bkd.madiunkota.go.idbkd.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/09/STANDART... · Web viewSurat...
Transcript of bkd.madiunkota.go.idbkd.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/09/STANDART... · Web viewSurat...
LAMPIRAN – IISURAT KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUNNOMOR : 067/259/401.201/2017TENTANG : STANDAR PELAYANAN BKD KOTA MADIUN
1. Jenis Pelayanan Penerimaan Surat Masuk
No. Komponen Uraian1. Persyaratan pelayanan Dokumen Surat Masuk dari SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Madiun/ dari instansi vertikal dan stakholder.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK
Keterangan Bagan :1. Dokumen Surat Masuk diterima oleh petugas
tata usaha 2. Surat diregister dan di identifikasi dan di
kelompokkan berdasarkan jenis surat.3. Surat Masuk dinaikkan kepada Atasan untuk
mendapatkan disposisi surat.4. Surat yang di disposisi di edarkan kepada
masing-masing bidang sesuai dengan jenis suratnya.
3. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 2 hari
4. Biaya/tarif Gratis5. Produk layanan Dokumen Surat Masuk6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
1
1. Surat Masuk diterima TU
3. Surat Masuk dinaikkan kepada
Atasan untuk disposisi
2. Surat Masuk diregister
4. Surat Masuk diedarkan kepada
masing-masing bidang
2. Jenis Pelayanan Penanganan PengaduanNo. Komponen Uraian1. Persyaratan pelayanan Surat Laporan Pengaduan dari PNS atau dari
Masyarakat yang dimasukkan dalam Kotak Pengaduan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
Keterangan Bagan :1. Surat Pengaduan melalui sarana yang
tersedia (Kotak Pengaduan) 2. Surat Pengaduan di catat dalam buku
register.3. Surat Pengaduan yang masuk di identifikasi
dan dilakukan klarifikasi.4. Tindak lanjut pengaduan dengan melakukan
analisa dan perumusan atas aduan yang masuk.
5. Penyampaian/pemberitahuan hasil perumusan aduan kepada pemohon.
6. Dokumentasi / mengarsipkan hasil tindak lanjut pengaduan
3. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.
4. Biaya/tarif Gratis
2
1. Surat pengaduan dari Kotak Pengaduan
3. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi
aduan
5. Penyampaian hasil perumusan
aduan
6. Dokumentasi/pengarsipan hasil tindaklanjut aduan
2. Surat Aduan diregister
4. Menganalisa dan perumusan aduan
5. Produk layanan Dokumen perumusan hasil pengaduan.6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
3. Jenis Pelayanan Legalisir No. Komponen Uraian1. Persyaratan pelayanan Dokumen yang membutuhkan legalisir pejabat
yang berwenang.2. Sistem, mekanisme dan
prosedurPROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
Keterangan Bagan :
1. Menerima berkas permohonan legalisir SK, memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas legalisir
2. Jika Lengkap diberikan stempel legalisir dan diserahkan ke kasubag. Umum untuk diperiksa.
3. Permohonan legalisir yang memenuhi syarat dinaikkan kepada Sekretaris/Kepala BKD untuk di tanda tangani.
4. Membubuhkan stempel dinas dan mengagenda berkas permohonan legalisir
5. Diserahkan kepada pemohon legalisir dan
3
1.Menerima berkas pemohonan Legalisir
4.Mengagenda berkas legalisir
2. Memberikan stempel legalisir
pada berkas
3. Memberikan Tanda tangan pada Berkas permohonan legalisir
6. Menyerahkan berkas legalisir kepada pemohon
pemohon menandatangani buku agenda legalisir sebagai tanda terima.
3. Jangka waktu penyelesaian
10 menit, lebih 1 hari apabila pejabat yang berwenang ttd dinas luar kota.
