BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT...(2 ) Bagan Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB...
32
BERITA DA NOMOR 7 PERA PEMBENTUKAN, KERJA RUMAH S D Menimbang : a. bah Per Tat Pro diu ten Per Ata Per Pela Kes b. bah ten Per Ata Per Pela c. bah hur ten sert Mengingat : 1. Und Dae Ten 195 Ind 2. Und (Lem Tam 3. Und (Lem Tam AERAH PROVINSI NUSA ATURAN GUBERNUR NUSA TE NOMOR 7 TAHU N 2 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGA SAKIT UMUM DAERAH PROVIN DENGAN RAHMAT TUHAN YAN GUBERNUR NUSA TENGGAR hwa RSUD Provinsi NTB sebaga raturan Daerah Nomor 8 Tahu takerja Inspektorat, Bappeda ovinsi NTB merupakan Lem undangkannya Peraturan Peme ntang Perangkat Daerah seba raturan Pemerintah Nomor 72 T as Peraturan Pemerintah No rangkat Daerah, RSUD Pro aksana Teknis Daerah yang sehatan Provinsi NTB; hwa berdasarkan Peraturan Pem ntang Perangkat Daerah seba raturan Pemerintah Nomor 72 T as Peraturan Pemerintah Nom rangkat Daerah menegaskan aksana Teknis Daerah dengan P hwa berdasarkan pertimbangan ruf a dan huruf b, perlu me ntang Pembentukan, Susunan ta Tata Kerja RSUD Provinsi Nu dang-Undang Nomor 64 Tahu erah-daerah Tingkat I Bali, Nu nggara Timur (Lembaran Nega 58 Nomor 115, Tambahan donesia Nomor 1649); dang-Undang Nomor 36 Tah mbaran Negara Republik Indo mbahan Lembaran Negara Repu dang-Undang Nomor 44 Tahu mbaran Negara Republik Indo mbahan Lembaran Negara Repu A TENGGARA BARAT TAHUN 2020 ENGGARA BARAT 2020 AS DAN FUNGSI SERTA TATA NSI NUSA TENGGARA BARAT NG MAHA ESA RA BARAT, aimana telah ditetapkan denga un 2008 tentang Organisasi da dan Lembaga Teknis Daera mbaga Teknis Daerah denga erintah Nomor 18 Tahun 201 agaimana telah diubah denga Tahun 2019 tentang Perubaha omor 18 Tahun 2016 tentan ovinsi NTB merupakan Un g bersifat khusus pada Dina merintah Nomor 18 Tahun 201 agaimana telah diubah denga Tahun 2019 tentang Perubaha mor 18 Tahun 2016 tentan n bahwa pembentukan Un Peraturan Gubernur; n sebagaimana dimaksud dalam enetapkan Peraturan Gubernu Organisasi, Tugas dan Fung usa Tenggara Barat; un 1958 tentang Pembentuka usa Tenggara Barat dan Nus ara Republik Indonesia Tahu Lembaran Negara Republi hun 2009 tentang Kesehata onesia Tahun 2009 Nomor 144 ublik Indonesia Nomor 5063); un 2009 tentang Rumah Sak onesia Tahun 2009 Nomor 153 ublik Indonesia Nomor 5072); 0 an an ah an 16 an an ng nit as 16 an an ng nit m ur gsi an sa un ik an 4, kit 3,
Transcript of BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT...(2 ) Bagan Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB...
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 7 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa RSUD Provinsi NTB sebagaimana telah ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi danTatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis DaerahProvinsi NTB merupakan Lembaga Teknis Daerah dengandiundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah, RSUD Provinsi NTB merupakan UnitPelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus pada DinasKesehatan Provinsi NTB;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah menegaskan bahwa pembentukan UnitPelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 7 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa RSUD Provinsi NTB sebagaimana telah ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi danTatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis DaerahProvinsi NTB merupakan Lembaga Teknis Daerah dengandiundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah, RSUD Provinsi NTB merupakan UnitPelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus pada DinasKesehatan Provinsi NTB;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah menegaskan bahwa pembentukan UnitPelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 7 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa RSUD Provinsi NTB sebagaimana telah ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi danTatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis DaerahProvinsi NTB merupakan Lembaga Teknis Daerah dengandiundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah, RSUD Provinsi NTB merupakan UnitPelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus pada DinasKesehatan Provinsi NTB;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah menegaskan bahwa pembentukan UnitPelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 7 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa RSUD Provinsi NTB sebagaimana telah ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi danTatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis DaerahProvinsi NTB merupakan Lembaga Teknis Daerah dengandiundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah, RSUD Provinsi NTB merupakan UnitPelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus pada DinasKesehatan Provinsi NTB;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah menegaskan bahwa pembentukan UnitPelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Than 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang PedomanOrganisasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan · Nomor 1045/ Menkes/ Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit diLingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor 134);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAHSAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.6. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknis penunjang tertentu.
8. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secaraparipurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawatjalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi yang bersifat khususpada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikanlayanan secara profesional dan memiliki otonomi dalampengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidangkepegawaian.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yangselanjutnya disingkat RSUD Provinsi NTB adalah Rumah SakitUmum Daerahmilik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat.
11. Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat adalah Direktur.
12. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan doktergigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu diunit pelayanan rumah sakit;
13. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah suatukelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatanfungsional.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatuorganisasi yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkankeahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok yang terdiridari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapatdibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknisdinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaankeuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerahpada umumnya.
17. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebutDewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukanpengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit.
18. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah perangkat Rumah SakitUmum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugasmelakukan pemeriksaan audit kinerja dan pengendalian kinerjainternal di rumah sakit dalam rangka membantu Direktur untukmeningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruhlingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalammenyelenggarakan bisnis yang sehat.
19. Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentukdengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakituntuk tujuan dan tugas tertentu.
20. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakanfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikandan penelitian Rumah Sakit..
BAB IIPEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) RSUD Provinsi NTB merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinasyang bersifat khusus yang berada di bawah Dinas KesehatanProvinsi Nusa Tenggara Barat.
(2) RSUD Provinsi NTB sebagai unit organisasi yang bersifatkhususmemiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan danbarang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3) RSUD Provinsi NTB sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinasyangbersifat khusus dipimpin oleh Direktur.
(4) Direktur RSUD Provinsi NTB dalam pengelolaan keuangan,barang milik Daerah, dan kepegawaian bertanggung jawabkepada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
BAB IIITUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Pasal 3
(1) RSUD Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernurdalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan danpembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upayapenyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasidan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahanpenyakit dan melaksanakan upaya rujukan sertapenyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian danpengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayananbermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
(2) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Provinsi NTBmenyelenggarakan fungsi :a. penyelenggaraan urusan umum, kehumasan dan pemasaran;b. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan;c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;d. penyelenggaraan pelayanan;e. penyelenggaraan penunjang;f. penyelenggaraan asuhan keperawatan;g. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya manusia;h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologikesehatan;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Provinsi NTB memilikiotonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerahserta Bidang Kepegawaian.
(4) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidangKepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD ProvinsiNTB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiNusa Tenggara Barat.
(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaanPengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaianserta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di RSUD Provinsi NTB.
(6) Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah danBidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputiperencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuanganserta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(7) Tata cara dan format penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaankeuangan, barang milik Daerah dan kepegawaian sertapelaksanaan kegiatan teknis lainnya di RSUD Provinsi NTBsebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(8) Ketentuan teknis lainnya yang belum diatur akan ditetapkan olehDinasKesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
BAB IVSUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1) Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB, terdiri dari :a. Direktur;b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
1. Bagian Umum dan Kehumasan, terdiri dari;a) Subbagian Umum dan Sekretariasan;b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;c) Subbagian Hukum dan Humas.
2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:a) Subbagian Penyusunan Program;b) Subbagian Pengembangan, Kemitraan dan Pemasaran;c) Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Keuangan, terdiri dari:a) Subbagian Penyusunan Anggaran;b) Subbagian Mobilisasi Dana;c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:1. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
a) Seksi Pelayanan Rawat Inap;b) Seksi Pelayanan Rawat Jalan.
2. Bidang Penunjang, terdiri dari :
a) Seksi Penunjang medik;b) Seksi Penunjangnon medik.
3. Bidang Keperawatan, terdiri dari:a) Seksi Pelayanan dan Monev Keperawatan;b) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan.
d. Wakil Direktur SDM dan Diklat, terdiri dari:1. Bidang Sumber Daya Manusia
a) Seksi Pengadaan dan Mutasi Pegawaib) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:a) Seksi Pendidikan;b) Seksi Pelatihan.
3. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, terdiri dari:a) Seksi Penelitian;b)Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan.
e. Dewan Pengawasf. Satuan Pemeriksa Internalg. Komiteh. Kelompok Staf Medisi. Instalasi.j. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernurini.
BAB VTUGAS, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN FUNGSI
Bagian KesatuDirektur
Pasal 5
(1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan danmengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum DaerahProvinsi dalam menyelenggarakan tanggungjawab dinas kesehatanuntuk menyediakan rumah sakit serta melaksanakan tugas lainsesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkanperaturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), direktur RSUD Provinsi NTB ditetapkan selaku kuasa penggunaanggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (2), direktur RSUD Provinsi NTB memiliki tugas dankewenangan:a. menyusun rencana kerja dan anggaran;b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yangdipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabatpenatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalamrangka pengelolaan keuangan daerah.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf bdisampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Provinsi NusaTenggara Barat melalui pejabat pengelola keuangan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(5) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, direktur RSUD ProvinsiNTB melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
(6) Direktur RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan danbelanja RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(7) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 ayat (6), direktur RSUD Provinsi NTB melakukanpenyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yangmerupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuanperaturan dan perundang-undangan.
(8) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (7) disajikan dalam laporan keuangan Dinas KesehatanProvinsi Nusa Tenggara Barat dan laporan keuangan PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat.
(9) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan danperundang-undangan.
