BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf ·...
Transcript of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf ·...
![Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/1.jpg)
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.1082, 2014 KEMENLH. Peringkat. Kinerja Perusahaan.Pengelolaan. Lingkungan Hidup. Penilaian.Program.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat(1) huruf o, Pasal 63 ayat (2) huruf i, Pasal 63 ayat (3)huruf i, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, Menteri perlu mengkoordinasikanpelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadapketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanterhadap ketentuan perizinan lingkungan danperaturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan danpengawasan terhadap ketaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuanperizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan perlu diselenggarakan Program PenilaianPeringkat Kinerja Perusahaan Dalam PengelolaanLingkungan Hidup;
c. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun
![Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/2.jpg)
2014, No.1082 2
2013 tentang Program Penilaian Peringkat KinerjaPerusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup perludiganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkanPeraturan Menteri Lingkungan Hiduptentang Program Penilaian Peringkat KinerjaPerusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan HidupNomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor1067);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUPTENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKATKINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalamPengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper
![Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/3.jpg)
2014, No.10823
adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidangpengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Pengawasan Tidak Langsung adalah mekanisme dimana perusahaanmelaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untukpemeringkatan Proper.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnyadisebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatuusaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkunganhidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL,adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atauKegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalampelaksanaan Proper, bagi:
a. pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansilingkungan hidup yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaandan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan
b. dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper untuk melakukanpenilaian peringkat Proper.
Pasal 3
Pelaksanaan Proper dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatanwajib Amdal atau UKL-UPL, yang:
a. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
b. terdapat dalam pasar bursa;
c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupunnasional; dan/atau
d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadaplingkungan hidup.
![Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/4.jpg)
2014, No.1082 4
Pasal 4
(1) Proper dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan danpengawasan lingkungan hidup.
(2) Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatandan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat:
a. ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan PeraturanPerundang-Undangan di bidang:
1. pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
2. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
b. kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatandari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 5
(1) Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukanevaluasi pada aspek:
a. pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan;
b. pengendalian pencemaran air;
c. pengendalian pencemaran udara;
d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
e. pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
(2) Evaluasi pada aspek pengendalian kerusakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan untukusaha dan/atau kegiatan pertambangan.
Pasal 6
(1) Evaluasi kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap usahadan/atau kegiatan yang telah memenuhi seluruh kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pemenuhan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan tanpa terdapat:
a. temuan yang signifikan pada saat dilakukanpengawasan; dan
b. konflik dengan masyarakat pada saat dan setelah dilakukannyapengawasan.
![Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/5.jpg)
2014, No.10825
(3) Evaluasi kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
a. penerapan sistem manajemen lingkungan;
b. pencapaian di bidang efisiensi energi;
c. pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahayadan beracun;
d. penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daurulang limbah padat non bahan berbahaya dan beracun;
e. pengurangan pencemar udara dan emisi gas rumah kaca;
f. pencapaian dibidang efisiensi air dan penurunan bebanpencemaran air;
g. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
h. pemberdayaan masyarakat.
Pasal 7
(1) Tahapan pelaksanaan Proper meliputi:
a. persiapan;
b. pengawasan;
c. penilaian; dan
d. tindak lanjut.
(2) Tahapan pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara berurutan.
Pasal 8
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,meliputi:
a. pemilihan dan penetapan usaha dan/atau kegiatan pesertaProper;
b. penguatan kapasitas bagi tim inspeksi Proper; dan/atau
c. sosialisasi kegiatan Proper.
(2) Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilihdan ditetapkan dari usaha dan/atau kegiatan yang memenuhiketentuan dalam Pasal 3.
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sedang:
a. melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuaiPeraturan Perundang-Undangan; dan/atau
b. dalam proses penegakan hukum,tidak dipilih dan tidakditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a.
![Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/6.jpg)
2014, No.1082 6
Pasal 9
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf bdilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) huruf a.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabatinstansi lingkungan hidup yang ditugaskan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukandengan cara:
a. pengawasan langsung; dan/atau
b. pengawasan tidak langsung.
(4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adilakukan melalui inspeksi lapangan menggunakan panduan inspeksilapangan Proper yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dilakukan dengan memeriksa laporan ketaatanpengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)disusun dalam berita acara pengawasan.
Pasal 10
Tata cara persiapan dan pengawasan Proper sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
(1) Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan olehusaha dan/atau kegiatan dengan kriteria:
a. telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut;
b. telah mencapai tingkat kinerja yang melebihi ketaatan pada tahunsebelumnya; dan/atau
c. ditetapkan sebagai peserta pengawasan tidak langsung.
(2)Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan uraian sebagaimanatercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
![Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/7.jpg)
2014, No.10827
Pasal 12
(1) Terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (6), dilakukan penilaian ketaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan.
(2) Penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui tahapan:
a. penetapan status sementara;
b. sanggahan dan klarifikasi; dan
c. penetapan status akhir ketaatan.
(3) Hasil penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berupapernyataan tertulis mengenai status ketaatan.
(4) Status ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. taat; atau
b. tidak taat.
(5) Status ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadidasar pemeringkatan.
(6) Peringkat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiridari:
a. biru untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telahmelakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai denganpersyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
b. merah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangupaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuaidengan persyaratan sebagaimana diatur dalam PeraturanPerundangUndangan; dan
c. hitam untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaianyang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup serta pelanggaran terhadap PeraturanPerundang-Undangan atau tidak melaksanakan sanksiadministrasi.
Pasal 13
(1) Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang yangdalam memperoleh peringkat biru sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (6) huruf a tidak ditemukan temuan yang signifikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapatdilakukan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan.
![Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/8.jpg)
2014, No.1082 8
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen kepada Menteri untukdievaluasi.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (3).
(4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adilakukan evaluasi untuk memperoleh kandidat peserta penilaiankinerja yang melebihi ketaatan.
(5) Terhadap kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukanpenilaian kinerja yang melebihi ketaatan melaluievaluasi dokumenpelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb.
(6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadidasar penetapan:
a. peringkat hijau untuk penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidupmelebihi ketaatan melalui pelaksanaan system manajemenlingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukanupaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
b. kandidat peringkat emas untuk penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkankeunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/ataujasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawabterhadap masyarakat.
(7) Usaha dan/atau kegiatan dapat ditetapkan sebagai kandidatperingkat emas apabila:
a. telah memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
b. dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian tahunberjalan.
Pasal 14
(1) Tata cara penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan penilaian kinerja yangmelebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
![Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/9.jpg)
2014, No.10829
(2) Pemeringkatan penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (6) dilakukan sesuai kriteria tercantum dalamLampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
(3) Pemeringkatan Penilaian kinerja yang melebihi ketaatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) tercantumdalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan Proper, Menteri dapat melimpahkan sebagiankewenangan dalam pelaksanaan Proper kepada gubernur sesuaidengan kewenangannya.
(2) Sebagian kewenangan dalam pelaksanaan Propersebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
a. persiapan, terdiri atas:
1. pemilihan usaha dan/atau kegiatan;
2. penguatan kapasitas bagi tim inspeksi proper; dan/atau
3. sosialisasi kegiatan proper kepada penanggungjawabusahadan/atau kegiatan yang akan dinilai;
b. pengawasan langsung;
c. penilaian ketaatan, terdiri atas:
1. penilaian ketaatan yang meliputi:
a. penetapan status sementara; dan
b. sanggahan dan klarifikasi;
2. penilaian kinerja yang melebihi ketaatan melaluipenyampaian usulan kandidat peringkat hijau;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai denganPasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan delegasisebagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalammelaksanakankewenangannya,gubernursebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pelaksana Proper provinsi.