4. Biaya/tarif Gratis5. Produk layanan Surat Keputusan yang telah dilegalisir6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
4. Jenis Pelayanan Pemrosesan Cuti PegawaiNo. Komponen Uraian1. Persyaratan pelayanan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan
permohonan Cuti Pegawai bagi Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja minimal selama 1 Tahun. Dengan membuat Surat Permohonan Cuti Pegawai sesuai dengan formulir Cuti Pegawai yang berlaku, yang telah disetujui oleh atasan langsung masing-masing pegawai.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Keterangan Bagan :1. Surat permohonan Pegawai bersangkutan
diajukan kepada atasan langsungnya ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat
4
1. Surat Permohonan cuti dari Pegawai
5. Surat Cuti diagenda dan diberikan kepada pemohon
2. Pemeriksaan permohonan cuti
4. Surat cuti ditandangani oleh
pejabat yang berwenang
3. Permohonan cuti di buatkan
atau tidak, jika ada kekurangan berkas, sub bagian perencanaan menghubungi pemohon untuk membetulkan surat permohonanan cuti ;
3. Permohonan cuti pegawai di proses kepada pejabat kepegawaian yang berwenang ;
4. Permohonan cuti pegawai yang jadi akan diberikan kepada pegawai yang mengajukan permohonan cuti
3. Jangka waktu penyelesaian
1 hari
4. Biaya/tarif Gratis5. Produk layanan Aturan Cuti pegawai6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
5. Jenis Pelayanan Penjatuhan Hukuman DisiplinNo. Komponen Uraian1. Persyaratan pelayanan Surat Laporan Satuan Kerja PNS yang
bersangkutan yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di disposisi oleh Walikota Madiun.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
5
1. Laporan Permasalahan PNS (disposisi Walikota
Madiun)
3b. BAP(Berita Acara Pemeriksaan)
2. Tindak Lanjut ke Inspektorat
3a. Berkas Laporan Dihimpun
6. Penyerahan SKHukuman Disiplin
5. SKHukuman Disiplin
4. LHP(Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus)
Keterangan Bagan :1. Surat Laporan permasalahan PNS dari Satuan
Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota,
2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat atau tidak.
3. a. Jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka surat dihimpun.b. Inspektorat melakukan pemanggilan dan
pendalaman kasus melalui Berita Acara Pemeriksaan.
4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin yang diajukan ke Walikota untuk mendapatkan
persetujuan.5. LHP turun ke BKD, sehingga SK Hukuman Disiplin b 6tru diproses di Bagian Hukum.6. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Selesai, SK Hukuman Disiplin diserahkan oleh Asisten
Administrasi Umum.3. Jangka waktu
penyelesaianMaksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.
4. Biaya/tarif Gratis5. Produk layanan SK Hukuman Disiplin6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
6. Jenis Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) :
No.
Komponen Uraian
1 Persyaratan pelayanan Surat Pengantar dari Satker ; Laporan Perkawinan Pertama/kedua bagi
janda atau duda (@2 rangkap) ; Bagi perkawinan kedua (duda/janda) wajib
melampirkan fotokopi akte cerai/surat keterangan meninggal dunia ;
Fotokopi SK pengangkatan CPNS (2 rangkap) ;
6
Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS (2 rangkap) ;
Fotokopi SK Konversi NIP ; Foto suami/istri berwarna ukuran 2x3 cm (2
lembar). Akta Cerai/Surat Kematian bagi Perkawinan
kedua
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENGAJUAN KARIS/KARSU
4. Pengajuan Disertai pengantar dari
Satker
3a. Ditolak / tidak diproses tidak memenuhi Syarat 2. Pemeriksaan berkas memenuhi
syarat
4. Selesai 3.b Pemrosesan Karis/Karsu
Keterangan Bagan :1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan
dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ;
2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak ;a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar 7tructural untuk diajukan ke BKN Kantor Regional II BKN di Surabaya ;b. Jika tidak memenuhi syarat pengajuan ditolak/tidak diproses dengan cara menghubungi bagian kepegawaian PNS
7
yang bersangkutan ;4. Jika Karis/Karsu sudah turun, didistribusikan
ke Satuan Kerja PNS pemohon melalui bagian kepegawaian.
3 Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 3 bulan setelah berkas persyaratan diajukan ke BKN Kanreg II Surabaya
4 Biaya/tarif Gratis
5 Produk layanan Kartu Suami/Kartu Istri
6 Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
7. Jenis Pelayanan Pembuatan KARTU PEGAWAI (KARPEG) :
No.
Komponen Uraian
1 Persyaratan pelayanan Karpeg Baru : Surat Pengantar dari Satker ; Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2
rangkap) ; Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS
legalisir (2 rangkap) ; Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar). Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Karpeg Pengganti (karena hilang) : Surat Pengantar dari Satker ; Surat Pernyataan Kehilangan PNS yang
bersangkutan (2 rangkap) ; Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian ; Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2
rangkap) ; Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS
legalisir (2 rangkap) ; Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar).
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENGAJUAN KARPEG
5. Pengajuan Disertai pengantar dari
Satker
3a. Ditolak / tidak diproses
8
tidak memenuhi syarat 2. Pemeriksaan
berkas Memenuhi syarat
4. Selesai 3.b Pemrosesan KARPEG
Keterangan Bagan :1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan
dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ;
2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak ;a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar 9tructural untuk diajukan ke BKN Kantor Regional II BKN di Surabaya ;b. Jika tidak memenuhi syarat pengajuan ditolak/tidak diproses dengan cara menghubungi bagian kepegawaian PNS yang bersangkutan ;
3. Jika Karpeg sudah turun, PNS pemohon dihubungi untuk mengambil Karpeg langsung ke BKD.
3. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 6 bulan terhitung berkas permohonan tersebut diajukan ke BKN Kanreg II Surabaya
4. Biaya/tarif Gratis5. Produk layanan Kartu Pegawai (KARPEG)6 Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
8. Jenis pelayanan : Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah
No.