(10) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 ayat (3), dilaksanakan melalui ketentuan :a. direktur RSUD Provinsi NTB dapat mengusulkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawaiaparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
b. direktur RSUD Provinsi NTB memiliki kewenangan dalammenyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negaradalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuaidengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yangberlaku; dan
c. direktur RSUD Provinsi NTB memiliki kewenangand. dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan
rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Direktur RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:a. penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunanserta pengembangan Rumah Sakit;
b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum, administrasi dankeuangan; pelayanan medik; pelayanan penunjang medik;pelayanan keperawatan; pelayanan pendidikan, pelayananpelatihan, penelitian dan pengembangan sumber dayamanusia
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumdi bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan sumber dayamanusialingkungan Rumah Sakit;
e. pengawasan, pengendalian kegiatan RSUD Provinsi NTB;f. Pelaksanaan administrasi RSUD Provinsi NTB; dang. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian KeduaWakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 6
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Provinsi NTBmempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian dankoordinasi kegiatan umum dan kehumasan, perencanaan, danpengelolaan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Provinsi NTBmenyelenggarakan fungsi :a. Mengkoordinir perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan
dan penetapan standar/pedoman;b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran;c. Mengkoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;d. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap utang dan
piutang rumah sakit;e. Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan;f. Mengkoordinir dan monev urusan umum dan kehumasan.g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dipimpin oleh Wakil Direkturyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DirekturRSUD Provinsi NTB.
Pasal 7
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :a. Bagian Umum dan kehumasan;b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan RS;c. Bagian Keuangan.
(2) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan KeuanganRSUD Provinsi NTB.
Bagian KetigaBagian Umum dan Kehumasan
Pasal 8
(1) Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, suratmenyurat, kearsipan dan penggandaan naskah dinas, kehumasanserta rumahtangga dan perlengkapan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bagian Umum dan kehumasan pada RSUD Provinsi NTBmenyelenggarakan fungsi :a. Menyusun rencana / program kerjab. Perumusan kebijakan, perecanaan penyelenggaraan kegiatan
ketatausahaan, tata kearsipan dan kehumasanc. Penyelenggaraan administrasi umum, kerumahtanggaandan
perlengkapan serta kehumasan;d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan menelaah peraturan
perundang-undangan rumah sakite. Pengendalian, keamanan dan ketertiban RSf. Pengendalian terhadap penggunaankendaraan dinas;g. Pelaksanaan administrasi RSUD Provinsi NTB;h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
Pasal 9
(1) Bagian Umum dan kehumasan, membawahi :a. Subbagian Umum dan Kesekretariatan;b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;c. Subbagian Hukum dan Humas
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan kehumasan.
Pasal 10
(1) Kepala Sub bagian Umum dan Kesekretariatan mempunyai tugaspokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi danmelaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dankesekretariatan.
(2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kesekretariatan adalah sebagaiberikut :a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kesekretariatanb. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi administrasi umum dankesekretariatan
c. Pelaksanaan koordinasi, perumusan dan menelaah peraturanperundang-undangan rumah sakit
d. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas, dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
e. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinasf. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipang. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian
administrasi perjalanan dinas .h. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinasi. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan
kesekretariatanj. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugask. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugasl. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Pasal 11
(1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasiperlengkapan/barang, sarana mobilitasi, keamanan danketertiban.
(2) Rincian tugas Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalahsebagai berikut :a. Menyusun rencana/program kerja kegiatan pelayanan
kerumahtanggan dan perlengkapan;b. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban RSc. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan RS, Gedung, kendaraan dinas dan aset lainnya.d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan RSUD Provinsi NTBe. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 12
(1) Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakankegiatan advokasi hukum dan kehumasan
(2) Rincian tugas Subbagian Hukum dan Humasadalah sebagaiberikut:a. Menyusun rencana/program kerja kegiatan pelayanan advokasi
hukum, perundang-undangan dan kehumasanb. Menyiapkan bahan kajian analisis pengembangan layanan
advokasi hukum, perundang-undangan dan kegiatankehumasan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi advokasi hukum,perundang-undangan dan kegiatan kehumasan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KeempatBagian Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 13
(1) Bagian perencanaan dan pengembangan mempunyai tugasmenyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, monitoring,evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, melaksanakanpengembangan RS serta mengadakan advokasi hukum danperundang-undangan serta kegiatan kemitraan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit UmumProvinsi menyelenggarakan fungsi :a. Mengkoordinasi penyusunan rencana/program kerja dan
kebutuhan RSb. Mengkoordinir dan melaksanakan perencanaan penyusunan
program, monitoring evaluasi dan pelaporan, pengembangan RS,c. Mengkoordinir pelaksanaan advokasi hukum dan perundang-
undangan serta kegiatan kemitraand. Mengkoordinir penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis
perencanaan dan pelaporan kegiatane. Mengkoordinir penyusunan dan analisis rencana kerja dan
anggaran RSf. Mengkoordinir penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
Tahunan, Penetapan Indikator Kinerja Utana (IKU)g. Mengkoordinir pengembangan pelayanan melaui kerjasama
operasional dengan lembaga formal / non formal, nasionaldan/atau internasional
h. Memantau dan mengawasi kegiatan perencanaan danpengembangan
i. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bagian perencanaandan pengembangan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 14
(1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan RS, membawahi :
a. Subbagian Penyusunan Program;b. Subbagian Pengembangan, Pemasaran dan Kemitraan;c. Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan danPengembangan RS.
