Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Rangka Penerapan ...
ber - eyesontheforest.or.id · perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) ikut menikmati beroperasi di...
Transcript of ber - eyesontheforest.or.id · perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) ikut menikmati beroperasi di...
1
‘
ber
Perusahaan HTI beroperasi dalam kawasan hutan melalui ‘legalisasi’
perubahan fungsi kawasan hutan
Mengkaji dampak Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar, Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi
Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar di Provinsi Riau
Laporan investigatif dan analisa pengindraan jarak jauh di 29 konsesi HTI Riau
Laporan Investigatif
Eyes on the Forest
Diterbitkan April 2018
Eyes on the Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalahari “Jaringan Kerja Penyelamat Hutan
Riau” dan WWF-Indonesia Program Sumatra Tengah.
EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatra (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga
Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, Yayasan Titian, Gapeta Borneo dan
WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat.
EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi
secara luas. Website: www.eyesontheforest.or.id
Untuk lebih banyak informasi tentang Eyes on the Forest, silahkan kunjungi:
2
Sampul depan Peta hasil investigasi Jikalahari dan Eyes on the Forest pada konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari-Blok IV Pulau Rupat
Riau, ditemukan pada peta sebelah kiri menunjukkan konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari-Blok IV Pulau Rupat berada
pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sebelah kanan berubah menjadi Hutan
Produksi Tetap (HP) setelah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014.
3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tidak hanya dianggap menguntungkan banyak perusahaan kelapa sawit, dengan terbitnya
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 1.638.249 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan seluas 717.543 hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas
11.552 hektar di Provinsi Riau. Namun usaha berbasis lahan lain juga mendulang untung. Begitulah,
perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) ikut menikmati beroperasi di kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT) yang diubah menjadi Hutan Produksi tetap (HP) dengan upaya “legalisasi” yang patut
dipertanyakan dari aspek legalitasnya maupun etika bisnis yang menjunjung komitmen kelestarian.
Dalam edisi laporan terkait peraturan rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya Eyes on the
Forest telah menerbitkan laporan berjudul “Legalisasi Sawit melalui Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau (bagian I dan II). Dalam laporan tersebut,
disimpulkan bahwa, tidak saja melegalkan kebun sawit yang sebelumnya pada kawasan hutan
namun Kepmen 673/2014 terindikasi melegalkan fungsi kawasan hutan pada Hutan Tanaman
Industri di Provinsi Riau.
Dari 717.543 hektar perubahan fungsi kawasan hutan, terdapat 424.041 hektar perubahan fungsi
kawasan hutan dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi tetap (HP). Jumlah
perubahan kawasan hutan HPT menjadi HP adalah jumlah terbesar atau lebih dari 50% dari total
perubahan fungsi kawasan hutan dan patut dipertanyakan landasannya. Eyes on the Forest
mengindikasikan HPT tersebut ketika diberikan perizinan HTI memiliki potensi kayu alam sebagai
bahan baku bagi industri pulp dan kertas. Perubahan HPT menjadi HP jelas melanggar beberapa
peraturan di Indonesia (lihat boks) yang menyatakan bahwa izin HTI hanya dapat diberikan pada
Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
Koalisi Eyes on the Forest kemudian melakukan pemantauan di areal HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP untuk memastikan langsung apakah perubahan fungsi kawasan hutan dalam SK 673/Menhut-II/2014 telah dimanfaatkan beberapa pihak untuk melegalkan izin HTI. Temuan EoF pada bulan September dan Oktober 2017 kemudian menjawab bahwa indikasi ini benar adanya. Ditemukan 29 perizinan HTI seluas lebih kurang 340.707.95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP milik grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) ataupun Asia Pulp & Paper (APP/Sinar Mas Group). Ada 29 perizinan HTI seluas lebih kurang 340,707.95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai SK nomor 673/Menhut-II/2014. Secara geografis, konsesi-konsesi HTI itu terkelompok dalam: 13 konsesi HTI di lansekap Tesso Nilo-Rimbang Baling, 6 konsesi di blok Kerumutan, 3 konsesi di lansekap Bukit Tigapuluh, 6 konsesi HTI di wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti serta 1 konsesi di Pulau Rupat. Mereka terafiliasi masing-masing dengan raksasa pulp dan kertas, APRIL, ataupun APP/Sinar Mas Group. Temuan EoF menegaskan adanya indikasi kuat pelegalan kawasan hutan melalui penerbitan SK Menteri No 673/2014, misalnya dari status HPT menjadi HP, sehingga konsesi yang sudah beroperasi tidak bisa dihentikan, meski mereka diduga bermasalah secara legalitas. Dengan adanya perubahan fungsi HPT menjadi HP di Provinsi Riau melalui SK 673/2014, maka telah
terjadi pelanggaran dan kuat diindikasikan SK 673/2014 hanya untuk melegalkan HTI yang sudah
telanjur eksis pada kawasan HPT.