Komponen Uraian
9
1 Persyaratan pelayanan
Permohonan ijin pernikahan yang dike-tahui Kepala Satker PNS yang bersangku-tan ditujukan kepada Walikota Madiun dengan tembusan Kepala Badan Kepe-gawaian Daerah dan Inspektur Inspek-torat ;
Dilampiri fotocopy N1, N2, N3, N4 dari Kelurahan/Desa, baik dari pihak suami maupun pihak istri ;
Untuk perkawinan kedua dan seterusnya :- Apabila PNS tersebut janda/duda
karena cerai, melampirkan akta Perceraian.
- Apabila PNS tersebut janda/duda karena meninggal, melampirkan Surat Kematian.
- Apabila PNS yang menikah dengan TNI/POLRI, melampirkan surat ijin dari kesatuannya.
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN DAN PEMBINAAN PRANIKAH
6. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker
dikirim ke Walikota Madiun (disposisi ke BKD)
3a. Pemberitahuan Penolakan tidak memenuhi 2. Pemeriksaan syarat berkas
memenuhi
syarat
4. Pembinaan Pra Nikah 3.b Pemrosesan Ijin
Pernikahan
10
Keterangan Bagan :1. Berkas Permohonan dari Instansi PNS yang
bersangkutan diajukan ke Walikota Madiun dengan tembusan BKD dan Inspektorat, Disposisi Walikota turun ke BKD untuk ditindak lanjuti ;
2. Permohonan diperiksa kelengkapannya ;3. a. jika permohonan tidak memenuhi syarat
dibuatkan surat pemberitahuan penolakan dan pengajuan dihimpun ;
b. jika memenuhi syarat pengajuan diproses ; 4. Surat Ijin Perkawinan yang telah disetujui/ditanda tangani dihimpun untuk dijadwalkan dalam kegiatan Pembinaan Pra Nikah, PNS yang telah dibina diberikan
Surat Ijin Pernikahannya. 3 Jangka waktu
penyelesaianMaksimal 1 bulan
4 Biaya/tarif Gratis5 Produk layanan Ijin Pernikahan
Berita Acara Pembinaan Pra Nikah6 Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
9. Jenis Pelayanan Izin Perceraian:
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di disposisi oleh Walikota Madiun
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR IJIN PERCERAIAN
1. permohonan/laporan gugatan perceraian (disposisi Walikota Madiun)
3. BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
11
2. Tindak Lanjut
7. Ijin Perceraian/Surat Keterangan untuk
Melakukan Perceraian8. LHP (Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus)
9. SelesaiKeterangan Bagan :1. Surat permohonan/laporan gugatan
perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota ;
2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat ;
3. Inspektorat melakukan pemanggilan dan pendalaman kasus melalui Berita Acara Pemeriksaan ;
4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dikirimkan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan ;5. LHP turun ke BKD, sehingga Ijin Perceraian/Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dapat diproses ;6. Proses Ijin Perceraian selesai, PNS yang bersangkutan beserta mantan istri/suami di panggil ke BKD untuk menerima surat ijin perceraian/surat keterangan melakukan perceraian.
3. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 1 bulan sejak diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
4. Biaya/tarif Gratis5. Produk layanan Ijin Perceraian
Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian
6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
12
10. Jenis Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran Anak:
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan Tunjangan Istri/Suami :Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan penga-juan Tunjangan Suami/Istri membawa surat pen-
gantar dari satuan kerjanya dengan melampirkan
persyaratan : Laporan Perkawinan sebanyak 5 lembar ; Surat Nikah yang sudah dilegalisir KUA sebanyak 5
set ; Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan
stempel semua asli) ; Mengisi Blanko Penunjukan Suami/Istri sebanyak
5 lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing- masing).
Pendaftaran Anak :Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Pendaf-taran Anak membawa surat pengantar dari satuan kerjanya dengan melampirkan persyaratan : Mengisi Blanko Pendaftaran Anak sebanyak 5
lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing- masing) ;
Mengisi Blanko Laporan Pertambahan Anak se-banyak 5 lembar (Blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing- masing) ;
Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel asli semua) ;
Surat Nikah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ; Akte Kelahiran Anak dilegalisir sebanyak 5 lem-
bar.Peralihan Tunjangan Istri/Suami dan Anak :Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan peralihan Tunjangan Suami/Istri dan Anak melampirkan surat keterangan pemberhentian tunjangan dari bendahara gaji Suami/Istri yang sebelumnya menanggung (Asli, legalisir).
