BERSATU, BERTAHAN, PULIHKAN EKONOMI: KOORDINASI … · transmisi kebijakan moneter. Contoh di AS,...
Transcript of BERSATU, BERTAHAN, PULIHKAN EKONOMI: KOORDINASI … · transmisi kebijakan moneter. Contoh di AS,...
BERSATU, BERTAHAN, PULIHKAN EKONOMI:KOORDINASI KEBIJAKAN NASIONAL UNTUK MITIGASI COVID-19
1
Click to edit Master title style
KONSEPSI BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN NASIONAL
1
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN
KOORDINASI KEBIJAKAN: BANK INDONESIA, PEMERINTAH, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
2
3
OutlineTUJUAN LECTURE:
Memberikan pemahaman mengenai konsep & strategi sinergi kebijakan antara BI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan otoritas lainnya yang mrp suatu
keniscayaan dalam rangka memitigasi berbagai risiko eksternal maupun internal untuk menjaga momentum & mendorong pertumbuhan ekonomi.
Click to edit Master title style
3Diminishing Globalisation: Unfavorable Global Economic Condition
Ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok & risiko geopolitik selama 2019 tidak hanya menekan perekonomiandunia, mendorong penurunan harga komoditas, & ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, namun jugameningkatkan komplikasi respons bank sentral.
PEREKONOMIAN DUNIA MELAMBAT, BAHKAN MENUJU RESESI…
Sumber: World Economic Outlook Database, Proyeksi Bank Indonesia
2017 2018 2019 2020* 2021*Volume Perdagangan Dunia 4.7 3.4 -0.2 -12.4 14.7Harga Komoditas 21.7 -2.8 -3.0 -14.2 12.9
Sumber: World Economic Outlook Database October 2019, Bloomberg, FRED Data, *Proyeksi Bank Indonesia.
Click to edit Master title style
4Central Bank: The Only Game in Town?
• Kebijakan moneter sendiri tidak selalu efektif untuk memitigasi dampak negatif perang dagang: Ketidak-efektifan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas di negara maju.
• Hal ini menyebabkan volatilitas aliran modal asing dan nilai tukar di negara berkembang sejalan dengan perilaku investor global yang mencari yield yang lebih tinggi. Kondisi ini meningkatkan kompleksitas kebijakan bank sentral di negara berkembang.
• Perlunya bauran kebijakan: bank sentral, fiskal,dan reformasi struktural.
SUKU BUNGA DI SEKITAR NOL, BAHKAN NEGATIF…
Sumber: Bloomberg
VOLATILITAS ALIRAN MODAL ASING MENINGKAT…
Sumber: Database WEO Oktober 2019
Global Financial Crisis
Click to edit Master title style
5Rising Digitalisation: A need for Central Bank 4.0? • Perkembangan pesat ekonomi & keuangan digital dalam bentuk fin-tech & unbundling financial services di luar bank &
institusi finansial lain berisiko menciptakan shadow banking, digital money, memperlemah mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan meningkatkan risiko stabilitas moneter & finansial.
• Perubahan perilaku agen ekonomi, baik sebagai konsumen maupun faktor produksi, terutama didorong meningkatnya peranan milenial.
Sumber: BigTech in finance: market developments and potential financial stability implications Financial Stability Board (August 2019)
JENIS JASA KEUANGAN YG DITAWARKAN BIGTECH…MENINGKATNYA PENGGUNA AKTIF BIGTECH…
Sumber: BIS Annual Economic Report 2019
50% LEBIH USIA PRODUKTIF
MURAH CEPAT SESUAI SELERA
PERSENTASE PENGGUNA TELEPON SELULER
TEKNOLOGI DIGITAL MERUBAH PERILAKU…
Click to edit Master title style
6Bank Sentral Sejak Krisis Global
Reformasi peran dan kebijakan bank sentral sejak krisis global: Di samping kebijakan moneter untuk stabilitas harga dan nilai tukar, perlu tambahan mandat dalam stabilitas sistem keuangan, tugas kebijakan makroprudensial, dan penguatan manajemen aliran modal asing.
Stabilitas moneter dan SSK saling komplementer. Selain mencapai stabilitas harga, bank sentral perlu mendukung stabilitas sistem keuangan (SSK). Tanpa mempertimbangkan SSK, kebijakan moneter dapat menimbulkan instabilitas sistem keuangan dan ekonomi, ‘Stability is destabilizing’. Terjaganya SSK memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Contoh di AS, Great Moderation menimbulkan: house price bubbles, credit booms, excessive risk takingand leverages. Demikian pula di Asia sebelum krisis 1997/98.
Mandat Stabilitas Moneter dan SSKManajemen
Aliran Modal Asing
Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan Moneter
Perlu kebijakan makroprudensial. Kebijakan moneter umumnya kurang mempertimbangkan prosiklisitas keuangan dan risiko sistemik, tidak ‘leaning against the winds’ untuk mendukung SSK. Demikian pula pengaturan dan pengawasan mikroprudensial fokus pada kesehatan lembaga keuangan, tidak akan mampu mempertimbangkan ‘macro-financial linkages’. Perlu kebijakan makroprudensial untuk pengaturan dan pengawasan sistem keuangan dari perspektif makro dan fokus pada risiko sistemik untuk mendukung SSK.
Perlu manajemen aliran modal asing, mengingat volatilitas aliran modal asing semakin tinggi sejak krisis global dan mengancam stabilitas moneter dan SSK di banyak negara EMEs: (i) risiko makroekonomi dengan pertumbuhan kredit yang tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan volatilitas nilai tukar, (ii) ketidakstabilan sistem keuangan karena risiko nilai tukar dan maturitas, serta volatilitas harga aset, serta (iii) risiko pembalikan modal asing dan sudden stops.
Click to edit Master title style
7Bauran Kebijakan Bank Indonesia: Kerangka Pokok
Tujuan: Stabilitas harga dan mendukung SSK• Strategi: Bauran Kebijakan Bank Indonesia
1.Kebijakan Suku Bunga:• BI7DRR Rate• Koridor dan term structure OM
2.Kebijakan Nilai Tukar• Konsistensi NT fundamental (“Path NT”)• Volatilitas jangka pendek
3.Pengelolaan Capital Flows• Dukungan thd stabilitas NT, pengendalian
prosiklisitas dan risiko sistemik4.Kebijakan Makroprudensial• Dukungan efektivitas transmisi moneter• Mitigasi prosiklisitas dan risiko sistemik
5.Koordinasi & Komunikasi Kebijakan• Koordinasi TPI & TPID, Rakor KEKR• Komunikasi utk pembentukan ekspektasi
Tujuan: mencapai target inflasi dan stabilitas nilai tukar, serta mendukung terjaganya SSK.
Dari sisi moneter: memperkuat transmisi suku bunga, nilai tukar, likuiditas/uang beredar, kredit, perilaku risiko, dan ekspektasi.
Dari sisi SSK: mengelola prosiklisitas dan risiko sistemik, khususnya dari kredit, properti, utang LN, dan aliran modal asing.
TrilemaKebijakanMoneter
Stabilitas Harga(dgn pertimbangan
pertumbuhan ekonomi)
Stabilitas Nilai Tukar(Mekanisme Pasar & sesuai fundamental)
Aliran Modal Asing(Kecukupan
Cadangan Devisa
TrilemaKebijakan
Makro-prundesial
Stabilitas Sistem Keuangan(Risiko Sistemik – Cross Section
& Antar Waktu)
IntermediasiSeimbang (Kredit
Optimal)
Efisiensi dan Inklusi(Pendalaman Pasar
Keuangan)
Click to edit Master title style
8Kebijakan Makroprudensial: Sasaran dan InstrumenKebijakan makroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan institusi keuangan dari perspektif makro dan fokus pada risiko sistemik.
Instrumen kebijakan makroprudensial
(1) untuk pengelolaan prosiklisitas: a.l.
LTV ratio & counter-cyclical capital buffer.
(2) untuk risiko sistemik: a.l. net open
position, batasan eksposur valas dan
pinjaman LN.
Sasaran utama kebijakan
makroprudensial
(1) Mengelola prosiklisitas sistem
keuangan karena keterkaitan macro-
finansial (time dimension),
(2) Mitigasi risiko sistemik karena
interkoneksi dan jejaring keuangan
(cross-section dimension).
Sasaran lain:
mendorong regulasi keuangan secara
system-wide untuk insentif dan disinsentif
para pelaku pasar (structural dimension)
Taksonomi dari Instrumen Makroprudensial…
Risk Types Risk Dimension: Time Series or Cross-Sections
Leverage/credit/asset price booms
Time Series:- Countercyclical capital buffers- Time-varying LTV
Liquidity/market risk
Time Series:- Time-varying systemic liquidity surcharges- Time-varying limits in currency mismatch or
exposure (e.g. real estate)- Time-varying limits on loan-to-deposit ratio
Interconnectedness/market structure/ financial infrastructrure
Cross-Sections:- Systemic capital surcharges- Systemic liquidity surcharges- Powers to break up financial firms on systemic risk
concerns- Restrictions on permissible activities (e.g. ban on
proprietary trading for systemically important banks)
Upswing (“boom”)
Downswing (“Burst”)
Procyclicality
Desired economic cycle
Systemic Risk
Bank A
Bank D
Bank C
Bank B
TIME DIMENSION…CROSS-SECTION DIMENSION…
Click to edit Master title style
9Manajemen Aliran Modal Asing: Sasaran dan Instrumen
Penerapan di Berbagai Negara
• MAM Inflows: tax on portfolio equity and debt inflows (Brazil, 2009), holding period SBI and limit on short-term foreign borrowing by banks (Indonesia, 2011), withholding tax on interest income on nonresident purchases of treasury and monetary stabilization bonds (Korea, 2011), fee on nonresident purchases of central bank paper (Peru, 2010), or withholding tax on nonresidents' interest earnings and capital gains on new purchases of state bonds (Thailand, 2010).
• MAM outflows: 12-month waiting period for nonresidents to convert proceeds from the sale of securities (Malaysia, 1998), limits on forward transactions & imposing of export surrender (Thailand, 1997), limit bank withdrawals and restrictions on transfers & loans in foreign currency (Argentina, 2001), stop of convertibility of domestic currency for capital transactions (Iceland, 2008), 5-day waiting period for nonresidents to convert local currency investment proceeds to foreign currency (Ukraine, 2008).
Sasaran Manajemen Aliran Modal
Asing (MAM)
(1) mendukung stabilitas nilai tukar,
serta mencegah risiko krisis
neraca pembayaran dan sudden-
stop capital reversal
(2) mitigasi prosiklisitas dan risiko
sistemik dari akumulasi utang LN
dan volatilitas aliran modal asing.
Instrumen MAM: Prudential & Administratif
Aliran Modal
Limit on bank’s short term external debt
Liquidity ratio on external debt repayment capacity
Hedging ratio
Net Open PositionBank
Korporasi Minimum credit rating for external debt borrower
Non-remunerated reserve requirement
Restrictions
Specific licensing
Tax on non-resident capital flows
Residen
Non-residen
Aliran Modal
“Push-Pull Factor” Aliran Modal AsingPortfolio
Equity
Portfolio
Debt
Banking
FlowsFDI
Global Risk PerceptionNegative
Strong
Negative
Strong
Negative
StrongInconclusive
AEs Interest RateNegative
Strong
Negative
StrongNegative Inconclusive
AEs GDP Positive Positive Inconclusive Inconclusive
Domestic GDP Positive PositivePositive
Strong
Positive
Strong
Domestic Return/Yield Positive PositivePositive
StrongInconclusive
Country Risk Indicator Negative NegativeNegative
StrongNegative
PUSH
PULL
Click to edit Master title style
10Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial: Pedoman Umum
Beberapa Contoh Kasus:
• Kuadran I: Dalam kondisi inflasi terkendali (dalam kisaran sasaran) & pertumbuhan kredit rendah, dapat ditempuh kebijakan moneter (penurunan suku bunga) & makroprudensial yang akomodatif (mis. pelonggaran LTV). Contoh Indonesia sejak mid 2015-2017 & sejak mid-2019
• Kuadran II: Dalam kondisi inflasi rendah tetapi pertumbuhan kredit tinggi, dapat ditempuh pengetatan kebijakan makroprudensial (LTV ketat)dan kebijakan moneter netral atau akomodatif (suku bunga tetap atau turun). Contoh Indonesia periode 2010-mid 2013.
• Kuadran III: Dalam hal tekanan inflasi tinggi tetapi pertumbuhan kredit rendah, dapat ditempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif (pelonggaran LTV) dan kebijakan moneter ketat (suku bunga tinggi). Contoh Indonesia periode akhir 2014 sd mid 2015 dan tahun 2018 (kebijakan moneter ketat untuk stabilitas nilai tukar)
• Kuadran IV: Dalam hal tekanan inflasi tinggi melebihi sasaran & pertumbuhan kredit juga tinggi, maka perlu ditempuh kebijakan moneter ketat (kenaikan suku bunga dan GWM) dan pengetatan kebijakan makroprudensial (LTV ketat). Contoh Indonesia periode mid-2013 sd akhir 2014.
Forecasted Price Stability Risk
(Forecasted vs Targeted Inflation Rate)
Low High
Forecasted
Financial
Stability Risk
(Forecasted vs
Optimal Credit
Growth)
High
Quadrant II
Monetary NEUTRAL/ LEANING
Macroprudential TIGHT
Quadrant IV
Monetary TIGHT
Macroprudential TIGHT
Low
Quadrant I
Monetary NEUTRAL/ LOOSE
Macroprudential NEUTRAL/LOOSE
Quadrant III
Monetary TIGHT
Macroprudential NEUTRAL/LEANING
Click to edit Master title style
11Indikator Kunci Makroekonomi
Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
GDP Growth (% yoy) 6.22 6.49 6.26 5.78 5.01 4.88 5.03 5.07 5.06 5.27 5.17 5.18 5.17 5.07 5.05 5.02 4.97 5.02
a. Consumption (% yoy) 4.14 4.51 4.77 5.23 4.71 4.9 4.34 4.62 4.94 5.16 5.00 5.08 5.05 5.02 5.17 5.01 4.97 5.04
b. Investment (% yoy) 8.48 8.77 9.25 4.71 4.45 5.01 4.47 6.15 7.94 5.85 6.96 6.01 6.67 5.03 5.01 4.21 4.06 4.45
c. Export (% yoy) 15.27 13.65 2 5.3 1.07 -2.12 -1.57 9.09 5.94 7.65 8.08 4.33 6.48 -1.87 -1.98 0.02 -0.39 -0.87
d. Import (% yoy) 17.34 13.34 6.66 1.21 2.12 -6.25 -2.45 8.06 12.64 15.17 14.02 7.1 12.04 -7.39 -6.78 -8.61 -8.05 -7.69
CPI Inflation (% yoy) 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 3.35 3.02 3.61 3.40 3.12 2.88 3.13 3.13 2.48 3.28 3.39 2.72 2.72
a. Core inflation (% yoy) 4.28 4.34 4.40 4.98 4.93 3.95 3.07 2.95 2.67 2.72 2.82 3.07 3.07 3.03 3.25 3.32 3.02 3.02
b. Volatile food prices (% yoy) 17.74 3.37 5.68 11.02 10.88 4.84 5.92 0.71 4.06 4.60 3.75 3.39 3.39 0.16 4.91 5.49 4.30 4.30
c. Administered prices (% yoy) 5.40 2.78 2.66 2.91 17.57 0.39 0.21 8.70 5.11 2.88 2.40 3.36 3.36 3.25 1.89 1.88 0.51 0.51
Balance of payment ($ m) 30,343 11,857 215 -7,325 15,249 -1,098 12,089 11,586 -3,855 -4,309 -4,386 5,418 -7,131 2,419 -1,977 -46 4,279 4,676
a. Current Account ($ m) 5,144 1,685 -24,418 -29,115 -27,516 -17,519 -16,952 -16,196 -4,937 -7,784 -8,380 -9,531 -30,633 -6,593 -8,210 -7,491 -8,122 -30,415
- % of GDP 0.67 0.19 -2.65 -3.19 -3.09 -2.03 -1.82 -1.60 -1.91 -2.95 -3.19 -3.72 -2.94 -2.46 -2.95 -2.60 -2.84 -2.72
b. Financial Account ($ m) 26,476 13,603 24,858 21,926 44,916 16,843 29,306 28,686 2,136 3,111 4,001 15,875 25,122 9,893 6,640 7,438 12,368 36,339
- FDI 11,106 11,528 13,716 12,170 14,733 10,704 16,136 18,502 4,737 2,424 4,495 855 12,511 5,924 5,637 5,172 3,315 20,049
- Portfolio Investment 13,202 3,806 9,206 10,873 26,067 16,183 18,996 21,059 -1,114 106 -135 10,456 9,312 5,199 4,557 4,841 6,952 21,550
- Other Investment 2,262 -1,801 1,922 -782.72 4,272 -10,064 -5,817 -10,747 -1,547 569 -450 4,694 3,266 -1,315 -3,554 -2,664 2,094 -5,438
Exchange Rate (Rp/$ avg) 9,036 9,113 9,715 12,250 12,135 13,395 13,436 13,394 13,576 13,953 14,600 14,798 14,246 14,134 14,254 14,120 14,064 14,139
FX Reserves ($ m) 96,207 110,123 112,781 99,387 111,862 105,931 116,362 130,196 126,003 119,839 114,848 120,654 120,654 124,539 123,823 124,332 129,183 129,183
- in MOI & Official Debt Repayment 7.56 6.74 6.15 5.47 6.45 7.39 8.42 8.27 7.64 6.92 6.28 6.45 6.45 6.70 6.75 6.93 7.33 7.33
Interest Rates
a. BI (Policy) Rate (%) / BI 7-D RR 6.5 6 5.75 7.25 7.75 7.5 4.75 4.25 4.25 5.25 5.75 6.00 6.0 6.0 6.0 5.25 5.00 5.0
b. Deposit Rate (%) 6.83 6.35 5.58 7.92 8.58 7.60 6.46 5.81 5.65 5.74 6.32 6.92 6.92 6.84 6.83 6.57 6.31 6.31
c. Lending rate (%) 13.21 12.78 12.11 12.36 12.91 12.82 12.05 11.30 11.15 11.05 11.01 10.81 10.81 10.85 10.75 10.67 10.53 10.53
Banking
a. CAR (%) 17.18 16.05 17.43 18.13 19.57 21.20 22.69 23.01 22.50 21.97 22.85 22.89 22.89 23.30 22.00 23.19 23.66 23.66
b. Deposit Growth (% yoy) 20.45 18.72 15.61 13.11 12.17 7.26 9.60 9.36 7.66 7.00 6.60 6.45 6.45 7.18 7.42 7.47 6.54 6.54
c. Lending Growth (% yoy) 23.28 24.67 23.13 21.39 11.56 10.50 7.86 8.24 8.55 10.75 12.69 11.75 11.75 11.54 9.92 7.89 6.08 6.08
d. NPLs (%, gross) 3.07 2.23 2.01 1.82 2.23 2.50 2.93 2.59 2.75 2.67 2.66 2.37 2.37 2.51 2.50 2.66 2.53 2.53
External
a. World GDP (% yoy) 5.4 4.2 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2 3.7 3.9 3.7 3.5 3.4 3.6 3.2 3.1 2.8 2.8 3.0
b. Export Comm. Price Index (% yoy) 10.10 13.30 -14.10 -7.50 -4.30 -15.40 5.40 21.70 -1.11 4.79 -2.74 -12.26 -2.83 -6.13 -4.69 -6.83 5.64 -3.00
c. LIBOR 3m (%, avg) 0.34 0.35 0.42 0.27 0.23 0.33 0.76 1.26 1.93 2.34 2.34 2.64 2.31 2.69 2.51 2.14 1.93 2.32
d. External Debt Position ($ m) 202,413 225,375 252,364 266,109 293,328 310,730 320,006 352,469 357,314 353,676 356,971 375,279 375,279 386,639 389,247 393,988 401,447 401,447
- Govt & Central Bank 118,624 118,642 126,119 123,548 129,736 142,608 158,283 180,622 184,685 179,728 179,166 186,275 186,275 190,465 195,543 197,138 201,356 201,356
- Private 83,789 106,732 126,245 142,561 163,592 168,123 161,722 171,847 172,629 173,948 177,804 189,004 189,004 196,174 193,704 196,850 200,091 200,091
2013Macroeconomic Indicators 2010 2011 2012 2014 2015 2016 20172018 2019
Click to edit Master title style
12BLUEPRINT SPI 2025: Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025
Blueprint SPI 2025 membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan Industri.
VISI BLUEPRINT SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 2025
Click to edit Master title style
13BLUEPRINT SPI 2025: Konfigurasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia
SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.
Click to edit Master title style
14Bauran Kebijakan Nasional: Menjaga Stabilitas dan Mendorong PertumbuhanUntuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan, & inklusif dengan stabilitas makroekonomi & finansial yg terjaga, diperlukan koordinasi yang erat antara bank sentral, kebijakan fiskal & reformasi struktural….
Sumber: Juhro (2015)
Kebijakan Fiskal• Menjaga stabilitas makroekonomi
melalui defisit fiskal & utang publik yg wajar.
• Kebijakan pajak & alokasi pengeluaran produktif untuk stimulus pertumbuhan yg tinggi & inklusif.
Kebijakan Bank Sentral
• Menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas keuangan
• Bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, manajemen aliran modal asing, &makroprudensial.
Reformasi Struktural
• Mencapai pertumbuhan tinggi melalui produktivitas modal, tenaga kerja, dan tekonologi.
• Reformasi di bidang infrastruktur, iklim investasi, perdagangan, dan tenaga kerja.
Click to edit Master title style
15Sinergi Bauran Kebijakan Ekonomi Nasional
TPI & TPID dgn Program 4K
(Ketersediaan pasokan,
Keterjangkauan Harga, Kelancaran
distribusi, Koordinasi efektif)
PENGENDALIAN
INFLASI1
Rakorpusda triwulanan yang
difokuskan pada perbaikan
defisit transaksi berjalan,
pembiayaan investasi khususnya
infrastruktur, dan
pengembangan ekonomi-
keuangan digital.
PERBAIKAN STRUKTUR
PEREKONOMIAN2
• Pencegahan dan penanganan krisis
melalui KSSK.
• Harmonisasi kebijakan makro-
prudensial-mikroprudensial BI-OJK.
• Koordinasi BI-LPS.
• Mitigasi dampak Covid-19.
STABILITAS SISTEM
KEUANGAN3
Forum FK-PPK yang difokuskan pada
inovasi instrumen pembiayaan
ekonomi melalui pasar keuangan,
pengembangan infrastruktur dan
perluasan basis investor, dan
harmonisasi regulasi
PENDALAMAN PASAR
KEUANGAN 4
Koordinasi lintas
kementerian dan lembaga
untuk membangun
ekosistem ekonomi &
keuangan digital.
Sinergi kebijakan keuangan
digital di sistem
pembayaran dengan
kebijakan keuangan digital
untuk mendorong
intermediasi keuangan
antara BI-OJK.
Pembentukan Komite
Nasional pengembangan
ekonomi-keuangan digital.
EKONOMI &
KEUANGAN DIGITAL 5
SINERGI BAURAN KEBIJAKAN
EKONOMI NASIONAL
Click to edit Master title style
16Transformasi Kebijakan: Visi, Misi dan Strategi Utama BI
Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets
VISI
1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan
moneter dan bauran kebijakan BI.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan
makroprudensial BI dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial OJK.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan
kebijakan sistem pembayaran BI dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta
mitra strategis lain.
7 MISI
Kebijakan moneter
Kebijakan makroprudensial
Kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang
Rupiah
STRATEGIC ENABLERS
Kebijakan InternasionalKebijakan Pendalaman
Pasar Keuangan
Kerjasama dan kolaborasi yang proaktif
Strategi bauran kebijakan utama sebagai bagian terintegrasi dari kerangka kebijakan Bank Indonesia untuk menjadi yang kredibel dan terbaik di regional
PDG No. 17/14/PDG/2015 tentang Strategi Kebijakan
Utama Bank Indonesia
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi
bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra
strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan BI dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui
akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi BI.
PDG No. 20/12/PDG/2018 tentang Visi, Misi, &
Strategi BI
Kebijakan Ekonomi danKeuangan Syariah
Kebijakan Ekonomi & Keuangan Daerah
Click to edit Master title style
1712 Program Strategis Bank Indonesia
NoNama Program Strategis Satker
Pengampu
01 Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah DKEM
02Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk
mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
DKEM
03 Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan DKMP
04Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan dan pengawasan
mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan
DKMP
05Memperkuat kebijakan sistem pembayaran - pengelolaan uang Rupiah dan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan
elektronifikasi, ekonomi dan keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di Negara Kesatuan Republik Indonesia
DKSP
06Memperkuat kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengembangkan ekonomi dan keuangan digital
DKSP
07Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan
Bank Indonesia dan sumber pembiayaan ekonomi, termasuk pembiayaan infrastruktur
DPPK
08Mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan
pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
DEKS
09 Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan Republik Indonesia. DInt
10 Memperkuat organisasi, proses kerja, manajemen SDM, dan fasilitas kerja untuk mendukung strategi Bank Indonesia. DMST - DSDM
11 Membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital DPSI
12Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kerangka hukum, serta akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank
Indonesia.
DMST - DKeu
Click to edit Master title style
KONSEPSI BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN NASIONAL
1
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN
KOORDINASI KEBIJAKAN: BANK INDONESIA, PEMERINTAH, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
2
3
OutlineTUJUAN LECTURE:
Memberikan pemahaman mengenai konsep & strategi sinergi kebijakan antara BI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan otoritas lainnya yang mrp suatu
keniscayaan dalam rangka memitigasi berbagai risiko eksternal maupun internal untuk menjaga momentum & mendorong pertumbuhan ekonomi.
Click to edit Master title style
19Unprecedented Impact of Global Humanitarian Crisis…
WTV ↓ IHEX ↓
COVID-19
PSBB
LOCK DOWN
DISRUPSI PENAWARAN
GDP ↓FINANCIAL MARKET DROP
KE T I DA KPA S T I AN T I NGGI
EKSPOR ↓
PDB ↓
FLIGHTTO QUALITY
SSK
INFLASI
KURS
CAPITAL REVERSAL
GLOBAL
DOMESTIK
Click to edit Master title style
20Penyebaran Cepat COVID-19 Sebabkan Kepanikan Pasar dan Resesi Ekonomi Dunia
OUTFLOWS TERJADI DI EM DAN DM…
PENYEBARAN COVID-19 HAMPIR KE SELURUH DUNIA… KETIDAKPASTIAN PASAR NAIK SBG ANTISIPASI COVID-19… …DORONG FENOMENA “CASH IS THE KING”
Sumber: Bloomberg, diolah (Data s.d. 13 April 2020)
3.6 2.9 3.0 2.5 -2.0 3.4 3.7 5.1
2.9 2.3 2.1 1.5 -3.7 2.0 2.4 4.3
1.8 1.2 1.1 0.3 -6.1 1.3 1.9 3.2
0.8 0.8 0.4 -0.8 -4.9 0.7 1.6 2.6
6.6 6.1 5.6 5.1 2.1 6.2 6.5 7.9
7.4 5.1 5.5 5.1 2.0 6.2 6.5 6.8
1.0 0.1 1.8 1.1 -5.0 2.0 2.0 3.2
3.4 -0.2 0.2 -5.3 -12.4 0.7 6.7 14.7
EKONOMI GLOBAL MENUJU RESESI… ..SEJALAN KETIDAKPASTIAN MULTI ASPEK AKIBAT COVID-19
Click to edit Master title style
21Berbagai Kebijakan Ultra-Akomodatif telah Ditempuh untuk Mitigasi COVID-19
PELONGGARAN SUKU BUNGA & LIKUIDITAS… …SERTA STIMULUS FISKAL SKALA BESAR...
Sumber: Berbagai sumber, diolahSumber: Bloomberg ECFC (economic forecast), Central bank news. FFR sesuai asumsi BI *) PBOC 7 Day RR rate
Click to edit Master title style
22Penyebaran COVID-19 telah Menekan Pasar Keuangan DomestikPERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA (PER 14 APR-20) TERJADI CAPITAL OUTFLOWS (DATA PER 13 APR-20)…
RUPIAH & MATA UANG DUNIA MELEMAH… YIELD SBN MENINGKAT SEJALAN DENGAN CAPITAL
OUTLFOWS…
1-19 Jan20 Jan-13 Apr (periode corona)
year-to-date
SBI (2.30) (1.0) (3.3) 2.63
SBN* 22.29 (165.8) (143.5) 168.61
Obligasi Korporasi** (0.69) 0.1 (0.6) 3.01
Saham*** 3.55 (15.4) (11.8) 50.00
Total 22.85 (182.1) (159.3) 224.24
* SBN (SPN+ON+SBSN); **Data diperoleh dari KSEI
***Data aliran saham diperloleh dari transaksi BEI H+2
PIRANTI
(dalam triliun Rupiah)
Aliran Modal Asing 2020 Aliran Modal
Asing 2019
IHSG JUGA TERTEKAN; ASING MULAI BELI KEMBALI SETELAH
IHSG MENYENTUH LEVEL TERENDAH…
Click to edit Master title style
23Pertumbuhan Ekonomi Domestik juga Tertekan dalam Jangka Pendek
EKSPOR KE NEGARA TUJUAN UTAMA MULAI MENURUN…
PEMBATALAN PENERBANGAN INTERNASIONAL TERUS MENINGKAT
BERDAMPAK PADA PARIWISATA DOMESTIK...
KONSUMSI RT TERTEKAN YG TERCERMIN PADA TURUNNYA PENJUALAN ECERAN…
INVESTASI MENURUN TERINDIKASI DARI PMI YG MEMASUKI ZONA KONTRAKSI…
Click to edit Master title style
24Namun, Beberapa Sektor Ekonomi masih Memiliki Potensi Positif
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
MESKI BANYAK SEKTOR TERDAMPAK NEGATIF, TERMASUK PARIWISATA, SEKTOR-SEKTOR LAIN MASIH BERPOTENSI POSITIF
Click to edit Master title style
25Sejumlah Indikator Ekonomi Lain Masih TerjagaNERACA PERDAGANGAN FEBRUARI dan MARET SURPLUS
STABILITAS PERBANKAN TERJAGA, INTERMEDIASI TERUS
MENJADI PERHATIAN
PERTUMBUHAN ATM-DEBIT, KARTU KREDIT, DAN UE
MELAMBAT
INFLASI TETAP RENDAH & TERKENDALI
Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah
CADEV TURUN, TAPI MASIH DI ATAS STANDAR INTERNASIONAL
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia
Net 1,0%
Gross2,8%
NPL
Sumber: Bank Indonesia
-60
-40
-20
0
20
40
60
0
5
10
15
20
25
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2017 2018 2019 2020
Rp
Tril
iun Transaksi E-Commerce % MTM, RHS
…NAMUN TRANSAKSI E-COMMERCE MENINGKAT
Sumber: Bank Indonesia
Click to edit Master title style
26Summary Outlook Perekonomian Indonesia 2020
Koordinasi kebijakan perlu ditempuh untuk mengarahkan ekonomi Indonesia 2020 tumbuh menuju 2,3% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2021, inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasarannya, serta Rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 per dolar AS pada akhir 2020.
PDB
Sekitar2,3%
Tahun2020
Dalam Sasaran3,0+1%Di 2020
dan 2021
Inflasi
< 1,5% PDB di Q1-2020
Current Account Deficit
Stabil dan menguatRp15.000 di akhir
2020
Nilai TukarRupiah
Click to edit Master title style
KONSEPSI BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN NASIONAL
1
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN
KOORDINASI KEBIJAKAN: BANK INDONESIA, PEMERINTAH, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
2
3
OutlineTUJUAN LECTURE:
Memberikan pemahaman mengenai konsep & strategi sinergi kebijakan antara BI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan otoritas lainnya yang mrp suatu
keniscayaan dalam rangka memitigasi berbagai risiko eksternal maupun internal untuk menjaga momentum & mendorong pertumbuhan ekonomi.
Click to edit Master title style
28
Kondisi sekarang berbeda dengan Krisis Asia dan Krisis Global
Click to edit Master title style
29Perlu Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Stimulus Ekonomi yang besar di seluruh dunia
Kebijakan PenangananPandemi Covid-19
Kebijakan Stimulus Ekonomi yang besar
• Lockdown• Rapid and massive test• Travel ban/restriction• Social and Physical Distancing• Work From Home• Study From Home• Larangan kumpulan massa• Hukuman/denda dan sanksi
STIMULUS FISKAL:• Kenaikan anggaran kesehatan• Bantuan Rumah Tangga, pekerja dan jaring pengaman
sosial• Program pemulihan ekonomi, khususnya bagi sektor
yang terdampak Covid-19.
STIMULUS MONETER DAN KEUANGAN• Penurunan suku bunga• Quantitative Easing• Penundaan dan Pelonggaran Pembayaran Kredit• Program restrukturisasi kredit dan dunia usaha.• Pemberian fasilitas pembiayaan.
Click to edit Master title style
30Indonesia: Kebijakan Mitigasi Covid-19 dan Stimulus Ekonomi
Click to edit Master title style
31Kebijakan Stimulus Fiskal I: Belanja untuk MemperkuatPerekonomian Domestik Tahun 2020
Percepatan Belanja dan Kebijakan
Mendorong Padat Karya
Stimulus Belanja
Percepatan pencairan Belanja Modal
Perluasan KartuSembako
Percepatan pencairanBelanja Bantuan Sosial
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
• Percepatan Penetapan Pejabat perbendaharaan negara (KPA,PPK dan Bendahara)• Percepatan Pelaksanaan Tender• Percepatan Revisi dan Pencairan anggaran strategis• Antisipasi ketersediaan kas (cash management & fiscal buffer)• Antisipasi keterbatasan kapasitas pihak ketiga
• Percepatan pencairan PBI JKN (Feb, Mar, dan April dicairkan pada Bulan Februari)
• Mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.
Insentif Sektor Pariwisatabantu aktivitas terdampak - pariwisata
• Menambah manfaat kartu sembako
• Insentif untuk travel agent yang membawa wisatawan mancanegara
• Insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata
Sumber: Kementerian Keuangan
Click to edit Master title style
32Kebijakan Stimulus Fiskal II: Fokus pada Menjaga Daya BeliMasyarakat dan Kemudahan Ekspor-Impor
1 2 3 4
• PPh21 pekerja sektor industri pengolahan penghasilan max Rp200 juta, ditanggung pemerintah 100%.
Rp8,6 T
• Pembebasan PPh 22 Impor 19 sektor tertentu, Wajib Pajak (WP) KITE, dan WP KITE IKM.
Rp8,15 T Rp4,2 T Rp1,5 T
• Pengurangan PPh 25 30% kepada 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM.
• Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM, menjaga likuiditas pelaku usaha.
5
NON FISKAL
• Penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & Pembatasan (Lartas) ekspor pada 749 kode HS.
• Penyederhanaan & pengurangan jumlah Lartas impor pada komoditas tertentu termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis.
• Percepatan proses ekspor-impor untukReputable Traders.
• Peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE).
Stimulus nomor 1-4 berlaku untuk April s.d. Sept. 2020Sumber: Kementerian Keuangan
Click to edit Master title style
33Tambahan Belanja Pemerintah untuk Penanganan Dampak COVID-19
Pemerintah telah meningkatkan defisit menjadi 5,07% PDB (Rp853 triliun) untuk memitigasi dampak penyebaranCOVID-19…
Sumber: Kementerian Keuangan
1. Kesehatan (Rp75 triliun)
Intervensi untuk Penanganan COVID-19 & Subsidi Iuran BPJS• Bantuan iuran penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja akibat keputusan yudisial review MA atas Perpres 75 Tahun 2019.
• Insentif tenaga medis pusat dan daerah untuk 6 bulan: dokter spesialis (Rp15jt/bln), dokter (Rp10jt/bln), perawat (Rp7,5jt/bln), tenaga kesehatan lainnya (Rp5jt/bln). Santunan kematian untuk tenaga kesehatan Rp300jt/orang.
• Belanja penanganan kesehatan untuk Covid-19: Alat Kesehatan (APD, Rapid Test, Reagen); Sarana dan Prasarana Kesehatan; Dukungan SDM.
3. Dukungan Industri (Rp70,1 triliun) Cadangan Perpajakan/DTP (Ditanggung Pemerintah) Rp64 triliun• Pajak ditanggung Pemerintah untuk PPH Ps. 21 dan PPN.• Bea Masuk DTP.
Stimulus KUR Rp6,1 triliun
4. Dukungan untuk Dunia Usaha (Rp150 triliun) Pembiayaan dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi
Nasional termasuk untuk Ultra Mikro
2. Social Safety Net (Rp110 triliun) Tambahan Jaring Pengaman Sosial Rp65 triliun
• Penambahan penyaluran PKH untuk 10 juta KPM Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan menjadi per bulan mulai April; Bulan April s.d. Juni, KPM terima PKH 2 kali.
• Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM), dari semula Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan.
• Pembebasan tariff listrik untuk pelanggan 450VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900VA selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan RT 450VA dan 7 juta pelanggan RT 900VA.
• Tambahan Insentif Perumahan bagi MBR subsidi Selisih Bunga dan bantuan Uang Muka untuk 175 ribu unit.
• Program Jaring Pengaman Sosial lainnya. Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi
pasar/logistik Rp25 triliun Penyesuaian anggaran Pendidikan utk penanganan Covid-19 Rp20
triliun
POS APBN 2020 APBN APBN Perpres Perubahan (%)
PENERIMAAN NEGARA 2233.2 1760.9 (21.15)
Perpajakan 1865.7 1462.6 (21.61)
PNBP 367 297.8 (18.86)
Hibah 0.5 0.5
BELANJA NEGARA 2540.4 2613.8 2.89
Pemerintah Pusat 1683.5 1851.1 9.96
Transfer ke Daerah & Desa 856.9 762.7 (10.99)
Defisit Anggaran -307.2 -852.9 177.64
Defisit Anggaran (% PDB) -1.76 -5.07
Pembiayaan Anggaran 307.2 852.9 177.64
Pembiayaan Utang 351.8 1006.4 186.07
(Triliun Rp)
Click to edit Master title style
34Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk Mitigasi Covid-19
1
2
3
4
5
6
Penurunan suku bunga
RDG 19-20 Feb 2020
1. BI-Rate turun 25 bps menjadi 4,75%.
2. Triple intervention: spot, DNDF, pembelian SBN.
3. Injeksi melalui operasi moneter.
4. Pelonggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
5. Kampanye QRIS ke UMKM, pasar tradisional, mahasiswa, rumah ibadah.
Pelonggaran likuiditas
Pelonggaran Makropru-densial
Sistem pembayaran
Pasar uang dan valas
Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
1. Meningkatkan intensitas triple intervention.
2. GWM Valas turun dari 8% ke 4% DPK.
3. GWM Rupiah turun 50 bps untuk pembiayaan ekspor-impor.
4. Rekening Rupiah (vostro) investor asing sbg underlying DNDF
5. Bank kustodi domestik utk Investor global.
1. BI-Rate turun 25 bps menjadi 4,50%.
2. Meningkatkan lagi intensitas triple intervention.
3. Term-deposit valas untuk likuiditas pasar.
4. Lelang FX Swap (1,3,,6,12 bulan) setiap hari.
5. Lelang Repo SBN sd 12 bulan setiap hari.
6. Percepatan transaksi DNDF bagi investor asing.
7. Penurunan GWM Rp.diperluas utk UMKM.
8. Penyediaan uang higenis, penurunan biaya SKNBI, elektronifikasi bansos, kartu prakerja dll.
RDG 18-19 Maret 2020RDG 2 Maret 2020
1. BI Rate tetap 4,50% untuk stabilitas eksternal
2. Meningkatkan lagi intensitas triple intervention.
3. Ekspansi likuiditas melaluiterm-repo kepada bank dan korporasi.
4. Penurunan GWM 200bps untuk BUK dan 50bps untuk BUS/UUS.
5. Tidak memberlakukankewajiban tambahan Giro terkait pemenuhan RIM.
6. Menaikkan PLM 200bps utk BUK dan 50bps utkBUS/UUS.
7. Akselerasi elektronifikasibansos, kampanyepembayaran non-tunai, pelonggaran kebijakankartu kredit.
RDG 13-14 April 2020
Click to edit Master title style
35
Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 13-14 April 2020
1
2
3
4
5
Click to edit Master title style
36Koordinasi Kebijakan Pemerintah, BI, OJK dan LPS untuk Mitigasi Covid-19
1
2 Koordinasi pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal oleh Pemerintah, dan relaksasi pengaturan kredit perbankan oleh OJK untuk pemulihan ekonomi, baik UMKM maupun dunia usaha
Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
• Nilai tukar Rupiah dewasa ini memadai dan secara fundamental “undervalued”. Ke depan, Rupiah diperkirakan akan stabil dan cenderung menguat ke arah Rp 15.000 per USD di akhir tahun 2020.
• Bank Indonesia akan terus berada di pasar, melakukan stabilisasi Rupiah melalui intervensi baik di Spot, DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, khususnya pada periode capital outflows.
• Jumlah cadangan devisa saat ini lebih dari cukup untuk kebutuhan impor, pembayaran utang Pemerintah, dan stabilisasi Rupiah. Dalam hal diperlukan sebagai “second line of defence”, Bank Indonesia mempunyai kerjasama bilateral swap dengan berbagai bank sentral, a.l. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapore.
• Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, hampir Rp 420 triliun sejak awal 2020. Melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-repurchase agreement (repo), serta penurunan GWM. Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup.
• Stimulus fiskal Pemerintah dalam bentuk program-program sosial, insentif industri dan pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi dan investasi dunia usaha baik UMKM dan korporasi.
• Relaksasi pengaturan mikroprudensial oleh OJK akan mempermudah perbankan untuk pembiayan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.
Click to edit Master title style
37Koordinasi Kebijakan Pemerintah, BI, OJK dan LPS untuk Mitigasi Covid-19
3
4 Pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia
Pembelian SUN/SBSN di pasar perdana oleh Bank Indonesia dalam penanganan Covid-19
• Hal ini sebagai langkah dalam ”kondisi kegentingan yang memaksa”. Tetap terukur dengan mempertimbangkandampaknya terhadap inflasi. Apabila kondisi kembali normal, Bank Indonesia tidak akan melakukan pembiayaan defisit fiskal dengan pembelian SUN/SBSN dari pasar perdana sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia.
• Bank Indonesia sebagai “last resort”. Pemerintah akan memaksimalkan sumber dana yang ada (SILPA, BLU, dll), pinjaman Bank Dunia dan ADB, serta penerbitan SUN/SBSN di pasar baik pasar domestik maupun global. Dalam hal kapasitas pasar tidak mencukupi dan/atau menyebabkan kenaikan yield yang terlalu tinggi, Bank Indonesia dapat ikut membeli sebagian di pasar perdana tersebut.
• Kebijakan ini BUKAN kontrol devisa. Indonesia memerlukan investasi asing, baik investasi portfolio maupun PMA untuk pembiayaan pembangunan ekonomi. Kebebasan lalu lintas devisa bagi investor asing tetap dijamin.
• Pengelolaan lalu lintas devisa hanya berlaku bagi penduduk Indonesia. Salah satu bentuknya: kewajiban para eksportir untuk konversi valuta asing Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Rupiah. Sehingga mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
• Saat ini belum ada rencana. Tapi dalam hal diperlukan untuk mendukung stabilitas Rupiah, kebijakan tersebut dapat diterapkan.
Click to edit Master title style
38Kebijakan OJK untuk Stabilisasi Pasar Keuangan
OJK melakukan pelonggaran resrukturisasi kredit dan berbagai upaya lain untuk menjaga stabilitas pasar keuangandari dampak penyebaran Covid-19…
Menjaga FundamentalUsaha Sektor Riil
R E S T RU K T U R I S A S I
K R E D I T
• Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s d Rp 10 miliar.
• Memberikan penundaan dan/atau keringanan pembayaranangsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit/pembiayaanleasing dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (tidak dibatasiplafon kredit tertentu atau jenis debitur Non UMKM dan UMKM).
• Memberi pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan analisis pembiayaan yang memadai.
• Himbauan untuk tidak menggunakan debt collector sementara waktu.
Kebijakan berlaku untuk kurun waktu 1 tahun
KO L E K TA B I L I TA S
S AT U P I L A R
Menjaga StabilitasPasar keuangan
• Pelarangan short selling untuk sementara waktu.
• asymmetric auto rejection diberlakukan (kini
batas auto rejection bawah 7%).
• Trading halt 30 menit untuk penurunan 5%.
• Peniadaan perdagangan di sesi pre-opening.
• Buy back saham tanpa melalui RUPS oleh
emiten yang memenuhi persyaratan tertentu.
Kebijakan Lain• Relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan penyelenggaraan
RUPS (Diperpanjang 2 Bulan)
• Memperkenankan emiten untuk dapat melakukan RUPS melalui sistem elektronik (e RUPS) (RUPS dapat diselenggarakan secara lebih efisien dan pemegang saham tidak perlu hadir secara fisik)
• Relaksasi masa berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal
• Relaksasi terkait masa penawaran awal dan penawaran umum• Relaksasi nilai haircut untuk perhitungan Collateral dan Modal Kerja Bersih
Disesuaikan (MKBD)• Stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi (Diantaranya
terkait penyesuaian komposisi portofolio)
• Penyingkatan jam perdagangan di bursa efek 9.00 s/d 15.00 di penyelenggara pasar alternatif, dan waktu operasional penerima laporan transaksi efek, serta penyesuaian waktu penyelesaian transaksi perdagangan efek
Sumber: OJK
Click to edit Master title style
39Three Key Takeaways
BE STRONG
BE CREATIVE
BE PREPARED FOR NEW CIVILIZATION
- Cadangan Devisa Cukup- JPKI Memadai sbg Bukti Kepercayaan
Dunia Internasional- “V Shape” Recovery
- Penguatan Kewenangan Bank Indonesia dan otoritas lain melaluiPERPPU
- Formulasi Bauran Kebijakan yang Bold
BSPI 2025 sebagai Jawaban Bank Indonesia atas Pesatnya PerkembanganEkonomi Keuangan Digital (Elektronikasi
dan Perluasaan Akseptasi QRIS)
Click to edit Master title style
BERSATU, BERTAHAN, PULIHKAN EKONOMI:KOORDINASI KEBIJAKAN NASIONAL UNTUK MITIGASI COVID-19
40