Pasal 15
(1) Subbagian penyusunan program mempunyai tugas menyusun danmemonitoring program dan kegiatan rumah sakit, sertamengkoordinasikan penyusunan RKA / RBA.
(2) Rincian tugas Subbagian Penyusunan Program adalah sebagaiberikut :a. Menyusun rencana / program kerja dan kebutuhan RS.b. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis RSUD Provinsi NTB
dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Provinsi NTB;c. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah
(RKPD)d. Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja
tahunan, penetapan indikator kinerja utama (IKU)e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasf. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasg. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Pasal 16
(1) Subbagian Pengembangan, Pemasaran dan Kemitraanmempunyaitugas melaksanakan pengembangan program, pemasaran danhubungan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Rincian tugas Subbagian Pengembangan, Pemasaran danKemitraanadalah sebagai berikut :a. Menyusun rencana / program kerja kegiatan pengembangan
program, pemasaran dan kerjasama dengan pihak lain;b. Menyiapkan bahan kajian analisis pengembangan layanan,
pemasaran dan kemitraan;c. Melaksanakan koordinasi untuk pengembangan layanan melalui
kerjasama operasional dengan lembaga formal / non formal,nasional dan/atau internasional;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran dankegiatan kemitraan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Pasal 17
(1) Subbagian monitoring, evaluasi dan pelaporan menpunyai tugasmengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dankegiatan.
(2) Rincian tugas Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporanadalah sebagai berikut :a. Menyusun rencana/program kerja;b. Menghimpun, mengumpulkan dan menganalisis data hasil
kegiatan;c. Menyusun Laporan Tahunan RS, Profil RS, LKPJ, LPPD,
LKJiP/Lakipd. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana
strategis dan program kerja RSUD provinsi NTB.
e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangkamonitoring, evaluasi dan pelaporan.
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasg. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KelimaBagian Keuangan
Pasal 18
(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunanrencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD Provinsi NTB,perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bagian Keuangan pada RSUD Provinsi NTB menyelenggarakanfungsi :a. Menyusun rencana/program kerja kegiatan bagian keuangan;b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;c. Pengelolaan kas, utang dan piutang RSUD;d. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan,
akuntansi dan penyusunan laporan keuangane. pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi
dana;f. pelaksanaan administrasi keuangan Rumah Sakit Umum
Provinsi;g. pengelolaan tata usaha keuangan dan verifikasi;h. pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen keuangan
RSi. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Pasal 19
(1) Bagian Keuangan, membawahi :a. Subbagian Penyusunan Anggaran;b. Subbagian Mobilisasi Dana;c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
Pasal 20
(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas penyiapanbahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakitbeserta perubahannya sesuai dengan RBA.
(2) Rincian tugas Subbagian Penyusunan Anggaran adalah sebagaiberikut :a. menyusun rencana/program kerja;b. monitoring, evaluasi di bidang penyusunan anggaran, serta
penyiapan bahan SPMU;c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 21
(1) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyelenggarakanpenatausahaan dan verifikasi dokumen pendapatan rumah sakit
(2) Rincian tugas Subbagian Mobilisasi Dana adalah sebagai berikut :a. menyusun rencana/program kerja;b. monitoring dan evaluasi di bidang Mobilisasi Dana;c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 22
(1) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugasmenyelenggarakan akuntansi keuangan, verifikasi dokumenbelanja, dan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit.
(2) Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Verifikasi adalah sebagaiberikut :a. menyusun rencana/program kerja kegiatan akuntansi dan
verifikasi;b. pelaksanaan verifikasi penerimaan dan belanja anggaran RSUD;c. pelaksanaan pembukuan dan penatausahaan transaksi
keuangan RSUD;d. pengujian terhadap keabsahan bukti-bukti penerimaan,
belanja/pengeluaran, utang dan piutang RSUDe. menyusun laporan keungan RS;f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan
Verifikasi;g. menyiapkan bahanevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KeenamWakil Direktur Pelayanan
Pasal 23
(1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpinpenyelenggaraan pelayanan, penunjang, dan keperawatan diinstalasi yang berada dibawahnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD Provinsi NTBmenyelenggarakan fungsi :a. Mengkoordinir perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan
dan penetapan standar/pedoman;b. Mengkoordinir kegiatan pelayanan, penunjang, dan keperawatan,;c. Mengkoordinir pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta
koordinasi;d. Mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan;e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Wakil Direktur Pelayanan dipimpin oleh Wakil Direktur yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD ProvinsiNTB.