13
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENGAJUAN TUNJANGAN ISTRI/SUAMI DAN PENDAFTARAN ANAK
10. Surat Permohonan
4. Selesai 3.b Pemrosesan
TunjanganKeterangan Bagan :1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan
dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat
atau tidak, jika ada kekurangan berkas, PNS pemohon dihubungi melalui Satkernya untuk segera melengkapi berkas ;
3. Permohonan tunjangan diproses ;4. Permohonan tunjangan yang sudah jadi
sifatnya hanya pengantar untuk diproses lebih lanjut oleh bendahara gaji PNS yangbersangkutan ke Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
3. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 1 bulan
4. Biaya/tarif Gratis
5. Produk layanan Pengantar tunjangan istri/suami dan pendaftaran anak
6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
11. Jenis pelayanan : Penghimpunan dan Pengverifikasian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) :
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan Pengisian Formulir SKP yang telah diberikan se-belumnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun kepada masing-masing SKPD di Kota Ma-
14
11. Pemeriksaan Berkas
diun.2. Sistem, mekanisme dan
prosedurPROSEDUR PENGHIMPUNAN DAN
PENGVERIFIKASIAN SKP DAN PPKP
SKP dan PPKP dari SKPD Verifikasi SKP dan PPKP
Diteliti
Salah Benar
Dikirim ke BKD (Penghimpunan)
SKP dan PPKP dicek ulang Keterangan Bagan :1. Berkas Formulir SKP dan PPKP diisi oleh masing-
masing SKPD ;2. Setiap SKPD mengumpulkan SKP dan PPKP
kemudian diverifikasi benar dan salahnya ;3. a. jika pengisiannya benar, maka dilanjutkan ke
tahap penghimpunan ;b. jika pengisiannya salah, maka akan direvisi oleh SKPD yang bersangkutan ;
4. Merevisi SKP dan PPKP sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengisian SKP dan PPKP ;5. Setelah direvisi kemudian dihimpun kembali di BKD Kota Madiun ;6. SKP dan PPKP yang telah terhimpun di cek ulang dan diteliti oleh petugas untuk memastikan kebenaran isi dari SKP dan PPKP tersebut;7. Selesai.
3. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 1 bulan
4. Biaya/tarif Gratis5. Biaya/tarif Gratis6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-462230
15
Direvisi sesuaiPerbaikan
Selesai
3. Kotak Saran12. Jenis Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS:
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan Dapat dilihat di http://panselnas.menpan.go.id2. Sistem, mekanisme dan
prosedurPROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CPNS
1. Pendaftar 2. Seleksi Administrasi
4. Tes Wawancara 3. Seleksi TKD/TKB
5.Pengumuman Hasil SeleksiKeterangan Bagan :1. Calon peserta seleksi penerimaan CPNS mencari
informasi mengenai formasi instansi yang diminati serta melakukan pendaftaran online melalui http://panselnas.menpan.go.id (sscn.bkn.go.id) dan mengirim surat lamaran tulisan tangan dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai persyaratan pendaftaran kepada Pemerintah Kota Madiun (Cap Pos) ;
2. Pemerintah Kota Madiun akan menyeleksi administrasi yang telah didaftarkan secara online maupun surat lamaran yang dikirim oleh peserta ;3. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi berhak
mengikuti seleksi TKD/TKB (Tes Kemampuan Dasar/Tes Kemampuan Bidang) yang berbasis komputer (Computer Assited Test) ;
4. Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Madiun
3. Jangka waktu penyelesaian
-
4. Biaya/tarif Gratis
16
5. Produk layanan -6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
13. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/c keatas
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Walikota
2. Surat Pengantar dari Gubernur3. Surat Pengantar dari SKPD4. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir5. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran
SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir
6. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir7. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar8. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam
jabatan 17tructural/fungsional9. Fotocopy Sah SPP dan SPMT10. Fotocopy Sah Karpeg11. Fotokopy SK Penyesuaian Masa Kerja12. Daftar Riwayat Pekerjaan13. Asli PAK bagi PNS yang menduduki
jabatan fungsional2. Sistem, mekanisme dan
prosedurPROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN
PANGKAT GOL. IV/C KEATAS
17
Usulan permohonan
KP
Berkas diverifikasi
Nota Usulan KP ditandangani
Walikota
Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur
Usulan KP dikirim ke BKN Jakarta
untuk diverifikasi
Sk Kenaikan Pangkat di proses dan
ditandatangani kepala BKN
SK KP diterima BKD dan ditliti
SK KP diserahkan kepada pemohon
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Kenaikan
Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum.
3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Walikota
4. Nota usul dikirim kepada Gubernur untuk mendapatkan pengantar dari Gubernur.
5. Pengantar KP dari Gubernur dikirim ke BKN Jakarta untuk diverifikasi sampai proses cetak SK KP yang ditandatangani oleh Kepala BKN.
6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD7. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh
Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon
8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon.
