Bridge Edisi 11 Low 2 - bpjsketenagakerjaan.go.id · (SPO) Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank...
Transcript of Bridge Edisi 11 Low 2 - bpjsketenagakerjaan.go.id · (SPO) Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank...
@BPJSTKinfo
BPJS Ketenagakerjaan
Call Center: 1500910
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
VO
LU
ME
11 l
TA
HU
N 2
016
KARIRPASCA
PENSIUN
OPERATIONALEXCELLENT
HOUSING BENEFITSEDIAKAN RUMAHPEKERJA
IMPLEMENTASI K3DI SEKTOR KONSTRUKSI
3www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Elvyn G Masassya
Direktur Utama
U
HALO
ntuk itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah
strategi. Strategi pertama adalah merealisasikan
total benefit untuk setiap peserta. Kedua,
memberikan layanan terbaik melalui friendly
service. Ketiga, mewujudkan BPJS
Ketenagakerjaan sebagai strongbrand di kalangan tenaga
kerja.
Dalam mewujudkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah
melakukan evaluasi kinerja per bulan Juli 2015 dan
mempersiapkan seluruh personel di seluruh unit kerja BPJS
Ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai daerah di
Indonesia untuk mendukung operasional excellent BPJS
Ketenagakerjaan tahun 2016, serta memastikan implementasi
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah berjalan sesuai
dengan yang telah ditentukan.
Rencana kerja tahun 2016 dengan tema Delivering
Operational Excellence, memiliki tantangan tersendiri bagi
BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam mewujudkan tema
tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak, baik
pemerintah, insan BPJS Ketenagakerjaan serta
lembaga-lembaga terkait.
Pencapaian yang telah didapat pun akan terus ditingkatkan
melalui kerja keras dan fokus pada target tahun 2016. Selain
telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2015, BPJS
Ketenagakerjaan juga melakukan pembahasan rencana kerja
tahun 2016.
Dan pencapaian kinerja di tahun 2015 lalu, menunjukkan
komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk berupaya keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
menjadi ‘Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja di
Indonesia’.
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenegakerjaan
berkeinginan untuk
menjadi badan yang
berkelas dunia yang
terpercaya, bersahabat,
dan unggul dalam
operasional dan
pelayanan.
Tahun 2016, ImplementasiOperasional Excellent
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id4
Investment
Figur
21 24
28
DAFTAR ISI BRIDGE
Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Utoh Banja l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Faizal Rachman, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Ahmad Ikhsan, Tri Harningsih l Reporters: Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Designer: Purwanto
Eddyl Photographer: Afrianto
Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.
Cover : Operation
Excellent
HALO
1-Stop
Manfaat
@BPJSTKInfo
Main Report17
32
8
5
Seberang
3Rencana kerja tahun 2016 dengan tema Delivering Operational Excellence, memiliki tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam mewujudkan tema tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, insan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga-lembaga terkait.
BUDAYA LAYANAN PRIMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
Karier Pasca Pensiun
OPERASIONAL EXCELLENT
MENJADI KOMITMEN
BPJS KETENAGAKERJAAN
Program Total Benefit “Meringankan PekerjaMenggaet Kepesertaan”
Central Provident Fund – Pengelola Jaminan Sosial di Negeri Singa Air Menerapkan Kinerja Unggul
BPJS KETENAGAKERJAANMELUNCURKAN PROGRAMTOTAL BENEFIT BAGI PESERTA
YasaruddinKepala DivisiPelayanan dan pengadaan
MemberikanPelayanan Maksimal,Adalah Tujuan Kami
5www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
@bpjstkinfo
embangun budaya layanan prima menjadi
komitmen BPJS Ketenagakerjaan, dengan selalu
memberikan solusi yang cepat dan tuntas
terhadap keluhan peserta. Salah satunya, yang
dilakukan instansi jaminan sosial itu, memberikan akses
layanan yang mudah, cepat, serta bersahabat dalam
pengelolaannya.
Dukungan layanan prima tersebut, kata Kepala Divisi
Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto,
membuat pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
di atas 100% - melampaui target, per Oktober 2015 lalu,
dibandingkan jangka waktu yang sama pada tahun
sebelumnya.
Lonjakan pertumbuhan kepesertaan ini, ungkap dia
lagi, merupakan wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan
dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya
dalam memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja
Indonesia. Hal ini dikemukakannya dalam acara Focus
Group discussion membedah sistem IT BPJS
Ketenagakerjaan, di Jakarta, Kamis (04 Febuari 2016) lalu
BPJS Ketenagakerjaan, kata Romie meyakinkan,
merupakan lembaga yang pengelolaannya sangat
transparan karena diawasi banyak instansi, seperti OJK,
BPK, Kantor Akuntan Publik (KAP) serta auditor internal
sehingga setiap transaksi keuangan telah melalui proses
audit yang ketat.
Pengembangan IT tersebut, jelasnya lagi, wujud dari
langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan
transparansi kepada para peserta. Hal ini didukung oleh, visi
pembangunan IT di BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi
tulang punggung institusi dalam mewujudkan operational
excellence dalam layanan.
Dengan system IT yang kuat dapat menjangkau
pelayanannya ke seluruh nusantara, lanjut Romie, sehingga
BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan porsi anggaran
belanja untuk IT 20% pada tahun 2016 ini menjadi Rp 120
miliar, dari tahun sebelumnya Rp 100 miliar.
Romie mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah
mengembangkan fitur manfaat yang diharapkan bisa selesai
tahun ini. Misalnya saja, peserta bisa melihat status dari
klaimnya dan simulasi pensiun. Apalagi sekarang 10%-30%
dana bisa dipinjam untuk pembayaran rumah. Karena itu,
banyak peserta yang acapkali mencari tahu informasi
tersebut.
M
Institusi penyelenggara sistem jaminan sosial nasional terus meningkatkan kualitas
layanan IT untuk memenuhi kebutuhan informasi kepesertaan serta manfaatnya.
Kebijakan ini membuahkan hasil terjadi lonjakan kepesertaan tanpa penambahan SDM.
BUDAYA LAYANAN PRIMABPJS KETENAGAKERJAAN
BPJS TK dalam pengembangan IT, ungkapnya lagi,
akan menggunakan seluruh kanal. Antara lain, melalui
smartphone berbasis Android, Ios, dan Blackberry. Karena
dalam pengembangan mobile application seiring
berkembangnya zaman mutlak diperlukan. Dengan aplikasi
ini, peserta bisa mengecek apakah pembayaran dari
pemberi kerja tepat waktu dan tepat jumlah. Peserta juga
bisa memantau hasil pengembangan dananya. Jadi, unsur
transparansi bisa diketahui semua pihak, terutama peserta.
Romie, menjelaskan sistem IT BPJS Ketenagakerjaan,
berorientasi pada kebutuhan peserta dan kemampuan
untuk menyesuaikan kapasitas organisasi sesuai dengan
amanah UU dan PP turunannya dalam menghadapi
dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal.
Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan
model bisnis baru yang lebih fleksibel dan dinamis untuk
mendukung visi institusi dan implementasi keunggulan
operasional dan pelayanan kepada seluruh pekerja yang
berorientasi pada kebutuhan peserta.
Berbagai fitur system IT yang dimiliki BPJS
Ketenagakerjaan sangat mendukung akselerasi
kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk lebih
ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan pihak ketiga,
seperti Pemerintah Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail
dan berbagai industri strategis lainnya.
Implementasi system IT ini juga lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan
dimanapun dan kapanpun. Sistem informasi yang digunakan
BPJS Ketenagakerjaan lebih efisien dari segi pembiayaan
infrastruktur (database serta jaringan komunikasi) dan
Sumber Daya Manusia yang dapat menghemat anggaran
Badan.
Untuk kanal pedaftaran serta pembayaran iuran, yang
telah bersinergi dengan seluruh Kantor Pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan, antara lain 10 ribu Service Point Office
(SPO) Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama,
24 ribu Payment Point Online Banking (PPOB), Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Daerah, Rumah
Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi web, smart kiosk dan
aplikasi mobile serta SMS.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat menjadi
pondasi yang baik dalam mendukung strategi operasional
kedepannya untuk meningkatkan akselerasi perluasan
cakupan kepesertaan. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id6
Peraturan
SK Menteri PAN No 81 Tahun 1993
P
erihal pelayanan prima terkait pelayanan
publik, yang aplikasikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku – diatur
dalam Keputusan Menteri PAN No 81/Tahun 1993.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka
dibutuhkan suatu bentuk pelayanan prima.
Pelayan prima terkait pelayan publik yang
dimaksud SK Menpan tersebut adalah segala bentuk
pelayanan yang diberikan pemerintah pusat/daerah,
seluruh badan termasuk BUMN dan BUMD dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan
terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan
yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan
waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima
(excellent service) adalah suatu pelayanan yang
terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan.
Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan
suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas.
Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah
suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan
kepuasan pelanggan/masyarakat.
Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang
saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua
elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh
tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau
salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan
pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun
perusahaan bisnis.
Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh
suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang
diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara
yang tergolong miskin pada umumnya kualitas
pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal.
Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan
telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di
negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap
rakyatnya di atas standar minimal.
Peningkatan kualitas untuk meningkatkan
pelayanan yang ada ditekankan pada aspek berikut :
1. Struktural. Perbaikan struktural organisasi atau
perusahaan harus dilakukan dari tingkat top
manajemen hingga lower manajemen.
2. Operasional. Suatu perusahaan penjualan akan
dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan
apabila peningkatan operasional dilaksanakan
artinya secara langsung kualitas pelayanan juga
dilaksanakan.
3. Visi. Suatu organisasi atau perusahaan harus
mengetahui arah organisasi dengan cara
mengidentifikasi tentang apa yang harus
dilakukan dan siapa yang akan melaksanakan.
4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang
ditentukan perusahaan dalam meningkatkan
pelayanan sehingga visi dapat terwujud, Strategi
pelayanan tersebut harus memperhatikan:
perilaku pelanggan, harapan pelanggan, image
pelanggan, loyalitas pelanggan, dan
alternatif-alternatif pelanggan.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:
1. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan
waktu tunggu dan proses.
2. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau
ketepatan pelayanan.
3. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan
dan keramahan pelaku bisnis.
4. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung
jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
5. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit
banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas
pendukung lainnya.
6. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi,
ruangan tempat pelayanan, tempat parkir,
ketersediaan informasi, dan petunjuk/
panduan lainnya.
7. Kualitas pelayanan berhubungan dengan
kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu,
fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan
lain-lain.
Pada dasarnya pelayanan prima mengandung
tiga aspek, yakni (1) kemampuan yang profesional, (2)
kemampuan yang teguh, (3) sikap yang ikhlas, tulus,
senang membantu, menyelesaikan kepentingan,
keluhan, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan
memberikan pelayanan yang terbaik.
Terkait pelayanan prima, yang harus diaplikasikan
dalam kinerja BPJS Ketenagakerjaan – yang kini telah
bertransformasi dari BUMN menjadi institusi/badan
yang berada langsung di bawah Presiden. Untuk
mengadopsi pelayanan prima tersebut, ada tatacara
penyusunan standar pelayanan yang mengacu
Permen PAN-RB No 15 tahun 2014.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar
pelayanan prima sebagai tolok ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan
masing-masing.
Jadi digulirkannya Permen PAN-RB No 25 Tahun
2014, sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara
dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan
standar pelayanan. Sehingga dapat memberikan
kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercayaan masyarakat. n
Semenjak BPJS
Ketenagakerjaan
bertransformasi dari PT
Jamsotek (Persero), awal
tahun 2014 lalu, maka
status institusi jaminan
sosial itu tidak lagi Badan
Usaha Milik Negara
(BUMN) tetapi menjadi
Badan Layanan Publik
yang semua kinerjanya
sesuai peraturan dan
kebijakan yang telah
diatur oleh Kementerian
PAN – BR.
PELAYANAN PRIMADALAM KONTEKSPELAYANAN PUBLIK
Foto: twitter.com/yuddychrisnandi
7www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Peraturan
erihal pelayanan prima terkait pelayanan
publik, yang aplikasikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku – diatur
dalam Keputusan Menteri PAN No 81/Tahun 1993.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka
dibutuhkan suatu bentuk pelayanan prima.
Pelayan prima terkait pelayan publik yang
dimaksud SK Menpan tersebut adalah segala bentuk
pelayanan yang diberikan pemerintah pusat/daerah,
seluruh badan termasuk BUMN dan BUMD dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan
terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan
yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan
waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima
(excellent service) adalah suatu pelayanan yang
terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan.
Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan
suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas.
Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah
suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan
kepuasan pelanggan/masyarakat.
Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang
saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua
elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh
tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau
salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan
pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun
perusahaan bisnis.
Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh
suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang
diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara
yang tergolong miskin pada umumnya kualitas
pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal.
Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan
telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di
negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap
rakyatnya di atas standar minimal.
Peningkatan kualitas untuk meningkatkan
pelayanan yang ada ditekankan pada aspek berikut :
1. Struktural. Perbaikan struktural organisasi atau
perusahaan harus dilakukan dari tingkat top
manajemen hingga lower manajemen.
2. Operasional. Suatu perusahaan penjualan akan
dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan
apabila peningkatan operasional dilaksanakan
artinya secara langsung kualitas pelayanan juga
dilaksanakan.
3. Visi. Suatu organisasi atau perusahaan harus
mengetahui arah organisasi dengan cara
mengidentifikasi tentang apa yang harus
dilakukan dan siapa yang akan melaksanakan.
4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang
ditentukan perusahaan dalam meningkatkan
pelayanan sehingga visi dapat terwujud, Strategi
pelayanan tersebut harus memperhatikan:
perilaku pelanggan, harapan pelanggan, image
pelanggan, loyalitas pelanggan, dan
alternatif-alternatif pelanggan.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:
1. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan
waktu tunggu dan proses.
2. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau
ketepatan pelayanan.
3. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan
dan keramahan pelaku bisnis.
4. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung
jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
5. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit
banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas
pendukung lainnya.
6. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi,
ruangan tempat pelayanan, tempat parkir,
ketersediaan informasi, dan petunjuk/
panduan lainnya.
7. Kualitas pelayanan berhubungan dengan
kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu,
fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan
lain-lain.
Pada dasarnya pelayanan prima mengandung
tiga aspek, yakni (1) kemampuan yang profesional, (2)
kemampuan yang teguh, (3) sikap yang ikhlas, tulus,
senang membantu, menyelesaikan kepentingan,
keluhan, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan
memberikan pelayanan yang terbaik.
Terkait pelayanan prima, yang harus diaplikasikan
dalam kinerja BPJS Ketenagakerjaan – yang kini telah
bertransformasi dari BUMN menjadi institusi/badan
yang berada langsung di bawah Presiden. Untuk
mengadopsi pelayanan prima tersebut, ada tatacara
penyusunan standar pelayanan yang mengacu
Permen PAN-RB No 15 tahun 2014.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar
pelayanan prima sebagai tolok ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan
masing-masing.
Jadi digulirkannya Permen PAN-RB No 25 Tahun
2014, sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara
dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan
standar pelayanan. Sehingga dapat memberikan
kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercayaan masyarakat. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id8
MainReport
alam menjalankan aktifitasnya, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan senantiasa mengutamakan
prinsip-prinsip tata kelola lembaga/institusi
yang baik (good governance) dan pemanfaatan dana
kelolaan sepenuhnya demi kepentingan peserta.
Untuk itu, terdapat tiga elemen core operational
yang saling berkaitan di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu
kepesertaan, investasi dan pelayanan. Dari sisi
kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengemban
tugas untuk menjadikan semua pekerja menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kemudahan
menjadi peserta adalah hal yang utama.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan, hingga
periode Desember 2015, total iuran BPJS
Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun
(un-audited).
Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan
Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta
kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai
Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110
ribu kasus. "Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar
10% dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69
triliun atau tumbuh sekitar 10%. "Dengan adanya acara
ini maka di tahun 2016 jumlah kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan diharap bertambah sekitar 4 juta
peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan," tandasnya.
Untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta
pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta
pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih
rendahnya angka peserta non formal saat ini
dibandingkan sektor formal.
BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat
pertumbuhan kepesertaan di atas 100% atau
melampaui target per Oktober 2015 dibandingkan
periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini merupakan
wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan
meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya
memberikan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Hingga Oktober 2015, BPJS Ketenagakerjaan
mencatat kepesertaan aktif 19,034 juta tenaga kerja
atau tumbuh 116,51% dibandingkan periode
sebelumnya sebanyak 16,337 juta atau 99,66% dari
target 2015. Peningkatan kepesertaan ini pun terjadi di
kategori kepesertaan perusahaan aktif yang melonjak
133,29% atau sebanyak 275.888 dibanding Oktober
2014 sebanyak 206.988 atau 109,65% dari target 2015.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G.
Masassya mengatakan, pertumbuhan positif ini
merupakan komitmen meningkatkan pelayanan dan
memberi kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja
Indonesia. Pertumbuhan tersebut melampaui dari
angka yang ditargetkan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi
peserta, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan
sistem informasi baru dinamakan Sistem Informasi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Elvyn
menjelaskan, sistem ini berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
berbasis tekhnologi informasi (TI) sesuai dengan
amanah undang-undang dan peraturan turunannya
dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal.
Elvyn menambahkan, sistem informasi baru yang
dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (SIJSTK) yang berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
sesuai amanah Undang-undang dan peraturan
turunannya menghadapi dinamika lingkungan, internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, BPJS
Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru
lebih fleksibel dan dinamis mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
bagi seluruh pekerja yang berorientasi kebutuhan
peserta (customer centric).
Berbagai fitur dimiliki SIJSTK sangat mendukung
akselerasi kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi
untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi
dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah,
perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri
strategis lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih
memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. Sistem informasi yang baru ini juga
lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur
(database serta jaringan komunikasi) dan sumber daya
manusia yang dapat menghemat anggaran BPJS
Ketenagakerjaan. Ia menambahkan, sistem informasi
yang baru ini sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah
serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi
dan industri.
Menurut Elvyn, implementasi SIJSTK ini juga lebih
memudahkan peserta untuk mengakses BPJS
Ketenagakerjaan di manapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini juga lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan
komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat
menghemat anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Selain
itu, kemampuan institusi lebih ekspansif melalui
kerangka kolaborasi pihak ketiga, seperti Pemerintah
Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai
industry strategis lainnya. “Implementasi SIJSTK ini
juga lebih memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini dinilai lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran,” paparnya.
Ditambahkannya, sistem informasi baru ini sudah
terintegrasi dengan system operasional berbagai
lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan
perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Kanal
pendaftaran serta pembayaran iuran yang bersinergi
dengan SIJSTK antara lain 337 Kantor Pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan, 10 ribu Service Point Office (SPO)
Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama,
24 ribu payment point Online Banking (PPOB),
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah
Daerah, Rumah Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi
web, smart kiosk dan aplikasi mobile serta SMS.
Elvyn mengungkapkan, seluruh kemudahan akses
ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan di tahun 2016.
Seluruh inisiatif tersebut, lanjut Elvyn,
mendapatkan pengakuan organisasi-organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
Achievement in Transformation Excellence pada
Oktober 2015. Penghargaan ini diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana. Penghargaan
lainnya diberikan oleh ISSA (International Social
Security Association) dalam bidang pelayanan prima,
perluasan kanal distribusi dan pelaksanaan program
return to work.
Elvyn menjelaskan, pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan
kecepatan layanan, akses yang mudah, akurasi dan
friendly. Termasuk dalam proses klaim. Kalau jauh
sebelumnya peserta jaminan sosial tenaga kerja harus
mengurus klaim membutuhkan waktu dua minggu, kini
di BPJS Ketenagakerjaan lebih cepat. Dengan jargon
‘from two weeks to 20 minute’, peserta yang akan
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya. Karena, dengan data base yang
sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang
akan klaim tidak perlu konfirmasi ke kantor kelurahan.
“Misalnya, ada peserta pensiun atau berhenti bekerja
mau klaim tinggal masuk website BPJS
Ketenagakerjaan lalu kirimkan semua
berkas-berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit saja peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan akses, BPJS
Ketenagakerjaan telah bermitra dengan sejumlah bank
papan atas dengan tidak mengeluarkan biaya
operasional dan biaya modal atau no opex, no capex.
“Loket layanan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di kantor
bank, tanpa sewa. Dana dari peserta itu disimpan di
kantor bank yang bersangkutan. Kami juga akan
membuka 10.000 outlet baru yang meliputi 3 jenis,
yaitu physical present, electronic, dan canal distribution
bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah
perbankan,” papar Elvyn.
Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan juga akan
memperluas jaringannya dengan menggunakan
gerai-gerai Indomart di seluruh Indonesia. Sedangkan
untuk menjaga akurasi agar tidak ada lagi transaksi
yang bersifat cash, peserta sudah bisa memanfaatkan
e-registrasi, e-payment dan e-claim. Peserta juga dapat
mengecek saldo di smartphone, melalui BPJSTK
mobile. n
OPERATIONAL EXCELLENTMENJADI KOMITMENBPJS KETENAGAKERJAAN
9www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
MainReport
Dalam menjalankan aktifitasnya, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan senantiasa mengutamakan
prinsip-prinsip tata kelola lembaga/institusi
yang baik (good governance) dan pemanfaatan dana
kelolaan sepenuhnya demi kepentingan peserta.
Untuk itu, terdapat tiga elemen core operational
yang saling berkaitan di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu
kepesertaan, investasi dan pelayanan. Dari sisi
kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengemban
tugas untuk menjadikan semua pekerja menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kemudahan
menjadi peserta adalah hal yang utama.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan, hingga
periode Desember 2015, total iuran BPJS
Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun
(un-audited).
Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan
Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta
kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai
Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110
ribu kasus. "Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar
10% dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69
triliun atau tumbuh sekitar 10%. "Dengan adanya acara
ini maka di tahun 2016 jumlah kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan diharap bertambah sekitar 4 juta
peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan," tandasnya.
Untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta
pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta
pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih
rendahnya angka peserta non formal saat ini
dibandingkan sektor formal.
BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat
pertumbuhan kepesertaan di atas 100% atau
melampaui target per Oktober 2015 dibandingkan
periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini merupakan
wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan terus membenahi pelayanannya. Seluruh kemudahan ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan kepesertaan di tahun 2016.
meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya
memberikan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Hingga Oktober 2015, BPJS Ketenagakerjaan
mencatat kepesertaan aktif 19,034 juta tenaga kerja
atau tumbuh 116,51% dibandingkan periode
sebelumnya sebanyak 16,337 juta atau 99,66% dari
target 2015. Peningkatan kepesertaan ini pun terjadi di
kategori kepesertaan perusahaan aktif yang melonjak
133,29% atau sebanyak 275.888 dibanding Oktober
2014 sebanyak 206.988 atau 109,65% dari target 2015.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G.
Masassya mengatakan, pertumbuhan positif ini
merupakan komitmen meningkatkan pelayanan dan
memberi kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja
Indonesia. Pertumbuhan tersebut melampaui dari
angka yang ditargetkan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi
peserta, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan
sistem informasi baru dinamakan Sistem Informasi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Elvyn
menjelaskan, sistem ini berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
berbasis tekhnologi informasi (TI) sesuai dengan
amanah undang-undang dan peraturan turunannya
dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal.
Elvyn menambahkan, sistem informasi baru yang
dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (SIJSTK) yang berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
sesuai amanah Undang-undang dan peraturan
turunannya menghadapi dinamika lingkungan, internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, BPJS
Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru
lebih fleksibel dan dinamis mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
bagi seluruh pekerja yang berorientasi kebutuhan
peserta (customer centric).
Berbagai fitur dimiliki SIJSTK sangat mendukung
akselerasi kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi
untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi
dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah,
perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri
strategis lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih
memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. Sistem informasi yang baru ini juga
lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur
(database serta jaringan komunikasi) dan sumber daya
manusia yang dapat menghemat anggaran BPJS
Ketenagakerjaan. Ia menambahkan, sistem informasi
yang baru ini sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah
serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi
dan industri.
Menurut Elvyn, implementasi SIJSTK ini juga lebih
memudahkan peserta untuk mengakses BPJS
Ketenagakerjaan di manapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini juga lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan
komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat
menghemat anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Selain
itu, kemampuan institusi lebih ekspansif melalui
kerangka kolaborasi pihak ketiga, seperti Pemerintah
Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai
industry strategis lainnya. “Implementasi SIJSTK ini
juga lebih memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini dinilai lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran,” paparnya.
Ditambahkannya, sistem informasi baru ini sudah
terintegrasi dengan system operasional berbagai
lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan
perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Kanal
pendaftaran serta pembayaran iuran yang bersinergi
dengan SIJSTK antara lain 337 Kantor Pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan, 10 ribu Service Point Office (SPO)
Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama,
24 ribu payment point Online Banking (PPOB),
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah
Daerah, Rumah Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi
web, smart kiosk dan aplikasi mobile serta SMS.
Elvyn mengungkapkan, seluruh kemudahan akses
ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan di tahun 2016.
Seluruh inisiatif tersebut, lanjut Elvyn,
mendapatkan pengakuan organisasi-organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
Achievement in Transformation Excellence pada
Oktober 2015. Penghargaan ini diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana. Penghargaan
lainnya diberikan oleh ISSA (International Social
Security Association) dalam bidang pelayanan prima,
perluasan kanal distribusi dan pelaksanaan program
return to work.
Elvyn menjelaskan, pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan
kecepatan layanan, akses yang mudah, akurasi dan
friendly. Termasuk dalam proses klaim. Kalau jauh
sebelumnya peserta jaminan sosial tenaga kerja harus
mengurus klaim membutuhkan waktu dua minggu, kini
di BPJS Ketenagakerjaan lebih cepat. Dengan jargon
‘from two weeks to 20 minute’, peserta yang akan
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya. Karena, dengan data base yang
sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang
akan klaim tidak perlu konfirmasi ke kantor kelurahan.
“Misalnya, ada peserta pensiun atau berhenti bekerja
mau klaim tinggal masuk website BPJS
Ketenagakerjaan lalu kirimkan semua
berkas-berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit saja peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan akses, BPJS
Ketenagakerjaan telah bermitra dengan sejumlah bank
papan atas dengan tidak mengeluarkan biaya
operasional dan biaya modal atau no opex, no capex.
“Loket layanan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di kantor
bank, tanpa sewa. Dana dari peserta itu disimpan di
kantor bank yang bersangkutan. Kami juga akan
membuka 10.000 outlet baru yang meliputi 3 jenis,
yaitu physical present, electronic, dan canal distribution
bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah
perbankan,” papar Elvyn.
Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan juga akan
memperluas jaringannya dengan menggunakan
gerai-gerai Indomart di seluruh Indonesia. Sedangkan
untuk menjaga akurasi agar tidak ada lagi transaksi
yang bersifat cash, peserta sudah bisa memanfaatkan
e-registrasi, e-payment dan e-claim. Peserta juga dapat
mengecek saldo di smartphone, melalui BPJSTK
mobile. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id10
MainReport
alam menjalankan aktifitasnya, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan senantiasa mengutamakan
prinsip-prinsip tata kelola lembaga/institusi
yang baik (good governance) dan pemanfaatan dana
kelolaan sepenuhnya demi kepentingan peserta.
Untuk itu, terdapat tiga elemen core operational
yang saling berkaitan di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu
kepesertaan, investasi dan pelayanan. Dari sisi
kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengemban
tugas untuk menjadikan semua pekerja menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kemudahan
menjadi peserta adalah hal yang utama.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan, hingga
periode Desember 2015, total iuran BPJS
Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun
(un-audited).
Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan
Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta
kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai
Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110
ribu kasus. "Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar
10% dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69
triliun atau tumbuh sekitar 10%. "Dengan adanya acara
ini maka di tahun 2016 jumlah kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan diharap bertambah sekitar 4 juta
peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan," tandasnya.
Untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta
pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta
pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih
rendahnya angka peserta non formal saat ini
dibandingkan sektor formal.
BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat
pertumbuhan kepesertaan di atas 100% atau
melampaui target per Oktober 2015 dibandingkan
periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini merupakan
wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan
meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya
memberikan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Hingga Oktober 2015, BPJS Ketenagakerjaan
mencatat kepesertaan aktif 19,034 juta tenaga kerja
atau tumbuh 116,51% dibandingkan periode
sebelumnya sebanyak 16,337 juta atau 99,66% dari
target 2015. Peningkatan kepesertaan ini pun terjadi di
kategori kepesertaan perusahaan aktif yang melonjak
133,29% atau sebanyak 275.888 dibanding Oktober
2014 sebanyak 206.988 atau 109,65% dari target 2015.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G.
Masassya mengatakan, pertumbuhan positif ini
merupakan komitmen meningkatkan pelayanan dan
memberi kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja
Indonesia. Pertumbuhan tersebut melampaui dari
angka yang ditargetkan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi
peserta, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan
sistem informasi baru dinamakan Sistem Informasi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Elvyn
menjelaskan, sistem ini berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
berbasis tekhnologi informasi (TI) sesuai dengan
amanah undang-undang dan peraturan turunannya
dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal.
Elvyn menambahkan, sistem informasi baru yang
dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (SIJSTK) yang berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
sesuai amanah Undang-undang dan peraturan
turunannya menghadapi dinamika lingkungan, internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, BPJS
Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru
lebih fleksibel dan dinamis mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
bagi seluruh pekerja yang berorientasi kebutuhan
peserta (customer centric).
Berbagai fitur dimiliki SIJSTK sangat mendukung
akselerasi kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi
untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi
dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah,
perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri
strategis lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih
memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. Sistem informasi yang baru ini juga
lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur
(database serta jaringan komunikasi) dan sumber daya
manusia yang dapat menghemat anggaran BPJS
Ketenagakerjaan. Ia menambahkan, sistem informasi
yang baru ini sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah
serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi
dan industri.
Menurut Elvyn, implementasi SIJSTK ini juga lebih
memudahkan peserta untuk mengakses BPJS
Ketenagakerjaan di manapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini juga lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan
komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat
menghemat anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Selain
itu, kemampuan institusi lebih ekspansif melalui
kerangka kolaborasi pihak ketiga, seperti Pemerintah
Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai
industry strategis lainnya. “Implementasi SIJSTK ini
juga lebih memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini dinilai lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran,” paparnya.
Ditambahkannya, sistem informasi baru ini sudah
terintegrasi dengan system operasional berbagai
lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan
perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Kanal
pendaftaran serta pembayaran iuran yang bersinergi
dengan SIJSTK antara lain 337 Kantor Pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan, 10 ribu Service Point Office (SPO)
Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama,
24 ribu payment point Online Banking (PPOB),
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah
Daerah, Rumah Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi
web, smart kiosk dan aplikasi mobile serta SMS.
Elvyn mengungkapkan, seluruh kemudahan akses
ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan di tahun 2016.
Seluruh inisiatif tersebut, lanjut Elvyn,
mendapatkan pengakuan organisasi-organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
Achievement in Transformation Excellence pada
Oktober 2015. Penghargaan ini diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana. Penghargaan
lainnya diberikan oleh ISSA (International Social
Security Association) dalam bidang pelayanan prima,
perluasan kanal distribusi dan pelaksanaan program
return to work.
Elvyn menjelaskan, pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan
kecepatan layanan, akses yang mudah, akurasi dan
friendly. Termasuk dalam proses klaim. Kalau jauh
sebelumnya peserta jaminan sosial tenaga kerja harus
mengurus klaim membutuhkan waktu dua minggu, kini
di BPJS Ketenagakerjaan lebih cepat. Dengan jargon
‘from two weeks to 20 minute’, peserta yang akan
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya. Karena, dengan data base yang
sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang
akan klaim tidak perlu konfirmasi ke kantor kelurahan.
“Misalnya, ada peserta pensiun atau berhenti bekerja
mau klaim tinggal masuk website BPJS
Ketenagakerjaan lalu kirimkan semua
berkas-berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit saja peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan akses, BPJS
Ketenagakerjaan telah bermitra dengan sejumlah bank
papan atas dengan tidak mengeluarkan biaya
operasional dan biaya modal atau no opex, no capex.
“Loket layanan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di kantor
bank, tanpa sewa. Dana dari peserta itu disimpan di
kantor bank yang bersangkutan. Kami juga akan
membuka 10.000 outlet baru yang meliputi 3 jenis,
yaitu physical present, electronic, dan canal distribution
bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah
perbankan,” papar Elvyn.
Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan juga akan
memperluas jaringannya dengan menggunakan
gerai-gerai Indomart di seluruh Indonesia. Sedangkan
untuk menjaga akurasi agar tidak ada lagi transaksi
yang bersifat cash, peserta sudah bisa memanfaatkan
e-registrasi, e-payment dan e-claim. Peserta juga dapat
mengecek saldo di smartphone, melalui BPJSTK
mobile. n
Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) berbasis tekhnologi informasi
11www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
MainReport
alam menjalankan aktifitasnya, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan senantiasa mengutamakan
prinsip-prinsip tata kelola lembaga/institusi
yang baik (good governance) dan pemanfaatan dana
kelolaan sepenuhnya demi kepentingan peserta.
Untuk itu, terdapat tiga elemen core operational
yang saling berkaitan di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu
kepesertaan, investasi dan pelayanan. Dari sisi
kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengemban
tugas untuk menjadikan semua pekerja menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kemudahan
menjadi peserta adalah hal yang utama.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan, hingga
periode Desember 2015, total iuran BPJS
Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun
(un-audited).
Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan
Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta
kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai
Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110
ribu kasus. "Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar
10% dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69
triliun atau tumbuh sekitar 10%. "Dengan adanya acara
ini maka di tahun 2016 jumlah kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan diharap bertambah sekitar 4 juta
peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan," tandasnya.
Untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta
pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta
pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih
rendahnya angka peserta non formal saat ini
dibandingkan sektor formal.
BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat
pertumbuhan kepesertaan di atas 100% atau
melampaui target per Oktober 2015 dibandingkan
periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini merupakan
wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan
meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya
memberikan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Hingga Oktober 2015, BPJS Ketenagakerjaan
mencatat kepesertaan aktif 19,034 juta tenaga kerja
atau tumbuh 116,51% dibandingkan periode
sebelumnya sebanyak 16,337 juta atau 99,66% dari
target 2015. Peningkatan kepesertaan ini pun terjadi di
kategori kepesertaan perusahaan aktif yang melonjak
133,29% atau sebanyak 275.888 dibanding Oktober
2014 sebanyak 206.988 atau 109,65% dari target 2015.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G.
Masassya mengatakan, pertumbuhan positif ini
merupakan komitmen meningkatkan pelayanan dan
memberi kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja
Indonesia. Pertumbuhan tersebut melampaui dari
angka yang ditargetkan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi
peserta, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan
sistem informasi baru dinamakan Sistem Informasi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Elvyn
menjelaskan, sistem ini berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
berbasis tekhnologi informasi (TI) sesuai dengan
amanah undang-undang dan peraturan turunannya
dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal.
Elvyn menambahkan, sistem informasi baru yang
dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (SIJSTK) yang berorientasi kebutuhan peserta
dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi
sesuai amanah Undang-undang dan peraturan
turunannya menghadapi dinamika lingkungan, internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, BPJS
Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru
lebih fleksibel dan dinamis mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
bagi seluruh pekerja yang berorientasi kebutuhan
peserta (customer centric).
Berbagai fitur dimiliki SIJSTK sangat mendukung
akselerasi kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi
untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi
dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah,
perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri
strategis lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih
memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. Sistem informasi yang baru ini juga
lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur
(database serta jaringan komunikasi) dan sumber daya
manusia yang dapat menghemat anggaran BPJS
Ketenagakerjaan. Ia menambahkan, sistem informasi
yang baru ini sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah
serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi
dan industri.
Menurut Elvyn, implementasi SIJSTK ini juga lebih
memudahkan peserta untuk mengakses BPJS
Ketenagakerjaan di manapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini juga lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan
komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat
menghemat anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Selain
itu, kemampuan institusi lebih ekspansif melalui
kerangka kolaborasi pihak ketiga, seperti Pemerintah
Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai
industry strategis lainnya. “Implementasi SIJSTK ini
juga lebih memudahkan peserta mengakses BPJS
Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun. Sistem
informasi yang baru ini dinilai lebih efisien dari segi
pembiayaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran,” paparnya.
Ditambahkannya, sistem informasi baru ini sudah
terintegrasi dengan system operasional berbagai
lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan
perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Kanal
pendaftaran serta pembayaran iuran yang bersinergi
dengan SIJSTK antara lain 337 Kantor Pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan, 10 ribu Service Point Office (SPO)
Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama,
24 ribu payment point Online Banking (PPOB),
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah
Daerah, Rumah Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi
web, smart kiosk dan aplikasi mobile serta SMS.
Elvyn mengungkapkan, seluruh kemudahan akses
ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan di tahun 2016.
Seluruh inisiatif tersebut, lanjut Elvyn,
mendapatkan pengakuan organisasi-organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
Achievement in Transformation Excellence pada
Oktober 2015. Penghargaan ini diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana. Penghargaan
lainnya diberikan oleh ISSA (International Social
Security Association) dalam bidang pelayanan prima,
perluasan kanal distribusi dan pelaksanaan program
return to work.
Elvyn menjelaskan, pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan
kecepatan layanan, akses yang mudah, akurasi dan
friendly. Termasuk dalam proses klaim. Kalau jauh
sebelumnya peserta jaminan sosial tenaga kerja harus
mengurus klaim membutuhkan waktu dua minggu, kini
di BPJS Ketenagakerjaan lebih cepat. Dengan jargon
‘from two weeks to 20 minute’, peserta yang akan
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya. Karena, dengan data base yang
sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang
akan klaim tidak perlu konfirmasi ke kantor kelurahan.
“Misalnya, ada peserta pensiun atau berhenti bekerja
mau klaim tinggal masuk website BPJS
Ketenagakerjaan lalu kirimkan semua
berkas-berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit saja peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan akses, BPJS
Ketenagakerjaan telah bermitra dengan sejumlah bank
papan atas dengan tidak mengeluarkan biaya
operasional dan biaya modal atau no opex, no capex.
“Loket layanan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di kantor
bank, tanpa sewa. Dana dari peserta itu disimpan di
kantor bank yang bersangkutan. Kami juga akan
membuka 10.000 outlet baru yang meliputi 3 jenis,
yaitu physical present, electronic, dan canal distribution
bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah
perbankan,” papar Elvyn.
Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan juga akan
memperluas jaringannya dengan menggunakan
gerai-gerai Indomart di seluruh Indonesia. Sedangkan
untuk menjaga akurasi agar tidak ada lagi transaksi
yang bersifat cash, peserta sudah bisa memanfaatkan
e-registrasi, e-payment dan e-claim. Peserta juga dapat
mengecek saldo di smartphone, melalui BPJSTK
mobile. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id12
MainReport
Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya, menjelaskan, dengan
melaksanakan empat hal yaitu:
aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan
keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal
oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal
tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin
memberikan kemudahan kepada semua peserta
dalam mendapatkan layanan secara prima.
Elvyn G Masassya menambahkan, untuk
memberikan pelayanan prima kepada para peserta,
pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah
sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh
mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran
208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat
memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di
seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa
terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang
penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G
Masassya, beberapa waktu lalu.
Selain menambah kantor cabang penuh dan
kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar
dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara
lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan
prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak
tahun 2015.
Pelatihan seluruh karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah
dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella
International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS
Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut
menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima
BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang
terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya
manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika
dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi
atau harapan peserta.
Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim
building dan pada hari kedua peserta pelatihan
diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta
cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga
peserta pelatihan diajarkan cara handling complain
dan implementasi service blue print yang merupakan
standar service di BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan TerbaikBPJS Ketenagakerjaan terus mendorong
seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan piagam penghargaan untuk memacu
kantor cabang agar dapat mengimplementasikan
program Operational Excellent dengan
sebaik-baiknya.
Salah satu kesuksesan dalam memberikan
pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti
bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif
Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP
Cianjur yang mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri,
dengan mendapat piagam penghargaan tersebut
merupakan salah satu kesuksesan dalam
memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa
yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur
bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif
Dhakiri, beberapa waktu yang lalu.
Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup
memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus
bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih
mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan
juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas
diatur dalam undang-undang.
