bkad.bantulkab.go.id · c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian ......
Transcript of bkad.bantulkab.go.id · c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian ......
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk
periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang
langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan
dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya
perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran
pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja OPD
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja OPD harus
dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel,
partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. OPD
dalam menyusun Renja mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Peraturan
Bupati, dalam penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra SKPD. Fungsi Renja OPD yang disusun
setiap tahun yaitu sebagai berikut:
a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sehingga terdapat
keharmonisan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran
strategis OPD;
b. Renja OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukan program
dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) tahunan; dan
c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerjanya.
Mengingat dokumen Renja OPD memiliki peran penting dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, maka tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti
tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagan alur tahapan penyusunan
Renja OPD adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
Kabupaten/Kota
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu OPD
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Desember 2016. Dalam Peraturan
Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3 disebutkan Badan
Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang
keuangan. Ketugasan BKAD sebagai penyelenggara urusan penunjang
keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun
2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, BKAD yaitu
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan. Oleh karena itu BKAD berkewajiban
menyusun dokumen perencanaan tahun 2019 dalam bentuk dokumen
Renja yang disesuaikan dengan urusan yang ditangani. Oleh karena itu
melalui penyusunan Renja ini, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis
sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun
2016-2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya BKAD
mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas
daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bantul
Tahun 2019. Berdasarkan urusan yang ditangani, peranan BKAD
mewujudkan indikator kinerja dari sasaran daerah yaitu pada misi
pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif,
efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi dan
misi ketiga yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan
pengentasan kemiskinan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) dari
misi pertama yaitu indeks tata kelola pemerintahan (Indonesia
Governance Index/IGI) dan salah satu IKU dari misi ketiga yaitu
pertumbuhan ekonomi. Maka sesuai urusan yang ditangani dalam
pencapaian target IKU sasaran daerah dari misi I BKAD telah
menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa opini BPK RI
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
Bantul dan meningkatnya kontribusi PAD dengan 2 (dua) indikator
kinerja yaitu persentase PAD terhadap belanja daerah dan persentase
PAD terhadap pendapatan daerah. Sedang upaya mendukung
terwujudnya salah satu target IKU sasaran daerah dari misi ke-tiga,
BKAD telah menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya
penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan indikator kinerja
percepatan belanja pemerintah.
Pendekatan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan
dokumen Renja BKAD Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang
direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan
pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan
dan Aset Daerah; 2) pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan
kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif
penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi
terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang diperkirakan
dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan perencanaan dan
penganggaran terpadu bahwa pengambilan keputusan penetapan
program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu
kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang teritegrasi,
konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia
untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan
berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 termasuk Renja Badan Keuangan dan
Aset Daerah.
1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKAD Kabupaten Bantul
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
f. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun
2006–2025;
h. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor
109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan
Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA BKAD Tahun 2019.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja BKAD Tahun 2019 adalah
menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan
perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta
menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen
perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019
yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dari dokumen Perubahan Renja BKAD
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
BKAD sebagai OPD yang bertugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
dengan lingkup fungsi pelayanan yang diselenggarakan meliputi bidang
pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Keberhasilan atau
kegagalan terselenggaranya ketugasan BKAD terukur dengan
pencapaian atas empat indikator kinerja dari tiga sasaran strategis yaitu
sebagai berikut:
a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator
kinerja opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul tahun
n-1 (n=tahun berjalan);
b. Meningkatnya kontribusi PAD dengan indikator kinerja persentase
PAD terhadap pendapatan daerah dan persentase PAD terhadap
belanja daerah; dan
c. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan
indikator kinerja percepatan belanja pemerintah.
Keempat indikator kinerja merupakan indikator kinerja utama
BKAD sebagai bentuk dukungan BKAD kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul dalam pencapaian IKU dari sasaran daerah
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kualitas
dengan indikator sasaran indeks tata kelola Pemerintahan (Indonesia
Governance Index/IGI) dan terwujudnya perekonomian daerah yang
berkualitas dengan indikator sasaran pertumbuhan ekonomi. Keempat
indikator kinerja tersebut sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan
BKAD dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan yang dapat dikelompokkan sebagai ukuran kinerja
pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sebagai ukuran
kinerja pada aspek pendapatan daerah sesuai dengan sasaran strategis
yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra
BKAD/DPPKAD tahun 2016-2021. Evaluasi atas pelaksanaan rencana
kerja tahun 2017 dan capaian Renstra yaitu sebagai berikut:
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah terukur dengan
tercapainya atau tidak tercapainya indikator kinerja dari sasaran
strategis BKAD yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
berupa opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD
Kabupaten Bantul tahun n-1 (n=tahun berjalan). LKPD disusun
sebagai suatu sistem manajemen keuangan daerah yang meliputi
sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan
anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-
unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap
perturan perundangan. Selain itu LKPD merupakan produk akhir
dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul
tahun n-1 (n=tahun berjalan). Tahun 2018 untuk ke-6 ( enam )
kalinya Pemerintah Kabupaten Bantul meraih opini WTP atas
LKPD Kabupaten Bantul. Opini WTP merupakan penilaian
tertinggi yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebagai auditor eksternal tersebut yang menunjukkan bahwa
laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak
terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar.
Dipertahankan opini tersebut memperlihatkan semakin
akuntabilitas tata kelola keuangan daerah yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Capaian atas
target indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya
akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP
berbasis akrual adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.1)
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun n-1
Indikator Formula Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi
% Capaian
Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1 (n=tahun berjalan)
Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun N-1 (1=WTP; 2=WDP; 3=Tidak Wajar dan 4=Tidak Menyatakan Pendapat)
1 1 1 100% 1
Tercapainya target indikator kinerja dari sasaran strategis
meningkatnya pengelolaan keuangan daerah didukung dengan
terlaksananya kegiatan-kegiatan dari 2 (dua) program utama yaitu
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang Anggaran
dan bidang Akuntansi;
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan oleh Sekretariat BKAD bersifat
sebagai kegiatan-kegiatan bersifat fasilitasi; dan
3. Program pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh bidang
Aset.
Capaian atas indikator kinerja (outcome) dari program peningkatan
dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang
Akuntansi dan bidang Anggaran telah mendukung tercapai opini
WTP serta sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP atas
LKPD Kabupaten Bantul pada tahun berikutnya. Capaian atas
indikator kinerja atau sebagai outcome dari program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program
pengelolaan barang daerah yaitu sebagai berikut:
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek
Penganggaran dan Pengendalian
Inti ketugasan Bidang Anggaran adalah membantu ketugasan
kepala BKAD selaku kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku PPKD yaitu menyusun rancangan APBD
dan rancangan Perubahan APBD. Bidang Anggaran juga
memiliki ketugasan membantu terlaksananya wewenang PPKD
dalam melaksanakan fungsi BUD yaitu menyusun kebijakan
dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA/DPPA
OPD, dan melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. Selain
itu bidang Anggaran sebagai salah satu Kuasa BUD bertugas
menyiapkan anggaran kas dan menyiapkan SPD.
Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah
melaksanakan 11 kegiatan dari program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan empat
indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program tersebut.
Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 2.2)
Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Formula Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi %
Capaian
Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul
Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)
1 1 1 100% 1
Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n
2 2 2 100% 2
Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%
5% 5% 5% 100% 5
Tercapainya target indikator kinerja pada aspek perencanaan
dan pengendalian APBD sebagaimana pada Tabel 2.2 diatas
didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan 1)penyusunan
analisa standar belanja, 2)penyusunan standar satuan harga,
3)penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD ,
4)penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
APBD, 5)penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD, 6)penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD, 7)pencermatan dan
penerbitan DPA SKPD, 8)penyusunan anggaran kas, 9)penerbitan
SPD, 10)penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
dan 11)pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
yang memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target
atau memiliki angka persentase capaian 100%.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Ketugasan pokok bidang Akuntansi adalah membantu
terselenggaranya ketugasan kepala BKAD selaku kepala SKPKD
selaku PPKD yaitu menyusun laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
membantu melaksanakan fungsi BUD yang berwenang memberi
petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas
daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah, dan menyajikan informasi keuangan daerah;
dan sebagai kuasa BUD bertugas yaitu memantau pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk.
Capaian kinerja atas indikator kinerja (outcome) program
peningkatan dan pengembangan keuangan daerah pada aspek
terselenggaranya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.3)
Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja (Outcome)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Formula Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi
% Capaian
Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan
Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)
1 1 1 100% 1
Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar
(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100%
60% 75% 75% 100% 80%
Tercapainya target indikator kinerja pada aspek sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana pada
Tabel 2.3 diatas didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dari
program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah yaitu 1)Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2)Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 3)Penyusunan Neraca
Dinas Instansi, 4)Pemantauan penyerapan anggaran dan
peningkatan kualitas keuangan daerah, 5) Penyusunan Laporan
Semesteran,6) Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Percepatan Penyerapan Anggaran, dan 7)
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi.
Tahun 2017 ke-tujuh kegiatan tersebut memiliki kinerja
keluaran (output) sesuai dengan target atau memiliki angka
persentase capaian 100%.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Ketugasan pokok dari bidang Aset adalah membantu terkait
dengan sebagai berikut:
1. Terlaksananya wewenang kepala BKAD sebagai PPKD dalam
melaksanakan fungsinya selaku BUD yaitu melaksanakan
kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah, dan menyimpan seluruh bukti
kepemilikan kekayaan daerah;
2. Terlaksananya wewenang dan tanggungjawab kepala BKAD
sebagai Pejabat Penatausahaan Barang antara lain meneliti
dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang, memberikan pertimbangan
kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Bupati serta mengatur
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik daerah; dan
3. Terlaksananya ketugasan kepala bidang Aset sebagai
Pengurus Barang Pengelola.
Terselenggaranya ketugasan sebagaimana tersebut diatas
bidang Aset melaksanakan program pengelolaan barang daerah.
Program ini dilaksanakan dalam rangka mengamankan barang
milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan
dalam pengelolaan barang milik daerah dan memberikan
jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang/milik
daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang
milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya
akuntabilitas, terwujudnya ketertiban, efektif dan efisien dalam
pengelolaan barang milik daerah.
Selain itu pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran
yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini
pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul terkait
dengan penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul.
Maka sasaran program ini adalah teriventarisasinya aset daerah
seluruh OPD/Unit Kerja dengan indikator kinerja akurasi data
BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1 (n=tahun berjalan). Capaian
atas indikator kinerja dari program pengelolaan barang daerah
adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4)
Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja (Outcome)
Program Pengelolaan Barang Daerah
Indikator Formula Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi
% Capaian
Akurasi Data BMD
Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x 100%
75% 80% 99,19% 132% 100%
Tercapainya target indikator kinerja pada tata kelola barang
milik daerah sebagaimana pada Tabel 2.4 didukung
terlaksananya kegiatan-kegiatan yaitu 1)Peningkatan SDM
aparatur Pemda, 2)Simbada, 3)Penyusunan perencanaan &
pelaporan pengelolaan barang, 4)Penataan aset, 5)Penghapusan
barang daerah, 6)Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah, 7)Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah,
8)Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, 9)Pengamanan
Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah Penyusunan,
10)Regulasi Pengelolaan BMD, dan 11)Penyusunan Buku Kerja
dan Kalender. Tahun 2017 dari 11 kegiatan tersebut memiliki
kinerja keluaran (output) sesuai dengan target atau memiliki
angka persentase capaian 100%.
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Indikator Kinerja
Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah
Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selain terukur
dengan tercapainya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun
n-1 (n=tahun berjalan) sebagai indikator kinerja dari sasaran
strategis BKAD yaitu terwujud
akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP
berbasi akrual, juga terukur dengan indikator kinerja percepatan
peryerapan belanja pemerintah daerah. Indikator kinerja tersebut
sebagai indikator kinerja dari sasaran terwujudnya disiplin
penyerapan anggaran belanja pemerintah sesuai dengan alokasi
anggaran kas. Tahun 2017 percepatan penyerapan belanja
pemerintah ditargetkan dicapai sebesar 60%. Pengukuran atas
indikator kinerja tersebut dengan mempergunakan penilaian atas
penyerapan anggaran belanja daerah semester I dibandingkan
dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I
sebagaimana diatur dalam anggaran kas.
Manajemen kas/anggaran kas dipergunakan untuk menilai baik
tidaknya perencanaan yang dibuat oleh OPD dalam penyerapan
anggaran belanja daerah khususnya penyerapan belanja
langsung, karena penyerapan belanja langsung oleh OPD yang
sesuai dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas
menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-kegiatan
dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan jadwal atau alokasi
penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA/DPPA
OPD. Berdasarkan perubahan anggaran kas sebagai manajemen
kas yang telah mengatur ketersediaan dana dalam rangka
membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung semester
I dan II selama tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.5
dan Tabel 2.6)
Grafik 2.5 Penyerapan Belanja Daerah per Semester Tahun 2017
Sumber data : BKAD, data sangat sementara per Januari 2017 (sebelum diaudit BPK)
Tabel 2.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah
Semester I Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
Uraian Semester I %
Penyerapan
Semester II % Penyera
pan
Total % Penyerapan Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja Tidak Langsung
Rp 816.428 Rp 481.818 59% Rp495.630
Rp668.740 135% Rp 1.312.058 Rp1.150.559 81%
Belanja Langsung Rp605.834
Rp166.794 28%
Rp438.662 Rp572.335 130% Rp 1.044.496 Rp 739.129 79%
Belanja Daerah
Rp1.442.226 Rp648.613 46% Rp934.292 Rp1.241.076 133% Rp2.356.555 Rp 1.889.689 80%
Sumber data : BKAD, data sangat sementara per Januari 2018 (sebelum diaudit BPK)
Grafik 2.5 dan tabel 2.6 diatas menunjukkan capaian atas kinerja
percepatan penyerapan belanja daerah dengan mempergunakan
formula diatas yaitu sebesar 50% maka capaian indikator kinerja
penyerapan belanja daerah yang direncanakan sebesar 60% tidak
tercapai, maka capaian atas indiaktor kinerja ini adalah sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.7)
Tabel 2.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja
Formula Target Realisasi %
Capaian
Target Tahun 2018
Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah
Realisasi belanja daerah semester I dibagi alokasi belanja daerah semester I x 100%
60% 50% 83% 65%
Tidak tercapainya target indikator kinerja dari sasaran ini
terutama dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan belanja
langsung yaitu sebesar 28%, sedang belanja tidak langsung
memiliki penyerapan dengan angka persentase dibawah target dari
Semester I Semester II
indikator ini yaitu sebesar 59%. Penyerapan belanja tidak
langsung memiliki angka persentase dibawah angka persentase
penyerapan belanja pemerintah daerah yang direncanakan akan
dicapai, demikian juga angka persentase penyerapan belanja
langsung menunjukkan angka persentase jauh dibawah angka
persentase penyerapan belanja pemerintah yang ditargetkan. Hal
tersebut mengindikasikan kurang baiknya perencanaan yang
dibuat oleh OPD dalam melaksanakan berbagai program dan
kegiatan-kegiatan, karena sebagian besar penyerapan belanja
langsung oleh OPD belum sesuai dengan dengan alokasi yang
diatur dalam anggaran kas dimana kegiatan-kegiatan
dilaksanakan oleh OPD tidak sesuai dengan jadwal atau alokasi
penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA OPD.
Rendahnya penyerapan belanja daerah sampai dengan semester I
disebabkan sebagai berikut:
OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang
matang sehingga dalam pelaksanaan anggarannya
membutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian-
penyesuaian termasuk sering melakukan revisi atas dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA);
OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana
tidak seuai dengan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga
terdapat kebiasaan OPD memiliki kecenderungan
pengalokasian terhadap penarikan dana pada triwulan I lebih
besar dibanding dengan triwulan berikutnya;
Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam
pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap
penyerapan anggaran belanja langsung;
Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan
anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan;
Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi
khusus; dan
Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai)
belum sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam
anggaran kas dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran
belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan penyaluran
belanja bantuan sosial kepada masyarakat membutuhkan
waktu yang cukup lama dalam pemberkasan administrasi
sebagai salah satu persyaratan mengakibatkan penyerapan
belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan pada
akhir tahun.
Indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan indikator
kinerja utama BKAD percepatan penyerapan belanja daerah
adalah cakupan OPD dengan penyerapan diatas target
kabupaten. Indikator kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
bidang Perbendaharaan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek
Penyerapan Belanja OPD
Ketugasan bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai kuasa BUD bertugas melaksanakan penempatan
uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
daerah, dan melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening
kas umum daerah;
2. Pengelolaan dan penyaluran gaji ASN;
3. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;
4. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
5. Koordinasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD;
6. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji PNS, dan
Tabungan Perumahan (Taperum) ASN; dan
7. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM);
Upaya yang dilaksanakan dalam rangka merealisasikan target
percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah BKAD melalui
bidang Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan
dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
Grafik disamping menunjukkan dari
anggaran belanja daerah yang
dialokasikan semester I sebanyak 24
OPD memiliki penyerapan anggaran
belanja diatas 55% dan 30 OPD dengan
penyerapan anggaran belanja daerah
dibawah 55%.
keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa cakupan
pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten
dengan angka persentase yang direncanakan dicapai sebesar 25%.
Kepala bidang Perbendaharaan bertanggungjawab atas indikator
kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sampai triwulan
II yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.8)
Tahun 2016 direncanakan sebanyak 25% atau sebanyak 13 OPD
dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas 55%,
sehingga capaian kinerja atas indikator ini yaitu sebagai berikut:
(lihat Tabel 2.9)
Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD sesuai
Target Kabupaten
Indikator Formula
Tahun 2017
Target Realisasi % Capaian
Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten
Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target Kabupaten dibagi Jumlah SKPD x 100%
25% 37% 148%
Keberhasilan capaian indikator kinerja dari cakupan pencapaian
penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten tidak diikuti
dengan keberhasilan capaian persentase penyerapan belanja
daerah.
Grafik 2.8
Persentase Jumlah SKPD dengan Penyerapan diatas Target Kabupaten
Tercapainya target indikator kinerja pada cakupan pencapaian
penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten tahun 2017
didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program
pengelolaan daerah yang memiliki kinerja keluaran (output) sesuai
dengan target atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu
1)Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, 2)Penerbitan SP2D,
3)Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa, 4)TPTGR,
5)Penyusunan SPT Tahunan, 6)Pengelolaan Belanja ASN,
7)Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS dan DPRD
Kabupaten Bantul, 8)Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,
Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS, 9)Rekonsiliasi Belanja SKPD,
dan 10)Pembinaan pengelola keuangan SKPD.