3. Jangka waktu penyelesaian
3 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKN
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
14. Jenis Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD
18
Sk Kenaikan Pangkat di serahkan kepada
pemohon
2. Surat Pengantar dari SKPD3. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir4. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran
SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir
5. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir6. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam
jabatan struktural/fungsional8. Fotocopy Sah SPP dan SPMT9. Fotocopy Sah Karpeg10. STLUD/Diklatpim/Ijazah S2 bagi yang
PNS pindah golongan ruang11. Daftar Riwayat Pekerjaan12. Asli PAK bagi PNS yang menduduki
jabatan fungsional2. Sistem, mekanisme dan
prosedurPROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN
PANGKAT GOLONGAN IV/ a DAN IV/ b
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Kenaikan
Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD
19
Usulan permohonan
KP
Berkas diverifikasi
Nota Usulan KP ditandangani Kepala BKD
Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur
Usulan KP dikirim ke BKN Kanreg II untuk diverifikasi
Sk Kenaikan Pangkat di proses dan
ditandatangani oleh Gubernur
SK KP diterima BKD dan ditlitiSK KP diserahkan
kepada pemohon
disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum.
3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD
4. Nota usul dikirim ke BKD Provinsi untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut bersama BKN Kanreg II
5. SK Kenaikan Pangkat telah ditandatangani oleh Gubernur.
6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD Kota Madiun.
7. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon
8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon.
3. Jangka waktu penyelesaian
1,5 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Gubernur
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
15. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD
2. Surat Pengantar dari SKPD3. Fotocopy sah SK PNS4. Fotocopy sah PMK5. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir6. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran
SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir
7. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir
20
8. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar9. Fotocopy Sah Karpeg10. Fotocopy STLUD Tk. I/Diklatpim
IV/Ijazah D-IV/S1 bagi yang PNS pindah golongan ruang
11. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional
21
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN III/D KEBAWAH
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Kenaikan
Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum.
3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD
4. Nota usul dikirim ke BKN Kanreg II Sby untuk diverifikasi hingga
22
Usulan permohonan
KP
Berkas diverifikasi
Nota Usulan KP ditandangani Kepala BKD
Nota Usulan KP dikirim ke BKN
Kanreg II
diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di
SAPK
Sk Kenaikan Pangkat di proses BKD dan
ditandatangani oleh Walikota
SK KP diteliti
Sk Kenaikan Pangkat di teliti
Sk Kenaikan Pangkat di serahkan kepada
pemohon
diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di SAPK
5. Nomor dan tanggal persetujuan CG diproses lebih lanjut oleh Fungsional Umum BKD dengan dibuatkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota
6. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon
7. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon
3. Jangka waktu penyelesaian
27 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
16. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Surat usulan2. Berkas syarat administrasi
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS
Keterangan Bagan1. Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala
yang telah memenuhi syarat.2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas
Kenaikan Gaji Berkala oleh fungsional umum.
23
Usulan permohonanKenaikan Gaji
BerkalaBerkas diverifikasi
SK Gaji Berkala proses BKD dan
ditandatangani oleh Kepala BKD
Sk Kenaikan Gaji Berkala di serahkan
kepada pemohon
3. Apabila memenuhi syarat, dibuatkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang ditanda tangani oleh Kepala BKD
4. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala diserahkan kepada PNS Pemohon
3. Jangka waktu penyelesaian
3 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Kepala BKD
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
17. Jenis Pelayanan : Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Usulan dari SKPD2. Fc. SK Capeg 3. Fc. SK PNS4. Fc. Ijasah dan transkrip sesuai CPNS5. Persetujuan dari Instansi yang
berwenang asal Jabatan Fungsional yang diusulkan
6. Angka Kredit Pertama dari Instansi yang berwenang
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENETAPAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
24
Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan
disposisi
Usulan Penetapan Pengangkatan
PNS dlm Jabfung.
SK Penetapan Pengangkatan PNS
dlm Jabfung di proses
SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di
tandatangani Walikota SK KP diserahkan
kepada SKPD pengusul
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Penetapan
Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Surat dinaikkan kepada Kepala BKD untuk di analisa dan diberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mutasi
3. Bidang Mutasi memproses Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
4. Surat Keputusan Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional ditanda tangani Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
5. Setelah Surat Keputusan disetujui dan ditanda tangani oleh Walikota, BKD membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.