MEMBERIKEMUDAHAN LAYANANKEPADA PESERTA
Budaya PRIMABPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima
penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi
Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga
penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA
Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan
tersebut kepada Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum
Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2
November 2015.
Kompetisi regional tersebut diselenggarakan
secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan
melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota
ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan
lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The
new initiatives approach to start the Return-to-Work
Program”, “The new service blue print to achieve
service excellence” dan “Expansion of
multi-distribution channels to all workers".
Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era
baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi
jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar
perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi
seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau
pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan
kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan,
pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara
resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun
bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program
Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai
pengembangan manfaat program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya
mendapatkan perlindungan berupa penggantian
biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang
tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena
dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk
bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan
untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali
bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya
ataupun bidang keahlian yang baru.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan
menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli,
Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah
secara total sistem dan prosedur layanan di tiga
aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia.
Perubahan pada aspek fisik menggambarkan
perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di
kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada
aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran
dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis
fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek
manusia merepresentasikan perubahan budaya baru
yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta.
Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah
membangun kerja sama dengan berbagai pihak
untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data
kepesertaan dengan data kependudukan berbasis
NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses
pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim.
Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank,
nonbank maupun yang berbasis elektornik
memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS
Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki
fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja
dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran
iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan
pun.
Kemudahan AksesDalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS
Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi
baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G
Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan
peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan
kapasitas organisasi sesuai dengan amanah
Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam
menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel
dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada
kebutuhan peserta.
Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat
mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang
sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan
ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk
lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan
pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan,
telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis
lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di
manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih
efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database
serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran Badan.
SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi
pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail,
telekomunikasi dan industri.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat
menjadi pondasi yang baik dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun Operational Excellent. Empat hal yang dikerjakan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kemudahan layanan kepada semua peserta yakni aksebilitas, kecepatan, kehandalan dan keramahan.
kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut
telah mendapatkan pengakuan dari organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
“Achievement in Transformation Excellence” pada
Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana.
Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA
(International Social Security Association) dalam
bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi
dan pelaksanaan program Return to Work.
Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut
menunjukan komitmennya untuk berusaha keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.
Bukan Perubahan BiasaPT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi
pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya
beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya
mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS
Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari
fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan
visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya,
Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan”.
Berkaitan dengan hal di atas, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core
operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan,
investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk
menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS
Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada
calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi
peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30
data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi
sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena
BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses
data-data penduduk yang jadi peserta BPJS
ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga
dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa
melalui website bahkan via smart phone.
Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan
memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan
total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta
hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa
dapat multi benefit.
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan
untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang
mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses
klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim
membutuhkan waktu dua minggu maka kini
memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon
“from two weeks to 20 minute”, peserta yang
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya.
Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan
karena data base sudah ada pada BPJS
Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu
konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta
pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal
masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan
semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya.
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak
ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa
memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim.
Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone,
melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah
membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan
Operational Excellent yang lebih terjamin dan
transparan di manapun dan kapanpun. n
13www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
MainReport
irut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya, menjelaskan, dengan
melaksanakan empat hal yaitu:
aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan
keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal
oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal
tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin
memberikan kemudahan kepada semua peserta
dalam mendapatkan layanan secara prima.
Elvyn G Masassya menambahkan, untuk
memberikan pelayanan prima kepada para peserta,
pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah
sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh
mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran
208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat
memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di
seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa
terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang
penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G
Masassya, beberapa waktu lalu.
Selain menambah kantor cabang penuh dan
kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar
dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara
lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan
prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak
tahun 2015.
Pelatihan seluruh karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah
dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella
International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS
Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut
menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima
BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang
terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya
manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika
dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi
atau harapan peserta.
Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim
building dan pada hari kedua peserta pelatihan
diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta
cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga
peserta pelatihan diajarkan cara handling complain
dan implementasi service blue print yang merupakan
standar service di BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan TerbaikBPJS Ketenagakerjaan terus mendorong
seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan piagam penghargaan untuk memacu
kantor cabang agar dapat mengimplementasikan
program Operational Excellent dengan
sebaik-baiknya.
Salah satu kesuksesan dalam memberikan
pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti
bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif
Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP
Cianjur yang mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri,
dengan mendapat piagam penghargaan tersebut
merupakan salah satu kesuksesan dalam
memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa
yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur
bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif
Dhakiri, beberapa waktu yang lalu.
Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup
memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus
bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih
mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan
juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas
diatur dalam undang-undang.
Budaya PRIMABPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima
penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi
Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga
penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA
Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan
tersebut kepada Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum
Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2
November 2015.
Kompetisi regional tersebut diselenggarakan
secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan
melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota
ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan
lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The
new initiatives approach to start the Return-to-Work
Program”, “The new service blue print to achieve
service excellence” dan “Expansion of
multi-distribution channels to all workers".
Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era
baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi
jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar
perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi
seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau
pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan
kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan,
pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara
resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun
bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program
Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai
pengembangan manfaat program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya
mendapatkan perlindungan berupa penggantian
biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang
tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena
dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk
bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan
untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali
bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya
ataupun bidang keahlian yang baru.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan
menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli,
Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah
secara total sistem dan prosedur layanan di tiga
aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia.
Perubahan pada aspek fisik menggambarkan
perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di
kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada
aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran
dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis
fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek
manusia merepresentasikan perubahan budaya baru
yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta.
Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah
membangun kerja sama dengan berbagai pihak
untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data
kepesertaan dengan data kependudukan berbasis
NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses
pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim.
Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank,
nonbank maupun yang berbasis elektornik
memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS
Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki
fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja
dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran
iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan
pun.
Kemudahan AksesDalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS
Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi
baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G
Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan
peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan
kapasitas organisasi sesuai dengan amanah
Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam
menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel
dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada
kebutuhan peserta.
Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat
mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang
sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan
ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk
lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan
pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan,
telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis
lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di
manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih
efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database
serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran Badan.
SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi
pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail,
telekomunikasi dan industri.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat
menjadi pondasi yang baik dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut
telah mendapatkan pengakuan dari organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
“Achievement in Transformation Excellence” pada
Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana.
Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA
(International Social Security Association) dalam
bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi
dan pelaksanaan program Return to Work.
Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut
menunjukan komitmennya untuk berusaha keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.
Bukan Perubahan BiasaPT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi
pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya
beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya
mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS
Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari
fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan
visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya,
Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan”.
Berkaitan dengan hal di atas, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core
operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan,
investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk
menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS
Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada
calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi
peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30
data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi
sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena
BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses
data-data penduduk yang jadi peserta BPJS
ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga
dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa
melalui website bahkan via smart phone.
Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan
memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan
total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta
hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa
dapat multi benefit.
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan
untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang
mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses
klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim
membutuhkan waktu dua minggu maka kini
memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon
“from two weeks to 20 minute”, peserta yang
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya.
Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan
karena data base sudah ada pada BPJS
Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu
konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta
pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal
masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan
semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya.
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak
ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa
memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim.
Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone,
melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah
membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan
Operational Excellent yang lebih terjamin dan
transparan di manapun dan kapanpun. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id14
MainReport
irut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya, menjelaskan, dengan
melaksanakan empat hal yaitu:
aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan
keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal
oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal
tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin
memberikan kemudahan kepada semua peserta
dalam mendapatkan layanan secara prima.
Elvyn G Masassya menambahkan, untuk
memberikan pelayanan prima kepada para peserta,
pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah
sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh
mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran
208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat
memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di
seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa
terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang
penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G
Masassya, beberapa waktu lalu.
Selain menambah kantor cabang penuh dan
kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar
dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara
lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan
prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak
tahun 2015.
Pelatihan seluruh karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah
dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella
International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS
Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut
menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima
BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang
terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya
manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika
dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi
atau harapan peserta.
Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim
building dan pada hari kedua peserta pelatihan
diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta
cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga
peserta pelatihan diajarkan cara handling complain
dan implementasi service blue print yang merupakan
standar service di BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan TerbaikBPJS Ketenagakerjaan terus mendorong
seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan piagam penghargaan untuk memacu
kantor cabang agar dapat mengimplementasikan
program Operational Excellent dengan
sebaik-baiknya.
Salah satu kesuksesan dalam memberikan
pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti
bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif
Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP
Cianjur yang mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri,
dengan mendapat piagam penghargaan tersebut
merupakan salah satu kesuksesan dalam
memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa
yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur
bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif
Dhakiri, beberapa waktu yang lalu.
Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup
memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus
bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih
mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan
juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas
diatur dalam undang-undang.
Budaya PRIMABPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima
penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi
Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga
penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA
Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan
tersebut kepada Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum
Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2
November 2015.
Kompetisi regional tersebut diselenggarakan
secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan
melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota
ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan
lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The
new initiatives approach to start the Return-to-Work
Program”, “The new service blue print to achieve
service excellence” dan “Expansion of
multi-distribution channels to all workers".
Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era
baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi
jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar
perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi
seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau
pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan
kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan,
pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara
resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun
bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program
Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai
pengembangan manfaat program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya
mendapatkan perlindungan berupa penggantian
biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang
tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena
dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk
bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan
untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali
bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya
ataupun bidang keahlian yang baru.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan
menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli,
Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah
secara total sistem dan prosedur layanan di tiga
aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia.
Perubahan pada aspek fisik menggambarkan
perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di
kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada
aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran
dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis
fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek
manusia merepresentasikan perubahan budaya baru
yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta.
Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah
membangun kerja sama dengan berbagai pihak
untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data
kepesertaan dengan data kependudukan berbasis
NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses
pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim.
Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank,
nonbank maupun yang berbasis elektornik
memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS
Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki
fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja
dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran
iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan
pun.
Kemudahan AksesDalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS
Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi
baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G
Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan
peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan
kapasitas organisasi sesuai dengan amanah
Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam
menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel
dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada
kebutuhan peserta.
Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat
mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang
sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan
ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk
lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan
pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan,
telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis
lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di
manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih
efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database
serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran Badan.
SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi
pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail,
telekomunikasi dan industri.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat
menjadi pondasi yang baik dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut
telah mendapatkan pengakuan dari organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
“Achievement in Transformation Excellence” pada
Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana.
Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA
(International Social Security Association) dalam
bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi
dan pelaksanaan program Return to Work.
Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut
menunjukan komitmennya untuk berusaha keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.
Bukan Perubahan BiasaPT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi
pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya
beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya
mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS
Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari
fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan
visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya,
Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan”.
Berkaitan dengan hal di atas, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core
operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan,
investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk
menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS
Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada
calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi
peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30
data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi
sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena
BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses
data-data penduduk yang jadi peserta BPJS
ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga
dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa
melalui website bahkan via smart phone.
Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan
memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan
total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta
hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa
dapat multi benefit.
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan
untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang
mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses
klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim
membutuhkan waktu dua minggu maka kini
memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon
“from two weeks to 20 minute”, peserta yang
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya.
Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan
karena data base sudah ada pada BPJS
Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu
konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta
pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal
masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan
semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya.
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak
ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa
memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim.
Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone,
melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah
membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan
Operational Excellent yang lebih terjamin dan
transparan di manapun dan kapanpun. n
BPJS Ketenagakerjaan menerima penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA)
15www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
irut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya, menjelaskan, dengan
melaksanakan empat hal yaitu:
aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan
keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal
oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal
tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin
memberikan kemudahan kepada semua peserta
dalam mendapatkan layanan secara prima.
Elvyn G Masassya menambahkan, untuk
memberikan pelayanan prima kepada para peserta,
pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah
sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh
mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran
208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat
memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di
seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa
terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang
penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G
Masassya, beberapa waktu lalu.
Selain menambah kantor cabang penuh dan
kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar
dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara
lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan
prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak
tahun 2015.
Pelatihan seluruh karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah
dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella
International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS
Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut
menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima
BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang
terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya
manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika
dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi
atau harapan peserta.
Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim
building dan pada hari kedua peserta pelatihan
diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta
cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga
peserta pelatihan diajarkan cara handling complain
dan implementasi service blue print yang merupakan
standar service di BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan TerbaikBPJS Ketenagakerjaan terus mendorong
seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan piagam penghargaan untuk memacu
kantor cabang agar dapat mengimplementasikan
program Operational Excellent dengan
sebaik-baiknya.
Salah satu kesuksesan dalam memberikan
pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti
bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif
Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP
Cianjur yang mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri,
dengan mendapat piagam penghargaan tersebut
merupakan salah satu kesuksesan dalam
memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa
yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur
bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif
Dhakiri, beberapa waktu yang lalu.
Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup
memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus
bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih
mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan
juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas
diatur dalam undang-undang.
Budaya PRIMABPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima
penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi
Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga
penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA
Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan
tersebut kepada Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum
Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2
November 2015.
Kompetisi regional tersebut diselenggarakan
secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan
melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota
ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan
lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The
new initiatives approach to start the Return-to-Work
Program”, “The new service blue print to achieve
service excellence” dan “Expansion of
multi-distribution channels to all workers".
Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era
baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi
jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar
perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi
seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau
pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan
kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan,
pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara
resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun
bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program
Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai
pengembangan manfaat program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya
mendapatkan perlindungan berupa penggantian
biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang
tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena
dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk
bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan
untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali
bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya
ataupun bidang keahlian yang baru.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan
menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli,
Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah
secara total sistem dan prosedur layanan di tiga
aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia.
Perubahan pada aspek fisik menggambarkan
perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di
kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada
MainReport
aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran
dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis
fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek
manusia merepresentasikan perubahan budaya baru
yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta.
Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah
membangun kerja sama dengan berbagai pihak
untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data
kepesertaan dengan data kependudukan berbasis
NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses
pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim.
Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank,
nonbank maupun yang berbasis elektornik
memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS
Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki
fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja
dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran
iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan
pun.
Kemudahan AksesDalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS
Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi
baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G
Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan
peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan
kapasitas organisasi sesuai dengan amanah
Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam
menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel
dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada
kebutuhan peserta.
Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat
mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang
sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan
ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk
lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan
pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan,
telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis
lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di
manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih
efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database
serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran Badan.
SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi
pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail,
telekomunikasi dan industri.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat
menjadi pondasi yang baik dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut
telah mendapatkan pengakuan dari organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
“Achievement in Transformation Excellence” pada
Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana.
Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA
(International Social Security Association) dalam
bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi
dan pelaksanaan program Return to Work.
Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut
menunjukan komitmennya untuk berusaha keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.
Bukan Perubahan BiasaPT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi
pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya
beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya
mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS
Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari
fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan
visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya,
Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan”.
Berkaitan dengan hal di atas, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core
operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan,
investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk
menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS
Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada
calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi
peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30
data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi
sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena
BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses
data-data penduduk yang jadi peserta BPJS
ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga
dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa
melalui website bahkan via smart phone.
Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan
memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan
total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta
hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa
dapat multi benefit.
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan
untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang
mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses
klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim
membutuhkan waktu dua minggu maka kini
memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon
“from two weeks to 20 minute”, peserta yang
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya.
Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan
karena data base sudah ada pada BPJS
Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu
konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta
pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal
masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan
semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya.
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak
ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa
memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim.
Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone,
melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah
membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan
Operational Excellent yang lebih terjamin dan
transparan di manapun dan kapanpun. n
irut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya, menjelaskan, dengan
melaksanakan empat hal yaitu:
aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan
keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal
oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal
tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin
memberikan kemudahan kepada semua peserta
dalam mendapatkan layanan secara prima.
Elvyn G Masassya menambahkan, untuk
memberikan pelayanan prima kepada para peserta,
pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah
sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh
mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran
208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat
memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di
seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa
terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang
penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G
Masassya, beberapa waktu lalu.
Selain menambah kantor cabang penuh dan
kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar
dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara
lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan
prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak
tahun 2015.
Pelatihan seluruh karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah
dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella
International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS
Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut
menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima
BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang
terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya
manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika
dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi
atau harapan peserta.
Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim
building dan pada hari kedua peserta pelatihan
diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta
cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga
peserta pelatihan diajarkan cara handling complain
dan implementasi service blue print yang merupakan
standar service di BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan TerbaikBPJS Ketenagakerjaan terus mendorong
seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan piagam penghargaan untuk memacu
kantor cabang agar dapat mengimplementasikan
program Operational Excellent dengan
sebaik-baiknya.
Salah satu kesuksesan dalam memberikan
pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti
bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif
Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP
Cianjur yang mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri,
dengan mendapat piagam penghargaan tersebut
merupakan salah satu kesuksesan dalam
memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa
yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur
bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif
Dhakiri, beberapa waktu yang lalu.
Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup
memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus
bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih
mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan
juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas
diatur dalam undang-undang.
Budaya PRIMABPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima
penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi
Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga
penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA
Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan
tersebut kepada Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum
Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2
November 2015.
Kompetisi regional tersebut diselenggarakan
secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan
melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota
ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan
lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The
new initiatives approach to start the Return-to-Work
Program”, “The new service blue print to achieve
service excellence” dan “Expansion of
multi-distribution channels to all workers".
Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era
baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi
jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar
perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi
seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau
pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan
kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan,
pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara
resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun
bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program
Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai
pengembangan manfaat program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya
mendapatkan perlindungan berupa penggantian
biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang
tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena
dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk
bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan
untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali
bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya
ataupun bidang keahlian yang baru.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan
menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli,
Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah
secara total sistem dan prosedur layanan di tiga
aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia.
Perubahan pada aspek fisik menggambarkan
perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di
kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada
aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran
dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis
fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek
manusia merepresentasikan perubahan budaya baru
yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta.
Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah
membangun kerja sama dengan berbagai pihak
untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data
kepesertaan dengan data kependudukan berbasis
NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses
pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim.
Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank,
nonbank maupun yang berbasis elektornik
memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS
Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki
fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja
dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran
iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan
pun.
Kemudahan AksesDalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS
Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi
baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G
Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan
peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan
kapasitas organisasi sesuai dengan amanah
Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam
menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel
dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada
kebutuhan peserta.
Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat
mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang
sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan
ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk
lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan
pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan,
telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis
lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di
manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih
efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database
serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran Badan.
SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi
pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail,
telekomunikasi dan industri.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat
menjadi pondasi yang baik dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
ada penghujung Tahun lalu BPJS
Ketenagakerjaan memberikan paket
hadiah buat para pekerja peserta Jaminan
Sosial. Adapun paket tersebut terdiri dari
manfaat finansial dan non finansial, yang diberi
nama program Total Benefit.
Pemberian paket hadiah multi manfaat itu,
dikemukakan oleh Direktur Investasi BPJS
Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi dalam acara Press
Conference Launching Program Total Benefit BPJS
Ketenagakerjaan di Perumahan Grand Cikarang
City, Desa Harjamekar, Kec, Cikarang, Bekasi, pada
Rabu (16/12).
Peluncuran program tersebut, tukas Jeffry
sekaligus mensosialisasikan multi manfaat yang
diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para
peserta Jaminan Sosial, yang meliputi Housing
Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit,
Education Benefit dan Health Benefit.
Dalam menggulirkan program tersebut, jelas
dia lagi, di wilayah Cikarang, institusi Jaminan Sosial
menjalin kemitraan dengan developer untuk
menyediakan 1800 rumah yang sehat dan layak huni
serta terjangkau bagi para peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Jeffry menambahkan, untuk housing benefit di
Wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan perbankan dan developer,
dalam hal ini untuk penyedian perumahan di
Perumahan Grand Cikarang bekerjasama dengan PT
Budi Langgeng Persada, dan untuk adminnya di
support oleh Bank Tabungan Negara (BTN)
Selain itu, untuk food benefit, ungkap dia lagi, di
Wilayah Cikarang institusi Jaminan Sosial bermitra
dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi
Karyawan Mulia Industri untuk menyalurkan bahan
pokok dengan harga ritel yang terjangkau bagi
pekerja peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Untuk manfaat lainnya, seperti transportation
benefit yang menyediakan transportasi dari rumah
menuju lokasi kerja, untuk mengurangi beban biaya
transportasi bagi para peserta Jaminan Sosial.
Selebihnya, education benefit yang berupa manfaat
beasiswa bagi putra-putri peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di dalam membantu meringankan
beban biaya pendidikan.
Dan, manfaat terakhir, health benefit, yang
memberikan fasilitas kesehatan yang dekat dengan
kawasan perumahan peserta, dimaksudkan untuk
mengurangi biaya kesehatan peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Pekerja yang ingin mendapatkan paket hadiah
dari BPJS Ketenagakerjaan, syaratnya menurut
Jeffry hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal setahun, tertib administrasi, dan
bukan perusahaan yang hanya mendaftarkan
sebagian tenaga kerjanya.
Khusus untuk housing benefit, ada persyaratan
lain, seperti kepemilikan rumah yang diajukan
adalah rumah pertama. Seluruh proses
pengajuannya mengacu persyaratan yang berlaku
di Bank penyalur (BTN).
Dan, jenis pinjaman yang diberikan dan
disediakan pada housing benefit ada dua macam,
pertama kredit pemilikan rumah (KPR) dan kedua
pinjaman uang muka (PUM) yang diberikan kepada
peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang
dibebankan pada peserta hanya sebesar 5 persen
untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) pada KPR subsidi. Untuk jangka waktu
selama 20 tahun.
Melalui kemudahan dalam pembiayaan di
dalam paket multi manfaat dengan menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, tukas Jeffry,
BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan
Menuju Kesejahteraan Pekerja.
Dengan program total benefit ini, akan
memotivasi para pekerja di kawasan Industri
maupun perusahaan di Wilayah Cikarang, untuk ikut
kepesertaan Jaminan Sosial yang memberikan
banyak manfaat bagi peserta. Jumlah peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Oktober 2015,
mencapai 19,035 juta tenaga kerja.
Pasca operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan,
setelah empat bulan berjalan, Program Jaminan
Pensiun telah menghasilkan Rp1,20 triliun, yang
merupakan 123 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara pembayaran jaminan, pembayaran klaim
mencapai Rp14 triliun atau setara dengan 75 persen
dari target, yang merupakan imbas dari pencairan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan PP
60/2015.
Pengelolaan dana investasi program Dana
Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp191,32 T dan dana
investasi program BPJS sebesar Rp7,36 triliun.
Sementara, hasil investasi program DJS mencapai
Rp14,06 triliun dan hasil investasi program BPJS
mencapai Rp638,59 miliar. n
MainReport
BRIDGE VOLUME 1116
kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut
telah mendapatkan pengakuan dari organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
“Achievement in Transformation Excellence” pada
Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana.
Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA
(International Social Security Association) dalam
bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi
dan pelaksanaan program Return to Work.
Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut
menunjukan komitmennya untuk berusaha keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.
Bukan Perubahan BiasaPT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi
pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya
beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya
mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS
Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari
fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan
visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya,
Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan”.
Berkaitan dengan hal di atas, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core
operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan,
investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk
menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS
Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada
calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi
peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30
data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi
sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena
BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses
data-data penduduk yang jadi peserta BPJS
ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga
dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa
melalui website bahkan via smart phone.
Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan
memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan
total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta
hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa
dapat multi benefit.
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan
untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang
mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses
klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim
membutuhkan waktu dua minggu maka kini
memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon
“from two weeks to 20 minute”, peserta yang
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya.
Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan
karena data base sudah ada pada BPJS
Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu
konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta
pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal
masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan
semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya.
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak
ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa
memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim.
Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone,
melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah
membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan
Operational Excellent yang lebih terjamin dan
transparan di manapun dan kapanpun. n
Pendaftaraan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui website
17www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Manfaat
Sebuah program baru BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan multi manfaat,
diluncurkan akhir tahun lalu, untuk memberikan banyak kemudahan bagi peserta
Jaminan Sosial ketenagakerjaan, sekaligus memotifasi pekerja lain.
irut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya, menjelaskan, dengan
melaksanakan empat hal yaitu:
aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan
keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal
oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal
tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin
memberikan kemudahan kepada semua peserta
dalam mendapatkan layanan secara prima.
Elvyn G Masassya menambahkan, untuk
memberikan pelayanan prima kepada para peserta,
pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah
sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh
mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran
208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat
memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS
Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di
seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa
terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang
penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G
Masassya, beberapa waktu lalu.
Selain menambah kantor cabang penuh dan
kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar
dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara
lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan
prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak
tahun 2015.
Pelatihan seluruh karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah
dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella
International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS
Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut
menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima
BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang
terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya
manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika
dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi
atau harapan peserta.
Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim
building dan pada hari kedua peserta pelatihan
diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta
cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga
peserta pelatihan diajarkan cara handling complain
dan implementasi service blue print yang merupakan
standar service di BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan TerbaikBPJS Ketenagakerjaan terus mendorong
seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan piagam penghargaan untuk memacu
kantor cabang agar dapat mengimplementasikan
program Operational Excellent dengan
sebaik-baiknya.
Salah satu kesuksesan dalam memberikan
pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti
bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif
Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP
Cianjur yang mendapat piagam penghargaan
sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa
Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri,
dengan mendapat piagam penghargaan tersebut
merupakan salah satu kesuksesan dalam
memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa
yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur
bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif
Dhakiri, beberapa waktu yang lalu.
Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup
memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus
bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih
mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan
juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas
diatur dalam undang-undang.
Budaya PRIMABPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima
penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi
Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga
penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA
Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan
tersebut kepada Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum
Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2
November 2015.
Kompetisi regional tersebut diselenggarakan
secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan
melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota
ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan
lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The
new initiatives approach to start the Return-to-Work
Program”, “The new service blue print to achieve
service excellence” dan “Expansion of
multi-distribution channels to all workers".
Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era
baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi
jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar
perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi
seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau
pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan
kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan,
pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara
resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun
bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program
Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai
pengembangan manfaat program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya
mendapatkan perlindungan berupa penggantian
biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang
tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena
dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk
bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan
untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali
bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya
ataupun bidang keahlian yang baru.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan
menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli,
Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah
secara total sistem dan prosedur layanan di tiga
aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia.
Perubahan pada aspek fisik menggambarkan
perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di
kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada
aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran
dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis
fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek
manusia merepresentasikan perubahan budaya baru
yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta.
Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah
membangun kerja sama dengan berbagai pihak
untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data
kepesertaan dengan data kependudukan berbasis
NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses
pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim.
Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank,
nonbank maupun yang berbasis elektornik
memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS
Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki
fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja
dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran
iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan
pun.
Kemudahan AksesDalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS
Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi
baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G
Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan
peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan
kapasitas organisasi sesuai dengan amanah
Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam
menghadapi dinamika lingkungan, baik internal
maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel
dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan
implementasi keunggulan operasional dan pelayanan
kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada
kebutuhan peserta.
Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat
mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang
sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan
ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk
lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan
pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan,
telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis
lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan
peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di
manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih
efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database
serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia
yang dapat menghemat anggaran Badan.
SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem
operasional berbagai lembaga dan instansi
pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail,
telekomunikasi dan industri.
Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat
menjadi pondasi yang baik dalam mendukung
strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk
meningkatkan akselerasi perluasan cakupan
PROGRAM TOTAL BENEFIT “MERINGANKAN PEKERJAMENGGAET KEPESERTAAN”
Pada penghujung Tahun lalu BPJS
Ketenagakerjaan memberikan paket
hadiah buat para pekerja peserta Jaminan
Sosial. Adapun paket tersebut terdiri dari
manfaat finansial dan non finansial, yang diberi
nama program Total Benefit.
Pemberian paket hadiah multi manfaat itu,
dikemukakan oleh Direktur Investasi BPJS
Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi dalam acara Press
Conference Launching Program Total Benefit BPJS
Ketenagakerjaan di Perumahan Grand Cikarang
City, Desa Harjamekar, Kec, Cikarang, Bekasi, pada
Rabu (16/12).
Peluncuran program tersebut, tukas Jeffry
sekaligus mensosialisasikan multi manfaat yang
diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para
peserta Jaminan Sosial, yang meliputi Housing
Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit,
Education Benefit dan Health Benefit.
Dalam menggulirkan program tersebut, jelas
dia lagi, di wilayah Cikarang, institusi Jaminan Sosial
menjalin kemitraan dengan developer untuk
menyediakan 1800 rumah yang sehat dan layak huni
serta terjangkau bagi para peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Jeffry menambahkan, untuk housing benefit di
Wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan perbankan dan developer,
dalam hal ini untuk penyedian perumahan di
Perumahan Grand Cikarang bekerjasama dengan PT
Budi Langgeng Persada, dan untuk adminnya di
support oleh Bank Tabungan Negara (BTN)
Selain itu, untuk food benefit, ungkap dia lagi, di
Wilayah Cikarang institusi Jaminan Sosial bermitra
dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi
Karyawan Mulia Industri untuk menyalurkan bahan
pokok dengan harga ritel yang terjangkau bagi
pekerja peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Untuk manfaat lainnya, seperti transportation
benefit yang menyediakan transportasi dari rumah
menuju lokasi kerja, untuk mengurangi beban biaya
transportasi bagi para peserta Jaminan Sosial.
Selebihnya, education benefit yang berupa manfaat
beasiswa bagi putra-putri peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di dalam membantu meringankan
beban biaya pendidikan.
Dan, manfaat terakhir, health benefit, yang
memberikan fasilitas kesehatan yang dekat dengan
kawasan perumahan peserta, dimaksudkan untuk
mengurangi biaya kesehatan peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Pekerja yang ingin mendapatkan paket hadiah
dari BPJS Ketenagakerjaan, syaratnya menurut
Jeffry hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal setahun, tertib administrasi, dan
bukan perusahaan yang hanya mendaftarkan
sebagian tenaga kerjanya.
Khusus untuk housing benefit, ada persyaratan
lain, seperti kepemilikan rumah yang diajukan
adalah rumah pertama. Seluruh proses
pengajuannya mengacu persyaratan yang berlaku
di Bank penyalur (BTN).
Dan, jenis pinjaman yang diberikan dan
disediakan pada housing benefit ada dua macam,
pertama kredit pemilikan rumah (KPR) dan kedua
pinjaman uang muka (PUM) yang diberikan kepada
peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang
dibebankan pada peserta hanya sebesar 5 persen
untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) pada KPR subsidi. Untuk jangka waktu
selama 20 tahun.
Melalui kemudahan dalam pembiayaan di
dalam paket multi manfaat dengan menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, tukas Jeffry,
BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan
Menuju Kesejahteraan Pekerja.
Dengan program total benefit ini, akan
memotivasi para pekerja di kawasan Industri
maupun perusahaan di Wilayah Cikarang, untuk ikut
kepesertaan Jaminan Sosial yang memberikan
banyak manfaat bagi peserta. Jumlah peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Oktober 2015,
mencapai 19,035 juta tenaga kerja.
Pasca operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan,
setelah empat bulan berjalan, Program Jaminan
Pensiun telah menghasilkan Rp1,20 triliun, yang
merupakan 123 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara pembayaran jaminan, pembayaran klaim
mencapai Rp14 triliun atau setara dengan 75 persen
dari target, yang merupakan imbas dari pencairan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan PP
60/2015.
Pengelolaan dana investasi program Dana
Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp191,32 T dan dana
investasi program BPJS sebesar Rp7,36 triliun.
Sementara, hasil investasi program DJS mencapai
Rp14,06 triliun dan hasil investasi program BPJS
mencapai Rp638,59 miliar. n
kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut
telah mendapatkan pengakuan dari organisasi
Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN
Social Security Association) berupa penghargaan
“Achievement in Transformation Excellence” pada
Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas
keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan
dalam berbagai aspek termasuk pelayanan,
kepesertaan dan pengelolaan dana.
Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA
(International Social Security Association) dalam
bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi
dan pelaksanaan program Return to Work.
Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut
menunjukan komitmennya untuk berusaha keras
mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.
Bukan Perubahan BiasaPT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi
pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya
beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya
mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS
Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari
fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan
visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya,
Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan”.
Berkaitan dengan hal di atas, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core
operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan,
investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk
menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS
Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada
calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi
peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30
data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi
sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena
BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses
data-data penduduk yang jadi peserta BPJS
ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga
dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa
melalui website bahkan via smart phone.
Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan
memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan
total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta
hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa
dapat multi benefit.
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan
untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang
mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses
klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim
membutuhkan waktu dua minggu maka kini
memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon
“from two weeks to 20 minute”, peserta yang
melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk
menyelesaikannya.
Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan
karena data base sudah ada pada BPJS
Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu
konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta
pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal
masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan
semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke
kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20
menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan
uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya.
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak
ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa
memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim.
Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone,
melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah
membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan
Operational Excellent yang lebih terjamin dan
transparan di manapun dan kapanpun. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id18
Manfaat
ada penghujung Tahun lalu BPJS
Ketenagakerjaan memberikan paket
hadiah buat para pekerja peserta Jaminan
Sosial. Adapun paket tersebut terdiri dari
manfaat finansial dan non finansial, yang diberi
nama program Total Benefit.
Pemberian paket hadiah multi manfaat itu,
dikemukakan oleh Direktur Investasi BPJS
Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi dalam acara Press
Conference Launching Program Total Benefit BPJS
Ketenagakerjaan di Perumahan Grand Cikarang
City, Desa Harjamekar, Kec, Cikarang, Bekasi, pada
Rabu (16/12).
Peluncuran program tersebut, tukas Jeffry
sekaligus mensosialisasikan multi manfaat yang
diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para
peserta Jaminan Sosial, yang meliputi Housing
Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit,
Education Benefit dan Health Benefit.
Dalam menggulirkan program tersebut, jelas
dia lagi, di wilayah Cikarang, institusi Jaminan Sosial
menjalin kemitraan dengan developer untuk
menyediakan 1800 rumah yang sehat dan layak huni
serta terjangkau bagi para peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Jeffry menambahkan, untuk housing benefit di
Wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan perbankan dan developer,
dalam hal ini untuk penyedian perumahan di
Perumahan Grand Cikarang bekerjasama dengan PT
Budi Langgeng Persada, dan untuk adminnya di
support oleh Bank Tabungan Negara (BTN)
Selain itu, untuk food benefit, ungkap dia lagi, di
Wilayah Cikarang institusi Jaminan Sosial bermitra
dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi
Karyawan Mulia Industri untuk menyalurkan bahan
pokok dengan harga ritel yang terjangkau bagi
pekerja peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Untuk manfaat lainnya, seperti transportation
benefit yang menyediakan transportasi dari rumah
menuju lokasi kerja, untuk mengurangi beban biaya
transportasi bagi para peserta Jaminan Sosial.
Selebihnya, education benefit yang berupa manfaat
beasiswa bagi putra-putri peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di dalam membantu meringankan
beban biaya pendidikan.
Dan, manfaat terakhir, health benefit, yang
memberikan fasilitas kesehatan yang dekat dengan
kawasan perumahan peserta, dimaksudkan untuk
mengurangi biaya kesehatan peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Pekerja yang ingin mendapatkan paket hadiah
dari BPJS Ketenagakerjaan, syaratnya menurut
Jeffry hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal setahun, tertib administrasi, dan
bukan perusahaan yang hanya mendaftarkan
sebagian tenaga kerjanya.
Khusus untuk housing benefit, ada persyaratan
lain, seperti kepemilikan rumah yang diajukan
adalah rumah pertama. Seluruh proses
pengajuannya mengacu persyaratan yang berlaku
di Bank penyalur (BTN).
Dan, jenis pinjaman yang diberikan dan
disediakan pada housing benefit ada dua macam,
pertama kredit pemilikan rumah (KPR) dan kedua
pinjaman uang muka (PUM) yang diberikan kepada
peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang
dibebankan pada peserta hanya sebesar 5 persen
untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) pada KPR subsidi. Untuk jangka waktu
selama 20 tahun.
Melalui kemudahan dalam pembiayaan di
dalam paket multi manfaat dengan menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, tukas Jeffry,
BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan
Menuju Kesejahteraan Pekerja.
Dengan program total benefit ini, akan
memotivasi para pekerja di kawasan Industri
maupun perusahaan di Wilayah Cikarang, untuk ikut
kepesertaan Jaminan Sosial yang memberikan
banyak manfaat bagi peserta. Jumlah peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Oktober 2015,
mencapai 19,035 juta tenaga kerja.
Pasca operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan,
setelah empat bulan berjalan, Program Jaminan
Pensiun telah menghasilkan Rp1,20 triliun, yang
merupakan 123 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara pembayaran jaminan, pembayaran klaim
mencapai Rp14 triliun atau setara dengan 75 persen
dari target, yang merupakan imbas dari pencairan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan PP
60/2015.
Pengelolaan dana investasi program Dana
Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp191,32 T dan dana
investasi program BPJS sebesar Rp7,36 triliun.
Sementara, hasil investasi program DJS mencapai
Rp14,06 triliun dan hasil investasi program BPJS
mencapai Rp638,59 miliar. n
19www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Katiga
Kecelakaan kerja di bidang konstruksi masih cukup tinggi di Indonesia sehingga untuk mengatasinya diperlukan tenaga ahli konstruksi yang memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam jumlah sangat banyak.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa
kasus kecelakaan kerja peserta program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tahun
2015 menurun di banding tahun sebelumnya. Pada
2015 jumlah angka kecelakaan kerja peserta JKK
BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50.089 kasus.
Angka tersebut menurun dibanding tahun 2014
sebanyak 53.319 kasus.
Menurut Ahmad Riyadi, Direktur Pelayanan dan
Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan, penurunan kasus
kecelakaan kerja dapat terjadi karena BPJS
Ketenagakerjaan turut aktif dalam mengadakan
safety training untuk para pekerja, khususnya untuk
pekerja dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi.
Selain itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan selalu
mempromosikan pentingnya implemetasi K3 di
perusahaan atau sektor usaha yang banyak
mempekerjakan tenaga kerja.
Salah satu sektor usaha yang banyak
mempekerjakan tenaga kerja dan masih cukup tinggi
angka kecelakaan kerjanya adalah sektor konstruksi.
Data International Labour Organization (ILO)
menyebutkan, setiap hari terjadi sekitar 6.000
kecelakaan kerja fatal di dunia. Sementara itu, kasus
kecelakaan kerja di Indonesia setiap hari yang dialami
para pekerja dari setiap 100 ribu tenaga kerja
terdapat 30% di antaranya terjadi di sektor
konstruksi.
Menurut pakar K3 Doedoeng Z. Arifin, angka
IMPLEMENTASI K3DI SEKTOR KONSTRUKSI
ada penghujung Tahun lalu BPJS
Ketenagakerjaan memberikan paket
hadiah buat para pekerja peserta Jaminan
Sosial. Adapun paket tersebut terdiri dari
manfaat finansial dan non finansial, yang diberi
nama program Total Benefit.
Pemberian paket hadiah multi manfaat itu,
dikemukakan oleh Direktur Investasi BPJS
Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi dalam acara Press
Conference Launching Program Total Benefit BPJS
Ketenagakerjaan di Perumahan Grand Cikarang
City, Desa Harjamekar, Kec, Cikarang, Bekasi, pada
Rabu (16/12).
Peluncuran program tersebut, tukas Jeffry
sekaligus mensosialisasikan multi manfaat yang
diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para
peserta Jaminan Sosial, yang meliputi Housing
Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit,
Education Benefit dan Health Benefit.
Dalam menggulirkan program tersebut, jelas
dia lagi, di wilayah Cikarang, institusi Jaminan Sosial
menjalin kemitraan dengan developer untuk
menyediakan 1800 rumah yang sehat dan layak huni
serta terjangkau bagi para peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Jeffry menambahkan, untuk housing benefit di
Wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan perbankan dan developer,
dalam hal ini untuk penyedian perumahan di
Perumahan Grand Cikarang bekerjasama dengan PT
Budi Langgeng Persada, dan untuk adminnya di
support oleh Bank Tabungan Negara (BTN)
Selain itu, untuk food benefit, ungkap dia lagi, di
Wilayah Cikarang institusi Jaminan Sosial bermitra
dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi
Karyawan Mulia Industri untuk menyalurkan bahan
pokok dengan harga ritel yang terjangkau bagi
pekerja peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Untuk manfaat lainnya, seperti transportation
benefit yang menyediakan transportasi dari rumah
menuju lokasi kerja, untuk mengurangi beban biaya
transportasi bagi para peserta Jaminan Sosial.
