Budaya Akuntabilitas Sebagai Soft Control Untuk Memperkuat SPI
-
Upload
tri-widodo-w-utomo -
Category
Business
-
view
1.787 -
download
8
Transcript of Budaya Akuntabilitas Sebagai Soft Control Untuk Memperkuat SPI
Oleh:
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan PelayananLembaga Administrasi Negara RI
Disampaikan dalam Sosialisasi “Peran SPI dalam Rangka Mewujudkan WTP”Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Jakarta, 12-14 Oktober 2010
Latar Belakang
2
Kinerja Indonesia yg masih lemah dalam indikator Global Governance: effectiveness, CPI, competitiveness, dll …
Banyaknya sistem pengawasan: Waskat, Wasnal, Wasleg, Wasmas, dll …
Banyaknya lembaga pengawasan: Inspektorat, BPKP, BPK, DPR/D, Aparat Hukum, Atasan Langsung, dll …
Masih merebaknya penyimpangan, inefisiensi, ketidakdisiplinan, korupsi, dll … Tata kelola tetap lemah!!
Apa yg salah? instrumen, institusi, mekanisme, pendekatan, komitmen, niat, budaya, dll …
SPI sbg strategi budaya? Budaya Akuntabilitas sbgPondasi SPI!!
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Indonesia memperolehskor -0,43 pada tahun2004 dan meningkatmenjadi -0,29 pada
tahun 2008
Perkembangan skormemperlihatkan adanya
kemajuan kapasitaskelembagaan birokrasipemerintah meskipun
belum signifikan.
3
Paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik.
4
Meskipun penilaian government effectiveness mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun, masihterlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Artinya efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand.
Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sepertikualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah
Perception Corruption Index (PCI – IPK)
Meskipun IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih rendah (2,8 dari 10), masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya
6
Indeks daya saing global memperlihatkan posisi Indonesia di bawah Malaysia & Thailand. Indonesia menduduki peringkat 54 (tahun 2006-2007 & 2007-2008) dan
peringkat 55 dengan skor 4,3 pada tahun 2008-2009
Budaya Akuntabilitas
Apa itu Akuntabilitas?
Apakah kita memiliki BudayaAkuntabilitas?
Mampukah Budaya Akuntabilitasmenekan korupsi (Hendarman: perilaku tidak
mematuhi prinsip; Syed Husen Alatas = penyalahgunaanamanah / abuse of trust)?
7
7
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Akuntabilitas - 1
Akuntabilitas: kewajiban untuk menjawab / menjelaskan secara obyektif dari aparaturpemerintahan sebagai pihak yg menerima amanah(mandat) kepada pemberi amanah (publik) ataspelaksanaan amanah yg diterimanya.
Hubungan Mandan – Mandatarismandatarisharus berbuat untuk, atas nama, atau sesuaipetunjuk yg ditetapkan oleh mandan; mandatarisharus menunjukkan loyalitas penuh & tidak bolehmelampaui wewenang yg dimiliki.
8
8
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Akuntabilitas - 2
Sebuah tugas/kewajiban/kegiatan akuntabel, jika :
Rechtmatig, artinya benar dilihat dari asas-asas umumpemerintahan yg baik atau nilai-nilai etika (ABBB).
Wetmatig, artinya benar secara aturan baik yg mengatursecara umum (AWB) maupun secara khusus (bijzondere wet).
Doelmatig, artinya benar dilihat dari perbuatan nyata ygdilakukan. Dengan kata lain, perbuatan nyata yg dilakukanpejabat/badan pemerintah (feitelijke rechtshandelingen) tsbmenawarkan solusi / keuntungan maksimal sertamengandung potensi kerugian minimal bagi masyarakat(voordeligere oplossing; weg van de minste pijn).
10
10
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Akuntabilitas - 3
Pendekatan & Sifat Akuntabilitas:
Pendekatan subyek akuntabilitas: pertanggung jawabanjabatan dan pertanggung jawaban individu / pribadi;
Pendekatan obyek / lingkup akuntabilitas: pertanggungjawaban formil dan pertanggung jawaban materiil;
Pendekatan waktu (tempus) dan tempat (locus): pertanggungjawaban dalam masa jabatan dan pertanggung jawaban pascajabatan.