Tahun 2018 upaya pencapaian target indikator kinerja cakupan
pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten juga
didukung terlaksananya program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah dengan 7 (tujuh) kegiatan. Sebagai
upaya pencapaian target indikator kinerja cakupan pencapaian
penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten tahun 2018
didukung dengan pelaksanaan program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan-
kegiatan yaitu 1)peningkatan manajemen investasi, 2)penerbitan
SP2D ,3)TPTGR, 4)penyusunan SPT tahunan, 5)pengelolaan belanja
gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan gabungan dari
beberapa kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Belanja ASN,
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21
bagi PNS, dan Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS
dan DPRD Kabupaten Bantul ,6)evaluasi Penyerapan belanja OPD
merupakan kegiatan gabunga dari Rekonsiliasi belanja dan
Pembinaan pengelola Keuangan SKPD, dan 7)Pengelolaan dana
transfer dan dana desa.
2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Bidang
Pendapatan Daerah
BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja
dari kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah yang terukur
dengan diraih/dipertahankan opini WTP atas LKPD dan
percepatan penyerapan belanja pemerintah juga dari aspek
pendapatan daerah juga terukur dari aspek pendapatan asli
daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari aspek
pendapatan daerah, maka sasaran strategis yang ditetapkan
adalah terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan
asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan
daerah. Sasaran stretegis tersebut memiliki dua indikator kinerja
yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan belanja
daerah. Ke-dua indikator kinerja tersebut untuk mengetahui
peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai
sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas
indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan
untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan
asli daerah terhadap pendapatan daerah. Tahun 2017
persentase PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan
sebesar 22% terealisasi 23,68%. Perkembangan angka
persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang
bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016, dan tahun
2017, yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.11 dan 2.12)
Grafik 2.11
Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan
Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap
Pendapatan daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja audited
Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2015, Tahun 2016, dan Target Tahun 2017
(dalam Jutaan)
Uraian Realisasi Tahun
2016
Tahun 2017 Target Tahun 2018 (APBD) Target Realisasi
PAD Rp 404.454,70 Rp 458.042,26 Rp 494.179,07 Rp 420.143,11
Dana perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26 Rp 1.376.480,53
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,66 Rp 259.532,38
Jumlah Rp 2.000.334,17 Rp 2.095.073,46 Rp 2.086.878,99 Rp 2.056.183,27
% PAD terhadap pendapatan daerah
20,22% 21,86% 23,68% 20,43%
Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD
Grafik 2.11 dan tabel 2.12 menunjukkan bahwa kontribusi
tertinggi sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana
perimbangan dengan angka persentase kontribusi tahun 2016
tercapai sebesar 66,69%, tahun 2017 mengalami penurunan
menjadi 61,69%, dan berdasarkan APBD Kabupaten Bantul Tahun
2018 angka persentase dana perimbangan terhadap pendapatan
daerah ditargetkan sebesar 66,94%. Sementara kontribusi
terendah bersumber dari PAD tercapai dengan angka persentase
PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 13,22%,
tahun 2017 meningkat menjadi 14,64%, dan berdasarkan APBD
Kabupaten Bantul Tahun 2018 ditargetkan sebesar 20,43%.
Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang
ditarget sebesar 22% dan terealisasi sebesar 23,68% maka
persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 107,63% katagori
Sangat Berhasil. Sedang tahun 2019 persentase PAD terhadap
pendapatan daerah yang ditargetkan pada RPJMD Kabupaten
Bantul tahun 2016-2021 sebesar 24%.
Capaian atas indikator persentase PAD terhadap pendapatan
daerah tahun 2017 dan upaya untuk mewujudkan target angka
persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2018
didukung dengan terlaksananya program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
oleh bidang Penagihan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Pengelolaan
PAD
Ketugasan bidang Penagihan adalah melaksanakan penagihan
pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah,
pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah
serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan
pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah. Ketugasan
tersebut terkait sebagai upaya pencapaian target PAD dan
meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendapatan
daerah. Maka bidang Penagihan melaksanakan kegiatan-
kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan
pengeloaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah
persentase tercapainya PAD. PAD yang dicapai tahun 2016 dan
2017 disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 2.13)
Grafik 2.13 Realisasi PAD Tahun 2016, Target dan Realisasi Tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016, 2017
dan APBD Tahun 2018
Tahun 2017 PAD yang ditargetkan sebesar
Rp458.042.255.770,19 tercapai sebesar Rp494.179.068.471,97
terdapat selisih lebih sebesar Rp36.136.812.701,78 atau
tercapai 107,86% maka capaian indikator kinerja dari bidang
Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.14)
Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya
PAD Tahun 2017
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Formula Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2017
Target Realisasi %
Capaian
Tercapainya pendapatan asli daerah
Realisasi PAD dibagi target PAD dikalikan seratus persen
105% 100% 107,86% 107%
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017,
diolah
Tercapainya target indikator kinerja pada persentase
tercapainya PAD tahun 2017 didukung terlaksananya program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
terdiri dari kegiatan-kegiatan memiliki kinerja keluaran (output)
sesuai dengan target atau memiliki angka persentase capaian
100% yaitu 1)operasional pajak daerah, 2)intensifikasi PPH OP
(PPh ps 21), 3)pengendalian PAD, 4)verifikasi piutang pajak
daerah, 5)intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,
6)sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan, 7)validasi sehari
BPHTB. Tahun 2018 untuk mewujudkan pencapaian atas PAD
yang ditargetkan dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang
sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017.
Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan
output yang dihasilkan sesuai dengan output yang ditargetkan.
Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk
mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai
sumber untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2017
persentase PAD terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar
17,5% terealisasi 28,15%. Tahun 2018 target persentase PAD
terhadap belanja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dan Renstra BKAD tahun
2016-2021 sebesar 18%, sedang berdasarkan APBD Kabupaten
Bantul tahun 2018 angka persentase PAD terhadap belanja
daerah sebesar 20,43%. Target dan realisasi PAD dalam
memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.15)
Tabel 2.15
Target dan Realisasi Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017
Uraian Realisasi Tahun
2016
Tahun 2017 Target Tahun 2018 (APBD)
Target Realisasi
PAD Rp 404.414,27 Rp 458.042,26 Rp 494.179,07 Rp 420.143,11
Dana perimbangan
Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26 Rp 1.376.480,53
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,66 Rp 259.532,38
Belanja daerah Rp 2.016.543,98 Rp 2.330.695,50 Rp 2.076.742,16 Rp 2.056.183,27
% PAD terhadap belanja daerah
20,06% 19,65% 23,79% 20,43%
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017, dan APBD Tahun 2017
Dengan menggunakan data pada tabel 2.15 diatas dapat
diperoleh angka persentase kontribusi dari masing-masing
sumber pendapatan daerah terhadap belanja daerah tahun
2015, tahun 2016 dan tahun 2017 disajikan pada grafik sebagai
berikut: (lihat Grafik 2.16)
Grafik 2.16
Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017
Grafik 2.16 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai
sumber pendanaan untuk membiayai belanja daerah terbesar
adalah penerimaan dana perimbangan dengan angka persentase
tahun 2016 sebesar 66%, tahun 2017 ditargetkan berdasarkan
perubahan APBD tahun 2016 sebesar 57.46% dan terelisasi
62%. Tahun 2018 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun
anggaran 2018 direncanakan sebesar 62,41% dana
perimbangan sebagai sumber pendanaan belanja daerah.
Sedang kontribusi yang terendah sebagai sumber dana untuk
membiayai belanja daerah adalah PAD. Persentase kontribusi
PAD terhadap belanja daerah tahun 2017 tercapai sebesar 18%
dan tahun 2016 yang diperjanjikan dalam PK ditargetkan
sebesar 18%, berdasarkan perubahan APBD tahun 2016
ditargetkan sebesar 16% serta terelisasi 20%. Tahun 2017
angka persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021
dan Renstra DPPKAD/BKAD tahun 2016-2021 sebesar 19% dan
berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar 17%.
Capaian persentase PAD terhadap belanja daerah diatas target
maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar
121% katagori Sangat Berhasil yaitu sebagaimana berikut:
(lihat Tabel 2.17)
Tabel 2.17
Capai Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Tahun 2015
Realisasi
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi %
Capaian RPJMD APBD
Persentase PAD terhadap belanja daerah
20% 18% 20% 111% 19% 17%
Sumber data :Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Jnuari 2016 (sebelum diaudit BPK), dan APBD Tahun 2017
Keberhasilan capaian IKU persentase kontribusi PAD terhadap
belanja daerah didukung dengan terlaksananya kegiatan-
kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bidang
Pendaftaran dan Penetapan dengan indikator kinerja persentase
pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Pertumbuhan
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Bidang Pendaftaran dan Penetapan memiliki ketugasan yaitu
membantu terlaksananya ketugasan kepala SKPKD selaku
PPKD yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, membantu
terlaksananya wewenang PPKD dalam melaksanakan fungsinya
selaku PPKD yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah,
dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul untuk merealisasi target PAD khususnya
bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk
meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendanaan belanja
daerah. Maka bidang Pendaftaran dan Penetapan melaksanakan
kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan
pengeloaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah
pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Perkembagan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun
2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat
Grafik 2.18)
Grafik 2.18 Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Jutaan Rupiah)
Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan data tahun 2016 berdasarkan data sangat
sementara per Januari 2016 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah
Grafik diatas menunjukkan pendapatan pajak dan retribusi
daerah menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan
dengan tren yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata
pertumbuhan tahun 2016 dan 2017 sebesar
Rp25.520.285.805.87 atau setiap tahun meningkat sebesar
16,36%. Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah
tahun 2016 dan 2017 disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel
2.19)
Tabel 2.19 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2015 dan Tahun 2016 (jutaan Rupiah)
Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan data tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2016 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator
kinerja persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan
retribusi daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.20)
Tabel 2.20
Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
Indikator Realisasi Tahun 2015
Tahun 2016
Target Realisasi %
Capaian
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah
18% 18% 8% 44%
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi yang dicapai
tahun 2016 sebesar 8% dibawah target maka angka persentase
capaian indikator kinerja ini sebesar 44%. Meskipun tidak
tercapai target pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi
daerah tetapi pendapatan pajak dan retribusi menunjukkan
pertumbuhan yang positif atau bertambah 8% atau terdapat
Uraian Realisasi Pertumbuhan Realisasi
Tahun 2018
Pertumbuhan Rata-rata Pertumbuhan
Tahun 2016
Tahun 2017
Rupiah % Rupiah % Rupiah %
Pajak daerah
Rp 123.257,18
Rp 133.474,74
Rp 10.217,56 8,29%
Rp 134.407
Rp 11.150 9%
Rp 17.424 16%
Retribusi daerah
Rp 22.840,34
Rp 26.613,09
Rp 3.772,74
16,52% Rp 26.624
Rp 620
2% Rp (246)
-1%
Jumlah pendapatan pajak dan retribusi daerah
Rp 149.097,53
Rp 160.087,83
Rp 13.990,30 9,58%
Rp 161.032
Rp 11.770 8%
Rp 17.179 13%
75%
25%
Bagan 2.21Pencapaian IKU BKAD tahun 2016
Sangat Baik Tinggi
peningkatan sebesar Rp11.769.921.177,00 dari pendapatan
pajak dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2015.
PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi memiliki
pertumbuhan yang positif didukung dengan terlaksananya
kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang memiliki kinerja keluaran
(output) sesuai dengan target atau memiliki angka persentase
capaian 100% yaitu 1)optimalisasi pendapatan daerah,
2)pelayanan pajak daerah, 3)pendataan dan penetapan wajib
pajak, 4)pengelolaan arsip wajib pajak, 5)pengelolaan pajak bumi
dan bangunan perkotaan dan perdesaan, 6)regulasi peraturan
pajak daerah dan retribusi daerah, 7)pemeliharaan basis data
PBB P2, dan 8)pendataan PBB P2. Upaya untuk mewujudkan
target dari pertumbuhan dari pajak dan retribusi daerah tahun
2018 dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan-kegiatan yang
sama yang dilaksanakan tahun 2017 kecuali kegiatan
pendataan PBB P2 digabung dengan kegiatan pemeliharaan
basis data PBB P2.
Secara keseluruhan target indikator kinerja utama dari sasaran
strategis BKAD tahun 2016 dapat dicapai kecuali percepatan
penyerapan belanja pemerintah sebagaimana telah dibahas
diatas maka dapat disimpulkan bahwa 75% atau sebanyak 3
indikator kinerja utama berupa opini BPK atas LKPD tahun n-1
(n=tahun berjalan), persentase PAD terhadap pendapatan
daerah, dan persentase PAD terhadap belanja daerah memiliki
katagori Sangat Baik dengan persentase capaian sama atau
diatas 100% dan 25% atau hanya satu indikator kinerja utama
yaitu percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah
memiliki katagori capaian tinggi dengan persentase capaian
sebesar 87%.
2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Program Rutin
Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah yang
meliputi aspek pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan
aset daerah BKAD melaksanakan program pelayanan adminsitrasi
perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
dan program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan. Capaian atas target indikator
kinerja sebagai outcome masing-masing program tersebut yaitu
sebagai berikut: (lihat Tabel 2.22)
Tabel 2.22
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Rutin
Tahun 2017/2018
Program Indikator Kinerja
Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi
% Capaian
Program pelayanan administrasi perkantoran
Nilai AKIP 81 81 100% 82
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95 95 100% 98
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 100 100% 100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian nilai evaluasi kinerja
79 79 100% 80
Secara keseluruhan program-program rutin yang dilaksanakan
oleh BKAD tahun 2017 memiliki angka persentase capaian
indikator kinerja diatas 90,1% atau 100% katagori sangat tinggi.
Terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program rutin memerlukan
dana yang paling tinggi terutama untuk mendanai terlaksananya
kegiatan-kegiatan dari program pelayanan administrasi
perkantoran dengan indikator kinerja sebagaimana pada tabel
diatas. Kegiatan-kegiatan dari program pelayanan administrasi
perkantoran membutuhkan dana yang cukup besar yaitu sebagai
berikut:
a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik tahun 2017 membutuhkan dana sebesar
Rp23.270.856.000,00 atau sebesar 58% dari keseluruhan pagu
anggaran belanja langsung BKAD dan terealisasi sebesar
Rp22.580.095.701,00 atau terserap 97%. Anggaran Belanja
listrik yang dialokasikan pada BKAD karena BKAD sebagai
OPD yang melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul untuk melakukan pembayaran atas fasilitas
listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan kabupaten
dan gedung-gedung pemerintah daerah kepada PLN selaku
penyedia jasa listrik. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan
oleh BKAD selaku pengelola atas pajak penerangan jalan
dengan obyek pajak adalah penggunaan listrik baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
yang pemungutan atas pajak penerangan jalan dilakukan oleh
PLN. Hasil pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan/pembayaran listrik
untuk penerangan jalan. Kegiatan ini telah melakukan
pembayaran atas fasilitas listrik yang dipergunakan untuk
penerangan jalan kabupaten dan gedung-gedung pemerintah
daerah kepada PLN setiap bulan.
b. Belanja perjalanan dinas luar daerah tahun 2017 pada
kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
membutuhkan dana sebesar Rp1.865.785.150,00 dan
terealisasi sebesar Rp.1.729.884.611,00 atau sebesar 93%.
Selain program pelayanan administrasi perkantoran anggaran
belanja langsung juga mendanai terlaksananya program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan
terlaksananya 4 (empat) kegiatan yang mana 3 (tiga) kegiatan
yang menyerap dana terbesar sebagai berikut:
1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
Tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan pengadaan
kendaraan dinas sebanyak 17 unit yang membutuhkan
anggaran belanja langsung sebesar Rp4.130.524.002,00 dan
telah terealisasi dengan pembelian kendaraan dinas
sebanyak 17 unit dengan penyerapan anggaran sebesarRp.
3.992.749.000,00.;
2) Kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan ;
Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar
Rp2.146.701.400,00 dan terealisasi sebesar
1.919.761.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja
yang merupakan sisa lelang. Kegiatan ini telah mengadakan
25 macam mebeleur dan peralatan dan perlengkapan
kantor sebanyak 630 unit.
3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKAD selaku ketugasan
sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk
memelihara kendaraan dinas milik daerah ydan mendukung
operasional kedinasan. Kegiatan ini membutuhkan dana
sebesar Rp1.593.371.250,00 dan terealisasi sebesar Rp
1.528.019.777,00.