EoF meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan evaluasi dan
penindakan terhadap perusahaan pulp dan kertas karena telah mengembangkan HTI pada Hutan
4
Produksi Terbatas. Terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), maka perlu diadakan
evaluasi terhadap sertifikat SVLK yang dimiliki 29 perusahaan HTI oleh Pemerintah dan stakeholders
SVLK yang relevan karena “kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan
lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan” tampaknya tidak bisa memberikan jaminan
kepastian areal yang diusahakan.
5
PENDAHULUAN
Sebelumnya, Eyes on the Forest telah menerbitkan laporan berjudul “Legalisasi Sawit melalui
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau bagian I dan
II”. Dalam laporan tersebut, disimpulkan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-
II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas
1.638.249 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar dan penunjukan Bukan
Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar di Provinsi Riau, tidak saja melegalkan
kebun sawit yang sebelumnya pada kawasan hutan namun mengindikasikan melegalkan fungsi
kawasan hutan pada Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau. Sebelum SK 673/2014
dikeluarkan, fungsi kawasan hutan pada HTI sebagian besar berada pada Hutan Produksi Terbatas
dan setelah SK 673/2014 menjadi Hutan Produksi.
Berdasarkan SK 673/2014, terdapat 717.543 hektar yang berubah fungsi kawasan hutan, antara lain
perubahan KSA menjadi HPT, HL menjadi HPT, HL menjadi HPK, dan sebaliknya. Tabel di bawah ini
menunjukkan perubahan fungsi kawasan hutan dan luas masing-masing perubahan.
Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
Keterangan:
KSA = Kawasan Suaka Alam
KPA = Kawasan Pelestarian Alam
HPK = Hutan Produksi dapat dikonversi
HPT = Hutan Produksi Terbatas
HP = Hutan Produksi tetap
Dari 717.543 hektar perubahan fungsi kawasan hutan, terdapat 424.041 hektar perubahan fungsi
kawasan hutan dari HPT menjadi HP. Jumlah perubahan kawasan hutan HPT menjadi HP adalah
jumlah terbesar atau lebih dari 50% dari total perubahan fungsi kawasan hutan. Eyes on The Forest
mengindikasikan dulunya HPT tersebut sebelum izin HTI memiliki potensi kayu alam sebagai bahan
KSA/KPA menjadi HPT 247
KSA/KPA menjadi HPT 1,939
HL menjadi HPT 17,443
HL menjadi HPT 89
HL menjadi HPK 104
HPT menjadi KSA/KPA 4,555
HPT menjadi HL 19,040
HPT menjadi HP 424,041
HPT menjadi HPK 34,342
HP menjadi KSA/KPA 2,952
HP menjadi HPT 7,370
HP menjadi HPK 1,171
HPK menjadi KSA/KPA 383
HPK menjadi HL 14,376
HPK menjadi HPT 106,763
HPK menjadi HP 82,728
Jumlah 717,543
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Luas (ha)
6
baku bagi industri pulp and kertas. Padahal, menurut aturan pengembangan HTI di Indonesia hanya
diperbolehkan pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan
beberapa peraturan berikut :
1. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Paragraf 2 Pasal 64 Ayat (1) Kriteria Kawasan Budi Daya Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/Menhut-Ii/2014 Tentang Tata
Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pada Pasal 2 ayat: (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) diarahkan untuk : a) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Restorasi Ekosistem
(IUPHHK-HA/RE); b) Hutan Desa (HD); atau c) Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sedangkan pada ayat (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) diarahkan untuk : a) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atau Hutan Tanaman Rakyat
(IUPHHK-HTI/HTR); b) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Restorasi Ekosistem
(IUPHHK-HA/RE); c) Hutan Desa (HD); atau d) Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Maka jelas dalam PP 26/2008 bahwa kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang
secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dikelola melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau dikenal dengan HPH.