Pasal 16
(1) Menteri menetapkan dan mengumumkan peringkat Properberdasarkan:
a. hasil penilaian peringkat ketaatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (6); dan
b. hasil penilaian kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7),paling sedikit satukali dalam satu tahun.
![Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/10.jpg)
2014, No.1082 10
(2) Menteri memberikan penghargaan kepada penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan berupa:
a. trofi emas dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yangmemperoleh peringkat emas;
b. trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yangmemperoleh peringkat hijau; dan
c. sertifikat penghargaan untuk usaha dan/atau kegiatan yangmemperoleh peringkat biru.
Pasal 17
Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkansebagai:
a. peringkat merah dua kali untuk aspek penilaian Proper yang sama,Menteri mengenakan sanksi administrasi;
b. peringkat hitam, Menteri melakukan penegakan hukum lingkungansesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Menteri dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaanlingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang mendapat peringkat merah.
(2) Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat memperbaiki kinerja pengelolaandalam jangka waktu yang ditetapkan,maka peringkat kinerjapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukanperubahan.
(3) Mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh ketua tim teknis Proper.
Pasal 19
(1) Dalam rangka melaksanakan Proper, Menteri membentuk:
a. dewan pertimbangan Proper; dan
b. tim teknis Proper.
(2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan mandiri;
b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan usaha dan/ataukegiatan yang dinilai kinerjanya, termasuk sebagai pemilik sahamatau kreditor;
![Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/11.jpg)
2014, No.108211
c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilikusaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya; dan
d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal,rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilaikinerjanya.
(3) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bterdiri atas unsur:
a. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yangmembidangi pengendalian pencemaran; dan
b. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangipengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahanberbahaya dan beracun.
Pasal 20
(1) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (1) huruf a bertugas untuk:
a. memberikan masukan terhadap status penaatan atau peringkatsementara Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)huruf a;
b. melakukan kajian ulang terhadap hasil evaluasi sanggahan danklarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hurufb; dan
c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri.
(2) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)huruf b bertugas untuk:
a. melaksanakanpersiapanpelaksanaanPropersebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
b. menetapkan status sementara ketaatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
c. menindaklanjuti hasil kajian ulang oleh dewan pertimbanganproper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis Propersebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariatProper.
![Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/12.jpg)
2014, No.1082 12
Pasal 21
Susunan keanggotaan dan pelaksanaan tugas dewanpertimbangan Proper dan tim teknis Proper sebagaimana dimaksudpada Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Menteri
Pasal 22
Pelaksanaan Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program PenilaianPeringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 786) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 5 Agustus 2014
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
BALTHASAR KAMBUAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
![Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/13.jpg)
2014, No.108213
![Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/14.jpg)
2014, No.1082 14
![Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/15.jpg)
2014, No.108215
![Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/16.jpg)
2014, No.1082 16
![Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/17.jpg)
2014, No.108217
![Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/18.jpg)
2014, No.1082 18
![Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/19.jpg)
2014, No.108219
![Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/20.jpg)
2014, No.1082 20
![Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/21.jpg)
2014, No.108221
![Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/22.jpg)
2014, No.1082 22
![Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/23.jpg)
2014, No.108223
asas.pdf
![Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/24.jpg)
2014, No.1082 24
![Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/25.jpg)
2014, No.108225
![Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/26.jpg)
2014, No.1082 26
![Page 27: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/27.jpg)
2014, No.108227
![Page 28: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/28.jpg)
2014, No.1082 28
![Page 29: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/29.jpg)
2014, No.108229
![Page 30: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/30.jpg)
2014, No.1082 30
![Page 31: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/31.jpg)
2014, No.108231
![Page 32: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/32.jpg)
2014, No.1082 32
![Page 33: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/33.jpg)
2014, No.108233
![Page 34: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/34.jpg)
2014, No.1082 34