11
11
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Siapa yg harus Akuntabel?
Seluruh Penyelenggara Negara (Presiden, MPR/DPR/DPD/DPRD, MA/MK, BPK, Gub/Bup/Wali, BUMN/D, Parpol, TNI/Polri, dll).
Presiden:
◦ UUD 1945 Pasal 4 ayat (1): Presiden adalah Pemegang Kekuasaan Pemerintahan menurut UUD.
◦ UU 17/2003 Pasal 6 (1) dan Pasal 7 (1): Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.
◦ UU 1/2004 Pasal 58 ayat (1): Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan.
12
12
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Budaya Akuntabilitas?
World Bank: “In French, Korean, Spanish, Thai (inc. Indonesia) there is no one-word translation for accountability”.
Maknanya, negara-negara tersebut tidak memiliki budayaakuntabilitas. Yang ada hanya budaya pelaporan? Sindromnegara jajahan?
Anwar Nasution (Jurnal Nasional, 20 Nov 2007): ketikaotonomi diberikan, anggaran disediakan begitu besar, kekuasaan besar diberikan, belum dibarengi dengan budayaakuntabilitas. Mereka masih menganggap pertanggungjawaban sebagai kewajiban yang terpaksa harus dilakukan, bukan satu hal yang menjadi kultur.
13
13
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Akuntabilitas & SPIP
Pasal 58 (1) UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara: Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.
Pasal 2 PP No. 60/2008 ttg SPIP: Untuk mencapaipengelolaan keuangan negara yang efefektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga dankepala daerah wajib melakukan pengendalian ataspenyelenggaraan pemerintahan.
14
14
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern
penekanan pada aspek Soft Control (manusia & lingkungan), seperti membangun komitmen, integritas, perilaku dan etika, nilai2 luhur dankomunikasi yg baik.
15
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Unsur SPIP
16
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur
4 Tanggungjawab Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawaidalam organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
Perbandingan Waskat - SPIP
UNSUR WASKAT UNSUR SPIP
1) Pengorganisasian; 2) Personil; 3) Kebijakan; 4) Perencanaan; 5) Prosedur; 6) Pencatatan; 7) Pelaporan; 8) Reviu Intern.
1) Lingk. pengendalian; 2) Penilaianrisiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi & komunikasi; 5) Pemantauanpengendalian intern.
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
17
SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
Analisis Risiko
18
Lingkungan
Pengendalian
Kebijakan pembinaan SDM
Delegasi wewenang / tanggungjwb
Struktur organisasi sesuai kebutuhan
Kepemimpinan yg kondusif
Komitmen terhadap kompetensi
Penegakan integritas dan etika
Peran APIP yang efektif
Hubungan kerja yg baik18
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
1. IC sangat terkait dengan kualitas darimanajemen yang baik.
2. IC bergantung kepada manusia dan akanberhasil /gagal tergantung pada perhatian ygdiberikan orang-orang dalam organisasiterhadap IC itu sendiri.
3. IC efektif bila seluruh orang-orang danlingkungan sekitarnya bekerja bersama-sama.
4. IC membantu organisasi mencapai tujuan danmisinya.
19
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Makna Kultural PengendalianInternal (IC)
20
Menumbuhkan BudayaAkuntabilitas
Integritas organisasi: susun SOP, kode etik, aturandisiplin, standar kompetensi, pola karir & CBT, manajemen kinerja & tunjangan kinerja, dll.
Tumbuhkan budaya anti korupsi yg membentukperilaku anti korupsi: kantin kejujuran, keteladananpemimpin, budaya malu, pelumrahan (atarimae), dll.
Strategi Dasar: Penyuluhan & pendidikan hukum, Pendidikan budi pekerti sejak dini, Penanamanmoral/etika, Kegiatan keagamaan, Peningkatan rasa kebangsaan, dll.
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI
Refleksi: Kisah Pygmalion, Galatea & Aphrodite
21
Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN-RI