Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitarabad ke-14.

Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.

Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,

Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,

Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,

Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.

Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal

Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan"). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan iniDwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmikimenceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah(Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa").

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh namaKepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais). Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" berarti pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awalabad ke-20.

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur")), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunaniberarti "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

"... Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi "Orang Indunesia" atau

"Orang Malayunesia"".

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah Indian Archipelago("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1] Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

"Mr Earl menyarankan istilah etnografi "Indunesian", tetapi menolaknya dan mendukung "Malayunesian". Saya

lebih suka istilah geografis murni "Indonesia", yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-pulau Hindia

atau Kepulauan Hindia"

Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. [1]

Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander ("pribumi") diganti dengan Indonesiër ("orang Indonesia").

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. [1]

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,

"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut

"Hindia-Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi

kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-

citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesiër) akan

berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."

Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Poerwadarmintayang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema nusantara sebagai bahasa Kawi untuk "kapuloan (Indonesiah)".

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasakisehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur lautSaigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[2] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia

belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang (sic).

Dikibarkannya bendera Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadiperistiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok[sunting | sunting sumber]

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda[sunting | sunting sumber]

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[3] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 [4]  (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi[sunting | sunting sumber]

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda Jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.[5]. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.[6]

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang

berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Isi Teks Proklamasi[sunting | sunting sumber]

Teks Naskah "Proklamasi Klad" yang ditempatkan diMonumen Nasional (Monas).

Naskah Proklamasi Klad[sunting | sunting sumber]Teks naskah Proklamasi Klad adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat, dan adalah merupakan hasil gubahan (karangan) oleh Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo, yang isinya adalah sebagai berikut :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan

dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 - 8 - '05

Wakil2 bangsa Indonesia.Naskah baru setelah mengalami perubahan[sunting | sunting sumber]

Teks Naskah "Proklamasi Otentik" yang ditempatkan di Monumen Nasional (Monas).

Teks naskah Proklamasi yang telah mengalami perubahan, yang dikenal dengan sebutan naskah "Proklamasi Otentik", adalah merupakan hasil ketikan oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik (seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi), yang isinya adalah sebagai berikut :

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan

dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

(Keterangan: Tahun pada kedua teks naskah Proklamasi di atas (baik pada teks naskah Proklamasi Klad maupun pada teks naskahProklamasi Otentik) tertulis angka "tahun 05" yang merupakan kependekan dari angka "tahun 2605", karena tahun penanggalan yang dipergunakan pada zaman pemerintah pendudukan militer Jepang saat itu adalah sesuai dengan tahun penanggalan yang berlaku di Jepang, yang kala itu adalah "tahun 2605".)

Perbedaan teks naskah Proklamasi Klad dan Otentik[sunting | sunting sumber]Di dalam teks naskah Proklamasi Otentik sudah mengalami beberapa perubahan yaitu sebagai berikut :

Kata "Proklamasi" diubah menjadi "P R O K L A M A S I", Kata "Hal2" diubah menjadi "Hal-hal", Kata "tempoh" diubah menjadi "tempo", Kata "Djakarta, 17 - 8 - '05" diubah menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8

tahoen 05", Kata "Wakil2 bangsa Indonesia" diubah menjadi "Atas nama bangsa

Indonesia", Isi naskah Proklamasi Klad adalah asli merupakan tulisan tangan

sendiri oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat, dan adalah merupakan hasil gubahan (karangan) oleh Drs. Mohammad Hatta danMr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Sedangkan isi naskah Proklamasi Otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik (seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi),

Pada naskah Proklamasi Klad memang tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah Proklamasi Otentik sudah ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Klip suara naskah yang dibacakan oleh Ir. Soekarno di studio RRI[sunting | sunting sumber]Tempat Pembacaan teks naskah Proklamasi Otentik oleh Ir. Soekarno yang pertama kalinya adalah di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 (hari di mana diperingati sebagai "Hari Kemerdekaan Republik Indonesia"), pukul 11.30 waktu Nippon (sebutan untuk negara Jepang pada saat itu). Waktu Nippon adalah merupakan patokan zona waktu yang dipakai pada zaman pemerintah pendudukan militer Jepang kala itu. Namun perlu diketahui pula bahwa pada saat teks naskah Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno, waktu itu tidak ada yang merekam suara ataupun video, yang ada hanyalah dokumentasi foto-foto detik-detik Proklamasi.

Jadi suara asli dari Ir. Soekarno saat membacakan teks naskah Proklamasi yang sering kita dengarkan saat ini adalah bukan merupakan suara yang direkam pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 1945 tetapi adalah suara asli beliau yang direkam pada tahun 1951 di studio Radio Republik Indonesia (RRI), yang sekarang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 – Jakarta Pusat. Dokumentasi berupa suara asli hasil rekaman atas pembacaan teks naskah Proklamasi oleh Bung Karno ini dapat terwujudkan adalah berkat prakarsa dari salah satu pendiri RRI, Jusuf Ronodipuro.