Pasal 24
(1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :a. Bidang Pelayanan;b. Bidang Penunjang;c. Bidang Keperawatan;
(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan
Bagian KetujuhBidang Pelayanan
Pasal 25
(1) Bidang Pelayananmempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasianpenyelenggaraan tugas secara terpadu, pengendalian dan pelaporandi bidang pelayanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Pelayananmempunyai fungsi :1. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang pelayanan
dengan menganalisis usulan dari kepala seksi di lingkunganbidang, kepala instalasi terkait dari hasil kerja tahun sebelumnyadan proyeksi kegiatan. berikutnya
2. Menyusun tata kerja di lingkungan bidang pelayanan yangmeliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugasdan penentuan target kerja bawahan serta pengendalianpelaksanaannya
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pelayanan rawatinap, seksi pelayanan rawat jalan dan instalasi untuksinkronisasi tugas
4. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana
5. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan medis6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan rawat inap,
seksi pelayanan rawat jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai dengan rencana
7. Mengkoordinasikan permasalahan yang berhubungan denganpelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pelayanan sertapenyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
8. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutuseksi pelayananrawat inap, seksi pelayanan rawat jalan berdasarkan peraturanstandar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannyadengan unit kerja di lingkungan rumah sakitberdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku untuksinkronisasi
10.Mengevaluasi kegiatan kepala seksi dan bawahan serta kelompoktenaga medis melalui SKP
11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan;12.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai
bidang tugas
Pasal 26
(1) Bidang Pelayanan, membawahi :a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan;b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpinoleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Pelayanan
Pasal 27
(1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan lingkuppelayanan rawat jalan.
(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja dan anggaran biayaseksi pelayanan
rawat jalanb. Menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan
yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugasdan penentuan target kerja bawahan serta pengendalianpelaksanaannya
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf seksi pelayanan rawatjalan dan instalasi untuk sinkronisasi tugas
d. Mendistribusikan tugas kepada staf seksi pelayanan rawat jalansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapatterlaksana
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan rawatjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku
f. Melakukan inventarisasi permasalahan berhubungan denganpelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan rawatjalan serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannyadengan unit kerja di lingkungan rumah sakitberdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku untuksinkronisasi
h. Mengevaluasi kegiatan instalasi dan bawahan serta kelompoktenaga medis melalui SKP
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan rawatjalan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugas.
Pasal 28
(1) Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan lingkuppelayanan rawat inap.
(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Rawat Inap adalah sebagai berikut :1. Menyusun Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi
pelayanan rawat inap2. Menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan rawat inap
yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugasdan penentuan target kerja bawahan serta pengendalianpelaksanaannya
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf seksi pelayananrawat inap dan instalasi untuk sinkronisasi tugas
4. Mendistribusikan tugas kepada staf seksi pelayanan rawat inapsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapatterlaksana
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan rawatinap sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Melakukan inventarisasi permasalahan berhubungan denganpelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan rawatinap serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannyadengan unit kerja di lingkungan rumah sakitberdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku untuksinkronisasi
8. Mengevaluasi kegiatan instalasi dan bawahan serta kelompoktenaga medis melalui SKP
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan rawatinap;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugas
Bagian KedelapanBidang Penunjang
Pasal 29
(1) Bidang Penunjangmempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasianpenyelenggaraan tugas secara terpadu, pengendalian dan pelaporandi bidang penunjang.;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi ;a. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang penunjang
medik dengan menganalisis usulan dari kepala seksi dilingkungan bidang, kepala instalasi terkait dari hasil kerja tahunsebelumnya dan proyeksi kegiatan. berikutnya
b. Menyusun tata kerja di lingkungan bidang penunjang medik yangmeliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas danpenentuan target kerja bawahan serta pengendalian
pelaksanaannyac. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi penunjang medis,
seksi penunjang medis dan instalasi untuk sinkronisasi tugasd. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksanae. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan penunjang
f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medis danseksi penunjang non medis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai dengan rencana
g. Mengkoordinasikan permasalahan yang berhubungan denganpelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Penunjang sertapenyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
h. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu penunjangberdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untukpeningkatan kinerja
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannyadengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkanperturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi
j. Mengevaluasi kegiatan kepala seksi dan bawahan serta kelompoktenaga kesehatan lain melalui SKP
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang;l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
Pasal 30
(1) Bidang Penunjang, membawahi :a) Seksi Penujang Medik;b) Seksi PenujangNon Medik;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpinoleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Penunjang;
Pasal 31
(1) Seksi Penunjang medik mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas kepala bidang penunjang yang meliputi pelayananpenunjang medis.
(2) Seksi Penunjang medik mempunyai fungsi :a. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi penunjang
medikb. Menyusun tata kerja di lingkungan seksi penunjang medik yang
meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugasdan penentuan target kerja bawahan serta pengendalianpelaksanaannya
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf seksi penunjangmedik dan instalasi untuk sinkronisasi tugas
d. Mendistribusikan tugas kepada staf seksi penunjang mediksesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapatterlaksana
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu penunjangmedik sesuai dengan peraturan yang berlaku
f. Melakukan inventarisasi permasalahan berhubungan denganpelaksanaan tugas dan program kerja Seksi penunjang medikserta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannyadengan unit kerja di lingkungan rumah sakitberdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku untuksinkronisasi
h. Mengevaluasi kegiatan instalasi dan bawahan melalui SKPi. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medikj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugas
Pasal 32
(1) Seksi PenunjangNon Medik mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas kepala bidang penunjang yangmeliputi pelayanan penunjang non medis.
