BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020. 2. 24. · dan kualitas pengelolaan SJSN...

i Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara disusun untuk memenuhi

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan

program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan

analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Kalimantan Utara

serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tanjung Selor, Februari 2020

Kepala Dinas

Usman, SKM, M.Kes

NIP 196808171993121004

iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja

tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunya 18 Indikator Kegiatan di Perjanjian

Kinerja 2019 yaitu:

1. Persentase Anak Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Provinsi Kalimantan dapat dilihat dari tahun 2018-2019 terdapat penurunan cakupan

dari 84.4% menjadi 76%. Persentase cakupan ini tidak mencapai target nasional yakni

93% dan target indikator perjanjian kinerja sebesar 90%

2. Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB

yang muncul dalam SKDR

Secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92,64 % pada tahun

2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 dengan Target nasional respon alert <24 jam

yaitu >80%

3. Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit

infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang telah

terintegrasi adalah sebanyak 4 (Empat) Kabupaten/Kota yakni Bulungan, Nunukan,

Tarakan dan Malinau, sedangkan 1 (Satu) Kabupaten yakni Tana Tidung belum

membuat Tim Gerak Cepat (TGC) dikarenakan SK Tim TGC belum ditandatangani oleh

Bupati.

4. Persentase Kasus malaria positif yang diobati sesuai standard

Untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus positif malaria di Provinsi Kalimantan Utara

dan meningkatnya pengobatan penderita malaria yang diobati sesuai dengan standart

terdapat 29 kasus positif dan pengobatan sesuai standart 29 kasus ( 100% ).

5. Jumlah kab/kota endemis filariasis yang melakukan POPM

Terdapat 3 Kabupaten Kota yang melakukan POPM Filariasis yaitu Kabupaten Malinau,

Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan sehingga target tercapai yaitu 3

kabupaten Kota

6. Jumlah Kab/Kota Intervensi Stunting Yang Melakukan POPM Kecacingan dengan

Cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

Terdapat 2 Kabupaten Kota Intervensi Stunting yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten

Nunukan

7. Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat

Jumlah Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat sebanyak 39 Kasus di Kabupaten

Nunukan dengan persentase tanpa cacat sebesar 91.67%

8. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar.

9. Persentase kasus HIV yang diobati

10. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok

beresiko

11. Persentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar

pneumonia

12. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal 50% sekolah

13. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM terpadu

14. Pesersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM)

15. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dii kanker payudara dan

leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

16. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

17. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian

18. Persentase LayananDukungan Manajemen dan Pelaporan Satker Dekonsentrasi

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah

berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian

kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 90 persen,

meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang

direncanakan.

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih

dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang

matang dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan

yang mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Utara harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan

dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping

ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti

kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan DInas Keseshatan Provinsi sera institusi

terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara yang sudah relatif baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat

memberikan dampak yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan

angka kematian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.

v Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ iii DAFTAR ISI .................................................................................................................. v DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. viii

BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Visi dan Misi ..................................................................................................... 2 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 4 1.4 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 10 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................... 10

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ................................... Error! Bookmark not defined. 2.1 Perencanaan Kinerja ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Perjanjian Kinerja .............................................. Error! Bookmark not defined.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 3 3.1 Capaian kinerja................................................................................................. 3 3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................................ 37

BAB 4 PENUTUP .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 39 4.2 Tindak Lanjut .................................................................................................. 40

DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.

vii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

DAFTAR LAMPIRAN

…...

ix Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

1 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam

Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

(RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2)

meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat

dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun

2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri

Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang

merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk

langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam

perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan

GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2019 dilakukan revisi Renstra

Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat

Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus

menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP

Ditjen P2P Tahun 2019 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada tahun 2019 wilayah Kalimantan Utara memiliki isu-isu kasus penyakit tidak

menular yang meningkat setiap tahunnya pada masyarakat pada golongan usia 20 (Dua

Puluh) tahun ke atas diakibatkan oleh pola dan gaya hidup masa kini, sedangkan

2

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

penyakit menular yang masih tetap ada setiap bulannya dan tak terhindarkan akibat

kondisi lingkungan seperti tuberculosis, DBD, serta penyakit-penyakit yang dapat dicegah

oleh imunisasi seperti munculnya kasus difteri pertama di Kota Tarakan dengan status

pasien tidak pernah mendapatkan imunisasi karena berada di lingkungan kontra vaksin.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara atas

pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini

merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan

evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini

dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)

meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di

bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome)

dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai

yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP

2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4


4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian

Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,

berkeadilan dan merata”.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan

Bidang P2P seta Seksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan

Utara, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis upaya kesehatan;

5


c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

sumber daya manusia kesehatan;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas

1. Mengarahkan/menyiapkan bahan perumusan bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pegendalian penyakit menular dan

pencegahan dan pegendalian penyakit tidak menular serta kesehatan

jiwa

2. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai dengan Renstra dan Renja

Dinas Kesehatan Kalimantan Utara.

3. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa.

4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesesehatan Jiwa.

5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan



Jiwa.

6. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan



Jiwa.

7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara

dini dan pemecahan masalahnya.

8. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu

menegakkan standarisasi pelaksanaan program dengan sistem

keterbukaan.

6


9. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan

permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya

penyelesaian masalahnya.

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan

bidang kesehatan surveilans dan imunisasi sebagai bahan

penyusunan Renstra SKPD.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan

Surveilans dan Imunisasi berdasarkan Renstra SKPD.

3. Mengoordinasikan, Merumuskan pedoman pelaksanaan

kebijakan operasinal pengelolaan surveilans dan imunisasi

dikabupaten/kota wilyah Kalimantan Utara.

4. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan

dan penyusunan pedoman pelaksanaan surveilans dan

imunisasi .

5. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan

dan penyusunan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi.

6. Melaksanakan bimbingan serta evaluasi surveilans dan

imunisasi.

7. Melaksanakan penanggulangan vektor dan binatang perantara

menular penyakit skala Provinsi.

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan

masalahnya.

9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan

dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi

dengan pihak terkait.

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,

permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan

Renstra SKPD.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan

Renstra SKPD.

3. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)

perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan,

pengamatan masalah Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular.

7



penyusunan perencanaan dan melaksanakan tindakan

preventif pengendalian penyakit menular.

5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data

pengendalian penyakit menular.

6. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit

menular dengan kunjungan ke lapangan serta pemetaan

potensi munculnya penyakit menular.

7. Melaksanakan penyelidikan kemungkinan terjadi bencana

dan upaya penanggulangannya termasuk faktor risikonya.

8. memfasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit

menular di Provinsi Kalimantan Utara.

9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Pecegahan dan pengendalian penyakit menular.

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian

program dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif

pemecahan masalahnya.

11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan

kegiatan dengan melakukantelaahan yang mendalam serta

berkonsultasi dengan pihak terkait.

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,

permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan

Renstra SKPD.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan

Renstra SKPD.


perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan,

pengamatan masalah pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa.


penyusunan perencanaan dan melaksanakan tindakan

preventif pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa.

5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

6. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa dengan kunjungan ke lapangan

serta pemetaan potensi munculnya penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Utara

8


7. memfasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa.

8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa

9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja

dan kapasitas.