Secara keseluruh evaluasi atas hasil pelaksanaan Renja BKAD
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.23 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2018
1. Program Rutin
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra BKAD
CapaianKinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018
1 Urusan Wajib Urusan Penunjang Pemerintah
4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP 81 81 4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP 82 82 100%
4.04.01.36 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah pengadaan perangko/materai
1086 625 4.04.01.36 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah pengadaan perangko/materai
1374 1374 85%
- Jumlah pengadaan buku cek
28 10
- Jumlah pengadaan buku cek
8 8 100%
- Jumlah pengiriman Surat
25 19
- Jumlah pengiriman Surat
750 750 50%
Jumlah paket jasa listrik dan komunikasi
12 12
Jumlah paket jasa listrik dan komunikasi
12 12 100%
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas:
61 61
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas:
61 61 100%
Bea balik nama kendaraan hibah KPK
9 0
Bea balik nama kendaraan hibah KPK
4 4
Jumlah paket jasa administrasi keuangan
468 468
Jumlah paket jasa administrasi keuangan
108 108 100%
- Jumlah alat kebersihan kantor
4 4
- Jumlah alat kebersihan kantor
4 4 100%
- Jumlah honor tenaga pembersih
24 24
- Jumlah honor tenaga pembersih
24 24 100%
Jumlah paket alat tulis kantor
12 12
Jumlah paket alat tulis kantor
12 12 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra BKAD
CapaianKinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018
- Jenis barang cetakan
15 15
- Jenis barang cetakan 15 15 100%
- Jumlah penggandaan
120000 120000
- Jumlah penggandaan 120000 120000 52%
Jumlah paket komponen instalasi listrik
4 4
Jumlah paket komponen instalasi listrik
1 1 100%
Jumlah paket bahan bacaan
12 12
Jumlah paket bahan bacaan
12 12 100%
Jumlah buku peraturan perundang-undangan
1 1
Jumlah buku peraturan perundang-undangan
1 1 100%
4.04.01.37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu
2710 1607 4.04.01.37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu
1250 1250 98%
Terlaksananya perjalanan dalam daerah
100% 100%
Terlaksananya perjalanan dalam daerah
100% 100% 100%
Terlaksananya perjalanan luar daerah
100% 100%
Terlaksananya perjalanan luar daerah
100% 100% 100%
4.04.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 4.04.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
98% 98% 100%
4.04.02.49 Pembangunan/Reahabilitas Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah tempat untuk menyimpan sementara BMD yang akan dihapus
1 1 4.04.02.49 Pembangunan/Reahabilitas Rumah dan Gedung Kantor
Pembangunan tempat parkir (penyimpanan BMD yang akan dihapus)
1 1 100
4.04.02.50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas R4
4 4 4.04.02.50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas R4
4 4 50%
Kendaraan dinas Pick up
1 1
Kendaraan dinas Pick up
1 1
Pengadaan kendaraan dinas R2
5 5
Pengadaan kendaraan dinas R2
5 5
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra BKAD
CapaianKinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018
4.04.02.51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
pengadaan mesin copy
3 3 4.04.02.51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
pengadaan mesin copy 3 3 100%
pengadaan filling kabinet
40 40
pengadaan filling kabinet
40 40
perbaikan ruang kerja 2 2
perbaikan ruang kerja 2 2
alat pendingin (AC) 15 15
alat pendingin (AC) 15 15
pengadaan televisi 8 8
pengadaan televisi 8 8
pengadaan komputer PC
32 32
pengadaan komputer PC 32 32
pengadaan printer 46 46
pengadaan printer 46 46
pengadaan peralatan jaringan
1 1
pengadaan peralatan jaringan
1 1
pengadaan meja kerja 21 21
pengadaan meja kerja 21 21
pengadaan kursi kerja 61 61
pengadaan kursi kerja 61 61
penadaan kursi tamu 8 8
penadaan kursi tamu 8 8
pengadaan kursi tunggu
12 12
pengadaan kursi tunggu 12 12
4.04.02.53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (62 kendaraan dinas)
12 12 4.04.02.53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (62 kendaraan dinas)
12 12 100%
Rehabilitasi kendaraan bus hibah KPK
4 4
Rehabilitasi kendaraan bus hibah KPK
4 4 100%
4.04.02.54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan alat kantor (bulan)
12 12 4.04.02.54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan alat kantor (bulan)
12 12 100%
Pemeliharaan print tronik dan plotter
2 2
Pemeliharaan print tronik dan plotter
2 2 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra BKAD
CapaianKinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018
Pemeliharaan aplikasi/database
1 0
Pemeliharaan aplikasi/database
1 1 100%
4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 100% 4.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 100% 100%
4.04.05.18 sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur
Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1 0 4.04.05.18 sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur
Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1 1 100%
Jumlah kursus singkat & bimtek
3 0
Jumlah kursus singkat & bimtek
23 23 50%
4.04.06
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
79 79 4.04.06
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80 80 100%
4.04.06.17
Penyusunan lapoaran capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21 21 4.04.06.17
Penyusunan lapoaran capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 1
Dokumen SMM 1 1
Dokumen SMM 1 1
Tabel 2.24 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Urusan Penunjang Pemerintah Urusan Penunjang Pemerintah
4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
WTP WTP 4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
WTP WTP 100%
4.04.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja
Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)
1 1 4.04.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja
Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)
1 1 100%
4.04.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 1 4.04.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang SHBJ dalam bentuk buku
300 300
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang SHBJ dalam bentuk buku
300 300 100%
.04.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1 1 4.04.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang APBD dalam bentuk buku
75 75
Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang APBD dalam bentuk buku
75 75 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
.04.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 1 4.04.17.07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dalam bentuk buku
75 75
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dalam bentuk buku
75 75 100%
.04.17.08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 1 4.04.17.08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam bentuk buku
75 75
Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam bentuk buku
75 75 100%
.04.17.09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 1 4.04.17.09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaan Perubahan APBD dalam bentuk buku
75 75
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaan Perubahan APBD dalam bentuk buku
75 75 100%
.04.17.10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 1 4.04.17.10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 1 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Jumlah peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku
75 75
Jumlah peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku
75 75 100%
.04.17.11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
1 1 4.04.17.11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dalam bentuk buku
75 75
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dalam bentuk buku
75 75 100%
.04.17.21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
116 116 4.04.17.21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
192 192 100%
Jumlah penggandaan DPA/DPPA SKPD
132 132
Jumlah penggandaan DPA/DPPA SKPD
384 384 100%
.04.17.22 Penyusunan Anggaran Kas
Jumlah dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
2 2 4.04.17.22 Penyusunan Anggaran Kas
Jumlah dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
2 2 100%
Jumlah penggandaan dokumen anggaran kas dalam bentuk buku
20 20
Jumlah penggandaan dokumen anggaran kas dalam bentuk buku
20 20 100%
.04.17.23 Penerbitan SPD
Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
570 554 4.04.17.23 Penerbitan SPD
Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
450 450 100%
.04.17.29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi
Jumlah neraca bulanan SKPD
672 612 4.04.17.29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi
Jumlah neraca bulanan SKPD
720 720 100%
Jumlah draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
1 1
Jumlah draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
1 1 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Jumlah pendampingan dengan BPKP
12 12
Jumlah pendampingan dengan BPKP
12 12 100%
.04.17.103 Rekonsiliasi data laporan
Jumlah laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
12 12 4.04.17.103 Rekonsiliasi data laporan
Jumlah laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
12 12 100%
Jumlah rekonsiliasi SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
12 12
Jumlah rekonsiliasi SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
12 12 100%
Jumlah Laporan Triwulan
4 4
Jumlah Laporan Triwulan
4 4 100%
.04.17.34 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 1 4.04.17.34
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 1 100%
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku
150 150
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku
150 150 100%
.04.17.42 Penyusunan Laporan Semesteran
Jumlah laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
75 75 4.04.17.42 Penyusunan Laporan Semesteran
Jumlah laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
75 75 100%
.04.17.48
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
70 70 4.04.17.48
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
85 85 189%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
.04.17.104
Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah
Jumlah Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah
2 2 4.04.17.104
Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah
Jumlah Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah
2 2 100%
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 4
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 4 100%
.04.17.92 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 1 4.04.17.92 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 1 100%
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
75 75
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
75 75 100%
4.04.30 Program Pengelolaaan Barang Daerah
Akurasi data barang milik daerah
100 100 4.04.30 Program Pengelolaaan Barang Daerah
Akurasi data barang milik daerah
100 100 116%
.04.30.02 Peningkatan SDM aparatur Pemda
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 2 4.04.30.02 Peningkatan SDM aparatur Pemda
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 2 100%
Studi Komparasi Penyimpan Barang
Studi Komparasi Penyimpan Barang
1 2 50%
.04.30.02 Simbada
Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)
100 100 4.04.30.02 Simbada
Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)
139 139 100%
Jasa Pihakke 3 1 1
Bimtek Simda BMD seluruh SD
1 1 100%
Pengadaan aplikasi SIM
1 1
Pengelolaan BMD dengan Simda BMD
3 3 100%
.04.30.05
Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD
7 7 4.04.30.05
Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD,
4 4 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
(RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD dan Mutasi)
DKPBMD dan Mutasi)
Laporan mutasi barang milik daerah
2 2
Laporan mutasi barang milik daerah
2 2 100%
- SKPD 60 60
- SKPD 60 60 100%
.04.30.06 Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya
4.04.30.06 Penataan aset
Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya
Keputusan Bupati/Surat Ijin Bupati
4 4
Keputusan Bupati/Surat Ijin Bupati
15 15 157%
Perjanjian 4 4
Perjanjian 15 15 157%
Berita Acara 80 80
Berita Acara 30 30 100%
.04.30.07 Penghapusan barang daerah
SK Bupati tentang penjualan dan hibah BMD yang sudah tidak efisien
15 15 4.04.30.07 Penghapusan barang daerah
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
19 19 95%
Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran
100% 117%
Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran
100% 100% 100%
.04.30.09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)
6 6 4.04.30.09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)
58 58 100%
- SKPD, SMP/SMK dan UPT
185 185
- SKPD, SMP/SMK dan UPT
185 185 100%
.04.30.11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
1 1 4.04.30.11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
55 55 100%
- SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2016
1 1
- SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2016
1 1 100%
.04.30.12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 4 4.04.30.12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 4 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
- Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)
240 240
- Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)
240 240 100%
.04.30.13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Prosentase Kemanan dokumen pemilikan BMD
100% 100% 4.04.30.13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kemanan dokumen pemilikan BMD
1611 1611 100%
- Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas
1642 1642
- Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas
1671 1671 100%
.04.30.14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Draft NA 1 1 4.04.30.14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Draft NA 1 1 100%
Draft Raperda tentang pengelolaan BMD
1 1
Draft Raperda tentang pengelolaan BMD
1 1 100%
Konsultasi ke Pemerintah Pusat
Konsultasi ke Pemerintah Pusat
1 1 100%
.04.30.15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
Profil Kabupaten 4 4 4.04.30.15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
Profil Kabupaten 4 4 100%
Cetak 4 4
Cetak 4 4 100%
Jumlah 3200 3200
Jumlah 5150 5150 100%
.04.30.45
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Jenis informasi tentang keuangan & aset daerah (buku saku, buku analisa, leaflet)
3 3 4.04.30.45
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Jenis informasi tentang keuangan & aset daerah (buku saku, buku analisa, leaflet)
3 3 100%
Jumlah pengelolaan website DPPKAD
12 12
Jumlah pengelolaan website DPPKAD
12 12 100%
.04.30.60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Persentase penyempurnaan dan penyusunan SOP
100% 100% 4.04.30.60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Persentase penyempurnaan dan penyusunan SOP
100% 100% 100%
.04.30.61 Pengelolaan SIMKEUDA
Jumlah tahapan Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah
3 43 4.04.30.61 Pengelolaan SIMKEUDA
Jumlah tahapan Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah
4 4 100%
.04.30.71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip BKAD
Tertatanya & terdatanya arsip BKAD
12 12 4.04.30.71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD
12 12 100%
Tabel 2.25 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)
Sasaran : Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Urusan Penunjang Pemerintah Urusan Penunjang Pemerintah
4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
60% 60% 4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
60% 60% 94%
4.04.17.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
JumlahDokumen 12 12 4.04.17.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
JumlahDokumen 12 12 100%
MOU PenempatanUang Daerah
11 11
MOU PenempatanUang Daerah
11 11 100%
Perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah
11 11
Perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah
11 11 100%
Kajian penempatan uang daerah
11 11
Kajian penempatan uang daerah
11 11 100%
Telaah permintaan Penyertaan Modal
2 2
Telaah permintaan Penyertaan Modal
4 4 100%
Keputusan Bupati Bantul
1 1
Keputusan Bupati Bantul
1 1 100%
4.04.17.24 Penerbitan SP2D Jumlah SP2D yang diterbitkan
9145 9145 4.04.17.24 Penerbitan SP2D Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung
5801 5801 100%
Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D
9145 9145
Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D
8957 8957 100%
4.04.17.28 TPTGR Jumlah laporan 2 2 4.04.17.28 TPTGR Jumlah laporan 2 2 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Penyampaian Surat Tagihan
24 24
Penyampaian Surat Tagihan
44 44 100%
SidangMajelis
SidangMajelis 1 1 100%
SKTJM
SKTJM 1 1 100%
Keputusan Bupati Bantul
1 1
Keputusan Bupati Bantul
1 1 100%
4.04.17.32 Penyusunan SPT Tahunan
Jumlah form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
11241 11241 4.04.17.32 Penyusunan SPT Tahunan
Jumlah form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
11524 11524 100%
SPT masa akhir tahun
1 1
SPT masa akhir tahun 1 1 100%
4.04.17.102 Pengelolaan gasi ASN Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD setiap bulan
1708 1708 4.04.17.102 Pengelolaan gasi ASN Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD setiap bulan
122 122 100%
Jumlah SKPP 533 533
Jumlah SKPP 387 387 100%
Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai
12 12
Tercatatnya gaji/Kekurangan gajidan Data Pnsd/Cpnsd Setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai
12 12 100%
Laporan 2 2
Laporan 2 2 100%
4.04.17.55
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Jumlah Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen
3 3 4.04.17.55
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Jumlah Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen
5 5 100%
Jumlah laporan atas potongan IWP
24 24
Jumlah laporan atas potongan IWP
24 24 100%
Jumlah laporan atas potongan Taperum
24 24
Jumlah laporan atas potongan Taperum
24 24 100%
Jumlah laporan BPJS 24 24
Jumlah laporan BPJS 24 24 100%
Jumlah laporan atas potongan PPh pasal 21
12 12
Jumlah laporan atas potongan PPh pasal 21
12 12 100%
Jumlah laporan pajak atas nama kuasa BUD
12 12
Jumlah laporan pajak atas nama kuasa BUD
12 12 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
4.04.17.101
PengelolaandanPelaporan JKK dan JKM Bagi PNS dan DPRD KabupatenBantul
Pelaporan JKK 12 12 4.04.17.101
PengelolaandanPelaporan JKK dan JKM Bagi PNS dan DPRD KabupatenBantul
Pelaporan JKK 12 12 100%
Pelaporan JKM 12 12
Pelaporan JKM 12 12 100%
4.04.17.57 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Jumlah pelaksanaan Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD
4 4 4.04.17.57 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Jumlah pelaksanaan Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD
4 4 100%
Jumlah laporan DTH dan RTH
12 12
Jumlah laporan DTH dan RTH
1 1 100%
Jumlah Berita acara hasil rekonsiliasi
216 216
Jumlah Berita acara hasil rekonsiliasi
240 240 100%
4.04.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
LaporanKonfirmasi Dana TtransferdanLaporanKonfirmasiRekapitulasiTahunan
15 15 4.04.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
LaporanKonfirmasi Dana TtransferdanLaporanKonfirmasiRekapitulasiTahunan
5 5 100%
Rekonsiliasidana Transfer
4 4
Rekonsiliasidana Transfer
2 2 100%
LaporanBantuanKeuangandariPemerintahProvinsi DIY
1 1
LaporanBantuanKeuangandariPemerintahProvinsi DIY
1 1 100%
4.04.17.49 Penyaluran belanja PPKD
Persentase Penyaluran belanja PPKD
100% 100% 4.04.17.49 Penyaluran belanja PPKD
Persentase Penyaluran belanja PPKD
100% 100% 100%
Persentase penyaluran Pengeluaran pembiayaan daerah
100% 100%
Persentase penyaluran Pengeluaran pembiayaan daerah
100% 100% 100%
4.04.18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Persentase pemahaman pengelola keuangan SKPD dalam mengelola keuangan daerah
100% 100% 100%
4.04.18.06 Pembinaan pengelola keuangan SKPD
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP
4 4 100%
Tabel 2.26 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)
Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Urusan Penunjang Pemerintah Urusan Penunjang Pemerintah
4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
17.5% 17.5% 4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
18% 18% 98%
4.04.17.67 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Prosentase jumlah pendapatan asli daerah yang dicapai dalam satu tahun
100 100 4.04.17.67 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Prosentase jumlah pendapatan asli daerah yang dicapai dalam satu tahun
100 100 100%
Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun
12 12
Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun
12 12
4.04.17.68 Pelayanan Pajak Daerah
Prosentase jumlah pendapatan pajak daerah yang dicapai dalam satu tahun
100% 100% 4.04.17.68 Pelayanan Pajak Daerah
Prosentase jumlah pendapatan pajak daerah yang dicapai dalam satu tahun
100% 100% 100%
jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP
27.632 27.632
Prosentase jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP
100% 100%
4.04.17.86 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Jumlah WP baru (diluar PBB P2 dan BPHTB)
150 150 4.04.17.86 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Jumlah WP baru (diluar PBB P2 dan BPHTB)
80 80 100%
4.04.17.87 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
14000 16000 4.04.17.87 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
14000 14000 100%
4.04.17.90 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Prosentase jumlah pendapatan pajak PBB P2 dicapai dalam satu
100% 100% 4.04.17.90 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Prosentasejumlahpendapatanpajak PBB P2 dicapaidalamsatutahun
100% 100% 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaian Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra BKAD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Perdesaan tahun Perdesaan
Prosentasejumlahnilaiketetapan SPPT PBB P2
100% 100%
Prosentasejumlahnilaiketetapan SPPT PBB P2
100% 100%
Cetakmasal SPPT PBB P2
616717 616717
Cetakmasal SPPT PBB P2
616717 616717
Pendistribusian SPPT PBB kedesa
75 75
Pendistribusian SPPT PBB kedesa
75 75
Prosentaseterlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB P2
100% 100%
Prosentaseterlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB P2
100% 100%
Terlaksananyasosialisasipengelolaan PBB P2 di kecamatan
17 17
Terlaksananyasosialisasipengelolaan PBB P2 di kecamatan
17 17
Prosentaseterlaksananyaevaluasipenerimaan PBB P2 per desadan per kecamatan
100% 100%
Prosentaseterlaksananyaevaluasipenerimaan PBB P2 per desadan per kecamatan
100% 100%
4.04.17.94 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun
11 11 4.04.17.94 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun
11 11 100%
4.04.17.98 Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Jumlah SPOP/LSPOP daripemutakhiran data s/d PBB P2
52.000 52.000 4.04.17.98 Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Jumlah SPOP/LSPOP daripemutakhiran data s/d PBB P2
10000 10000 100%
Prosentaseterekamnyaseluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP danDigitasiPetablokdalam SIG
100% 100%
Prosentaseterekamnyaseluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP danDigitasiPetablokdalam SIG
100% 100%
TersusunnyaDaftarHasilRekamanObyekPajak (DHR)
1 1
TersusunnyaDaftarHasilRekamanObyekPajak (DHR)
1 1
Prosentase input data subjek/objekpajak PBB P2 sebagaidasarpenerbitan SPPT PBB tahunberikutnya
100% 100%
Prosentase input data subjek/objekpajak PBB P2 sebagaidasarpenerbitan SPPT PBB tahunberikutnya
100% 100%
0%
Tabel 2.27 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)
Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaiam Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra SKPD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Urusan Penunjang Pemerintah Urusan Penunjang Pemerintah
4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
22% 22% 4.04.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
23% 23% 98%
4.04.17.38 Operasional Pajak Daerah
Intensifikasi pajak daerah (kali)
12 12 4.04.17.38 Operasional Pajak Daerah
Intensifikasi pajak daerah (kali)
12 12 100%
Pengendalian dan pengawasan rekening PJU (kali)
12 12
Pengendalian dan pengawasan rekening PJU (kali)
12 12
Terlaksananyapengadaan UPS (unit)
2 2
Terlaksananyapengadaan UPS (unit)
2 2
4.04.17.62 Pengendalian PAD Tercapainya target pajak daerah
100% 100% 4.04.17.62 Pengendalian PAD Tercapainya target pajak daerah
100%
Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB
3 3
Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB
2 2
4.04.17.84 Verifikasi piutang PBB P2
Verifikasi piutang PBB P2
1 1 4.04.17.84 Verifikasi piutang PBB P2
Verifikasi piutang PBB P2
1 1 50%
Terlaksananya cetak surat tagihan pajak
500.000 500.000
4.04.17.89 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Tercapainya pendapatan daerah dari PBB P2
100% 100% 4.04.17.89 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Tercapainya pendapatan daerah dari PBB P2
100% 100% 100%
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Renstra DPPKAD
Capaiam Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan tahun
2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Hasil Program
(Renstra SKPD) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017
Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan (kali)
1 1
Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan (kali)
1 1
Pemasangan baliho (titik)
5 5
Pemasangan baliho (titik)
5 5
Sosialisasi PBB P2 lewat radio
2 2
Sosialisasi PBB P2 lewat radio
2 2
Pembuatan dan pemasangan banner kegiatanintensifikasi PBB P2
75 75
Pembuatan dan pemasangan banner kegiatanintensifikasi PBB P2
75 75
Terlaksananya gathering wajib pajak
1 1
4.04.17.91 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
Prosentase pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau
100% 100% 4.04.17.91 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
Prosentase pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau
100% 100% 100%
Sosialisasiketentuan di bidangcukai di masyarakat
5 5
Sosialisasiketentuan di bidangcukai di masyarakat
5 5
Pemasangan baliho (titik)
7 7
Pemasangan baliho (titik)
5 5
4.04.17.92 Validasi Sehari BPHTB Terlaksananyapelayananvalidasisehari BPHTB
1.129 1.129 4.04.17.92 Validasi Sehari BPHTB
Terlaksananyapelayananvalidasisehari BPHTB
100% 100% 100%
Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB (kali)
5 5
Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB (kali)
2 2
2.1.5 Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Tahun Lalu
Pagu anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada BKAD
tahun 2017 sebesar Rp78.508.716.888,00 terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.38.330.975.041,00 dan belanja
langsung sebesar Rp.40.177.741.847,00. Realisasi atas belanja
daerah BKAD sebesar Rp65.621.703.159,00 sehingga terdapat
sisa anggaran belanja sebesar Rp12.88.7013.729,00 dengan angka
persentase penyerapan sebesar 84%. Tahun 2018 pagu anggaran
belanja daerah yang dialokasikan pada DPA BKAD sebesar
Rp63.753.664.340,25 mengalami penurunan pagu anggaran
sebesar 18.79% atau bertambah sebesar Rp14.755.052.547,25
dari pagu anggaran belanja tahun 2016. Realisasi atas anggaran
belanja tahun 2017 dan pagu anggaran tahun 2018 yaitu sebagai
berikut: (lihat Grafik 2.28)
Grafik 2.28 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017 dan Anggaran Belanja Tahun 2018 (dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD
tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018
Komposisi pagu anggaran belanja yang dialokasikan pada BKAD
tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut: (lihat Grafik 2.29)
Komposisi Anggaran Belanja BKAD Tahun 2017 dan 2018 (dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : DPPA DPPKAD tahun 2016 dan DPA BKAD tahun 2017, diolah
Tahun 2017 Tahun 2018
Anggaran belanja pada BKAD tahun 2016 dan tahun 2017
tertinggi dialokasikan pada anggaran belanja langsung daripada
dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung dengan angka
persentase perbandingan BTL sebesar 53% dan BL sebesar 47%.