Berikut ini adalah klip hasil rekaman suara asli dari Presiden Soekarno saat membacakan teks naskah Proklamasi di studio Radio Republik Indonesia (RRI), pada tahun 1951:

Deklarasi kemerdekaan Indonesia 1945

MENU0:00

Kesulitan mendengarkan berkas ini?

Lihat bantuan.

Teks pidato proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia[sunting | sunting sumber]

Tugu Proklamasi di Jalan Proklamasi (dulu Jalan Pegangsaan Timur) tempat

dibacakannya Naskah "Proklamasi Otentik" pada tanggal 17 Agustus 1945.

Saudara-saudara sekalian!

Saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling

penting.

Selama beberapa dekade kita, Rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kita-bahkan selama

ratusan tahun!

Ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik, dan ada yang jatuh, namun

semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami.

Juga selama zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada

zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tetapi pada dasarnya, kita masih

terus membangun kekuatan kita sendiri, kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri.

Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita

sendiri. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat

berdiri dalam kekuatan.

Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia. Bahwa

pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk

mendeklarasikan kemerdekaan.

Saudara-saudara:

Bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu.

Dengarkan Proklamasi kami :

P R O K L A M A S I

KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA.

HAL-HAL YANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASAAN DAN LAIN-LAIN DISELENGGARAKAN

DENGAN CARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPO YANG SESINGKAT-SINGKATNYA.

DJAKARTA, 17 AGUSTUS 1945

ATAS NAMA BANGSA INDONESIA.

SUKARNO-HATTA.

Jadi, Saudara-saudara!

Kita sekarang sudah bebas!

Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah negara bebas, Negara Republik Indonesia-lamanya dan

abadi independen. Semoga Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini! [7]

Aceh

Nama: Daerah khusus Aceh | Pulau: Sumatera | Ibukota: Banda Aceh

Gubernur: Zaini Abdullah | Wakil Gubernur: Muzakkir Manaf (sejak 25 Juni 2012)

Kode BPS: 11 | Kode ISO: ID-AC | Kode kendaraan: BL

Kode telepon: 0641-0659, 0627, 0629 | Kode pos: 23111-24791

Luas: 57.365,09 km2 | Populasi: 4.494.410 jiwa | Kepadatan: 78.35 jiwa/km2

Pembagian administratif: 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 6.424

desa/kelurahan

Semboyan: Pancacita (Bahasa Sanskerta); Bahasa Indonesia: "Lima cita-cita"

Flora: Bungong Jeumpa (Michelia champaca)[4]

Fauna: Ceumpala Kuneng/

Kucica Ekor Kuning (Trichixos pyrropygus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Rp17.124.000

Situs web resmi: http://acehprov.go.id | Situs BPS: http://aceh.bps.go.id

Bali

Nama: Bali | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Denpasar

Gubernur: I Made Mangku Pastika | Wakil Gubernur: Anak Agung Ngurah

Puspayoga (sejak 28 Agustus 2008)

Kode BPS: 51 | Kode ISO: ID-BA | Kode kendaraan: DK

Kode telepon: 0361-0368 | Kode pos: 80111-82262

Luas: 5.561,40 km2 | Populasi: 3.890.757 jiwa | Kepadatan: 699.6 jiwa/km2

Pembagian administratif: 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 710

desa/kelurahan

Semboyan: Bali Dwipa Jaya (Bahasa Kawi); Bahasa Indonesia: "Pulau Bali Jaya"

Flora: Majegau (Dysoxylum densiflorum)[5]

Fauna: Jalak Bali (Leucopsar rotschildi)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://baliprov.go.id | Situs BPS: http://bali.bps.go.id

Banten

Nama: Banten | Pulau: Jawa | Ibukota: Serang

Gubernur: Ratu Atut Chosiyah | Wakil Gubernur: Rano Karno (sejak 11 Januari 2012)

Kode BPS: 36 | Kode ISO: ID-BT | Kode kendaraan: A, B

Kode telepon: 021, 0252-0257 | Kode pos: 15111-15820, 42111-42455

Luas: 9.018,64 km2 | Populasi: 10.632.166 jiwa | Kepadatan: 1178.91 jiwa/km2

Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 4 kota, 40 kecamatan, 348 desa/kelurahan

Semboyan: Iman Taqwa

Flora: Kokoleceran (Vatica bantamensis)[6]

Fauna: Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://bantenprov.go.id | Situs BPS: http://banten.bps.go.id

Bengkulu

Nama: Bengkulu | Pulau: Sumatera | Ibukota: Bengkulu

Gubernur: Junaidi Hamzah | Wakil Gubernur: kosong (sejak 17 Desember 2012)

Kode BPS: 17 | Kode ISO: ID-BE | Kode kendaraan: BD

Kode telepon: 0736-0739, 0732 | Kode pos: 38113-39374

Luas: 19.788,70 km2 | Populasi: 1.715.518 jiwa | Kepadatan: 86.69 jiwa/km2

Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 1 kota, 154 kecamatan, 1.505 desa/kelurahan

Semboyan:

Flora: Suweg raksasa (Amorphophallus titanum)[7]

Fauna: Beruang madu (Helarctos malayanus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://bengkuluprov.go.id | Situs BPS: http://bengkulu.bps.go.id

Gorontalo

Nama: Gorontalo | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Gorontalo

Gubernur: Rusli Habibie | Wakil Gubernur: Idris Rahim (sejak 16 Januari 2012)

Kode BPS: 75 | Kode ISO: ID-GO | Kode kendaraan: DM

Kode telepon: 0435, 0443 | Kode pos: 96111-96585

Luas: 11.967,64 km2 | Populasi: 1.040.164 jiwa | Kepadatan: 86.91 jiwa/km2

Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 1 kota, 44 kecamatan, 268 desa/kelurahan

Semboyan: Duluo Limo Lo Pohalaa; Bumi Serambi Madinah

Flora: Gofasa, gupasa (Vitex cofassus)[8]

Fauna: Ikan Bulalao (Liza dussumieri)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://gorontaloprov.go.id | Situs BPS: http://gorontalo.bps.go.id

Jakarta

Nama: Daerah khusus ibukota Jakarta | Pulau: Jawa | Ibukota: Jakarta

Gubernur: Joko Widodo | Wakil Gubernur: Basuki Tjahaja Purnama (sejak 15

Oktober 2012)

Kode BPS: 31 | Kode ISO: ID-JK | Kode kendaraan: B

Kode telepon: 021 | Kode pos: 10110-14530

Luas: 740,28 km2 | Populasi: 9.607.787 jiwa | Kepadatan: 12978.59 jiwa/km2

Pembagian administratif: 1 kabupaten dan 5 kota, 78 kecamatan, 438 desa/kelurahan

Semboyan: Jaya Raya ("Jaya dan Agung")

Flora: Salak condet (Salacca edulis)[9]

Fauna: Elang Bondol (Haliastur indus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://jakarta.go.id | Situs BPS: http://jakarta.bps.go.id

Jambi

Nama: Jambi | Pulau: Sumatera | Ibukota: Jambi

Gubernur: Hasan Basri Agus | Wakil Gubernur: Fachrori Umar (sejak 3

Agustus 2010)

Kode BPS: 15 | Kode ISO: ID-JA | Kode kendaraan: BH

Kode telepon: 0740-0748 | Kode pos: 36111-37573

Luas: 53.509,19 km2 | Populasi: 3.092.265 jiwa | Kepadatan: 57.79 jiwa/km2

Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 2 kota, 65 kecamatan, 562 desa/kelurahan

Semboyan: Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

Flora: Pinang merah (Cyrtostachys renda)[10]

Fauna: Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://jambiprov.go.id | Situs BPS: http://jambi.bps.go.id

Jawa Barat

Nama: Jawa Barat | Pulau: Jawa | Ibukota: Bandung

Gubernur: Ahmad Heryawan | Wakil Gubernur: Deddy Mizwar (sejak 13 Juni 2013)

Kode BPS: 32 | Kode ISO: ID-JB | Kode kendaraan: D, E, F, T, Z

Kode telepon: 021, 022, 0231-0234, 0251, 0260-0267 | Kode pos: 16110-17730, 40111-

46475

Luas: 35.244,91 km2 | Populasi: 43.053.732 jiwa | Kepadatan: 1221.56 jiwa/km2

Pembagian administratif: 18 kabupaten dan 9 kota, 128 kecamatan, 1.332

desa/kelurahan

Semboyan: Gemah Ripah Repeh Rapih (Bahasa Sunda); Bahasa Indonesia: "Makmur

Sentosa Sederhana Rapi"

Flora: Gandaria (Bouea macrophylla)[11]

Fauna: Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://jabarprov.go.id | Situs BPS: http://jabar.bps.go.id

Jawa Tengah

Nama: Jawa Tengah | Pulau: Jawa |

Ibukota: Semarang

Gubernur: H. Ganjar Pranowo, S.H | Wakil

Gubernur: Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si (sejak 22

Agustus 2013)

Kode BPS: 33 | Kode ISO: ID-JT | Kode kendaraan: G,

H, K, R, AA, AD

Kode telepon: 024, 0271-0299, 0356 | Kode

pos: 50111-59583

Luas: 33.987,45 km2 | Populasi: 32.382.657 jiwa |

Kepadatan: 952.78 jiwa/km2

Pembagian administratif: 29 kabupaten dan 6

kota, 621 kecamatan, 5.883 desa/kelurahan

Semboyan: Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja (Bahasa

Jawa); Bahasa Indonesia: "Berjanji akan berusaha

keras dan setia terhadap negara"

Flora: Kantil (Michelia alba)[12]

Fauna: Kepodang Emas (Oriolus chinensis)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada

data

Situs web resmi: http://jawatengah.go.id | Situs

BPS: http://jateng.bps.go.id

Jawa Timur

Nama: Jawa Timur | Pulau: Jawa | Ibukota: Surabaya

Gubernur: Soekarwo | Wakil Gubernur: Saifullah Yusuf (sejak 12 Februari 2009)

Kode BPS: 35 | Kode ISO: ID-JI | Kode kendaraan: L, M, N, P, S, W, AE, AG

Kode telepon: 031, 0321-0358 | Kode pos: 60111-69493

Luas: 47.921,16 km2 | Populasi: 37.476.757 jiwa | Kepadatan: 782.05 jiwa/km2

Pembagian administratif: 29 kabupaten dan 9 kota, 573 kecamatan, 8.574 desa/kelurahan

Semboyan: Jer Basuki Mawa Béya (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Kesuksesan

membutuhkan pengorbanan"

Flora: Sedap malam (Polyanthes tuberosa)[13]

Fauna: Ayam Bekisar (Gallus varius × Gallus gallus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://jatimprov.go.id | Situs BPS: http://jatim.bps.go.id

Kalimantan Barat

Nama: Kalimantan Barat | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Pontianak

Gubernur: Cornelis | Wakil Gubernur: Christiandy Sanjaya (sejak 14 Januari 2008)

Kode BPS: 61 | Kode ISO: ID-KB | Kode kendaraan: KB

Kode telepon: 0564-0568, 0534 | Kode pos: 78111-79682

Luas: 115.114,32 km2 | Populasi: 4.395.983 jiwa | Kepadatan: 38.19 jiwa/km2

Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 2 kota, 660 kecamatan, 8.513 desa/kelurahan

Semboyan: Akcaya; Bahasa Indonesia: "Tak kunjung binasa"

Flora: Tengkawang tungkul (Shorea stenoptera)[14]

Fauna: Enggang Gading (Rhinoplax vigil)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://kalbar.go.id | Situs BPS: http://kalbar.bps.go.id

Kalimantan Selatan

Nama: Kalimantan Selatan | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Banjarmasin

Gubernur: Rudy Ariffin | Wakil Gubernur: Rudy Resnawan (sejak 8 Agustus 2010)

Kode BPS: 63 | Kode ISO: ID-KS | Kode kendaraan: DA

Kode telepon: 0511-0527 | Kode pos: 70111-72275

Luas: 36.805,34 km2 | Populasi: 3.626.616 jiwa | Kepadatan: 98.54 jiwa/km2

Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 2 kota, 176 kecamatan, 1.726 desa/kelurahan

Semboyan: Wadja Sampai Kaputing (Bahasa Banjar); Bahasa Indonesia: "Tetap bersemangat

dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir"

Flora: Kasturi (Mangifera casturi)[15]

Fauna: Bekantan (Nasalis larvatus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://kalselprov.go.id | Situs BPS: http://kalsel.bps.go.id

Kalimantan Tengah

Nama: Kalimantan Tengah | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Palangkaraya

Gubernur: Agustin Teras Narang | Wakil Gubernur: Achmad Diran (sejak 4 Agustus 2010)

Kode BPS: 62 | Kode ISO: ID-KT | Kode kendaraan: KH

Kode telepon: 0513-0539 | Kode pos: 73111-74874

Luas: 153.564,50 km2 | Populasi: 2.212.089 jiwa | Kepadatan: 14.4 jiwa/km2

Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 1 kota, 149 kecamatan, 1.979 desa/kelurahan

Semboyan: Isen Mulang (Bahasa Sangen); Bahasa Indonesia: "Pantang Mundur"

Flora: Tenggaring (Nephelium lappaceum)[16]

Fauna: Kuau Kerdil Kalimantan (Polyplectron schleiermacheri)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://kalteng.go.id | Situs BPS: http://kalteng.bps.go.id

Kalimantan Timur

Nama: Kalimantan Timur | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Samarinda

Gubernur: Awang Faroek Ishak | Wakil Gubernur: Farid Wadjdy (sejak 17

Desember 2008)

Kode BPS: 64 | Kode ISO: ID-KI | Kode kendaraan: KT

Kode telepon: 0541-0556 | Kode pos: 75111-77573

Luas: 194.849,08 km2 | Populasi: 2.848.798 jiwa | Kepadatan: 14.62 jiwa/km2

Pembagian administratif: 6 kabupaten dan 3 kota, 119 kecamatan, 1.453 desa/kelurahan

Semboyan: Ruhui Rahayu (Bahasa Banjar); Bahasa Indonesia: "Keseimbangan sempurna

di segala hal berkat ridho Tuhan YME"

Flora: Anggrek hitam (Coelogyne pandurata)[17]

Fauna: Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://kaltimprov.go.id | Situs BPS: http://kaltim.bps.go.id

Kalimantan Utara

Nama: Kalimantan Utara | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Tanjung Selor

Gubernur: | Wakil Gubernur: (sejak )

Kode BPS: - | Kode ISO: ID-KU | Kode kendaraan: KT

Kode telepon: 0551-0556 | Kode pos: [[Daftar kodepos di Indonesia|]]

Luas: 71.176,72 km2 | Populasi: 622.350 jiwa | Kepadatan: 8.74 jiwa/km2

Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 47 kecamatan, 381 desa/kelurahan

Semboyan: Kaltara Yes

Flora: Bakau

Fauna: Gajah Borneo

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: | Situs BPS:

Kepulauan Bangka Belitung

Nama: Kepulauan Bangka Belitung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pangkal Pinang

Gubernur: Eko Maulana Ali | Wakil Gubernur: Rustam Effendi (sejak 7 Mei 2012)

Kode BPS: 19 | Kode ISO: ID-BB | Kode kendaraan: BN

Kode telepon: 0715-0719 | Kode pos: 33111-33791

Luas: 16.424,14 km2 | Populasi: 1.043.456 jiwa | Kepadatan: 63.53 jiwa/km2

Pembagian administratif: 6 kabupaten dan 1 kota, 135 kecamatan, 1.422 desa/kelurahan

Semboyan: Serumpun Sebalai; Bahasa Indonesia: dari darah yang sama, dari tempat yang

sama

Flora: Nagasari (Palaquium rostratum)[18]

Fauna: Mantilin (Tarsius bancanus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://babelprov.go.id | Situs BPS: http://babel.bps.go.id

Kepulauan Riau

Nama: Kepulauan Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Tanjung Pinang

Gubernur: Muhammad Sani | Wakil Gubernur: Muhammad Soerya Respationo (sejak 19

Agustus 2010)

Kode BPS: 21 | Kode ISO: ID-KR | Kode kendaraan: BP

Kode telepon: 0771-0779 | Kode pos: 29111-29875

Luas: 8.084,01 km2 | Populasi: 1.274.848 jiwa | Kepadatan: 157.7 jiwa/km2

Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 2 kota, 57 kecamatan, 340 desa/kelurahan

Semboyan: Berpancang Amanah Bersauh Marwah; Bahasa Indonesia: memperjuangkan

mandat, memegang teguh tradisi

Flora: Sirih (Piper betle)[19]

Fauna: Ikan Kakap merah (Lutjanus sanguineus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://kepriprov.go.id | Situs BPS: http://kepri.bps.go.id

Lampung

Nama: Lampung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Bandar Lampung

Gubernur: Sjachroedin Zainal Pagaralam | Wakil Gubernur: Joko Umar Said (sejak 2

Juni 2009)

Kode BPS: 18 | Kode ISO: ID-LA | Kode kendaraan: BE

Kode telepon: 0721-0729 | Kode pos: 34111-35686

Luas: 35.376 km2 | Populasi: 7.608.405 jiwa | Kepadatan: 215.07 jiwa/km2

Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 2 kota, 204 kecamatan, 2.361 desa/kelurahan

Semboyan: Sang Bumi Ruwa Jurai (Bahasa Lampung); Bahasa Indonesia: "Rumah Tangga

yang Agung"

Flora: Bunga asar (Mirabilis jalapa)[20]

Fauna: Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://lampungprov.go.id | Situs BPS: http://lampung.bps.go.id

Maluku

Nama: Maluku | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Ambon

Gubernur: Karel Alberth Ralahalu | Wakil Gubernur: Said Assagaff (sejak 15

September 2003)

Kode BPS: 81 | Kode ISO: ID-MA | Kode kendaraan: DE

Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97114-97666

Luas: 49.350,42 km2 | Populasi: 1.568.292 jiwa | Kepadatan: 31.78 jiwa/km2

Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 2 kota, 72 kecamatan, 901 desa/kelurahan

Semboyan: Siwa Lima; Bahasa Indonesia: "Milik Bersama"

Flora: Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis)[21]

Fauna: Nuri raja Ambon (Alisterus amboinensis)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://malukuprov.go.id | Situs BPS: http://maluku.bps.go.id

Maluku Utara

Nama: Maluku Utara | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Sofifi

Gubernur: Thaib Armaiyn | Wakil Gubernur: Abdul Ghani Kasuba (sejak 29 September 2008)

