Beracara Pada Pengadilan Agama

11
08/23/22 1 PROSES BERACARA PADA PERADILAN AGAMA oleh : Deddy Suwadi SR, SH TUGAS POKOK & FUNGSI PENGADILAN AGAMA: ADALAH : MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MENYELESAIKAN SETIAP PERKARA YANG DIAJUKAN KEPADANYA UTK MENDAPATKAN KEPUTUSAN YANG KHUSUS DIPERUNTUKKAN BAGI UMAT ISLAM. - Materi ajar Hukum Acara Peradilan Agama pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum UGM.

description

PA

Transcript of Beracara Pada Pengadilan Agama

Page 1: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 1

PROSES BERACARA PADA PERADILAN AGAMA oleh : Deddy Suwadi SR, SH

TUGAS POKOK & FUNGSI PENGADILAN AGAMA:

ADALAH : MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MENYELESAIKAN SETIAP PERKARA YANG DIAJUKAN KEPADANYA UTK MENDAPATKAN KEPUTUSAN YANG

KHUSUS DIPERUNTUKKAN BAGI UMAT ISLAM.

-Materi ajar Hukum Acara Peradilan Agama pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum UGM.

Page 2: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 2

LINGKUP PENGADILAN AGAMA

Peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang keperdataan, yang diatur secara khusus oleh ketentuan undang-undang.

Page 3: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 3

LANDASAN HUKUM : SUMBER HUKUM ACARA PADA PERADILAN AGAMA:

- HIR / RBG/. (KUH Acara Perdata) Psl 118 s/d Psl 394 HIR; (Berlaku untuk Jawa)

Psl 142 s/d Psl 314 RGB (luar Jawa & Madura);- UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo.

UU NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. Jo.UU No.50 Tahun 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PA

- UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Jo.PP NO. 9 THN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.1 THN 1974.

- PP NO. 10 THN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990.- KOMPILASI HUKUM ISLAM (INPRES NO. 1 TAHUN 1991).- UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.- UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG.- PERATURAN MENTERI AGAMA- YURISPRUDENSI

Ketentuan tersebut dalam HIR dan RBG mengatur tentang tatacara atau proses ber-acara dalam Perkara Perdata pada Peradilan Umum yang diberlakukan juga pada Peradilan Agama, kecuali bila secara khusus diatur dalam Peraturan Khusus yang berlaku dalam lingkup Peradilan Agama.

Page 4: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 4

KOMPETENSI / KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA MELIPUTI URUSAN :

i. PERKAWINANII. WARIS III. WASIATIV. HIBAHV. WAKAFVI. ZAKATVII. INFAQVIII. SHODAQAH; IX. EKONOMI SYARIAH. DanX. ISTBAT KESAKSIAN RUKIYAT HILAL

PENENTUAN AWAL BULAN PADA TAHUN HIJRIYAH.

Page 5: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 5

PROSEDUR DAN MEKANISME BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA

1. PENGAJUAN GUGATAN /PERMOHONAN

a. Gugatan : Tertulis atau Lisan (kuasa hUkum) b. Isi Gugatan / Permohonan c. Pihak-pihak dalam Perkara. d. Penggabungan/kumulasi Gugatan /PermhonaN e. Kompetensi Pngd Agama (absolut atau relatif).

2. MEMBAYAR PERSKOT BIAYAPERKARA3. MENERIMA PEMBERITAHUAN HARI SIDANG.4. PUTUSAN GUGUR (Putusan PA tentang

Penggugat / Pemohon atau kuasanya tidak hadir pada sidang I, 2 dan ke 3. tanpa alasan).

5. PUTUSAN VERSTEK (Putusan yang diputus karena Tergugat/Termohon atau kuasanya, tidak hadir dalam persidangan).

6. PERDAMAIAN.

7. SIDANG PERTAMA (Nasihat Majelis Hakim); (MEDIASI)8. PEMBACAAN SURAT GUGATAN. (RALAT/PERBAIKAN)9. EKSEPSI, JAWABAN dan GUGAT REKONPENSI10. REPLIK - DUPLIKi.11. PEMBUKTIAN (TERTULIS dan SAKSI)12. PEMERIKSAAN SETEMPAT.13. PENYITAAN / SITA JAMINAN14. KESIMPULAN.15. PUTUSAN.

- SURAT GUGATAN DITANDATANGANI OLEH P DIDAFTARKAN PADA KEPANITERAAN PA. DENGAN MEMBAYAR VERSKOT BIAYA PERKARA;

- SETELAH MEMBAYAR BIAYA PERKARA , PANITERA MEMBERIKAN NO. REG PERKARA

- BERKAS GUGATAN DIAJUKAN PADA KETUA PA OLEH PANITERA, SELANJUTNYA KETUA PA MENETAPKAN MAJELIS HAKIM PEMRIKSA DAN PENUNJUKKAN PANITERA SIDANG.

- PENETAPAN HARI SIDANG.- PANGGILAN PADA PARA PIHAK

(PANGGILAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI KADES, BILA TDK KETEMU DG PARA PIHAK)

- SIDANG PERTAMA (PERBAIKAN GUGATAN)(NASEHAT HAKIM UNTUK UPAYA DAMAI).SELANJUTNYA JAWAB-JINAWAB

- PUTUSAN SELA (BILA ADA EKSEPSI TENTANG KONPETENSI PENgd. AGAMA)

- PEMBUKTIAN (BUKTI Tertulis DAN SAKSI) - PEMERIKSAAN SETEMPAT- PENYITAAN / SITA JAMINAN ATAU

MARITAAL.- KESIMPULAN.- PUTUSAN.