Peraturan di atas menunjukkan izin HTI hanya dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi tetap
(HP). Dengan adanya perubahan fungsi HPT menjadi HP di Provinsi Riau melalui SK 673/2014, maka
telah terjadi pelanggaran dan kuat diindikasikan SK 673/2014 hanya untuk melegalkan HTI yang
sudah telanjur eksis pada kawasan HPT.
7
Temuan Hasil Investigasi Eyes on the Forest (EoF) pada bulan September dan Oktober 2017 telah melakukan investigasi indikasi areal HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP. Dalam temuan EoF, terbukti sekitar 29 perizinan HTI seluas lebih kurang 340.707,95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP. Dari 29 perizinan HTI tersebut, ditemukan 27 perizinan HTI yang merupakan group/afiliasi Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) seluas kurang lebih 327.010 hektar dan 2 group/afiliasi Asia Pulp and Paper seluas 13.697 hektar. Dilihat dari tahun keluarnya izin 29 HTI yang teridentifikasi adalah mulai tahun 1996 hingga 2012. Tabel 1. Hasil investigasi EoF terhadap perusahaan HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan HPT menjadi HP berdasarkan SK 673/2014
Berikut peta dan gambar perusahaan HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT
menjadi HP oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar, Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi
Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar di Provinsi Riau.
No Perusahaan Group/Afiliasi Izin Tahun izinLuas (ha) perubahan
fungsi HPT menjadi HP
1 CV. Putri Lindung Bulan APRIL 522.21/IUPHHKHT/I/2003/0 2003 1,648.01
2 KUD Bina Jaya Langgam APRIL522.21/IUPHHKHT/I/2003/004, 24-01-2003 jo SK.228/Menhut-
II/2007, 20-07-20072003, 2007 1,859.69
3 PT. Arara Abadi Malako APP 743/Kpts-II/1996 1996 8,416.00
4 PT. Balai Kayang Mandiri APP04/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003 jo 20/Menhut-II/2007, 05-01-
20072003, 2007 5,281.25
5 PT. Bukit Batabuh Sei Indah APRIL Kpts.331/XI/2002, 06-11-2002 jo 67/Menhut-II/2007, 23-02-2007 2002, 2007 13,967.88
6 PT. Bukit Raya Pelalawan APRIL522.21/IUPHHKHT/XII/2002/003, 16-12-2002, jo 70/Menhut-
II/2007, 23-02-20072002, 2007 3,752.85
7 PT. Citra Sumber Sejahtera APRIL Kpts.330/XI/2002, 05-11-2002 jo 68/Menhut-II/2007, 23-02-2007 2002, 2007 14,922.26
8 PT. Merbau Pelalawan Lestari APRIL522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004, 17-12-2002 jo 69/Menhut-II/2007,
23-02-20072002, 2007 6,124.35
9 PT. Mitra Kembang Selaras APRIL Kpts.352/XI/2002, 21-11-2002 jo 71/Menhut-II/2007, 23-02-2007 2002, 2007 8,841.48
10 PT. Mitra Taninusa Sejati APRIL522.21/IUPHHKHT/I/2003/009, 27-01-2003 jo 66/Menhut-II/2007,
23-02-20072003, 2007 6,639.00
11 PT. Nusa Prima Manunggal APRIL 522.1/Dishut/XI/2002/002 2002 3,924.34
12 PT. Nusa Wana Raya APRIL 241/Menhut-II/2007 2012 33,066.27
13 PT. Nusantara Sentosa Raya APRIL 550/Menhut-II/2012 5,484.91
14 PT. RAPP Sektor Baserah APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001
jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-2013
1997, 2001, 2004, 2009,
201319,653.51
15 PT. RAPP Sektor Langgam Baru APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004
jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-
2013
1997, 2004, 2009, 2013 5,799.79
16 PT. RAPP Sektor Logas APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001
jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-2013
1997, 2004, 2009, 2013 23,846.83
17 PT. RAPP Sektor Mandau APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004
jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-
2013
1997, 2004, 2009, 2013 20,051.91
18 PT. RAPP Sektor Tesso APRIL256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-20132001, 2004, 2009, 2013 15,925.59
19 PT. RAPP Sektor Ukui APRIL
1547/Menhut-IV/1996, 05-11-1996 jo 137/Kpts-II/1997, 10-03-1997
jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-2013
1996, 1997, 2004, 2009,
201314,439.28
20 PT. Rimba Lazuardi APRIL 79/Menhut-II/2007 2007 8,332.41
21 PT. Rimba Lazuardi Sektor Cerenti APRIL 79/Menhut-II/2007 2007 7,236.00
22 PT. Rimba Mandau Lestari APRIL05/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003 jo 522/Menhut-II/2006, 22-12-
20062003, 2006 5,322.55
23 PT. Rimba Mutiara Permai APRIL522.21/IUPHHKHT/I/2003/008, 27-01-2003 jo 65/Menhut-II/2007,
23-02-20072003, 2007 3,272.00
24 PT. Rimba Peranap Indah APRIL 598/Kpts-II/1996 1996 13,922.84
25 PT. Rimba Rokan Lestari (Pulau Bengkalis) APRIL 262/Kpts-II/1998 1998 6,585.00
26 PT. Seraya Sumber Lestari APRIL03/IUPHHKHT/II/2003, 27-01-2003 jo 22/Menhut-II/2007, 05-01-
20072003, 2007 19,513.47
27 PT. Sumatra Riang Lestari Rangsang APRIL 208/Menhut-II/2007 2007 18,848.80
28 PT. Sumatra Riang Lestari Rupat APRIL 208/Menhut-II/2007 2007 38,402.94
29 PT. Wananugraha Bina Lestari APRIL 362/Menhut-II/2007 2007 5,626.72
340,707.95 Total
8
No Perusahaan Group/Afiliasi Izin Tahun izinLuas (ha) perubahan
fungsi HPT menjadi HP
1 CV. Putri Lindung Bulan APRIL 522.21/IUPHHKHT/I/2003/0 2003 1,648.01
2 KUD Bina Jaya Langgam APRIL522.21/IUPHHKHT/I/2003/004, 24-01-2003 jo SK.228/Menhut-
II/2007, 20-07-20072003, 2007 1,859.69
3 PT. Nusa Prima Manunggal APRIL 522.1/Dishut/XI/2002/002 2002 3,924.34
4 PT. Nusa Wana Raya APRIL 241/Menhut-II/2007 2012 33,066.27
5 PT. Nusantara Sentosa Raya APRIL 550/Menhut-II/2012 5,484.91
6 PT. RAPP Sektor Baserah APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001
jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-2013
1997, 2001, 2004, 2009,
201319,653.51
7 PT. RAPP Sektor Langgam Baru APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004
jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-
2013
1997, 2004, 2009, 2013 5,799.79
8 PT. RAPP Sektor Logas APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001
jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-2013
1997, 2004, 2009, 2013 23,846.83
9 PT. RAPP Sektor Tesso APRIL256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-20132001, 2004, 2009, 2013 15,925.59
10 PT. RAPP Sektor Ukui APRIL
1547/Menhut-IV/1996, 05-11-1996 jo 137/Kpts-II/1997, 10-03-1997
jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004 jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-
2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-2013
1996, 1997, 2004, 2009,
201314,439.28
11 PT. Rimba Lazuardi APRIL 79/Menhut-II/2007 2007 8,332.41
12 PT. Rimba Peranap Indah APRIL 598/Kpts-II/1996 1996 13,922.84
13 PT. Wananugraha Bina Lestari APRIL 362/Menhut-II/2007 2007 5,626.72
1. HTI di lansekap Tesso Nilo
Di lansekap Tesso Nilo ditemukan 13 perusahaan HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan
hutan dari HPT menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-
II/2014. Dari 13 perusahaan terdapat 5 konsesi perusahaan milik APRIL secara langsung dan 8
konsesi HTI yang berafiliasi dengan grup APRIL di Riau.
Tabel 2. Tercatat 13 konsesi HTI (semua APRIL) yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT
menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
9
No Perusahaan Group/Afiliasi Izin Tahun izinLuas (ha) perubahan
fungsi HPT menjadi HP
1 PT. Arara Abadi Malako APP 743/Kpts-II/1996 1996 8,416.00
2 PT. Bukit Raya Pelalawan APRIL522.21/IUPHHKHT/XII/2002/003, 16-12-2002, jo 70/Menhut-
II/2007, 23-02-20072002, 2007 3,752.85
3 PT. Merbau Pelalawan Lestari APRIL522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004, 17-12-2002 jo 69/Menhut-II/2007,
23-02-20072002, 2007 6,124.35
4 PT. Mitra Kembang Selaras APRIL Kpts.352/XI/2002, 21-11-2002 jo 71/Menhut-II/2007, 23-02-2007 2002, 2007 8,841.48
5 PT. Mitra Taninusa Sejati APRIL522.21/IUPHHKHT/I/2003/009, 27-01-2003 jo 66/Menhut-II/2007,
23-02-20072003, 2007 6,639.00
6 PT. Rimba Mutiara Permai APRIL522.21/IUPHHKHT/I/2003/008, 27-01-2003 jo 65/Menhut-II/2007,
23-02-20072003, 2007 3,272.00
37,045.68 Total
Peta 1. Peta sebelah kiri menunjukkan konsesi HTI berada pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai HPT
dan sebelah kanan menjadi HP setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014.
2. HTI di lansekap Kerumutan
Ditemukan di lansekap Kerumutan 6 konsesi HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan
dari HPT menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dari
6 perusahaan terdapat 1 konsesi perusahaan milik APP dan 5 konsesi HTI yang berafiliasi dengan
APRIL di Riau.
Tabel 3. Ada 6 konsesi HTI di Kerumutan yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT
menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
Peta 2. Peta sebelah kiri menunjukkan konsesi HTI berada pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai HPT
dan sebelah kanan menjadi HP setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014.
10
No Perusahaan Group/Afiliasi Izin Tahun izinLuas (ha) perubahan
fungsi HPT menjadi HP
1 PT. Bukit Batabuh Sei Indah APRIL Kpts.331/XI/2002, 06-11-2002 jo 67/Menhut-II/2007, 23-02-2007 2002, 2007 13,967.88
2 PT. Citra Sumber Sejahtera APRIL Kpts.330/XI/2002, 05-11-2002 jo 68/Menhut-II/2007, 23-02-2007 2002, 2007 14,922.26
3 PT. Rimba Lazuardi Sektor Cerenti APRIL 79/Menhut-II/2007 2007 7,236.00
36,126.14 Total
3. HTI di lansekap Bukit Tigapuluh
Di sekitar Bukit Tigapuluh ditemukan tiga (3) konsesi HTI yang mengalami perubahan fungsi
kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
673/Menhut-II/2014. Tiga perusahaan ini merupakan konsesi HTI yang berafiliasi dengan grup APRIL
di Riau.