Selebihnya, education benefit yang berupa manfaat
beasiswa bagi putra-putri peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di dalam membantu meringankan
beban biaya pendidikan.
Dan, manfaat terakhir, health benefit, yang
memberikan fasilitas kesehatan yang dekat dengan
kawasan perumahan peserta, dimaksudkan untuk
mengurangi biaya kesehatan peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Pekerja yang ingin mendapatkan paket hadiah
dari BPJS Ketenagakerjaan, syaratnya menurut
Jeffry hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal setahun, tertib administrasi, dan
bukan perusahaan yang hanya mendaftarkan
sebagian tenaga kerjanya.
Khusus untuk housing benefit, ada persyaratan
lain, seperti kepemilikan rumah yang diajukan
adalah rumah pertama. Seluruh proses
pengajuannya mengacu persyaratan yang berlaku
di Bank penyalur (BTN).
Dan, jenis pinjaman yang diberikan dan
disediakan pada housing benefit ada dua macam,
pertama kredit pemilikan rumah (KPR) dan kedua
pinjaman uang muka (PUM) yang diberikan kepada
peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang
dibebankan pada peserta hanya sebesar 5 persen
untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) pada KPR subsidi. Untuk jangka waktu
selama 20 tahun.
Melalui kemudahan dalam pembiayaan di
dalam paket multi manfaat dengan menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, tukas Jeffry,
BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan
Menuju Kesejahteraan Pekerja.
Dengan program total benefit ini, akan
memotivasi para pekerja di kawasan Industri
maupun perusahaan di Wilayah Cikarang, untuk ikut
kepesertaan Jaminan Sosial yang memberikan
banyak manfaat bagi peserta. Jumlah peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Oktober 2015,
mencapai 19,035 juta tenaga kerja.
Pasca operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan,
setelah empat bulan berjalan, Program Jaminan
Pensiun telah menghasilkan Rp1,20 triliun, yang
merupakan 123 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara pembayaran jaminan, pembayaran klaim
mencapai Rp14 triliun atau setara dengan 75 persen
dari target, yang merupakan imbas dari pencairan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan PP
60/2015.
Pengelolaan dana investasi program Dana
Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp191,32 T dan dana
investasi program BPJS sebesar Rp7,36 triliun.
Sementara, hasil investasi program DJS mencapai
Rp14,06 triliun dan hasil investasi program BPJS
mencapai Rp638,59 miliar. n
Katiga
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id20
Katiga
Provident Funds (Dana Penghematan) Kebijakan pemerintah Singapura menyelenggarkan
jaminan sosial, dimaksudkan untuk mewujudkan filosofi
nasional-Negeri Singa Air itu, yang berupa dukungan aktif
buat kemandirian. Selain itu, untuk mensupport upaya dan
tanggung jawab masyarakat/pekerja terhadap dirinya
sendiri dan keluarga, semasa usia produktif maupun di
usia tua (pensiun)
Di dalam rencana memberikan jaminan sosial untuk
hari tua, kala itu ada tiga pertimbangan utama yang harus
dicover – dipayungi melalui sejumlah program, al: pensiun,
kebutuhan perumahan dan perlindungan kesehatan.
Lantas, pada 1 Juli 1951, pemerintah Singapura
merancang sebuah skema tabungan wajib, sistem CPF
(Central Provident Fund) untuk membantu pekerja
memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa pensiun.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan
bantuan kepada pekerja dengan pendapatan rendah
yang membutuhkan bantuan melalui subsidi dan top-up.
Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1968,
pemerintah memperkenalkan skema kepemilikan rumah
umum, yang memungkinkan warga/pekerja lokal bisa
membayar hipotek flat (HDB) mereka dengan
menggunakan tabungan CPF, ketimbang harus
mengurangi dana pensiun mereka untuk menyewa flat.
Kepemilikan rumah bagi warga/pekerja/anggota
CPF di Singapura menjadi pilar utama dalam memberikan
rasa keamanan mereka dimasa pensiun, karena dapat
mengurangi keharusan membayar biaya sewa flat dari
dana pensiun mereka.
Pada 1970-an, Singapura telah tumbuh menjadi
Negara yang modern dan warganya yang hidup
sejahtera. Sehingga upah dan standar hidup meningkat,
sehingga mendongkrak tingkat kontribusi CPF sehingga
bisa menghemat lebih banyak untuk pensiun.
Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan
warga/pekerja/anggota CPF di Negeri Singa Air itu,
pemerintah Singapura kembali memperkenalkan akun
baru - rekening khusus untuk menyimpan – kontribusi
lain, untuk memenuhi kebutuhan pensiun yang lain.
Secara bertahap CPF mengalami perbaikan (pada
2002, 2003, dan 2004) dalam memenuhi kebutuhan
masing-masing generasi di Singapura, tetapi tetap
berfokus pada konsep sentralisasi dana provident.
Semua warga/pekerja/anggota CPF tetap harus
memberikan kontribusi selama masa hidup mereka.
Dan, sistem CPF sekarang memiliki tiga kekuatan
utama, antara lain :
• Tanggung Jawab Pribadi: Warga/pekerja
/anggota tetap bekerja dan menabung lebih
banyak untuk masa pensiun Anda.
• Kepemilikan : Akumulasi tabungan Anda
sendiri.
• Pendapatan Seumur Hidup : Dengan CPF aktif,
tabungan CPF Anda akan membayar Anda
aliran pendapatan pensiun seumur hidup.
CPF mengelola segala bentuk jaminan sosial di Singapura,
yang mencakup empat account yang berbeda:
• Accunt Biasa (OA): Untuk membiayai
pembelian rumah, investasi disetujui, asuransi
CPF, dan pendidikan
• Rekening Khusus (SA): Untuk simpanan /
jaminan hari tua
• Rekening Pensiun (RA): Untuk membiayai
pembayaran berkala dari Usia 62 tahun
• Rekening Medisave (MA): Untuk pembayaran
perawatan rumah sakit, tunjangan kesehatan,
dan disetujuinya asuransi kesehatan dan dari
usia 55 tahun
Dari empat rekening yang dikelola CPF dan tiga
kekuatan utama yang dimilikinya, dapat memberi gambaran
sistem jaminan sosial di Singapura. Untuk mengetahui lebih
lanjut kinerja skema jaminan sosial yang dikelola institusi
tersebut simak berikut ini.
Jaminan Sosial Karyawan Skema CPF terutama menawarkan jaminan sosial di
Singapura untuk karyawan/pekerja lokal-swasta. Ada
beberapa cakupan – coverage yang sedikit berbeda untuk
karyawan sektor publik yang dipilih.
Setiap pegawai harus membayar jumlah tertentu dari
pendapatan mereka ke dalam dana masing-masing (4 rek
CPF). Jumlah yang tepat diperlukan untuk kontribusi
tahunan untuk jaminan sosial di Singapura, yang besarnya
tergantung pada usia dan pendapatan.
Karyawan dengan penghasilan bulanan kurang dari
SGD 500 tidak membayar apa-apa. Orang yang
berpenghasilan antara SGD 500 sd SGD 1.500
memberikan kontribusi jumlah datar (16%) dari
pendapatan bulanan untuk jaminan sosial di Singapura.
Sedangkan yang memiliki pendapatan lebih dari itu, harus
mengalokasikan persentase tertentu untuk
masing-masing rekening mereka.
Namun, ada titik cut-off untuk menghitung
persentase ini. Jika Anda mendapatkan lebih dari SGD
5.000 per bulan, tidak lagi mencari skema dalam
pembayaran untuk jaminan sosial di Singapura lagi.
Selain kontribusi tahunan yang dibuat oleh
karyawan, majikan mereka secara hukum juga diminta
kontribusinya untuk mendukung karyawan. Di luar
kontribusi wajib (16%), pemberi kerja dan karyawan dapat
memberi kontribusi sukarela sampai dengan top-up.
Semua kontribusi gabungan tidak boleh melebihi SGD
30.000 setahun.
Keempat Akun yang Dikelola CPF dan Manfaatnya
Uang yang dialokasikan ke rekening CPF untuk
jaminan sosial di Singapura tumbuh pada tingkat bunga
tetap. Peningkatannya secara teratur disesuaikan oleh
pemerintah Singapura. Pekerja/anggota CPF bisa
menggunakan uang dari rekening masing-masing untuk
tujuan tertentu – yang telah ditetapkan kegunaan setiap
rekeningnya.
Rekening Biasa (OA), semacam rekening tabungan
yang mana si pemilik dapat menarik uang untuk
kebutuhan tertentu. Dana OA dapat digunakan untuk
membeli rumah di Singapura, untuk membiayai
kecelakaan kerja sektor konstruksi di Indonesia
termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN.
Hampir 32% kasus kecelakaan kerja di Indonesia
terjadi di sektor konstruksi yang meliputi semua jenis
proyek gedung, jalan, jembatan, terowongan, irigasi,
bendungan, dan sejenisnya.
Ahli K3 Kontruksi Terjaminnya keamanan dan keselamatan bagi
pekerja maupun masyarakat umum, termasuk
adanya jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan
tidak adanya kerusakan dan gangguan terhadap
lingkungan dan keamananya, merupakan bentuk
perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di
sekitar lingkungan kegiatan pekerjaan konstruksi
yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan suatu
bentuk ”tertib penyelenggaraan jasa konstruksi”
sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang
No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP 29
tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
Hal tersebut di atas bertujuan untuk mendukung
pencapaian produksi yang tinggi, pemanfaat sumber
daya secara optimal, efisien dan efektif yang pada
akhirnya akan berdampak terhadap adanya
kesejahteraan anggota masyarakat pekerja itu
sendiri. Menurut Doedoeng Z. Arifin, untuk menjamin
tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dibutuhkan
ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam
bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di
sektor jasa konstruksi. Ahli K3 di bidang Konstruksi
atau disebut ”Ahli K3 Konstruksi” diharapkan mampu
bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja dan dunia usaha industri jasa
konstruksi.
Berdasarkan data dari Asosiasi Ahli K3
Konstruksi (A2K4), jumlah tenaga ahli konstruksi
yang menjadi anggota A2K4 saat ini sekitar 4.500
jiwa. Dengan tingkat pembangunan infrastruktur
yang luar biasa selama lima tahun ke depan (2105 –
2019) yang diprediksi sebesar Rp 5.519 Triliun, akan
dibutuhkan tambahan tenaga Ahli K3 Konstruksi
sebanyak 1.500 jiwa per tahun.
Kebutuhan akan jumlah tenaga ahli K3
Konstruksi yang besar juga dipicu oleh pengaturan
dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014
tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum yang mewajibkan setiap proyek
untuk melibatkan tenaga ahli K3 Konstruksi bagi
proyek dengan potensi bahaya tinggi, yaitu apabila
pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang
dan/atau nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000.000,-.
Pendekatan Pelatihan Untuk menghasilkan 1.500 tenaga ahli K3
Konstruksi ber-SKA dalam setahun bukan hal yang
mudah dilakukan. Selain perlu dilakukan melalui
pendekatan pelatihan dan bimbingan teknis yang
biasa, juga perlu adanya pendekatan pelatihan
distance learning. Hal ini memungkinkan
terjangkaunya para peserta pelatihan di tempat
tertentu yang karena jumlah peserta pelatihan dalam
satu angkatan tidak efisien dilakukan dengan
pendekatan klasikal.
Data BPS (2014) menyebutkan, jumlah tenaga
ahli konstruksi di Indonesia sebanyak 280 ribu orang
atau 4 persen dari keseluruhan tenaga kerja
konstruksi pada tahun 2014 yang berjumlah 7,2 juta
jiwa. Dari 280.000 tenaga ahli konstruksi, kini sudah
ada 81.333 orang yang bersertifikat kompetensi ahli
atau ber-SKA (LPJK, Maret 2015). Sementara sisanya
yang berjumlah sekitar 199 ribu tenaga ahli masih
belum memiliki SKA. Jumlah inilah yang menjadi
sasaran pembinaan Balai bersama stakeholder jasa
konstruksi lainnya.
Dengan kapasitas Balai menyelenggarakan
fasilitasi sertifikasi keahlian konstruksi sebanyak
5.000 peserta per tahun, maka jumlah di atas tidak
pernah dapat diselesaikan, karena setiap tahun
masuk tenaga ahli baru sekitar 8.500 orang (BPS
2010 – 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
dan system delivery pelatihan yang tidak biasa dan
bersifat masal.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah
tersebut di atas adalah melalui pelatihan jarak jauh
keahlian konstruksi (PJJAK) atau Distance Learning.
Menurut Doedoeng Z. Arifin, PJJAK adalah suatu
lingkungan pendidikan dan pelatihan (diklat) keahlian
konstruksi online berpusat pada peserta diklat yang
dikembangkan Pusat Pembinaan Kompetensi dan
Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebagaimana pelatihan berbasis kompetensi
lainnya, PJJAK mengikuti standar sistem pelatihan
kerja nasional (sislatkernas). PJJAK didesain sebagai
suatu Pelatihan Kerja untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
tingkat keahlian konstruksi tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Diharapkan melalui berbagai upaya pelatihan
tersebut dapat meningkatkan kompetensi para ahli
konstruksi, termasuk kemampuannya dalam
implementasi K3 di sektor konstruksi. Pada akhirnya
diharapkan akan semakin menurun jumlah kasus
kecelakaan kerja di sektor konstruksi. n
pendidikan anak-anak, atau untuk membeli asuransi jiwa.
Rekening Medisave (MA), misalnya, yang
diperuntukan biaya kesehatan, meliputi sakit (berobat
jalan dan rawat inap) serta manfaat bersalin bagi pekerja
wanita. Dengan kontribusi ke rekening CPF setiap
bulannya, sekitar SGD 330 sd 475.
Jika seorang pekerja/anggota memiliki lebih dari
SGD 40.000 di Rekening Khusus (SA), dia dapat
mengambil surplusnya (SGD 10.000) untuk berinvestasi
dalam usaha yang disetujui pemerintah, asal hasilnya
lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang
berlaku ang ditetapkan Skema CPF Investasi (CPFIS).
Misal, dana diinvestasikan untuk pembelian jenis
instrumen keuangan prospektif (seperti Saham-Saham
“Blue Chip”- potensial).
Pada usia 55, pekerja/anggota akan mendapatkan
Akun Pensiun (RA). Setidaknya dia harus sudah memiliki
hingga SGD 139.000 (Rp1,3-1,5 miliar) dari seluruh
rekening SA dan OA ke RA.
Setelah pekerja /anggota berhenti bekerja pada usia
65, dia akan mendapatkan satu lagi jenis jaminan sosial di
Singapura. Warga/pekerja/anggota CPF dapat
mengakses uang-dana di rekening RA dan
menggunakannya untuk membeli anuitas seumur hidup
dari bank lokal.
Pekerja/anggota CPF juga bisa menyimpannya
(mengalihkannya) dalam rekening investasi sampai
tabungan habis. Jika pekerja/anggota mau pensiun di
luar negeri, Dia dapat menguras rek RA, asal dia
benar-benar berniat untuk meninggalkan Singapura
selamanya.
Jaminan sosial di Singapura juga mencakup
tunjangan cacat dan manfaat. Untuk menerima tunjangan
cacat, pekerja/anggota CPF memerlukan penilaian medis
dari Institusi yang ditunjuk secara resmi, yang bisa
memberikan rekomendasi bahwa dia secara permanen
dan benar-benar tidak mampu bekerja. Sedangkan
tunjangan manfaat dibayar (minimal SGD 49.000) untuk
anggota keluarga dalam kasus kematian dini si pekerja/
anggota CPF – yang belum waktunya pensiun.
Jaminan Sosial untuk Self-Employed (Profesional / Wiraswasta)
Wiraswasta di Singapura - baik warga negara/
penduduk tetap juga harus berkontribusi terhadap skema
CPF. Jika mereka memiliki pendapatan bersih tahunan
antara SGD 6.000 sd SGD 60.000, mereka harus
membayar ke rekening Medisave mereka. kontribusi
tersebut berjumlah 2,38-9% dari pendapatan mereka,
tergantung pada usia orang tersebut.
Wiraswasta di Singapura juga dapat berkontribusi
untuk jenis Jaminan Sosial yang lain di Singapura. Namun,
besarnya kontribusi adalah murni sukarela dan atas
kebijakannya sendiri.
Jaminan Sosial untuk EkspatriatSeperti disebutkan sebelumnya, jaminan sosial di
Singapura hanya mencakup warga dan penduduk tetap.
Karyawan asing yang merupakan penduduk sementara
tidak tercakup oleh CPF. Ini termasuk sebagian besar
pekerja migran dan ekspatriat. Singapura tidak memiliki
perjanjian jaminan sosial dengan negara lain.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari
diri kalau si pekerja ekspatriat harus memiliki jaminan
sosial sendiri sebelum pindah ke Singapura. Ada
panduan untuk mendapatkan jaminan sosial dan
pelayanan kesehatan di Singapura, serta tips untuk
mendapatkan polis asuransi jaminan sosial dan kesehatan
swasta untuk ekspatriat.
Selain itu jangan mengabaikan ketentuan pensiun.
Jika pekerja ekspatriat mau membayar ke skema pensiun
nasional, hubungi kantor jaminan sosial setempat (CPF).
Hal ini bisa tergantung pada faktor-faktor seperti durasi
(lama) tinggal pekerja ekspatriat di Singapura dan klausul
yang tepat dalam kontrak kerja baru si pekerja ekspatriat.
Jika pekerja ekspatriat menjadi penduduk tetap
sebagai pemegang izin bekerja untuk Singapura - sebagai
profesional, berkualitas, atau terampil karyawan di luar
negeri, dia juga bisa menambahkan ke skema CPF. Untuk
tinggal permanen sebagai hak pekerja bisa mendapatkan
jaminan sosial di Singapura. Bila ingin memperoleh
informasi yang lebih jauh tentang Jaminan Sosial, mereka
bisa menghubungi: Central Provident Fund Dewan
Singapura.
Pada kesimpulannya, penyelenggaraan skema CPF
bertujuan agar pekerja/anggota serta keluarga, dapat
pensiun aman, dengan memperoleh penghasilan seumur
hidup, sehingga bisa juga membiayai pendidikan,
kesehatan, dan rumah.
Dan, target penyelenggaraan skema jaminan sosial
oleh CPF telah terpenuhi. Bahkan obsesinya menjadi
jaminan sosial yang terbesar dan dihormati, telah
mendapat pengakuan dunia. Tinggal sekarang
bagaimana bisa mempertahankannya.
Struktur Orgnisasi CPF
21www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Seberang
Provident Funds (Dana Penghematan) Kebijakan pemerintah Singapura menyelenggarkan
jaminan sosial, dimaksudkan untuk mewujudkan filosofi
nasional-Negeri Singa Air itu, yang berupa dukungan aktif
buat kemandirian. Selain itu, untuk mensupport upaya dan
tanggung jawab masyarakat/pekerja terhadap dirinya
sendiri dan keluarga, semasa usia produktif maupun di
usia tua (pensiun)
Di dalam rencana memberikan jaminan sosial untuk
hari tua, kala itu ada tiga pertimbangan utama yang harus
dicover – dipayungi melalui sejumlah program, al: pensiun,
kebutuhan perumahan dan perlindungan kesehatan.
Lantas, pada 1 Juli 1951, pemerintah Singapura
merancang sebuah skema tabungan wajib, sistem CPF
(Central Provident Fund) untuk membantu pekerja
memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa pensiun.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan
bantuan kepada pekerja dengan pendapatan rendah
yang membutuhkan bantuan melalui subsidi dan top-up.
Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1968,
pemerintah memperkenalkan skema kepemilikan rumah
umum, yang memungkinkan warga/pekerja lokal bisa
membayar hipotek flat (HDB) mereka dengan
menggunakan tabungan CPF, ketimbang harus
mengurangi dana pensiun mereka untuk menyewa flat.
Kepemilikan rumah bagi warga/pekerja/anggota
CPF di Singapura menjadi pilar utama dalam memberikan
rasa keamanan mereka dimasa pensiun, karena dapat
mengurangi keharusan membayar biaya sewa flat dari
dana pensiun mereka.
Pada 1970-an, Singapura telah tumbuh menjadi
Negara yang modern dan warganya yang hidup
sejahtera. Sehingga upah dan standar hidup meningkat,
sehingga mendongkrak tingkat kontribusi CPF sehingga
bisa menghemat lebih banyak untuk pensiun.
Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan
warga/pekerja/anggota CPF di Negeri Singa Air itu,
pemerintah Singapura kembali memperkenalkan akun
baru - rekening khusus untuk menyimpan – kontribusi
lain, untuk memenuhi kebutuhan pensiun yang lain.
Secara bertahap CPF mengalami perbaikan (pada
2002, 2003, dan 2004) dalam memenuhi kebutuhan
masing-masing generasi di Singapura, tetapi tetap
berfokus pada konsep sentralisasi dana provident.
Semua warga/pekerja/anggota CPF tetap harus
memberikan kontribusi selama masa hidup mereka.
Dan, sistem CPF sekarang memiliki tiga kekuatan
utama, antara lain :
• Tanggung Jawab Pribadi: Warga/pekerja
/anggota tetap bekerja dan menabung lebih
banyak untuk masa pensiun Anda.
• Kepemilikan : Akumulasi tabungan Anda
sendiri.
• Pendapatan Seumur Hidup : Dengan CPF aktif,
tabungan CPF Anda akan membayar Anda
aliran pendapatan pensiun seumur hidup.
CPF mengelola segala bentuk jaminan sosial di Singapura,
yang mencakup empat account yang berbeda:
• Accunt Biasa (OA): Untuk membiayai
pembelian rumah, investasi disetujui, asuransi
CPF, dan pendidikan
• Rekening Khusus (SA): Untuk simpanan /
jaminan hari tua
• Rekening Pensiun (RA): Untuk membiayai
pembayaran berkala dari Usia 62 tahun
• Rekening Medisave (MA): Untuk pembayaran
perawatan rumah sakit, tunjangan kesehatan,
dan disetujuinya asuransi kesehatan dan dari
usia 55 tahun
Dari empat rekening yang dikelola CPF dan tiga
kekuatan utama yang dimilikinya, dapat memberi gambaran
sistem jaminan sosial di Singapura. Untuk mengetahui lebih
lanjut kinerja skema jaminan sosial yang dikelola institusi
tersebut simak berikut ini.
Jaminan Sosial Karyawan Skema CPF terutama menawarkan jaminan sosial di
Singapura untuk karyawan/pekerja lokal-swasta. Ada
beberapa cakupan – coverage yang sedikit berbeda untuk
karyawan sektor publik yang dipilih.
Setiap pegawai harus membayar jumlah tertentu dari
pendapatan mereka ke dalam dana masing-masing (4 rek
CPF). Jumlah yang tepat diperlukan untuk kontribusi
tahunan untuk jaminan sosial di Singapura, yang besarnya
tergantung pada usia dan pendapatan.
Karyawan dengan penghasilan bulanan kurang dari
SGD 500 tidak membayar apa-apa. Orang yang
berpenghasilan antara SGD 500 sd SGD 1.500
memberikan kontribusi jumlah datar (16%) dari
pendapatan bulanan untuk jaminan sosial di Singapura.
Sedangkan yang memiliki pendapatan lebih dari itu, harus
mengalokasikan persentase tertentu untuk
masing-masing rekening mereka.
Namun, ada titik cut-off untuk menghitung
persentase ini. Jika Anda mendapatkan lebih dari SGD
5.000 per bulan, tidak lagi mencari skema dalam
pembayaran untuk jaminan sosial di Singapura lagi.
Selain kontribusi tahunan yang dibuat oleh
karyawan, majikan mereka secara hukum juga diminta
kontribusinya untuk mendukung karyawan. Di luar
kontribusi wajib (16%), pemberi kerja dan karyawan dapat
memberi kontribusi sukarela sampai dengan top-up.
Semua kontribusi gabungan tidak boleh melebihi SGD
30.000 setahun.
Keempat Akun yang Dikelola CPF dan Manfaatnya
Uang yang dialokasikan ke rekening CPF untuk
jaminan sosial di Singapura tumbuh pada tingkat bunga
tetap. Peningkatannya secara teratur disesuaikan oleh
pemerintah Singapura. Pekerja/anggota CPF bisa
menggunakan uang dari rekening masing-masing untuk
tujuan tertentu – yang telah ditetapkan kegunaan setiap
rekeningnya.
Rekening Biasa (OA), semacam rekening tabungan
yang mana si pemilik dapat menarik uang untuk
kebutuhan tertentu. Dana OA dapat digunakan untuk
membeli rumah di Singapura, untuk membiayai
CENTRAL PROVIDENT FUND –PENGELOLA JAMINAN SOSIALDI NEGERI SINGA AIRMENERAPKAN KINERJA UNGGUL
pendidikan anak-anak, atau untuk membeli asuransi jiwa.
Rekening Medisave (MA), misalnya, yang
diperuntukan biaya kesehatan, meliputi sakit (berobat
jalan dan rawat inap) serta manfaat bersalin bagi pekerja
wanita. Dengan kontribusi ke rekening CPF setiap
bulannya, sekitar SGD 330 sd 475.
Jika seorang pekerja/anggota memiliki lebih dari
SGD 40.000 di Rekening Khusus (SA), dia dapat
mengambil surplusnya (SGD 10.000) untuk berinvestasi
dalam usaha yang disetujui pemerintah, asal hasilnya
lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang
berlaku ang ditetapkan Skema CPF Investasi (CPFIS).
Misal, dana diinvestasikan untuk pembelian jenis
instrumen keuangan prospektif (seperti Saham-Saham
“Blue Chip”- potensial).
Pada usia 55, pekerja/anggota akan mendapatkan
Akun Pensiun (RA). Setidaknya dia harus sudah memiliki
hingga SGD 139.000 (Rp1,3-1,5 miliar) dari seluruh
rekening SA dan OA ke RA.
Setelah pekerja /anggota berhenti bekerja pada usia
65, dia akan mendapatkan satu lagi jenis jaminan sosial di
Singapura. Warga/pekerja/anggota CPF dapat
mengakses uang-dana di rekening RA dan
menggunakannya untuk membeli anuitas seumur hidup
dari bank lokal.
Pekerja/anggota CPF juga bisa menyimpannya
(mengalihkannya) dalam rekening investasi sampai
tabungan habis. Jika pekerja/anggota mau pensiun di
luar negeri, Dia dapat menguras rek RA, asal dia
benar-benar berniat untuk meninggalkan Singapura
selamanya.
Jaminan sosial di Singapura juga mencakup
tunjangan cacat dan manfaat. Untuk menerima tunjangan
cacat, pekerja/anggota CPF memerlukan penilaian medis
dari Institusi yang ditunjuk secara resmi, yang bisa
memberikan rekomendasi bahwa dia secara permanen
dan benar-benar tidak mampu bekerja. Sedangkan
tunjangan manfaat dibayar (minimal SGD 49.000) untuk
anggota keluarga dalam kasus kematian dini si pekerja/
anggota CPF – yang belum waktunya pensiun.
Jaminan Sosial untuk Self-Employed (Profesional / Wiraswasta)
Wiraswasta di Singapura - baik warga negara/
penduduk tetap juga harus berkontribusi terhadap skema
CPF. Jika mereka memiliki pendapatan bersih tahunan
antara SGD 6.000 sd SGD 60.000, mereka harus
membayar ke rekening Medisave mereka. kontribusi
tersebut berjumlah 2,38-9% dari pendapatan mereka,
tergantung pada usia orang tersebut.
Wiraswasta di Singapura juga dapat berkontribusi
untuk jenis Jaminan Sosial yang lain di Singapura. Namun,
besarnya kontribusi adalah murni sukarela dan atas
kebijakannya sendiri.
Jaminan Sosial untuk EkspatriatSeperti disebutkan sebelumnya, jaminan sosial di
Singapura hanya mencakup warga dan penduduk tetap.
Karyawan asing yang merupakan penduduk sementara
tidak tercakup oleh CPF. Ini termasuk sebagian besar
pekerja migran dan ekspatriat. Singapura tidak memiliki
perjanjian jaminan sosial dengan negara lain.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari
diri kalau si pekerja ekspatriat harus memiliki jaminan
sosial sendiri sebelum pindah ke Singapura. Ada
panduan untuk mendapatkan jaminan sosial dan
pelayanan kesehatan di Singapura, serta tips untuk
mendapatkan polis asuransi jaminan sosial dan kesehatan
swasta untuk ekspatriat.
Selain itu jangan mengabaikan ketentuan pensiun.
Jika pekerja ekspatriat mau membayar ke skema pensiun
nasional, hubungi kantor jaminan sosial setempat (CPF).
Hal ini bisa tergantung pada faktor-faktor seperti durasi
(lama) tinggal pekerja ekspatriat di Singapura dan klausul
yang tepat dalam kontrak kerja baru si pekerja ekspatriat.
Jika pekerja ekspatriat menjadi penduduk tetap
sebagai pemegang izin bekerja untuk Singapura - sebagai
profesional, berkualitas, atau terampil karyawan di luar
negeri, dia juga bisa menambahkan ke skema CPF. Untuk
tinggal permanen sebagai hak pekerja bisa mendapatkan
jaminan sosial di Singapura. Bila ingin memperoleh
informasi yang lebih jauh tentang Jaminan Sosial, mereka
bisa menghubungi: Central Provident Fund Dewan
Singapura.
Pada kesimpulannya, penyelenggaraan skema CPF
bertujuan agar pekerja/anggota serta keluarga, dapat
pensiun aman, dengan memperoleh penghasilan seumur
hidup, sehingga bisa juga membiayai pendidikan,
kesehatan, dan rumah.
Dan, target penyelenggaraan skema jaminan sosial
oleh CPF telah terpenuhi. Bahkan obsesinya menjadi
jaminan sosial yang terbesar dan dihormati, telah
mendapat pengakuan dunia. Tinggal sekarang
bagaimana bisa mempertahankannya.
Struktur Orgnisasi CPF
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id22
Seberang
Provident Funds (Dana Penghematan) Kebijakan pemerintah Singapura menyelenggarkan
jaminan sosial, dimaksudkan untuk mewujudkan filosofi
nasional-Negeri Singa Air itu, yang berupa dukungan aktif
buat kemandirian. Selain itu, untuk mensupport upaya dan
tanggung jawab masyarakat/pekerja terhadap dirinya
sendiri dan keluarga, semasa usia produktif maupun di
usia tua (pensiun)
Di dalam rencana memberikan jaminan sosial untuk
hari tua, kala itu ada tiga pertimbangan utama yang harus
dicover – dipayungi melalui sejumlah program, al: pensiun,
kebutuhan perumahan dan perlindungan kesehatan.
Lantas, pada 1 Juli 1951, pemerintah Singapura
merancang sebuah skema tabungan wajib, sistem CPF
(Central Provident Fund) untuk membantu pekerja
memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa pensiun.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan
bantuan kepada pekerja dengan pendapatan rendah
yang membutuhkan bantuan melalui subsidi dan top-up.
Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1968,
pemerintah memperkenalkan skema kepemilikan rumah
umum, yang memungkinkan warga/pekerja lokal bisa
membayar hipotek flat (HDB) mereka dengan
menggunakan tabungan CPF, ketimbang harus
mengurangi dana pensiun mereka untuk menyewa flat.
Kepemilikan rumah bagi warga/pekerja/anggota
CPF di Singapura menjadi pilar utama dalam memberikan
rasa keamanan mereka dimasa pensiun, karena dapat
mengurangi keharusan membayar biaya sewa flat dari
dana pensiun mereka.
Pada 1970-an, Singapura telah tumbuh menjadi
Negara yang modern dan warganya yang hidup
sejahtera. Sehingga upah dan standar hidup meningkat,
sehingga mendongkrak tingkat kontribusi CPF sehingga
bisa menghemat lebih banyak untuk pensiun.
Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan
warga/pekerja/anggota CPF di Negeri Singa Air itu,
pemerintah Singapura kembali memperkenalkan akun
baru - rekening khusus untuk menyimpan – kontribusi
lain, untuk memenuhi kebutuhan pensiun yang lain.
Secara bertahap CPF mengalami perbaikan (pada
2002, 2003, dan 2004) dalam memenuhi kebutuhan
masing-masing generasi di Singapura, tetapi tetap
berfokus pada konsep sentralisasi dana provident.
Semua warga/pekerja/anggota CPF tetap harus
memberikan kontribusi selama masa hidup mereka.
Dan, sistem CPF sekarang memiliki tiga kekuatan
utama, antara lain :
• Tanggung Jawab Pribadi: Warga/pekerja
/anggota tetap bekerja dan menabung lebih
banyak untuk masa pensiun Anda.
• Kepemilikan : Akumulasi tabungan Anda
sendiri.
• Pendapatan Seumur Hidup : Dengan CPF aktif,
tabungan CPF Anda akan membayar Anda
aliran pendapatan pensiun seumur hidup.
CPF mengelola segala bentuk jaminan sosial di Singapura,
yang mencakup empat account yang berbeda:
• Accunt Biasa (OA): Untuk membiayai
pembelian rumah, investasi disetujui, asuransi
CPF, dan pendidikan
• Rekening Khusus (SA): Untuk simpanan /
jaminan hari tua
• Rekening Pensiun (RA): Untuk membiayai
pembayaran berkala dari Usia 62 tahun
• Rekening Medisave (MA): Untuk pembayaran
perawatan rumah sakit, tunjangan kesehatan,
dan disetujuinya asuransi kesehatan dan dari
usia 55 tahun
Dari empat rekening yang dikelola CPF dan tiga
kekuatan utama yang dimilikinya, dapat memberi gambaran
sistem jaminan sosial di Singapura. Untuk mengetahui lebih
lanjut kinerja skema jaminan sosial yang dikelola institusi
tersebut simak berikut ini.
Jaminan Sosial Karyawan Skema CPF terutama menawarkan jaminan sosial di
Singapura untuk karyawan/pekerja lokal-swasta. Ada
beberapa cakupan – coverage yang sedikit berbeda untuk
karyawan sektor publik yang dipilih.
Setiap pegawai harus membayar jumlah tertentu dari
pendapatan mereka ke dalam dana masing-masing (4 rek
CPF). Jumlah yang tepat diperlukan untuk kontribusi
tahunan untuk jaminan sosial di Singapura, yang besarnya
tergantung pada usia dan pendapatan.
Karyawan dengan penghasilan bulanan kurang dari
SGD 500 tidak membayar apa-apa. Orang yang
berpenghasilan antara SGD 500 sd SGD 1.500
memberikan kontribusi jumlah datar (16%) dari
pendapatan bulanan untuk jaminan sosial di Singapura.
Sedangkan yang memiliki pendapatan lebih dari itu, harus
mengalokasikan persentase tertentu untuk
masing-masing rekening mereka.
Namun, ada titik cut-off untuk menghitung
persentase ini. Jika Anda mendapatkan lebih dari SGD
5.000 per bulan, tidak lagi mencari skema dalam
pembayaran untuk jaminan sosial di Singapura lagi.
Selain kontribusi tahunan yang dibuat oleh
karyawan, majikan mereka secara hukum juga diminta
kontribusinya untuk mendukung karyawan. Di luar
kontribusi wajib (16%), pemberi kerja dan karyawan dapat
memberi kontribusi sukarela sampai dengan top-up.
Semua kontribusi gabungan tidak boleh melebihi SGD
30.000 setahun.
Keempat Akun yang Dikelola CPF dan Manfaatnya
Uang yang dialokasikan ke rekening CPF untuk
jaminan sosial di Singapura tumbuh pada tingkat bunga
tetap. Peningkatannya secara teratur disesuaikan oleh
pemerintah Singapura. Pekerja/anggota CPF bisa
menggunakan uang dari rekening masing-masing untuk
tujuan tertentu – yang telah ditetapkan kegunaan setiap
rekeningnya.
Rekening Biasa (OA), semacam rekening tabungan
yang mana si pemilik dapat menarik uang untuk
kebutuhan tertentu. Dana OA dapat digunakan untuk
membeli rumah di Singapura, untuk membiayai
pendidikan anak-anak, atau untuk membeli asuransi jiwa.
Rekening Medisave (MA), misalnya, yang
diperuntukan biaya kesehatan, meliputi sakit (berobat
jalan dan rawat inap) serta manfaat bersalin bagi pekerja
wanita. Dengan kontribusi ke rekening CPF setiap
bulannya, sekitar SGD 330 sd 475.
Jika seorang pekerja/anggota memiliki lebih dari
SGD 40.000 di Rekening Khusus (SA), dia dapat
mengambil surplusnya (SGD 10.000) untuk berinvestasi
dalam usaha yang disetujui pemerintah, asal hasilnya
lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang
berlaku ang ditetapkan Skema CPF Investasi (CPFIS).
Misal, dana diinvestasikan untuk pembelian jenis
instrumen keuangan prospektif (seperti Saham-Saham
“Blue Chip”- potensial).
Pada usia 55, pekerja/anggota akan mendapatkan
Akun Pensiun (RA). Setidaknya dia harus sudah memiliki
hingga SGD 139.000 (Rp1,3-1,5 miliar) dari seluruh
rekening SA dan OA ke RA.
Setelah pekerja /anggota berhenti bekerja pada usia
65, dia akan mendapatkan satu lagi jenis jaminan sosial di
Singapura. Warga/pekerja/anggota CPF dapat
mengakses uang-dana di rekening RA dan
menggunakannya untuk membeli anuitas seumur hidup
dari bank lokal.
Pekerja/anggota CPF juga bisa menyimpannya
(mengalihkannya) dalam rekening investasi sampai
tabungan habis. Jika pekerja/anggota mau pensiun di
luar negeri, Dia dapat menguras rek RA, asal dia
benar-benar berniat untuk meninggalkan Singapura
selamanya.
Jaminan sosial di Singapura juga mencakup
tunjangan cacat dan manfaat. Untuk menerima tunjangan
cacat, pekerja/anggota CPF memerlukan penilaian medis
dari Institusi yang ditunjuk secara resmi, yang bisa
memberikan rekomendasi bahwa dia secara permanen
dan benar-benar tidak mampu bekerja. Sedangkan
tunjangan manfaat dibayar (minimal SGD 49.000) untuk
anggota keluarga dalam kasus kematian dini si pekerja/
anggota CPF – yang belum waktunya pensiun.
Jaminan Sosial untuk Self-Employed (Profesional / Wiraswasta)
Wiraswasta di Singapura - baik warga negara/
penduduk tetap juga harus berkontribusi terhadap skema
CPF. Jika mereka memiliki pendapatan bersih tahunan
antara SGD 6.000 sd SGD 60.000, mereka harus
membayar ke rekening Medisave mereka. kontribusi
tersebut berjumlah 2,38-9% dari pendapatan mereka,
tergantung pada usia orang tersebut.
Wiraswasta di Singapura juga dapat berkontribusi
untuk jenis Jaminan Sosial yang lain di Singapura. Namun,
besarnya kontribusi adalah murni sukarela dan atas
kebijakannya sendiri.
Jaminan Sosial untuk EkspatriatSeperti disebutkan sebelumnya, jaminan sosial di
Singapura hanya mencakup warga dan penduduk tetap.
Karyawan asing yang merupakan penduduk sementara
tidak tercakup oleh CPF. Ini termasuk sebagian besar
pekerja migran dan ekspatriat. Singapura tidak memiliki
perjanjian jaminan sosial dengan negara lain.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari
diri kalau si pekerja ekspatriat harus memiliki jaminan
sosial sendiri sebelum pindah ke Singapura. Ada
panduan untuk mendapatkan jaminan sosial dan
pelayanan kesehatan di Singapura, serta tips untuk
mendapatkan polis asuransi jaminan sosial dan kesehatan
swasta untuk ekspatriat.
Selain itu jangan mengabaikan ketentuan pensiun.
Jika pekerja ekspatriat mau membayar ke skema pensiun
nasional, hubungi kantor jaminan sosial setempat (CPF).
Hal ini bisa tergantung pada faktor-faktor seperti durasi
(lama) tinggal pekerja ekspatriat di Singapura dan klausul
yang tepat dalam kontrak kerja baru si pekerja ekspatriat.