Tahun 2017 dan tahun 2018 dari keseluruhan anggaran belanja
tidak langsung tertinggi dialokasikan terkait dengan ketugasan
BKAD sebagai penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan
iuran asuransi kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Serta terkait dengan
ketugasan BKAD selaku OPD penghasil dengan dianggarkan
insentif pemungutan pajak daerah sebagai bentuk penghargaan
atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 dan belanja
tidak langsung yang dianggarkan tahun 2018 yaitu sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.30)
Tabel 2.30
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan
Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018
(dalam Jutaan Rupiah)
No Uraian Tahun Anggaran
Tahun 2018 Anggaran Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp 38.330,97 Rp 27.883,69
Rp 30.719,31
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
Rp 7.546,29 Rp 6.806,92 Rp 7.013,78
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Rp 5.918,62 Rp 5.738,24 Rp 5.685,04
- Tunjangan Keluarga Rp 528,16 Rp 510,72 Rp 504,06
- Tunjangan Jabatan Rp 254,00 Rp 245,51 Rp 245,51
- Tunjangan Fungsional Rp 8,23 Rp 6,96 Rp 38,22
- Tunjangan Fungsional Umum
Rp 249,01 Rp 237,51 Rp 212,73
- Tunjangan Beras Rp 330,65 Rp 318,65 Rp 311,77
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Rp 56,29 Rp 56,04 Rp 11,38
- Pembulatan Gaji Rp 0,08 Rp 0,08 Rp 0,07
2 Iuran Asuransi Kesehatan Rp 19.592,27 Rp 12.585,59 Rp 15.062,35
3 Iuran Asuransi Jaminan Kecelakan Kerja
Rp 1.541,61 Rp 924,81
Rp 13,64
4 Iuran Jaminan Kematian Rp 1.902,01 Rp 1.155,72 Rp 40,93
5 Biaya Pungut PBB Rp - Rp - Rp 318,03
6 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Rp 191,48 Rp 115,19
Rp 7.128,55
7 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Rp 7.557,31 Rp 6,295,45
Rp 1.142,02
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017
dan DPA BKAD tahun 2018
Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar
Rp27.883.691.447,00 atau terserap 73% sehinggan terdapat sisa
anggaran sebesar Rp10.447.283.594,00. Sedang belanja tidak
langsung yang dianggarkan tahun 2017 sebesar
Rp38.330.975.041,00 mengalami kenaikan sebesar 0,3% atau
bertambah sebesar Rp123.455.000,00 dari total anggaran belanja
tidak langsung tahun 2016. Realisasi atas ke-tujuh unsur belanja
tidak langsung tahun 2016 dan kenaikan atau penurunan
anggaran belanja tidak langsung yang direncanakan tahun 2017
dibanding tahun lalu yaitu sebagai berikut:
1. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan BKAD tahun 2017 terealisasi Rp6.806.920.635,00
atau sebesar 90% dari total anggaran sebesar
Rp7.546.297.000,00. Tahun 2018 anggaran belanja gaji dan
tunjangan ASN di BKAD mengalami penurunan 7% atau
bertambah sebesar Rp532.514.090,00 dari tahun sebelumnya
hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai di
lingkungan BKAD dan penurunan tunjagan PPH;
2. Tahun 2017 iuran asuransi kesehatan dianggarkan sebesar
Rp19.592.266.800,00 terealisasi sebesar Rp12.585.591.010,00
atau terserap 64%, dan terdapat sisa anggaran sebesar
Rp7.006.675.790,00. Belanja iuran asuransi kesehatan yang
dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding
tahun sebelumnya;
3. Iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja dianggarkan sebesar
Rp1.541.606.600,00 terealisasi sebesar Rp924.813.218,00 atau
terserap 60%, dan terdapat sisa anggaran sebesar
Rp616.793.382,00. Belanja iuran asuransi jaminan kecelakaan
kerja yang dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan
dibanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun
2017 BKAD menganggarkan JKK untuk seluruh OPD
sedangkan pada tahun 2018 JKK sekarang dianggarkan pada
masing masing OPD;
4. Iuran jaminan kematian dianggarkan sebesar
Rp1.902.008.300,00 terealisasi sebesar Rp1.155.719.390,00
atau terserap 61%, dan terdapat sisa anggaran sebesar
Rp746.288.910,00. Belanja jaminan kematian yang
dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding
dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2017
BKAD menganggarkan JKK untuk seluruh OPD sedangkan
pada tahun 2018 JKK sekarang dianggarkan pada masing
masing OPD;
5. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dianggarkan
sebesar Rp7.557.311.341,00 terealisasi sebesar
Rp6.295.447.309,00 atau terserap 83%, dan terdapat sisa
anggaran Rp1.261.861.032,00. Sisa tersebut karena insentif
retibusi daerah tidak direalisasikan. Belanja insentif
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan
tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9% atau bertambah
sebesar Rp713.255.766,00 dari tahun sebelumnya;
Anggaran belanja langsung merupakan anggaran yang
dialokasikan terkait secara langsung untuk mendanai
terlaksananya progam-program dan kegiatan-kegiatan yang
mendukung terselenggaranya fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan dengan lingkup fungsi pelayanan
yang diselenggarakan meliputi bidang pendapatan, keuangan, dan
aset daerah. Pagu anggaran belanja langsung pada BKAD
dipergunakan untuk terlaksananya program-program dan
kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.31)
Tabel 2.31 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 dan 2017 per Program
(dalam Jutaan Rupiah)
Program
Tahun 2017 Tahun 2018
Jml Keg
Anggaran Realisasi Jml Keg
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Rp25.136,64
Rp 24.309,98
3 Rp22.732,72
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Rp 8.145,59
Rp 7.610,66
4 Rp 2.725,22
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Rp 22,53 Rp 8,99
1 Rp 18,69
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Rp 10,15 Rp 7,83
5 Rp 168,27
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
46 Rp 5.930,93
Rp 5.116,75
36 Rp 6.860,59
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1 Rp 149,09
Rp 126,38
Program Pengelolaaan Barang Daerah
11 Rp 782,80
Rp 557,43
11 Rp 867,62
Jumlah 67 Rp
40.177,74 Rp
37.738,01 60 Rp33.373,10
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018
Tahun 2017 jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak
67 kegiatan dari tujuh program sebagaimana tersebut diatas telah
membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar
Rp37.738.011.71200 atau terealisasi 93% dari total anggaran
belanja langsung sebesar Rp40.177.741.847,00. Ke-tujuh program
tersebut yang memiliki angka persentase penyerapan dibawah
80% yaitu sebagai berikut:
1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dianggarkan sebesar Rp22.527.500,00 terealisasi sebesar
Rp8.990.000,00 atau terserap 40%, dan terdapat sisa anggaran
sebesar Rp13.537.500,00. Tidak terserapnya anggaran belanja
langsung pada program ini dikarenakan kegiatan bimbingan
teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak
terlaksana;
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dianggarkan sebesar Rp10.155.300,00
terealisasi sebesar Rp7.826.475,00 atau terserap 77%, dan
terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.328.825,00. Tidak
terserapnya anggaran belanja langsung pada program ini
dikarenakan kegiatan penyusunan sistem manajemen mutu
tidak terlaksana;
3. Program pengelolaan barang daerah dianggarkan sebesar
Rp782.799.008,00 terealisasi sebesar Rp557.422.430,00 atau
terserap 71%, dan terdapat sisa anggaran sebesar
Rp225.365.578,00.
4. Program yang dilaksanakan berjumlah tujuh program yang
terdiri dari empat program termasuk program rutin yaitu
program pelayanan administrasi perkantoran, program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan. Sedang program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota, dan program pengelolaan barang daerah
merupakan program utama yang mendukung secara langsung
pencapaian indikator kinerja utama dari tiga sasaran stratgeis
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKAD
tahun 2016-2021. Anggaran belanja langsung yang
dialokasikan pada BKAD tertinggi untuk mendanai
terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program rutin daripada
untuk mendanai terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program
inti/utama dengan proporsi sebagai berikut: (lihat Grafik 2.32).
Grafik Tabel 2.32 Proporsi Anggaran Belanja Langsung pada Program Rutin dan Utama
Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Jutaan Rupiah)
Sumber data : DPPA DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018, diolah
Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 60 kegiatan
dengan 6 program sedang tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan
sebanyak 67 kegiatan dengan 7 program. Jumlah kegiatan tahun
2018 lebih sedikit dari tahun sebelumnya disebabkan karena
kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan
regruping/penggabungan kegiatan-kegiatan yang memiliki output
yang sejenis. Selain itu ada beberapa kegiatan yang pindah
program. Kegiatan-kegiatan yang mengalami
regruping/penggabungan yaitu Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah kegiatan-kegiatan
yang diregruping atau digabung adalah sebagai berikut:
Kegiatan Pengelolaan Belanja Gaji dan tunjangan ASN
merupakan gabungan dari kegiatan Pengerlolaan dan
pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Kabupaten Bantul, kegiatan Pengelolaan Belanja ASN, dan
kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS
dan DPRD Kabupaten Bantul;
Kegiatan Evaluasi Penyerapan Belanja OPD merupakan
gabungan dari kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD dan
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD;
Kegiatan Penerbitan DPA, Anggaran Kas dan SPD merupakan
gabungan dari kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA
SKPD, Kegiatan Penyusunan anggaran kas dan kegiatan
Penerbitan SPD.
Kegiatan-kegiatan yang mengalami pindah program dari program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
pindah ke program peningkatan dan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan keuangan ada 5 kegiatan yaitu :
Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah
Kegiatan Belanja PPKD
Kegiatan penyusunan Standar Operasional prosedur
Kegiatan Pengelolaan Simkeuda
Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Arsip.
Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendanai
terlaksananya program rutin tahun 2017 sebesar 87% dan tahun
2017 meningkat menjadi sebesar 81%. Sedang anggaran belanja
langsung yang dialokasikan untuk mendanai program utama
sebesar 23% dan tahun 2017 turun menjadi 19%. Bertambah
besarnya anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada
program rutin tahun 2018 disebabkan yaitu
1. Mulai tahun 2018 seluruh belanja Alat Tulis Kantor dan
Penggandaan yang menunjang terlaksananya dan melekat
pada kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan BKAD
disentralkan pada kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan, dan
perlengkapan perkantoran;
2. Mulai tahun 2018 seluruh belanja honorarium pengelola
pelayanan kantor yang menunjang terlaksananya dan melekat
pada kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan BKAD
disentralkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran;dan
3. Dianggarkan belanja STNK kendaraan hibah KPK sebesar
Rp160.000.000,00 pada kegiatan penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor.
Tercapainya IKU sebagaimana telah dibahas diatas didukung
dengan terlaksananya program utama pada tahun 2017
membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar
Rp7.585.027.675,00 terealisasi sebesar Rp5.615.320.924,00 atau
terserap 74%, dan terdapat sisa anggaran belanja langsung
sebesar Rp1.969.706.751,00. Realisasi anggaran belanja langsung
progran utama per indikator kinerja dari tiga sasaran strategis
disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 2.33)
Grafik 2.33 Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Program Utama
Per Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)
Sumber data : LRA BKAD tahun 2016, diolah
Keterangan:
1. Tercapainya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1
(n=tahun berjalan) sebagai indikator kinerja utama dari
sasaran strategus I didukung terlaksananya 20 kegiatan dari
program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah membutuhkan anggaran belanja langsung
sebesar Rp1.506.146.575,00 terealisasi Rp1.149.428.520,00
dan 11 kegiatan dari program pengelolaan barang daerah
membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar
Rp899.348.700,00 terealisasi Rp609.954.161,00;
2. Capaian atas percepatan penyerapan belanja pemerintahan
didukung terlaksananya 12 kegiatan dari program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang
membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar
Rp248.814.950,00 terealisasi Rp223.847.348,00 dan satu
kegiatan dari program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota yang membutuhkan anggaran
belanja langsung sebesar Rp7.241.000,00 terealisasi
Rp7.210.750,00;
3. Terdapat dua indikator kinerja utama dari sasaran strategis III
yaitu
Capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah
didukung dengan terlaksananya 9 kegiatan dari program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah yang membutuhkan anggaran belanja langsung
sebesar Rp3.124.139.350,00 terealisasi Rp2.488.946.869,00
Capaian persentase PAD terhadap belanja daerah didukung
terlaksananya 9 kegiatan dari program peningkatan
pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah
membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar
Rp1.799.337.100,00 terealisasi Rp1.135.933.276,00.
Tahun 2017 anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk
terlaksananya program utama sebesar Rp6.452.683.345,00.
Anggaran belanja tersebut dibutuhkan untuk mencapai empat
target indikator kinerja utama (IKU) dari tiga sasaran strategis.
Adapun anggaran belanja langsung per IKU disajikan sebagai
berikut: (lihat Grafik 3.34)
Grafik 2.34
Anggaran Belanja Langsung per Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : DPA BKAD Tahun 2017, diolah
Penjelasan:
1. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 1) opini BPK
atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 (n=tahun berjalan)
memerlukan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bantul tahun 2017 sebesar Rp2.078.875.245,00.
2. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 2) persentase
PAD terhadap pendapatan daerah memerlukan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar
Rp1.427.543.100,00
3. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 3) persentase
PAD terhadap belanja daerah memerlukan dana APBD
Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar Rp2.722.988.050,00;
dan
4. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 4) percepatan
penyerapan belanja pemerintah memerlukan dana APBD
Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar Rp225.276.950,00.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKAD
BKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk
melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan maka
pelayanan yang diselenggarakan meliputi pelayanan pada bidang
pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada urusan
penunjang keuangan oleh BKAD dipergunakan alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,
keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana telah
dibahas diatas. BKAD menetapkan empat indikator kinerja utama
sebagai berikut:
Tabel 2.35
Indikator Kinerja Utama BKAD
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
A
n
a
l
i
s
i
s
K
i
n
e
r
j
a Pelayanan BKAD secara rinci sebagai berikut:
1. Kinerja Pelayanan pada Pengelolaan Keuangan Daerah
Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada
sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan
akuntabel adalah diterbitnya opini BPK RI atas Laporan Hasil
Pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD).
Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas
hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh
Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem
manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan
penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi
keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan
No Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 0
(2015)
Tahun 1
(2016)
Tahun 2
(2017)
Tahun 3
(2018)
Tahun 4
(2019)
Tahun 5
(2020)
Tahun 2021
1
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Banttul tahun n-1 (WTP=1, WDP=2, Tidak Wajar=3 dan TMP=4)
1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
20,21% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
3 Persentase PAD terhadap belanja daerah
16,18% 17% 17,5% 18% 19% 20% 21%
4 Percepatan belanja pemerintah
51 48 60 65 68 70 75
menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Opini BPK tersebut dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur
akuntabilitas atas tata kelola keuangan daerah yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Perkembangan
opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2011 s/d tahun
2016 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten
Bantul tahun 2010, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2010, LKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2011, LKPD Kabupaten Bantul Tahun
2012, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul
tahun 2014, dan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 disajikan
sebagai berikut: (lihat Grafik 3.35)
Grafik 2.36 Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah
Kabupaten Bantul Periode tahun 2010-2016
Sumber data : BKAD
Perkembangan opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul
sebagaimana pada grafik terebut diatas menunjukkan bahwa
semakin akuntabilitas tata kelola keuangan daerah yang
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diraihnya opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut
yaitu sejak tahun 2013 s/d tahun 2016. Diraihnya opini WTP
tersebut sebagai salah satu ukuran terselenggaranya pemerintahan
daerah yang berkualitas sesuai dengan tuntutan publik. Oleh karena
itu opini WTP atas LKPD harus dipertahankan setiap tahunnya
sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah
daerah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.
Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak
empat kali masih terdapat beberapa catatan atas laporan keuangan
yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.37)
Tabel 2.37 Catatan Penjelasan atas LKPD Kabupaten Bantul
Tahun Opini Penjelasan Keterangan
2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
2014 WTP
Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
2015 WTP
Pengelolaan aset tetap yang belum memadai serta pencatatan dan pelaporan aset yang belum ditunjang sistem pengendalian yang memadai, pengembalian dana hibah Persiba belum memiliki dasar penerimaan yang sah, penggunaan ADD tahun 2012 belum ada laporan pertanggungjawaban dan belum digunakan dana pengadaan tanah atau masih tersimpan dalam SPD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014
2016 WTP
Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015
Pengembalian jaminan biaya pembongkaran (jabong) atas penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya lemah Penatausahaan BLUD pada RSUD Panembahan Senopati belum sesuai ketentuan Pengelolaan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Bantul belum sesuai ketentuan Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana BOS tidak sesuai ketentuan Penatausahaan dan penagihan piutang pajak daerah belum memadai Pengelolaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat belum sesuai ketentuan Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya
meraih opini WTP murni atau WTP tanpa catatan.
2. Kinerja Pelayanan Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab kepala BKAD sebagai
pejabat penatausahaan barang dan kepala bidang Aset sebagai
pengurus barang pengelola yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD
yang ada pada masing-masing OPD/Unit Kerja dan membantu
pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam
rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai
dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang
daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset
daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna
barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan
penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah
penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh
pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan
aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada
waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan
disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang Daerah.
Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa
pengguna barang dihimpun oleh Bidang Aset (BKAD) selaku
pengurus barang pengelola dan membantu ketugasan Kepala BKAD
dalam melaksanakan ketugasan selaku pejabat penatausahaan
barang menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang
dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Sehingga dengan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar
terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah,
optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang
diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan
barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah
untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara
berkala.
Perkembangan barang milik daerah/aset tetap Pemerintah
Kabupaten Bantul selama kurun tahun 2011 s/d 2016 disajikan
pada grafik dan tabel sebagai berikut:
Grafik 2.38 Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2016 (dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : Data aset tetap tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, Tahun 2016 berdasarkan data Bidang Aset BKAD, diolah.
Tabel 2.39 Pertumbuhan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2016 (jutaan Rupiah)
Tahun Jumlah (Rupiah) Pertumbuhan
Rupiah %
Tahun 2011 Rp2.438.010,33
Tahun 2012 Rp2.614.656,24 Rp 176.645,91 7%
Tahun 2013 Rp2.765.076,29 Rp 150.420,06 6%
Tahun 2014 Rp3.110.426,52 Rp 345.350,23 12%
Tahun 2015 Rp1.707.568,82 Rp(1.402.857,70) -45%
Tahun 2016 Rp3.793.016,45 Rp 2.085.447,63 122%
Rata-rata per tahun Rp 271.001,22 21%
Sumber data : Data aset tetap tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, Tahun 2016 berdasarkan data Bidang Aset BKAD, diolah.
Selama tiga tahun pertama pada periode tahun 2011-2016 aset
tetap Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan
yang meningkat setiap tahunnya, tahun 2015 nilai aset tetap
mengalami penurunan dikarenakan mulai tahun 2015 telah
diberlakukan penyusutan untuk peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan. Penyusutan tersebut
sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui
penyusutan sebagai salah satu penanda pemberlakuan akuntansi
berbasis akrual. Tahun 2016 nilai aset teap menunjukkan
peningkatan dengan angka persentase sebesar 122% atau
meningkat sebesar Rp2.085.447.631.031,66.
BKAD dalam melaksanakan wewenang selaku pejabat
penatausahaan barang dan pembantu pengurus barang pengelola
dalam pengelolaan barang milik daerah belum optimal dilakukan
yang tercermin dengan ditemukan paragraf penjelasan terkait
dengan pengelolaan aset tetap pada opini WTP atas LKPD tahun
2012, LKPD tahun 2013, LKPD tahun 2014, dan LKPD tahun
2015.
3. Kinerja Pelayanan pada Penyerapan Belanja Pemerintah
Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah setiap
semester dibanding dengan anggaran belanja daerah yang
dialokasikan setiap semester. Indikator kinerja tersebut sesuai
dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna
menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu
sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Melalui
anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA
SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain
itu anggaran kas juga berfungsi sebagai alat kontrol dan
pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari
mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas.
Selama tiga tahun yaitu tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016
penyerapan belanja daerah setiap semester belum sesuai dengan
alokasi dana yang diatur dalam anggaran kas sebagaimana sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.40, Grafik 2.41, Grafik 2.42, dan Grafik 2.43)
Tabel 2.40
Penyerapan Belanja Daerah Berdasarkan Alokasi Anggaran Belanja Daerah per Semester
Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Semester I Semester II Jumlah Semester I Semester II Jumlah Semester I Semester II Jumlah
Anggaran Rp 1.364.661,17 Rp 536.694,65 Rp1.901.355,83 Rp1.231.421,54 Rp 947.835,80 Rp2.179.257,34 Rp1.298.612,28 Rp925.052,35 Rp 2.223.664,63
Realisasi Rp 561.497,04 Rp 1.138.854,24 Rp1.700.351,28 Rp 623.223,20 Rp 1.310.079,29 Rp1.933.302,50 Rp 629.275,31 Rp 1.387.268,67 Rp 2.016.543,98
% penyerapan belanja daerah
41% 212% 89% 51% 138% 89% 48% 150% 91%
Tabel dan grafik sebagaimana tersebut diatas menunjukkan
penyerapan anggaran belanja daerah setiap semester tahun 2014,
tahun 2015, dan tahun 2016 tidak sesuai dengan ketersediaan dana
sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran kas. Alokasi dana
untuk membiayai pengeluaran belanja daerah yang pada semester I
lebih besar daripada semester II tetapi tidak diikuti dengan
penyerapan belanja daerah justru pada semester I menunjukkan
penyerapan belanja daerah yang rendah. Sebaliknya penyerapan
belanja daerah yang terbesar terjadi pada semester II dengan dana
yang dialokasikan pada semester II lebih rendah dari semester I. Hal
tersebut mengindikasikan setiap tahun terjadi penumpukan
penyerapan belanja daerah pada semester II khususnya pada bulan
berakhirnya tahun anggaran. Selain itu juga memberi informasi
setiap tahun kurang baiknya kinerja atas penyerapan belanja
pemerintah daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja
langsung tidak sesuai dengan alokasi yang diatur dalam angggaran
kas setiap semester serta terjadi penumpukan penyerapan pada
semester II. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kinerja
penyerapan adalah sebagai berikut:
1. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang
matang sehingga dalam pelaksanaan anggarannya
membutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian-
penyesuaian termasuk sering melakukan revisi atas dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA);
2. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak
seuai dengana pelaksanaan jadwal pelakanaan kegiatan
sehingga terdapat kebiasaan Perangkat Daerah memiliki
kecenderungan pengalokasian terhadap penarikan dana pada
triwulan I lebih besar dibanding dengan triwulan berikutnya;
3. Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam
pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap
penyerapan anggaran belanja langsung;
4. Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan
anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan;
5. Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan
6. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai)
belum sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam
anggaran kas dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran
belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan penyaluran
belanja bantuan sosial kepada masyarakat membutuhkan waktu
yang cukup lama dalam pemberkasan administrasi sebagai salah
satu persyaratan mengakibatkan penyerapan belanja hibah dan
belanja bantuan sosial dilaksanakan pada akhir tahun.
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan
penumpukan penyerapan belanja daerah pada akhir tahun yaitu
sebagai berikut:
1. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana untuk
satu tahun anggaran dirinci untuk tiap bulan per jenis belanja
sebagai alat untuk menantau pelaksanaan kegiatan;
2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD/Unit
Kerja yang memiliki penyerapan anggaran dengan deviasi tinggi
antara realisasi dengan alokasi anggaran setiap triwulannya;
3. Kesesuaian penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi per
triwulan telah dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk
mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul; dan
4. OPD penanggungjawab teknis atas penyaluran belanja hibah dan
belanja bantuan sosial dalam melaksanakan pemberkasan
persyaratan administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga
pengajuan kepada BKAD selaku PPKD sesuai dengan alokasi
yang diatur dalam anggaran kas.
4. Kinerja pada pengelolaan Pendapatan Daerah
Terdapat dua indikator kinerja yang dipergunakan dalam pengelolaan
pendapatan daerah yaitu persentase PAD terhadap pendapatan
daerah dan belanja daerah. Ke-dua indikator tersebut dipergunakan
untuk mengetahui peranan PAD sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah dan sumber pendanaan untuk membiayai belanja
pemerintah daerah.
Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk
menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan daerah. Perkembangan kontribusi sumber-
sumber pendatan daerah terhadap pendapatan daerah dalam rupiah
dan angka persentase yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten
Bantul selama periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017
disajikan pada grafik dan tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.44 dan
Grafik 2.45)
Grafik 2.44
Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
Tahun 2011 s/d 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data
sementara per Pebruari 2017, diolah
Grafik 2.45
Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2016
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data
sementara per Pebruari 2017, diolah
Keterangan
No 1 Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
No 2 Persentase kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah
No 3 Persentase kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah
Periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017, dana
perimbangan memiliki peranan yang penting sebagai sumber yang
terbesar terhadap pendapatan daerah atau pendapatan daerah yang
telah dicapai selama periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun
2017 masih sangat tergantung terhadap pendapatan dari Pemerintah
Pusat dengan angka persentase ketergantungan diatas 50%.
Sebaliknya pendapatan asli daerah yang dicapai selama lima tahun
(tahun 2011-2016) belum memiliki peranan yang tinggi dalam
memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan angka
persentase kontribusi berkisar antara 11% - 20%. Belum besarnya
peranan PAD yang dicapai dalam memberi sumbangan terhadap
pendapatan daerah tetapi selama periode tahun 2011-2016 justru
PAD menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Tahun
2014, tahun 2015, dan tahun 2016 angka persentase PAD terhadap
pendapatan daerah memiliki angka persentase pendapatan asli
daerah terhadap pendapatan daerah yang sama yaitu sebesar 20%
yang merupakan angka tertinggi dibanding sebelum tahun 2014.
Sedang tahun 2017 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
yang ditargetkan mengalami penurunan dengan angka persentase
sebesar 18% dibanding angka persentase kontribusi PAD terhadap
pendapatan daerah yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk
mengetahui peranan PAD dalam membiayai belanja daerah. Selama
periode tahun 2011-2016 persentase pendapatan asli daerah
terhadap belanja daerah yang dicapai dan yang ditarget tahun 2017
berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 disajikan pada
tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.46)
Tabel 2.46
Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Periode Tahun 2011 s/d 2016 dan Target Tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
Uraian Realisasi
Realisasi tahun 2017 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
PAD Rp 128.896 Rp 166.598 Rp 224.198 Rp 357.411 Rp390.624 Rp 404.414 Rp 494.179
Dana Perimbangan Rp 717.123 Rp 885.352 Rp 938.492 Rp1.036.633 Rp1.041.842 Rp1.331.353 Rp 1.287.256
Belanja Daerah Rp 1.151.886 Rp 1.282.878 Rp 1.387.719 Rp1.700.351 Rp1.933.302 Rp2.016.544 Rp 2.076.742
Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah (%) 11% 13% 16% 21% 20% 20% 24%
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (%)
62% 69% 68% 61% 54% 66% 62%
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, diolah
Kemampuan PAD sebagai sumber pendanaan atas belanja daerah
yang telah dicapai selama periode tahun 2011-2016 menunjukkan
perkembangan yang fluktuatif setiap tahun atau perkembangan
persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah berkisar antara
11% - 20% serta tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul
TA 2017 target persentase kontribusi pendapatan asli daerah
terhadap belanja daerah yaitu sebesar 24%. Dalam periode tersebut
dana perimbangan memiliki kontribusi yang terbesar sebagai sumber
utama dalam mendanai belanja daerah dengan angka persentase
diatas 50% atau berkisar antara 54% - 69% serta menunjukkan
perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Penurunan
kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah menunjukkan
berkurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
dalam mendanani belanja daerah meskipun dalam angka persentase
yang relatif kecil. Perkembangan angka persentase kontribusi PAD
dan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai
berikut: (lihat Grafik 2.47)
Grafik 2.47 Perkembangan Persentase Realisasi Kontribusi PAD
dan Dana Primbangan terhadap Belanja Daerah Tahun 2011-2016 dan Target Tahun
2017
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015,
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.
Angka persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja
daerah masih relatif kecil dibanding dengan angka persentase
kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut
menunjukkan pendapatan daerah yang dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul terbesar bersumber dari dana perimbangan. Selain
itu dana perimbangan sebagai sumber terbesar untuk mendanai
belanja daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul
berupaya meningkatkan PAD dengan menggali potensi dari sumber-
sumber PAD sehingga akan mengurangi angka ketergantungan
Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap dana perimbangan.
5. Kinerja BKAD selaku Koordinator PAD
PAD merupakan pendapatan daerah terdiri dari komponen
pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
yang sah. PAD yang dicapai secara umum menunjukkan
kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat
dijadikan obyek pungut dan merupakan faktor penting dalam
menilai laju pembangunan di daerah. Oleh karena itu PAD
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dipacu
pertumbuhannya. Selama periode tahun 2011-2015 PAD
memiliki kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan tercapai
PAD yang direncanakan dicapai setiap tahun. Perkembangan
target dan realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten
Bantul selama tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017
disajikan pada grafik sebagai berikut:
Grafik 2.48
Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016, dan Target Tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.
Selama periode tahun 2011-2016 PAD Pemerintah Kabupaten Bantul
menunjukkan pertumbuhan pendapatan dengan trent yang
meningkat setiap tahun. Dalam periode tahun tersebut rata-rata PAD
yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bertambah dengan
angka persentase sebesar 22% atau setiap tahun PAD bertambah
sebesar Rp53.796.156.061,90. Pertumbuhan PAD dalam periode
tersebut disajikan pada Tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.49)
Tabel 2.49 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011-2016
Tahun Realisasi Pertumbuhan PAD
Rupiah %
Tahun 2011 Rp128.896.456.173,41 Rp 47.259.356.880,34 37%
Tahun 2012 Rp166.597.778.028,56 Rp 37.701.321.855,15 23%
Tahun 2013 Rp224.197.864.331,31 Rp 57.600.086.302,75 26%
Tahun 2014 Rp357.411.062.723,21 Rp133.213.198.391,90 37%
Tahun 2015 Rp390.624.492.073,16 Rp 33.213.429.349,95 9%
Tahun 2016 Rp404.414.035.664,44 Rp 13.789.543.591,28 3%
Rata-rata Rp278.690.281.499,02 Rp 53.796.156.061,90 22%
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-
2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.
Catatan:
PAD yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp61.637.099.293,07.
6. Kinerja BKAD sebagai OPD Penghasil
Kemandirian dalam bidang keuangan daerah biasanya diukur dengan
kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan dan belanja
daerah juga dapat diketahui kontribusi pendapatan pajak dan
retribusi daerah terhadap PAD. Pemungutan atas pajak daerah di
Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh BKAD dalam
kapasitasnya sebagai PPKD. Dasar hukum pemungutan pajak daerah
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (mengatur tentang pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak
sarang
burung walet), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Selain itu
pendapatan dari pajak daerah, BKAD juga mengelola hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah. Selama periode tahun 2011 s/d 2016 PAD yang dikelola
oleh BKAD selaku OPD menunjukkan kinerja pendapatan daerah
yang baik yaitu setiap tahun target PAD dapat tercapai dengan angka
persentase capaian diatas 100%, yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel
2.50, Tabel 2.51, dan Tabel 2.52)
Tabel 2.50 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2011 dan 2012
(dalam Jutaan Rupiah)
URAIAN TA 2011
% TA 2012
% ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp 115.321,90
Rp 128.896,46
112% Rp 141.624,24
Rp 166.597,78
118%
Pajak Daerah Rp 30.802,00
Rp 35.068,59
114% Rp 39.922,68
Rp 51.768,35
130%
Retribusi Daerah
Rp 18.791,09
Rp 17.798,60
95% Rp 19.821,99
Rp 20.595,10
104%
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp 7.390,93
Rp 7.290,93
99% Rp 8.183,67
Rp 8.184,26
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp 58.337,88
Rp 68.738,33
118% Rp 73.695,90
Rp 86.050,06
117%
Tabel 2.51
Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2013 dan 2014 (dalam Jutaan Rupiah)
URAIAN TA 2013
% TA 2014
% ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp 205.407,21
Rp 224.197,86
109% Rp 288.038,73
Rp 357.411,06
124%
Pajak Daerah
Rp 64.487,00
Rp 83.232,02
129% Rp 77.892,20
Rp 99.558,47
128%
Retribusi Daerah
Rp 26.671,10
Rp 27.116,29
102% Rp 26.470,45
Rp 26.004,71
98%
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp 9.508,08
Rp 9.508,08
100% Rp 12.638,56
Rp 12.643,38
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp 104.741,03
Rp 104.341,48
100% Rp 171.037,52
Rp 219.204,50
128%
Tabel 2.52 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil)
Tahun 2015 dan 2016
URAIAN TA 2015
% TA 2016
% ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp 335.797,05
Rp 390.624,49
116% Rp 373.241,81
Rp 404.414,04
108%
Pajak Daerah Rp 93.709,83
Rp 123.257,18
132% Rp 114.668,27
Rp 134.407,36
117%
Retribusi Daerah
Rp 19.765,24
Rp 22.840,34
116% Rp 23.098,97
Rp 26.624,46
115%
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp 18.373,31
Rp 18.379,74
100% Rp 21.068,27
Rp 21.068,27
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp 203.948,67
Rp 226.147,23
111% Rp 214.406,30
Rp 222.313,95
104%
PAD yang dikelola oleh BKAD selaku OPD selama periode tahun
2011-2016 menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap
tahunnya sebagaimana disajikan pada grafik sebagai berikut: (lihat
Grafik 2.53)
Grafik 2.53 Perkembangan PAD pada BKAD selaku OPD
Tahun 2011 s/d Tahun 2016, dan Target Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada
DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 pada BKAD, diolah.