![Page 35: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/35.jpg)
2014, No.108235
![Page 36: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/36.jpg)
2014, No.1082 36
![Page 37: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/37.jpg)
2014, No.108237
![Page 38: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/38.jpg)
2014, No.1082 38
![Page 39: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/39.jpg)
2014, No.108239
![Page 40: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/40.jpg)
2014, No.1082 40
![Page 41: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/41.jpg)
2014, No.108241
![Page 42: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/42.jpg)
2014, No.1082 42
![Page 43: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/43.jpg)
2014, No.108243
![Page 44: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/44.jpg)
2014, No.1082 44
![Page 45: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/45.jpg)
2014, No.108245
![Page 46: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/46.jpg)
2014, No.1082 46
![Page 47: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/47.jpg)
2014, No.108247
![Page 48: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/48.jpg)
2014, No.1082 48
![Page 49: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/49.jpg)
2014, No.108249
![Page 50: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/50.jpg)
2014, No.1082 50
![Page 51: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/51.jpg)
2014, No.108251
![Page 52: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/52.jpg)
2014, No.1082 52
![Page 53: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/53.jpg)
2014, No.108253
![Page 54: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/54.jpg)
2014, No.1082 54
![Page 55: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/55.jpg)
2014, No.108255
![Page 56: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/56.jpg)
2014, No.1082 56
![Page 57: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/57.jpg)
2014, No.108257
![Page 58: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/58.jpg)
2014, No.1082 58
![Page 59: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/59.jpg)
2014, No.108259
![Page 60: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/60.jpg)
2014, No.1082 60
![Page 61: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/61.jpg)
2014, No.108261
![Page 62: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/62.jpg)
2014, No.1082 62
![Page 63: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/63.jpg)
2014, No.108263
![Page 64: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/64.jpg)
2014, No.1082 64
![Page 65: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/65.jpg)
2014, No.108265
![Page 66: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/66.jpg)
2014, No.1082 66
![Page 67: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/67.jpg)
2014, No.108267
![Page 68: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/68.jpg)
2014, No.1082 68
![Page 69: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/69.jpg)
2014, No.108269
![Page 70: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/70.jpg)
2014, No.1082 70
![Page 71: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/71.jpg)
2014, No.108271
![Page 72: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/72.jpg)
2014, No.1082 72
![Page 73: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/73.jpg)
2014, No.108273
![Page 74: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/74.jpg)
2014, No.1082 74
![Page 75: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/75.jpg)
2014, No.108275
![Page 76: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/76.jpg)
2014, No.1082 76
![Page 77: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/77.jpg)
2014, No.108277
![Page 78: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/78.jpg)
2014, No.1082 78
![Page 79: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/79.jpg)
2014, No.108279
![Page 80: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/80.jpg)
2014, No.1082 80
![Page 81: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/81.jpg)
2014, No.108281
![Page 82: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/82.jpg)
2014, No.1082 82
![Page 83: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/83.jpg)
2014, No.108283
![Page 84: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/84.jpg)
2014, No.1082 84
![Page 85: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/85.jpg)
2014, No.108285
![Page 86: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/86.jpg)
2014, No.1082 86
![Page 87: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/87.jpg)
2014, No.108287
![Page 88: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/88.jpg)
2014, No.1082 88
![Page 89: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/89.jpg)
2014, No.108289
![Page 90: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/90.jpg)
2014, No.1082 90
![Page 91: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/91.jpg)
2014, No.108291
![Page 92: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/92.jpg)
2014, No.1082 92
![Page 93: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/93.jpg)
2014, No.108293
![Page 94: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/94.jpg)
2014, No.1082 94
![Page 95: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/95.jpg)
2014, No.108295
![Page 96: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/96.jpg)
2014, No.1082 96
![Page 97: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/97.jpg)
2014, No.108297
![Page 98: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/98.jpg)
2014, No.1082 98
![Page 99: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/99.jpg)
2014, No.108299
![Page 100: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/100.jpg)
2014, No.1082 100
![Page 101: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/101.jpg)