Jika pekerja ekspatriat menjadi penduduk tetap
sebagai pemegang izin bekerja untuk Singapura - sebagai
profesional, berkualitas, atau terampil karyawan di luar
negeri, dia juga bisa menambahkan ke skema CPF. Untuk
tinggal permanen sebagai hak pekerja bisa mendapatkan
jaminan sosial di Singapura. Bila ingin memperoleh
informasi yang lebih jauh tentang Jaminan Sosial, mereka
bisa menghubungi: Central Provident Fund Dewan
Singapura.
Pada kesimpulannya, penyelenggaraan skema CPF
bertujuan agar pekerja/anggota serta keluarga, dapat
pensiun aman, dengan memperoleh penghasilan seumur
hidup, sehingga bisa juga membiayai pendidikan,
kesehatan, dan rumah.
Dan, target penyelenggaraan skema jaminan sosial
oleh CPF telah terpenuhi. Bahkan obsesinya menjadi
jaminan sosial yang terbesar dan dihormati, telah
mendapat pengakuan dunia. Tinggal sekarang
bagaimana bisa mempertahankannya.
Struktur Orgnisasi CPF
23www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Seberang
Provident Funds (Dana Penghematan) Kebijakan pemerintah Singapura menyelenggarkan
jaminan sosial, dimaksudkan untuk mewujudkan filosofi
nasional-Negeri Singa Air itu, yang berupa dukungan aktif
buat kemandirian. Selain itu, untuk mensupport upaya dan
tanggung jawab masyarakat/pekerja terhadap dirinya
sendiri dan keluarga, semasa usia produktif maupun di
usia tua (pensiun)
Di dalam rencana memberikan jaminan sosial untuk
hari tua, kala itu ada tiga pertimbangan utama yang harus
dicover – dipayungi melalui sejumlah program, al: pensiun,
kebutuhan perumahan dan perlindungan kesehatan.
Lantas, pada 1 Juli 1951, pemerintah Singapura
merancang sebuah skema tabungan wajib, sistem CPF
(Central Provident Fund) untuk membantu pekerja
memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa pensiun.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan
bantuan kepada pekerja dengan pendapatan rendah
yang membutuhkan bantuan melalui subsidi dan top-up.
Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1968,
pemerintah memperkenalkan skema kepemilikan rumah
umum, yang memungkinkan warga/pekerja lokal bisa
membayar hipotek flat (HDB) mereka dengan
menggunakan tabungan CPF, ketimbang harus
mengurangi dana pensiun mereka untuk menyewa flat.
Kepemilikan rumah bagi warga/pekerja/anggota
CPF di Singapura menjadi pilar utama dalam memberikan
rasa keamanan mereka dimasa pensiun, karena dapat
mengurangi keharusan membayar biaya sewa flat dari
dana pensiun mereka.
Pada 1970-an, Singapura telah tumbuh menjadi
Negara yang modern dan warganya yang hidup
sejahtera. Sehingga upah dan standar hidup meningkat,
sehingga mendongkrak tingkat kontribusi CPF sehingga
bisa menghemat lebih banyak untuk pensiun.
Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan
warga/pekerja/anggota CPF di Negeri Singa Air itu,
pemerintah Singapura kembali memperkenalkan akun
baru - rekening khusus untuk menyimpan – kontribusi
lain, untuk memenuhi kebutuhan pensiun yang lain.
Secara bertahap CPF mengalami perbaikan (pada
2002, 2003, dan 2004) dalam memenuhi kebutuhan
masing-masing generasi di Singapura, tetapi tetap
berfokus pada konsep sentralisasi dana provident.
Semua warga/pekerja/anggota CPF tetap harus
memberikan kontribusi selama masa hidup mereka.
Dan, sistem CPF sekarang memiliki tiga kekuatan
utama, antara lain :
• Tanggung Jawab Pribadi: Warga/pekerja
/anggota tetap bekerja dan menabung lebih
banyak untuk masa pensiun Anda.
• Kepemilikan : Akumulasi tabungan Anda
sendiri.
• Pendapatan Seumur Hidup : Dengan CPF aktif,
tabungan CPF Anda akan membayar Anda
aliran pendapatan pensiun seumur hidup.
CPF mengelola segala bentuk jaminan sosial di Singapura,
yang mencakup empat account yang berbeda:
• Accunt Biasa (OA): Untuk membiayai
pembelian rumah, investasi disetujui, asuransi
CPF, dan pendidikan
• Rekening Khusus (SA): Untuk simpanan /
jaminan hari tua
• Rekening Pensiun (RA): Untuk membiayai
pembayaran berkala dari Usia 62 tahun
• Rekening Medisave (MA): Untuk pembayaran
perawatan rumah sakit, tunjangan kesehatan,
dan disetujuinya asuransi kesehatan dan dari
usia 55 tahun
Dari empat rekening yang dikelola CPF dan tiga
kekuatan utama yang dimilikinya, dapat memberi gambaran
sistem jaminan sosial di Singapura. Untuk mengetahui lebih
lanjut kinerja skema jaminan sosial yang dikelola institusi
tersebut simak berikut ini.
Jaminan Sosial Karyawan Skema CPF terutama menawarkan jaminan sosial di
Singapura untuk karyawan/pekerja lokal-swasta. Ada
beberapa cakupan – coverage yang sedikit berbeda untuk
karyawan sektor publik yang dipilih.
Setiap pegawai harus membayar jumlah tertentu dari
pendapatan mereka ke dalam dana masing-masing (4 rek
CPF). Jumlah yang tepat diperlukan untuk kontribusi
tahunan untuk jaminan sosial di Singapura, yang besarnya
tergantung pada usia dan pendapatan.
Karyawan dengan penghasilan bulanan kurang dari
SGD 500 tidak membayar apa-apa. Orang yang
berpenghasilan antara SGD 500 sd SGD 1.500
memberikan kontribusi jumlah datar (16%) dari
pendapatan bulanan untuk jaminan sosial di Singapura.
Sedangkan yang memiliki pendapatan lebih dari itu, harus
mengalokasikan persentase tertentu untuk
masing-masing rekening mereka.
Namun, ada titik cut-off untuk menghitung
persentase ini. Jika Anda mendapatkan lebih dari SGD
5.000 per bulan, tidak lagi mencari skema dalam
pembayaran untuk jaminan sosial di Singapura lagi.
Selain kontribusi tahunan yang dibuat oleh
karyawan, majikan mereka secara hukum juga diminta
kontribusinya untuk mendukung karyawan. Di luar
kontribusi wajib (16%), pemberi kerja dan karyawan dapat
memberi kontribusi sukarela sampai dengan top-up.
Semua kontribusi gabungan tidak boleh melebihi SGD
30.000 setahun.
Keempat Akun yang Dikelola CPF dan Manfaatnya
Uang yang dialokasikan ke rekening CPF untuk
jaminan sosial di Singapura tumbuh pada tingkat bunga
tetap. Peningkatannya secara teratur disesuaikan oleh
pemerintah Singapura. Pekerja/anggota CPF bisa
menggunakan uang dari rekening masing-masing untuk
tujuan tertentu – yang telah ditetapkan kegunaan setiap
rekeningnya.
Rekening Biasa (OA), semacam rekening tabungan
yang mana si pemilik dapat menarik uang untuk
kebutuhan tertentu. Dana OA dapat digunakan untuk
membeli rumah di Singapura, untuk membiayai
pendidikan anak-anak, atau untuk membeli asuransi jiwa.
Rekening Medisave (MA), misalnya, yang
diperuntukan biaya kesehatan, meliputi sakit (berobat
jalan dan rawat inap) serta manfaat bersalin bagi pekerja
wanita. Dengan kontribusi ke rekening CPF setiap
bulannya, sekitar SGD 330 sd 475.
Jika seorang pekerja/anggota memiliki lebih dari
SGD 40.000 di Rekening Khusus (SA), dia dapat
mengambil surplusnya (SGD 10.000) untuk berinvestasi
dalam usaha yang disetujui pemerintah, asal hasilnya
lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang
berlaku ang ditetapkan Skema CPF Investasi (CPFIS).
Misal, dana diinvestasikan untuk pembelian jenis
instrumen keuangan prospektif (seperti Saham-Saham
“Blue Chip”- potensial).
Pada usia 55, pekerja/anggota akan mendapatkan
Akun Pensiun (RA). Setidaknya dia harus sudah memiliki
hingga SGD 139.000 (Rp1,3-1,5 miliar) dari seluruh
rekening SA dan OA ke RA.
Setelah pekerja /anggota berhenti bekerja pada usia
65, dia akan mendapatkan satu lagi jenis jaminan sosial di
Singapura. Warga/pekerja/anggota CPF dapat
mengakses uang-dana di rekening RA dan
menggunakannya untuk membeli anuitas seumur hidup
dari bank lokal.
Pekerja/anggota CPF juga bisa menyimpannya
(mengalihkannya) dalam rekening investasi sampai
tabungan habis. Jika pekerja/anggota mau pensiun di
luar negeri, Dia dapat menguras rek RA, asal dia
benar-benar berniat untuk meninggalkan Singapura
selamanya.
Jaminan sosial di Singapura juga mencakup
tunjangan cacat dan manfaat. Untuk menerima tunjangan
cacat, pekerja/anggota CPF memerlukan penilaian medis
dari Institusi yang ditunjuk secara resmi, yang bisa
memberikan rekomendasi bahwa dia secara permanen
dan benar-benar tidak mampu bekerja. Sedangkan
tunjangan manfaat dibayar (minimal SGD 49.000) untuk
anggota keluarga dalam kasus kematian dini si pekerja/
anggota CPF – yang belum waktunya pensiun.
Jaminan Sosial untuk Self-Employed (Profesional / Wiraswasta)
Wiraswasta di Singapura - baik warga negara/
penduduk tetap juga harus berkontribusi terhadap skema
CPF. Jika mereka memiliki pendapatan bersih tahunan
antara SGD 6.000 sd SGD 60.000, mereka harus
membayar ke rekening Medisave mereka. kontribusi
tersebut berjumlah 2,38-9% dari pendapatan mereka,
tergantung pada usia orang tersebut.
Wiraswasta di Singapura juga dapat berkontribusi
untuk jenis Jaminan Sosial yang lain di Singapura. Namun,
besarnya kontribusi adalah murni sukarela dan atas
kebijakannya sendiri.
Jaminan Sosial untuk EkspatriatSeperti disebutkan sebelumnya, jaminan sosial di
Singapura hanya mencakup warga dan penduduk tetap.
Karyawan asing yang merupakan penduduk sementara
tidak tercakup oleh CPF. Ini termasuk sebagian besar
pekerja migran dan ekspatriat. Singapura tidak memiliki
perjanjian jaminan sosial dengan negara lain.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari
diri kalau si pekerja ekspatriat harus memiliki jaminan
sosial sendiri sebelum pindah ke Singapura. Ada
panduan untuk mendapatkan jaminan sosial dan
pelayanan kesehatan di Singapura, serta tips untuk
mendapatkan polis asuransi jaminan sosial dan kesehatan
swasta untuk ekspatriat.
Selain itu jangan mengabaikan ketentuan pensiun.
Jika pekerja ekspatriat mau membayar ke skema pensiun
nasional, hubungi kantor jaminan sosial setempat (CPF).
Hal ini bisa tergantung pada faktor-faktor seperti durasi
(lama) tinggal pekerja ekspatriat di Singapura dan klausul
yang tepat dalam kontrak kerja baru si pekerja ekspatriat.
Jika pekerja ekspatriat menjadi penduduk tetap
sebagai pemegang izin bekerja untuk Singapura - sebagai
profesional, berkualitas, atau terampil karyawan di luar
negeri, dia juga bisa menambahkan ke skema CPF. Untuk
tinggal permanen sebagai hak pekerja bisa mendapatkan
jaminan sosial di Singapura. Bila ingin memperoleh
informasi yang lebih jauh tentang Jaminan Sosial, mereka
bisa menghubungi: Central Provident Fund Dewan
Singapura.
Pada kesimpulannya, penyelenggaraan skema CPF
bertujuan agar pekerja/anggota serta keluarga, dapat
pensiun aman, dengan memperoleh penghasilan seumur
hidup, sehingga bisa juga membiayai pendidikan,
kesehatan, dan rumah.
Dan, target penyelenggaraan skema jaminan sosial
oleh CPF telah terpenuhi. Bahkan obsesinya menjadi
jaminan sosial yang terbesar dan dihormati, telah
mendapat pengakuan dunia. Tinggal sekarang
bagaimana bisa mempertahankannya.
Struktur Orgnisasi CPF
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id24
KARIR PASCA PENSIUNOLEH: ELVYN G. MASASSYA
InvestmentInvestment
T
api, tahukah Anda bahwa usia pensiun resmi
di Indonesia adalah 56 tahun. Sementara
tingkat usia hidup orang Indonesia saat ini
rata-rata sudah mencapai 72 tahun. Jadi ada
16 tahun sisa usia yang mesti dijalani. Nah apakah
selama 16 tahun itu cukup hanya melakukan kegiatan
sosial dan keagamaan? Jawabnya bisa ya, jika
memang secara finansial Anda telah masuk dalam
kategori merdeka. Artinya, ketika memasuki usia
pensiun, Anda telah memiliki aset produktif atau masih
memiliki penghasilan tetap yang bisa dipakai untuk
membiayai hidup, melalui program jaminan pensiun
yang diikuti sejak masih berusia muda.
Namun, bagaimana dengan kalangan yang ketika
masih usia bekerja saja penghasilannya pas-pasan. Apa
yang akan terjadi jika yang bersangkutan harus
mengakhiri masa kerjanya di perusahaan tersebut
karena sudah memasuki usia 56 tahun. Padahal, secara
finansial belum masuk dalam kategori financial
freedom. Solusinya cuma satu, yakni menyiapkan
karier kedua setelah pensiun.
Sebenarnya dari sudut pandang yang lain, tidak
pernah ada usia pensiun. Yang ada adalah berganti
kegiatan. Patokan usia pensiun itu hanyalah formalitas
yang diberlakukan di sejumlah perusahaan, dalam
kacamata usia produktif. Namun, dalam realitasnya,
dengan tingkat usia hidup yang lebih lama, usia
produktif itu juga bisa lebih lama. Di belahan Eropa
sana, seseorang baru memasuki usia pensiun tatkala
berusia 68 tahun. Bahkan di beberapa negara bisa
mencapai 70 tahun, dengan tingkat usia hidup
mencapai 80 tahun.
“Passion”Ketika seseorang mulai bekerja, pekerjaan
tersebut menghasilkan pendapatan. Apakah pekerjaan
tersebut disukai? Bisa ya dan bisa pula tidak. Bagi
generasi milenium saat ini, umumnya mereka
melakukan pekerjaan yang mereka sukai, sesuai
dengan hasrat jiwa atau passion mereka. Tapi, bagi
generasi yang lahir pada tahun 1950/1960/1970-an,
bekerja belum tentu sesuai dengan passion, melainkan
karena mereka diterima bekerja dan kemudian berjalan
terus hingga saat ini. Hanya sedikit yang berani
berpindah pekerjaan. Kebanyakan terjebak dalam
comfort zone. Menikmati yang ada tanpa berani
mengambil risiko mencari pekerjaan yang lebih sesuai
dengan bakat dan talenta atau keinginannya. Dan
tahu-tahu sudah memasuki usia pensiun.
Nah, bagi kalangan yang seperti ini, memang ada
yang beruntung. Menyiapkan hari tua dengan baik.
Namun, lebih banyak lagi yang ketika memasuki usia
pensiun belum cukup kaya. Dus, oleh karena itu,
solusinya sekali lagi adalah mulai membangun karier
baru setelah pensiun. Dan karier itu sejatinya mesti
disesuaikan dengan passion atau bakat lain yang
tersembunyi yang selama puluhan tahun terpendam
tanpa bisa dieksplorasi. Bagaimana konkretnya?
Umpamakan usia Anda saat ini 50-an tahun,
berarti masa kerja “formal” Anda tinggal 6 tahun lagi.
Sembari menunggu selesainya masa bakti formal itu,
Anda harus mulai berpikir untuk menyiapkan kegiatan
lain yang akan Anda jalankan setelah pensiun. Kegiatan
seperti apa? Cek diri Anda. Selama ini Anda memiliki
minat terhadap apa? Mungkin Anda penggemar
makanan. Mungkin Anda menggemari seni. Mungkin
Anda menggemari olahraga. Semua kegemaran
tersebut, hakikatnya bisa menjadi modal awal untuk
membangun karier kedua.
Bagi penggemar makanan, pertimbangkan untuk
memulai bisnis makanan, apakah sebagai pemasok
atau pedagang, dengan membuka warung dan/atau
restoran. Demikian pula bagi Anda yang memiliki
kesukaan di bidang lain. Di bidang apa pun, saat ini
terbuka beragam peluang untuk melakukan kegiatan
yang disukai yang bisa menjadi bisnis dan memiliki
manfaat ekonomis.
Bahkan, bagi Anda yang mungkin memang sejak
lama memiliki bakat bisnis, malah ada peluang lain
yang bisa dipertimbangkan. Apa itu? Belakangan ini
cukup banyak perusahaan yang menerapkan program
golden shake hand (GSH) atau pemutusan hubungan
kerja secara sukarela dengan aneka alasan. Biasanya,
karyawan yang mengambil program GSH akan
mendapatkan kompensasi cukup besar, yang jika
dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi modal kerja
menjalankan kegiatan bisnis baru. Nah, jika Anda
merasa, dalam enam tahun ke depan karier Anda tidak
akan meningkat, kenapa tidak mempertimbangkan
untuk ikut serta dalam program GSH tersebut.
Mungkin sebagian dari Anda ada resistan
terhadap pemikiran di atas, dengan alasan bahwa
Anda tidak memiliki bakat apa pun. Coba cek
tabungan Anda, apakah mencukupi dibandingkan
dengan kebutuhan finansial Anda setelah pensiun?
Atau apakah Anda yakin akan merasa bahagia dengan
tidak melakukan apa pun setelah tidak bekerja lagi?
Banyak contoh di sekitar kita, pensiunan yang mati
muda, di bawah rata-rata usia hidup kebanyakan
orang. Kenapa? Karena mengalami stres yang bahkan
jauh lebih berat ketimbang ketika masih bekerja.
Merasa rendah diri, merasa tidak berguna, merasa
dikucilkan, dan lain sebagainya. Dan ironisnya, mereka
tidak mau keluar dari stress zone tersebut, setelah
sekian puluh tahun berada di comfort zone.
Jadi, menyiapkan karier baru setelah pensiun
sebenarnya bukan sekadar untuk bisa tetap hidup
layak dan memiliki dukungan finansial, tetapi agar
tetap bisa menjalani hidup dengan normal, sama
seperti ketika masih berusia muda.
Kesimpulan, menyiapkan karier kedua setelah
pensiun bukanlah hal yang mengada-ada. Anda bisa
melakukannya ketika memasuki usia pensiun resmi
dan/atau mulai menyiapkannya sejak sebelum usia
pensiun resmi itu tiba. Gunakan tabungan yang ada
sebagai modal awal. Jika tidak memiliki tabungan yang
cukup, toh Anda memiliki teman-teman yang selama
puluhan tahun sudah bersama-sama mengarungi
hidup yang bisa Anda ajak untuk memulai suatu
kegiatan baru bersama-sama, atau Anda ikut serta
dalam kegiatan bisnis teman-teman Anda tersebut.
Selamat mencoba. n
Boleh jadi dahi Anda akan berkerut membaca judul tulisan ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah pensiun masih memiliki karier? Kebanyakan orang beranggapan bahwa pensiun adalah tidak bekerja lagi, lalu menghabiskan masa tua dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial.
25BRIDGE VOLUME 11
Investment
api, tahukah Anda bahwa usia pensiun resmi
di Indonesia adalah 56 tahun. Sementara
tingkat usia hidup orang Indonesia saat ini
rata-rata sudah mencapai 72 tahun. Jadi ada
16 tahun sisa usia yang mesti dijalani. Nah apakah
selama 16 tahun itu cukup hanya melakukan kegiatan
sosial dan keagamaan? Jawabnya bisa ya, jika
memang secara finansial Anda telah masuk dalam
kategori merdeka. Artinya, ketika memasuki usia
pensiun, Anda telah memiliki aset produktif atau masih
memiliki penghasilan tetap yang bisa dipakai untuk
membiayai hidup, melalui program jaminan pensiun
yang diikuti sejak masih berusia muda.
Namun, bagaimana dengan kalangan yang ketika
masih usia bekerja saja penghasilannya pas-pasan. Apa
yang akan terjadi jika yang bersangkutan harus
mengakhiri masa kerjanya di perusahaan tersebut
karena sudah memasuki usia 56 tahun. Padahal, secara
finansial belum masuk dalam kategori financial
freedom. Solusinya cuma satu, yakni menyiapkan
karier kedua setelah pensiun.
Sebenarnya dari sudut pandang yang lain, tidak
pernah ada usia pensiun. Yang ada adalah berganti
kegiatan. Patokan usia pensiun itu hanyalah formalitas
yang diberlakukan di sejumlah perusahaan, dalam
kacamata usia produktif. Namun, dalam realitasnya,
dengan tingkat usia hidup yang lebih lama, usia
produktif itu juga bisa lebih lama. Di belahan Eropa
sana, seseorang baru memasuki usia pensiun tatkala
berusia 68 tahun. Bahkan di beberapa negara bisa
mencapai 70 tahun, dengan tingkat usia hidup
mencapai 80 tahun.
“Passion”Ketika seseorang mulai bekerja, pekerjaan
tersebut menghasilkan pendapatan. Apakah pekerjaan
tersebut disukai? Bisa ya dan bisa pula tidak. Bagi
generasi milenium saat ini, umumnya mereka
melakukan pekerjaan yang mereka sukai, sesuai
dengan hasrat jiwa atau passion mereka. Tapi, bagi
generasi yang lahir pada tahun 1950/1960/1970-an,
bekerja belum tentu sesuai dengan passion, melainkan
karena mereka diterima bekerja dan kemudian berjalan
terus hingga saat ini. Hanya sedikit yang berani
berpindah pekerjaan. Kebanyakan terjebak dalam
comfort zone. Menikmati yang ada tanpa berani
mengambil risiko mencari pekerjaan yang lebih sesuai
dengan bakat dan talenta atau keinginannya. Dan
tahu-tahu sudah memasuki usia pensiun.
Nah, bagi kalangan yang seperti ini, memang ada
yang beruntung. Menyiapkan hari tua dengan baik.
Namun, lebih banyak lagi yang ketika memasuki usia
pensiun belum cukup kaya. Dus, oleh karena itu,
solusinya sekali lagi adalah mulai membangun karier
baru setelah pensiun. Dan karier itu sejatinya mesti
disesuaikan dengan passion atau bakat lain yang
tersembunyi yang selama puluhan tahun terpendam
tanpa bisa dieksplorasi. Bagaimana konkretnya?
Umpamakan usia Anda saat ini 50-an tahun,
berarti masa kerja “formal” Anda tinggal 6 tahun lagi.
Sembari menunggu selesainya masa bakti formal itu,
Anda harus mulai berpikir untuk menyiapkan kegiatan
lain yang akan Anda jalankan setelah pensiun. Kegiatan
seperti apa? Cek diri Anda. Selama ini Anda memiliki
minat terhadap apa? Mungkin Anda penggemar
makanan. Mungkin Anda menggemari seni. Mungkin
Anda menggemari olahraga. Semua kegemaran
tersebut, hakikatnya bisa menjadi modal awal untuk
membangun karier kedua.
Bagi penggemar makanan, pertimbangkan untuk
memulai bisnis makanan, apakah sebagai pemasok
atau pedagang, dengan membuka warung dan/atau
restoran. Demikian pula bagi Anda yang memiliki
kesukaan di bidang lain. Di bidang apa pun, saat ini
terbuka beragam peluang untuk melakukan kegiatan
yang disukai yang bisa menjadi bisnis dan memiliki
manfaat ekonomis.
Bahkan, bagi Anda yang mungkin memang sejak
lama memiliki bakat bisnis, malah ada peluang lain
yang bisa dipertimbangkan. Apa itu? Belakangan ini
cukup banyak perusahaan yang menerapkan program
golden shake hand (GSH) atau pemutusan hubungan
kerja secara sukarela dengan aneka alasan. Biasanya,
karyawan yang mengambil program GSH akan
mendapatkan kompensasi cukup besar, yang jika
dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi modal kerja
menjalankan kegiatan bisnis baru. Nah, jika Anda
merasa, dalam enam tahun ke depan karier Anda tidak
akan meningkat, kenapa tidak mempertimbangkan
untuk ikut serta dalam program GSH tersebut.
Mungkin sebagian dari Anda ada resistan
terhadap pemikiran di atas, dengan alasan bahwa
Anda tidak memiliki bakat apa pun. Coba cek
tabungan Anda, apakah mencukupi dibandingkan
dengan kebutuhan finansial Anda setelah pensiun?
Atau apakah Anda yakin akan merasa bahagia dengan
tidak melakukan apa pun setelah tidak bekerja lagi?
Banyak contoh di sekitar kita, pensiunan yang mati
muda, di bawah rata-rata usia hidup kebanyakan
orang. Kenapa? Karena mengalami stres yang bahkan
jauh lebih berat ketimbang ketika masih bekerja.
Merasa rendah diri, merasa tidak berguna, merasa
dikucilkan, dan lain sebagainya. Dan ironisnya, mereka
tidak mau keluar dari stress zone tersebut, setelah
sekian puluh tahun berada di comfort zone.
Jadi, menyiapkan karier baru setelah pensiun
sebenarnya bukan sekadar untuk bisa tetap hidup
layak dan memiliki dukungan finansial, tetapi agar
tetap bisa menjalani hidup dengan normal, sama
seperti ketika masih berusia muda.
Kesimpulan, menyiapkan karier kedua setelah
pensiun bukanlah hal yang mengada-ada. Anda bisa
melakukannya ketika memasuki usia pensiun resmi
dan/atau mulai menyiapkannya sejak sebelum usia
pensiun resmi itu tiba. Gunakan tabungan yang ada
sebagai modal awal. Jika tidak memiliki tabungan yang
cukup, toh Anda memiliki teman-teman yang selama
puluhan tahun sudah bersama-sama mengarungi
hidup yang bisa Anda ajak untuk memulai suatu
kegiatan baru bersama-sama, atau Anda ikut serta
dalam kegiatan bisnis teman-teman Anda tersebut.
Selamat mencoba. n
Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas edisi 29November 2015 dengan judul “Investasi: Karier Pasca Pensiun”.
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id26
Galeri
6 NOVEMBER 2016 2015
11 NOVEMBER 2016 2015
PTSP & PATEN
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial nasional di Tanah Air melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Indonesia.
FUN RUN SURABAYABadan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan
mensosialisasikan
program-programnya
dengan mengadakan BPJS
Ketenagakerjaan Fun Run
5K nasional di parkiran
Giant Margorejo, Surabaya.
Kegiatan ini diikuti lebih
dari 1.200 pelari yang
dibuka Wakil Gubernur
Jatim Saifullah Yusuf dan
Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Elvyn G
Masassya ini.
18 NOVEMBER 2015
STIMULUS INDRAMAYUBadan Penyelengara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan bantuan iuran
gratis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.000
nelayan di Kabupaten Indramayu. Penyerahan bantuan
tersebut dilakukan di Desa Karangsong, Kecamatan/
Kabupaten Indramayu dengan memberikan bantuan iuran
kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKm) kepada nelayan.
27www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Galeri
12 DESEMBER 2015
KAPSUL WAKTUBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan akuisisi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/sektor informal) hingga satu juta pekerja di 2016. Target tersebut melonjak dari akuisisi 300 ribu pekerja informal tahun ini dengan peserta aktif mencapai 1 juta orang. Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi optimistis target akuisisi satu juta pekerja informal dapat tercapai. Hal ini mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibanding sektor formal.
16 DESEMBER 2015
TOTAL BENEFIT
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan meresmikan
program Total Benefit di Perumahan
Grand Cikarang City, Desa
Harjamekar, Kecamatan Cikarang
Utara, Bekasi. Melalui program ini,
peserta mendapatkan dua manfaat
yang terdiri dari manfaat finansial
dan non-finansial, kata Direktur
Investasi BPJS Ketenagakerjaan,
Jeffry Haryadi dalam acara Press Conference Launching Program Total Benefit BPJS Ketenagakerjaan di
Perumahan Grand Cikarang City,
Rabu (16/12).
4 DESEMBER 2015
MOU DENGAN BNIDirektur Jaringan dan
Layanan BNI Adi Sulistyowati (kanan) dan
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan Junaedi (kiri)
menandatanganani Perjanjian Kerja Sama
dalam rangka pembukaan BPJS Ketenagakerjaan
Service Point Office (SPO) di Jakarta, Jumat 4
Desember 2015.
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id28
Figur
YasaruddinKepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan
MEMBERIKANPELAYANAN MAKSIMAL,ADALAH TUJUAN KAMI
BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi sejak 1 Juli 2015 terus berusaha meningkatkan layanan bagi peserta. Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai macam perubahan yang intinya bermuara pada dua aspek, yakni pelayanan dan fisik.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program
Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan
Kematian (JKm) dan program Jaminan
Pensiun (JP). Guna mendukung keempat
program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan
peningkatan di dua aspek, yakni aspek pelayanan
dan aspek benefit.
Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan BPJS
Ketenagakerjaan, Yasaruddin mengatakan, guna
mendukung keempat program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai macam
perubahan, yang intinya bermuara pada dua aspek,
yakni aspek pelayanan dan aspek fisik.
Yasaruddin menerangkan, aspek pelayanan
menyangkut manusia. Jika selama ini kantor cabang
BPJS Ketenagakerjaan dicitrakan dengan pelayanan
yang kurang empati dan kurang peduli, saat ini
kondisinya telah banyak berubah.
Lalu, lanjutnya, ada aspek fisik di mana
kenyamanan untuk peserta kita datang akan
mendapat pelayanan lebih bersahabat dan lebih baik.
Aspek alur juga diubah dengan pola alur ban berjalan.
“Kalau yang tadinya program JHT bisa memakan
waktu dua hingga tiga hari bahkan seminggu,
sekarang saya garansi tidak akan lebih dari 30 menit,”
terang Yasaruddin.
Hal tersebut bisa dilakukan, dengan cara
memanfaatkan e-KTP. Dengan e-KTP, bisa tahu
nomor NIK dan akan terpampang semua datanya.
“Kita tidak lagi cek ulang dengan menanyakan nama
ibu kandungnya seperti yang sudah-sudah melainkan
bisa dilakukan dengan acak. Semisal siapa nama anak
ketiga sehingga bisa kita pastikan bahwa peserta itu
betul-betul yang berhak dan kita tidak punya
keraguan lagi,” jelas Yasaruddin.
Tentunya untuk mendukung ini, BPJS
Ketenagakerjaan juga telah
melakukan perubahan dengan
selalu meningkatkan sistem IT.
Yang kedua ialah aspek benefit
yang salah satunya, ialah program
return to work (RTW) yang
merupakan program perluasan
manfaat dari JKK. Program RTW ini
merupakan perluasan manfaat
pada program JKK yang diberikan
dalam bentuk pendampingan pada
kasus kecelakaan kerja yang
dialami oleh peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Pendampingan
pada manfaat RTW diberikan sejak
dini (early involvement), mulai dari
terjadinya musibah kecelakaan
sampai kembali bekerja.
Program jaminan JKK-RTW,
terang Yasaruddin, sebagai bentuk
pelayanan kepada pekerja yang
mengalami potensi disabilitas dan
penderita cacat akibat kecelakaan
kerja (fisik dan psikologis). Program
ini juga dimaksudkan untuk
menurunkan derajat kecacatan dan
peningkatan kualitas hidup tenaga
kerja.
Yasaruddin memaparkan,
program Jaminan JKK-RTW sendiri
sebagai bentuk pelayanan kepada
pekerja yang mengalami potensi
disabilitas dan penderita cacat
akibat kecelakaan kerja (fisik dan
psikologis). Program ini juga
dimaksudkan, untuk menurunkan
derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup
tenaga kerja.
Selama ini, kalau terjadi kecelakaan kerja, tenaga
kerja yang mengalami kecacatan, baik fisik maupun
mental, tidak tahu nasib mereka selanjutnya. Apakah
masih bekerja atau tidak, atau perusahaan tidak mau
lagi menerimanya. “Ini kan hanya akan membebani
negara lagi bahwa potensi orang miskin akan
bertambah. Biasanya perlakuan terhadap
penyandang disabilitas agak diskriminatif. Di sini
kami terpanggil, kami buat program RTW, jadi
tenaga kerja yang alami kecelakaan kerja dan
mengalami kecacatan ini kita rehabilitasi supaya
mereka bisa kembali hidup normal seperti
masyarakat umumnya dengan didampingi petugas
kita. Intinya, mulai dari kecelakaan kerja sampai
sembuh semua kami tanggung biayanya sehingga
mereka bisa bekerja kembali,” ungkap Yasaruddin.
Menurut Yasaruddin, program JKK-RTW ini
dilatarbelakangi oleh UU Nomor 4/1997 tentang
Penyandang Cacat dan UU No 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Secara garis besar, kedua
undang-undang tersebut memiliki konten serupa,
yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama, termasuk penyandang
cacat.
Yasaruddin pun menjelaskan, alur pelayanan
return to work dimulai saat peserta yang mengalami
kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan di
pelayanan kesehatan dengan terlebih dahulu
menginformasikan kepada manajer kasus KK PAK.
Apabila peserta mengalami keterbatasan fungsi
maupun kehilangan organ tubuhnya yang
mengakibatkan peserta mengalami cacat fungsi
maupun cacat anatomi maka peserta akan
mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan program
RTW, di mana terlebih dahulu pihak perusahaan dan
peserta yang mengalami cacat memberikan
persetujuan secara tertulis.
Selanjutnya, manajer kasus KK PAK akan
mendampingi peserta dalam proses RTW. Manajer
kasus KK PAK nantinya memantau pengobatan dan
perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien serta
memfasilitasi percepatan proses pemulihan/
rehabilitasi. Setelah pengobatan dan rehabilitasi
tuntas, manajer kasus KK PAK memberikan
pelatihan pascakecacatan yang bertujuan untuk
memastikan peserta dapat bekerja kembali secara
normal.
Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan
namun tidak memungkinkan bagi peserta yang
bersangkutan untuk kembali bekerja pada posisi
yang sama sebelum mengalami kecelakaan, manajer
kasus KK PAK akan mencarikan solusi lain dan
memberikan pelatihan dan keterampilan khusus yang
sesuai agar peserta dapat bekerja di unit kerja atau
bidang lain pada perusahaan yang sama.
Yasaruddin menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan
juga telah memiliki 11 mobil keliling di setiap kantor
wilayah dan memiliki 203 kantor cabang perintis di
seluruh wilayah, dan 46 Balai Latihan Kerja (BLK).
Manajemen juga bekerja sama dengan 2.783 fasilitas
kesehatan, yaitu 1.918 rumah sakit dan 865 klinik.
“Saat ini, fasilitas kesehatan trauma center yang
sudah online telah mencapai 1.529 unit,” imbuhnya.
Itulah kesibukkan Yasaruddin selaku Kepala Divisi
Pelayanan dan Pengadaan BPJS Ketenagakerjaaan.
Menurut Yasaruddin, kecintaan dan passion yang
besar terhadap apa yang dikerjakan membuat
dirinya bisa enjoy dalam menjalani pekerjaannya.
Baginya, tugas dan beban yang berat tak hanya
dipandang sebagai tanggung jawab yang harus
diselesaikan, tapi lebih dari itu, harus dinikmati dan
berbahagia dalam menjalaninya. “Jalani saja,
mengalir seperti air, tak pernah mengeluh, dan fokus
bekerja untuk hasilkan legacy yang terbaik,”
jelasnya. n
29www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Figur
aminan Kecelakaan Kerja (JKK), program
Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan
Kematian (JKm) dan program Jaminan
Pensiun (JP). Guna mendukung keempat
program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan
peningkatan di dua aspek, yakni aspek pelayanan
dan aspek benefit.
Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan BPJS
Ketenagakerjaan, Yasaruddin mengatakan, guna
mendukung keempat program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai macam
perubahan, yang intinya bermuara pada dua aspek,
yakni aspek pelayanan dan aspek fisik.
Yasaruddin menerangkan, aspek pelayanan
menyangkut manusia. Jika selama ini kantor cabang
BPJS Ketenagakerjaan dicitrakan dengan pelayanan
yang kurang empati dan kurang peduli, saat ini
kondisinya telah banyak berubah.
Lalu, lanjutnya, ada aspek fisik di mana
kenyamanan untuk peserta kita datang akan
mendapat pelayanan lebih bersahabat dan lebih baik.
Aspek alur juga diubah dengan pola alur ban berjalan.
“Kalau yang tadinya program JHT bisa memakan
waktu dua hingga tiga hari bahkan seminggu,
sekarang saya garansi tidak akan lebih dari 30 menit,”
terang Yasaruddin.
Hal tersebut bisa dilakukan, dengan cara
memanfaatkan e-KTP. Dengan e-KTP, bisa tahu
nomor NIK dan akan terpampang semua datanya.
“Kita tidak lagi cek ulang dengan menanyakan nama
ibu kandungnya seperti yang sudah-sudah melainkan
bisa dilakukan dengan acak. Semisal siapa nama anak
ketiga sehingga bisa kita pastikan bahwa peserta itu
betul-betul yang berhak dan kita tidak punya
keraguan lagi,” jelas Yasaruddin.
Tentunya untuk mendukung ini, BPJS
Ketenagakerjaan juga telah
melakukan perubahan dengan
selalu meningkatkan sistem IT.
Yang kedua ialah aspek benefit
yang salah satunya, ialah program
return to work (RTW) yang
merupakan program perluasan
manfaat dari JKK. Program RTW ini
merupakan perluasan manfaat
pada program JKK yang diberikan
dalam bentuk pendampingan pada
kasus kecelakaan kerja yang
dialami oleh peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Pendampingan
pada manfaat RTW diberikan sejak
dini (early involvement), mulai dari
terjadinya musibah kecelakaan
sampai kembali bekerja.
Program jaminan JKK-RTW,
terang Yasaruddin, sebagai bentuk
pelayanan kepada pekerja yang
mengalami potensi disabilitas dan
penderita cacat akibat kecelakaan
kerja (fisik dan psikologis). Program
ini juga dimaksudkan untuk
menurunkan derajat kecacatan dan
peningkatan kualitas hidup tenaga
kerja.
Yasaruddin memaparkan,
program Jaminan JKK-RTW sendiri
sebagai bentuk pelayanan kepada
pekerja yang mengalami potensi
disabilitas dan penderita cacat
akibat kecelakaan kerja (fisik dan
psikologis). Program ini juga
dimaksudkan, untuk menurunkan
derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup
tenaga kerja.
Selama ini, kalau terjadi kecelakaan kerja, tenaga
kerja yang mengalami kecacatan, baik fisik maupun
mental, tidak tahu nasib mereka selanjutnya. Apakah
masih bekerja atau tidak, atau perusahaan tidak mau
lagi menerimanya. “Ini kan hanya akan membebani
negara lagi bahwa potensi orang miskin akan
bertambah. Biasanya perlakuan terhadap
penyandang disabilitas agak diskriminatif. Di sini
kami terpanggil, kami buat program RTW, jadi
tenaga kerja yang alami kecelakaan kerja dan
mengalami kecacatan ini kita rehabilitasi supaya
mereka bisa kembali hidup normal seperti
masyarakat umumnya dengan didampingi petugas
kita. Intinya, mulai dari kecelakaan kerja sampai
sembuh semua kami tanggung biayanya sehingga
mereka bisa bekerja kembali,” ungkap Yasaruddin.
Menurut Yasaruddin, program JKK-RTW ini
dilatarbelakangi oleh UU Nomor 4/1997 tentang
Penyandang Cacat dan UU No 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Secara garis besar, kedua
undang-undang tersebut memiliki konten serupa,
yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama, termasuk penyandang
cacat.
Yasaruddin pun menjelaskan, alur pelayanan
return to work dimulai saat peserta yang mengalami
kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan di
pelayanan kesehatan dengan terlebih dahulu
menginformasikan kepada manajer kasus KK PAK.
Apabila peserta mengalami keterbatasan fungsi
maupun kehilangan organ tubuhnya yang
mengakibatkan peserta mengalami cacat fungsi
maupun cacat anatomi maka peserta akan
mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan program
RTW, di mana terlebih dahulu pihak perusahaan dan
peserta yang mengalami cacat memberikan
persetujuan secara tertulis.