9


GAMBAR.2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA

(TIPE B)

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Ka. Sub Bag Perencanaan

& Keuangan

Ka. Sub Bag Umum &

Kepegawaian

Kabid. Kesehatan Masyarakat Kabid. Pencegahan &

Pengendalian Penyakit

Kasi Kesehatan Keluarga &

Gizi

Kasi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Kasi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja & Olahraga

Kasi Surveilans & Imunisasi

Kasi Pencegahan & Pengendalian

Penyakit Menular

Kasi Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

U P T D

Kabid. Pelayanan & Sumber Daya

Kesehatan

Kasi Pelayanan Kesehatan

Kasi Kefarmasian & Alat

Kesehatan

Kasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan

10


1.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

sebanyak 25 (Dua Puluh Lima ) orang yakni 9(Sembilan) orang berstatus Pegawai Negeri

Sipil dan 16 (Enam Belas) orang berstatus tenaga kontrak. Distribusi pegawai di seksi

surveilans dan imunisasi adalah 1 (Satu) orang Kepala Seksi dan 3 Staf pelaksana, seksi

pengendalian penyakit menular adalah 1 (Satu) Kepala Seksi dan 16 (Enam Belas) orang

staf pelaksana, seksi penyakit tidak menular dan keswa adalah 1 (Satu) orang Kepala Seksi

dan 3 (Tiga) orang staf pelaksana, serta staf peng

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan

Tahun 2019.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

11


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen

Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,

Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.

Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal

dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana

Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 - 2019

adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada

akhir tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada

akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir

tahun 2019.

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar

100% pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.

12


Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan

Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut

13


Tabel 2.1.

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2019

Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk

4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

7. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun



14


Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi

8. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

11. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

12. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza



16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

15. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA

17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi


2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara

Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun 2019. Perjanjian

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam RAK

dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan

yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kegiatan Target

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93%

2. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

5

4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

3

Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stuntingyang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

2

5. Menurunnya penyakit menular langsung Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79%

Persentase kasus HIV yang diobati 55%

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

80%

Persentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana

60%

2


No Sasaran Indikator Kegiatan Target

standar pneumonia

6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM terpadu

50%

Pesersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM)

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dii kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

30%

7. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan Napza

Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian

1

8. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase LayananDukungan Manajemen dan Pelaporan Satker Dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.021.436.000 ( Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1.6 Capaian kinerja

Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per

setiap indikator:

1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

a. Definisi Operasional

Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari,

1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis

campak selama kurun waktu 1 tahun.

b. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup

(surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.

c. Capaian Indikator

Perbandingan persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11

bulan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dapat dilihat dari tahun 2018-2019

terdapat penurunan cakupan dari 84.4% menjadi 76%. Persentase cakupan ini

tidak mencapai target nasional yakni 93% dan target indikator perjanjian kinerja

4


sebesar 90%.. Adapun Kota Tarakan adalah daerah dengan cakupan terendah

sedangkan Kab.Bulungan adalah kabupaten dengan cakupan tertinggi. Hal ini

disebabkan oleh berbagai factor utamanya pada factor isu halal haram dan

tingginya mobiltas penduduk yang bermigrasi namun ata bias berubah karena

masih dalam proses finalisasi di lapangan.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya dalam meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Provinsi

Kalimantan Utara yaitu:

1. Pelatihan Dalam Rangka Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi

2. Orientasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin di Kab/Kota dan Fasyankes Swasta

3. Pelaksanaan Surveilans KIPI di Kabupaten Kota

4. Supervisi Supportif Penyelenggaraan Imunisasi Dasar dan Lanjutan di

Kabupaten Malinau dan Nunukan

5. DQS Imunisasi

Dengan melibatkan seluruh lintas program dan lintas sektor terkait yakni Dinas

Pendidikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, Kementerian Agama dan

lain-lain melalui kegiatan-kegiatan advokasi, koordinasi serta sosialisasi imunisasi

baik ke masyarakat maupun ke petugas terkait melalui media informasi maupun

pertemuan terbuka.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Terjadinya penurunan cakupan ini disebabkan oleh masih berkembangnya

isu-isu halal haram vaksin imunisasi di masyarakat terutama di daerah perkotaan

yang memiliki kemudahan dalam akses media, penolakan juga terjadi bukan hanya

isu tersebut namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya

imunisasi baik rutin maupun lanjutan dan bahaya yang diakibatkan oleh penyakit-

penyakit akibat kurangnya kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat

dicegah melalui imunisasi.

Salah satu inovasi yang diterapkan Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten

Bulungan untuk meningkatkan cakupan imunisasi yakni dibuatnya Peraturan

Daerah oeh Bupati Bulungan terkait persyaratan memiliki seritifkat telah

mendapatkan imunisasi dasar lengkap jika mendaftar pada PAUD setempat

sehingga memaksa masyarakat membawa bayinya untuk imunisasi baik di

puskesmas maupun pelayanan swasta. Selain itu keberhasilan di Kabupaten Tana

Tidung mencapai kedua target diatas akibat mudahnya mencapai sasaran oeh

petgas puskesmas karena wilayah kerja dan jumlah sasarn yang kecil sehingga

5


mampu meningkatkan cakupan bahkan lebih dari 100% tambahan dari penduduk

yang bermigrasi ke wilayah tersebut.

f. Kendala/ Masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah kondisi geografis

sulit di beberapa Kabupaten, keterbatasan anggaran pada puskesmas dan dinas

kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan imunisasi, pergantian penanggung

jawab program imunisasi menyulitkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi

karena harus memulai dari awal pembelajaran.

g. Pemecahan Masalah

Perlu adanya aturan terikat se-Indonesia yang mewajibkan imunisasi bagi

masyarakat selain itu edaran terkait imunisasi untuk bisa diedarkan tidak hanya

pada internal instansi kesehatan namun ke media elektronik maupun media social

terkait kewajiban imunisasi.

h. Efisiensi penggunaan sumber daya

(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

(2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal baik vaksin, logistic imunisasi

dan media KIE dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain

2. Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar

biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota


Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan

Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun


Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah

sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

(SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.

6



Secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92,64 % pada tahun

2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 dengan Target nasional respon alert <24 jam

yaitu >80%


Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan

Respon (SKDR) ini adalah

1. Pelacakan Kasus PD3i

2. Orientasi Petugas Surveilans kab/kota dalam rangka kewsapadaan dini

penyakit berpotensi KLB

3. Pelatihan TGC

4. Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB

Dengan melakukan monitoring setiap minggunya mengenai alert yang muncul

oleh Petugas Provinsi dan melakukan verifikasi kasus yang muncul melalui web

SKDR via komunikasi telepon ke petugas surveilans di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota


Keberhasilan pencapaian respon alert tersebut atas kerjasama petugas

surveilans baik di puskesmas, dinas kesehatan kabuapten/kota serta rumah sakit

Analisis Capain : secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92 % pada tahun 2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 Target nasional respon alert <24 jam yaitu >80%

7


rujukan, dikarenakan setiap ada kasus alert yang muncul akan direspon cepat

baik melalui penyelidikan epidemiologi langsung maupun tidak langsung disertai

dengan tatalaksana kasus sesuai standar operasional program (SOP) surveilans.

f. Kendala/masalah yang dihadapi

Tidak terintegrasinya dan terkoneksinya alert kasus pada rumah sakit setempat

dan lintas program internal terkait, sehingga kurang memudahkan tim surveilans

baik di puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten/kota dalam

menindaklanjut dan menangani kasus sesuai SOP masing-masing program atas

kasus yang muncul. Kondisi geografi, jaringan yang sulit, serta keterbatasan

anggaran di beberapa puskesmas di Kalimantan Utara yang menyulitkan

pelaporan cepat oleh puskesmas sulit sehingga tindak lanjut dan respon cepat

oleh petugas ke lapangan lambat.