Page 6: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 6

TAHAPAN BERACARA DI PN

GUGATAN DARI PIHAK PENGGUGAT. Mediasi / Upaya Damai EKSEPSI, JAWABAN & GUGATAN REKONPENSI DARI

TERGUGAT. REPLIK/TANGGAPAN DARI PENGGUGAT. DUPLIK/TANGGAPAN DARI TERGUGAT. PUTUSAN SELA. PEMBUKTIAN TERTULIS dari P dan T. PEMERIKSAAN SAKSI dari PIHAK PENGGUGAT & PIHAK

TERGUGAT; SAKSI DI SUMPAH. PENYITAAN / SITA JAMINAN. KESIMPULAN. PUTUSAN AKHIR.

Page 7: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 7

MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM1. PUTUSAN AKHIR. (Put. Hakim mengakhiri perkara).2. PUTUSAN SELA. (Put. Tentang eksepsi /konptensi PA) 3. PUTUSAN GUGUR (Put.krn P tdk hadir sejak awal).4. PUTUSAN VERSTEK (Put. Krn T tdk hadir sejak awal).5. PUTUSAN KONTRAKDITOIR 6. PUTUSAN TIDAK DITERIMA. (syarat ggt tdk lengkap).7. PUTUSAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

(Penggugat tdk mampu membuktikan gugatannya).8. PUT. MENGABULKAN GUGTAN PENGGUGAT UTK SEBAGIAN DAN MENOLAK SELEBIHNYA9. PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT

UNTUK SELURUHNYA . (P mampu membuktikan tuntutannya).10. PUTUSAN DECLARATOIR. (Put yg bersifat pernyataan hukum).11. PUTUSAN KONSTITUTIF. (Put.yg memutus hubungan hukum). 12. PUTUSAN KONDEMNATOIR. (Put yang bersifat menghukum).

Page 8: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 8

PROSEDUR MENGAJUKAN EKSEKUSI1. Pemohon Eksekusi Mengajukan Permohonan Eksekusi pada Pengadilan

Agama yang memutus perkara tersebut;2. Pendaftaran permohonan Eksekusi : Srt Kuasa + Voorskoot biaya;3. Panitera Pengadilan Agama akan Mencatat dan memberi Reg. No.Perkara

Eksekusi: Misal: No. 10/Pdt./Eks/2005/PA.YK; Jo. No. dst.4. Atas dasar Permohonan Pemohon Eksekusi, Ketua Pengadilan membuat

Penetapan dan Memanggil Pihak yang kalah untuk dilakukan Teguran (AANMANING);

5. Jika Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Ketua PA karena jabatannya membuat Penetapan untuk melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi.

6. Bila biaya eksekusi kurang maka Pemohon wajib menambah Biaya Eksekusi.7. Ketua PA akan Membuat Penetapan Lelang terhadap Harta milik Termohon

Eksekusi, bila Termohon Eksekusi tdk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka lelang dilaksanakan dengan bantuan Kantor Lelang Negara.

8. Pelaksanaan Lelang; (Hasil lelang tersebut diserahkan kepada Pemohon Eksekusi sejumlah nilai Putusan Pengadilan).

9. Apabila Pemenang Lelang belum dapat menguasai Obyek Lelang, Maka Pembeli Lelang dapat Mengajukan Pengosongan pada Ketua PA;

10. Ketua PA membuat Penetapan Pengosongan;11. Pengosongan dilakukan Secara Sukarela atau secara Paksa oleh Juru sita

Pengadilan Agama, dapat dibantu oleh aparat yang berwajib.

Page 9: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 9

Sita Eksekusi

Sita Eksekusi dilakukan terhadap barang-barang atau benda-benda yang menjadi obyek sengketa dalam putusan pengadilan tsb.

Sita Eksekusi dilakukan harus benar-benar teliti dan akurat terhadap batas-batas maupun hak kepemilikan atas obyek sita eksekusi tersebut.

Keberatan atau Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan sita eksekusi diajukan kepada Ketua PA setempat.

Page 10: Beracara Pada Pengadilan Agama

04/21/23 10

EKSEKUSI LELANG

Eksekusi lelang yaitu melakukan pelelangan terhadap barang-barang atau benda-benda yang telah dilakukan sita eksekusi, selanjutnya pelelangan dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

Bahwa untuk pelaksanaan lelang terlebih dahulu harus diumumkan melaui media massa minimal 2 kali berturut-turut (pengumuman lelang I & II ).

Bila Termohon Eksekusi keberatan, maka Termohon Eksekusi harus mengajukan perlawanan (Verzet) yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Page 11: Beracara Pada Pengadilan Agama

CATATAN : 1. Bila gugatan diajaukan oleh Suami disebut permohonan talak. 2. Bila gugatan diajukan oleh Pihak Isteri disebut Gugat Cerai Talak. 3. Bila Gugatan Permohonan Talak dari Suami dikabulkan, suami wajib mengucapkan ikrar Talak, bila tenggang waktu 6 bln sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak ybs tdk hadir, maka gugurlah penetapan tsb, dan gugatan tdk dpr diajukan lagi berdasarkan alasan yg sama04/21/23 11