(2) Seksi PenunjangNon Medis mempunyai fungsi :a. Menyusun Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi
penunjang non medikb. Menyusun tata kerja di lingkungan seksi penunjang non medik
yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugasdan penentuan target kerja bawahan serta pengendalianpelaksanaannya
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf seksi penunjangnon medik dan instalasi untuk sinkronisasi tugas
d. Mendistribusikan tugas kepada staf seksi penunjang non mediksesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapatterlaksana
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu penunjang nonmedik sesuai dengan peraturan yang berlaku
f. Melakukan inventarisasi permasalahan berhubungan denganpelaksanaan tugas dan program kerja seksi penunjang nonmedik serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannyadengan unit kerja di lingkungan rumah sakitberdasarkan perturan perundang-undangan yang berlakuuntuk sinkronisasi
h. Mengevaluasi kegiatan instalasi dan bawahan melalui SKPi. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Non
Medikj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugas.
Bagian KesembilanBidang Keperawatan
Pasal 33
(1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan,mengatur, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan,kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan,pembinaan dan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etikadan mutu keperawatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja dibidang
keperawatan;b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan;c. Pelaksanaan etika serta mutu keperawatan;
d. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang sarana,prasarana dan peralatan keperawatan;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidangkeperawatan;
f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengembangantenaga keperawatan;
g. Perumusan kebutuhan tenaga keperawatan RSUD Provinsi NTB;h. Pengawasan dan Penilaian kegiatan pelayanan asuhan
keperawatan;i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
Pasal 34
(1) Bidang Keperawatan, membawahi :a. Seksi Pelayanan Keperawatan;b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
Pasal 35
(1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakanperencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi sertalaporan pengembangan mutu pelayanan keperawatan berdasarkanStandar Asuhan Keperawatan yang berlaku.
(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Keperawatan adalah sebagai berikut :a. menyusun rencana/program kerja seksi pelayanan keperawatan
sesuai dengan rencana kerja RS;b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan;c. Membina, memantau dan menilai penerapan etika profesi
keperawatan;d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta mutu
pelayanan keperawatan;e. pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan
pasien;f. monitoring dan evaluasi di bidang Pelayanan Keperawatan;g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 36
(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan mempunyaitugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan danevaluasi, laporan fasilitas alat keperawatan dan tenagakeperawatan serta pembinaan etika tenaga keperawatan.
(2) Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatanadalah sebagai berikut :a. menyusun rencana/program kerja seksi perencanaan dan
pengembangan keperawatan;
b. Menyusun perencanaan analisa kebutuhan tenaga dan alatkeperawatan di RSUD Provinsi NTB;
c. Menyusun program pengembangan dan pembinaan pelayananasuhan keperawatan yang profesional dan bermutu;
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penggunaanalat/fasilitas keperawatan;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidangPerencanaandan Pengembangan Keperawatan;
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian KesepuluhWakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Penelitian
Pasal 37
(1) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, PendidikandanPelatihanmempunyai tugas melaksanakan pengembanganSumber Daya Manusia,pengawasan, pengendalian dan koordinasikegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangankesehatan, dan instalasidibawahnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wakil Direktur Sumber Daya Manusia,Pendidikan danPenelitianpada RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan
kegiatan pendidikan pelatihan,pengelolaan, pengembangansertamutasi sumberdayamanusia;
b. peningkatan, pengembangan dan pendidikanprofesikedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, tenagakesehatanlainnya, dan tenaga non kesehatan;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasiinstansi terkait bagi tenaga profesikedokteran, kedokteran gigi,keperawatan, tenaga kesehatanlainnya, dan tenaga nonkesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Sumber Daya Manusia, Pendidikan danPelatihan RSUD Provinsi NTB; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
(3) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia,Pendidikan danPenelitiandipimpin oleh Wakil Direktur yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Direktur RSUD Provinsi NTB.
Pasal 38
(1) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia,Pendidikan dan Penelitianmembawahi :a. Bidang Sumber Daya Manusia;b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;c. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan.
(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Sumber Daya Manusia,dan Pendidikan dan Penelitian.
Bagian KesebelasBidang Sumber Daya Manusia
Pasal 39
(1) Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugasmengkoordinasikan perencanaan, pengembangan SDM, mutasi,dan pembinaan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja pelayanan
SDM;b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi administrasi kepegawaiandan pengembangan SDM;
c. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi danmutasi pegawai;
d. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaianyang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartupegawai, karis/karsu, taspen, askes, dan pemberian penghargaanterhadap pegawai yang berprestasi;
e. Penyusunan dan penyiapan pengembangan SDM untukmengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis, danfungsional serta ujian dinas;
f. Pembinaan kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplinpegawai;
g. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiundan cuti pegawai;
h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian danpengembangan SDM dengan unit kerja lain baik di lingkup RSUDProvinsi NTB maupun di instansi/lembaga lain;
i. pemantauan dan pengawasan kegiatan administrasi danpembinaan pegawai;
j. pengendalian dan evaluasi perencanaan, pengembangan, danpembinaan pegawai;
k. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; danl. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 40
(1) Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi :a. Seksi Pengadaan dan Mutasi Pegawai;b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia.
Pasal 41
(1) Seksi Pengadaan dan Mutasi pegawai mempunyai tugasmerencanakan, menganalisis, dan melakukan pengadaan pegawai,serta pengelolaan mutasi pegawai.