6. Surat Keputusan di serahkan kepada SKPD pengusul.
3. Jangka waktu penyelesaian
1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian Hukum sampai SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Jadi
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan SK Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
25
BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK Pengangkatan PNS dlm Jabsung
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
18. Jenis Pelayanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan MPP dan pengantar dari SKPD
2. Pengajuan berkas Pensiun
26
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENETAPAN IJIN BEBAS JABATAN (MPP) PNS
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Penetapan
Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Surat permohonan di naikkan kepada Kepala BKD untuk disposisi
3. Bidang Mutasi melakukan verisikasi, apabila memenuhi syarat maka akan diproses Berkas Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP)
4. Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS ditanda tangani Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
5. Setelah Surat Keputusan disetujui dan ditanda tangani oleh Walikota, BKD membuatkan Petikan dan Salinan
27
Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan
disposisi
Usulan Penetapan Ijin Bebas Jabatan
(MPP) PNS
SK MPP PNS di prosesSK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di
tandatangani Walikota
BKD membuatkan Petikan dan Salinan
SK MPPSK MPP diberikan kepada pemohon
Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP).
6. Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) diserahkan kepada PNS Pemohon.
3. Jangka waktu penyelesaian
1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian Hukum sampai SK MPP Jadi
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan SK MPP
6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
19. Jenis Pelayanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan Pensiun2. Fc. Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK
Pangkat Terakhir, SK Mutasi (bila ada)3. Fc. SKP dan PPK 2 (dua)Tahun
terakhir4. Fc. Konvensi NIP5. Fc. Ijasah dan Traskrip sesuai CPNS6. Surat Pernyataan benar benar bekerja
pada Instasi yang diajukan bermaterai7. Surat Keterangan dari Yayasan yang
diajukan8. Fc. Surat ijin Pendirian/Operasional
Yayasan yang dilegalisir Notaris9. Fc. SK Pengangkatan Honorer
dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan SK
10. SK Asli Pengangkatan sbg Honorer 11. Surat Keterangan dari Kepala SKPD
Pemohon.
28
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KERJA PNS
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Penetapan
Penyesuaian Masa Kerja PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Surat permohonan di naikkan kepada Kepala BKD untuk disposisi
3. Bidang Mutasi memproses surat pengantar untuk dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya dan diproses Nota Persetujuannya.
4. Setelah mendapatkan Nota Persetujuan dari Kantor Regional II BKN Surabaya BKD memproses Surat
29
Usulan Penetapan Penyes. Masa
Kerja
Mmebuatkan Surat pengantar ke Kanreg II BKN
Surat usulan di verifikasi oleh BKN Kanreg II
untuk diterbitan Nota Persetujuan
SK Penyesuaian Masa Kerja di proses oleh
BKD
SK KP diserahkan kepada pemohon
BKD membuatkan Petikan dan Salinan
SK MPP
Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan
disposisi
SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di
tandatangani Walikota
Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.
5. Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS ditanda tangani Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
6. Setelah Surat Keputusan disetujui dan ditanda tangani oleh Walikota, BKD membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.
7. Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS diserahkan kepada PNS Pemohon.
3. Jangka waktu penyelesaian
1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Kantor BKN Regional II Surabaya sampai SK PMK Jadi
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK)6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
20. Jenis Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan Pensiun2. Daftar Susunan Keluarga3. Fc. Surat Nikah4. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun
Pertama (SP-4)5. Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir,
KGB, Karpeg dan Taspen6. Daftar Riwayat Pekerjaan7. Surat Keterangan benar-benar tidak
membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara
8. Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
9. Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir
10. Lembar DPCP
30
11. Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/c KE ATAS
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Penetapan
Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Pensiun oleh fungsional umum.
3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor regional II BKN Surabaya untuk diproses Surat Keputusan Pensiunnya.
4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD dan diteliti sebelum diserahkan kepada pemohon.
5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon
3. Jangka waktu penyelesaian
1 (satu) tahun untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN Jakarta jadi
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan
Pensiun PNS6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
31
Usulan Penetapan Pensiun PNS
Golongan IV/c ke Atas
Berkas diverifikasi
Berkas usulan di kirim ke BKN
Kanreg II untuk diproses
SK pensiun diterima BKD dan diteliti
SK Pensiun diserahkan kepada
pemohon
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
21. Jenis Pelayanan : Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah
No. Komponen Uraian1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan Pensiun
2. Daftar Susunan Keluarga3. Fc. Surat Nikah4. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun
Pertama (SP-4)5. Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir,
KGB, Karpeg dan Taspen6. Daftar Riwayat Pekerjaan7. Surat Keterangan benar-benar tidak
membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara
8. Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
9. Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir
10. Lembar DPCP11. Foto hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar2. Sistem, mekanisme dan
prosedurPROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN
IV/b KE BAWAH
Keterangan Bagan1. Surat permohonan Usulan Penetapan
Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.
32
Usulan Penetapan Pensiun PNS
Golongan IV/c ke Atas Berkas diverifikasi
Berkas usulan di kirim ke BKN
Kanreg II untuk diproses
SK pensiun diterima BKD dan diteliti
SK Pensiun diserahkan kepada
pemohon
Usulan Penetapan Pensiun PNS
Golongan IV/b ke bawah
Berkas diverifikasi
2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Pensiun oleh fungsional umum.