Dibutuhkan intensifikasi pertemuan integrasi surveilans dan program terkait yang

menjadi indikator dalam proram surveilans, serta penguatan laporan terintegrasi

antara puskesmas dan rumah sakit setempat.


1) Sumber daya manusia yang digunakan adalah tenaga epidemiolog, dokter,

perawat, dan sanitarian yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam

penyelidikan epidemiologi.

2) Sumber dana yang fleksibel dan berdasarkan kebutuhan di lapangan

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian

penyakit lnfeksi Emerging.


Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki minimal 2 TGC aktif dan melakukan

pengamatan mingguan. Kriteria tambahan antara lain, memiliki NSPK

penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.


Akumulasi Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan

dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.

8



Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memilik Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang

telah terintegrasi adalah sebanyak 4 (Empat) Kabupaten/Kota yakni Bulungan,

Nunukan, Tarakan dan Malinau, sedangkan 1 (Satu) Kabupaten yakni Tana Tidung

belum membuat Tim Gerak Cepat (TGC) terintegrasi hanya sebatas tanggung jawab

pengeloa surveilans


Upaya yang dilakukan untuk menggerakkan Kabupaten/Kota agar

melaksanakan kesiapsiagaan terhadap kasus penyakit infeksi emerging melalui

advokasi, koordinasi dan sosialisasi terkait kewaspadaan penyakit infeksi emerging

pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2019


Tidak bisa dilakukan analisa keberhasilan maupun kegagalan dikarenakan

kegiatan dilakukan hanya berupa sosialisasi tanpa ditindaklanjuti secara aktif oleh

Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah kerja dikarenakan belum terlatihnya petugas

dalam pelaksanaan kewapadaan menghadapi penyakit infeksi emerging di

Kabupaten/Kota


Kendala yang dihadapi dikarenakan efisiensi anggaran di Provinsi hingga

Kabupaten/Kota sehingga anggaran untuk program kewaspadaan terhadap

penyakit infeksi emerging ditekankan pada penyelidikan epidmiologi saja tanpa ada

tindak lanjut meluas melibatkan lintas program/lintas sector dan terdapat 1 (satu)

kabupaten yang belum memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang telah

terintegrasi karena


Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit provinsi serta KKP Kelas II Tarakan

telah terlatih untuk menjadi fasilitator pelatihan TGC Dalam kewapadaan terhadap

penyakit infeksi emerging, sehingga pada anggaran tahun 2019 terdapat kegiatan

TOT TGC penyakit infeksi emerging.

9



1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal seperti APD dan media KIE

dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain

4. Indikator: Persentase Kasus Malaria Positif Yang Diobati Sesuai Standar

1) Definisi Operasional:

Jumlah Kasus malaria positif baikdengan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT

yang mendapatkan pengobatansesuaistandar dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah kasus malaria Positif baik dengan pemeriksaan miskroskoips maupn RDT

yang mendapatkan pengobatan sesuai standar tata dibagi jumlah kasus malaria

positif yang ditemukan di kali 100 %

3) Capaian Indikator

10


Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 terdapat 31 kasus positinf malaria yang

terlaporkan, dari 31 kasus tersebut penderita malaria yang diobati sesuai dengan

standart pengobatan 26 kasus (83,87%), Ditahun 2017 terjadi peningkatan kasus

malaria dimana terdapat 62 kasus positif yang terlaporkan dan 61 kasus (95,65%)

sudah diberikan pengobatan sesuai dengana standart atau pedoman pengobatan

malaria. Dan untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus positif malaria di Provinsi

Kalimantan Utara dan meningkatnya pengobatan penderita malaria yang diobati

sesuai dengan standart terdapat 29 kasus positif dan pengobatan sesuai standart 29

kasus ( 100% ).

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1. Penguatan Tenaga Mikroskopis dan Crosscheccker di 4 Kabupaten Kota

2. Penyelidikan Epidemiologi

3. Evaluasi Surveilans Migrasi

4. Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu

5. Survei Darah Massal Malaria

11


Meningkatkan kegiatan penemuan kasus aktif dengan kegiatan melakukan kegiatan

Mass Blood Survey.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Terjadi penurunan kasus positif malaria dari tahun 2018 terdapat 61 kasus positif

malaria turun menjadi 29 kasus positif malaria pada tahun 2019.

6) Kendala/masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi masih susahnya akses untuk melakukan pengendalian

vector dikarenakan tempat perindukan berada di dalam Hutan, yang mempunyai

akses jauh.

7) Pemecahan Masalah

Memberikan health education kepada pasien terutama perambah hutan yang

beresiko terkena malaria, jika terdaji demam agar dapat langsung berobat ke

pelayanan fasyankes terdekat.

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemegang Program malaria dan Petugas

Laboratorium



Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melaksanakan POPM

Filariasis baik tahun pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima, atau POPM

Filariasis ulang tahun pertama/kedua dalam kurun waktu satu tahun


Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melaksanakan POPM

Filariasis dalam kurun waktu satu tahun


Dari 4 kabupaten endemis Filariasis, 1 Kabuaten sudah berhasil

menyelesaikan POPM Kecacingan pada tahun 2017 yaitu Kab.Nunukan hasil

evaluasi surey pertama bahwa mr rate < 1 %, 3 Kabupaten lain ( Bulungan,

Malinau dan KTT) masih dalam proses intervensi POPM Filariasis Kabupaten

Bulungan sasaran mencapai 104,4%,Kabupaten Malinau 76,4% dan

12


Kabupaten Tana Tidung mencapai 93,5%.Rata-rata persentasi sasaran

penduduk minum obat Filariasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara lebih

dari 65%

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

1. Sosialisasi POPM Filariasis Di Kecamatan/Puskesmas Kabupaten/kota

2. Evaluasi POPM Filariasis

3. Pelaksanaan POPM Filariasis di 3 Kabupaten

4. Sweeping POPM Filariasi

Melakukan pelaksanaan POPM Filariasis dengan melibatkan stakeholder

seperti himbauan dari Kepala Daerah untuk minum obat filariasis;

melibatkan muspida minum obat serentak setelah selesai apel,

pemberian obat melibatkan lintas sektor seperti dinas pendidikan (POPM

Filariasis langsung ke sekolah-sekolah), membuka stand POPM Filariasis

ditempat-tempat yang ramai seperti pasar; persimpangan jalan raya;

depan swalayan dll melakukan sosialisasi dan sweeping bagi masyarakat

yang belum minum obat.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan

Melakukan promosi kesehatan bahaya Filariasis; melibatkan stakeholder

(unsur muspida); koordinasi lintas sektor;

13



Efek samping obat (gantuk, pusing dan mual)


Sosialisasi efek pemberian obat DEC dan Albendazol; Merujuk jika ada efek

samping yag berat akibat pemberian obat.