Selanjutnya, manajer kasus KK PAK akan
mendampingi peserta dalam proses RTW. Manajer
kasus KK PAK nantinya memantau pengobatan dan
perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien serta
memfasilitasi percepatan proses pemulihan/
rehabilitasi. Setelah pengobatan dan rehabilitasi
tuntas, manajer kasus KK PAK memberikan
pelatihan pascakecacatan yang bertujuan untuk
memastikan peserta dapat bekerja kembali secara
normal.
Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan
namun tidak memungkinkan bagi peserta yang
bersangkutan untuk kembali bekerja pada posisi
yang sama sebelum mengalami kecelakaan, manajer
kasus KK PAK akan mencarikan solusi lain dan
memberikan pelatihan dan keterampilan khusus yang
sesuai agar peserta dapat bekerja di unit kerja atau
bidang lain pada perusahaan yang sama.
Yasaruddin menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan
juga telah memiliki 11 mobil keliling di setiap kantor
wilayah dan memiliki 203 kantor cabang perintis di
seluruh wilayah, dan 46 Balai Latihan Kerja (BLK).
Manajemen juga bekerja sama dengan 2.783 fasilitas
kesehatan, yaitu 1.918 rumah sakit dan 865 klinik.
“Saat ini, fasilitas kesehatan trauma center yang
sudah online telah mencapai 1.529 unit,” imbuhnya.
Itulah kesibukkan Yasaruddin selaku Kepala Divisi
Pelayanan dan Pengadaan BPJS Ketenagakerjaaan.
Menurut Yasaruddin, kecintaan dan passion yang
besar terhadap apa yang dikerjakan membuat
dirinya bisa enjoy dalam menjalani pekerjaannya.
Baginya, tugas dan beban yang berat tak hanya
dipandang sebagai tanggung jawab yang harus
diselesaikan, tapi lebih dari itu, harus dinikmati dan
berbahagia dalam menjalaninya. “Jalani saja,
mengalir seperti air, tak pernah mengeluh, dan fokus
bekerja untuk hasilkan legacy yang terbaik,”
jelasnya. n
Figur
BRIDGE VOLUME 1130
aminan Kecelakaan Kerja (JKK), program
Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan
Kematian (JKm) dan program Jaminan
Pensiun (JP). Guna mendukung keempat
program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan
peningkatan di dua aspek, yakni aspek pelayanan
dan aspek benefit.
Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan BPJS
Ketenagakerjaan, Yasaruddin mengatakan, guna
mendukung keempat program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai macam
perubahan, yang intinya bermuara pada dua aspek,
yakni aspek pelayanan dan aspek fisik.
Yasaruddin menerangkan, aspek pelayanan
menyangkut manusia. Jika selama ini kantor cabang
BPJS Ketenagakerjaan dicitrakan dengan pelayanan
yang kurang empati dan kurang peduli, saat ini
kondisinya telah banyak berubah.
Lalu, lanjutnya, ada aspek fisik di mana
kenyamanan untuk peserta kita datang akan
mendapat pelayanan lebih bersahabat dan lebih baik.
Aspek alur juga diubah dengan pola alur ban berjalan.
“Kalau yang tadinya program JHT bisa memakan
waktu dua hingga tiga hari bahkan seminggu,
sekarang saya garansi tidak akan lebih dari 30 menit,”
terang Yasaruddin.
Hal tersebut bisa dilakukan, dengan cara
memanfaatkan e-KTP. Dengan e-KTP, bisa tahu
nomor NIK dan akan terpampang semua datanya.
“Kita tidak lagi cek ulang dengan menanyakan nama
ibu kandungnya seperti yang sudah-sudah melainkan
bisa dilakukan dengan acak. Semisal siapa nama anak
ketiga sehingga bisa kita pastikan bahwa peserta itu
betul-betul yang berhak dan kita tidak punya
keraguan lagi,” jelas Yasaruddin.
Tentunya untuk mendukung ini, BPJS
Ketenagakerjaan juga telah
melakukan perubahan dengan
selalu meningkatkan sistem IT.
Yang kedua ialah aspek benefit
yang salah satunya, ialah program
return to work (RTW) yang
merupakan program perluasan
manfaat dari JKK. Program RTW ini
merupakan perluasan manfaat
pada program JKK yang diberikan
dalam bentuk pendampingan pada
kasus kecelakaan kerja yang
dialami oleh peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Pendampingan
pada manfaat RTW diberikan sejak
dini (early involvement), mulai dari
terjadinya musibah kecelakaan
sampai kembali bekerja.
Program jaminan JKK-RTW,
terang Yasaruddin, sebagai bentuk
pelayanan kepada pekerja yang
mengalami potensi disabilitas dan
penderita cacat akibat kecelakaan
kerja (fisik dan psikologis). Program
ini juga dimaksudkan untuk
menurunkan derajat kecacatan dan
peningkatan kualitas hidup tenaga
kerja.
Yasaruddin memaparkan,
program Jaminan JKK-RTW sendiri
sebagai bentuk pelayanan kepada
pekerja yang mengalami potensi
disabilitas dan penderita cacat
akibat kecelakaan kerja (fisik dan
psikologis). Program ini juga
dimaksudkan, untuk menurunkan
derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup
tenaga kerja.
Selama ini, kalau terjadi kecelakaan kerja, tenaga
kerja yang mengalami kecacatan, baik fisik maupun
mental, tidak tahu nasib mereka selanjutnya. Apakah
masih bekerja atau tidak, atau perusahaan tidak mau
lagi menerimanya. “Ini kan hanya akan membebani
negara lagi bahwa potensi orang miskin akan
bertambah. Biasanya perlakuan terhadap
penyandang disabilitas agak diskriminatif. Di sini
kami terpanggil, kami buat program RTW, jadi
tenaga kerja yang alami kecelakaan kerja dan
mengalami kecacatan ini kita rehabilitasi supaya
mereka bisa kembali hidup normal seperti
masyarakat umumnya dengan didampingi petugas
kita. Intinya, mulai dari kecelakaan kerja sampai
sembuh semua kami tanggung biayanya sehingga
mereka bisa bekerja kembali,” ungkap Yasaruddin.
Menurut Yasaruddin, program JKK-RTW ini
dilatarbelakangi oleh UU Nomor 4/1997 tentang
Penyandang Cacat dan UU No 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Secara garis besar, kedua
undang-undang tersebut memiliki konten serupa,
yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama, termasuk penyandang
cacat.
Yasaruddin pun menjelaskan, alur pelayanan
return to work dimulai saat peserta yang mengalami
kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan di
pelayanan kesehatan dengan terlebih dahulu
menginformasikan kepada manajer kasus KK PAK.
Apabila peserta mengalami keterbatasan fungsi
maupun kehilangan organ tubuhnya yang
mengakibatkan peserta mengalami cacat fungsi
maupun cacat anatomi maka peserta akan
mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan program
RTW, di mana terlebih dahulu pihak perusahaan dan
peserta yang mengalami cacat memberikan
persetujuan secara tertulis.
Selanjutnya, manajer kasus KK PAK akan
mendampingi peserta dalam proses RTW. Manajer
kasus KK PAK nantinya memantau pengobatan dan
perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien serta
memfasilitasi percepatan proses pemulihan/
rehabilitasi. Setelah pengobatan dan rehabilitasi
tuntas, manajer kasus KK PAK memberikan
pelatihan pascakecacatan yang bertujuan untuk
memastikan peserta dapat bekerja kembali secara
normal.
Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan
namun tidak memungkinkan bagi peserta yang
bersangkutan untuk kembali bekerja pada posisi
yang sama sebelum mengalami kecelakaan, manajer
kasus KK PAK akan mencarikan solusi lain dan
memberikan pelatihan dan keterampilan khusus yang
sesuai agar peserta dapat bekerja di unit kerja atau
bidang lain pada perusahaan yang sama.
Yasaruddin menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan
juga telah memiliki 11 mobil keliling di setiap kantor
wilayah dan memiliki 203 kantor cabang perintis di
seluruh wilayah, dan 46 Balai Latihan Kerja (BLK).
Manajemen juga bekerja sama dengan 2.783 fasilitas
kesehatan, yaitu 1.918 rumah sakit dan 865 klinik.
“Saat ini, fasilitas kesehatan trauma center yang
sudah online telah mencapai 1.529 unit,” imbuhnya.
Itulah kesibukkan Yasaruddin selaku Kepala Divisi
Pelayanan dan Pengadaan BPJS Ketenagakerjaaan.
Menurut Yasaruddin, kecintaan dan passion yang
besar terhadap apa yang dikerjakan membuat
dirinya bisa enjoy dalam menjalani pekerjaannya.
Baginya, tugas dan beban yang berat tak hanya
dipandang sebagai tanggung jawab yang harus
diselesaikan, tapi lebih dari itu, harus dinikmati dan
berbahagia dalam menjalaninya. “Jalani saja,
mengalir seperti air, tak pernah mengeluh, dan fokus
bekerja untuk hasilkan legacy yang terbaik,”
jelasnya. n
Ilustrasi kecelakaan kerja
31www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Testimoni
“Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia
diharapkan bisa lebih mengoptimalkan lagi dalam
memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, para
pemilik perusahaan juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena hal
tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang.”
- Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri
Perubahan yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan bukan
sekadar perubahan biasa, tetapi transformasi yang
melampaui bentuk mulai dari fungsi hingga tata kelolanya.
Transformasi tersebut memiliki design baru dan visi baru yang berangkat
dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yakni Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat, Unggul dalam
Operasional dan Pelayanan.”
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya
Melalui program Total Benefit, peserta BPJS
Ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat yang terdiri
dari manfaat finansial dan nonfinansial. Melalui kemudahan
dalam pembiayaan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak,
BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan
Pekerja,”
- Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi PM
BPJS Ketenagakerjaan terus membenahi pelayanannya.
Seluruh kemudahan ini diharapkan menjadi pondasi dalam
mendukung strategi Operational Excellence di tahun 2016
untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan kepesertaan di tahun
2016.”
- Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan, Junaedi
STRATEGIOPERATIONAL
EXCELLENCE
aminan Kecelakaan Kerja (JKK), program
Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan
Kematian (JKm) dan program Jaminan
Pensiun (JP). Guna mendukung keempat
program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan
peningkatan di dua aspek, yakni aspek pelayanan
dan aspek benefit.
Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan BPJS
Ketenagakerjaan, Yasaruddin mengatakan, guna
mendukung keempat program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai macam
perubahan, yang intinya bermuara pada dua aspek,
yakni aspek pelayanan dan aspek fisik.
Yasaruddin menerangkan, aspek pelayanan
menyangkut manusia. Jika selama ini kantor cabang
BPJS Ketenagakerjaan dicitrakan dengan pelayanan
yang kurang empati dan kurang peduli, saat ini
kondisinya telah banyak berubah.
Lalu, lanjutnya, ada aspek fisik di mana
kenyamanan untuk peserta kita datang akan
mendapat pelayanan lebih bersahabat dan lebih baik.
Aspek alur juga diubah dengan pola alur ban berjalan.
“Kalau yang tadinya program JHT bisa memakan
waktu dua hingga tiga hari bahkan seminggu,
sekarang saya garansi tidak akan lebih dari 30 menit,”
terang Yasaruddin.
Hal tersebut bisa dilakukan, dengan cara
memanfaatkan e-KTP. Dengan e-KTP, bisa tahu
nomor NIK dan akan terpampang semua datanya.
“Kita tidak lagi cek ulang dengan menanyakan nama
ibu kandungnya seperti yang sudah-sudah melainkan
bisa dilakukan dengan acak. Semisal siapa nama anak
ketiga sehingga bisa kita pastikan bahwa peserta itu
betul-betul yang berhak dan kita tidak punya
keraguan lagi,” jelas Yasaruddin.
Tentunya untuk mendukung ini, BPJS
Ketenagakerjaan juga telah
melakukan perubahan dengan
selalu meningkatkan sistem IT.
Yang kedua ialah aspek benefit
yang salah satunya, ialah program
return to work (RTW) yang
merupakan program perluasan
manfaat dari JKK. Program RTW ini
merupakan perluasan manfaat
pada program JKK yang diberikan
dalam bentuk pendampingan pada
kasus kecelakaan kerja yang
dialami oleh peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Pendampingan
pada manfaat RTW diberikan sejak
dini (early involvement), mulai dari
terjadinya musibah kecelakaan
sampai kembali bekerja.
Program jaminan JKK-RTW,
terang Yasaruddin, sebagai bentuk
pelayanan kepada pekerja yang
mengalami potensi disabilitas dan
penderita cacat akibat kecelakaan
kerja (fisik dan psikologis). Program
ini juga dimaksudkan untuk
menurunkan derajat kecacatan dan
peningkatan kualitas hidup tenaga
kerja.
Yasaruddin memaparkan,
program Jaminan JKK-RTW sendiri
sebagai bentuk pelayanan kepada
pekerja yang mengalami potensi
disabilitas dan penderita cacat
akibat kecelakaan kerja (fisik dan
psikologis). Program ini juga
dimaksudkan, untuk menurunkan
derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup
tenaga kerja.
Selama ini, kalau terjadi kecelakaan kerja, tenaga
kerja yang mengalami kecacatan, baik fisik maupun
mental, tidak tahu nasib mereka selanjutnya. Apakah
masih bekerja atau tidak, atau perusahaan tidak mau
lagi menerimanya. “Ini kan hanya akan membebani
negara lagi bahwa potensi orang miskin akan
bertambah. Biasanya perlakuan terhadap
penyandang disabilitas agak diskriminatif. Di sini
kami terpanggil, kami buat program RTW, jadi
tenaga kerja yang alami kecelakaan kerja dan
mengalami kecacatan ini kita rehabilitasi supaya
mereka bisa kembali hidup normal seperti
masyarakat umumnya dengan didampingi petugas
kita. Intinya, mulai dari kecelakaan kerja sampai
sembuh semua kami tanggung biayanya sehingga
mereka bisa bekerja kembali,” ungkap Yasaruddin.
Menurut Yasaruddin, program JKK-RTW ini
dilatarbelakangi oleh UU Nomor 4/1997 tentang
Penyandang Cacat dan UU No 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Secara garis besar, kedua
undang-undang tersebut memiliki konten serupa,
yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama, termasuk penyandang
cacat.
Yasaruddin pun menjelaskan, alur pelayanan
return to work dimulai saat peserta yang mengalami
kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan di
pelayanan kesehatan dengan terlebih dahulu
menginformasikan kepada manajer kasus KK PAK.
Apabila peserta mengalami keterbatasan fungsi
maupun kehilangan organ tubuhnya yang
mengakibatkan peserta mengalami cacat fungsi
maupun cacat anatomi maka peserta akan
mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan program
RTW, di mana terlebih dahulu pihak perusahaan dan
peserta yang mengalami cacat memberikan
persetujuan secara tertulis.
Selanjutnya, manajer kasus KK PAK akan
mendampingi peserta dalam proses RTW. Manajer
kasus KK PAK nantinya memantau pengobatan dan
perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien serta
memfasilitasi percepatan proses pemulihan/
rehabilitasi. Setelah pengobatan dan rehabilitasi
tuntas, manajer kasus KK PAK memberikan
pelatihan pascakecacatan yang bertujuan untuk
memastikan peserta dapat bekerja kembali secara
normal.
Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan
namun tidak memungkinkan bagi peserta yang
bersangkutan untuk kembali bekerja pada posisi
yang sama sebelum mengalami kecelakaan, manajer
kasus KK PAK akan mencarikan solusi lain dan
memberikan pelatihan dan keterampilan khusus yang
sesuai agar peserta dapat bekerja di unit kerja atau
bidang lain pada perusahaan yang sama.
Yasaruddin menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan
juga telah memiliki 11 mobil keliling di setiap kantor
wilayah dan memiliki 203 kantor cabang perintis di
seluruh wilayah, dan 46 Balai Latihan Kerja (BLK).
Manajemen juga bekerja sama dengan 2.783 fasilitas
kesehatan, yaitu 1.918 rumah sakit dan 865 klinik.
“Saat ini, fasilitas kesehatan trauma center yang
sudah online telah mencapai 1.529 unit,” imbuhnya.
Itulah kesibukkan Yasaruddin selaku Kepala Divisi
Pelayanan dan Pengadaan BPJS Ketenagakerjaaan.
Menurut Yasaruddin, kecintaan dan passion yang
besar terhadap apa yang dikerjakan membuat
dirinya bisa enjoy dalam menjalani pekerjaannya.
Baginya, tugas dan beban yang berat tak hanya
dipandang sebagai tanggung jawab yang harus
diselesaikan, tapi lebih dari itu, harus dinikmati dan
berbahagia dalam menjalaninya. “Jalani saja,
mengalir seperti air, tak pernah mengeluh, dan fokus
bekerja untuk hasilkan legacy yang terbaik,”
jelasnya. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id32
Produk/Layanan1-Stop
Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan telah meluncurkan
program Total Benefit untuk para peserta.
Program ini sangat bermanfaat bagi
peserta untuk menurunkan biaya hidup, sehingga
mereka dapat mencapai kesejahteraan.
Pemberian manfaat tambahan ini digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan atau
keluarganya, serta membantu badan/unit usaha
yang mempunyai keterkaitan langsung dengan
peningkatan kesejahteraan peserta. “Melalui
program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan
mendapatkan dua manfaat yang terdiri dari manfaat
finansial dan nonfinansial,” ucap Jeffry Haryadi PM,
Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Jeffry mengatakan, Total Benefit ini merupakan
salah satu manfaat yang diberikan BPJS
Ketenagakerjaan kepada para peserta. Total Benefit
yang diberikan terdiri dari Housing Benefit, Food
Benefit, Transportation Benefit, Education Benefit
dan Health Benefit.
Lebih lanjut, Jeffry menjelaskan, Housing
Benefit memberikan penyediaan rumah bagi
peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama
dengan perbankan dan developer. Seperti untuk
wilayah Cikarang di Perumahan Grand Cikarang City
yang didukung developer PT Budi Langgeng
Persada dan Bank Tabungan Negara.
Di wilayah Cikarang sendiri, BPJS
Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan
developer untuk dapat menyediakan 1800 rumah
yang sehat dan layak huni serta terjangkau bagi
para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syarat yang
diperlukan untuk mendapatkan manfaat ini adalah
dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal satu tahun, tertib administrasi dan
tertib iuran serta bukan perusahaan PDS
(Perusahaan Daftar Sebagian) upah/tenaga kerja.
Selain itu, rumah yang diajukan juga
merupakan rumah pertama peserta. Seluruh proses
pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan
ketentuan yang berlaku di bank penyalur serta
otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.
Jenis pinjaman yang disediakan pada Housing
Benefit ada dua, yang pertama adalah Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka
(PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank
penyalur. Bunga KPR yang dibebankan pada
peserta hanya sebesar 5% untuk kategori
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada
KPR subsidi. Sementara KPR nonsubsidi
dibebankan bunga sesuai dengan BI Rate ditambah
3% per tahun dengan sistem anuitas. Jangka waktu
maksimal yang diberikan untuk KPR, baik subsidi
maupun non-subsidi adalah selama 20 tahun.
Sedangkan, Pinjaman Uang Muka untuk
pemilikan rumah bagi peserta kategori MBR
dibebankan bunga sebesar 3% per tahun dengan
sistem anuitas dan jangka waktu maksimal 15 tahun.
Untuk PUM, kategori nonsubsidi tidak dapat
diberikan dana PUM sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia.
Adapun kerjasama dengan perbankan, lanjut
Jeffry, dalam memberikan pinjaman atau kredit
untuk pemilikan rumah dan pinjaman uang muka
perumahan serta kerjasama dengan supplier dalam
memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau
adalah merupakan wujud nyata komitmen BPJS
Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat pekerja di Indonesia. “Melalui
kemudahan dalam pembiayaan serta menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS
Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja,” kata Jeffry.
Sementara itu, Food Benefit manfaat
tambahan yang diberikan kepada peserta BPJS
dilingkungan tempat tinggalnya. Seperti yang
diberikan untuk wilayah Cikarang bekerjasama
dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi
Karyawan Mulia Industri untuk memberikan bahan
pokok dengan harga yang ritel yang sangat
terjangkau bagi peserta.
Manfaat lainnya, lanjut Jeffry, yaitu
Transportation Benefit yakni manfaat tambahan
yang menyediakan fasilitas transportasi dari rumah
dan menuju lokasi kerja untuk menekan biaya
transportasi bagi para peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Senada dengan Transportation
Benefit, Education Benefit merupakan manfaat
beasiswa yang diberikan kepada anak peserta BPJS
Ketenagakerjaan untuk membantu meringankan
beban biaya pendidikan.
Selanjutnya, Jeffry menambahkan, manfaat
terakhir adalah Health Benefit, yang memberikan
fasilitas kesehatan yang dekat dengan kawasan
perumahan peserta, yang bertujuan agar dapat
mengurangi biaya kesehatan para peserta BPJS
Ketenagakerjaan. n
Program Total Benefit diberikan untuk memperluas peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat layanan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS KETENAGAKERJAANMELUNCURKAN PROGRAMTOTAL BENEFIT BAGI PESERTA
Jeffry Haryadi PM, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan
33www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Produk/Layanan1-Stop
adan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan telah meluncurkan
program Total Benefit untuk para peserta.
Program ini sangat bermanfaat bagi
peserta untuk menurunkan biaya hidup, sehingga
mereka dapat mencapai kesejahteraan.
Pemberian manfaat tambahan ini digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan atau
keluarganya, serta membantu badan/unit usaha
yang mempunyai keterkaitan langsung dengan
peningkatan kesejahteraan peserta. “Melalui
program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan
mendapatkan dua manfaat yang terdiri dari manfaat
finansial dan nonfinansial,” ucap Jeffry Haryadi PM,
Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Jeffry mengatakan, Total Benefit ini merupakan
salah satu manfaat yang diberikan BPJS
Ketenagakerjaan kepada para peserta. Total Benefit
yang diberikan terdiri dari Housing Benefit, Food
Benefit, Transportation Benefit, Education Benefit
dan Health Benefit.
Lebih lanjut, Jeffry menjelaskan, Housing
Benefit memberikan penyediaan rumah bagi
peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama
dengan perbankan dan developer. Seperti untuk
wilayah Cikarang di Perumahan Grand Cikarang City
yang didukung developer PT Budi Langgeng
Persada dan Bank Tabungan Negara.
Di wilayah Cikarang sendiri, BPJS
Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan
developer untuk dapat menyediakan 1800 rumah
yang sehat dan layak huni serta terjangkau bagi
para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syarat yang
diperlukan untuk mendapatkan manfaat ini adalah
dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal satu tahun, tertib administrasi dan
tertib iuran serta bukan perusahaan PDS
(Perusahaan Daftar Sebagian) upah/tenaga kerja.
Selain itu, rumah yang diajukan juga
merupakan rumah pertama peserta. Seluruh proses
pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan
ketentuan yang berlaku di bank penyalur serta
otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.
Jenis pinjaman yang disediakan pada Housing
Benefit ada dua, yang pertama adalah Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka
(PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank
penyalur. Bunga KPR yang dibebankan pada
peserta hanya sebesar 5% untuk kategori
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada
KPR subsidi. Sementara KPR nonsubsidi
dibebankan bunga sesuai dengan BI Rate ditambah
3% per tahun dengan sistem anuitas. Jangka waktu
maksimal yang diberikan untuk KPR, baik subsidi
maupun non-subsidi adalah selama 20 tahun.
Sedangkan, Pinjaman Uang Muka untuk
pemilikan rumah bagi peserta kategori MBR
dibebankan bunga sebesar 3% per tahun dengan
sistem anuitas dan jangka waktu maksimal 15 tahun.
Untuk PUM, kategori nonsubsidi tidak dapat
diberikan dana PUM sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia.
Adapun kerjasama dengan perbankan, lanjut
Jeffry, dalam memberikan pinjaman atau kredit
untuk pemilikan rumah dan pinjaman uang muka
perumahan serta kerjasama dengan supplier dalam
memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau
adalah merupakan wujud nyata komitmen BPJS
Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat pekerja di Indonesia. “Melalui
kemudahan dalam pembiayaan serta menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS
Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja,” kata Jeffry.
Sementara itu, Food Benefit manfaat
tambahan yang diberikan kepada peserta BPJS
dilingkungan tempat tinggalnya. Seperti yang
diberikan untuk wilayah Cikarang bekerjasama
dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi
Karyawan Mulia Industri untuk memberikan bahan
pokok dengan harga yang ritel yang sangat
terjangkau bagi peserta.
Manfaat lainnya, lanjut Jeffry, yaitu
Transportation Benefit yakni manfaat tambahan
yang menyediakan fasilitas transportasi dari rumah
dan menuju lokasi kerja untuk menekan biaya
transportasi bagi para peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Senada dengan Transportation
Benefit, Education Benefit merupakan manfaat
beasiswa yang diberikan kepada anak peserta BPJS
Ketenagakerjaan untuk membantu meringankan
beban biaya pendidikan.
Selanjutnya, Jeffry menambahkan, manfaat
terakhir adalah Health Benefit, yang memberikan
fasilitas kesehatan yang dekat dengan kawasan
perumahan peserta, yang bertujuan agar dapat
mengurangi biaya kesehatan para peserta BPJS
Ketenagakerjaan. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id34
Idea
Untuk menjadi lembaga jaminan sosial
berkelas dunia, BPJS Ketenagakerjaan
menjadi anggota International Social
Security Association (ISSA) atau asosiasi
jaminan sosial internasional. Menurut Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya,
keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam ISSA
adalah untuk menyamakan standar dengan negara
lain agar lembaga ini dapat menjadi berkelas dunia.
Ditambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga
mengupayakan menjalin kerjasama dalam ASSA
(ASEAN Social Security Association). Dalam
kerjasama ini pekerja dari negara-negara ASEAN
yang ada di Indonesia diproteksi oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Hal itu berkaitan dengan aturan yang
diterapkan oleh pemerintah Indonesia bahwa
tenaga kerja asing yang telah enam bulan bekerja
di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu, kerjasama dengan
lembaga jaminan sosial negara lain diharapkan
dapat membantu pekerja Indonesia di luar negeri.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
mengatakan, warga negara Indonesia yang bekerja
di luar negeri harus mendapatkan jaminan sosial di
negara tempatnya bekerja.
Koordinasi standarisasi dengan negara lain
dalam penyelenggaraan jaminan social
diselenggarakan oleh organisasi ISSA. Bentuk
konkret yang dilakukan antara lain mengikuti
konferensi, pelatihan, serta menyusun isu-isu
terkait jaminan social ketenagakerjaan tersebut.
BPJS Ketenagakerjaan bertekad menyamakan
standarisasi penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan sesuai dengan standar
pengelolaan yang dilakukan oleh negera lain.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
menegaskan bahwa reformasi sistem jaminan
sosial ketenagakerjaan di Indonesia merupakan
salah satu yang terbesar di dunia. Hal itu dapat
dilihat dari jumlah kepesertaan yang mengikuti
BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 120 juta
jiwa.
Perlindungan Lebih BaikDengan potensi peserta yang sangat besar,
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mendapat
pendapatan dari pengelolaan jaminan
ketenagakerjaan cukup besar sehingga
perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia bisa
menjadi lebih baik. Tekad BPJS Ketenagakerjaan
menjadi lembaga berkelas dunia telah tergambar
dengan jelas pada visi dan misi lembaga
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ini.
Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi
lembaga berkelas dunia, terpercaya, bersahabat
dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
Sedangkan misi BPJS Ketenagakerjaan adalah
sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan yang memenuhi perlindungan
dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra
terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan
negara. BPJS Ketenagakerjaan memberikan
perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan
keluarga. BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra
terpercaya untuk memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dan meningkatkan
produktivitas. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan
juga berperan serta dalam pembangunan di
Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi
kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko
sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak
tergantung kepada pihak lain dalam membiayai
perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua
maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga
diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak
dan bukan dari belas kasihan orang lain.
Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal,
pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan
dilakukan secara gotong royong, di mana yang
muda membantu yang tua, yang sehat membantu
yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi
membantu yang berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, motto perusahaan adalah BPJS
Ketenagakerjaan menjadi jembatan menuju
kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, nilai perusahaan
adalah Iman, Profesional, Teladan, Integritas, dan
Kerjasama. Iman adalah Taqwa, berfikir positif,
tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. Profesional
adalah berprestasi, bermental unggul, proaktif dan
bersikap positif terhadap perubahan dan
pembaharuan. Teladan adalah berpandangan jauh
kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward
& encouragement), pemberdayaan. Integritas
adalah berani, komitmen, keterbukaan. Kerjasama
adalah kebersamaan, menghargai pendapat,
menghargai orang lain.
Sementara itu, etos kerja perusahaan yang
diterapkan BPJS Ketenagakerjaan adalah
Teamwork, Open Mind, Passion, Action, Sense
(TOPAS). Teamwork adalah memiliki kemampuan
dalam membangun kerjasama dengan orang lain
atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan
perusahaan. Open Mind adalah memiliki
kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima
gagasan baru yang lebih baik. Passion adalah
bersemangat dan antusias dalam melaksanakan
pekerjaan. Action adalah segera melaksanakan
rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan
ditetapkan bersama. Sense adalah rasa memiliki,
kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki
inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah
perusahaan.
Kepemimpinan dan PelayananMenteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi
mengungkapkan, kepemimpinan sangat penting
dalam menjadikan BPJS Ketenagakerjaan berkelas
dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam
operasional dan pelayanan. Pimpinan harus mampu
memandu organisasi untuk melaksanakan
operasional lembaga dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
Yuddy Chrisnadi menegaskan, perlu tindakan
konkrit dari pimpinan agar organisasi senantiasa
menjaga etos kerja dan semangat kerja bagi
pelaksana di dalamnya. Pimpinan harus
menanamkan niat dalam diri masing-masing,
mengamalkan ajaran agama dengan benar
sehingga ada semangat baru yang dapat segera
dilakukan. Pertama, harus melakukan introspeksi
diri di kalangan organisasi, prinsip budaya bangsa
dan budaya negara harus dipertahankan.
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan harus
mempunyai manajemen yang siap melayani kapan
pun dan di manapun, dengan mengambil inisiatif
dan aktif untuk memberikan pelayanan kepada
peserta tanpa gembar-gembor, bersih dan
melayani tanpa ada pungutan.
Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan harus bisa
menggenggam Indonesia, bukan hanya peserta
yang di perkotaan namun juga peserta di pedesaan
sehingga pelayanan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dapat dirasakan seluruh lapisan
masyarakat.
Keempat, BPJS Ketenagakerjaan merupakan
suatu institusi yang berdiri kokoh di atas fondasi
ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang dikuasai
oleh segelintir orang. n
BPJS Ketenagakerjaan adalah
lembaga publik yang bertujuan
mengangkat harkat hidup para
pekerja di Indonesia. BPJS
ketenagakerjaan bertekad menjadi
lembaga berkelas dunia, terpercaya,
bersahabat, dan unggul dalam
operasional dan pelayanan.
MENJADI LEMBAGABERKELAS DUNIA
35www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Idea
ntuk menjadi lembaga jaminan sosial
berkelas dunia, BPJS Ketenagakerjaan
menjadi anggota International Social
Security Association (ISSA) atau asosiasi
jaminan sosial internasional. Menurut Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya,
keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam ISSA
adalah untuk menyamakan standar dengan negara
lain agar lembaga ini dapat menjadi berkelas dunia.
Ditambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga
mengupayakan menjalin kerjasama dalam ASSA
(ASEAN Social Security Association). Dalam
kerjasama ini pekerja dari negara-negara ASEAN
yang ada di Indonesia diproteksi oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Hal itu berkaitan dengan aturan yang
diterapkan oleh pemerintah Indonesia bahwa
tenaga kerja asing yang telah enam bulan bekerja
di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu, kerjasama dengan
lembaga jaminan sosial negara lain diharapkan
dapat membantu pekerja Indonesia di luar negeri.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
mengatakan, warga negara Indonesia yang bekerja
di luar negeri harus mendapatkan jaminan sosial di
negara tempatnya bekerja.
Koordinasi standarisasi dengan negara lain
dalam penyelenggaraan jaminan social
diselenggarakan oleh organisasi ISSA. Bentuk
konkret yang dilakukan antara lain mengikuti
konferensi, pelatihan, serta menyusun isu-isu
terkait jaminan social ketenagakerjaan tersebut.
BPJS Ketenagakerjaan bertekad menyamakan
standarisasi penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan sesuai dengan standar
pengelolaan yang dilakukan oleh negera lain.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
menegaskan bahwa reformasi sistem jaminan
sosial ketenagakerjaan di Indonesia merupakan
salah satu yang terbesar di dunia. Hal itu dapat
dilihat dari jumlah kepesertaan yang mengikuti
BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 120 juta
jiwa.
Perlindungan Lebih BaikDengan potensi peserta yang sangat besar,
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mendapat
pendapatan dari pengelolaan jaminan
ketenagakerjaan cukup besar sehingga
perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia bisa
menjadi lebih baik. Tekad BPJS Ketenagakerjaan
menjadi lembaga berkelas dunia telah tergambar
dengan jelas pada visi dan misi lembaga
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ini.
Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi
lembaga berkelas dunia, terpercaya, bersahabat
dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
Sedangkan misi BPJS Ketenagakerjaan adalah
sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan yang memenuhi perlindungan
dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra
terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan
negara. BPJS Ketenagakerjaan memberikan
perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan
keluarga. BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra
terpercaya untuk memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dan meningkatkan
produktivitas. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan
juga berperan serta dalam pembangunan di
Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi
kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko
sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak
tergantung kepada pihak lain dalam membiayai
perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua
maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga
diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak
dan bukan dari belas kasihan orang lain.
Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal,
pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan
dilakukan secara gotong royong, di mana yang
muda membantu yang tua, yang sehat membantu
yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi
membantu yang berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, motto perusahaan adalah BPJS
Ketenagakerjaan menjadi jembatan menuju
kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, nilai perusahaan
adalah Iman, Profesional, Teladan, Integritas, dan
Kerjasama. Iman adalah Taqwa, berfikir positif,
tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. Profesional
adalah berprestasi, bermental unggul, proaktif dan
bersikap positif terhadap perubahan dan
pembaharuan. Teladan adalah berpandangan jauh
kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward
& encouragement), pemberdayaan. Integritas
adalah berani, komitmen, keterbukaan. Kerjasama
adalah kebersamaan, menghargai pendapat,
menghargai orang lain.
Sementara itu, etos kerja perusahaan yang
diterapkan BPJS Ketenagakerjaan adalah
Teamwork, Open Mind, Passion, Action, Sense
(TOPAS). Teamwork adalah memiliki kemampuan
dalam membangun kerjasama dengan orang lain
atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan
perusahaan. Open Mind adalah memiliki
kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima
gagasan baru yang lebih baik. Passion adalah
bersemangat dan antusias dalam melaksanakan
pekerjaan. Action adalah segera melaksanakan
rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan
ditetapkan bersama. Sense adalah rasa memiliki,
kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki
inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah
perusahaan.
Kepemimpinan dan PelayananMenteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi
mengungkapkan, kepemimpinan sangat penting
dalam menjadikan BPJS Ketenagakerjaan berkelas
dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam
operasional dan pelayanan. Pimpinan harus mampu
memandu organisasi untuk melaksanakan
operasional lembaga dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
Yuddy Chrisnadi menegaskan, perlu tindakan
konkrit dari pimpinan agar organisasi senantiasa
menjaga etos kerja dan semangat kerja bagi
pelaksana di dalamnya. Pimpinan harus
menanamkan niat dalam diri masing-masing,
mengamalkan ajaran agama dengan benar
sehingga ada semangat baru yang dapat segera
dilakukan. Pertama, harus melakukan introspeksi
diri di kalangan organisasi, prinsip budaya bangsa
dan budaya negara harus dipertahankan.
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan harus
mempunyai manajemen yang siap melayani kapan
pun dan di manapun, dengan mengambil inisiatif
dan aktif untuk memberikan pelayanan kepada
peserta tanpa gembar-gembor, bersih dan
melayani tanpa ada pungutan.
Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan harus bisa
menggenggam Indonesia, bukan hanya peserta
yang di perkotaan namun juga peserta di pedesaan
sehingga pelayanan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dapat dirasakan seluruh lapisan
masyarakat.
Keempat, BPJS Ketenagakerjaan merupakan
suatu institusi yang berdiri kokoh di atas fondasi
ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang dikuasai
oleh segelintir orang. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id36
Kaki Langit
Siang menjelang saat saya menyudahi romansa
yang kesekian kali di alun-alun pasir Bromo.
Jeep yang saya tumpangi pun mulai
meninggalkan kabut tipis bak untaian sutera
yang mengapung di kaldera Bromo. Namun perjalanan
itu belum usai, sukar rasanya menolak ambisi untuk
menguak keindahan alam lainnya dikawasan ini.
Keindahan TNGBTS tak hanya Bromo, ada
keindahan lain di sudut kaki Bromo lainnya. Melipir ke
desa Sapeh, kecamatan Lumbang, Probolinggo, Anda
akan dibuat terperangah oleh sebuah arca nan antik.
Arca yang dimaksud adalah arca Gajah Mada,
Mahapatih Majapahit yang tersohor hingga negeri
Kamboja. Patung itu nampak duduk bersila di atas
sebongkah batu. Dadanya dibiarkan terbuka. Hanya
secarik kain menutupi bagian bawah tubuhnya.
Sesekali angin dingin berhembus dari balik perbukitan
yang berdiri di belakangnya. Tak jauh dari situ,
mengalir sebuah air terjun bernama Madakaripura.
Dimana keindahan pelangi tak hanya dapat dilihat,
namun dapat disentuh dari air yang jatuh disana.
Menurut cerita warga setempat, pengucap
Sumpah Palapa itu pernah bertapa di bawah air terjun
Madakaripura. Patung itu dibangun untuk mengenang
petilasannya.
Dari arca tersebut, lokasi air terjun masih sekitar
satu kilometer lagi. Untuk sampai di air terjun
pengunjung harus berjalan kaki dengan dampingan
seorang pemandu, karena aksesnya hanya berupa
jalan setapak dengan tebing di kiri-kanan. Tak hanya
itu, pengunjung juga harus menyeberangi sungai
selebar sekitar 5 meter yang penuh bebatuan.
Meloncat dari satu batu ke batu lain sering tak
terhindarkan. Namun semua itu akan terbayar lunas
ketika butir-butir air yang melayang dari atas bukit itu
menerpa wajah.
Air terjun menyebar dibeberapa titik sepanjang
200 meter - 300 meter di lokasi ini, masing-masing
serupa lembaran kain sutra raksasa yang menjuntai
dari puncak bukit. Air terjun Madakaripura yang
menjadi titik utama tersembunyi dibalik himpitan bukit
yang menyerupai sebuah gerbang raksasa. Disana
Anda akan melihat Madakaripura dengan ukurannya
yang jauh lebih besar, dramatis dan kental dengan
nuansa mistis.
Serupa tabung raksasa, fenomena alam setinggi
30 meter itu dijuluki air terjun abadi karena tidak
pernah berhenti mencurahkan tirai air halus serupa
curahan hujan bagi orang-orang yang dapat melintas
di bawahnya.. Atapnya nyaris membentuk lingkaran,
membuat berjuta-juta kubik air yang jatuh dari sana
seperti berirama, adakalanya sumber suara deburan air
menjadi rendah, karena aliran air yang jatuh juga
perlahan. Konon disalah satu sudut dibalik air terjun itu
terdapat gua dimana Mahapatih Gajah Mada pernah
bersemedi sebelum akhirnya mencapai
moksa-menghilang secara spiritual dan fisik dari muka
bumi.
Jika cuaca sedang cerah, maka keindahan pelangi
akan terlihat ketika butiran air terjun Madakaripura
memantulkan cahaya mentari. Tak hanya satu, bahkan
ada beberapa pelangi yang berkelap-kelip diantara
aliran sungai di bawah tebing itu. Bak berkecipak
pelangi, saya bisa menyentuhnya dengan mediasi air
yang membiaskan temaran warna-warni. Luar biasa
indah!
Umat Hindu Tengger kerap mengambil air di air
terjun Madakaripura untuk upacara keagamaan.
Mereka menyebutnya sebagai air suci. Kawasan air
terjun ini juga ramai saat malam Satu Suro, banyak
pelaku ritual yang bersemedi di kawasan ini.
