Budaya Hukum

13
BUDAYA HUKUM I. HUKUM - SEBAGAI SISTEM A. Struktur B. Substsnsi C. Kultur / Budaya II. KULTU MEU!AKA" BAGIA" DAI KEBUDAYAA" T#talitas $ikiran% k&'a'$uan dan #b(&k yan) di'iliki b&rsa'a #l&* suatu k#'uniti atau 'asyarakat. Dala' k#nt&ks lain% t&rkadan) b&r)una untuk '&'b&dakan +k&budayaan tin))i, dari $ara &lit atau +k&budayaan $#$ul&r, dari 'ay#ritas.

description

budaya hukum

Transcript of Budaya Hukum

  • BUDAYA HUKUMHUKUM - SEBAGAI SISTEM

    A. Struktur B. Substsnsi C. Kultur / Budaya

    KULTUR MERUPAKAN BAGIAN DARI KEBUDAYAAN

    Totalitas pikiran, kemampuan dan objek yang dimiliki bersama oleh suatu komuniti atau masyarakat. Dalam konteks lain, terkadang berguna untuk membedakan kebudayaan tinggi dari para elit atau kebudayaan populer dari mayoritas.

    (Sumber: Achmad FD, 2005, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma)

  • III. BUDAYA HUKUM

    Bagian dari KEBUDAYAAN

    Value, social attitudes, customs, opinions, ways of doing and thinking ..

    (Sumber: L.M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective)

  • BUDAYA HUKUMIDE/ NILAISIKAPKEYAKINANHARAPANPERSEPSI

    Merupakan bensin yang dapat menggerakkan manusia untuk taat / tidak taat terhadap norma hukumPenggunaan, Penyalahgunaan Proses Hukum serta Sistem Hukum

  • Budaya Hukum Penegak Hukum berbeda dengan Budaya Hukum Masyarakat karena fungsi hukumsaat ini bukan sekedar mengukuhkan nilai-nilai yang ada melainkan untuk membangun nilai-nilai baru

  • IV. KEARIFAN LOKAL / LOCAL WISDOMLocal wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture.Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation.Adequate and appropriate local wisdom provides income, reduces cost/expense, increases efficiency of production, and improves quality of live.

  • Therefore, local wisdom is meaningful and useful for better understanding of local peoples perceptions of constraints and potential solutions of biophysical circumstances. It facilitates cooperation between researchers, extension agents, development workers, practitioners and others for mutual benefits. (Sumber: Local wisdom/indigenous knowledge systems, Assoc.Prof. Chatcharee Naritoom Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140, THAILAND e-mail:[email protected]

  • Hukum yang Logis Formal Rational dan bersifat seragam berhadapan dengan Basis Sosial Hukum yang memiliki seperangkat nilai, kelembagaan, proses, norma hukum yang berbeda

  • Tujuan Hukum yang telah melembaga secara Legalistik Formal semakin jauh jaraknya dari masalahmasalah sosial yang diatur

  • Penegakan Hukumsebagai Suatu Proses Pergeseran Tujuan

    Pergantian Tujuan

  • Penegakan Hukum(Suatu Proses Manajemen)PUU(Tujuan, Nilai-Nilai, Ide-Ide)BirokrasiPenegak HukumStruktur Masyarakat(Keragaman)

  • PENEGAKAN HUKUMBASIS SOSIALMANUSIA SOSIAL BUDAYA EKONOMI POLITIKdllMANAJEMEN- ORANG/PERSONEL/TINGKAH LAKU FASILITAS FISIK TUJUAN ORGANISASI KULTUR KEUANGAN PERATURAN-PERATURAN INFORMASIPROSES

  • Penegak Hukum: Polisi Jaksa Hakim AdvokatBudaya HukumFaktor Personal/Non HukumSDM, InformasiTujuan OrganisasiBudaya OrganisasiPeraturanDanaMASYARAKATFaktor Non Hukum (Sosial, Ekonomi, Politik)Norma Hukum(Tidak Tertulis)Kelembagaan InformalBudaya HukumStruktur Masyarakat

  • PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN HUKUM

    Pengorganisasian Masyarakat: Tiga Tipe Dasar Kekuasaan yang SahPerkembangan Penyelenggaraan HukumKekuasaan Kharismatis

    Kekuasaan Tradisional

    Kekuasaan Sekuler

    Kekuasaan RasionalPengadaan hukum melalui pewahyuan oleh law prophetsPengadaan hukum secara empiris, oleh Kautelajuristen.Pengadaan hukum melalui pem-bebanan dari atas, yaitu oleh kekuatan sekular atau teknokratis.Pengadaan hukum melalui pengga-rapan hukum secara sistematis, dijalankan secara profesional.

    ***