BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Informasi seputar BPK ...€¦ · Jombang Tahun Anggaran 2008....

8

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA - BPK RI …samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Samarinda... · Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA - BPK RI …samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Samarinda... · Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance · Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan

Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance · Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI ......Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI ......Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Presentasi Obligasi Daerah - Bpk Dr. Mardiasmo

Presentasi Obligasi Daerah - Bpk Dr. Mardiasmo

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 … · 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 … · 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI Perwakilan … · Izin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI Perwakilan … · Izin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Situs web resmi BPK ...Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Situs web resmi BPK ...Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

DAFTAR ISI BPK Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pengalihan penerimaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dilaksanakan

DAFTAR ISI BPK Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pengalihan penerimaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dilaksanakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...2. 3. 4. 10. 11. 12. 13 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perncrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...2. 3. 4. 10. 11. 12. 13 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perncrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah