaringan listrik skala kawasan
11.2 Skala lingkungan 11.2.1 Eksisting : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik
yang telah terbangun dalam skala lingkungan dari total rencana pembangunan jaringan listrik
Daya : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala lingkungan dalam satuan KVA
Trafo : Isilah jumlah unit trafo listrik yan g telah
terbangun pada skala lingkungan Kondisi Berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
jaringan listrik skala lingkungan berfungsi Tidak berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
jaringan listrik skala lingkungan tidak berfungsi
11.2.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun
dalam skala lingkungan Panjang kabel : Isilah panjang kabel listrik dalam skala
lingkungan Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan jaringan listrik skala lingkungan
Lampiran peta jaringan listrik : Lampirkan peta lokasi listrik eksisting dan usulan pembangunan jaringan listrik
12. Penerangan Jalan Umum 12.1 Eksisting Jumlah tiang : Isilah jumlah unit tiang penerangan jalan
umum eksisting Jumlah lampu : Isilah jumlah unit lampu penerangan jalan
umum eksisting
12.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang : Isilah jumlah tiang penerangan jalan umum
yang diusulkan
40 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
Jumlah lampu : Isilah jumlah lampu penerangan jalan umum yang diusulkan
Estimasi biaya : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan penerangan jalan umum
Lampiran peta penerangan jalan umum
: Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum
13. Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah
tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan
Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan
Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan
13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika
volume/debit air perpipaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
Volume/debit air tidak mencukupi
: Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit air perpipaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika
volume/debit air permukaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
Volume/debit air tidak mencukupi
: Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit air permukaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
13.2.3 Air tanah Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika
volume/debit air tanah mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
Volume/debit air tidak mencukupi
: Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit air tanah tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
Kedalaman air tanah : Isilah kedalaman air tanah eksisting dalam satuan meter
13.2.4 Sumber air lainnya : Isilah sumber air lain pada lokasi perumahan yang diusulkan
Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit sumber air lain mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
Volume/debit air tidak mencukupi
: Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit sumber air lain tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan
41 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
13.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
tersedia daya listrik dari PLN dan besaran daya listrik dalam satuan watt
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak tersedia daya listrik dari PLN
II PENILAIAN KESIAPAN PEMERINT AH KABUPATEN/KOTA 14. Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota
Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas
Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses
Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun
Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota
14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas
Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses
Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun
Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP
14.3 Renstrada bidang perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas
Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan
14.4 Progra m pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
terdapat program pembangunan infrastruktur
42 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH Ada. Bebas retribusi IMB : Isilah dengan mencentang kolom jika
terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan retrbusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
Ada. Bebas BPHTB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
Ada. Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH lainnya
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH
14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah
mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kemenpera
Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah 14.7 Aspek legalitas lokasi
Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan
Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan
14.8 Kelemb agaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan
kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas
Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang
Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang
43 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
menangani program usulan
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada untuk tanah pemda
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait
Sudah ada untuk tanah swasta
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik swasta dan nomor dokumen legalitas terkait
Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan
14.10Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarannya dalam rupiah
Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU
III PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DIT ANGANI 15 Kesiapan Perencanaan Kawasan 15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota
Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang
15.2 Status kepemilikan tanah
15.2.1 Milik perseorangan : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat
15.2.2 Milik badan usaha Milik badan usaha perumnas
: Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perum Perumnas dan dilampirkan copy sertfiikat
Milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI
Milik badan usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha APERSI
Milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik negara
Milik lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain
44 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
15.3 Pihak pelaksana pembangunan peruma han tahun berjalan
Pemerintah pusat : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah pusat
Pemerintah daerah : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah daerah
Perum perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah Perum Perumnas
Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota REI
Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota APERSI
Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan merupakan pihak lainnya
15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan
15.5 Dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perum ahan Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah
ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
Dalam poses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan dalam proses penetapan
Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan sedang disusun
Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan
Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen DED PSU lokasi
45 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
perumahan yang diusulkan Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika
dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan
Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan
Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan
16. Kesiapan pelaksanaan rencana 16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tah un berikutnya
Ada : Isilah dengan mencetang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan
Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan
16.2 Pihak yang melaksanaan pembangunan perumahan t ahun berikutnya
Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah
Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah Perum Perumnas
Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota REI
Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota APERSI
Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah badan usaha/lembaga lainnya
46 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
LAMPIRAN VIII
1 PROVINSI :
2 KABUPATEN / KOTA :
3 NAMA PERUMAHAN :
3 NAMA PERUSAHAAN/PENGEMBANG :
4 NAMA DIREKTUR (SESUAI AKTE PERUSAHAAN) :
5 ALAMAT PERUSAHAAN :
6 NO. TELEPON KANTOR/FAX :
7 NO. HANDPHONE :
8 ALAMAT EMAIL :
9 NAMA YANG HADIR (fotocopy identitas diri) :
# ALAMAT YANG HADIR :
# JABATAN DALAM PERUSAHAAN :
# SURAT KUASA (apabila mewakili) :
# KELENGKAPAN DATA
I. PERSYARATAN USULAN BANTUAN PSU
1. Surat Usulan Pemkab/ Pemkot : Copy ADA TIDAK ADA
2. Surat Usulan Pemprov : Copy ADA TIDAK ADA
: ADA TIDAK ADA
: Copy ADA TIDAK ADA
II. DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA
1. Akte Perusahaan : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
4.Laporan Pajak 3 Bulan (Juni,Juli,Agustus) atau Keterangan Fiskal 2012
: Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
: Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
: Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
9. : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
10 Daftar Pengalaman Perusahaan : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
Surat Pernyataan Pengembang Perumahan Copy
4.
CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PSU
Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan per Provinsi
3.
KETERANGAN
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili
6.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha
7.
Dukungan Bank (Pernyataan Pengembang tentang jumlah unit KPR)
47 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013
III. DOKUMEN LEGALITAS PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
: Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
2. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB) : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
: Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
4. Surat Izin Lokasi : Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
: Asli ADA TIDAK ADA
: Copy ADA TIDAK ADA
IV.
: Asli ADA TIDAK ADA
Desa : .......................................Kelurahan : .......................................Kecamatan : .......................................Koordinat Lokasi : .....................................Luas Lokasi Proyek : .............................. HaDaya Tampung : .............................. UnitUsulan jumlah unit tipe 36 : .............................. UnitHarga rumah tipe 36 : Rp...................................
: Copy dilegalisir ADA TIDAK ADA
3. Peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU 2013
: Copy ADA TIDAK ADA
: Asli ADA TIDAK ADA
: Asli ADA TIDAK ADA
6. Usulan Biaya : Rp................................... (terbilang ..........................................................................................7. Biaya yang disepakati : Rp................................... (terbilang ..........................................................................................
Catatan:
Siap tetapi tidak lengkap, akan dilengkapi tanggal ...
........., ....................... 2013
PENGEMBANG/ DEVELOPERDirektur PT. ..........................
(...........................................)No.Hp:
DOKUMEN TEKNIS PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Bukti Pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3.
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) induk atas nama badan hukum
1.
2.
Data Lokasi 1.
Daftar Surat Pesanan calon konsumen sebanyak minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah PSU yang diusulkan
5.
4.
Rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh pemkab/pemkot
Jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan dari Agustus s.d 30 November 2013
6. Surat Keterangan dari Bank berupa Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
5. Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Bantuan PSU Tahun 2013