(2) Rincian fungsi Pengadaan dan Mutasi pegawai adalah :a. menyusun rencana / program kerja seksi pengadaan dan
mutasi pegawai;b. melaksanakan analisis kebutuhan pegawai ;c. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan, pengadaan
dan mutasi sumber daya manusia;d. melaksanakan penyiapan perumusan standar kualifikasi
jabatan dan formasi sumber daya manusia;e. melaksanakan penyiapan pengadaan sumber daya manusia;f. melaksanakan penyusunan rekomendasi mutasi pegawai;g. melaksanakan pengelolaan arsip kepegawaian;h. melaksanakan pengelolaan system dan teknologi informasi
kepegawaian yang terintegrasi dengan pengelolaan mutasikepegawaian;
i. melaksanakan pengelolaan, penyusunan, penerapan data daninformasi kepegawaian;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembagaterkait lainnya dibidang informasi kepegawaian;
k. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
seuai denga tugas dan fungsinya.
Pasal 42(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
mengkoordinasikan, merencanakan dan memfasilitasi administrasidan pembinaan terhadap pegawai;
(2) Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawaiadalah :a. menyusun rencana / program kerja seksi pembinaan dan
pengembangan pegawai;b. melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan sistem
karir pegawai;c. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pola karier
pegawai;d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan tugas belajar dan
izin belajar;e. melaksanakan penyusunan usul ujian dinas dan ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;f. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;g. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai;h. melaksanakan penyusunan perencanaan dan standar kinerja
pegawai;i. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kinerja
dan evaluasi pegawai;j. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemberian
penghargaan, tanda jasa dan konpensasi kepegawaian;k. melaksanakan penetapan norma, standar, prosedur dan
sistem kerja kepegawaian;l. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional
tertentu; danm. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian KeduabelasBidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 43
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugasmengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan evaluasipendidikan dan pelatihan sumberdayamanusia.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :a. pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan kegiatan
pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan nonmedik;b. pemantauan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan pelatihan
tenaga medik dan nonmedik;c. pengendalian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga
medik dan non medik;d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
Pasal 44
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :a. Seksi Pendidikan;b. Seksi Pelatihan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan danPelatihan.
Pasal 45
(1) Seksi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasiseluruh kegiatan pendidikan.
(2) Rincian tugas Seksi Pendidikan adalah sebagai berikut :a. menyusun rencana/program kerja;b. monitoring dan evaluasi di bidang Pendidikan;c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 46
(1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan
pelatihan.
(2) Rincian tugas Seksi Pelatihan adalah sebagai berikut :a. menyusun rencana/program kerja;b. monitoring dan evaluasi di bidang Pelatihan;c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya.
Bagian Ketiga belasBidang Penelitian Pengembangan Kesehatan
Pasal 47
(1) Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai tugasmengkoordinasi, merencanakan memfasilitasi pelaksanaankegiatan penelitian dan pengembangankesehatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan menyelenggarakanfungsi :a. menyusun rencana/program kerja bidang penelitian
pengembangan teknologi kesehatan;b. pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan kegiatan penelitian
dan pengembangan teknologi kesehatan;c. pengendalian dan evaluasi penelitian dan pengembangan
teknologi kesehatan;d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
Pasal 48
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, membawahi :a. Seksi Penelitian;b. Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpinoleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan.
Pasal 49
(1) Seksi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatanpenelitian yang berkaitan dengan sumberdaya rumah sakit, danmemfasilitasi setiap penelitian yang dilakukan olehinstitusi/perorangan.
(2) Rincian Seksi Penelitian adalah sebagai berikut :a. menyusun rencana / program kerja seksi penelitian;b. melakukan penyiapan bahan penelitian serta sosialisasi hasil
penelitian;c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
dalam rangka pelaksanaan penelitian;d. menyiapkan data untuk keperluan penelitan serta melakukan
identifikasi, pengkajian,evaluasi dalam rangka penelitian dibidangperumahsakitan;
e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitiandibidang perumahsakitan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
Pasal 50
(1) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan mempunyai tugasmelaksanakan perencanaan, kegiatan dan mengkoordinasikanpengembangan teknologi kesehatan termasuk alat kesehatan, sertapelayananperpustakaan.
(2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan adalahsebagai berikut:a. menyusun rencana/program kerja seksi pengembangan
teknologi;b. membuat analisa terhadap pengembangan teknologi kesehatan;c. melaksanakan koordinasi terhadap pengembangan teknologi
kesehatand. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan
teknologi;e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keempat belasOrganisasi Non Struktural
Paragraf 1Dewan Pengawas
Pasal 51
(1) Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawasadalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadappengelolaan BLUD.
(2) Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang:a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD
dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untukditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja darihasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalammelaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur melaluiKepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengenai:1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;
dan3. kinerja BLUD.
(3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yangdiberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dand. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai
pengeluaran.
(4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan,proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
(5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jikadiperlukan.