Sayangnya, tak sepanjang tahun air terjun ini
dapat diakses, bila musim hujan tiba, beberapa spot di
kawasan ini cenderung akan mengakibatkan longsor
dan banjir. n
Tak terbantahkan, pesona kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru memang telah menjadi mutiara pemikat abadi bagi dunia pariwisata Indonesia. Keindahannya tak lekang digerus waktu meski beberapa kali mengalami ‘batuk-batuk’ hingga letusan eksplosif. Kontur dinding gunung-gunung disekitar kawasan Bromo memiliki ciri khas tersendiri yang membuat saya selalu ingin kembali.
BERKECIPAK PELANGIDI MADAKARIPURA
Kaki Langit
37www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
iang menjelang saat saya menyudahi romansa
yang kesekian kali di alun-alun pasir Bromo.
Jeep yang saya tumpangi pun mulai
meninggalkan kabut tipis bak untaian sutera
yang mengapung di kaldera Bromo. Namun perjalanan
itu belum usai, sukar rasanya menolak ambisi untuk
menguak keindahan alam lainnya dikawasan ini.
Keindahan TNGBTS tak hanya Bromo, ada
keindahan lain di sudut kaki Bromo lainnya. Melipir ke
desa Sapeh, kecamatan Lumbang, Probolinggo, Anda
akan dibuat terperangah oleh sebuah arca nan antik.
Arca yang dimaksud adalah arca Gajah Mada,
Mahapatih Majapahit yang tersohor hingga negeri
Kamboja. Patung itu nampak duduk bersila di atas
sebongkah batu. Dadanya dibiarkan terbuka. Hanya
secarik kain menutupi bagian bawah tubuhnya.
Sesekali angin dingin berhembus dari balik perbukitan
yang berdiri di belakangnya. Tak jauh dari situ,
mengalir sebuah air terjun bernama Madakaripura.
Dimana keindahan pelangi tak hanya dapat dilihat,
namun dapat disentuh dari air yang jatuh disana.
Menurut cerita warga setempat, pengucap
Sumpah Palapa itu pernah bertapa di bawah air terjun
Madakaripura. Patung itu dibangun untuk mengenang
petilasannya.
Dari arca tersebut, lokasi air terjun masih sekitar
satu kilometer lagi. Untuk sampai di air terjun
pengunjung harus berjalan kaki dengan dampingan
seorang pemandu, karena aksesnya hanya berupa
jalan setapak dengan tebing di kiri-kanan. Tak hanya
itu, pengunjung juga harus menyeberangi sungai
selebar sekitar 5 meter yang penuh bebatuan.
Meloncat dari satu batu ke batu lain sering tak
terhindarkan. Namun semua itu akan terbayar lunas
ketika butir-butir air yang melayang dari atas bukit itu
menerpa wajah.
Air terjun menyebar dibeberapa titik sepanjang
200 meter - 300 meter di lokasi ini, masing-masing
serupa lembaran kain sutra raksasa yang menjuntai
dari puncak bukit. Air terjun Madakaripura yang
menjadi titik utama tersembunyi dibalik himpitan bukit
yang menyerupai sebuah gerbang raksasa. Disana
Anda akan melihat Madakaripura dengan ukurannya
yang jauh lebih besar, dramatis dan kental dengan
nuansa mistis.
Serupa tabung raksasa, fenomena alam setinggi
30 meter itu dijuluki air terjun abadi karena tidak
pernah berhenti mencurahkan tirai air halus serupa
curahan hujan bagi orang-orang yang dapat melintas
di bawahnya.. Atapnya nyaris membentuk lingkaran,
membuat berjuta-juta kubik air yang jatuh dari sana
seperti berirama, adakalanya sumber suara deburan air
menjadi rendah, karena aliran air yang jatuh juga
perlahan. Konon disalah satu sudut dibalik air terjun itu
terdapat gua dimana Mahapatih Gajah Mada pernah
bersemedi sebelum akhirnya mencapai
moksa-menghilang secara spiritual dan fisik dari muka
bumi.
Jika cuaca sedang cerah, maka keindahan pelangi
akan terlihat ketika butiran air terjun Madakaripura
memantulkan cahaya mentari. Tak hanya satu, bahkan
ada beberapa pelangi yang berkelap-kelip diantara
aliran sungai di bawah tebing itu. Bak berkecipak
pelangi, saya bisa menyentuhnya dengan mediasi air
yang membiaskan temaran warna-warni. Luar biasa
indah!
Umat Hindu Tengger kerap mengambil air di air
terjun Madakaripura untuk upacara keagamaan.
Mereka menyebutnya sebagai air suci. Kawasan air
terjun ini juga ramai saat malam Satu Suro, banyak
pelaku ritual yang bersemedi di kawasan ini.
Sayangnya, tak sepanjang tahun air terjun ini
dapat diakses, bila musim hujan tiba, beberapa spot di
kawasan ini cenderung akan mengakibatkan longsor
dan banjir. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id38
Resensi
THE HAND BOOK FORQUALITY MANAGEMENTEDISI KE 2
The Hand Book for Quality Management
Edisi ke 2 adalah buku panduan definitif
untuk keunggulan organisasi, telah
diperbaharui mengikuti perkembangan
manajemen terkini.
Buku ini sepenuhnya direvisi oleh dua penulis
yang merupakan pakar manajemen kualitas Thomas
Pyzdek dan Paul Keller untuk American Society
Quality (ASQ) yang bersertifikat Manager Kualitas /
Organisasi Excellence (CMQ / QE).
Demikian pula sebagai buku pegangan untuk
manajemen kualitas : Buku ini sebagai panduan
lengkap untuk Operational Excellence.
Dalam buku tersebut dijelaskan secara
gamblang manajemen kualitas, yang merupakan
aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan
dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan
mutu suatu perusahaan/organisasi.
Tujuan manajemen kualitas, adalah “do the
right things righ the first time, every time”.
Teknik manajemen kualitas adalah pemeriksaan
(inspection), deteksi kualitas (quality control),
pencegahan (quality assurance), serta pengarahan
(quality management).
Pemeriksaan (inspeksi) merupakan alat untuk
mengukur kegiatan proses konstruksi untuk
memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai
atau belum.
Quality control merupakan teknik dan aktivitas
operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang
dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup
monitoring, mengeliminir problem yang diketahui,
mengurangi penyimpangan/ perubahan yang tidak
perlu serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas
ekonomi.
Quality Assurance adalah seluruh tindakan
yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar
terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu
produk/jasa yang diberikan. Aktivitasnya mencakup
kegiatan proses, baik internal maupun eksternal
termasuk merumuskan kebutuhan pelanggan.
Prinsip manajemen kualitas – yang dipaparkan
dalam buku ini, meliputi:
1. Customer Focus
2. Leadership
3. Involvement of People
4. Process Approach
5. System Approach to Management
6. Continual Improvement
7. Factual Approach to Decision Making
8. Mutually Beneficial Supplier Relationships
Untuk melihat tingkat kualitas produk atau jasa
dapat digunakan beberapa alat quality tools, antara
lain: process flowchart, cause and effect diagram
(diagram Ishikawa), check sheet, Pareto analysis,
histogram, scatter diagram, dan Statistical Process
Control (SPC) chart.
Manajemen kualitas dilakukak melalui 4 langkah
proses yang dicetuskan oleh W. Edwarda Deming,
yaitu Plan, Do, Check, Act, atau sering disingkat
PDCA. Secara berkelanjutan, kualitas dipantau dan
dikontrol melalui 4 langkah tersebut. Manajemen
kualitas dalam industri dapat diterapkan melalui
TQM dan QMS.
1. Total Quality Management (TQM)
TQM telah menjadi pendekatan yang paling
terkemuka dan tidak tersembunyi untuk
mengembangkan kualitas dari kerja W.E. Deming
dan ahli kualitas lainnya. TQM dilahirkan pada tahun
1980 an sebagai gaya orang Jepang dalam
pendekatan manajemen untuk meningkatkan
kualitas. TQM berorientasi pada konsumen,
kepemimpinan, perencanaan strategi, resposibilitas
karyawan, perbaikan secara berkelanjutan,
kooperasi, metode-metode statistikal, serta training
dan pendidikan.
2. Quality Management System (QMS)
Sistem manajemen kualitas, merupakan sebuah
sistem untuk mencapai kepuasan pelanggan yang
melengkapi sistem-sistem lain perusahaan. QMS
diperlukan untuk memastikan produk atau jasa yang
dihasilkan memiliki kualitas yang diharapkan dan
telah dirancang.
Beberapa perusahaan terkenal karena
kesuksesan sistem manajemen kualitasnya, seperti :
1. Toyota
Toyota berhasil mengalahkan GM (General
Motor) dengan prinsip kaizen-nya. Kaizen
merupakan bahasa Jepang yang berasal dari huruf
‘kai’ dan ‘zen’, yang berarti baik dan perubahan.
Secara tersirat, kaizen berarti perbaikan secara
kerkelanjutan (continuous improvement).
Pada dasarnya, prinsip keizen menuntut
partisipasi tiap orang dalam organisasi/perusahaan
untuk berubah menjadi lebih baik lagi secara
berkelanjutan. Dengan peran serta seluruh anggota
organisasi, maka dengan sendirinya kualitas produk
yang dihasilkan pun akan menjadi lebih bagus lagi.
2. Motorolla
Motorolla berhasil menemukan dan
menerapkan prinsip Six Sigma di dalam
perusahaannya. Di dalam buku The Six Sigma
Handbook karya Thomas Pyzdek dan Paul A. Keller,
Six Sigma merupakan implementasi secara ketat,
fokus, dan sangat efektif dari prinsip-prinsip dan
teknik-teknik.
Sedangkan menurut Wikipedia.com, six sigma
adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan
untuk mengganti Total Quality Management (TQM),
sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas
dengan mendalami sistem produksi perusahaan
secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk,
menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu,
memangkas waktu pembuatan produk, dan
mengurangi biaya.
Six Sigma juga disebut sistem komprehensif –
maksudnya, adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat –
untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis.
Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada
peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin
ilmu karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC
(Difine, Measure, Analyze, Improve, Control) dan alat
karena digunakan bersamaan dengan lainnya,
seperti diagram Pareto (Pareto Chart) dan
histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan
kinerja bisnis, tergantung dari kemampuan untuk
mengidentifikasi dan memecahkan masalah.
Kemampuan ini adalah hal yang fundamental dalam
filosofi Six Sigma. n
Profil Buku
ISBN : 0071799249
Rilis I : 2013
Rilis II : 2016
Halaman : 512
Penulis : Thomas Pyzdek, Paul
Keller
Penerbit : McGraw-Hill Education
Binding : Hardcover
Harga : Rp 1.551.000
Ketersediaan : Pesan dalam 24 jam
Resensi Terkait : Industri,
Manajemen, Quality Control,
Manajemen, Produksi, Operasi &
Manajemen, Quality Control,
Teknik
39www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Resensi
he Hand Book for Quality Management
Edisi ke 2 adalah buku panduan definitif
untuk keunggulan organisasi, telah
diperbaharui mengikuti perkembangan
manajemen terkini.
Buku ini sepenuhnya direvisi oleh dua penulis
yang merupakan pakar manajemen kualitas Thomas
Pyzdek dan Paul Keller untuk American Society
Quality (ASQ) yang bersertifikat Manager Kualitas /
Organisasi Excellence (CMQ / QE).
Demikian pula sebagai buku pegangan untuk
manajemen kualitas : Buku ini sebagai panduan
lengkap untuk Operational Excellence.
Dalam buku tersebut dijelaskan secara
gamblang manajemen kualitas, yang merupakan
aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan
dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan
mutu suatu perusahaan/organisasi.
Tujuan manajemen kualitas, adalah “do the
right things righ the first time, every time”.
Teknik manajemen kualitas adalah pemeriksaan
(inspection), deteksi kualitas (quality control),
pencegahan (quality assurance), serta pengarahan
(quality management).
Pemeriksaan (inspeksi) merupakan alat untuk
mengukur kegiatan proses konstruksi untuk
memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai
atau belum.
Quality control merupakan teknik dan aktivitas
operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang
dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup
monitoring, mengeliminir problem yang diketahui,
mengurangi penyimpangan/ perubahan yang tidak
perlu serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas
ekonomi.
Quality Assurance adalah seluruh tindakan
yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar
terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu
produk/jasa yang diberikan. Aktivitasnya mencakup
kegiatan proses, baik internal maupun eksternal
termasuk merumuskan kebutuhan pelanggan.
Prinsip manajemen kualitas – yang dipaparkan
dalam buku ini, meliputi:
1. Customer Focus
2. Leadership
3. Involvement of People
4. Process Approach
5. System Approach to Management
6. Continual Improvement
7. Factual Approach to Decision Making
8. Mutually Beneficial Supplier Relationships
Untuk melihat tingkat kualitas produk atau jasa
dapat digunakan beberapa alat quality tools, antara
lain: process flowchart, cause and effect diagram
(diagram Ishikawa), check sheet, Pareto analysis,
histogram, scatter diagram, dan Statistical Process
Control (SPC) chart.
Manajemen kualitas dilakukak melalui 4 langkah
proses yang dicetuskan oleh W. Edwarda Deming,
yaitu Plan, Do, Check, Act, atau sering disingkat
PDCA. Secara berkelanjutan, kualitas dipantau dan
dikontrol melalui 4 langkah tersebut. Manajemen
kualitas dalam industri dapat diterapkan melalui
TQM dan QMS.
1. Total Quality Management (TQM)
TQM telah menjadi pendekatan yang paling
terkemuka dan tidak tersembunyi untuk
mengembangkan kualitas dari kerja W.E. Deming
dan ahli kualitas lainnya. TQM dilahirkan pada tahun
1980 an sebagai gaya orang Jepang dalam
pendekatan manajemen untuk meningkatkan
kualitas. TQM berorientasi pada konsumen,
kepemimpinan, perencanaan strategi, resposibilitas
karyawan, perbaikan secara berkelanjutan,
kooperasi, metode-metode statistikal, serta training
dan pendidikan.
2. Quality Management System (QMS)
Sistem manajemen kualitas, merupakan sebuah
sistem untuk mencapai kepuasan pelanggan yang
melengkapi sistem-sistem lain perusahaan. QMS
diperlukan untuk memastikan produk atau jasa yang
dihasilkan memiliki kualitas yang diharapkan dan
telah dirancang.
Beberapa perusahaan terkenal karena
kesuksesan sistem manajemen kualitasnya, seperti :
1. Toyota
Toyota berhasil mengalahkan GM (General
Motor) dengan prinsip kaizen-nya. Kaizen
merupakan bahasa Jepang yang berasal dari huruf
‘kai’ dan ‘zen’, yang berarti baik dan perubahan.
Secara tersirat, kaizen berarti perbaikan secara
kerkelanjutan (continuous improvement).
Pada dasarnya, prinsip keizen menuntut
partisipasi tiap orang dalam organisasi/perusahaan
untuk berubah menjadi lebih baik lagi secara
berkelanjutan. Dengan peran serta seluruh anggota
organisasi, maka dengan sendirinya kualitas produk
yang dihasilkan pun akan menjadi lebih bagus lagi.
2. Motorolla
Motorolla berhasil menemukan dan
menerapkan prinsip Six Sigma di dalam
perusahaannya. Di dalam buku The Six Sigma
Handbook karya Thomas Pyzdek dan Paul A. Keller,
Six Sigma merupakan implementasi secara ketat,
fokus, dan sangat efektif dari prinsip-prinsip dan
teknik-teknik.
Sedangkan menurut Wikipedia.com, six sigma
adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan
untuk mengganti Total Quality Management (TQM),
sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas
dengan mendalami sistem produksi perusahaan
secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk,
menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu,
memangkas waktu pembuatan produk, dan
mengurangi biaya.
Six Sigma juga disebut sistem komprehensif –
maksudnya, adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat –
untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis.
Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada
peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin
ilmu karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC
(Difine, Measure, Analyze, Improve, Control) dan alat
karena digunakan bersamaan dengan lainnya,
seperti diagram Pareto (Pareto Chart) dan
histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan
kinerja bisnis, tergantung dari kemampuan untuk
mengidentifikasi dan memecahkan masalah.
Kemampuan ini adalah hal yang fundamental dalam
filosofi Six Sigma. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id40
Relasi
Untuk memberikan komitmen atas terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia, termasuk kebutuhan rumah bagi para pekerja, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan rumah bagi pekerja. Kerjasama ini, merupakan sinergi 2 BUMN dalam rangka mendukung program pemerintah terkait sejuta rumah.
PT Bank Tabungan Negara (Pesero), Tbk
(Bank BTN) bersama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan menjalin kerja sama
terkait pengadaan perumahan bagi pekerja. Dengan
kerja sama tersebut, peserta BPJS ketenagakerjaan
bisa mendapatkan bunga kredit pemilikan rumah
(KPR) yang lebih ringan.
Direktur Utama Bank BTN, Maryono
menegaskan, bentuk pembiayaan meliputi kredit
konstruksi, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman
uang muka perumahan. Seluruh proses pengajuan
KPR mengacu pada syarat dan ketentuan yang
diberlakukan Bank BTN. Di samping itu, tambahnya,
Bank BTN juga memegang otoritas yang mengatur
bidang usaha perbankan. "Khusus untuk pinjaman
uang muka dan pengajuan kredit konstruksi
mengacu pada jangka waktu yang kita tetapkan
maksimal 15 tahun," ucapnya.
Untuk suku bunga, lanjut Maryono, akan
disesuaikan dengan BI Rate dan perhitungan dari
Bank BTN. Khusus untuk pengajuan kredit
pemiilikan rumah nonsubsidi dan pinjaman uang
muka, peserta atau debitur dikenakan suku bunga
sesuai BI Rate ditambah 3% per tahun. Sementara
suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi
mengikuti ketentuan pemerintah dan sistem anuitas
tahunan dari Bank BTN.
Program KPR yang digelontorkan Bank BTN
bagi pekerja ini, terang Maryono, merupakan
fasilitas yang diberikan Bank BTN bersama BPJS
Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan
perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta
program jaminan sosial ketenagakerjaan dan
memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas
perumahan. “Program ini merupakan komitmen
kami dalam pemenuhan rumah rakyat sekaligus
menjawab kebutuhan rumah bagi para pekerja di
dalam negeri.
Program ini, lanjutnya, merupakan fasilitas
yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para
pekerja dan perusahaan yang telah terdaftar
sebagai peserta program jaminan sosial
ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk
mendapatkan fasilitas perumahan. Dalam hal ini,
Bank BTN akan memberikan fasilitas menyangkut
Kredit Konstruksi (KK), KPR dan Pinjaman Uang
Muka (PUM),” ujar Direktur Utama Bank BTN ini.
Lebih lanjut Maryono menjelaskan, skema
kerjasama BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan,
dilakukan di awal pembukaan dan penempatan
rekening perumahan pekerja kerjasama bank,
program jaminan hari tua dalam bentuk deposito
yang bersumber dari dana jaminan hari tua yang
dibuka atas nama BPJS Ketenagakerjaan di Bank
BTN.
Menurut Maryono, penempatan dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pola
penyaluran dana ini adalah executing yang
dilakukan oleh Bank BTN dalam bentuk KK, KPR dan
PUM. “Pelaksanaan dan segala risiko pembiayaan
PPKB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BTN.
Ini terkait dengan kompetensi dan pengalaman
pembiayaan perumahan yang sudah dilakukan BTN
selama ini. Kami akan profesional menjalankan
program ini dan tetap akan GCG,” paparnya.
Jangka waktu maksimal kredit untuk pemilikan
rumah dapat dilakukan sampai 20 tahun, sementara
jangka waktu pinjaman uang muka perumahan
mengacu pada jangka waktu yang ditetapkan Bank
BTN dengan batas maksimal 15 tahun. Berbeda
dengan jangka waktu kredit konstruksi yang hanya
mengacu pada jangka waktu kredit yang berlaku di
Bank BTN.
Sebagaimana diketahui, kerjasama Bank BTN
dengan BPJS Ketenagakerjaan dimulai sejak tahun
2006 dengan Program Perumahan Bagi Peserta
Jamsostek melalui Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit
Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit
Kontruksi Jamsostek (KKJ). Tahun 2008 kerjasama
tersebut berubah menjadi Pinjaman Uang Muka
(PUMP-KB) Jamsostek. Sampai dengan Juni 2015
telah terealisasi dari kerjasama program ini rumah
sebanyak 29.945 unit dengan jumlah penyaluran
lebih dari Rp560 Miliar.
Saat ini, Bank BTN masih menguasai market
share pembiayaan perumahan per Juni 2015
tercatat mencapai 29,4%. Sampai dengan Triwulan
III 2015 tercatat Kredit dan Pembiayaan Bank BTN
tumbuh 19,04% dari Rp110,54 Triliun pada tahun
2014 menjadi Rp131,58 Triliun pada 30 September
2015. Kredit dan pembiayaan yang diberikan Bank
BTN tumbuh lebih baik diatas rata-rata industri
nasional per Agustus 2015 yang berada pada kisaran
10,96%. “Bank BTN memproyeksikan kredit yang
diberikan perseroan akan terus tumbuh sampai
dengan akhir tahun 2015. Kami mempunyai target
sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kredit
berada pada kisaran 18% – 19%,” papar Maryono. n
BTN SIAP MENYEDIAKANRUMAH BAGI PEKERJA
Foto: btn.co.id Direktur Utama Bank BTN, Maryono
41www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Relasi
T Bank Tabungan Negara (Pesero), Tbk
(Bank BTN) bersama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan menjalin kerja sama
terkait pengadaan perumahan bagi pekerja. Dengan
kerja sama tersebut, peserta BPJS ketenagakerjaan
bisa mendapatkan bunga kredit pemilikan rumah
(KPR) yang lebih ringan.
Direktur Utama Bank BTN, Maryono
menegaskan, bentuk pembiayaan meliputi kredit
konstruksi, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman
uang muka perumahan. Seluruh proses pengajuan
KPR mengacu pada syarat dan ketentuan yang
diberlakukan Bank BTN. Di samping itu, tambahnya,
Bank BTN juga memegang otoritas yang mengatur
bidang usaha perbankan. "Khusus untuk pinjaman
uang muka dan pengajuan kredit konstruksi
mengacu pada jangka waktu yang kita tetapkan
maksimal 15 tahun," ucapnya.
Untuk suku bunga, lanjut Maryono, akan
disesuaikan dengan BI Rate dan perhitungan dari
Bank BTN. Khusus untuk pengajuan kredit
pemiilikan rumah nonsubsidi dan pinjaman uang
muka, peserta atau debitur dikenakan suku bunga
sesuai BI Rate ditambah 3% per tahun. Sementara
suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi
mengikuti ketentuan pemerintah dan sistem anuitas
tahunan dari Bank BTN.
Program KPR yang digelontorkan Bank BTN
bagi pekerja ini, terang Maryono, merupakan
fasilitas yang diberikan Bank BTN bersama BPJS
Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan
perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta
program jaminan sosial ketenagakerjaan dan
memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas
perumahan. “Program ini merupakan komitmen
kami dalam pemenuhan rumah rakyat sekaligus
menjawab kebutuhan rumah bagi para pekerja di
dalam negeri.
Program ini, lanjutnya, merupakan fasilitas
yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para
pekerja dan perusahaan yang telah terdaftar
sebagai peserta program jaminan sosial
ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk
mendapatkan fasilitas perumahan. Dalam hal ini,
Bank BTN akan memberikan fasilitas menyangkut
Kredit Konstruksi (KK), KPR dan Pinjaman Uang
Muka (PUM),” ujar Direktur Utama Bank BTN ini.
Lebih lanjut Maryono menjelaskan, skema
kerjasama BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan,
dilakukan di awal pembukaan dan penempatan
rekening perumahan pekerja kerjasama bank,
program jaminan hari tua dalam bentuk deposito
yang bersumber dari dana jaminan hari tua yang
dibuka atas nama BPJS Ketenagakerjaan di Bank
BTN.
Menurut Maryono, penempatan dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pola
penyaluran dana ini adalah executing yang
dilakukan oleh Bank BTN dalam bentuk KK, KPR dan
PUM. “Pelaksanaan dan segala risiko pembiayaan
PPKB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BTN.
Ini terkait dengan kompetensi dan pengalaman
pembiayaan perumahan yang sudah dilakukan BTN
selama ini. Kami akan profesional menjalankan
program ini dan tetap akan GCG,” paparnya.
Jangka waktu maksimal kredit untuk pemilikan
rumah dapat dilakukan sampai 20 tahun, sementara
jangka waktu pinjaman uang muka perumahan
mengacu pada jangka waktu yang ditetapkan Bank
BTN dengan batas maksimal 15 tahun. Berbeda
dengan jangka waktu kredit konstruksi yang hanya
mengacu pada jangka waktu kredit yang berlaku di
Bank BTN.
Sebagaimana diketahui, kerjasama Bank BTN
dengan BPJS Ketenagakerjaan dimulai sejak tahun
2006 dengan Program Perumahan Bagi Peserta
Jamsostek melalui Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit
Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit
Kontruksi Jamsostek (KKJ). Tahun 2008 kerjasama
tersebut berubah menjadi Pinjaman Uang Muka
(PUMP-KB) Jamsostek. Sampai dengan Juni 2015
telah terealisasi dari kerjasama program ini rumah
sebanyak 29.945 unit dengan jumlah penyaluran
lebih dari Rp560 Miliar.
Saat ini, Bank BTN masih menguasai market
share pembiayaan perumahan per Juni 2015
tercatat mencapai 29,4%. Sampai dengan Triwulan
III 2015 tercatat Kredit dan Pembiayaan Bank BTN
tumbuh 19,04% dari Rp110,54 Triliun pada tahun
2014 menjadi Rp131,58 Triliun pada 30 September
2015. Kredit dan pembiayaan yang diberikan Bank
BTN tumbuh lebih baik diatas rata-rata industri
nasional per Agustus 2015 yang berada pada kisaran
10,96%. “Bank BTN memproyeksikan kredit yang
diberikan perseroan akan terus tumbuh sampai
dengan akhir tahun 2015. Kami mempunyai target
sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kredit
berada pada kisaran 18% – 19%,” papar Maryono. n
Foto: btnproperti.co.id
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id42
Tips
Undang-undang mengamanatkan bahwa setiap peserta yang mendapat musibah kecelakaan saat bekerja wajib mendapat santunan apalagi itu menyebabkan meninggal dunia. Karyawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan yang menyebabkan meninggal dunia, maka ahli waris mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji almarhum yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Beberapa waktu yang lalu, Dewi Steffani istri
dari almarhum Hadiansyah yang meninggal
akibat kecelakaan kerja di Bandung
langsung menerima santunan sebesar Rp
188 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunan
tersebut sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Bandung Suci, Darmadi, total klaim
yang diterima ahli waris almarhum Hadiansyah
mencapai Rp 188 juta. “Penyerahan santunan tersebut
mencapai 188 juta rupiah, karena termasuk kategori
kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan
terjadinya saat bekerja, dan semua santunan
merupakan hak dari wahli waris, semoga bermanfaat
dan dapat digunakan dengan sebaiknya,” kata Suci
Darmadi, beberapa waktu yang lalu.
Hal tersebut di atas memberikan gambaran
bahwa untuk mengajukan klaim manfaat dari program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sangat
mudah. Jika ada yang mengajukan untuk
mendapatkan klaim JKK sangat sulit dan berbelit-belit
barangkali hal tersebut disebabkan karena prosedur
pengajuan klaim yang telah ditetapkan BPJS
Ketenagakerjaan tidak diikuti dengan benar.
JKK merupakan program BPJS Ketenagkerjaan
yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko
dan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Pekerja
berhak mendapatkan perlindungan tersebut
sebagaimana telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelengaara Jaminan Sosial. BPJS
Ketenagakerjaan selalu berupaya memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja seperti yang telah
diamanatkan oleh Undang Undang demi mewujudkan
kesejahteraan bagi setiap pekerja.
Tentang JKKKecelakaan kerja yang timbul akibat hubungan
kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja
dalam melakukan pekerjaannya. Adanya jaminan
kecelakaan kerja sangat bermanfaat untuk
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko sosial
seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja
baik fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha
atau perusahaan sehingga pengusaha memiliki
kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial
tenaga kerja.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan, dimulai pada saat
berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau
termasuk menderita penyakit akibat hubungan kerja.
Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan
oleh perusahaan.
Program JKK memberikan perlindungan atas
risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan
dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan
penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang
dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung
pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya
dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali. Untuk tingkat
risiko lingkungan kerja sangat rendah besaran iuran
0,24% dari upah sebulan, tingkat risiko rendah (0,54%
dari upah sebulan), tingkat risiko sedang (0,89% dari
upah sebulan), tingkat risiko tinggi (1,27% dari upah
sebulan) dan tingkat risiko sangat tinggi (1,74% dari
upah sebulan).
Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli
2015 harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim
untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim
selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal
kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib
melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun
elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah
kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera
menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut
dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I
yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Adapun manfaat yang diberikan dari program JKK
BPJS Ketenagakerjaan antara lain berupa: (1) pelayanan
kesehatan (perawatan dan pengobatan), (2) santunan
berbentuk uang (penggantian biaya pengangkutan,
sementara tidak mampu bekerja, santunan kecacatan,
santunan kematian dan biaya pemakaman).
Cara Pengajuan Klaim Tata cara pengajuan klaim jaminan dari program
JKK BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah. BPJS
Ketenagakerjaan telah membuat tata cara pengajuan
klaim jaminan dari program JKK sebagaiman di bawah
ini.
Pertama, apabila terjadi kecelakaan kerja,
pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3
(laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
Kedua, setelah tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat,
pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan
tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan
akan menghitung dan membayar santunan dan ganti
rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga
kerja/ahli waris.
Ketiga, form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi
sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan
disertai bukti sebagai berikut: (1) fotokopi kartu peserta
(KPJ), (2) surat keterangan dokter yang merawat
dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c,
(3) kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta
kwitansi pengangkutan.
Semua persyaratan tersebut wajib dilengkapi
untuk kelancaran proses klaim jaminan dari program
JKK BPJS Ketenagakerjaan. n
CARA MUDAHMENGAJUKANKLAIM JKK
43www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Tips
eberapa waktu yang lalu, Dewi Steffani istri
dari almarhum Hadiansyah yang meninggal
akibat kecelakaan kerja di Bandung
langsung menerima santunan sebesar Rp
188 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunan
tersebut sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Bandung Suci, Darmadi, total klaim
yang diterima ahli waris almarhum Hadiansyah
mencapai Rp 188 juta. “Penyerahan santunan tersebut
mencapai 188 juta rupiah, karena termasuk kategori
kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan
terjadinya saat bekerja, dan semua santunan
merupakan hak dari wahli waris, semoga bermanfaat
dan dapat digunakan dengan sebaiknya,” kata Suci
Darmadi, beberapa waktu yang lalu.
Hal tersebut di atas memberikan gambaran
bahwa untuk mengajukan klaim manfaat dari program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sangat
mudah. Jika ada yang mengajukan untuk
mendapatkan klaim JKK sangat sulit dan berbelit-belit
barangkali hal tersebut disebabkan karena prosedur
pengajuan klaim yang telah ditetapkan BPJS
Ketenagakerjaan tidak diikuti dengan benar.
JKK merupakan program BPJS Ketenagkerjaan
yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko
dan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Pekerja
berhak mendapatkan perlindungan tersebut
sebagaimana telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelengaara Jaminan Sosial. BPJS
Ketenagakerjaan selalu berupaya memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja seperti yang telah
diamanatkan oleh Undang Undang demi mewujudkan
kesejahteraan bagi setiap pekerja.
Tentang JKKKecelakaan kerja yang timbul akibat hubungan
kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja
dalam melakukan pekerjaannya. Adanya jaminan
kecelakaan kerja sangat bermanfaat untuk
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko sosial
seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja
baik fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha
atau perusahaan sehingga pengusaha memiliki
kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial
tenaga kerja.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan, dimulai pada saat
berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau
termasuk menderita penyakit akibat hubungan kerja.
Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan
oleh perusahaan.
Program JKK memberikan perlindungan atas
risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan
dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan
penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang
dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung
pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya
dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali. Untuk tingkat
risiko lingkungan kerja sangat rendah besaran iuran
0,24% dari upah sebulan, tingkat risiko rendah (0,54%
dari upah sebulan), tingkat risiko sedang (0,89% dari
upah sebulan), tingkat risiko tinggi (1,27% dari upah
sebulan) dan tingkat risiko sangat tinggi (1,74% dari
upah sebulan).
Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli
2015 harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim
untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim
selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal
kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib
melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun
elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah
kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera
menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut
dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I
yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Adapun manfaat yang diberikan dari program JKK
BPJS Ketenagakerjaan antara lain berupa: (1) pelayanan
kesehatan (perawatan dan pengobatan), (2) santunan
berbentuk uang (penggantian biaya pengangkutan,
sementara tidak mampu bekerja, santunan kecacatan,
santunan kematian dan biaya pemakaman).
Cara Pengajuan Klaim Tata cara pengajuan klaim jaminan dari program
JKK BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah. BPJS
Ketenagakerjaan telah membuat tata cara pengajuan
klaim jaminan dari program JKK sebagaiman di bawah
ini.
Pertama, apabila terjadi kecelakaan kerja,
pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3
(laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
Kedua, setelah tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat,
pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan
tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan
akan menghitung dan membayar santunan dan ganti
rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga
kerja/ahli waris.
Ketiga, form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi
sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan
disertai bukti sebagai berikut: (1) fotokopi kartu peserta
(KPJ), (2) surat keterangan dokter yang merawat
dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c,
(3) kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta
kwitansi pengangkutan.
Semua persyaratan tersebut wajib dilengkapi
untuk kelancaran proses klaim jaminan dari program
JKK BPJS Ketenagakerjaan. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id44
HRClinic
Tentang Pengasuh Rubrik:Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang tersertifikasi Senior Professional in Human Resource (SPHR) dari Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.
Halo Pak Brian,
Nama saya Yuri dari Jakarta. Saat ini saya
sedang merintis menjadi pemilik usaha yang sedang
berkembang. Kondisi yang saya alami jauh berbeda
dengan ketika saya masih menjadi karyawan.
Sebagai karyawan saya tidak memiliki rasa
tanggungjawab kepada diri sendiri apalagi
terhadap nafkah karyawan saya. Sebagai
wirausahawan saya harus memeras pikiran dan
tenaga untuk memperoleh penghasilan, sedangkan
dahulu sebagai karyawan saya pasti akan menerima
gaji tiap tanggal 25. Bagaimanakah meneguhkan
diri saya untuk tetap termotivasi mencapai tujuan
pribadi saya? Saya tidak ingin karena bosan atau
ada hambatan maka saya cepat menyerah dan
berbalik haluan kembali menjadi karyawan. Terima
kasih.
Jawab
Salam kenal Pak Yuri, untuk berkomitmen pada
sasaran anda terlebih dahulu anda perlu
menetapkan tujuan anda. Tujuan menciptakan
suatu alasan/motif agar anda termotivasi bekerja.
Kita seyogyanya bekerja untuk mewujudkan misi
dan visi pribadi. Bersedia menabur terlebih dahulu
baru menerima imbalan. Sehingga tujuan akhir
berupa uang dapat menjadi sandungan bagi usaha
kita. Semua orang membutuhkan uang, namun
uang bukan satu-satunya hal yang penting dalam
kehidupan.
Tujuan dapat berbentuk fisik atau abstrak.
Tujuan yang berbentuk fisik misalnya rumah, mobil,
kapal, jabatan, nail haji atau kekuasaan. Tujuan yang
berbentuk abstrak misalnya menjadi manusia yang
lebih baik, membangun karakter, mengumpulkan
pengetahuan dan lainnya.
Agar tujuan tersebut membangkitkan
semangat, perlu menyentuh emosi dalam diri
seseorang hingga ke bawah sadarnya. Untuk
menginternalisasikan tujuan pribadi, dapat
digunakan cara seperti menyatakan tujuan dan
menuliskannya pada kertas serta menempelkan di
tembok. Kertas ini setiap hari dibacakannya
keras-keras. Lalu membuat visualisasi impiannya
dengan menempelkan gambar rumah atau mobil
idamannya. Hal ini dilakukan untuk
menginternalisasikan tujuan mereka dalam hati
mereka.
Manfaat menginternalisasi tujuan kedalam
emosi bawah sadar ini yaitu meningkatkan
semangat serta memandu mereka mencapai tujuan
tersebut. Ketika suatu tujuan telah terkait dengan
emosi, maka emosi mereka melakukan sensor
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
pencapaian tujuan dan memandu pada
peluang-peluang untuk mencapainya.
Dengan demikian, untuk membuat diri anda
konsisten mencapai tujuan yaitu dengan
menetapkan tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya
sekedar dibuat namun juga direnungkan dan
diinternalisasikan. Tujuannya agar membangkitkan
semangat motivasi diri untuk mencapainya dan
menciptakan sensor emosi yang memandu
pencapaian tujuan-tujuan tersebut. n
ada tanggal 5 Desember 2015 yang lalu
BPJS Ketenagakerjaan merayakan HUT
ke-38. Acara puncak hari jadi BPJS
Ketenagakerjaan yang semula bernama
Jamsostek diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta,
8 Desember 2015. Acara ini mengangkat tema
“Upaya Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan
dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja”, dihadiri
sesepuh BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan
Kementerian, pengusaha, dan perwakilan dari
serikat pekerja.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,
Elvyn G Masassya, BPJS Ketenagakerjaan ke
depannya harus bisa mentransformasikan
masyarakat kerja di Indonesia untuk menjadi
mandiri dan bermartabat. BPJS Ketenagakerjaan
telah mulai melakukan transformasi sejak dua tahun
lalu dengan melakukan inovasi perubahan secara
lebih baik.
Elvyn G Masassya menuturkan, hari ulang tahun
dimaknai dengan instropeksi, kontemplasi,
retrospeksi terhadap apa yang telah dilakukan, apa
yang sedang dilakukan, dan apa yang akan
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ke depan. BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan banyak
perubahan di bidang kepesertaan, investasi, IT,
keuangan, SDM, dan tata kelola. "Keseluruhan itu
kami rangkai dan bangun dalam peran budaya kerja
dan bisnis proses yang baru," kata Elvyn G
Masassya.
Selenggarakan Fun RunSebelum acara puncak peringatan HUT ke-38,
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
kompetisi lari "BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K"
yang digelar di 11 kota di Indonesia, yaitu Medan,
Batam, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar dan
Balikpapan. Acara yang sekaligus dilakukan untuk
menjaring kepesertaan ini mendapat sambutan luar
biasa dari masyarakat.
Kegiatan lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan
Fun Run 5K” dimulai di Kota Batam pada tanggal 14
November 2015 dan puncaknya di Stadion Gelora
Bung Karno Jakarta pada tanggal 13 Desember
2015. Menurut Kepala Urusan Komunikasi Eksternal
BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja,
penyelenggaraan kegiatan ini untuk menjalin
kedekatan BPJS Ketenagakerjaan dengan
masyarakat sekaligus menginformasikan yang
belum terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan segera mendaftarkan diri mereka.
Dalam kegiatan Fun Run tersebut, peserta
dapat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota
BPJS Ketenagakerjaan di lokasi Fun Run. Kompetisi
lari ini terbuka untuk para peserta BPJS
Ketenagakerjaan serta akan diikuti para pekerja
perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pelari
profesional, pelari amatir hingga masyarakat
umum.
Peserta yang mengikuti kompetisi ini dapat
mendaftar melalui situs resmi BPJS
Ketenagakerjaan dengan harga tiket pendaftaran
sebesar Rp 50.000 per orang. Khusus bagi para
pendaftar yang dapat menunjukkan kartu peserta
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan cash back
(pengembalian) sebesar Rp 20.000. Harga tiket
tersebut sudah termasuk race pack bagi setiap
peserta yang berisi handuk, dry fit, tumbler, nomor
dada, dan race bag.
Lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run
5K” memberikan total hadiah ratusan juta, grand
prize mobil dan perjalanan liburan gratis ke Hong
Kong. Ribuan orang mengikuti acara ini dan pada
acara puncak di Stadion Gelora Bung Karno diikuti
oleh lebih dari 5.000 orang.
Donor DarahSebagai rangkaian HUT BPJS Ketenagakerjaan
ke-38, sejumlah kantor cabang di daerah
menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang
menyelenggarakan kegiatan donor darah
bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD)
Palang Merah Indonesia (PMI) NTT, pada tanggal 8
Desember 2015.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kupang, Ishak, penyelenggaraan kegiatan
donor darah merupakan bagian dari
tanggungjawab sosial BPJS Ketenagakerjaan
kepada masyarakat dalam kaitannya dengan
penyediaan stok darah, khususnya di Kupang dan
secara umum di NTT.