Selama periode tahun 2011 s/d 2016 PAD yang dikelola oleh BKAD
menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif atau
menunjukkan perkembangan dengan trent yang meningkat setiap
tahun, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan setiap tahun
sebesar Rp28.764.346.165,80 atau rata-rata angka persentase
pertumbuhan PAD sebesar 33%. Pertumbuhan PAD yang dikelola
BKAD dalam rupiah dan angka persentase selama periode tahun
2011 s/d tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.54)
Tabel 2.54
Pertumbuhan PAD pada BKAD(OPD Penghasil) Tahun 2011-2016
Tahun Realisasi Pertumbuhan PAD
Rupiah %
Tahun 2011 Rp 48.440.097.434,41
Tahun 2012 Rp 69.855.124.732,50 Rp 21.415.027.298,09 44%
Tahun 2013 Rp110.236.357.092,31 Rp 40.381.232.359,81 58%
Tahun 2014 Rp151.699.273.281,21 Rp 41.462.916.188,90 38%
Tahun 2015 Rp174.684.785.140,16 Rp 22.985.511.858,95 15%
Tahun 2016 Rp192.261.828.263,41 Rp 17.577.043.123,25 10%
Rata-rata Rp124.529.577.657,33 Rp 28.764.346.165,80 33%
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada
DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diola
PAD yang dikelola oleh BKAD memiliki peranan atau kontribusi yang
cukup besar terhadap PAD yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul dengan angka persentase diatas 35%.
Perkembangan angka persentase kontribusi PAD yang dikelola BKAD
terhadap PAD selama periode tahun 2011-2016 dan target tahun
2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.55)
Grafik 2.55 Perkembangan Kontribusi PAD pada BKAD terhadap PAD
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016 dan Target Tahun 2017
Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada
DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah
Angka persentase kontribusi PAD yang dikelola BKAD terhadap
realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan angka
persentase yang berfluktuatif dalam periode tiga tahun pertama
menunjukkan perkembangan yang meningkat dengan angka
persentase tertinggi dicapai tahun 2013 yaitu sebesar 49%. Pada
tahun berikutnya angka persentase kontribusi PAD yang dikelola
BKAD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun
2014 mengalami penurunan menjadi 42% tetapi menunjukkan
kembali kenaikan pada tahun 2016 sebesar 48%. Sedang tahun
2017 direncanakan angka persentase kontribusi PAD yang dikelola
BKAD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar
43%.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan
Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian
atas hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah
bidang Keuangan dalam pencapaian sasaran strategis DPPKAD/BKAD
yang meliputi aspek pada pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka terdapat beberapa isu
penting dalam penyelenggarannya Perumusan isu-isu penting tersebut
memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang
Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja
Renstra DPPKAD/BKAD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan
fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BKAD adalah
sebagai berikut:
a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan
belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan
transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah
dan dalam mendanai belanja daerah;
b. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset
daerah belum tertib;
c. Belum memadainya implementasi SAP berbasis akrual;
d. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
e. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan
kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD,
sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait
penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan
kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau
sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah Kabupaten
Bantul terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari
Dana Perimbangan, dan 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli
daerah dalam mendanai belanja daerah, stategi yang diambil yaitu
optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak
dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan
dengan yaitu sebagai berikut
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan
intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:
a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem
perpajakan dan retribusi daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi
pengenaan pajak dan retribusi daerah;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi
daerah;
d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja
terkait; dan
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan
data perpajakan yang bersangkutan;
b. Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak
daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);
c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama
dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil
pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan meningkatkan
kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD
secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan
manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat
permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari
perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data
barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi
bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka
meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang
diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang
diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik
daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan
kebijakan yaitu sebagai berikut:
a. Meningkatkan komitmen kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja
selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam
mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan
berlaku;
b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah
Perangkat Daerah / Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul
Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum
komunikasi pengurus barang milik daerah;
c. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik
daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan,
penghapusan, dan akuntansi;
d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas
temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan
teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan
barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal
dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi
aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi
pengguna barang OPD.
4. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan
rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian
besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang
dilaksanakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan displin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam
DPA/DPPA OPD;
b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka
dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh
OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat
dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD
tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD
untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait
prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk
setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap
rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program
dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target
sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk
setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah
terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada
BKAD adalah sebagai berikut:
Tabel 2.56 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Bantul
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai AKIP 82 Rp 23.372.804.225 Capaian Nilai AKIP 82 Rp 23.494.328.100
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Bantul
Rp 21.349.201.600
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Bantul
Rp 21.302.951.000
Tersedianya materai dan pengrriman surat
12 paket Jumlah materai dan perangko (lembar)
1291
Jumlah pembayaran listrik dan komunikasi
12
Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum (bulan)
12
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas
61 Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas (unit)
61
Jumlah paket jasa administrasi keuangan
468 ob Jumlah paket jasa administrasi keuangan (ob)
468
Honor Petugas Kebersihan
24 ob Jumlah alat kebersihan (paket)
4
Jumlah pengadaan paket alat tulis kebutuhan kantor
12 bulan Jumlah pengadaan alat tulis kantor (paket)
12
Jumlah macam pengadaan barang cetakan
15 macam Jumlah pembelian alat listrik (paket)
4
Jumlah pembelian alat listrik (paket)
4 Jumlah buku cek 9
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Jumlah pengadaan alat rumah tangga
1 unit Jumlah pembelian surat kabar harian (ekslempar)
1100
Jumlah pembelian buku paraturan peruandangan (buku)
2 Jumlah pengiriman surat (kali)
824
Jumlah pembelian surat kabar (ekslempar)
1100 Jumlah pembayaran telekomunikasi (bulan)
12
Jumlah pengiriman surat
3000 surat
Jumlah pembelian buku perundang-undangan
2
Barang cetakan (macam)
17
Penggandaan surat-surat penting (lembar)
110000
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kabupaten Bantul
Rp 2.023.602.625
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kabupaten Bantul
Rp 1.791.791.500
Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu
3050 dus
Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu (dus)
3050
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
0 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (ok)
407
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah
0 Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (ok)
1697
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kabupaten Bantul
Rp 399.585.600
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Jumlah honor pembayaran petugas kebersihan (bulan)
24
Jumlah pembayaran premi BPJS petugas kebersihan (bulan)
24
Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD
156
Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD (IT)
24
Jumlah pembayaran premi BPJS petugas pelaksana pekerja pelayanan di BKAD
180
Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)
24
Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)
24
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98% Rp 6.557.805.334
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98% Rp 5.519.974.119
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
1 Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Tersedianya tempat menyimpan aarsip BKAD
1 unit Rp 750.000.000
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Kabupaten Bantul
Rp 934.867.500
2
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Kabupaten Bantul
Gedung kantor yang belum terpakai
1 gedung Rp 184.800.000 Kabupaten
Bantul
Jumlah pembangunan gedung arsip BKAD (unit)
1 Rp 750.000.000
Jumlah rehab gedung penyimpan barang milik daerah yang akan dihapus
1 gedung Rp 184.867.500
3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bantul
Belanja modal pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)
4 Rp 2.984.465.419
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bantul
Rp 2.984.465.419
Belanja modal pengadaan kendaraan dinas R3 (unit)
8 Jumlah pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)
4 Rp 1.381.715.419
Belanja modal pengadaan kendaraan pick up (unit)
4 Jumlah pengadaan kendaraan dinas R3 (unit)
8 Rp 239.150.000
Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)
28 Jumlah pengadaan kendaraan pick up (unit)
4 Rp 791.800.000
Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)
2 Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)
28 Rp 507.800.000
Jumlah modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)
2 Rp 64.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kabupaten Bantul
Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet (unit)
25 Rp 2.193.731.540 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kabupaten Bantul
Rp 1.155.841.200
Belanja modal pengadaan sekat
1 Jumlah pengadaan Filling Kabinet (unit)
25 Rp 107.850.000
Belanja modal pengadaan AC
17 Jumlah pengadaan sekat ruangan
1 Rp 66.560.000
Belanja modal komputer PC
19 Jumlah pengadaan AC
17 Rp 129.860.000
Belanja modal pengadaan note book
17 Jumlah pengadaan modal komputer PC dan note book
36 Rp 291.240.000
Belanja modal pendaan printer
18 Jumlah pengadaan personal komputer
3 Rp 54.000.000
Meja Kerja 1/2 Biro 60 Jumlah pengadaan meja kerja
81 Rp 199.950.000
Meja Kerja Staff 16 Jumlah pengadaan kursi kerja
100 Rp 75.610.000
Meja Kerja Kasubbdi
3 Jumlah pengadaan rak/almari arsip
11 Rp 70.455.000
Meja Kerja Kabid 1 Jumlah pengadaan mesin ketik
4 Rp 15.000.000
Meja Layanan 1 Jumlah pengadaan camera
1 Rp 13.200.000
Belanja modal kursi kerja
100 Jumlah pengadaan televisi
2 Rp 15.947.800
Belanja modal rak 11 Jumlah pengadaan PC komputer
3 Rp 36.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Belanja modal almari arsip
11 Jumlah pengadaan UPS
4 Rp 21.995.600
Belanja modal almari arsip Kepala Bidanag
1 Jumlah pengadaan speaker aktive
2 Rp 3.297.800
Melanja modal mesin ketik
4 Jumlah pengadaan komputer (unit)
5 Rp 50.875.000
Jumlah pengadaan alat rumah tangga (unit)
1 Rp 4.000.000
5
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bantul
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan
62 unit Rp 299.608.375
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bantul
Rp 299.600.000
Jumlah pembiayaan servise kendaran dinas kedinasan (unit)
61 Rp 5.500.000
Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas (unit)
61 Rp 22.000.000
Jumlah pembelian BBM dan pelumas (unit)
61 Rp 272.100.000
6 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kabupaten Bantul
Jumlah mebeleur dan peralatan kantor yang rusak
40 unit Rp 145.200.000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kabupaten Bantul
Jumlah peralatan kantor yang rusak (unit)
89 Rp 145.200.000
Jumlah perlengkapan kantor (mebelur) yang rusak (unit)
2
Jumlah aplikasi dan data base yang dipelihara (unit)
1
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Jumlah pengadaan belanja modal perlengkapan komputer (unit)
3
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 Rp 24.780.250
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 Rp 24.780.250
1
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Bantul
Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah
1 kali Rp 24.780.250
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Bantul
Rp 24.780.250
Kursus singkat 3 ok
Jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah (kali)
1
Bimbingan teknis 2 ok Jumlah pengiriman bimtek dan kursus singkat (ok)
4
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
80 Rp 45.050.830
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
80 Rp 45.050.830
1
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21 Rp 45.050.830
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Kabupaten Bantul
Rp 45.050.830
Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM
1 SMM Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21 Rp 18.238.330
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM
1 Rp 26.812.500
V
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPB/RPABD Kabupaten Bantul
1 Rp 6.433.114.120
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPB/RPABD Kabupaten Bantul
1 Rp 5.826.554.820
Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
0,05
Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
0,05
Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2 Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2
Prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan
1
Prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan
1
Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar
80% Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar
80%
Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target
30% Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target
30%
Tercapainya PAD 100% Tercapainya PAD 100%
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah
20% Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah
20%
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
1 Penyusunan analisa standar belanja
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (ASB)
1 Rp 47.293.500 Penyusunan analisa standar belanja
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (Raperbup))
1 Rp 52.293.500
Penggandaan ASB (buku)
75
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (buku)
75
Jasa konsultasi penyusunan ASB (dokumen)
1
2 Penyusunan standar satuan harga
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul
1 Rp 107.000.000 Penyusunan standar satuan harga
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul
1 Rp 107.000.000
Jasa appraisal (dokumen)
1 Jasa appraisal (dokumen)
1
Jasa survey harga barang dan jasa (dokumen)
1 Jasa survey harga barang dan jasa (dokumen)
1
Penggandaan 75
Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (buku)
300
3
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang APBD
1 Rp 124.027.680
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang APBD
1 Rp 124.027.680
Penggandaan raperda dan perda tentang APBD (buku)
75 Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang APBD (buku)
75
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
4
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1 Rp 138.567.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1 Rp 138.567.000
Penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran APBD (buku)
75
Jumlah penggandaan raperbub dan perbub tentang penjabaran APBD (buku)
75
5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1 Rp 64.385.440
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1 Rp 64.385.440
Penggandaan raperda dan perda tentang perubahan APBD (buku)
75
Jumlah raperda dan perda tentang perubahan APBD (buku)
75
6
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1 Rp 90.004.500
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1 Rp 90.004.500
Penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD (buku)
75
Jumlah pengadaan raperbub dan perbub tentang penjabaran Perubahan APBD (buku)
75
7
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan)
1 Rp 179.850.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (Raperda)
1 Rp 179.850.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Penggandaan Raperda/Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)
150
Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)
150
Pubilikasi di surat Kabar (kali)
1 Pubilikasi di surat Kabar (kali)
1
8
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan)
1 Rp 85.779.615
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (Raperbup)
1 Rp 85.779.615
Penggandaan Raperbup/Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (buku)
150
Jumlah pengadaan raperbub dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (buku)
150
9 Peningkatan manajemen investasi daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah dokumen kajian
12 Rp 73.389.750 Peningkatan manajemen investasi daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah dokumen kajian (dokumen)
12 Rp 15.092.000
Perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah
11
Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah (dokumen)
11
10 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Kabupaten Bantul
Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun
114 Rp 50.105.000 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Kabupaten Bantul
Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun
114 Rp 50.105.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
11 Penyusunan anggaran kas
Kabupaten Bantul
Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul
2 Rp 24.975.000 Penyusunan anggaran kas
Kabupaten Bantul
Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul
2 Rp 24.975.000
Penggandaan anggaran kas (buku)
30
Jumlah penggandaan buku anggaran kas Kabupaten Bantul (buku)
30
12 Penerbitan SPD Kabupaten
Bantul
Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)
640 Rp 17.700.000 Penerbitan SPD Kabupaten
Bantul
Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)
640 Rp 17.700.000
13 Penerbitan SP2D Kabupaten
Bantul Persentase penerbitan SP2D
1 Rp 36.148.000 Penerbitan SP2D Kabupaten
Bantul
Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)
8956 Rp 36.148.000
14 TPTGR Kabupaten
Bantul Jumlah laporan 0 Rp 34.342.000 TPTGR
Kabupaten Bantul
Jumlah Laporan TPTGR (laporan)
2 Rp 34.342.000
15 Penyusunan neraca dinas / instansi
Kabupaten Bantul
Neraca bulanan SKPD
672 neraca
Rp 49.137.000 Penyusunan neraca dinas / instansi
Kabupaten Bantul
Jumlah Neraca bulanan OPD (neraca)
672 Rp 49.137.000
Draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1 (n=tahun berjalan)
1
Jumlah draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1 (n=tahun berjalan)
1
Pendampingan penyusunan neraca (kali)
12
Jumlah pendampingan penyusunan neraca (kali)
12
16 Penyusunan SPT Tahunan
Kabupaten Bantul
Form 1721 A2 8000
lembar Rp 26.950.000
Penyusunan SPT Tahunan
Kabupaten Bantul
Jumlah penerbitan Form 1721 A2 (lembar)
8000 Rp 26.950.000
17
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul
1 Rp 17.917.000
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul
1 Rp 17.917.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Penggandaan perbut tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)
300
Jumlah penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)
300
18 Operasional pajak daerah
Kabupaten Bantul
Intensifikasi pajak daerah
12 kali Rp 551.474.000 Operasional pajak daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah intensifikasi pajak daerah
12 kali Rp 500.599.000
Honor petugas operasional (ob)
96 Jumlah pembayaran honor petugas operasional (ob)
96
Honor petugas pemungut PMLB (ob)
24 Jumlah pembayaran honor petugas pemungut PMLB (ob)
24
Sosialisasi si Sari (kali)
1 Jumlah sosialisasi si Sari (kali)
1
Pelatihan petugas pemungut pajak daerah
1 Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah
1
Sewa pos pemungut PMLB
1 Jumlah pembayaran sewa pos pemungut PMLB
1
Cek lokasi (ok) 3000 Jumlah terlaksananya cek lokasi (ok)
3000
Pengadaan komputer (unit)
5 Pengembangan aplikasi Sismiop
1
Pengembangan aplikasi Sismiop
1 Jasa konsultasi aplikasi mobile (dokumen)
1
Jasa konsultasi aplikasi mobile (dokumen)
1 Jumlah pengadaan komputer (unit)
5
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
19 Penyusunan laporan semesteran
Kabupaten Bantul
Laporan semester I dan prognosis semester II
2 laporan Rp 15.587.825 Penyusunan laporan semesteran
Kabupaten Bantul
Laporan semester I dan prognosis semester II (laporan)
2 Rp 15.587.825
Penggandaan laporan semester I dan prognosis semester II (buku)
75
Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II (buku)
75
20
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Tersusunnya leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online
1 Rp 128.425.000
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online (jenis)
4 Rp 128.425.000
21 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
Kabupaten Bantul
Intensifikasi PPh Op (Kali)
5 Rp 51.295.200 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
Kabupaten Bantul
Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh Op (Kali)
5 Rp 51.295.200
22
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun
160 Rp 120.586.000
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun (surat)
160 Rp 30.144.800
23 Penyaluran belanja PPKD
Kabupaten Bantul
Persentase tersalurnya belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah
100% Rp 33.673.145 Penyaluran belanja PPKD
Kabupaten Bantul
Persentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD dan Pembiayaan
1 Rp 33.673.145
24
Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21 bagi PNS
Kabupaten Bantul
BA Rekonsiliasi (Bapertarum dan BPJS), Pelaporan & potongan (IWP, Taperum, BPJS) dan pelaporan pajak atas nama kuasa BUD
101 (5 BA;96
laporan) Rp 17.500.000
Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21 bagi PNS
Kabupaten Bantul
Jumlah hasil rekonsiliasi dengan Bapertarum
5 Rp 2.500.000
Jumlah pelaporan IWP, Taperum, dan BPJS
96
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
25 Rekonsiliasi belanja SKPD
Kabupaten Bantul
BA rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD; Lap DTH & RTH
212 BA;12 laporan
Rp 9.900.000 Rekonsiliasi belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Belanja OPD dengan Data Belanja BKAD (BA)
212 Rp 9.900.000
26
Penyusunan standar operasional dan prosedur
Kabupaten Bantul
Persentase tersusunnya SOP BKAD
1 Rp 8.360.000
Penyusunan standar operasional dan prosedur
Kabupaten Bantul
Jumlah SOP BKAD (SK)
1 Rp 8.360.000
27 Pengelolaan SIMKEUDA
Kabupaten Bantul
Pengelolaan keuangan dengan simda keuangan yang terintegrasi
1 Rp 65.165.540 Pengelolaan SIMKEUDA
Kabupaten Bantul
Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dengan aplikasi simda keuangan (tahapan)
4 Rp 65.165.540
28 Pengendalian PAD
Kabupaten Bantul
Koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)
2 Rp 46.585.000 Pengendalian PAD Kabupaten
Bantul
Jumlah rapat koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)
2 Rp 46.585.000
Pelatihan petugas pemungut pajak daerah (kali)
1
Jumlah pelaksanaan pelatihan petugas pemungut pajak daerah (kali)
1
29 Optimalisasi pendapatan daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun
12 Rp 15.487.120 Optimalisasi pendapatan daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun
12 Rp 15.487.120
30 Pelayanan pajak daerah
Kabupaten Bantul
Prosentase jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP
1 Rp 365.950.200 Pelayanan pajak daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP
1 Rp 365.950.200
Blangko SSPD (macam)
10 Jumlah pengadaan blangko SSPD (macam)
10
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Sosialisasi pajak daerah (kali)
5 Jumlah sosialisasi pajak daerah (kali)
5
Aplikasi BPHTB online
1 Jumlah pengadaan aplikasi BPHTB online
1
31 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh (kecamatan)
3 Rp 40.367.800 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh (kecamatan)
3 Rp 40.367.800
Sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah (kali)
1
Jumlah pelaksanaan sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah (kali)
1
32 Pendataan dan penetapan wajib pajak
Kabupaten Bantul
Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
80 Rp 27.432.680 Pendataan dan penetapan wajib pajak
Kabupaten Bantul
Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
80 Rp 27.432.680
Cetak blangko SPTPD (buku)
20 Jumlah pengadaan blangko SPTPD (buku)
20
33 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
14000 Rp 26.227.960 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Jumlah arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
14000 Rp 26.227.960
34
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Intensifikasi pendapatan PBB P2
17 Rp 1.999.605.850
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah intensifikasi pendapatan PBB P2
17 Rp 1.999.605.850
Sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo)
1 Jumlah sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo)
1
Stimulan pelunasan PBB (ok)
1158 Jumlah pembayaran stimulan pelunasan PBB (ok)
1158
Rekap struk SPPT PBB/lembar
650000 Jumlah pembayaran rekap struk SPPT PBB/lembar
650000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Tim intensifikasi PBB P2 (ok)
1083
Jumlah pembayaran honor Tim intensifikasi PBB P2 tingkat desa dan pedukuhan (ok)
1083
Spanduk 75 Jumlah pengadaan spanduk
75
Baliho 5 Jumlah pengadaan baliho
5
Himbauan pembayaran PBB lwt radio
2 Jumlah himbauan pembayaran PBB lwt radio
2
Stimulan pelunasan PBB
0 Jumlah pemberian stimulan pelunasan PBB
0
- Kecamatan 1 - Kecamatan 1
- Desa 5 - Desa 5
,- Pedukuhan 64 ,- Pedukuhan 64
35
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Bantul
Sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan
17 Rp 823.997.350
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Bantul
Jumlah sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan
17 Rp 496.192.000
Sosialisasi PBB P2 melalui radio
2 Jumlah sosialisasi PBB P2 melalui radio
2
Terbayarnya tenaga kontrak (ob)
156 Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1
Terbayarnya tenaga kontrak khusus IT (ob)
24 Cetak massal SPPT PBB
616717
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1 SPOP 1
Cetak massal SPPT PBB
616717 LSPOP 1
SPOP 1 DHKP (jilid) 1
LSPOP 1
Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD
156
DHKP (jilid) 1
Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD (IT)
24
36 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kabupaten Bantul
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat
6 Rp 305.959.885 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kabupaten Bantul
Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat
6 Rp 305.959.885
Pemasangan baliho (titik)
6 Jumlah pengadaan dan emasangan baliho (titik)
6
Persentase pemasukan dana bagi cukai
1 Persentase pemasukan dana bagi cukai
1
37
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah
1 Rp 16.475.250
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Bantul
Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah (Raperbup)
1 Rp 16.475.250
Sosialisasi 1 Jumlah sosialisasi (kali)
1
38 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan
Kabupaten Bantul
Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun
11 Rp 11.562.100 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan
Kabupaten Bantul
Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam
11 Rp 11.562.100
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Retribusi Daerah dalam satu tahun Retribusi Daerah satu tahun
39 Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Kabupaten Bantul
Terlaksanaan pendataan PBB P2 (desa)
3 Rp 299.640.000 Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Kabupaten Bantul
Jumlah pendataan PBB P2 (desa)
3 Rp 297.640.000
input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)
50000
Jumlag input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)
50000
Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)
1
Jumlah hasil input berupa Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)
1
Terekamnya seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG
2
Jumlah perekaman seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG
2
Cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2
2
Jumlah cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2
2
40
Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Penyetoran JKK dan JKM (bulan)
12 Rp 16.500.000
Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Jumlah penyetoran JKK dan JKM (bulan)
12 Rp 2.000.000
Pelaporan JKK dan JKM (bulan)
12 Jumlah pelaporan JKK dan JKM (bulan)
12
41 Pengelolaan Belanja ASN
Kabupaten Bantul
Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD
1820 Rp 79.000.000 Pengelolaan Belanja ASN
Kabupaten Bantul
Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD yang dicetak setiap bulan
1820 Rp 53.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Jumlah SKPP 275 Jumlah SKPP 275
Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai (bulan)
12
Jumlah pencatatan gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai (bulan)
12
Laporan 12 Jumlah laporan 12
42 Rekonsiliasi data laporan
Kabupaten Bantul
Berita acara rekonsiliasi (BA)
12 Rp 21.420.000 Rekonsiliasi data laporan
Kabupaten Bantul
Jumlah berita acara rekonsiliasi hasil rekonsiliasi (BA)
12 Rp 21.420.000
Laporan dana tugas pembantuan
4 Jumlah laporan dana tugas pembantuan (laporan)
4
Dokumen pengesahan BLUD Puskesmas
108 Jumlah pengesahan BLUD Puskesmas (dokumen)
108
Back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas
324
Jumlah back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas (puskesmas per bulan)
324
43
Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Pendampingan SKPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan SKPD
2 Rp 81.980.305
Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD (kali)
2 Rp 81.980.305
Laporan realisasi APBD
12 Jumlah laporan realisasi APBD
12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
44 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Kabupaten Bantul
Laporan konfirmasi dana transfer dan laporan konfirmasi rekapitulasi tahunan
5 Rp 58.652.000 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan
5 Rp 32.012.000
Rekonsiliasi Dana Transfer
2 Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Transfer
2
Laporan Dana Transfer
32 Jumlah Laporan Dana Transfer
32
Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY
1
Jumlah Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY
1
45 Pendataan dan pengelolaan arsip
Kabupaten Bantul
Terkelolanya arsip BKAD (bulan)
12 Rp 8.972.425 Pendataan dan pengelolaan arsip
Kabupaten Bantul
Jumlah arsip yang ditata (bulan)
12 Rp 8.972.425
46 Pembinaan pengelola keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD
4 Rp 17.760.000 Pembinaan pengelola keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD
4 Rp 17.760.000
VI Program Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD 80 Rp 861.078.908 Program Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD 80 Rp 922.886.848
1 Peningkatan SDM aparatur Pemda
Kabupaten Bantul
Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang (kali)
2 Rp 42.732.690 Peningkatan SDM aparatur Pemda
Kabupaten Bantul
Jumlah forum komunikasi pengurus barang
2 Rp 42.732.690
2 Simbada Kabupaten
Bantul
Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD
0 Rp 257.643.342 Simbada Kabupaten
Bantul
Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD
417 Rp 257.643.342
Verifikasi hasil Entry data BMD (ok)
30 Jumlah verifikasi hasil Entry data BMD (ok)
30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)
1
Jumlah pengadaan belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)
1
Sosialisasi/pendampingan
1 Jumlah sosialisasi/pendampingan
1
3
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah
7 Rp 33.217.800
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
Kabupaten Bantul
Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah
7 Rp 33.217.800
Entry RKBMD (pengadaan usulan penghapusan pemanfaatan)
30
Jumlah entry RKBMD (pengadaan usulan penghapusan pemanfaatan)
30
Sosialisasi/pendampingan
1 Jumlah sosialisasi/pendampingan
1
4 Penataan aset Kabupaten
Bantul Surat Keputusan Bupati (SK)
4 Rp 39.198.364 Penataan aset Kabupaten
Bantul
Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan
4 Rp 39.198.364
Perjanjian (dokumen)
4 Jumlah perjanjian pemanfaatan aset (dokumen)
4
Berita acara 13 Jumlah berita acara pemanfaatan aset
13
Kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan (dokumen)
2
Jumlah tersusunnya dokumen kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan (dokumen)
2
5 Penghapusan barang daerah
Kabupaten Bantul
Tim penaksir harga kendaraan dinas (ok)
1 Rp 78.842.060 Penghapusan barang daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen
1 Rp 112.350.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Tim penjual BMD KPNL
1 Jumlah pembayaran tim penaksir harga kendaraan dinas (ok)
1
Publikasi 1 Jumlah pembayaran tim penjual BMD KPNL (ok)
1
Tenaga harian lepas (oh)
320 Jumlah pelaksanaan publikasi (kali)
1
Sewa sarana mobilitas (kali)
32 Jumlah pembayaran tenaga harian lepas (oh)
320
Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen
20 Jumlah pembayaran sewa sarana mobilitas (kali)
32
Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai
100
Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai
100
6
Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)
6 Rp 83.113.800
Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)
6 Rp 183.558.000
Terbayarnya tenaga kontrak (ob)
24
Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)
24
Stiker sensus (lembar)
50000
Cetak petunjuk pelaksanaan sensus BMD
180
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Sosialisasi senses BMD
1
Buku induk inventaris dan KIB
167
7
Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016
1 Rp 18.708.874
Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (laporan)
1 Rp 18.708.874
SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017
1
Jumlah penerbitan SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017 (SK)
1
8
Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (kali)
4 Rp 13.074.600
Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja (BA)
240 Rp 13.074.600
Berita Acara Rekonsiliasi
240
Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (kali)
4
9
Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Penyimpanan dokumen kepemilikan tanah dan kendaraan dinas
100 Rp 80.511.200
Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan (sertifikat dan BPKB)
1992 Rp 7.967.000
Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional
1642
Jumlah pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional (kali)
1642
Sewa deposit box (bulan)
12 Jumlah sewa deposit box (bulan)
12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
10 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan BMD
1 Rp 25.078.178 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
Kabupaten Bantul
Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah (Raperbup)
1 Rp 25.078.178
Penggandaan perbup tentang pengelolaan BMD (buku)
Jumlah penggandaan perbup tentang pengelolaan BMD (buku)
11 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
Kabupaten Bantul
Profil kabupaten buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja
4 Rp 188.958.000 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
Kabupaten Bantul
Profil kabupaten buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja
4 Rp 189.358.000
Kalender dinding tahun 2019
\ Rp - Jumlah pengadaan kalender dinding tahun 2019
Kalender meja tahun 2019
0 Rp - Jumlah pengadaan kalender meja tahun 2019
Buku kerja tahun 2019
0 Rp - Jumlah pengadaan buku kerja tahun 2019
Buku agenda tahun 2019
0 Rp - Jumlah pengadaan buku agenda tahun 2019
Jumlah Rp 37.294.633.667 Jumlah Rp 35.833.574.967
2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan urusan yang ditangani BKAD telah melaksanakan
telaah atau kajian atas usulan program dan kegiatan dari dari hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat
kecamatan tahun 2018 yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dan
program-program yang dilaksanakan oleh BKAD. Dari hasil musrenbang
tingkat kecamatan terdapat beberapa usulan dari kecamatan yang
ditampung oleh BKAD adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.57)
Tabel 2.57
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bantul
No Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Volume
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6
1 Sosialisasi PBB 5 desa di Kec. Bantul
Kesadaran WP
Rp 50.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan PBB P2
2 Penjaringan wajib pajak
5 desa di Kec. Bantul
Kesadaran WP
Rp 50.000.000,00 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
3 Perubahan SPPT desa Mangunan Kec. Dlingo
Rp12.500.000,00
Pemeliharaan basis data PBB P2
4
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (KLX)
desa Koripan Kec. Dlingo
Kelancaran tugas, pokok dan fungsi
Rp 70.000.000,00 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pelatihan petugas inventaris
desa Imogiri Tertib administrasi BMD
Rp 150.000.000,00 Narasumber inventaris BMD dari BKAD
6 Intensifikasi PBB 4 desa di Kec. Sewon
Mempercepat penerimaan PBB P2
Rp10.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Selain BKAD selaku PPKD memiliki keterlibatan pada
penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas usulan program dan
kegiatan yang diusulkan masyarakat dalam bentuk pemberian belanja
bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja tersebut. Dimana
anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan termasuk kelompok belanja tidak langsung yang
dianggarkan pada BKAD dalam melaksanakan fungsi sebagai Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).
Sedang kajian atas usulan program dan kegiatan masyarakat
dalam bentuk pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja
bantuan keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh OPD
penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang
ditangani.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan ketugasan BKAD yang diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan
unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang meliputi aspek
pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah telah
melaksanakan telaah atas kebijakan nasional yaitu sebagai berikut:
(lihat Tabel 3.58)
Tabel 3.58
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019
No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 2 3 4
1
Kebijakan umum transfer daerah guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2
Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah untuk mendorong upaya kemandirian pendanaan di daerah
3 Arah kebijakan pajak dan retribusi daerah yaitu
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
A Kewenangan pemungutan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah
B Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan memperkuat otonomi daerah
C Memberikan kepastian bagi dunia usaha tentang jenis-jenis pemungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah
4
Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara efisien, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5 Program Dana Insentif Daerah (DID) mendorong prestasi daerah
Kementerian Keuangan RI
Berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana pada tabel
diatas maka BKAD sebagai penyelenggara pelayanan pada urusan
penunjang pemerintah bidang keuangan daerah menyesuaikan
penyelenggaraan urusan penunjang keuangan yang meliputi pengelolaan
pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang disesuaikan dengan
kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Tujuan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah
memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan
sumber pendapatan daerah dengan memaksimalkan
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Sebagai sumber pendanaan atas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak
bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri
dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
pajak dan bukan pajak. Kebijakan perimbangan keuangan telah
didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan
kepada daerah untuk mendorong kemandirian pendanaan daerah
dengan diberlakukannnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut telah
memacu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang
lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas
fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya
peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan
sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen
kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD, Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang
tercermin dengan berkurangnya celah fiskal daerah dari tahun ke
tahun dan memperkuat struktur penerimaan PAD maka arah
kebijakan yang diambil yaitu meningkatkan PAD yang merupakan
salah satu komponen yang dipergunakan untuk menghitung
kapasitas fiskal daerah yaitu melalui optimalisasi atas masing-
masing sumber PAD yaitu:
Optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah
ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
pajak dan retribusi daerah.
Optimalisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan ditempuh dengan meningkatkan kontribusi
penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD terhadap PAD melalui upaya
memperkuat permodalan BUMD.
3. Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah optimalisasi pengelolaan
aset/barang daerah dengan meningkatkan kualitas dalam tata
kelola BMD secara tertib, efektif, efisien dan benar sesuai aturan
yang berlaku serta mengamankan barang milik daerah,
menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan
barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum
dalam pengelolaan barang/aset milik daerah. Sehingga BMD
memiliki status yang jelas, dan diharapkan dapat meningkatkan
pemanfaatan aset. Melalui pemanfaatan tersebut dapat memberi
kontribusi terhadap PAD. Dalam rangka pemanfaatan aset
direncanakan akan disusun regulasi yang mengatur atas
pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui perjanjian sewa dengan pihak ke-tiga.
4. DID sebagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
untuk memotivasi pemerintah daerah agar capaian kinerja dalam
melaksanakan tugas utamanya yaitu melayani penduduk,
mengelola wilayah, dan menyelenggarakan pemerintahan benar-
benar optimal yang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat
setempat. Program pemberian DID sudah dimulai pada tahun 2010.
Tujuan program DID antara lain: (a) mendorong agar daerah
berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang
ditunjukkan dengan perolehan opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), (b) memotivasi daerah agar
berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu, dan (c)
mendorong agar daerah menggunakan instrumen politik dan
instrumen fiskal untuk secara optimal mewujudkan peningkatan
pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan
penduduknya.
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja
Tujuan yang akan dicapai dalam Perubahan Renja BKAD tahun 2019
adalah :
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel, transparan efisien, efektif dan taat pada aturan yang
berlaku dalam rangka mewujudkan clean and good governance
dengan diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1
(n=tahun berjalan);
2. Percepatan belanja pemerintah daerah melalui upaya terwujudnya
konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana penarikan
dana yang diatur dalam DPA/DPPA OPD, sehingga diharapkan tidak
terjadi penumpukan penyerapan belanja pemerintah oleh masing-
masing OPD/Unit Kerja pada akhir tahun anggaran
3. Mewujudkan tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari
perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga
data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat dalam
neraca Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dalam upaya
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
Sasaran yang akan dicapai yaitu :
1. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah, dilakukan
dengan :
Meningkatkan displin penyerapan anggaran belanja bagi
seluruh OPD/Unit kerja agar kegitan-kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan alokasi penarikan dana yang
diatur dalam DPA/DPPA OPD;
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka
dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh
OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat
dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, dilakukan melalui :
Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP
berbasis akrual dengan benar di seluruh OPD/Unit Kerja;
Mewujudkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku
pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola
barang daerah dibawah penguasaannya secara tertib
administrasi sesuai aturan berlaku;
Tata kelola BMD meliputi perencanaan, pengadaan,
penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi yang
terintegrasi dengan mempergunakan SIM Aset;
Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui
bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam
pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah,
barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah,
penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD
serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.
Meningkatkan ketepatan dan kebenaran pelaporan BMD oleh
masing-masing OPD/Unit Kerja.
3. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah, dilakukan
dengan :
Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai
berikut:
a) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem
perpajakan dan retribusi daerah;
b) Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement
bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
c) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai
kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan
retribusi daerah;
d) Peningkatan pengawasan terhadap
pelaksanaanpemungutan pendapatan daerah;
e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan
kerja terkait; dan
f) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
dilaksanakan untuk memperkuat basis pajak dan retribusi
daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi
pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
b) Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan
potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama
pihak ke 3 (tiga);
c) Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah
terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi
pajak daerah.
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2019 maka
dalam penyusunan Perubahan Renja BKAD 2019 mengacu dokumen
Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, sesuai dengan
urusan penunjang pemerintah bidang keuangan daerah yang ditangani
oleh BKAD ikut mendukung terwujudnya sasaran daerah dalam
Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yaitu sebagai
berikut: (lihat Tabel 3.59)
Tabel 3.59 Hubungan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah
Perubahan Renja BKAD Tahun 2019
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Sasaran OPD Indikator Kinerja Target
Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas
Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
Percepatan belanja pemerintah
68%
Pemantapan reformasi birakrasi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun n-1 (n=tahun rencana)
WTP
Meningkatnya kontribusi PAD
Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah
24%
Persentase PAD terhadap belanja daerah
19%
Sesuai dengan urusan penunjang keuangan daerah meliputi bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka sasaran
daerah yang diampu oleh BKAD adalah terwujudnya perekonomian
daerah yang berkualitas dan terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas Indikator kinerja dari sasaran tersebut
ditinjau dari dua aspek yaitu aspek pengelolaan keuangan daerah dan
aset daerah, dan aspek pendapatan daerah. Opini WTP atas LKPD
Kabupaten Bantul dan percepatan penyerapan belanja pemerintah
sebagai indikator kinerja dari aspek tata kelola keuangan dan aset
daerah. Sedang indikator kinerja dari aspek pendapatan daerah yaitu
persentase PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah dari sasaran
daerah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
Ke-dua indikator kinerja tersebut untuk mengukur kemampuan PAD
sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan belanja daerah.
