Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Kegiatan manusia membutuhkan ruang dan suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesai dengan kondisi alam setempat dan teknologi. Penataan ruang dilakukan untuk terciptanya upaya dalam pemanfataan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Bila pemanfataan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfataanya berdasarkan jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Penataan ruang yang didasarakan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan,keseimbangan subsistem yang juga berarti juga meningkatkan adanya tampungannya. Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang, maka untuk itu Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang telah memberikan dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfataan ruang antara lain;

Pasal 1 butir 5

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 1 butir 11

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfataan ruang, dan pengendalian pemanfataan ruang

Pasal 1 butir 13

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

Pasal 1 butir 14

Pemanfataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya.

Pasal 1 butir 15

Pemanfataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Pasal 33

1. pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengen mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain.

2. dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca

penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.

3. penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum membrikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah

4. dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

5. ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

1. wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi;

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;dan

d. kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota

2. wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;

a. perencanaan tata ruang wilayahkabupaten/kota

b. pemanfataan ruang wilayah kabupaten/kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota

3. dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan :

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota

c. pemanfataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;dan

d. pengendalian, pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

4. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaanya

5. dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota:

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang

pasal 32 ayat 6

pemanfataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pola pemanfataan ruang salah satu bentuk hubungan antar berbagai aspek salah satunya teknologi, dinamika pemanfataan ruang tercermin dalam perkembangan teknologi tersebut. Agar pemanfataan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan pengawasan dan penertiban pemanfataan ruang yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfataan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Penertiban adalah tindakan menertibkn yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.