Melibatkan kader, Guru sekolah, memanfaatkan momen-momen tertentu

seperti POPM setelah apel pagi gabungan Dinas; melibatkan langsung

stakeholder lintas sektor seperti POPM Kapolda; Kodim.

6. Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

6. Definisi Operasional:

Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat usia 1-12 tahun dalam kurun waktu

satu tahun

7. Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat dalam kurun waktu satu tahun


Dari 2 kabupaten intervensi stunting, ada 2 kabupaten kota yaitu Kabupaten

Malinau Tahun Kedua, Kabupaten Nunukan Tahun Pertama.


1. Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerha Intervensi Stunting di

Kabupaten Nunukan

2. Supervisi POPM Kecacingan di Kabupaten Malinau dan Nunukan

Melakukan pelaksanaan POPM kecacingan dengan melibatkan stakeholder

seperti himbauan dari Kepala Daerah untuk minum obat filariasis; melibatkan

muspida minum obat serentak setelah selesai apel, pemberian obat melibatkan

lintas sektor seperti dinas pendidikan (POPM kecacingan langsung ke sekolah-

sekolah), membuka stand POPM kecacingan ditempat-tempat yang ramai

seperti pasar; persimpangan jalan raya; depan swalayan dll melakukan

sosialisasi dan sweeping bagi masyarakat yang belum minum obat.

14



Melakukan promosi kesehatan bahaya Filariasis; melibatkan stakeholder (unsur

muspida); koordinasi lintas sektor;


Efek samping obat (gantuk, pusing dan mual)


Sosialisasi efek pemberian obat DEC dan Albendazol; Merujuk jika ada efek

samping yag berat akibat pemberian obat.


Melibatkan kader, Guru sekolah, memanfaatkan momen-momen tertentu seperti

POPM setelah apel pagi gabungan Dinas; melibatkan langsung stakeholder lintas

sektor seperti POPM Kapolda; Kodim

7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.


Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0) diantara total kasus baru

yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun.


Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah

kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%.

3. Capaian Indikator

15


Jumlah Kasus Kusta yang paling banyak berada di Kabupaten Nunukan sebanyak 20

Kasus baru. Jumlah Keseluruhan penemuan Kasus Kusta Baru sebanyak 39 kasus

dengan persentase cacat sebesar 91.67 %

Pada tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara sudah mendapatkan sertifikat eliminasi

Kusta, dari 5 kabupaten kota, tinggal kabupaten Nunukan yang belum mendapatkan

sertifikat eliminasi kusta, data kasus kusta baru di Kabupaten Nunukan (PR) >

1,34/10.000 Penduduk dengan jumlah penduduk sebesar 201.580 jiwa

4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Intensifikasi penemuan kasus kusta pada daerah/desa dengan kasus laporan kasus

kusta.

5. Analisa Penyebab Kegagalan

Migrasi penduduk dari luar yang paling banyak penyumbang kasus kusta untuk

provinsi Kalimantan Utara

6. Kendala/masalah yang dihadapi

Pemeriksaan Migrasi penduduk di pintu masuk Provinsi Kalimantan Utara yang belum

maksimal (sweeping kasus kusta khusus daerah dengan laporan kusta tertinggi)

Masih ada stigma dari masyarakat bahwa kusta merupakan penyakit kutukan

Penemuan Penderita kusta Cacat Kategori II namun belum mau di obati (di

Kabupaten Nunukan)

7. Pemecahan Masalah

Melibatkan lintas sektor seperti toko adat, agama untuk meyakinkan penderita agar

mau memeriksaan dan berobat; Efektifkan fungsi KKP sebagai pendawa pintu masuk

dan keluar penduduk (sweeping penyakit menular)

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

Melibatkan kader, siswa SMP dan SMA untuk penemuan kasus kusta melalui deteksi

dini bercak. Efektifitas KKP untuk mengawal dan mencegah masuknya kasus kusta

liar yang tidak terdeteksi.

8. Persentase Kasus TB Yang Ditatalaksana Sesuai Standar.


Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan

pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.


Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan

pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB yang diobati dan

dilaporkan

16


3. Capaian Indikator

Target program TBC bahwa semua temuan kasus penderita TBC ditatalaksana

sesuai standar. Berdasarkan hasil temuan TBC Baru di provinsi Kalimantan Utara

yang tidak sesuai standar sebanyak 55 kasus dan yang sesuai standar 1.494

kasus dengan presentase sebesar 96,4 % ditahun 2018 , Kasus tahun 2017 yang

sesuai standar sebanyak 1713 Kasus dan yang tidak sesuai standar sebanyak 34

kasus dengan presentase sebesar : 99% di tahun 2018 menjadi terjadi penurunan

sekitar 2,6 % dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2016 : 75% dan SR 2017 :

54,58%.

17



a. Kegiatan Orientasi Kapasitas SDM TB

b. Melakukan deteksi dini terutama di lingkungan yang sangat beresiko

terjadinya penularan seperti : Lapas, Panti Jompo, industri, asrama sekolah.

c. Melakukan jemput dahak untuk pemeriksaan TCM bagi pasien dengan gejala

batuk lebih dari 2 minggu

d. Rujukan sampel dari puskesmas ke faskes yang memiliki TCM

e. Koordinasi dengan pihak klinik swasta, rumah sakit swasta untuk melaporkan

kasus TBC.

5. Analisa Penyebab Kegagalan

a. Kewajiban RS untuk mandatori notification belum berjalan dengan baik

b. Pemantauan obat lepasan sebagai alternatif untuk pengobatan TBC khusnya

di Klinik-klinik swasta belum maksimal/koordinasi dengan PPM Belum berjalan

dengan maksimal

c. Pemantauan pengobatan belum terlaksana dengan baik; putus pengobatan

d. penyelidikan epidemiologi TBC belum maksimal.


Sering terjadi pergantian pengelola program TBC; Belum semua RS yang

ditunjuk melayani TBC RO dan tahun 2018 belum ada penyisiran kasus.


Meganjurkan dan menyarankan agar mencegah rotasi jika belum ada pegganti

yang sudah terlatih; Deteksi Dini dan survey kontak harus ditingkatkan;

mewajibkan pemeriksaan TCM suspek TBC, regulasi yang mewajibkan RS yang

ditunjuk melayani TBC RO harus dioptimalkan

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

Rujukan sampel untuk pemeriksaan TCM

9. Persentase Kasus HIV Yang Diobati

a. Definisi Operasional:

Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan ARV.

b. Rumus/Cara perhitungan:

Jumlah orang positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan ARV dibandingkan

dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi

pengobatan ARV.