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Tahun 2019 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra BKAD
Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi
tanggungjawab BKAD maka ditetapkan IKU BKAD tahun 2019 yaitu
sebagai berikut: (lihat Tabel 4.60)
Tabel 4.60
Rencana Kerja Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 (WTP=1, WDP=2, Tidak Wajar=3 dan TMP=4)
1
Meningkatnya kontribusi PAD
Persentase PAD terhadap Belanja Daerah 19%
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 24%
Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
Percepatan belanja pemerintah 68%
Tercapainya target dari indikator kinerja tersebut BKAD
melaksanakan enam (6) program wajib yang terdiri empat (4) program
pendukung dan dua (2) program utama yang terkait secara langsung
dengan terselenggaranya pelayanan sesuai dengan urusan penunjang
keuangan daerah.
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang
dilaksanakan oleh OPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi OPD.
Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi
dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan fungsi
penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai fungsi yang ditangani
BKAD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan
pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan
prioritas program dan kegiatan BKAD menurut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan
kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKAD tahun 2019
dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi, serta
tata kerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan
bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, aset, dan
keuangan daerah yang secara langsung atau tidak langsung sebagai
upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang
ditetapkan. Sasaran strategis tersebut juga sebagai bentuk partisipasi
BKAD mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan
terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas. Tahun 2019
direncanakan BKAD melaksanakan 6 (enam) program terdiri 4 (empat)
program yang memiliki fungsi sebagai program pendukung dan 2 (dua)
program utama/inti yang mendukung pencapaian indikator kinerja dari
tujuan dan sasaran strategis. Ke-empat program pendukung yaitu
sebagai berikut:
Program pelayanan administrasi perkantoran direncanakan tahun
2019 membutuhkan dana Rp27.097.061.545,00 atau sebesar 61%
dari total usulan dana. Indikator kinerja dari program ini adalah
capaian nilai AKIP dengan angka 83 sebagai target yang akan
dicapai. Tingginya dana yang dibutuhkan terkait dengan
terlaksananya kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan
perlengkapan perkantoran terutama untuk mendanai pembayaran
jasa listrik gedung-gedung pemerintah daerah dan penerangan jalan
umum.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur direncanakan
tahun 2019 membutuhkan dana sebesar Rp5.698.983.000,00 atau
terbesar 13% dari total dana yang diusulkan sebagai indikator
kinerja adalah cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
dengan angka 100% sebagai target yang akan dicapai. Anggaran
belanja pada program ini terbesar untuk mendanai terlaksananya
kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional dan
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan oleh
BKAD sebagai pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang
pengelola. Tahun 2019 direncanakan diadakan kendaraan dinas
roda 2 sebanyak 44 unit, dan roda 4 sebanyak 13 unit. Sedang
peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan diadakan
berupa 12 macam sebanyak 340 unit antara lain komputer, printer,
filling cabinet dan alat ukur. Tujuan ke-dua kegiatan pengadaan
tersebut untuk pemenuhan sarana berupa kendaraan dinas dan
peralatan dan perlengkapan kantor yang berdasarkan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan dan surat
permohonan yang telah diajukan ke BKAD.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pagu
indikatif sebesar Rp135.706.250,00 dengan indikator hasil (outcome)
yaitu cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan
angka 100% sebagai target yang akan dicapai.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar
Rp301.515.880,00 dengan indikator hasil (outcome) berupa capaian
nilai evaluasi kinerja dengan angka 81 sebagai target yang akan
dicapai.
Selain keempat program tersebut diatas BKAD juga merencanakan
melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah dan program pengelolaan barang daerah. Kedua
program tersebut merupakan program utama/inti sesuai urusan yang
ditangani oleh BKAD. Pagu indikatif terlaksananya program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar
Rp10.175.952.370,00 dengan 36 kegiatan, dan pagu indikatif program
Pengelolaan Barang Daerah sebesar Rp837.615.959,00 dengan 10
kegiatan. Adapun pagu indikatif masing program dan kegiatan beserta
indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.61
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Bantul
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 04 PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 44.246.835.004,00 46.228.181.035,79
0404 KEUANGAN 44.246.835.004,00 46.228.181.035,79
0404.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Capaian Nilai AKIP 83 angka 27.097.061.545,00 28.310.451.279,22
0404.040401.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab Bantul
Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang
540 ob 24.716.826.185,00
25.823.630.445,14
KB P1
Jumlah penyediaan ATK 20 jenis Jumlah alat listrik dan elektronika
4 jenis
Jumlah meterai dan perangko
1511 buah
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
10 jenis
Jumlah pembayaran telepon
12 bulan
Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum
12 bulan
Jumlah langganan surat kabar
12 bulan
Jumlah pengiriman surat 12 bulan Jumlah buku cek 20 buah Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas
63 unit
Jumlah barang cetakan 6 macam Jumlah penggandaan 1.532.899
lbr jumlah bahan bacaan/perUU
1 buku
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.01.037 Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi Kab Bantul
Jumlah persediaan makan minum rapat/tamu
1.737 Orang Makan
1.581.672.800,00 1.652.499.134,26
P1
Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah
634 Orang perjalanan
Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah
4.653 Orang perjalanan
0404.040401.01.038 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kab Bantul jumlah pembayaran honorarium PHL dan premi asuransi kesehatan
480 Orang bulan
798.562.560,00 834.321.699,82 KB P1
0404.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen 5.698.983.000,00 5.954.179.950,27
0404.040401.02.050 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Kab Bantul Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2
41 unit 4.080.225.000,00 4.262.934.963,59 P1
Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4
13 Unit
0404.040401.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kab Bantul Jumlah pengadaan Meja 1/2 biro
85 buah 957.195.000,00 1.000.057.602,82
KB P1
Jumlah Meja Rapat 25 buah
Jumlah Kursi Kerja Staf 85 buah
Jumlah Kursi Kerja Putar 32 buah
Jumlah Kursi Rapat Staf 50 buah
Jumlah Filling Cabinet 15 buah
Jumlah Televisi 3 unit
Jumlah Alat Ukur 1 buah
Jumlah Komputer 19 unit
Jumlah Printer 19 unit
Jumlah Notebook 5 unit
Jumlah Kamera 1 Unit
0404.040401.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab Bantul Jumlah perawatan kendaraan bermotor
63 unit 517.815.000,00 541.002.436,92 KB P1
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kab Bantul Jumlah pemeliharaan
aplikasi dan database 5 jenis 143.748.000,00 150.184.946,94
KB P1
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
8 jenis
0404.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 persen 135.706.250,00 141.783.092,33
0404.040401.05.018 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Bantul
Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur
150 orang 135.706.250,00 141.783.092,33
KB P1
Jumlah pelaksanaan kursus/pelatihan
88 orang
Jumlah pengiriman bimtek 4 orang
0404.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
81 angka 301.515.880,00 315.017.575,48
0404.040401.06.017 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Kabupaten Bantul
Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 macam 3.500.000,00 3.656.727,85 KB P1
0404.040401.06.018 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah informasi di sosial media
1 media 273.500.000,00
285.747.161,63
KB P1
jumlah informasi lewat media cetak
2 media
0404.040401.06.019 Penyaluran Belanja PPKD Kabupaten Bantul
persentase penyaluran belanja PPKAD
100 persen 19.515.880,00 20.389.789,09
KB P1
persentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah
100 persen
0404.040401.06.022 Pendataan dan Pengelolaan Arsip
Kabupaten Bantul
Jumlah pengadaan box arsip
300 buah 5.000.000,00 5.223.896,92 KB P1
0404.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah
100 persen 10.175.952.370,00 10.631.625.252,51
0404.040401.17.001 Penyusunan analisa standar belanja
Kabupaten Bantul
Jumlah Modul ASB 1 Dokumen
52.850.000,00 55.216.590,46 KB P1
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.002 Penyusunan standar satuan
harga Kabupaten
Bantul Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ
1 Raperbup
86.000.000,00 89.851.027,06 KB P1
0404.17.003 Penyusunan KUA PPAS Kabupaten Bantul
Jumlah Dokumen KUA PPAS
2 Dokumen
137.500.000,00 143.657.165,35 KB P1
0404.040401.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kabupaten Bantul
Jumlah Rancangan Perda tentang APBD
1 Raperda 116.875.000,00 122.108.590,55 KB P1
0404.040401.17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Kabupaten Bantul
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1 Raperbup
105.675.000,00 110.407.061,44 KB P1
0404.040401.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Kabupaten bantul
Rancangan Peraturan Deerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 Raperda 57.750.000,00 60.336.009,45 KB P1
0404.040401.17.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 Raperbup
51.625.000,00 53.936.735,72 KB P1
0404.040401.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 Raperda 127.560.000,00 133.272.058,27 KB P1
0404.040401.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Raperbup
61.380.000,00 64.128.558,61 KB P1
0404.040401.17.017 Peningkatan manajemen investasi daerah
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito
144 BA 121.050.000,00
126.470.544,48
KB P1
Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito
12 Dok
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai
1 SK
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 tempat penempatan uang daerah
Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah
12 Bulan
Monitoring penerimaan dan bunga deposito
4 Dokumen
0404.040401.17.021 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Kabupaten Bantul
Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati
192 Dokumen
5.000.000,00 5.223.896,92 P1
0404.040401.17.022 Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul
Jumlah dokumen Anggaran Kas
2 Dokumen
5.000.000,00 5.223.896,92 KB P1
0404.040401.17.023 Penerbitan SPD Kabupaten Bantul
Jumlah penerbitan SPD 450 SPD 1.320.000,00 1.379.108,79 P1
0404.040401.17.024 Penerbitan SP2D Kabupaten Bantul
Jumlah SP2D yang diterbitkan
8956 dok 210.600.000,00 220.030.538,35
KB P1
Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA ,KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah
1 SK
Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD
1 SK
Evaluasi penyerapan belanja daerah
4 Kali
Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD
216 BA
Laporan DTH dan RTH 12 Lap
Aplikasi DTH dan RTH 1 Aplikasi
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.028 TPTGR Kabupaten
Bantul Jumlah Laporan Tim Majelis TGR
2 Lap 9.310.000,00 9.726.896,07
P1
Jumlah Rekonsiliasi penerimaan TGR
4 BA
0404.040401.17.029 Penyusunan neraca dinas / instansi
Kabupaten Bantul
Jumlah neraca kompilasi perakhir tahun anggaran
1 dokumen 18.600.000,00
19.432.896,55
KB P1
Jumlah neraca bulan SKPD
672 dokumen
Jumlah choaching clinic 12 bulan
0404.040401.17.032 Penyusunan SPT Tahunan BKAD Jumlah SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2
8432 PNS/CPNS
52.240.000,00
54.579.275,04
KB P1
Jumlah SPT Masa Tahun 2017
1 Lap
0404.040401.17.034 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 Raperbup
6.250.000,00 6.529.871,15 KB P1
0404.040401.17.038 Operasional pajak daerah Kabupaten Bantul
Terlaksananya sosialisasi PBB
12 Kali 290.650.000,00 303.665.128,07
KB P1
Terlaksananya publikasi Pajak Daerah
2 kali
Terlaksananya pengadaan berbagai sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan
5 Unit
Terlaksananya pembangunan Garasi Mobil Pajak Daerah
1 Garasi
0404.040401.17.042 Penyusunan laporan semesteran
Kabupaten Bantul
Laporan semester I dan prognosis semester II
2 laporan 2.500.000,00 2.611.948,46 KB P1
0404.040401.17.046 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
Jumlah peserta intensifikasi PPh ps 21
250 Peserta
51.295.200,00 53.592.167,48 KB P1
0404.040401.17.048 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar
204 surat 9.695.000,00 10.129.136,13 KB P1
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.062 Pengendalian PAD Jumlah Koordinasi
Pengendalian PAD dengan OPD Penghasil
2 kali 33.900.000,00 35.418.021,13
KB P1
Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Pajak Daerah
80 peserta
0404.040401.17.067 Optimalisasi pendapatan daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun
12 Laporan
426.103.300,00 445.183.943,45 KB P1
Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah
12 Laporan
Laporan target realisasi PAD setiap bulan
12 laporan
Jumlah SOP pengelolaan pajak daerah
11 SOP
0404.040401.17.068 Pelayanan pajak daerah Kabupaten Bantul
Jumlah peserta Sosialisasi Pajak Daerah
400 orang 359.475.000,00 375.572.069,20
KB P1
Jumlah pelayanan wajib pajak daerah
25000 wajib pajak
0404.040401.17.084 Verifikasi Piutang Pajak Daerah Jumlah cetakan tagihan piutang pajak
500.000 berkas
206.475.000,00 215.720.823,39 P1
0404.040401.17.086 Pendataan dan penetapan wajib pajak
Kabupaten Bantul
Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru
80 WP 29.161.000,00 30.466.811,63 KB P1
Penambahan NPWPD 80 WP
0404.040401.17.089 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Jumlah Sosialisasi Melalui Mass Media ,
4 Kali 3.332.746.600,00 3.481.984.941,01
P1
Pemberian Uang Stimulan Pelunasan PBB kepada para pihak yang terkait pengelolaan PBB P2 bagi Kecamatan, Desa dan
100%
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dukuh se Kabupaten Bantul,
Terbuatnya Aplikasi BPHTB
1 Aplikasi
Terlaksananya Intensifikasi PBB
1 kali
Terlaksananya pameran di Bantul Expo
1 kali
Terlaksananya Pajak Bantul Award
1 kali
Terlaksananya Festival Pajak Daerah (Pajak Fest
1 kali
0404.040401.17.090 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Bantul
Launching PBB P2 1 kali, 1.772.564.100,00 1.851.938.429,15
KB P1
Cetak masal SPPT PBB P2 635.000 lbr
Pendistribusian SPPT PBB ke desa
75 desa
Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan
1.360 peserta
Monitoring PBB P2 3 lokasi
0404.040401.17.091 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Jumlah Sosialisasi Kualitas Tanaman Tembakau (Peserta 100)
300 Orang 307.459.885,00 321.227.749,37
KB P1
Terbuatnya Iklan Layanan Masyarakat Cukai
1 Kali
Tercetaknya Baliho, Leaflet, dan Spanduk Cukai
1 Kali
0404.040401.17.092 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Bantul
Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 raperbub 9.250.000,00 9.664.209,31
KB P1
Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi
1 raperbub
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.098 Pemeliharaan Basis Data PBB
P2 Kabupaten
Bantul Jumlah pendataan PBB P2,
4 desa 1.746.099.485,00 1.824.288.744,99 KB P1
Objek Pajak yang dilakukan pendataan
50000 Objek Pajak
Dokumen peta blok PBB yang tervalidasi
1 Dokumen
0404.040401.17.102 Pengelolaan Belanja ASN Kabupaten Bantul
Jumlah daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)
1708 dokumen
6.205.000,00 6.482.856,08
P1
Jumlah dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD
3 Dok
Jumlah Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21
156 Kali
Jumlah Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)
12 Lap
Jumlah Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)
12 BA
Jumlah Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan
4 BA
Persentase jumlah SKPP yang diterbitkan
556 SKPP
0404.040401.17.103 Rekonsiliasi data laporan Kabupaten Bantul
Hasil rekonsiliasi belanja 4 triwulan 68.297.800,00 71.356.133,44
KB P1
Pendapatan BLUD 4 triwulan
Dana bergulir 2 semester
0404.040401.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Kabupaten Bantul
Jumlah laporan konfirmasi dana transfer dan laporan konfirmasi rekapitulasi tahunan
5 Lap 19.410.000,00 20.279.167,85
KB P1
Evaluasi penyerapan DAK 10 Kali
Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov.DIY
1 Lap
Laporan penyerapan DAK 4 Lap
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.119 Pembinaan Pengelolaan
Keuangan SKPD Kabupaten
Bantul Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
4 Kali, 278.080.000,00 290.532.251,21
KB P1
Bimtek CMS (SD) 281 Orang
Sosialisasi TNT 202 Orang
Evaluasi TNT 1 Kali
Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan
12 Bulan
Launching Sidat Keuda 1 Kali
Sidat Keuda (Sistem Informasi Data Transaksi Keuangan Daerah)
1 Aplikasi
Persiapan TNT Desa 75 Desa
0404.30 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1
100 persen 837.615.959,00 875.123.885,98
0404.040401.30.002 Peningkatan SDM aparatur Pemda
Kab Bantul Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah
600 orang 38.605.959,00 40.334.710,08 KB P1
0404.040401.30.003 Simbada Kab Bantul Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurus Barang
135 orang 166.600.000,00 174.060.245,44 KB P1
0404.040401.30.005 Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
Kab Bantul Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD
485 orang 21.775.000,00 22.750.071,09 KB P1
0404.040401.30.006 Penataan aset Kab Bantul Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset
4 SK 90.200.000,00 94.239.100,47
KB P1
Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset
4 Dok
Jumlah Berita Acara Serah Terima
4 BAST
Jumlah penilaian menara telekomunikasi
1 Menara
0404.040401.30.007 Penghapusan barang daerah Kab Bantul Jumlah SK Bupati tentang Penghapusan BMD
1 SK 183.360.000,00 191.570.747,92 KB P1
0404.040401.30.009 Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
Kab Bantul Jumlah Laporan Mutasi dan Semesteran
2 dokumen 253.500.000,00 264.851.573,94
KB P1
Buku induk inventaris tahun n-1
1 dokumen
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Prioritas Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.30.011 Verifikasi hasil pengadaan
barang milik daerah Kab Bantul Jumlah laporan hasil
Pengadaan BMD tahun bersangkutan dan Hibah BMD dari Pihak ke 3
1 laporan 10.780.000,00 11.262.721,76
KB P1
Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun n-1
1 SK
0404.040401.30.012 Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
Kab Bantul Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja
4 kali 43.295.000,00 45.233.723,45
KB P1
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)
4 dokumen
0404.040401.30.013 Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
Kab Bantul Jumlah pengamanan dokumen BPKB Kendaraan Dinas
1020 BPKB
3.400.000,00 3.552.249,91 KB P1
0404.040401.30.014 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
Kab Bantul Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD
1 dokumen 26.100.000,00 27.268.741,93 KB P1