3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya untuk diproses Surat Keputusan Pensiunnya.
4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD dan dan diteliti sebelum diserahkan kepada pemohon.
5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon.
3. Jangka waktu penyelesaian
3 Bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN jadi
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan
Pensiun PNS6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]
2. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
22. Pelayanan permohonan Izin Belajar
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan
Izin Seleksi Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa
baru FC Formulir Pendaftaran Rekomendasi Kepala SKPD Surat Pengantar dari instansi Surat pernyataan tidak sedang menjalani huku-
man disiplin dan tidak sedang menjalani pem-berhentian sementara sebagai PNSIzin Belajar
Rekomendasi Kepala SKPD Surat Pengantar dari instansi Surat izin seleksi Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari
lembaga pendidikan Surat pernyataan tidak sedang menjalani huku-
man disiplin SK Pangkat Terakhir Daftar Penilaian Pekerjaan Daftar riwayat Hidup Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan
bahwa:- Tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian
ijazah
33
- Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan.
- Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak menggangu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PERMOHONAN IZIN BELAJAR
1.Pengajuan Permohonan 2.. Pemeriksaan
Izin Seleksi Berkas
3.b Proses Surat Izin 3. a Surat Seleksi Belajar Penolakan
Lulus seleksi 4. Surat Izin Seleksi Belajar 5b. Pengajuan Permohonan Izin Tidak Lulus seleksi
5a. proses berhenti 6. Pemeriksaan Berkas
8. Selesai 7. Proses SK Izin BelajarKeterangan bagan:1. Pemohon mengajukan permohonan izin
34
mengikuti Seleksi melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD.
2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian lembaga belajar.
3. a. apabila tidak memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi masuk kuliah, maka dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon.b. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin mengikuti Seleksi.
4. Surat izin seleksi dikirim kepada pemohon.5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses
berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya.b. apabila lulus seleksi, Pemohon mengajukan
permohonan izin belajar melalui SKPD masing- masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD.
6. Surat masuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas pemohon.
7. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin Belajar.
8. Surat Izin Belajar dikirim kepada pemohon.3. Jangka waktu
penyelesaianIzin Seleksi : 2 (dua) hariIzin Belajar: 2 (dua) Hari
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Surat Izin Seleksi Belajar, Surat Izin Belajar6. Pengelolaan
Pengaduan1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
23. Jenis Pelayanan Permohonan Tugas Belajar
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan
Seleksi Tugas Belajar Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa
baru FC Formulir Pendaftaran Rekomendasi Kepala SKPD Surat Pengantar dari instansi Surat pernyataan tidak sedang menjalani huku-
man disiplin dan tidak sedang menjalani pem-berhentian sementara sebagai PNSTugas Belajar
35
FC SK Pangkat Terakhir FC Daftar Penilaian Pekerjaan Daftar riwayat Hidup FC Ijazah dan Transkrip nilai terakhir dilegalisir Surat Izin mengikuti Seleksi Surat Pengantar dari instansi Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari
lembaga pendidikan Surat pernyataan tidak sedang menjalani huku-
man disiplin atau sedang menjalani pemberhen-tian sementara sebagai PNS
Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa:
- tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah
- Bersedian menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
PERMOHONAN TUGAS BELAJAR
1.Pengajuan Permohonan 2.. Pemeriksaan Berkas Izin Seleksi
3.b Proses Surat Izin 3. a Surat Penolakan Seleksi Belajar
5a. proses berhenti Tidak Lulus seleksi
4. Surat Izin SeleksiLulus seleksi
6.. Pemeriksaan Berkas oleh BKD 5b. Pengajuan Permohonan Tugas belajar
36
7. Proses di Bagian Hukum untuk Penandatangaan SK Belajar di BKD
Keterangan bagan:1. Pemohon mengajukan permohonan izin Seleksi
melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD.
2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian lembaga belajar.
3. a. apabila tidak memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi masuk kuliah, maka dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon.
a. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin mengikuti Seleksi.
4. Surat izin seleksi dikirim kepda pemohon.5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses
berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya
b. apabila lulus seleksi, Pemohon mengajukan permohonan Tugas belajar melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. Dan Surat masuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas pemohon.
6. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat draft Surat Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar.
7. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan dan dikirim ke Walikota untuk ditandatangani.
37
SK telah ditandatangani Walikota dikembalikan ke BKD
Selesai
8. SK yang telah ditandatangai oleh Walikota dikembalikan ke BKD.
9. SK Tugas Belajar dikirim kepada pemohon.3. Jangka waktu
penyelesaianIzin Seleksi : 2 (dua) hariSK Tugas Belajar: 7 (tujuh) Hari
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Surat Izin Seleksi, Surat Keputusan Walikota
tentang Tugas Belajar6. Pengelolaan
Pengaduan1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
24. Jenis Pelayanan Laporan Ijin Belajar
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan
Surat Laporan selesai belajar dari SKPD Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan FC Ijazah dan transkrip nilai FC surat Izin Belajar
38
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
LAPORAN IJIN BELAJAR
1. Pengajuan Laporan 2. Berkas dihimpun Ijin belajar
Keterangan bagan:1. Pemohon mengajukan Laporan Ijin Belajar
melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD.