Tabel 4. Ada 3 konsesi HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP
sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
Peta 3. Peta sebelah kiri menunjukkan konsesi HTI berada pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai HPT
dan sebelah kanan menjadi HP setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014.
4. HTI di Bengkalis dan Kepulauan Meranti
Ditemukan enam (6) konsesi HTI di wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti yang mengalami
perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 673/Menhut-II/2014. Dari 6 perusahaan, terdapat 1 konsesi perusahaan terafiliasi dengan
grup APP dan 5 konsesi HTI lainnya terafiliasi dengan APRIL.
11
No Perusahaan Group/Afiliasi Izin Tahun izinLuas (ha) perubahan
fungsi HPT menjadi HP
1 PT. Balai Kayang Mandiri APP04/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003 jo 20/Menhut-II/2007, 05-01-
20072003, 2007 5,281.25
2 PT. RAPP Sektor Mandau APRIL
137/Kpts-II/1997, 10-03-1997 jo 356/Menhut-II/2004, 01-10-2004
jo 327/Menhut-II/2009, 12-06-2009, jo 180/Menhut-II/2013, 21-03-
2013
1997, 2004, 2009, 2013 20,051.91
3 PT. Rimba Mandau Lestari APRIL05/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003 jo 522/Menhut-II/2006, 22-12-
20062003, 2006 5,322.55
4 PT. Sumatra Riang Lestari Rangsang APRIL 208/Menhut-II/2007 2007 18,848.80
5 PT. Rimba Rokan Lestari (Pulau Bengkalis) APRIL 262/Kpts-II/1998 1998 6,585.00
6 PT. Seraya Sumber Lestari APRIL03/IUPHHKHT/II/2003, 27-01-2003 jo 22/Menhut-II/2007, 05-01-
20072003, 2007 19,513.47
75,602.97 Total
Tabel 5. Ada 6 konsesi HTI di Bengkalis dan Kepulauan Meranti yang mengalami perubahan fungsi
kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
673/Menhut-II/2014
Peta 4. Peta sebelah kiri menunjukkan konsesi HTI berada pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai HPT
dan sebelah kanan menjadi HP setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
5. HTI di Pulau Rupat
Ditemukan di sekitar Pulau Rupat 1 konsesi HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan
dari HPT menjadi HP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014.
Perusahaan ini merupakan afiliasi dengan grup APRIL di Riau.
12
Tabel 6. 1 konsesi HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
Peta 5. Peta sebelah kiri menunjukkan konsesi HTI berada pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai HPT
dan sebelah kanan menjadi HP setelah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014
No Perusahaan Group/Afiliasi Izin Tahun izin
Luas (ha)
perubahan
fungsi HPT
menjadi
HP
29 PT. Sumatra Riang Lestari Rupat APRIL 208/Menhut-II/2007 2007 38,402.94
13
Temuan dan foto masing-masing konsesi HTI yang dipantau EoF pada September – Oktober 2017
HTI di lansekap Tesso Nilo
1. CV Putri Lindung Bulan
Gambar 1. Tanaman akasia CV Putri Lindung Bulan berada pada titik koordinat S0°20'2.25" E101°57'34.99". Foto diambil
pada 9 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
2. KUD Bina Jaya Langgam
Gambar 2. Tanaman akasia di konsesi KUD Bina Jaya Langgam berada pada titik Koordinat N0°4'54.93" E101°50'51.73".