Kode BPS: 82 | Kode ISO: ID-MU | Kode kendaraan: DG

Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97711-97863

Luas: 42.959,99 km2 | Populasi: 1.135.478 jiwa | Kepadatan: 26.43 jiwa/km2

Pembagian administratif: 7 kabupaten dan 2 kota, 110 kecamatan, 1.002 desa/kelurahan

Semboyan: Marimoi Ngome Futuru

Flora: Cengkeh (Syzygium aromaticum)[22]

Fauna: Bidadari Halmahera (Semioptera wallacii)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://malutprov.go.id | Situs BPS: http://malut.bps.go.id

Nusa Tenggara Barat

Nama: Nusa Tenggara Barat | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Mataram

Gubernur: Muhammad Zainul Majdi | Wakil Gubernur: Badrul Munir (sejak 8 September 2008)

Kode BPS: 52 | Kode ISO: ID-NB | Kode kendaraan: DR, EA

Kode telepon: 0370-0376, 0364 | Kode pos: 83115-84458

Luas: 19.950,22 km2 | Populasi: 4.500.212 jiwa | Kepadatan: 225.57 jiwa/km2

Pembagian administratif: 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, 904 desa/kelurahan

Semboyan:

Flora: Ajan kelicung (Diospyros macrophylla)[23]

Fauna: Rusa Timor (Cervus timorensis)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://ntb.go.id | Situs BPS: http://ntb.bps.go.id

Nusa Tenggara Timur

Nama: Nusa Tenggara Timur | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Kupang

Gubernur: Frans Lebu Raya | Wakil Gubernur: Benny Alexander Litelnoni (sejak 16

Juli 2013)

Kode BPS: 53 | Kode ISO: ID-NT | Kode kendaraan: DH, EB, ED

Kode telepon: 0380-0389 | Kode pos: 85111-87284

Luas: 47.676,51 km2 | Populasi: 4.683.827 jiwa | Kepadatan: 98.24 jiwa/km2

Pembagian administratif: 20 kabupaten dan 1 kota, 284 kecamatan, 2.845

desa/kelurahan

Semboyan:

Flora: Cendana (Santalum album)[24]

Fauna: Biawak Komodo (Varanus komodoensis)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://nttprov.go.id | Situs BPS: http://ntt.bps.go.id

Papua

Nama: Daerah khusus Papua | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Jayapura

Gubernur: Lukas Enembe | Wakil Gubernur: Klemen Tinal (sejak 9 April 2013)

Kode BPS: 94 | Kode ISO: ID-PA | Kode kendaraan: DS

Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98111-99974

Luas: 309.934,40 km2 | Populasi: 2.831.381 jiwa | Kepadatan: 9.14 jiwa/km2

Pembagian administratif: 28 kabupaten dan 1 kota, 344 kecamatan, 3.575 desa/kelurahan

Semboyan: Karya Swadaya

Flora: Buah merah (Pandanus conoideus)[25]

Fauna: Cendrawasih 12 Kawat (Seleucidis melanoleucus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://papua.go.id | Situs BPS: http://papua.bps.go.id

Papua Barat

Nama: Daerah khusus Papua Barat | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Manokwari

Gubernur: Abraham Octavianus Atururi | Wakil Gubernur: Rahimin Katjong (sejak 17

Januari 2012)

Kode BPS: 91 | Kode ISO: ID-PB | Kode kendaraan: PB

Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98311-98662

Luas: 114.566,40 km2 | Populasi: 760.855 jiwa | Kepadatan: 6.64 jiwa/km2

Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 1 kota, 127 kecamatan, 1.286 desa/kelurahan

Semboyan: Cintaku Negeriku

Flora: Matoa (Pometia pinnata)[26]

Fauna: Cendrawasih Merah (Paradisaea rubra)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://papuabaratprov.go.id | Situs BPS: http://papuabarat.bps.go.id

Riau

Nama: Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pekanbaru

Gubernur: Mambang Mit (pejabat sementara) | Wakil Gubernur: kosong (sejak 19 Juni 2013)

Kode BPS: 14 | Kode ISO: ID-RI | Kode kendaraan: BM

Kode telepon: 0760-0769, 0624 | Kode pos: 28111-29566

Luas: 94.560 km2 | Populasi: 5.538.367 jiwa | Kepadatan: 58.57 jiwa/km2

Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 151 kecamatan, 1.584 desa/kelurahan

Semboyan: Bumi Bertuah Negeri Beradat

Flora: Nibung (Oncosperma tigillarium)[27]

Fauna: Serindit Melayu (Loriculus galgulus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://riauprov.go.id | Situs BPS: http://riau.bps.go.id

Sulawesi Barat

Nama: Sulawesi Barat | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Mamuju

Gubernur: Anwar Adnan Saleh | Wakil Gubernur: Aladin S. Mengga (sejak 14

Desember 2011)

Kode BPS: 76 | Kode ISO: ID-SR | Kode kendaraan: DC

Kode telepon: 0422, 0426, 0428 | Kode pos: 91311-96365

Luas: 16.787,19 km2 | Populasi: 1.158.651 jiwa | Kepadatan: 69.02 jiwa/km2

Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 0 kota, 65 kecamatan, 532 desa/kelurahan

Semboyan: Mellete Diatonganan; Bahasa Indonesia: "Meniti pada Kebenaran"

Flora: Cempaka hutan kasar (Elmerrillia ovalis)[28]

Fauna: Mandar Dengkur (Aramidopsis plateni)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sulbar.go.id | Situs BPS: http://sulbar.bps.go.id

Sulawesi Selatan

Nama: Sulawesi Selatan | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Makassar

Gubernur: Syahrul Yasin Limpo | Wakil Gubernur: Agus Arifin Nu'mang (sejak 8

April 2008)

Kode BPS: 73 | Kode ISO: ID-SN | Kode kendaraan: DD, DP, DW

Kode telepon: 0410-0421, 0423, 0427, 0471-0485 | Kode pos: 90111-92985

Luas: 46.116,45 km2 | Populasi: 8.034.776 jiwa | Kepadatan: 174.23 jiwa/km2

Pembagian administratif: 21 kabupaten dan 3 kota, 303 kecamatan, 2.936

desa/kelurahan

Semboyan: Todo Poli; Bahasa Indonesia: "Teguh dalam keyakinan"

Flora: Lontar (Borassus flabellifer)[29]

Fauna: Julang Sulawesi (Aceros cassidix)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sulsel.go.id | Situs BPS: http://sulsel.bps.go.id

Sulawesi Tengah

Nama: Sulawesi Tengah | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Palu

Gubernur: Longki Djanggola | Wakil Gubernur: Sudarto (sejak 17 Juni 2011)

Kode BPS: 72 | Kode ISO: ID-ST | Kode kendaraan: DN

Kode telepon: 0445-0465 | Kode pos: 94111-94976

Luas: 68.089,83 km2 | Populasi: 2.294.841 jiwa | Kepadatan: 33.7 jiwa/km2

Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, 1.664 desa/kelurahan

Semboyan: Nosarara Nosabatutu (Bahasa Kaili); Bahasa Indonesia : "Bersama Kita Satu"

Flora: Eboni (Diospyros celebica)[30]

Fauna: Maleo Senkawor (Macrocephalon maleo)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sulteng.go.id | Situs BPS: http://sulteng.bps.go.id

Sulawesi Tenggara

Nama: Sulawesi Tenggara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Kendari

Gubernur: Nur Alam | Wakil Gubernur: Saleh Lasata (sejak 18 Februari 2008)

Kode BPS: 74 | Kode ISO: ID-SG | Kode kendaraan: DT

Kode telepon: 0401-0408 | Kode pos: 93111-93958

Luas: 36.757,45 km2 | Populasi: 2.232.586 jiwa | Kepadatan: 60.74 jiwa/km2

Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 185 kecamatan, 1.942

desa/kelurahan

Semboyan: Bolimo Karo Somanamo Lipu

Flora: Anggrek serat (Dendrobium utile)[31]

Fauna: Anoa (Bubalus depressicornis)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sultra.go.id | Situs BPS: http://sultra.bps.go.id

Sulawesi Utara

Nama: Sulawesi Utara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Manado

Gubernur: Sinyo Harry Sarundajang | Wakil Gubernur: Djouhari Kansil (sejak 13

Agustus 2010)

Kode BPS: 71 | Kode ISO: ID-SA | Kode kendaraan: DB, DL

Kode telepon: 0430-0438 | Kode pos: 95111-95999

Luas: 13.930,73 km2 | Populasi: 2.270.596 jiwa | Kepadatan: 162.99 jiwa/km2

Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 4 kota, 149 kecamatan, 1.464

desa/kelurahan

Semboyan: Si Tou Timou Tumou Tou (Bahasa Minahasa); Bahasa Indonesia:

"Manusia hidup untuk mendidik orang lain"

Flora: Longusei (Ficus minahasae)[32]

Fauna: Tangkasi (Tarsius tarsier)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sulut.go.id | Situs BPS: http://sulut.bps.go.id

Sumatera Barat

Nama: Sumatera Barat | Pulau: Sumatera | Ibukota: Padang

Gubernur: Irwan Prayitno | Wakil Gubernur: Muslim Kasim (sejak 15 Agustus 2010)

Kode BPS: 13 | Kode ISO: ID-SB | Kode kendaraan: BA

Kode telepon: 0751-0759 | Kode pos: 25111-27779

Luas: 42.297,30 km2 | Populasi: 4.846.909 jiwa | Kepadatan: 114.59 jiwa/km2

Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 7 kota, 175 kecamatan, 1.858

desa/kelurahan

Semboyan: Tuah Sakato (Bahasa Minangkabau); Bahasa Indonesia: "Manfaat

kesepahaman"

Flora: Pohon Andalas (Morus macroura)[33]

Fauna: Kuau raja (Argusianus argus)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sumbarprov.go.id | Situs BPS: http://sumbar.bps.go.id

Sumatera Selatan

Nama: Sumatera Selatan | Pulau: Sumatera | Ibukota: Palembang

Gubernur: Alex Noerdin | Wakil Gubernur: Edy Yusuf (sejak 7 November 2008)

Kode BPS: 16 | Kode ISO: ID-SS | Kode kendaraan: BG

Kode telepon: 0711-0714, 0730-1735, 0702 | Kode pos: 30111-32387

Luas: 85.679,42 km2 | Populasi: 7.450.394 jiwa | Kepadatan: 86.96 jiwa/km2

Pembagian administratif: 15 kabupaten dan 5 kota, 212 kecamatan, 3.081 desa/kelurahan

Semboyan: Bersatu Teguh

Flora: Duku (Lansium domesticum)[34]

Fauna: Ikan Belida (Chitala lopis)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sumselprov.go.id | Situs BPS: http://sumsel.bps.go.id

Sumatera Utara

Nama: Sumatera Utara | Pulau: Sumatera | Ibukota: Medan

Gubernur: Gatot Pujo Nugroho | Wakil Gubernur: Tengku Erry Nuradi (sejak 16 Juni 2013)

Kode BPS: 12 | Kode ISO: ID-SU | Kode kendaraan: BB, BK

Kode telepon: 0620-0639, 0601 | Kode pos: 20111-22998

Luas: 72.981,23 km2 | Populasi: 12.982.204 jiwa | Kepadatan: 177.88 jiwa/km2

Pembagian administratif: 25 kabupaten dan 8 kota, 402 kecamatan, 5.867 desa/kelurahan

Semboyan: Mar Sipature Hutana Be(Bahasa Batak); Bahasa Indonesia: "berlomba lomba

membangun daerah"

Flora: Kenanga (Cananga odorata)[35]

Fauna: Beo Nias (Gracula religiosa robusta)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://sumutprov.go.id | Situs BPS: http://sumut.bps.go.id

Yogyakarta

Nama: Daerah istimewa Yogyakarta | Pulau: Jawa | Ibukota: Yogyakarta

Gubernur: Sri Sultan Hamengkubuwono X | Wakil Gubernur: Paku Alam IX (sejak 3

Oktober 1998)

Kode BPS: 34 | Kode ISO: ID-YO | Kode kendaraan: AB

Kode telepon: 0274 | Kode pos: 55111-55893

Luas: 3.133,15 km2 | Populasi: 3.343.651 jiwa | Kepadatan: 1067.19 jiwa/km2

Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 109 kecamatan, 1.334 desa/kelurahan

Semboyan: Amemayu Hayuning Bawana (?) (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Mengalir

dalam hembusan alam"

Flora: Kepel (Stelechocarpus burahol)[36]

Fauna: Perkutut (Geopelia striata)

Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data

Situs web resmi: http://pemdadiy.go.id | Situs BPS: http://yogyakarta.bps.go.id

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Daftar provinsi yang tidak beribu kota di kota terbesarnya Daftar provinsi di Indonesia sepanjang masa Daftar kabupaten dan kota Indonesia Pembagian administratif Indonesia Pemekaran daerah di Indonesia Demografi Indonesia

Referensi

Cara Penyebaran Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei (sekarang Kantor Berita ANTARA), Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin.

Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect Our Constitution, August 17!!! (Hormatilah Konstitusi Kami, 17 Agustus!!!). Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi :

Teuku Mohammad Hassan dari Aceh,

Sam Ratulangi dari Sulawesi,

Ketut Pudja dari Sunda Kecil (Bali),

A. A. Hamidan dari Kalimantan.

Peringatan 17 Agustus 1945[sunting | sunting sumber]

Pengibaran

Bendera S

ang Saka

Merah

Putih pada

setiap

perayaan 1

7 Agustus.

Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka, seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara masing-masing.

Naskah Undang-Undang Dasar 1945[sunting | sunting sumber]

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarah Awal[sunting | sunting sumber]

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakartayang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)[sunting | sunting sumber]

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)[sunting | sunting sumber]

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)[sunting | sunting sumber]

Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)[sunting | sunting sumber]

Perangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)[sunting | sunting sumber]

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999[sunting | sunting sumber]

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945[sunting | sunting sumber]

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945