2. Surat Ijin Belajar dihimpun dan di arsip oleh BKD
3. Mengupdate Data Pegawai pada Simpeg BKD3. Jangka waktu
penyelesaian1 (satu) hari
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali6. Pengelolaan
Pengaduan1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
25. Jenis Pelayanan Laporan Tugas Belajar
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan
Surat Laporan selesai belajar dari SKPD Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan FC Ijazah dan transkrip nilai FC surat Izin Belajar
39
Dilakukan update Data Pegawai pada Simpeg BKD
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
LAPORAN TUGAS BELAJAR
1. Pengajuan Laporan 2. Pemeriksaan Berkas tugas belajar
5. SK yg telah Staf/Struktural Ditandatangani
Walikota 6 a. Selesai dikembalikan ke BKD
Fungsional
Keterangan bagan:1. Pemohon membuat Laporan Tugas Belajar
melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD.
2. Surat masuk diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan berkas
3. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka laporan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat Draft Surat Keputusan Walikota tentang Penugasan Kembali.
4. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan dan kemudian dikirim ke Walikota untuk ditandatangani.
5. SK yang telah ditandatangai oleh Walikota dikembalikan ke BKD.
40
Diteruskan ke Bidang Mutasi
4. diproses di Bagian Hukum kemudian penandatanganan
SK oleh Walikota
3. Pembuatan Draf SK Penugasan Kembali Oleh BKD
6. SK penugasan kembali telah selesai, a. Untuk strukural, SK langsung dikirim kepada
yang bersangkutan.b. Untuk fungsional, SK dikirim kepada Bidang
Mutasi untuk dibuat SK pengaktifan kembali dalam jabatan fungsional.
3. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari
4. Biaya/tarif -5. Produk layanan Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali6. Pengelolaan
Pengaduan1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
26. Jenis Pelayanan Sewa Gedung Diklat
No.
Komponen Uraian
1. Persyaratan pelayanan
Surat Laporan selesai belajar dari SKPD
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
SEWA GEDUNG DIKLAT
Keterangan bagan:
41
Surat Masuk Sewa
Gedung Diklat
Menerima telepon
Dari Penyewa Gedung Diklat
Melihat daftar jadwal penyewaGedung Diklat
Penyewa Datang ke
Gedung Diklat
Tidak bisa
disewa Bisa
disewa
Konfirmasi Penyewa Konfirmasi
Penyewa Arsip Surat Penyewa
1. Penyewa gedung Diklat melaluia. Mengirim Surat Pinjam / Sewa gedung Diklat
yang ditujukan kepada kelapa BKD.b. Peminjam/Penyewa bisa Datang ke gedung
Diklat bertemu dengan petugas di Gedung Diklat
c. Penyewa bisa melakukan peminjaman Gedung Diklat melalui telepon ke Gedung Diklat
2. Petugas Gedung Diklat Melihat Jadwal Peminjaman Gedung apakah penyewa bisa menyewa atau tidak pada tanggal yang diajukan oleh penyewa
3. Bisa atau Tidak Bisa Menyewa Petugas melakukan konfirmasi kepada Penyewa Gedung
4. Surat Sewa dihimpun / diarsipkan3. Jangka waktu
penyelesaian1 (satu) hari
4. Biaya/tarif 1. Untuk Sewa Aula atau Hall a. Siang Hari Rp. 2.500.000/per harib. Malam Hari Rp. 3.000.000/Per haric. Siang Hari s/d Malam Hari Rp. 4.000.000/Per
hari2. Fasilitas Lain
a. Kamar tidur VIP (kapasitas 2 orang) Rp. 200.000/per hari
b. Kamar tidur (kapasitas 4 orang) Rp. 150.000/per hari
c. Ruangan makan VIP Rp. 75.000/per harid. Ruangan Makan Rp. 200.000/per harie. Ruang Kelas Rp. 400.000/per hari
Keterangan : Untuk Penyewa Lingkup SKPD atau Instasi Pemerintah Kota Madiun hanya dikenakan tarif 50% dari tarif tersebut diatas.
5. Produk layanan Pelayanan Sewa Gedung Diklat
6. Pengelolaan Pengaduan
1. Email : [email protected]. Telp : 0361-4622303. Kotak Saran
42
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKOTA MADIUN
Drs. AGUS ARDIYANTOPembina Utama Muda
NIP. 19570626 198603 1 021
43