18



19


Sesecara kumulatif s/d 2019, pasien HIV Positif yang masuk perawatan yaitu 875

pasien, yang memenuhi syarat mendapat pengobatan ART yaitu 89 % (781 pasien),

yang memulai ART sebanyak 72 % (853 pasien) , yang masih dalam pengobatan

sampai akhir tahun 2019 yaitu 61.80 % ( pasien On ART 390 dibanding dengan

yang memenuhi syarat 631 pasien)

Capaian ini masih dibawah dari target 55 %, adapun beberapa kendala

yang dialami yaitu masih banyaknya pasien yang tidak bersedia diterapi dengan

ART yaitu sebanyak 61 pasien , 103 pasien pindah pengobatan/rujuk keluar , 153

pasien loss follow up.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

1. Pertemuan Validasi Data HIV AIDS dan PIMS

2. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator

pengobatan ART yaitu dengan sosialisasi petugas kesehatan menyadarkan

penderita pentingnya pengobatan ART kepada pasien HIV Positif untuk

mempertahankan kualitas hidupnya. Mengupayakan ketersediaan stok obat ARV

di layanan PDP, dan bekerjasama dengan petugas kesehatan, keluarga pasien

dan kelompok dukungan sebaya (KDS) dalam mengingatkan pasien minum obat

dan jangan sampai putus obat.

3. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian pengobatan ART sampai tahun 2019 yaitu 45 % sedangkan target yang

ditentukan yaitu 52 %, beberapa kendala yang dialami yaitu masih rendahnya

kesadaran pasien untuk mau diterapi secara rutin dan berkesinambungan dengan

ARV sebanyak 61 pasien , 103 pasien pindah pengobatan/rujuk keluar , 153 pasien

loss follow up.


Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian pengobatan ART yaitu masih

rendahnya kesadaran dan kemauan pasein menerima pengobatan ARV, ketakutan

pasien terhadap efek samping obat, dan kendala geografis yang menyulitkan pasien

menjangkau layanan PDP. Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari layanan

20


PDP yaitu Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan puskesmas belum dapat menjadi

layanan PDP karena beberapa kendala seperti kurangnya kemapuan tenaga

kesehatan dokter / perawat terlatih khusus untuk penanganan pasien HIV, sehingga

pasien harus mengambil obat ke Rumah sakit.


Perluasan layanan PDP dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam

penanganan pasien HIV perlu dilakukan untuk mendukung kesinambungan

pengobatan ART, penjangkauan terhadap pasien dan meningkatkan peran serta

keluarga untuk mengingatkan minum obat, serta upaya menemukan kembali pasien

yang loss follow up dan penyadaran akan pentingnya terapi ART untuk perbaikan

kualitas kesehatannya. Selain itu perlu dilakukan upaya menghilangkan stigma

negative terhadap ODHA melalui sosilisasi ke tokoh-tokoh masyarakat , dan

menjaga kerahasiaan identitas pasien agar pasien ODHA tidak enggan berobat ke

Rumah Sakit


Adapun program penanggulangan HIV AIDS sangat didukung oleh pendanaan dari

Global Fund. Ketersediaan logistik HIV baik ARV maupun non ARV didistribusi dari

pusat ke provinsi lalu IFK Provinsi mendistribusikan ke Kab/Kota. Kegiatan lainnya

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program HIV AIDS yaitu pelatihan

klinik Konseling dan Test (KT) , Pemetaan populasi kunci beresiko, pertemuan joint

planning TB-HIV, dan Monev Program dengan Dinkes Kab/Kota.

10. Persentase Kabupaten Kota Yang Melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan

C pada kelompok beresiko


Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B

pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Deteksi

dini hepatitis B dilakukan dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT)

HBsAg pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya.


Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil

dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya di bagi jumlah seluruh kab/ kota dikali 100 %

21



Dari 5 Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB yaitu Kab Bulungan yaitu

sebanyak 2.820 bumil dan reaktif 50 Bumil, Kota Tarakan: 4.691 Bumil dan yang

reaktif sebanyak 88 bumil, Kabupaten Nunukan : 2.339 Bumil yang diperiksa Hbsag

dan reaktif sebanyak 88 Bumil. Kab. Malinau sebanyak 26 Bumil dari 1.781 Bumil

reaktif : 0.Kab.Malinau dan Kab, Tana Tidung belum optimal melaksanakan DDHB

pada bumil karena belum tersosialisai program DDHB. Diharapkan pada tahun

2020, Provinsi Kaltara akan melaksanakan OJT Program DDHB pada bumil

maupun Nakes


Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and

development artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang bersumber

daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Hal

ini sebagal upaya untuk mempersiapkan para tenaga kesehatan untuk menghadapi

tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum menguasainya.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tahun 2018 jumlah Ibu hamil yang diperiksa hepatitis B sebanyak 6726 Bumil dan

sebanyak 128 Bumil yang Reaktif HbsAg. Tahun 2019 jumlah Ibu hamil yang

diperiksa HbsAg sebanyak 9876 Bumil atau 67,13% dari 15.633 perkiraan jumlah

Bumil dan Reaktif HbsAg pada tahun 2019 sebanyak 226 Bumil. Kab.Kota yang

belum maksimal melaksanakan DDHB yaitu Kab. Malinau dan Tana Tidung

22



Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan

puskesmas beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan tenaga kesehatan.


peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan pasien perlu

dilakukan untuk mendukung kesinambungan pengobatan penjangkauan terhadap

pasien dan meningkatkan peran serta keluarga .


Diharapkan pada tahun 2020, Provinsi Kaltara akan melaksanakan OJT Program

DDHB pada bumil maupun Nakes

11. Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana

standar Pneumonia


Angka persentase kasus pneumonia balita yang diberikan tatalaksana standar

yaitu dihitung napas dalam waktu satu menit penuh atau dilihat ada tidaknya

Tarikan Dinding Dada bagian bawah Kedalam (TDDK) minimal 60% dari

seluruh kunjungan balita dengan keluhan batuk atau kesukaran bernapas.


Jumlah kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana

standar Pneumonia dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada dikali 100%


23


Persentasi cakupan kasus pneumonia untuk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

sebesar 20 % . Jumlah kasus pneumonia pada tahun 2019 sebesar 996 Kasus

atau sebesar 3.36%. Jumlah tersebut meningkat salah satu akibat dari kebakaran

hutan yang terjadi pada bulan 09-11 tahun 2019.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator yaitu

dengan sosialisasi petugas kesehatan menyadarkan penderita pentingnya

pengobatan untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Mengupayakan ketersediaan

stok obat, dan bekerjasama dengan petugas kesehatan


Persentasi cakupan kasus pneumonia untuk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

sebesar 2.8% . Jumlah kasus pneumonia pada tahun 2019 sebesar 996 Kasus atau

sebesar 3.36%. Jumlah tersebut meningkat salah satu akibat dari kebakaran hutan

yang terjadi pada bulan 09-11 tahun 2019

24



Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan

puskesmas mendapata beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan tenaga

kesehatan.


peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan pasien perlu

dilakukan untuk mendukung kesinambungan pengobatan penjangkauan terhadap

pasien dan meningkatkan peran serta keluarga


Kegiatan lainnya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program dan

Monev Program dengan Dinkes Kab/Kota.

12. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50% sekolah


Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang telah melaksanakan

kebijakan KTR yang dinilai dari minimal telah menerapkan KTR di 50% sekolah/

madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan

Tanpa Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di Indonesia.


Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah dibagi

Jumlah kab/ kota di Indonesia di kali 100%


25



Dalam rangka mendukung kebijakan KTR di lingkungan sekolah, sekolah wajib

melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di

Lingkungan Sekolah, seperti memasukkan larangan terkait merokok dalam tata

tertib sekolah, menolak penawaran iklan,promosi, sponsor, dan kerja sama

dengan perusahaan rokok atau agennya, melarang pemasangan iklan dan

sejenisnya, melarang penjualan rokok di kantin sekolah,dan memasang tanda

KTR di lingkungan sekolah. Melihat kondisi tersebut, maka dipandang perlu

untuk melakukan pengendalian dampak bahaya rokok khususnya bagi anak

sekolah, termasuk menyediakan layanan upaya berhenti merokok di sekolah

sebagai ujung tombak dalam upaya promotif dan pencegahan.


Peran guru dan Petugas Kesehatan di Puskesmas akan menjadi lebih optimal

dalam konseling, bagaimana cara menghindar untuk menjadi seorang perokok,

26


dan bagi yang sudah terlanjur menjadi perokok adalah bagimana cara berhenti

dari ketergantungan merokok. Untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM)

yang kompeten dalam melaksanakan layanan tersebut, perlu dilakukan pelatihan

yang memenuhi standar kompetensi.


Jumlah kasus yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya

bertambah luas. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan

kepanikan dalam keluarga, kecacatan, dan kematian anggota keluarga. Dampak

ekonomi langsung pada penderita adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak

ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya

lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan seperti transportasi dan

akomodasi selama perawatan penderita


Melihat kondisi diatas dipandang perlu untuk melaksanakan penguatan SDM

secara persuasif dalam bentuk Pelatihan Tenaga Kesehatan (medis, para medis

dan pengelola program PTM) serta bagi Guru.

13. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.


Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit

Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di

wilayahnya.


Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di bagi

Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di kali 100%.


27


a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM tahun terakhir 2019

masih 32.14 %.

b) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan

Pelaksanaan Pelayanan pandu PTM di seluruh puskesmas yang ada di

Provinsi Kalimantan utara belum terlaksana, hal ini disebabkan dengan

melihat DO dari Pandu PTM adalah yang membina Posbindu PTM dan

melaksanakan Pelayanan Terpadu di FKTP, secara kuantitas kita lihat dari

jumlah Pkm yang membina posbindu secara kualitas puskesmas yang

melaksanakan pelayanan terpadu dengan dimana ada tenaga yang sudah

terlatih pandu dan melaksanakan dengan menggunakan charta untuk

prediksi PTM nya sehingga berdasarkan DO diatas data capaian

pelaksanaan pandu ptm di seluruh kab/kota di Kalimantan utara.


a) Pelaksanaan pelatihan Pandu PTM ditingkat Provinsi dengan

pembiayaan Dana Dekonsentrasi Tahun 2019

b) Sosialisasi SPM Standar pelayanan Bidang Kesehatan ke pemangku

kebijakan khususnya pelayanan kasus Hipertensi dan Diabetes Militus.


a) Tenaga Kesehatan yang belum terlatih program pandu PTM

b) Minimnnya Logistik pandu PTM di beberapa kab/kota

c) Pemahaman DO yang belum maksimal

28



a) SDM yang masih minim

b) Sosialisasi SPM bidang kesehatan yang belum optimal dimana dalam

indicator SPM terdapat 2 program pandu PTM yg harus dilaksanakan

oleh kab/kota


Pelaksanaan kegiatan pelatihan Pandu PTM ditingkat provinsi tahun 2019

serta percepatan penngendalian dan penanggulangan penyakit Hipertensi dan

Diabetes Militus melalui pencapaian target SPM bidang Kesehatan

14. Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM


Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM.


Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia di kali 100%.


29


a) Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu ptm

sebanyak168 dari 479 desa (35.07) yang ada di Kalimantan Utara, dari target

yang ditetapkan sebesar 40 % ini menunjukkan persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan Posbindu PTM belum mencapai target bahkan terjadi

penurunan cakupan.

b) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM tahun

2018 dari 482 desa ada 117 desa yg sudah berposbindu 24.3 % untuk tahun

2019 dari 482 desa ada 168 desa yang berposbindu terjadi penurunan,

walaupun belum mencapai target yaitu 50% desa yang melaksanakan Posbindu

PTM, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan cakupan

c) Analisa penyebab kegagalan

Beberapa desa di kab/kota yang kegiatan posbindu ptmnnya tidak aktif lagi

serta SDM dan Sarana prasarana penunjang kegiatan posbindu PTM masih

minim


1. Melakukan advokasi dan Sosialisasi tentang pengendalian dan penangulangan

factor resiko PTM mealui kegiatan posbindu PTM ke berbagai pemangku kebijakan.

2. Pelatihan Posbindu PTM


Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Posbindu PTM baik di kabupaten/kota

khususnya di desa belum maksimal serta belum terintegrasi


a) Mengaktifkan kembali keberadaan Desa Siaga, memperkuat media promosi terkait.

b) kegiatan posbindu PTM serta meningkatkan penganggaran Logistik (alat dan BHP

posbindu PTM) melalui alokasi Dana desa

15. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker Payudara

dan Leher Rahim Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun


30


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50 adalah jumlah puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis

(SADANIS), dan leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)

atau papsmear pada perempuan usia 30-50 tahun


Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50 dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia

dikali 100%Capaian Indikator

a) Jumlah Puskesmas melaksanakan deteksi dini ca.Mammae dan Servix ditahun

2019 sebesar 49 puskesmas dari 56 pusk atau sebesar (87.5 %) angka tersebut

sudah memenuhi target provinsi maupun Nasional yakni 50 %.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). Dikarenakan indicator

program kanker yang ada di Renstra berubah dari yang awalnya menghitung

jumlah perempuanusia 30 -50 tahun yang diperiksa dideteksi dini kanker menjadi

jumlah pkm yang melaksanakan deteksi dini ca.mammae dan sadanis maka

tidak dapat menghitung capaian indicator selama 3 tahun terakhir.

31


8. Analisis penyebab keberhasilan

a) Program Kanker khususnya kegiatan deteksi dini Ca.Servix dan Mammae banyak

mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti PKK, Yayasan kanker Indonesia,

ketersediaan SDM dan sarana prasarana penunjang kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan kanker leher rahim.

b) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih baik kualitas maupun kuantitasnya

c) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan Anggaran untuk kegiatan

deteksi dini iva/sadanis cukup besar (SDM dan Logistik)


1. Pelatihan Deteksi DiniKAnker Payudara dan Leher Rahim

2. Meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah untuk program kanker

5) Kendala / Masalah yang di hadapi

Tidak terdapat kendala cukup besar hanya pada system rujukan jika pasien yg hasil

pemeriksaan positif terutama di daerah perbatasan


Pendistribusian logistic terutama alat kriyoterapi pada FKTP yang ada di daerah

perbatasan


Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi nakes di FKTP

16. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Rujukan Kasus Katarak


Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas

berupa tes fisik mata dengan menggunakan senter dan ophthalmoscope, lalu

pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes

bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan

kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.


32


Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan merujuk kasus katarak dibagi

Jumlah seluruh puskesmas dikali 100%.


a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kasus katarak dan rujukan

katarak di provinsi Kalimantan Utara mencapai 100 % atau ada 56 puskesmas

yang melaksankan skrining katarak dari 56 puskesmas yang ada, dan mencapai

target provinsi yakni 100% sudah memenuhi target Nasional yakni 30%

b. Belum dapat digambarkan capaian data untuk 3 tahun terakhir dikarenakan

program GIFU 2 tahun terakhir masih di bawah bidang yankes

c. Capaian kinerja untuk tahun 2019 sebesar 100 % sudah memenuhi target

Nasional yakni 30 %

d. Analisis penyebab keberhasilan

33


Program Gangguan Indera Khususnya deteksi dini Katarakan dan kasus rujukan

masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga

mendapat dukungan penuh untuk pelaksanaaan program

e. Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian peryataan kinerja.