Stok darah selalu mengalami kekurangan, oleh
karena itu melalui tanggungjawab sosial BPJS
Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan
UTD-PMI NTT menyelenggarakan donor darah.
Kegiatan donor darah di Kupang diikuti oleh
para pegawai BPJS Ketenagakerjaan, karyawan
perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan
masyarakat umum yang datang secara suka rela.
Kegiatan donor darah ini dapat menambah stok
darah di Kantor UTD PMI NTT yang sudah menipis
dari semua jenis golongan darah baik, golongan
darah A, B, O dan golongan darah AB. Diharapkan
darah yang didapatkan dari kegiatan HUT Kantor
BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi kebutuhan
darah untuk beberapa hari kedepan.
Sementara itu, peringatan HUT BPJS
Ketenagakerjaan ke-38 dilakukan dengan caranya
sendiri oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Kota Dumai dan Kantor Cabang Duri, Kabupaten
Bengkalis. Upacara bendera dilaksanakan di
halaman Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan
Jendral Sudirman Kota Dumai Kota, tanggal 5
Desember 2015, dengan tema "Optimalisasi Peran
BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Pekerja".
Upacara bendera diikuti para pegawai BPJS
Ketenagakerja cabang Dumai dan Duri, Kabupaten
Bengkalis. Miskipun sedikit terganggu karena hujan,
namun upacara bendera itu tetap terlaksana
dengan baik hingga selesai. Usai upacara bendera
dilanjutkan dengan acara silaturrahmi dan potong
tumpeng bersama.
Kepala BPJS Cabang Dumai, Riadh
mengharapkan dengan memasuki usia ke-38, BPJS
Ketenagakerjaan akan berbenah diri dan terus
berupaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dijelaskan, pada saat ini BPJS
Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan empat
program pelayanan jaminan, yaitu Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). n
BAGAIMANA BERKOMITMENPADA SASARAN DALAM BEKERJA?
45www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
NewsFeed
Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) atau sering disebut Ultah. Salah satu cara yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Ultahnya ke-38 adalah dengan menggelar kompetisi “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K.”
Pada tanggal 5 Desember 2015 yang lalu
BPJS Ketenagakerjaan merayakan HUT
ke-38. Acara puncak hari jadi BPJS
Ketenagakerjaan yang semula bernama
Jamsostek diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta,
8 Desember 2015. Acara ini mengangkat tema
“Upaya Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan
dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja”, dihadiri
sesepuh BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan
Kementerian, pengusaha, dan perwakilan dari
serikat pekerja.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,
Elvyn G Masassya, BPJS Ketenagakerjaan ke
depannya harus bisa mentransformasikan
masyarakat kerja di Indonesia untuk menjadi
mandiri dan bermartabat. BPJS Ketenagakerjaan
telah mulai melakukan transformasi sejak dua tahun
lalu dengan melakukan inovasi perubahan secara
lebih baik.
Elvyn G Masassya menuturkan, hari ulang tahun
dimaknai dengan instropeksi, kontemplasi,
retrospeksi terhadap apa yang telah dilakukan, apa
yang sedang dilakukan, dan apa yang akan
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ke depan. BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan banyak
perubahan di bidang kepesertaan, investasi, IT,
keuangan, SDM, dan tata kelola. "Keseluruhan itu
kami rangkai dan bangun dalam peran budaya kerja
dan bisnis proses yang baru," kata Elvyn G
Masassya.
Selenggarakan Fun RunSebelum acara puncak peringatan HUT ke-38,
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
kompetisi lari "BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K"
yang digelar di 11 kota di Indonesia, yaitu Medan,
Batam, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar dan
Balikpapan. Acara yang sekaligus dilakukan untuk
menjaring kepesertaan ini mendapat sambutan luar
biasa dari masyarakat.
Kegiatan lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan
Fun Run 5K” dimulai di Kota Batam pada tanggal 14
November 2015 dan puncaknya di Stadion Gelora
Bung Karno Jakarta pada tanggal 13 Desember
2015. Menurut Kepala Urusan Komunikasi Eksternal
BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja,
penyelenggaraan kegiatan ini untuk menjalin
kedekatan BPJS Ketenagakerjaan dengan
masyarakat sekaligus menginformasikan yang
belum terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan segera mendaftarkan diri mereka.
Dalam kegiatan Fun Run tersebut, peserta
dapat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota
BPJS Ketenagakerjaan di lokasi Fun Run. Kompetisi
lari ini terbuka untuk para peserta BPJS
Ketenagakerjaan serta akan diikuti para pekerja
perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pelari
profesional, pelari amatir hingga masyarakat
umum.
Peserta yang mengikuti kompetisi ini dapat
mendaftar melalui situs resmi BPJS
Ketenagakerjaan dengan harga tiket pendaftaran
sebesar Rp 50.000 per orang. Khusus bagi para
pendaftar yang dapat menunjukkan kartu peserta
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan cash back
(pengembalian) sebesar Rp 20.000. Harga tiket
tersebut sudah termasuk race pack bagi setiap
peserta yang berisi handuk, dry fit, tumbler, nomor
dada, dan race bag.
Lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run
5K” memberikan total hadiah ratusan juta, grand
prize mobil dan perjalanan liburan gratis ke Hong
Kong. Ribuan orang mengikuti acara ini dan pada
acara puncak di Stadion Gelora Bung Karno diikuti
oleh lebih dari 5.000 orang.
Donor DarahSebagai rangkaian HUT BPJS Ketenagakerjaan
ke-38, sejumlah kantor cabang di daerah
menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang
menyelenggarakan kegiatan donor darah
bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD)
Palang Merah Indonesia (PMI) NTT, pada tanggal 8
Desember 2015.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kupang, Ishak, penyelenggaraan kegiatan
donor darah merupakan bagian dari
tanggungjawab sosial BPJS Ketenagakerjaan
kepada masyarakat dalam kaitannya dengan
penyediaan stok darah, khususnya di Kupang dan
secara umum di NTT.
Stok darah selalu mengalami kekurangan, oleh
karena itu melalui tanggungjawab sosial BPJS
Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan
UTD-PMI NTT menyelenggarakan donor darah.
Kegiatan donor darah di Kupang diikuti oleh
para pegawai BPJS Ketenagakerjaan, karyawan
perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan
masyarakat umum yang datang secara suka rela.
Kegiatan donor darah ini dapat menambah stok
darah di Kantor UTD PMI NTT yang sudah menipis
dari semua jenis golongan darah baik, golongan
darah A, B, O dan golongan darah AB. Diharapkan
darah yang didapatkan dari kegiatan HUT Kantor
BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi kebutuhan
darah untuk beberapa hari kedepan.
Sementara itu, peringatan HUT BPJS
Ketenagakerjaan ke-38 dilakukan dengan caranya
sendiri oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Kota Dumai dan Kantor Cabang Duri, Kabupaten
Bengkalis. Upacara bendera dilaksanakan di
halaman Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan
Jendral Sudirman Kota Dumai Kota, tanggal 5
Desember 2015, dengan tema "Optimalisasi Peran
BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Pekerja".
Upacara bendera diikuti para pegawai BPJS
Ketenagakerja cabang Dumai dan Duri, Kabupaten
Bengkalis. Miskipun sedikit terganggu karena hujan,
namun upacara bendera itu tetap terlaksana
dengan baik hingga selesai. Usai upacara bendera
dilanjutkan dengan acara silaturrahmi dan potong
tumpeng bersama.
Kepala BPJS Cabang Dumai, Riadh
mengharapkan dengan memasuki usia ke-38, BPJS
Ketenagakerjaan akan berbenah diri dan terus
berupaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dijelaskan, pada saat ini BPJS
Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan empat
program pelayanan jaminan, yaitu Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). n
BERAGAM CARAPERINGATI ULTAH
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id46
ada tanggal 5 Desember 2015 yang lalu
BPJS Ketenagakerjaan merayakan HUT
ke-38. Acara puncak hari jadi BPJS
Ketenagakerjaan yang semula bernama
Jamsostek diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta,
8 Desember 2015. Acara ini mengangkat tema
“Upaya Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan
dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja”, dihadiri
sesepuh BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan
Kementerian, pengusaha, dan perwakilan dari
serikat pekerja.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,
Elvyn G Masassya, BPJS Ketenagakerjaan ke
depannya harus bisa mentransformasikan
masyarakat kerja di Indonesia untuk menjadi
mandiri dan bermartabat. BPJS Ketenagakerjaan
telah mulai melakukan transformasi sejak dua tahun
lalu dengan melakukan inovasi perubahan secara
lebih baik.
Elvyn G Masassya menuturkan, hari ulang tahun
dimaknai dengan instropeksi, kontemplasi,
retrospeksi terhadap apa yang telah dilakukan, apa
yang sedang dilakukan, dan apa yang akan
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ke depan. BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan banyak
perubahan di bidang kepesertaan, investasi, IT,
keuangan, SDM, dan tata kelola. "Keseluruhan itu
kami rangkai dan bangun dalam peran budaya kerja
dan bisnis proses yang baru," kata Elvyn G
Masassya.
Selenggarakan Fun RunSebelum acara puncak peringatan HUT ke-38,
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
kompetisi lari "BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K"
yang digelar di 11 kota di Indonesia, yaitu Medan,
Batam, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar dan
Balikpapan. Acara yang sekaligus dilakukan untuk
menjaring kepesertaan ini mendapat sambutan luar
biasa dari masyarakat.
Kegiatan lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan
Fun Run 5K” dimulai di Kota Batam pada tanggal 14
November 2015 dan puncaknya di Stadion Gelora
Bung Karno Jakarta pada tanggal 13 Desember
2015. Menurut Kepala Urusan Komunikasi Eksternal
BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja,
penyelenggaraan kegiatan ini untuk menjalin
kedekatan BPJS Ketenagakerjaan dengan
masyarakat sekaligus menginformasikan yang
belum terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan segera mendaftarkan diri mereka.
Dalam kegiatan Fun Run tersebut, peserta
dapat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota
BPJS Ketenagakerjaan di lokasi Fun Run. Kompetisi
lari ini terbuka untuk para peserta BPJS
Ketenagakerjaan serta akan diikuti para pekerja
perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pelari
profesional, pelari amatir hingga masyarakat
umum.
Peserta yang mengikuti kompetisi ini dapat
mendaftar melalui situs resmi BPJS
Ketenagakerjaan dengan harga tiket pendaftaran
sebesar Rp 50.000 per orang. Khusus bagi para
pendaftar yang dapat menunjukkan kartu peserta
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan cash back
(pengembalian) sebesar Rp 20.000. Harga tiket
tersebut sudah termasuk race pack bagi setiap
peserta yang berisi handuk, dry fit, tumbler, nomor
dada, dan race bag.
Lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run
5K” memberikan total hadiah ratusan juta, grand
prize mobil dan perjalanan liburan gratis ke Hong
Kong. Ribuan orang mengikuti acara ini dan pada
acara puncak di Stadion Gelora Bung Karno diikuti
oleh lebih dari 5.000 orang.
Donor DarahSebagai rangkaian HUT BPJS Ketenagakerjaan
ke-38, sejumlah kantor cabang di daerah
menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang
menyelenggarakan kegiatan donor darah
bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD)
Palang Merah Indonesia (PMI) NTT, pada tanggal 8
Desember 2015.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kupang, Ishak, penyelenggaraan kegiatan
donor darah merupakan bagian dari
tanggungjawab sosial BPJS Ketenagakerjaan
kepada masyarakat dalam kaitannya dengan
penyediaan stok darah, khususnya di Kupang dan
secara umum di NTT.
Stok darah selalu mengalami kekurangan, oleh
karena itu melalui tanggungjawab sosial BPJS
Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan
UTD-PMI NTT menyelenggarakan donor darah.
Kegiatan donor darah di Kupang diikuti oleh
para pegawai BPJS Ketenagakerjaan, karyawan
perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan
masyarakat umum yang datang secara suka rela.
Kegiatan donor darah ini dapat menambah stok
darah di Kantor UTD PMI NTT yang sudah menipis
dari semua jenis golongan darah baik, golongan
darah A, B, O dan golongan darah AB. Diharapkan
darah yang didapatkan dari kegiatan HUT Kantor
BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi kebutuhan
darah untuk beberapa hari kedepan.
Sementara itu, peringatan HUT BPJS
Ketenagakerjaan ke-38 dilakukan dengan caranya
sendiri oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Kota Dumai dan Kantor Cabang Duri, Kabupaten
Bengkalis. Upacara bendera dilaksanakan di
halaman Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan
Jendral Sudirman Kota Dumai Kota, tanggal 5
Desember 2015, dengan tema "Optimalisasi Peran
BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Pekerja".
Upacara bendera diikuti para pegawai BPJS
Ketenagakerja cabang Dumai dan Duri, Kabupaten
Bengkalis. Miskipun sedikit terganggu karena hujan,
namun upacara bendera itu tetap terlaksana
dengan baik hingga selesai. Usai upacara bendera
dilanjutkan dengan acara silaturrahmi dan potong
tumpeng bersama.
Kepala BPJS Cabang Dumai, Riadh
mengharapkan dengan memasuki usia ke-38, BPJS
Ketenagakerjaan akan berbenah diri dan terus
berupaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dijelaskan, pada saat ini BPJS
Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan empat
program pelayanan jaminan, yaitu Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). n
NewsFeed
47www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Tawa
ada tanggal 5 Desember 2015 yang lalu
BPJS Ketenagakerjaan merayakan HUT
ke-38. Acara puncak hari jadi BPJS
Ketenagakerjaan yang semula bernama
Jamsostek diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta,
8 Desember 2015. Acara ini mengangkat tema
“Upaya Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan
dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja”, dihadiri
sesepuh BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan
Kementerian, pengusaha, dan perwakilan dari
serikat pekerja.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,
Elvyn G Masassya, BPJS Ketenagakerjaan ke
depannya harus bisa mentransformasikan
masyarakat kerja di Indonesia untuk menjadi
mandiri dan bermartabat. BPJS Ketenagakerjaan
telah mulai melakukan transformasi sejak dua tahun
lalu dengan melakukan inovasi perubahan secara
lebih baik.
Elvyn G Masassya menuturkan, hari ulang tahun
dimaknai dengan instropeksi, kontemplasi,
retrospeksi terhadap apa yang telah dilakukan, apa
yang sedang dilakukan, dan apa yang akan
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ke depan. BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan banyak
perubahan di bidang kepesertaan, investasi, IT,
keuangan, SDM, dan tata kelola. "Keseluruhan itu
kami rangkai dan bangun dalam peran budaya kerja
dan bisnis proses yang baru," kata Elvyn G
Masassya.
Selenggarakan Fun RunSebelum acara puncak peringatan HUT ke-38,
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
kompetisi lari "BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K"
yang digelar di 11 kota di Indonesia, yaitu Medan,
Batam, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar dan
Balikpapan. Acara yang sekaligus dilakukan untuk
menjaring kepesertaan ini mendapat sambutan luar
biasa dari masyarakat.
Kegiatan lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan
Fun Run 5K” dimulai di Kota Batam pada tanggal 14
November 2015 dan puncaknya di Stadion Gelora
Bung Karno Jakarta pada tanggal 13 Desember
2015. Menurut Kepala Urusan Komunikasi Eksternal
BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja,
penyelenggaraan kegiatan ini untuk menjalin
kedekatan BPJS Ketenagakerjaan dengan
masyarakat sekaligus menginformasikan yang
belum terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan segera mendaftarkan diri mereka.
Dalam kegiatan Fun Run tersebut, peserta
dapat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota
BPJS Ketenagakerjaan di lokasi Fun Run. Kompetisi
lari ini terbuka untuk para peserta BPJS
Ketenagakerjaan serta akan diikuti para pekerja
perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pelari
profesional, pelari amatir hingga masyarakat
umum.
Peserta yang mengikuti kompetisi ini dapat
mendaftar melalui situs resmi BPJS
Ketenagakerjaan dengan harga tiket pendaftaran
sebesar Rp 50.000 per orang. Khusus bagi para
pendaftar yang dapat menunjukkan kartu peserta
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan cash back
(pengembalian) sebesar Rp 20.000. Harga tiket
tersebut sudah termasuk race pack bagi setiap
peserta yang berisi handuk, dry fit, tumbler, nomor
dada, dan race bag.
Lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run
5K” memberikan total hadiah ratusan juta, grand
prize mobil dan perjalanan liburan gratis ke Hong
Kong. Ribuan orang mengikuti acara ini dan pada
acara puncak di Stadion Gelora Bung Karno diikuti
oleh lebih dari 5.000 orang.
Donor DarahSebagai rangkaian HUT BPJS Ketenagakerjaan
ke-38, sejumlah kantor cabang di daerah
menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang
menyelenggarakan kegiatan donor darah
bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD)
Palang Merah Indonesia (PMI) NTT, pada tanggal 8
Desember 2015.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kupang, Ishak, penyelenggaraan kegiatan
donor darah merupakan bagian dari
tanggungjawab sosial BPJS Ketenagakerjaan
kepada masyarakat dalam kaitannya dengan
penyediaan stok darah, khususnya di Kupang dan
secara umum di NTT.
Stok darah selalu mengalami kekurangan, oleh
karena itu melalui tanggungjawab sosial BPJS
Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan
UTD-PMI NTT menyelenggarakan donor darah.
Kegiatan donor darah di Kupang diikuti oleh
para pegawai BPJS Ketenagakerjaan, karyawan
perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan
masyarakat umum yang datang secara suka rela.
Kegiatan donor darah ini dapat menambah stok
darah di Kantor UTD PMI NTT yang sudah menipis
dari semua jenis golongan darah baik, golongan
darah A, B, O dan golongan darah AB. Diharapkan
darah yang didapatkan dari kegiatan HUT Kantor
BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi kebutuhan
darah untuk beberapa hari kedepan.
Sementara itu, peringatan HUT BPJS
Ketenagakerjaan ke-38 dilakukan dengan caranya
sendiri oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Kota Dumai dan Kantor Cabang Duri, Kabupaten
Bengkalis. Upacara bendera dilaksanakan di
halaman Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan
Jendral Sudirman Kota Dumai Kota, tanggal 5
Desember 2015, dengan tema "Optimalisasi Peran
BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Pekerja".
Upacara bendera diikuti para pegawai BPJS
Ketenagakerja cabang Dumai dan Duri, Kabupaten
Bengkalis. Miskipun sedikit terganggu karena hujan,
namun upacara bendera itu tetap terlaksana
dengan baik hingga selesai. Usai upacara bendera
dilanjutkan dengan acara silaturrahmi dan potong
tumpeng bersama.
Kepala BPJS Cabang Dumai, Riadh
mengharapkan dengan memasuki usia ke-38, BPJS
Ketenagakerjaan akan berbenah diri dan terus
berupaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dijelaskan, pada saat ini BPJS
Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan empat
program pelayanan jaminan, yaitu Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). n
Suatu siang yang terik seorang pemuda menghampiri
tukang ojek..
Pemuda : Bang nanya, abang ojek disini kan?
Ojek : iya.. mau kemana mas? sini saya anter nih helm nya
*ngasih helm*
Pemuda : Kalau ke pasar depan komplek berapa ya bang?
Ojek : udah dua belas ribu aja, ga di mahalin kok!
Pemuda : Umpama nih ke perempatan depan sana berapa
ya?
Ojek : udah tujuh ribu deh penglaris dari pagi sepi belum
narik nih mas
Pemuda : Kalau ke gang depan situ loh berapa bang?
Ojek : Ah deket itu mah empat ribu aja sini saya anter
Pemuda : Bang kalau sampai ke mall berapa ya?
Ojek : Duh jauh itu mah dua puluh ribu deh. Mas
sebenernya mau kemana sih? *mulai curiga*
Pemuda : Gak mane-mane bang. Ane cuma nanya doang
sih, soalnya ane mau ikutan ngojeg disini juga bang
Ojek : !@#$%^&*~!@## *tancap gas nyelonong masuk got*
ISTRI Vs SUAMI
Sepasang suami istri sedang berada dalam mobil,
menyusuri jalan dalam kota, dan saling mendiamkan karena
beberapa menit lalu mereka baru saja beradu argurmen.
Tak lama, mereka melewati sebuah areal persawahan di
mana banyak terapat kambing dan sapi yang sedang
merumput.
Si Suami menunjuk ke kawanan kambing dan sapi itu sambil
berkata sinis kepada si Istri,”Saudara – saudara mu ya tuh?”
“Iya!” jawab si istri.. ”Saudara ipar!!”
*Istri cerdas
THREE MUSKETER NAIK PESAWAT
Tiga orang musketeer berencana liburan ke Disney Land
Hongkong naik pesawat. Dengan bermaksud sombong,
musketeer pertama yang dari Amrik tiba-tiba
mengeluarkan cerutu khas Amrik yang mahal dari sakunya.
Baru dia bakar dan dia hisap sekali langsung dibuang
keluar pesawat.
Dua musketeer lain kaget, lalu bertanya:
"loh? kok itu baru sekali hisap langsung dibuang sih?"
Musketeer pertama dengan sombong menjawab:
"Ah, gak apa apa, di amerika yang begituan mah
banyak..."
Musketeer kedua yang dari itali gak mau kalah. Dia
mengeluarkan spagheti mahal khas Itali yang mahal
dari kopernya. Baru dia jilat sedikit sausnya langsung
dibuang keluar pesawat. Dua musketeer lain kaget
dan bertanya:
"loh? kok itu baru sekali jilat langsung dibuang sih?"
Musketeer kedua dengan sombong menjawab:
"Ah, gak apa apa, di Itali yang begituan mah banyak"
Musketeer yang ketiga dari Indonesia pun gak mau
kalah sekaligus kebingungan karena kebetulan lagi ga
bawa apa-apa. Tiba-tiba dia lihat di bangku depan ada
koruptor buron lagi tidur sambil ngorok.
Dia pun langsung melempar koruptor tersebut keluar
pesawat. Dua musketeer lain langsung shock dan ga
bisa berkata-kata... Musketeer ketiga langsung bilang:
"Gak apa apa, di Indonesia mah yang begituan banyak
kok " Blahh!!
NANYA TUKANG OJEK
Foto: thirstt.com
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id48
sayaTanya
Peletakan batu pertama pembangunan
perumahan program Housing Benefit dari
BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan di
kawasan Perumahan Grand Cikarang City,
pada 16 Desember 2015. Menurut Direktur Investasi
BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi, pengadaan
rumah layak huni program Housing Benefit sejalan
dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Kempupera) yang mencanangkan
Program Satu Juta Rumah.
Program Housing Benefit merupakan bagian dari
program BPJS Ketenagakerjaan yang dinamakan Total
Benefit BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan
membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk
mengurangi biaya kebutuhan hidup yang tiap tahun
semakin meningkat.
Jeffry Haryadi menjelaskan, program Total
Benefit BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari lima item
yakni Housing Benefit, Food Benefit, Transportation
Benefit, Health Benefit, dan Education Benefit. Untuk
program Housing Benefit pada saat ini dilakukan
pengadaan ribuan rumah baru di kawasan Perumahan
Grand Cikarang City di Desa Harjamekar, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Pada tahap selanjutnya akan dibangun lagi
sebanyak 1.800 unit rumah yang merupakan
kelanjutan dari implementasi Housing Benefit BPJS
Ketenagakerjaan. Program ini memberikan
kemudahan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah
untuk dapat memiliki rumah layak huni. Masing-masing
unit rumah dijual seharga Rp 120 juta dengan luas
tanah sekitar 35 meter persegi. Perumahan ini memiliki
akses melalui Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang
Utara, dan transportasi kereta api melalui Stasiun
Lemahabang Cikarang.
Untuk dapat memiliki rumah dari program
Housing Benefit tersebut para peserta BPJS hanya
membayar cicilan sekitar Rp 800.000 hingga Rp 1,5
juta per bulan. Jeffry Haryadi menambahkan, di
lingkungan perumahan tersebut akan dibangun
minimarket yang menyediakan kebutuhan bahan
pokok untuk para penghuni. Penyedian bahan pokok
sehari-hari ini merupakan perwujudan dari program
Food Benefit BPJS Ketenagakerjaan.
Gerai kebutuhan pokok tersebut merupakan kerja
sama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Indomarco
Prismatama. Namun, harga barang kebutuhan yang
dijual di gerai tersebut berbeda dengan minimarket
lainnya. Khusus bagi pemilik kartu BPJS
Ketenagakerjaan akan mendapatkan harga barang
yang lebih murah dibanding harga barang di
minimarket lainnya.
Program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan
mendapat sambutan dari banyak pihak, bukan saja dari
peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan tetapi
juga dari pihak pemerintah. Menurut Staf Ahli
Menpupera Bidang Sosial dan Peran Masyarakat, Lana
Winayanti, program Housing Benefit BPJS
Ketenagakerjaan sangat mendukung pelaksanaan
program pemerintah dalam pengadaan sejuta rumah
layak huni.
Lana Winayanti menilai program Housing Benefit
BPJS Ketenagakerjaan mendukung program
pengadaan sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Ditambahkan, masalah perizinan
pembangunan perumahan selama ini sering menjadi
hambatan dalam pengadaan rumah. Menurut Lana
Winayanti, pihaknya sangat berharap agar perizinan
untuk perumahan dapat ditekan biayanya. Diharapkan
pemerintah daerah dapat menurunkan biaya perizinan
dan biaya pajak sehingga para pengembang dan pihak
industri dapat memenuhi kebutuhan pengadaan
perumahan bagi para pekerja.
Jeffry Haryadi menjelaskan, skema pembayaran
cicilan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan fasilitas
perumahan komersil. Program Housing Benefit berada
di antara keduanya, di tengah-tengah skema
pembayaran melalui FLPP dan skema pembanyaran
perumahan untuk komersil. Dengan demikian,
masyarakat khususnya bagi peserta BPJS
ketenagakerjaan, dapat memiliki rumah dengan cicilan
yang ringan, bunga sekitar 10,5 persen. Dibandingkan
dengan program di luar Housing Benefit dengan
bunga mencapai 12-13 persen.
Program Housing Benefit memberikan
penyediaan rumah bagi peserta BPJS
Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan perbankan
dan developer. Untuk pembangunan perumahan di
wilayah Cikarang yaitu di Perumahan Grand Cikarang
City, BPJS Ketenagakerjaan didukung developer PT
Budi Langgeng Persada dan Bank Tabungan Negara
(BTN).
Sedangkan untuk pelaksanaan program Food
Benefit di wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan PT Indomarco Adi Prima dan
Koperasi Karyawan Mulia Industri untuk memberikan
bahan pokok dengan harga yang ritel yang sangat
terjangkau bagi peserta.
Menurut Jeffry Haryadi, persyaratan yang
diperlukan untuk mendapatkan rumah layak huni dari
program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan
adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama
minimal satu tahun, tertib administrasi dan tertib iuran
serta bukan perusahaan PDS (Perusahaan Daftar
Sebagian) upah atau tenaga kerja. Selain itu, rumah
yang diajukan merupakan rumah pertama peserta.
Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada
syarat dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur
serta otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.
Terdapat dua jenis pinjaman yang disediakan
pada program Housing Benefit, yaitu Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka (PUM) yang
diberikan kepada peserta melalui bank penyalur.
Bunga KPR yang dibebankan kepada peserta hanya
sebesar 5 persen untuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) pada KPR subsidi.
Sementara KPR non-subsidi dibebankan bunga sesuai
dengan BI Rate ditambah 3 persen per tahun dengan
sistem anuitas. Jangka waktu maksimal yang diberikan
untuk KPR, baik subsidi maupun non-subsidi adalah
selama 20 tahun.
Kerjasama dengan perbankan dalam memberikan
pinjaman atau kredit untuk pemilikan rumah dan
pinjaman uang muka perumahan serta kerjasama
dengan supplier dalam memberikan kebutuhan pokok
yang terjangkau merupakan wujud nyata komitmen
BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di
Indonesia. n
BPJS Ketenagakerjaan membangun ribuan unit rumah layak huni bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di sekitar kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan perumahan ini merupakan implementasi dari program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan.
HOUSING BENEFITSEDIAKAN RUMAHPEKERJA
49www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
sayaTanya
eletakan batu pertama pembangunan
perumahan program Housing Benefit dari
BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan di
kawasan Perumahan Grand Cikarang City,
pada 16 Desember 2015. Menurut Direktur Investasi
BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi, pengadaan
rumah layak huni program Housing Benefit sejalan
dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Kempupera) yang mencanangkan
Program Satu Juta Rumah.
Program Housing Benefit merupakan bagian dari
program BPJS Ketenagakerjaan yang dinamakan Total
Benefit BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan
membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk
mengurangi biaya kebutuhan hidup yang tiap tahun
semakin meningkat.
Jeffry Haryadi menjelaskan, program Total
Benefit BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari lima item
yakni Housing Benefit, Food Benefit, Transportation
Benefit, Health Benefit, dan Education Benefit. Untuk
program Housing Benefit pada saat ini dilakukan
pengadaan ribuan rumah baru di kawasan Perumahan
Grand Cikarang City di Desa Harjamekar, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Pada tahap selanjutnya akan dibangun lagi
sebanyak 1.800 unit rumah yang merupakan
kelanjutan dari implementasi Housing Benefit BPJS
Ketenagakerjaan. Program ini memberikan
kemudahan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah
untuk dapat memiliki rumah layak huni. Masing-masing
unit rumah dijual seharga Rp 120 juta dengan luas
tanah sekitar 35 meter persegi. Perumahan ini memiliki
akses melalui Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang
Utara, dan transportasi kereta api melalui Stasiun
Lemahabang Cikarang.
Untuk dapat memiliki rumah dari program
Housing Benefit tersebut para peserta BPJS hanya
membayar cicilan sekitar Rp 800.000 hingga Rp 1,5
juta per bulan. Jeffry Haryadi menambahkan, di
lingkungan perumahan tersebut akan dibangun
minimarket yang menyediakan kebutuhan bahan
pokok untuk para penghuni. Penyedian bahan pokok
sehari-hari ini merupakan perwujudan dari program
Food Benefit BPJS Ketenagakerjaan.
Gerai kebutuhan pokok tersebut merupakan kerja
sama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Indomarco
Prismatama. Namun, harga barang kebutuhan yang
dijual di gerai tersebut berbeda dengan minimarket
lainnya. Khusus bagi pemilik kartu BPJS
Ketenagakerjaan akan mendapatkan harga barang
yang lebih murah dibanding harga barang di
minimarket lainnya.
Program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan
mendapat sambutan dari banyak pihak, bukan saja dari
peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan tetapi
juga dari pihak pemerintah. Menurut Staf Ahli
Menpupera Bidang Sosial dan Peran Masyarakat, Lana
Winayanti, program Housing Benefit BPJS
Ketenagakerjaan sangat mendukung pelaksanaan
program pemerintah dalam pengadaan sejuta rumah
layak huni.
Lana Winayanti menilai program Housing Benefit
BPJS Ketenagakerjaan mendukung program
pengadaan sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Ditambahkan, masalah perizinan
pembangunan perumahan selama ini sering menjadi
hambatan dalam pengadaan rumah. Menurut Lana
Winayanti, pihaknya sangat berharap agar perizinan
untuk perumahan dapat ditekan biayanya. Diharapkan
pemerintah daerah dapat menurunkan biaya perizinan
dan biaya pajak sehingga para pengembang dan pihak
industri dapat memenuhi kebutuhan pengadaan
perumahan bagi para pekerja.
Jeffry Haryadi menjelaskan, skema pembayaran
cicilan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan fasilitas
perumahan komersil. Program Housing Benefit berada
di antara keduanya, di tengah-tengah skema
pembayaran melalui FLPP dan skema pembanyaran
perumahan untuk komersil. Dengan demikian,
masyarakat khususnya bagi peserta BPJS
ketenagakerjaan, dapat memiliki rumah dengan cicilan
yang ringan, bunga sekitar 10,5 persen. Dibandingkan
dengan program di luar Housing Benefit dengan
bunga mencapai 12-13 persen.
Program Housing Benefit memberikan
penyediaan rumah bagi peserta BPJS
Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan perbankan
dan developer. Untuk pembangunan perumahan di
wilayah Cikarang yaitu di Perumahan Grand Cikarang
City, BPJS Ketenagakerjaan didukung developer PT
Budi Langgeng Persada dan Bank Tabungan Negara
(BTN).
Sedangkan untuk pelaksanaan program Food
Benefit di wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan PT Indomarco Adi Prima dan
Koperasi Karyawan Mulia Industri untuk memberikan
bahan pokok dengan harga yang ritel yang sangat
terjangkau bagi peserta.
Menurut Jeffry Haryadi, persyaratan yang
diperlukan untuk mendapatkan rumah layak huni dari
program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan
adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama
minimal satu tahun, tertib administrasi dan tertib iuran
serta bukan perusahaan PDS (Perusahaan Daftar
Sebagian) upah atau tenaga kerja. Selain itu, rumah
yang diajukan merupakan rumah pertama peserta.
Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada
syarat dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur
serta otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.
Terdapat dua jenis pinjaman yang disediakan
pada program Housing Benefit, yaitu Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka (PUM) yang
diberikan kepada peserta melalui bank penyalur.
Bunga KPR yang dibebankan kepada peserta hanya
sebesar 5 persen untuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) pada KPR subsidi.
Sementara KPR non-subsidi dibebankan bunga sesuai
dengan BI Rate ditambah 3 persen per tahun dengan
sistem anuitas. Jangka waktu maksimal yang diberikan
untuk KPR, baik subsidi maupun non-subsidi adalah
selama 20 tahun.
Kerjasama dengan perbankan dalam memberikan
pinjaman atau kredit untuk pemilikan rumah dan
pinjaman uang muka perumahan serta kerjasama
dengan supplier dalam memberikan kebutuhan pokok
yang terjangkau merupakan wujud nyata komitmen
BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di
Indonesia. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id50
SehatInfo
Secara periodik pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi
perusahaan-perusahan Nasional yang peduli
dan mengaplikasikan kebijakan kesehatan
kerja di lingkungan perusahaannya. Pada akhir Tahun
2015 lalu, misalnya, pemerintah memberikan
penghargaan Golden Sertifikat dan Golden Flag untuk
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
kepada PT Surveyor Indonesia.
Kesehatan kerja menjadi penting, dikarenakan
perusahaan yang mengaplikasikan kesehatan kerja di
lingkungan kantor maupun pabrik, baik indoor atau
out door-seperti work shoop atau lapangan terbuka,
akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan
juga perusahaan.
Kesehatan kerja yang dimaksud adalah adanya
jaminan kesehatan pada saat melakukan pekerjaan.
Menurut ILO/WHO Committee 1995 , kesehatan kerja
bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat
kesehatan fisik, mental dan sosial yang
setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis
pekerjaan.
Untuk mencegah gangguan kesehatan kerja
yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, dengan
memberikan perlindungan bagi pekerja dalam
melakukan pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang
merugikan kesehatan.
Penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam
suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kondisi
fisiologi dan psikologisnya. Secara ringkas merupakan
penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap
manusia kepada pekerjaan atau jabatannya.
Kesehatan kerja menurut Suma’mur didefinisikan
sebagai spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran
beserta prakteknya, agar masyarakat pekerja
memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik
fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha
preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/
gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan
faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta
terhadap penyakit-penyakit umum.
Untuk membangun kesehatan kerja di tempat
kerja, perlu diketahui ruang lingkup dari kesehatan
kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, meliputi
sbb:
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
o Sarana dan Prasarana.
o Tenaga (dokter pemeriksa
kesehatan tenaga kerja, dokter
Perusahaan dan paramedis Perusahaan).
o Organisasi (pimpinan Unit Pelayanan
Kesehatan Kerja, pengesahan
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kerja).
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja.
o Awal (Sebelum Tenaga Kerja diterima
untuk melakukan pekerjaan).
o Berkala (sekali dalam setahun atau lebih).
o Khusus (secara khusus terhadap tenaga
kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko
yang diterima).
o Purna Bakti (dilakukan tiga bulan sebelum
memasuki masa pensiun).
3. Pelaksanan P3K (petugas, kotak P3K dan Isi
Kotak P3K).
4. Pelaksanaan Gizi Kerja.
o Kantin (50-200 tenga kerja wajib
menyediakan ruang makan, lebih dari 200
tenaga kerja wajib menyediakan kantin
Perusahaan).
o Katering pengelola makanan bagi Tenaga
Kerja.
o Pemeriksaan gizi dan makanan bagi
Tenaga Kerja.
o Pengelola dan Petugas Katering.
5. Pelaksanaan Pemeriksaan Syarat-Syarat
Ergonomi.
o Prinsip Ergonomi:
• Antropometri dan sikap tubuh
dalam bekerja.
• Efisiensi Kerja.
• Organisasi Kerja dan Desain
Tempat Kerja
• Faktor Manusia dalam Ergonomi.
o Beban Kerja :
• Mengangkat dan Mengangkut.
• Kelelahan.
• Pengendalian Lingkungan Kerja.
6. Pelaksanaan Pelaporan (Pelayanan Kesehatan
Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
dan Penyakit Akibat Kerja)
Apabila prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan di
dalam bentuk opersional, maka tujuan utama dari
kesehatan kerja akan tercapai, yang meliputi, antara lain:
• Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit
dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja.
• Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi
tenaga kerja.
• Perawatan mempertinggi efisiensi dan produktifitas
tenaga kerja.
• Pencegahan kelelahan kerja dan meningkatkan
kegairahan serta kenikmatan kerja.
• Perlindungan bagi masyarakat sekitar dari bahaya-
bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh
perusahaan tersebut.
• Perlindungan bagi masyarakat luas dari
bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh
produk-produk perusahaan.
ErgonomiKesehatan kerja, tidak lepas dari suatu aturan atau
norma kerja yang terdapat dalam sistem kerja - dalam
bahasa yunani dikenal sebagai ergonomi.
Ergonomi diperlukan, karena setiap aktivitas atau
pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai aturan atau
norma kerja akan berakibat tidak nyaman, biaya
operasional tinggi, kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja meningkat. Akibatnya perfomans kerja
yang buruk sehingga menyebabkan menurunnya
efisiensi dan daya kerja.
Salah satu keluhan yang kerap dialami pekerja
berkaitan dengan posisi kerja di kantor yang tidak
ergonomi, antara lain: Sakit kepala (head ache), Mata
kering dan terasa pegal (dry eyes, asthenopia), Nyeri
leher (neck stiffnes), Spasme otot bahu (frozen
shoulder), Carpal Tunnel Syndrome; kesemutan, baal
atau nyeri pada pergelangan tangan, serta Sakit
pinggang dan punggung bawah (low back pain).
Sick Building SyndromeSelain itu, kesehatan kerja juga sangat dipengaruhi
lingkungan kerja yang tidak sehat. Seperti halnya, pekerja
di gedung-gedung pencakar langit yang kerap membuat
pekerja mengalami sick building syndroma (SBS).
Penyakit ini tidak menunjukan gejala-gejala khas.
Keluhan pekerja yang mengalami SBS, kerap ditandai
dengan sakit kepala, lesu, iritasi mata maupun kulit, serta
berbagai problema gangguan pernafasan / sesak, dan
seringkali sulit diketahui penyebab yang nyata.
Umumnya digedung-gedung dengan sistem
ventilasi dan kualitas ruangan yang buruk – tanpa AC,
serta pencahayaan yang tidak memadahi, ataupun
pencemaran udara dalam ruangan.
Untuk pencegahan SBS, beberapa poin yang dapat
dilakukan, antara lain : harus dimulai sejak perencanaan,
penggunaan bahan bangunan dari dinding, lantai, plafon,
penyekat ruangan, bahan perekat dan cat dinding serta
desain ruangan – memiliki ventilasi yang cukup atau
sistem AC yang memadahi. Selain itu, penempatan
furnitur, lemari, barang-barang kantor di dalam ruangan
gedung, terlalu banyak, lembab, dan berdebu juga
mempengaruhi kesehatan kerja.
Semua item di atas berkaitan dengan upaya
menghasilkan sirkulasi udara dan tempat kerja yang
hygiene - sehat, yang sangat menunjang kesehatan kerja
para pekerja di gedung-gedung pencakar langit.
Dasar Hukum Kesehatan Kerja1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga) dan pasal 8
(delapan).
2. Peraturan Menteri Perburuhan no 7 Tahun 1964
tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan
serta Penerangan di Tempat Kerja.
3. Permenaker No 2 Tahun 1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
4. Permenaker No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban
Melapor Penyakit Akibat Kerja.