Foto diambil pada 14 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest. .
14
3. PT Nusa Prima Manunggal
Gambar 3. Tanaman akasia PT Nusa Prima Manunggal berada pada titik koordinat N0°4'57.16" E101°47'16.60". Foto
diambil pada 14 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
4. PT Nusa Wana Raya
Gambar 4. Tanaman akasia PT Nusa Wana Raya berada pada titik koordinat N0°4'57.16" E101°47'16.60". Foto diambil
pada 14 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
15
5. PT RAPP (Baserah sector)
Gambar 5. Tanaman akasia PT RAPP sektor Baserah berada pada titik koordinat S0°21'32.37" E101°51'2.04". Foto diambil
pada tanggal 17 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
6. PT RAPP (Langgam sector)
Gambar 6. Tanaman akasia PT RAPP sektor Langgam berada pada titik koordinat N0°8'1.00" E101°37'21.37". Foto diambil
pada 14 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
16
7. PT RAPP (Logas sector)
Gambar 7.. Tanaman akasia PT RAPP Logas berada pada titik koordinat S0°17'46.27" E101°16'4.91".
Foto diambil pada 19 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
8. PT RAPP (Tesso sector)
Gambar 8. Tanaman akasia PT RAPP sektor Tesso berada pada titik koordinat N0°1'38.45" E101°25'46.31". Foto diambil pada 16 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
17
9. PT RAPP (Ukui sector)
Gambar 9. Tanaman akasia PT RAPP sektor Ukui berada pada titik Koordinat S0°8'1.09" E101°56'47.30". Foto diambil pada
13 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
10. PT Rimba Lazuardi
Gambar 10. Tanaman akasia PT Rimba Lazuardi berada pada titik koordinat S0°23'3.23" E101°54'48.17". Foto diambil pada
17 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
18
11. PT Rimba Peranap Indah
Gambar 11. Tanaman akasia PT Rimba Peranap Indah berada pada titik koordinat S0°24'33.76" E101°56'32.80". Foto
diambil pada 17 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
12. PT Nusantara Sentosa Raya
Gambar 12. Tanaman akasia dan tumpukan panen akasia PT Siak Raya Timber (PT Nusantara Sentosa Raya)
berada pada titik koordinat N0°7'1.79" E101°24'19.69". Foto diambil pada 15 Oktober 2017 oleh tim
Eyes on the Forest.
19
13. PT Wananugraha Bima Lestari
Gambar 13. Tanaman akasia PT Wahananugraha Bima Lestari berada pada titik koordinat S0°6'34.79" E101°29'9.41". Foto diambil pada 16 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
Temuan dan foto masing-masing konsesi HTI yang dipantau EoF pada September – Oktober 2017
di lansekap Kerumutan
14. PT. Arara Abadi (Malako)
Gambar 14. Alat berat yang baru selesai bekerja setelah panen di konsesi HTI PT. Arara Abadi (Malako)
pada titik koordinat, N0°4'27.89" E102°20'37.53". Gambar diambil 2 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
20
15. PT. Bukit Raya Pelalawan
Gambar 15. Posko titik api di konsesi HTI PT. Bukit Raya Pelalawan pada titik koordinat,
S0°4'29.42" E102°23'47.26". Gambar diambil pada 30 September 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
16. PT. Mitra Kembang Selaras
Gambar 16. Tanaman akasia di HTI PT. Mitra Kembang Selaras pada titik koordinat, S0°12'42.21" E102°20'39.98" Gambar diambil pada 29 September 2017 oleh tim Eyes on the Forest .