2014, No.1082101
![Page 102: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/102.jpg)
2014, No.1082 102
![Page 103: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/103.jpg)
2014, No.1082103
![Page 104: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/104.jpg)
2014, No.1082 104
![Page 105: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/105.jpg)
2014, No.1082105
![Page 106: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/106.jpg)
2014, No.1082 106
![Page 107: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/107.jpg)
2014, No.1082107
![Page 108: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/108.jpg)
2014, No.1082 108
![Page 109: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/109.jpg)
2014, No.1082109
![Page 110: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/110.jpg)
2014, No.1082 110
![Page 111: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/111.jpg)
2014, No.1082111
![Page 112: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/112.jpg)
2014, No.1082 112
![Page 113: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/113.jpg)
2014, No.1082113
![Page 114: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/114.jpg)
2014, No.1082 114
![Page 115: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/115.jpg)
2014, No.1082115
![Page 116: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/116.jpg)
2014, No.1082 116
![Page 117: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/117.jpg)
2014, No.1082117
![Page 118: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/118.jpg)
2014, No.1082 118
![Page 119: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/119.jpg)
2014, No.1082119
![Page 120: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/120.jpg)
2014, No.1082 120
![Page 121: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/121.jpg)
2014, No.1082121
![Page 122: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/122.jpg)
2014, No.1082 122
![Page 123: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/123.jpg)
2014, No.1082123
![Page 124: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/124.jpg)
2014, No.1082 124
![Page 125: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/125.jpg)
2014, No.1082125
![Page 126: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/126.jpg)
2014, No.1082 126
![Page 127: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/127.jpg)
2014, No.1082127
![Page 128: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/128.jpg)
2014, No.1082 128
![Page 129: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/129.jpg)
2014, No.1082129
![Page 130: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/130.jpg)
2014, No.1082 130
![Page 131: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/131.jpg)
2014, No.1082131
![Page 132: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/132.jpg)
2014, No.1082 132
![Page 133: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/133.jpg)
2014, No.1082133
![Page 134: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/134.jpg)
2014, No.1082 134
![Page 135: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/135.jpg)
2014, No.1082135
![Page 136: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/136.jpg)
2014, No.1082 136
![Page 137: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/137.jpg)
2014, No.1082137
![Page 138: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/138.jpg)
2014, No.1082 138
![Page 139: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/139.jpg)
2014, No.1082139
![Page 140: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/140.jpg)
2014, No.1082 140
![Page 141: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/141.jpg)
2014, No.1082141
![Page 142: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/142.jpg)
2014, No.1082 142
![Page 143: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/143.jpg)
2014, No.1082143
![Page 144: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/144.jpg)
2014, No.1082 144
![Page 145: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/145.jpg)
2014, No.1082145
![Page 146: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/146.jpg)
2014, No.1082 146
![Page 147: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/147.jpg)
2014, No.1082147
![Page 148: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/148.jpg)
2014, No.1082 148
![Page 149: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/149.jpg)
2014, No.1082149
![Page 150: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/150.jpg)
2014, No.1082 150
![Page 151: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/151.jpg)
2014, No.1082151
![Page 152: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/152.jpg)
2014, No.1082 152
![Page 153: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/153.jpg)
2014, No.1082153
![Page 154: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/154.jpg)
2014, No.1082 154
![Page 155: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/155.jpg)
2014, No.1082155
![Page 156: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/156.jpg)
2014, No.1082 156
![Page 157: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/157.jpg)
2014, No.1082157
![Page 158: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/158.jpg)
2014, No.1082 158
![Page 159: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/159.jpg)
2014, No.1082159
![Page 160: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/160.jpg)
2014, No.1082 160
![Page 161: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/161.jpg)
2014, No.1082161
![Page 162: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/162.jpg)
2014, No.1082 162
![Page 163: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1082-2014.pdf · dilakukan secara berurutan. Pasal 8 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040708/5e0af71a5c2ae41b345d7e22/html5/thumbnails/163.jpg)
2014, No.1082163