5. Permenaker No 3 Tahun 1983 tentang Pelayanan
Kesehatan Kerja.
6. Permenaker No 1 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Tenaga Kerja
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 333 Tahun
1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit
Akibat Kerja.
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun
1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang
Makan.
9. Surat Edaran Dirjen Binawas tentang Perusahan
Catering yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga
Kerja. n
TEMPAT KERJA SEHAT,AMAN, DAN NYAMAN
51www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
SehatInfo
ecara periodik pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi
perusahaan-perusahan Nasional yang peduli
dan mengaplikasikan kebijakan kesehatan
kerja di lingkungan perusahaannya. Pada akhir Tahun
2015 lalu, misalnya, pemerintah memberikan
penghargaan Golden Sertifikat dan Golden Flag untuk
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
kepada PT Surveyor Indonesia.
Kesehatan kerja menjadi penting, dikarenakan
perusahaan yang mengaplikasikan kesehatan kerja di
lingkungan kantor maupun pabrik, baik indoor atau
out door-seperti work shoop atau lapangan terbuka,
akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan
juga perusahaan.
Kesehatan kerja yang dimaksud adalah adanya
jaminan kesehatan pada saat melakukan pekerjaan.
Menurut ILO/WHO Committee 1995 , kesehatan kerja
bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat
kesehatan fisik, mental dan sosial yang
setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis
pekerjaan.
Untuk mencegah gangguan kesehatan kerja
yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, dengan
memberikan perlindungan bagi pekerja dalam
melakukan pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang
merugikan kesehatan.
Penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam
suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kondisi
fisiologi dan psikologisnya. Secara ringkas merupakan
penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap
manusia kepada pekerjaan atau jabatannya.
Kesehatan kerja menurut Suma’mur didefinisikan
sebagai spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran
beserta prakteknya, agar masyarakat pekerja
memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik
fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha
preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/
gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan
faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta
terhadap penyakit-penyakit umum.
Untuk membangun kesehatan kerja di tempat
kerja, perlu diketahui ruang lingkup dari kesehatan
kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, meliputi
sbb:
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
o Sarana dan Prasarana.
o Tenaga (dokter pemeriksa
kesehatan tenaga kerja, dokter
Perusahaan dan paramedis Perusahaan).
o Organisasi (pimpinan Unit Pelayanan
Kesehatan Kerja, pengesahan
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kerja).
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja.
o Awal (Sebelum Tenaga Kerja diterima
untuk melakukan pekerjaan).
o Berkala (sekali dalam setahun atau lebih).
o Khusus (secara khusus terhadap tenaga
kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko
yang diterima).
o Purna Bakti (dilakukan tiga bulan sebelum
memasuki masa pensiun).
3. Pelaksanan P3K (petugas, kotak P3K dan Isi
Kotak P3K).
4. Pelaksanaan Gizi Kerja.
o Kantin (50-200 tenga kerja wajib
menyediakan ruang makan, lebih dari 200
tenaga kerja wajib menyediakan kantin
Perusahaan).
o Katering pengelola makanan bagi Tenaga
Kerja.
o Pemeriksaan gizi dan makanan bagi
Tenaga Kerja.
o Pengelola dan Petugas Katering.
5. Pelaksanaan Pemeriksaan Syarat-Syarat
Ergonomi.
o Prinsip Ergonomi:
• Antropometri dan sikap tubuh
dalam bekerja.
• Efisiensi Kerja.
• Organisasi Kerja dan Desain
Tempat Kerja
• Faktor Manusia dalam Ergonomi.
o Beban Kerja :
• Mengangkat dan Mengangkut.
• Kelelahan.
• Pengendalian Lingkungan Kerja.
6. Pelaksanaan Pelaporan (Pelayanan Kesehatan
Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
dan Penyakit Akibat Kerja)
Apabila prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan di
dalam bentuk opersional, maka tujuan utama dari
kesehatan kerja akan tercapai, yang meliputi, antara lain:
• Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit
dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja.
• Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi
tenaga kerja.
• Perawatan mempertinggi efisiensi dan produktifitas
tenaga kerja.
• Pencegahan kelelahan kerja dan meningkatkan
kegairahan serta kenikmatan kerja.
• Perlindungan bagi masyarakat sekitar dari bahaya-
bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh
perusahaan tersebut.
• Perlindungan bagi masyarakat luas dari
bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh
produk-produk perusahaan.
ErgonomiKesehatan kerja, tidak lepas dari suatu aturan atau
norma kerja yang terdapat dalam sistem kerja - dalam
bahasa yunani dikenal sebagai ergonomi.
Ergonomi diperlukan, karena setiap aktivitas atau
pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai aturan atau
norma kerja akan berakibat tidak nyaman, biaya
operasional tinggi, kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja meningkat. Akibatnya perfomans kerja
yang buruk sehingga menyebabkan menurunnya
efisiensi dan daya kerja.
Salah satu keluhan yang kerap dialami pekerja
berkaitan dengan posisi kerja di kantor yang tidak
ergonomi, antara lain: Sakit kepala (head ache), Mata
kering dan terasa pegal (dry eyes, asthenopia), Nyeri
leher (neck stiffnes), Spasme otot bahu (frozen
shoulder), Carpal Tunnel Syndrome; kesemutan, baal
atau nyeri pada pergelangan tangan, serta Sakit
pinggang dan punggung bawah (low back pain).
Sick Building SyndromeSelain itu, kesehatan kerja juga sangat dipengaruhi
lingkungan kerja yang tidak sehat. Seperti halnya, pekerja
di gedung-gedung pencakar langit yang kerap membuat
pekerja mengalami sick building syndroma (SBS).
Penyakit ini tidak menunjukan gejala-gejala khas.
Keluhan pekerja yang mengalami SBS, kerap ditandai
dengan sakit kepala, lesu, iritasi mata maupun kulit, serta
berbagai problema gangguan pernafasan / sesak, dan
seringkali sulit diketahui penyebab yang nyata.
Umumnya digedung-gedung dengan sistem
ventilasi dan kualitas ruangan yang buruk – tanpa AC,
serta pencahayaan yang tidak memadahi, ataupun
pencemaran udara dalam ruangan.
Untuk pencegahan SBS, beberapa poin yang dapat
dilakukan, antara lain : harus dimulai sejak perencanaan,
penggunaan bahan bangunan dari dinding, lantai, plafon,
penyekat ruangan, bahan perekat dan cat dinding serta
desain ruangan – memiliki ventilasi yang cukup atau
sistem AC yang memadahi. Selain itu, penempatan
furnitur, lemari, barang-barang kantor di dalam ruangan
gedung, terlalu banyak, lembab, dan berdebu juga
mempengaruhi kesehatan kerja.
Semua item di atas berkaitan dengan upaya
menghasilkan sirkulasi udara dan tempat kerja yang
hygiene - sehat, yang sangat menunjang kesehatan kerja
para pekerja di gedung-gedung pencakar langit.
Dasar Hukum Kesehatan Kerja1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga) dan pasal 8
(delapan).
2. Peraturan Menteri Perburuhan no 7 Tahun 1964
tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan
serta Penerangan di Tempat Kerja.
3. Permenaker No 2 Tahun 1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
4. Permenaker No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban
Melapor Penyakit Akibat Kerja.
5. Permenaker No 3 Tahun 1983 tentang Pelayanan
Kesehatan Kerja.
6. Permenaker No 1 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Tenaga Kerja
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 333 Tahun
1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit
Akibat Kerja.
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun
1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang
Makan.
9. Surat Edaran Dirjen Binawas tentang Perusahan
Catering yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga
Kerja. n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id52
WisdomWisdom
Sebagai bangsa yang berazaskan Bhineka
TunggalIka – Walaupun Berbeda-beda Tapi
Satu, keaneka ragaman suku bangsa,
agama, bukanlaah menjadi suatu
pertentangan tapi justru menjadi suatu kekuatan
yang bila bisa saling menghargai dan menghomati
keanekaragaman tersebut atau adanya toleransi.
Toleransi adalah perilaku terbuka dan
menghargai segala perbedaan yang ada dengan
sesama. Biasanya orang bertoleransi terhadap
perbedaan kebudayaan dan agama. Namun, konsep
toleransi ini juga bisa diaplikasikan untuk perbedaan
tingkat sosial, jenis kelamin, gangguan fisik maupun
intelektual maupun perbedaan lainnya.
Toleransi juga berarti menghormati dan mau
belajar dari orang lain, menghargai perbedaan,
menjembatani kesenjangan budaya, menolak
stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai
kesamaan sikap dan Toleransi juga adalah istilah
dalam konteks sosial, budaya dan agama yang
berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya
diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang
berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas
dalam suatu masyarakat
Aneka Jenis ToleransiContohnya adalah toleransi beragama, dimana
penganut mayoritas dalam suatu masyarakat
mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.
Istilah toleransi juga digunakan dengan
menggunakan definisi “kelompok” yang lebih luas,
misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain
Ada tiga macam sikap toleransi, yaitu:
• Negatif : Isi ajaran dan penganutnya tidak
dihargai. Isi ajaran dan penganutnya
dibiarkan saja karena dalam keadaan
terpaksa.
• Positif : Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya
diterima serta dihargai.
• Empati : Isi ajaran serta penganutnya dihargai
–ikut merasakan karena dalam ajaran mereka
itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang
berguna untuk memperdalam pendirian dan
kepercayaan sendiri.
Marilah kita renungkan dan amati suasana
kehidupan bangsa Indonesia. Kita harus merasa
bangga akan tanah air kita dan juga kita harus
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah
dikaruniai tanah air yang indah dengan aneka ragam
kekayaan alam yang berlimpah ditambah lagi
beraneka ragam suku, ras, adat istiadat, budaya,
bahasa, serta agama dan lain-lainnya.
Kondisi bangsa Indonesia yang pluralistis
acapkali menimbulkan permasalahan tersendiri, bila
tanpa toleransi yang kuat, seperti muncul masalah
agama, paham separatisme, tawuran maupun
kesenjangan sosial.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia,
kerukunan hidup antar umat beragama harus selalu
dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia
terpecah belah saling bermusuhan satu sama lain
karena masalah agama. Toleransi antar umat
beragama bila kita bina dengan baik akan dapat
menumbuhkan sikap hormat menghormati antar
pemeluk agama sehingga tercipta suasana yang
tenang, damai dan tenteram dalam kehidupan
beragama termasuk dalam melaksanakan ibadat
sesuai dengan agama dan keyakinannya.
Sikap Toleransi Sesama PekerjaDengan sikap saling menghargai, saling
menghormati, dan saling membantu sehingga akan
terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai.
Dan, mensupport untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Contoh pelaksanaan toleransi antara
umat beragama di sebuah perusahaan :
• Memberikan waktu untuk menjalankan
ibadah
• Membantu bila rekan kerja mengalami
musibah bencana alam-kebanjiran, kebakaran.
• Membantu karyawan yang mengalami
kecelakaan kerja maupun lalu-lintas saat
menjalani tugas.
• Memberi perhatian maupun bantuan bila
keluarga karyawan mengalami musibah
sakit, hingga harus menjalani perawatan
khusus.
• Memberikan bingkisan/perhatian perusaahaan
kepada karyawan pada hari-hari besar
keagamaan (Islam, Kristen Protestan,
Katolik, Budha, dan Lainnya)
• Menggantikan ship – jam kerja rekan,
dikarenakan hari besar keagamaan.
• Perusahaan dan karyawan saling
menghormati keyakinan dalam beragama.
Tidak melakukan penistaan terhadap rekan
kerja yang berbeda keyakinan.
• Memperkokoh Silahturahmi sesama
karyawan yang berbeda agama di dalam
perusahaan.
Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan
dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan
dan tidak menyinggung keyakinan agama
masing-masing. Kita sebagai umat beragama
berkewajiban menahan diri untuk tidak
menyinggung perasaan umat beragama yang lain.
Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa
agama yang satu dan agama yang lainnya
dicampuradukkan.
Jadi sekali lagi melalui toleransi ini diharapkan
terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan
menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
Dalam kehidupan sehari-hari Anda, apakah
contoh-contoh toleransi antar umat beragama
seperti diuraikan di atas telah Anda lakukan? Jika
Anda telah melakukannya berarti Anda telah
berperilaku toleran dan saling menghargai. Tetapi
jika Anda tidak melakukannya berarti Anda tidak
toleran dan tidak saling menghargai. Sikap seperti
itu harus dijauhi.
Toleransi Dalam Kehidupan di Masyarakat
Sikap toleransi tidak hanya sesama rekan kerja,
tapi juga dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat. Cobalah Anda renungkan dan sadari
mengapa terjadi peristiwa seperti kerusuhan antar
umat beragama, bentrokan antar suku/ras/etnis,
dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut
merupakan cerminan dari kurangnya toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat.
• Adanya sikap saling menghormati dan
menghargai antara pemeluk agama.
• Tidak membeda-bedakan suku, ras, atau
golongan.
• Memperkokoh Silaturahmi dan menerima
perbedaan.
• Mengakui dan menghargai hak asasi
manusia (HAM).
• Menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa
kebangsaan atau nasionalisme.
• Menghindari terjadinya perpecahan, bila
ada permasalahan diselesaikan secara
kekeluargaan/musyawarah atau menlalui
jalur hukum yang adil.
Jadi toleransi atau sikap menghargai dan
menghormati terhadap keanekaragaman suku/
etnis/budaya dan agama, harus hadir tidak hanya di
tengah masyarakat luas, tetapi juga harus
ditumbuhkan di komunitas yang lebih kecil seperti
organisasi maupun institusi pemerintahan maupun
swasta-termasuk perusahaan. Tanpa toleransi yang
ada perpecahan, pertikaian, dan permusuhan.n
Kita hidup di dalam negara yang penuh keragaman, baik dari suku, agama, maupun budaya. Untuk bisa hidup damai dan berdampingan, tentu dibutuhkan toleransi satu sama lain.
MENYIKAPI PLURALISME‘SARA’ SESAMA PEKERJA
53www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Wisdom
ebagai bangsa yang berazaskan Bhineka
TunggalIka – Walaupun Berbeda-beda Tapi
Satu, keaneka ragaman suku bangsa,
agama, bukanlaah menjadi suatu
pertentangan tapi justru menjadi suatu kekuatan
yang bila bisa saling menghargai dan menghomati
keanekaragaman tersebut atau adanya toleransi.
Toleransi adalah perilaku terbuka dan
menghargai segala perbedaan yang ada dengan
sesama. Biasanya orang bertoleransi terhadap
perbedaan kebudayaan dan agama. Namun, konsep
toleransi ini juga bisa diaplikasikan untuk perbedaan
tingkat sosial, jenis kelamin, gangguan fisik maupun
intelektual maupun perbedaan lainnya.
Toleransi juga berarti menghormati dan mau
belajar dari orang lain, menghargai perbedaan,
menjembatani kesenjangan budaya, menolak
stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai
kesamaan sikap dan Toleransi juga adalah istilah
dalam konteks sosial, budaya dan agama yang
berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya
diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang
berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas
dalam suatu masyarakat
Aneka Jenis ToleransiContohnya adalah toleransi beragama, dimana
penganut mayoritas dalam suatu masyarakat
mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.
Istilah toleransi juga digunakan dengan
menggunakan definisi “kelompok” yang lebih luas,
misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain
Ada tiga macam sikap toleransi, yaitu:
• Negatif : Isi ajaran dan penganutnya tidak
dihargai. Isi ajaran dan penganutnya
dibiarkan saja karena dalam keadaan
terpaksa.
• Positif : Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya
diterima serta dihargai.
• Empati : Isi ajaran serta penganutnya dihargai
–ikut merasakan karena dalam ajaran mereka
itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang
berguna untuk memperdalam pendirian dan
kepercayaan sendiri.
Marilah kita renungkan dan amati suasana
kehidupan bangsa Indonesia. Kita harus merasa
bangga akan tanah air kita dan juga kita harus
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah
dikaruniai tanah air yang indah dengan aneka ragam
kekayaan alam yang berlimpah ditambah lagi
beraneka ragam suku, ras, adat istiadat, budaya,
bahasa, serta agama dan lain-lainnya.
Kondisi bangsa Indonesia yang pluralistis
acapkali menimbulkan permasalahan tersendiri, bila
tanpa toleransi yang kuat, seperti muncul masalah
agama, paham separatisme, tawuran maupun
kesenjangan sosial.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia,
kerukunan hidup antar umat beragama harus selalu
dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia
terpecah belah saling bermusuhan satu sama lain
karena masalah agama. Toleransi antar umat
beragama bila kita bina dengan baik akan dapat
menumbuhkan sikap hormat menghormati antar
pemeluk agama sehingga tercipta suasana yang
tenang, damai dan tenteram dalam kehidupan
beragama termasuk dalam melaksanakan ibadat
sesuai dengan agama dan keyakinannya.
Sikap Toleransi Sesama PekerjaDengan sikap saling menghargai, saling
menghormati, dan saling membantu sehingga akan
terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai.
Dan, mensupport untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Contoh pelaksanaan toleransi antara
umat beragama di sebuah perusahaan :
• Memberikan waktu untuk menjalankan
ibadah
• Membantu bila rekan kerja mengalami
musibah bencana alam-kebanjiran, kebakaran.
• Membantu karyawan yang mengalami
kecelakaan kerja maupun lalu-lintas saat
menjalani tugas.
• Memberi perhatian maupun bantuan bila
keluarga karyawan mengalami musibah
sakit, hingga harus menjalani perawatan
khusus.
• Memberikan bingkisan/perhatian perusaahaan
kepada karyawan pada hari-hari besar
keagamaan (Islam, Kristen Protestan,
Katolik, Budha, dan Lainnya)
• Menggantikan ship – jam kerja rekan,
dikarenakan hari besar keagamaan.
• Perusahaan dan karyawan saling
menghormati keyakinan dalam beragama.
Tidak melakukan penistaan terhadap rekan
kerja yang berbeda keyakinan.
• Memperkokoh Silahturahmi sesama
karyawan yang berbeda agama di dalam
perusahaan.
Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan
dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan
dan tidak menyinggung keyakinan agama
masing-masing. Kita sebagai umat beragama
berkewajiban menahan diri untuk tidak
menyinggung perasaan umat beragama yang lain.
Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa
agama yang satu dan agama yang lainnya
dicampuradukkan.
Jadi sekali lagi melalui toleransi ini diharapkan
terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan
menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
Dalam kehidupan sehari-hari Anda, apakah
contoh-contoh toleransi antar umat beragama
seperti diuraikan di atas telah Anda lakukan? Jika
Anda telah melakukannya berarti Anda telah
berperilaku toleran dan saling menghargai. Tetapi
jika Anda tidak melakukannya berarti Anda tidak
toleran dan tidak saling menghargai. Sikap seperti
itu harus dijauhi.
Toleransi Dalam Kehidupan di Masyarakat
Sikap toleransi tidak hanya sesama rekan kerja,
tapi juga dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat. Cobalah Anda renungkan dan sadari
mengapa terjadi peristiwa seperti kerusuhan antar
umat beragama, bentrokan antar suku/ras/etnis,
dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut
merupakan cerminan dari kurangnya toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat.
• Adanya sikap saling menghormati dan
menghargai antara pemeluk agama.
• Tidak membeda-bedakan suku, ras, atau
golongan.
• Memperkokoh Silaturahmi dan menerima
perbedaan.
• Mengakui dan menghargai hak asasi
manusia (HAM).
• Menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa
kebangsaan atau nasionalisme.
• Menghindari terjadinya perpecahan, bila
ada permasalahan diselesaikan secara
kekeluargaan/musyawarah atau menlalui
jalur hukum yang adil.
Jadi toleransi atau sikap menghargai dan
menghormati terhadap keanekaragaman suku/
etnis/budaya dan agama, harus hadir tidak hanya di
tengah masyarakat luas, tetapi juga harus
ditumbuhkan di komunitas yang lebih kecil seperti
organisasi maupun institusi pemerintahan maupun
swasta-termasuk perusahaan. Tanpa toleransi yang
ada perpecahan, pertikaian, dan permusuhan.n
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id54
adan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan bersama BPJS
Kesehatan menggandeng Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dalam
rangka sosialisasi kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Batam.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi
masing-masing pihak dalam penyelenggaraan
program jaminan sosial di daerah, khususnya di
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu juga, untuk melihat sejauh mana
optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di
daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan
PATEN yang telah berjalan. "Ini kan sebagai tindak
lanjut dari Perjanjian kerjasama antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan pada November 2015 lalu. Oleh karena
itu, dengan sistem jaminan sosial negara
berkomitmen agar masyarakat terhindar dari
potensi miskin karena berbagai risiko," kata
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan Junaedi saat acara
sosialisasi MoU dan PKS antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Batam, Kep. Riau kemarin. Menurut
dia, sosialisasi ini merupakan yang pertama kali
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di kota
Batam.
Selanjutnya, perseroan akan merambah ke
daerah sentra industri yang memiliki banyak
pekerja, seperti di Pulau Jawa dan Bali. "Tentu saja
yang memiliki potensi seperti Jawa Bali, itu yang
kita utamakan dalam sosialisasi. Sehingga lebih
efektif daripada jauh-jauh tapi potensinya kecil.
Kita harap tahun ini bisa lebih efektif dalam
mengakuisisi dan edukasi masyarakat," ujar dia.
Hingga periode Desember 2015, total iuran
BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95
triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk
program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar
Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan
Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu
kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar
Rp665 miliar dari 110 ribu kasus.
Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik
sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil
investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau
tumbuh sekitar 10%. Junaedi juga berharap, dengan
adanya acara ini maka di tahun 2016 jumlah
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah
sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta
kepersetaan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan
mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis
target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai,
mengingat masih rendahnya angka peserta non
formal saat ini dibandingkan sektor formal.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan
Kementerian Dalam Negeri Rizari menambahkan,
pelaksanaan serta optimalisasi PTSP dan PATEN
dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang
baik seluruh pihak yang terlibat serta adanya
koordinasi yang baik. Menurutnya, agar koordinasi
tetap terjaga, dibentuk pula Tim Pembina
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di tingkat
pusat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi
terkait dengan kebijakan atau regulasi terkait
kepesertaan program Jaminan Sosial dengan
Festival Antikorupsi 2015 memanfaatkan
momentum peringatan Hari Antikorupsi
Internasional yang jatuh pada tanggal 9
Desember 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk
menumbuhkan inisiatif dari masyarakat dan komunitas
dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam
pemberantasan korupsi.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil bagian dalam
acara penting di Festival Antikorupsi 2015 ini. Boot
BPJS Ketenagakerjaan mendapat kehormatan
dikunjungi Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan
setelah beliau membacakan sambutan Presiden Joko
Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan yang
dibacakan Menkopolkukam menegaskan, tindakan
pencegahan tidak kalah pentingnya dengan
penegakan hukum. Karena itu pemerintah perlu
membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi. Sistem yang baik akan efektif
untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.
Menkopolhukam menambahkan, pemerintah akan
melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi
termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan
perizinan. Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke
pemerintahan elektronik atau E-government. Di
antaranya, cash flow management system, pajak online,
e-budgetting, e-purchasing system, E-catalog
pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi
yang lain.
Selanjutnya disebutkan, banyak pekerjaan dalam
birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan
menggunakan teknologi birokrasi. Untuk mencegah
dan memerangi korupsi memerlukan langkah yang
komprehensif. Perlunya partisipasi rakyat untuk terlibat
dalam melawan korupsi. Selain itu, diperlukan juga
keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan dari
pusat sampai daerah untuk berdiri di depan
membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi.
Sementara itu, terkait dengan upaya
pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mengapreasiasi BPJS Ketenagakerjaan
termasuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah
yang tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan KPK. Terkait dengan hal tersebut, Deputi
Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan langsung
menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Sistem
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 kepada
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G
Massasya di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di
Jakarta, 28 Januari 2016.
Seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan
menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas
dan menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan
yang terpercaya dalam mengelola dana untuk
kesejahteraan peserta. BPJS Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengelolaan dana selalu mengacu kepada
regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu
Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja. n
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Festival Antikorupsi 2015. Acara yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha, ITB Bandung (10-11 Desember 2015) ini mengangkat tema “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”.
Review
BPJS KETENAGAKERJAANDI FESTIVAL ANTIKORUPSI 2015
mekanisme PTSP dan PATEN.
"Dengan adanya fungsi dan tugas yang jelas
terhadap semua pihak, diharapkan pelayanan
kepada peserta serta peningkatan kepesertaan
Program Jaminan Sosial dapat terwujud secara
optimal di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kemendagri Endang Try Setyasih
mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak
1.044 kecamatan yang baru memiliki PATEN.
Padahal, jumlah kecamatan di Indonesia
mencapai 7.049 kecamatan. Artinya, masih ada
6.005 kecamatan yang belum memiliki PATEN
atau sekitar 85% dari total kecamatan. Endang
menuturkan, kecilnya jumlah PATEN yang suda
ada disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan
edukasi dari pusat kepada pemerintah daerah.
"Kita masih upayakan sosialisasi ke bupati dan
walikota agar mendelegasikan wewenang izinnya
ke kecamatan supaya masyarakat lebih mudah
mengurus jaminan sosialnya. Dia pun menargetkan
seluruh kecamatan sudah memiliki PATEN hingga
akhir tahun 2016 ini.n
Agenda
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan bersama BPJS
Kesehatan menggandeng Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dalam
rangka sosialisasi kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Batam.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi
masing-masing pihak dalam penyelenggaraan
program jaminan sosial di daerah, khususnya di
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu juga, untuk melihat sejauh mana
optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di
daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan
PATEN yang telah berjalan. "Ini kan sebagai tindak
lanjut dari Perjanjian kerjasama antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan pada November 2015 lalu. Oleh karena
itu, dengan sistem jaminan sosial negara
berkomitmen agar masyarakat terhindar dari
potensi miskin karena berbagai risiko," kata
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan Junaedi saat acara
sosialisasi MoU dan PKS antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Batam, Kep. Riau kemarin. Menurut
dia, sosialisasi ini merupakan yang pertama kali
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di kota
Batam.
Selanjutnya, perseroan akan merambah ke
daerah sentra industri yang memiliki banyak
pekerja, seperti di Pulau Jawa dan Bali. "Tentu saja
yang memiliki potensi seperti Jawa Bali, itu yang
kita utamakan dalam sosialisasi. Sehingga lebih
efektif daripada jauh-jauh tapi potensinya kecil.
Kita harap tahun ini bisa lebih efektif dalam
mengakuisisi dan edukasi masyarakat," ujar dia.
Hingga periode Desember 2015, total iuran
BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95
triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk
program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar
Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan
Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu
kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar
Rp665 miliar dari 110 ribu kasus.
Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik
sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil
investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau
tumbuh sekitar 10%. Junaedi juga berharap, dengan
adanya acara ini maka di tahun 2016 jumlah
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah
sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta
kepersetaan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan
mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis
target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai,
mengingat masih rendahnya angka peserta non
formal saat ini dibandingkan sektor formal.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan
Kementerian Dalam Negeri Rizari menambahkan,
pelaksanaan serta optimalisasi PTSP dan PATEN
dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang
baik seluruh pihak yang terlibat serta adanya
koordinasi yang baik. Menurutnya, agar koordinasi
tetap terjaga, dibentuk pula Tim Pembina
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di tingkat
pusat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi
terkait dengan kebijakan atau regulasi terkait
kepesertaan program Jaminan Sosial dengan
BPJS KETENAGAKERJAANGANDENG KEMENDAGRISOSIALISASIKAN PTSP DAN PATEN
mekanisme PTSP dan PATEN.
"Dengan adanya fungsi dan tugas yang jelas
terhadap semua pihak, diharapkan pelayanan
kepada peserta serta peningkatan kepesertaan
Program Jaminan Sosial dapat terwujud secara
optimal di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kemendagri Endang Try Setyasih
mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak
1.044 kecamatan yang baru memiliki PATEN.
Padahal, jumlah kecamatan di Indonesia
mencapai 7.049 kecamatan. Artinya, masih ada
6.005 kecamatan yang belum memiliki PATEN
atau sekitar 85% dari total kecamatan. Endang
menuturkan, kecilnya jumlah PATEN yang suda
ada disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan
edukasi dari pusat kepada pemerintah daerah.
"Kita masih upayakan sosialisasi ke bupati dan
walikota agar mendelegasikan wewenang izinnya
ke kecamatan supaya masyarakat lebih mudah
mengurus jaminan sosialnya. Dia pun menargetkan
seluruh kecamatan sudah memiliki PATEN hingga
akhir tahun 2016 ini.n
55BRIDGE VOLUME 11
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id56
adan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan bersama BPJS
Kesehatan menggandeng Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dalam
rangka sosialisasi kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Batam.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi
masing-masing pihak dalam penyelenggaraan
program jaminan sosial di daerah, khususnya di
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu juga, untuk melihat sejauh mana
optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di
daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan
PATEN yang telah berjalan. "Ini kan sebagai tindak
lanjut dari Perjanjian kerjasama antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan pada November 2015 lalu. Oleh karena
itu, dengan sistem jaminan sosial negara
berkomitmen agar masyarakat terhindar dari
potensi miskin karena berbagai risiko," kata
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan Junaedi saat acara
sosialisasi MoU dan PKS antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Batam, Kep. Riau kemarin. Menurut
dia, sosialisasi ini merupakan yang pertama kali
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di kota
Batam.
Selanjutnya, perseroan akan merambah ke
daerah sentra industri yang memiliki banyak
pekerja, seperti di Pulau Jawa dan Bali. "Tentu saja
yang memiliki potensi seperti Jawa Bali, itu yang
kita utamakan dalam sosialisasi. Sehingga lebih
efektif daripada jauh-jauh tapi potensinya kecil.
Kita harap tahun ini bisa lebih efektif dalam
mengakuisisi dan edukasi masyarakat," ujar dia.
Hingga periode Desember 2015, total iuran
BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95
triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk
program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar
Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan
Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu
kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar
Rp665 miliar dari 110 ribu kasus.
Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik
sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil
investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau
tumbuh sekitar 10%. Junaedi juga berharap, dengan
adanya acara ini maka di tahun 2016 jumlah
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah
sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta
kepersetaan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan
mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis
target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai,
mengingat masih rendahnya angka peserta non
formal saat ini dibandingkan sektor formal.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan
Kementerian Dalam Negeri Rizari menambahkan,
pelaksanaan serta optimalisasi PTSP dan PATEN
dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang
baik seluruh pihak yang terlibat serta adanya
koordinasi yang baik. Menurutnya, agar koordinasi
tetap terjaga, dibentuk pula Tim Pembina
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di tingkat
pusat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi
terkait dengan kebijakan atau regulasi terkait
kepesertaan program Jaminan Sosial dengan
Review
mekanisme PTSP dan PATEN.
"Dengan adanya fungsi dan tugas yang jelas
terhadap semua pihak, diharapkan pelayanan
kepada peserta serta peningkatan kepesertaan
Program Jaminan Sosial dapat terwujud secara
optimal di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kemendagri Endang Try Setyasih
mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak
1.044 kecamatan yang baru memiliki PATEN.
Padahal, jumlah kecamatan di Indonesia
mencapai 7.049 kecamatan. Artinya, masih ada
6.005 kecamatan yang belum memiliki PATEN
atau sekitar 85% dari total kecamatan. Endang
menuturkan, kecilnya jumlah PATEN yang suda
ada disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan
edukasi dari pusat kepada pemerintah daerah.
"Kita masih upayakan sosialisasi ke bupati dan
walikota agar mendelegasikan wewenang izinnya
ke kecamatan supaya masyarakat lebih mudah
mengurus jaminan sosialnya. Dia pun menargetkan
seluruh kecamatan sudah memiliki PATEN hingga
akhir tahun 2016 ini.n
57www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 11
Agenda
adan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan bersama BPJS
Kesehatan menggandeng Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dalam
rangka sosialisasi kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Batam.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi
masing-masing pihak dalam penyelenggaraan
program jaminan sosial di daerah, khususnya di
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu juga, untuk melihat sejauh mana
optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di
daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan
PATEN yang telah berjalan. "Ini kan sebagai tindak
lanjut dari Perjanjian kerjasama antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan pada November 2015 lalu. Oleh karena
itu, dengan sistem jaminan sosial negara
berkomitmen agar masyarakat terhindar dari
potensi miskin karena berbagai risiko," kata
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan Junaedi saat acara
sosialisasi MoU dan PKS antara Kemendagri
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Batam, Kep. Riau kemarin. Menurut
dia, sosialisasi ini merupakan yang pertama kali
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di kota
Batam.
Selanjutnya, perseroan akan merambah ke
daerah sentra industri yang memiliki banyak
pekerja, seperti di Pulau Jawa dan Bali. "Tentu saja
yang memiliki potensi seperti Jawa Bali, itu yang
kita utamakan dalam sosialisasi. Sehingga lebih
efektif daripada jauh-jauh tapi potensinya kecil.
Kita harap tahun ini bisa lebih efektif dalam
mengakuisisi dan edukasi masyarakat," ujar dia.
Hingga periode Desember 2015, total iuran
BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95
triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk
program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar
Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan
Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu
kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar
Rp665 miliar dari 110 ribu kasus.
Sedangkan total dana kelolaan hingga
Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik
sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil
investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau
tumbuh sekitar 10%. Junaedi juga berharap, dengan
adanya acara ini maka di tahun 2016 jumlah
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah
sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta
kepersetaan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan
mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis
target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai,
mengingat masih rendahnya angka peserta non
formal saat ini dibandingkan sektor formal.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan
Kementerian Dalam Negeri Rizari menambahkan,
pelaksanaan serta optimalisasi PTSP dan PATEN
dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang
baik seluruh pihak yang terlibat serta adanya
koordinasi yang baik. Menurutnya, agar koordinasi
tetap terjaga, dibentuk pula Tim Pembina
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di tingkat
pusat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi
terkait dengan kebijakan atau regulasi terkait
kepesertaan program Jaminan Sosial dengan
Agenda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Kajian Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014. BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah yang tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memberikan apresiasi kepada BPJS
Ketenagakerjaan yang telah menindaklanjuti
rekomendasi Laporan Hasil Kajian Sistem
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014. BPJS
Ketenagakerjaan masuk dalam kategori 10 besar
institusi pemerintah yang tanggap menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan KPK.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang
Pencegahan KPK Pahala Nainggolan langsung
menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Sistem
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 kepada
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G
Masassya di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di
Jakarta.
Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS
Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan,
menyambut positif hasil laporan kajian yang dilakukan
KPK yang diharapkan pengelolaannya menjadi lebih
baik, bersih dan sesuai harapan semua pihak.
Ia menjelaskan Laporan Kajian KPK bertujuan salah
satunya untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan
potensi korupsi dari Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dan melakukan analisis terhadap kebijakan Sistem
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tata kelolanya pada
instansi-instansi terkait. Hasil pemantauan terhadap
rekomendasi KPK tersebut dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemantauan Tahun 2015 terhadap Sistem Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.
Ruang lingkup kegiatan kajian KPK pada BPJS
Ketenagakerjaan yang difokuskan pada aspek
pengawasan, regulasi, kelembagaan, kepesertaan,
pelayanan, dan pembiayaan. Irvansyah menambahkan,
tidak hanya terkait rekomendasi KPK saja, BPJS
Ketenagakerjaan selalu menindaklanjuti dan
menyelesaikan hal-hal yang menjadi perhatian lembaga
pengawas lainnya, seperti temuan hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hal ini merupakan komitmen
yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga
integritas dan menjadi Badan yang terpercaya dalam
mengelola dana untuk kesejahteraan peserta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irvansyah menjelaskan BPJS
Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan dana
selalu mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan
pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 55
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Sementara itu, Pahala Nainggolan menjelaskan, dari
seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh KPK, BPJS
Ketenagakerjaan telah berhasil menindaklanjuti 100% dan
masuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah
dengan tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan KPK. “KPK berkomitmen untuk mengawal
implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
untuk melindungi seluruh masyarakat pekerjaa Indonesia,”
kata Pahala.
Hingga akhir 2015, dana yang dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan mencapai Rp 206,37 triliun dari 19,1 juta
peserta, terdiri atas pekerja penerima upah dan pekerja
bukan penerima upah. Dana kelolaan ini rata-rata tumbuh
15,83% per tahun sejak tahun 2010. Adapun hasil investasi
mencapai Rp 17,68 triliun atau rata-rata tumbuh 14,96%
pertahun. n
mekanisme PTSP dan PATEN.
"Dengan adanya fungsi dan tugas yang jelas
terhadap semua pihak, diharapkan pelayanan
kepada peserta serta peningkatan kepesertaan
Program Jaminan Sosial dapat terwujud secara
optimal di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kemendagri Endang Try Setyasih
mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak
1.044 kecamatan yang baru memiliki PATEN.
Padahal, jumlah kecamatan di Indonesia
mencapai 7.049 kecamatan. Artinya, masih ada
6.005 kecamatan yang belum memiliki PATEN
atau sekitar 85% dari total kecamatan. Endang
menuturkan, kecilnya jumlah PATEN yang suda
ada disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan
edukasi dari pusat kepada pemerintah daerah.
"Kita masih upayakan sosialisasi ke bupati dan
walikota agar mendelegasikan wewenang izinnya
ke kecamatan supaya masyarakat lebih mudah
mengurus jaminan sosialnya. Dia pun menargetkan
seluruh kecamatan sudah memiliki PATEN hingga
akhir tahun 2016 ini.n
KPK APRESIASI TANGGAPNYABPJS KETENAGAKERJAANTINDAKLANJUTI REKOMENDASI
BRIDGE VOLUME 11 www.bpjsketenagakerjaan.go.id58
Q Q
Q
A
A
A
JawabTanya
BRAM SANTOSO
Saya Bram. Yang ingin saya tanyakan
adalah, siapa yang menanggung selisih
biaya pengobatan apabila tenaga kerja
memilih tarif rawat inap di luar ketentuan
yang berlaku ? Apakah untuk peserta BPU
perlakuaannya sama dengan peserta
penerima upah?
BPJS KETENAGAKERJAAN
Dalam hal peserta memanfaatkan kelas
rawat inap di rumah sakit swasta atau
pemerintah lebih tinggi dari kelas rawat
inap yang dikerjasamakan dengan BPJS
Ketenagakerjaan, maka selisih biaya
pelayanan kesehatan menjadi beban
perusahaan dan/atau beban peserta.
Perlakuan pelayanan kesehatan bagi peserta
bukan penerima upah maupun penerima
upah adalah sama.
MARIA SERHYL
Apakah manfaat pensiun cacat dapat
diberikan kepada peserta yang mengalami
sakit seperti stroke dan mengalami lumpuh
separuh badan sehingga tidak dapat bekerja
kembali?
BPJS KETENAGAKERJAAN
Manfaat pensiun cacat dapat diberikan pada
kasus cacat total akibat penyakit stroke
Manfaat pensiun cacat tidak selalu berkaitan
dengan kasus kecelakaan kerja, artinya
semua kasus cacat total tetap baik karena
penyakit biasa atau kecelakaan kerja
mendapatkan hak pensiun cacat selama
memenuhi syarat minimal kepesertaan 1
bulan.
LOVALIA UNTU
Jika ada tenaga kerja HABIS KONTRAK
per 1 September 2015 atau seterusnya,
apakah persyaratan pencairan JHT yang
harus dilampirkan adalah sama dengan
persyaratan untuk tenaga kerja yang
MENGUNDURKAN DIRI atau tenaga
kerja PHK?
BPJS KETENAGAKERJAAN
Untuk tenaga kerja kontrak
persyaratannya adalah sama dengan
persyaratan peserta mengundurkan
diri. Persyaratannya adalah sebagai
berikut :
• Kartu Peserta BPJS
Ketenagakerjaan asli.
• Fotocopy KTP atau Paspor yang
masih berlaku dengan
menunjukkan yang asli.
• Surat keterangan pengunduran
diri dari perusahaan tempat
bekerja yang ditujukan kepada
dan diketahui Dinas
Ketenagakerjaan setempat
dengan tembusan kepada BPJS
Ketenagakerjaan setempat.
Persyaratan surat keterangan ini
wajib bagi tenaga kerja yang
mengundurkan diri terhitung
mulai 1 September 2015 dan
seterusnya.
• Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
yang masih berlaku dengan
menunjukkan yang asli.
• Fotocopy rekening tabungan jika
pembayaran dilakukan melalui
transfer.
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id6060 BRIDGE VOLUME 03 www.bpjsketenagakerjaan.go.id