Kegiatan skrining katarak dan kasus rujukan serta kegiatan operasi Katarak

merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan setiap tahun oleh Provinsi

Kalimantan Utara


Memperkuat Sinergitas dengan Kementrian kesehatan dan dalam upaya

peningkatan kompetensi melaui pelatihan program GIFU bagi nakes serta melakukan

Mou dengan BKMM dalam rangka kegiatan Operasi Katarak


Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pihak BKMM


Mutasi bagi nakes yang sudah terlatih Program GIFU


Melakukan intervensi ke Dinkes kab/kota dalam penugasan penempatan tenaga

kesehatan yang terlatih program GIFU

17. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)


Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL

aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang menerima pasien wajib lapor dan

menjalankan rehabilitasi medis napza dan atau yang menjalankan upaya promotif dan

preventif..


Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai

IPWL aktif.

34



a) J

u

m

l

a

h

b) IPWL yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2015 sampai saat ini

hanya terdapat 2 IPWL yang terdaftar di Kemetrian Kesehatan yakni di Kota

Tarakan tepatnya di RSU Kota Tarakan dan di kabupaten Bulungan yaitu di

Pskesmas Tanjung Selor

c) Tidak dapat di hitung pencapaian kinerja 3 tahun terakhir disebabkan belum ada

IPWL baru yang terbentuk dan mendapat SK dari Kemenkes

d) Realisasi kinerja untuk tahun 2019 tidak sesuai dengan standar Nasional yakni

sebesar 60 %, karena sampai saat ini hanya terdapat 2 IPWL di Provinsi

Kalimantan Utara

e) Analisis penyebab kegagalan kinerja

Kurangnnya koordinasi dengan kementerian kesehatan dalam hal ini subdit Napza

terkait Pengendalian dan Penanggulangan Napza

35



Berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota terkait kelengkapan document sebagai

syarat pembentukan IPWL

5) Analisa Penyebab Kegagalan

Belum adanya penekanan/ intervensi dari kemetrian kesehatan khususnya subdit

napza terkait penambahan IPWL di Provinsi Kalimantan Utara


Belum menjadi priorotas Program serta ketersediaan tenaga dan sarana

prasarana yang masih minim di unit pelayanan kesehatan sebagai salasatu syarat

pembentukan IPWL


Melakukan advokasi dan sosialisasi ke pemangku kepentingan untuk

mendapatkan anggaran kegiatan pembentukan IPWL baik di Kab/Kota maupun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pelatihan bagi Nakes terkait program

pengendalian dan penanggulangan Napza khususnya pelaksanaan IPWL.

18. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi


Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi terdiri

dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e monev Bappenas dan e

performance


Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi terdiri

dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA 12 dokumen, e monev Bappenas 12

dokumen dan e performance 12 dokumen yang tercapai dibagi dengan target.

7. Capaian Indikator :

a. Tahun 2019 Target Program Dukungan Manajemen sebesar 100 %

sedangkan capaian Indikator Dukungan Manajemen Tahun 2019 sebesar 100

% sudah mencapai target

36


b. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 sebesar 95.30 % dan Pencapaian Kinerja

Tahun 2018 sebesar 82.75% sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 75.36 %.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat ada peningkatan pencapaian kinerja

3 tahun terakhir .

c. Capaian Realisasi Kinerja tahun 2019 adalah sebesar 95.30 % dikarenakan

pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM belum maksimal.

4. Upaya Yang Dilakukan Mencapai Indikator

Berkoordinasi dengan pengelola program dan kabupaten/kota untuk mempercepat

kegiatan sehingga realisasi dapat maksimal

5. Analisa Penyebab kegagalan

Tahun 2019 pencapaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan pada kegiatan

POPM Filariasis yang belum maksimal

6. Kendala / Masalah yang dihadapi

Kegiatan Filariasis kabupaten malinau dikarenakan kondisi geografis kabupaten

malinau yang ada daerah perbatasan dan transportasi lewat air dan biaya besar

sehingga POPM Filariasis untuk desa daerah sulit tidak bisa dilaksanakan

maksimal sesuai dengan sasaran karena alokasi anggaran yang diberikan secara

global.


Kami Kondisikan kembali untuk kegiatan Deteksi Dini PTM di pengganggaran

untuk tahun 2020

37


a. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran masing masing Indikator sebagai berikut:

INDIKATOR PAGU ANGGARAN REALISASI PRESENTASE

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

256.475.000 242.770.388 94.6 %

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

403.064.000 385.294.000 95.5 %

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

38.080.000 19.730.000 51.8 %

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

88.000.000 70.903.886 80.5 %

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

472.120.000 441.996.000 93.6 %

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

246.760.000 235.680.000 95.5 %

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

160.144.000 156.407.498 97.6 %

Persentase kasus HIV yang diobati

76.012.000 76.012.000 100 %

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

273.129.000 270.531.000 99 %

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

165.390.000 163.650.000 84,54 %

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

220.732.000 217.612.000 98.5 %

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

38


pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

382.258.000 377.543.426 89,84 %

1. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

39


BAB 4

PENUTUP

4.1 kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2019 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan

rata –rata capaian kinerja sebesar 93.92 %

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 18 (delapan belas)

Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019,

sebanyak 8 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 3 indikator telah

mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 4 indikator tidak mencapai target

dengan pencapaian sebesar 82,16 %.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95.30 %, dengan realisasi

Rp.4.806.109.048 dengan realisasi tertinggi pada Indikator Persentase Cakupan

Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat sebesar 94,82 % % dan realisasi paling

rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 54 %.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 18 indikator, terdapat 7 indikator

telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi

target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan

dengan baik.

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, maupun

negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan

dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di

pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan

faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara

unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus

melalui upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar

negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..

40


4.2 Tindak Lanjut

1. Melakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan, menilai

keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.

2. Penetapan target indikator bidang P2P tahun 2020-2024 mengacu pada tantangan dan

capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.

Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan

masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.


Lampiran 1Perjanjian Kinerja TA 2019


Lampiran 2 …….


Lampiran 3 ….