Paragraf 2Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 52
(1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan Satuan Kerja Fungsionalyang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
(2) Tugas dan fungsinya melaksanakan pemeriksaan terhadappengelolaan sumber daya rumah sakit, yang meliputi :a. membantu direktur melakukan pemeriksaan internal rumah
sakit;b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran
rumah sakit secara ekonomis, efisien dan efektif;c. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi
terjadinya KKN yang menimbulkan kerugian rumah sakit,bekerjasama dengan unit kerja terkait;
d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal besertarekomendasinya secara tertulis kepada Direktur; dan
e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjutrekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah disetujuioleh Direktur.
(3) Satuan Pemeriksa Internal berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Direktur RSUD Provinsi NTB.
(4) Pembentukan Satuan Pemeriksa Internal ditetapkan denganKeputusan Direktur.
Paragraf 3Komite
Pasal 53
(1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenagaahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbanganstrategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatandan pengembangan pelayanan rumah sakit.
(2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakitsesuai kebutuhan rumah sakit.
(3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
(4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dandiberhentikan oleh direktur.
(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komiteditetapkan oleh Direktur.
Paragraf 4Kelompok Staf Medis
Pasal 54
(1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
(2) Pembentukan Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
(3) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan danpemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan,penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologikedokteran.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenagaprofesi terkait.
(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok StafMedis ditetapkan oleh Direktur.
(6) Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
Paragraf 5Instalasi
Pasal 55
(1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakanfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikandan penelitian Rumah Sakit.
(2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhanRumah Sakit.
(3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikanoleh Direktur.
(4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu olehtenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasidilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui DinasKesehatan Provinsi NTB.
Paragraf 6Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 56
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakankegiatan teknis sesuai bidang keahliannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa JabatanFungsional yang mendukung pelaksanaan tugas yang terbagidalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Direktur melalui para Wakil Direktur dan KepalaBidang/Bagian, secara operasional pelayanan berkoordinasi danbertanggung jawab kepada kepala seksi dan kepala subbag sesuaipembidangannya;
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan danbeban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan.
BAB VITATA KERJA
Pasal 57
(1) Dalam melaksanakan tugas Direktur wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik internmaupun antar unit organisasi lain.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 3 (tiga)orang Wakil Direktur.
(3) Direktur bertanggungiawab memimpin dan mengoordinasikanbawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagipelaksanaan tugas kedinasan.
(4) Setiap pejabat struktural bertanggungjawab kepada Direktur danmenyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktudiperlukan.
(5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterimaoleh Direktur wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada bawahan.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepadaGubernur melalui Dinas Kesehatan dengan tembusan kepadakepala satuan unit organisasi lain dilingkungan satuan organisasiyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Setiap Pejabat Struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(8) Untuk tata kerja dan penetapan kelompok jabatan fungsional,
instalasi, dan komite akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
(9) Direktur dan Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat berkala.
(10) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yangdilaksanakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit, AsosiasiPerumahsakitan, dan Organisasi Profesi.
BAB VIIJABATAN
Pasal 58
(1) Direktur RSUD Provinsi NTB Kelas B Pendidikan MerupakanJabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III/a atau jabatanadministrator.
(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Provinsi NTBmerupakan Jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD Provinsi NTBmerupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
(5) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada RSUD Provinsi NTB,diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturandan perundang-undangan.
BAB VIIIPEMBIAYAAN
Pasal 59
Pembiayaan RSUD Provinsi NTB bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayan lain yang sah.
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
(1) Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, Aparatur Sipil Negaradi lingkungan RSUD Provinsi NTB, tetap dalam kedudukannyamasing-masing sampai ditetapkannya Keputusan lebih lanjut olehGubernur.
(2) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya PeraturanGubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannyakeputusan lebih lanjut oleh Gubernur.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan GubernurNomor 22 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NusaTenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 62
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganperaturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerahProvinsi Nusa Teggara Barat.
Ditetapkan di Matarampada tanggal 27 Januari 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH
Diundangkan di Matarampada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd
H. LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinyaPlh. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.SI.Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196205151988122002
32
Lampiran : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAHPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH
Direktur
Wadir Umum & Keuangan Wadir Pelayanan Wadir SDM dan Diklat
Bagian Umumdan Kehumasan
BagianPerencanaan &Pengembangan
BagianKeuangan
BidangPelayanan
BidangKeperawatan
BidangSumber Daya
Manusia
SeksiPelayanan Medis
Rawat Inap
Sub Bag Umum& Sekretariatan
Sub BagRT &
Perlengkapan
Sub BagPenyusunan
Program
Sub BagMonev &Pelaporan
Sub BagPenyusunanAnggaran
Sub BagAkuntansi &
Verifikasi
SeksiPelayanan Medis
Rawat Jalan
Seksi PelayananKeperawatan
Seksi Perenc.dan Pengemb.Keperawatan
Seksi Pengad.& MutasiPegawai
Seksi Pembinaan& Pengemb.
Pegawai
BidangDiklat
SeksiPendidikan
SeksiPelatihan
Sub BagHukum & Humas
Sub BagPengembangan,
Pemasaran&Kemitraan
Sub BagMobilisasi Dana
BidangPenunjang
SeksiPenunjang
Medis
SeksiPenunjangNon Medis
BidangLitbangkes
SeksiPenelitian
SeksiPengembanganTek.Kesehatan
Jabatan Fungsional