Lampiran 4 lainnya

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR: 910/036.aI/SEK/DK-KU/I/2019

TENTANG KELOMPOK KERJA

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENANGGUNG JAWAB INDIKTOR PERJANJIAN

KINERJA DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menilai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja.

b. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam

lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk

melaksanakan tugas dimaksud.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Pembentukan Tim

Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian Kinerja Dana

Dekonsentrasi sakter o5 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. Mengingat : 1. Undangan – Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KESEHATAN Jalan Rambutan RT 40 RW 09 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : (0552) 2024321/2024212, email : [email protected]

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3637)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negera.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/menkes /Per/ VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dana Dekonsentrasi Sakter 05 dan Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian Kinerja dengan susunan

personalia seperti tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Tim bertugas melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian Kinerja Dana Dekonsentrasi Sakter 05

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian

Kinerja Dana Dekonsentrasi Sakter 05 dimaksud pada Diktum

KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada

Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal 15 Januari 2019

Kepala Dinas

H. Usman, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680817 199312 1 004

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di – Jakarta; 2. Gubernur Kalimantan Utara di – Tanjung Selor;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor; 4. Masing – masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 910/036.aI/SEK/DK-KU/I/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5 PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONIL

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5


NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

DALAM TIM

1. H. Usman SKM M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Penanggung Jawab

2. Agust Suwandy, SKM MPH Kepala Bidang P2P Ketua

3. Judianto Limbong, S.Kep M.Kes

Kepala Seksi P2PM Koordinator Seksi P2PM

4. Zakiyah Machluddin, SKM Kepala Seksi PTM dan Keswa

Koordinator Seksi PTM dan Keswa

5. Adelaide Novry Sitanggang, S.Kep Ns

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Koordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi

6. Andi Cendra Pertiwi, SKM Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi

Penanggung Jawab Indikator Kinerja

7. Christivani MJ Pardede, SKM Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi


8. Butsi Ani Dewi Rahmawati, ST

Staf Seksi Pengendalian Penyakit Menular


9. Wiwit Khuntari, SKM Staf Seksi Pengendalian Penyakit Menular


10. Siti Jumeriah, S.Psi Staf Seksi Penyakit Tidak Menular


11. Intan Dwiningtyastuti, A.Md

Staf Seksi Penyakit Tidak Menular


12. Wanda Olivia Jacob, A.Md Staf Bidang Pencegahan dan Pengdalian Penyakit

Staf Pengelola Data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Dinas,

H. Usman, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19680817 199312 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 910/036.aI/SEK/DK-KU/I/2019 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5


SUSUNAN PERSONIL

PENANGGUNG JAWAB INDIKTOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO INDIKATOR KEGIATAN

NAMA NOMOR HAND PHONE (HP)

1. Presentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Andi Cendra Pertiwi, SKM 08115423330

2. Presentase respons terhadap signal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensi KLB yang muncul dalam SKDR (sitem kewaspadaan dini dan respon)

Christivani MJ Pardede, SKM 085831644947

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penuakit infeksi emerging

Andi Cendra Pertiwi, SKM dan Christivani MJ Pardede, SKM

08115423330

4. Presentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standard

Butsi Ani Dewi Rahmawati, ST

082328294420


6. Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

7. Presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Wiwit Khuntari, SKM 082257777592

8. Presentase Kasus TB yang di tatalaksana sesuai standar

9. Presentase kasus HIV yang diobati

Christivani MJ Pardede, SKM 085831644947

10. Presentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

Wiwit Khuntari, SKM 082257777592

11. Presentase Kabupaten/Kota

yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia

12. Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

Siti Jumeriah, S.Psi 08115992386

13. Presentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Intan Dwiningtyastuti, A.Md 082225505598

14. Presentase desa/kelurahan yang melaksakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (posbindu) PTM

Intan Dwiningtyastuti, A.Md

082225505598

15. Presentase puskesmas yang melaksakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30 – 50 Tahun

16. Presentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini rujukan kasus katarak

Siti Jumeriah, S.Psi 08115992386

17. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 18. Presentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

Wanda Olivia Jacob, A.Md 082255472203

Kepala Dinas,

H. Usman, SKM, M.Kes Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19680817 199312 1 004

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Jalan Rambutan RT 40 RW 09 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PENYUSUNAN LAKIP

DANA DEKONSENTRASI SATKER 05

1 1

2

23

4

3

4

1 1

2

3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Memahami Renja;

SOP Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.Apabila LAKIP tidak disusun maka tidak dapat

memperoleh informasi kinerja yang penting

bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Satker 05 Dana Dekononsentrasi Dinkes Prov.

Kaltara

Printer.

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

Menguasai Mekanisme Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

Memahami Renstra;

Menguasai Komputer.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Keputusan Lembaga Administrasi Negara

Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Alat Tulis Kantor;

Komputer;

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

DINAS KESEHATAN

Tanggal revisi

Nomor SOP

Tanggal pembuatan 10 Januari 2019+

01/BID.P2P/2019

PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

15 Januari 2019

Disahkan olehKepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara

Judul SOP Penyusunan LAKIP

Tanggal pengesahan

Prosedur Penyusunan LAKIP

Kepala DinasKepala

Bidang P2P

Pejabat

Penanggung

Jawab Lakip

(Kasi P2M,

Surveiland

dan Imunisasi

dan PTM)

Jabatan

Fungsional

Umum (JFU)

Persyaratan /

KelengkapanWaktu Output

1Membuat permohonan bahan

penyusunan LAKIP

DIPA

Surat Edaran

Penyusunan

LAKIP

30 menit Surat Permohonan

2Menyampaikan Laporan Kinerja

sebagai bahan penyusunan LAKIP

Surat

Permohonan7 hari Laporan Kinerja

3Menerima dan mendisposisi

Laporan Kinerja

Laporan

Kinerja10 menit Laporan Kinerja

4Mengumpulkan Laporan Kinerja

dan membuat draft awal LAKIP

Laporan

Kinerja7 hari Draft awal LAKIP

5Melaporkan kesiapan bahan

pembahasan LAKIP

Draft awal

LAKIP10 menit Draft awal LAKIP

6 Meneliti draft awal LAKIP TidakDraft awal

LAKIP15 menit Draft awal LAKIP

Apabila draft awal

LAKIP terdapat

kekeliruan maka

dikembalikan untuk

diperbaiki

7

Menerima Undangan Pertemuan

Evaluasi Capaian Perjanjian

Kinerja dan Penyusunan Lakip

Dekonsentrasi

YaDraft awal

LAKIP90 menit Surat Undangan

8Menerima Undangan Rapat

pembahasan LAKIP

Surat

Undangan5 menit Surat Undangan

9

Melaksankan Desk Laporan Kinerja

dan Revieu Laporan Kinerja Satker

Dekonsentrasi 05 Tahun 2019

Surat

Undangan

Materi

Daftar Hadir

2 Hari Draft awal LAKIP

10 Menyempurnakan draft awal LAKIPDraft awal

LAKIP5 Hari Draft akhir LAKIP

11 Memeriksa draft akhir LAKIP Ya TidakDraft akhir

LAKIP30 menit Draft akhir LAKIP

Apabila draft akhir

LAKIP terdapat

kekeliruan maka

dikembalikan untuk

diperbaiki

12 Memeriksa draft akhir LAKIP TidakDraft akhir

LAKIP15 menit Draft akhir LAKIP

Apabila draft akhir

LAKIP terdapat

kekeliruan maka

dikembalikan untuk

diperbaiki

13Memeriksa dan menandatangani

draft akhir LAKIP

Draft akhir

LAKIP5 menit LAKIP

14

Melakukan upload ke aplikasi

laporan kinerja dana dekonsentrasi

satker 05 Kementerian Kesehatan

RI

LAKIP 5 menit

Bukti upload

dokumen laporan

lakip

KetNo Uraian

Mutu BukuPelaksana

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020. 2. 24. · dan kualitas pengelolaan SJSN...

Documents

Transcript of BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020. 2. 24. · dan kualitas pengelolaan SJSN...