21
17. PT. Mitra Tani Nusa Sejati
Gambar 17. Areal bukaan baru akasia siap dipanen di konsesi HTI PT. Mitra Taninusa Sejati pada titik koordinat, N0°1'49.99" E102°22'41.80". Gambar diambil pada 4 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
18. PT. Rimba Mutiara Permai
Gambar 18. Alat berat yang sedag membersihkan kanal dan mobil truk yang akan memuat kayu akasia di konsesi PT. Rimba Mutiara Permai pada titik koordinat, N0°10'51.86" E102°24'58.48". Gambar diambil pada 4 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
22
19. PT. Arara Abadi (Sorek)
Gambar 19. Tanaman akasia milik PT. Arara Abadi distrik Sorek pada titik koordinat, N0°18'33.16" E102°6'4.74". Gambar diambil pada 5 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
Temuan dan gambar masing-masing konsesi HTI hasil pemantauan EoF September – Oktober 2017
HTI di lansekap Bukit Tigapuluh
20. PT. Bukit Batabuh Sei Indah
Gambar 20. Alat berat sedang bekerja di areal HTI PT. Bukit Batabuh Sei Indah pada titik koordinat, S0°38'51.78" E102°6'54.94" Gambar diambil pada tanggal 9 September 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
23
21. PT. Citra Sumber Sejahtera
Gambar 21. Tanaman akasia di HTI PT. Citra Sumber Sejahtera pada titik koordinat, S0°44'31.19" E101°57'23.30" Gambar diambil pada tanggal 17 September 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
22. PT. Rimba Lazuardi
Gambar 22. Papan informasi RKT di areal akasia baru tanam di HTI PT. Rimba Lazuardi pada titik koordinat, S0°48'7.39" E101°47'37.07" Gambar diambil pada tanggal 21 September 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
24
Temuan dan gambar masing-masing konsesi HTI hasil pemantauan EoF September – Oktober
2017 HTI di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis
23. PT SRL Pulau Rangsang
Gambar 23. Tanaman akasia PT Sumatra Riang Lestari blok Pulau Rangsang berada pada titik koordinat N 0°58'48.82" E 103°4'20.88". Foto diambil pada 9 Oktober 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
24. PT SRL Pulau Rupat
Gambar 24. Tanaman akasia dan kanal gambut di konsesi PT Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok Rupat, Bengkalis,
berada pada titik koordinat N 1°45'57.70", E 101°37'36.76". Foto diambil pada 14 September 2017 oleh tim Eyes on the
Forest.
25
25. PT RAPP Mandau
Gambar 25. Tanaman akasia dan bloking kanal di konsesi PT RAPP sektor Mandau, Bengkalis, pada titik koordinat N
0°49'27.30", E 101°48'29.33". Foto diambil pada 24 September 2017 oleh tim Eyes on the Forest.
.
26
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan Eyes on the Forest
• Diindikasikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar di Provinsi Riau dan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan
Hutan di Provinsi Riau hanya ‘Melegalkan’ izin HTI, dimana sebelumnya dalam HPT berubah
menjadi HP.
• 29 perizinan HTI seluas lebih kurang 340,707.95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai SK nomor 673/Menhut-II/2014 antara lain berada di lansekap Tesso Nilo-Rimbang Baling (13 konsesi), lansekap Kerumutan (6), lansekap Bukit Tigapuluh (3), di Bengkalis dan kepulauan Meranti (6), dan Pulau Rupat (1).
• Dari 717.543 hektar perubahan fungsi kawasan hutan, terdapat 424.041 hektar perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Produksi Tetap (HPT) menjadi Hutan Produksi (HP). Jumlah perubahan kawasan hutan HPT menjadi HP adalah jumlah terbesar atau lebih dari 50% dari total perubahan fungsi kawasan hutan dan patut dipertanyakan landasannya
• Dari 29 perizinan HTI tersebut, ditemukan 27 perizinan HTI yang merupakan group/afiliasi Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) seluas kurang lebih 327.010 hektar dan 2 group/afiliasi Asia Pulp and Paper seluas 13.697 hektar. Dilihat dari tahun keluarnya izin 29 HTI yang teridentifikasi adalah mulai tahun 1996 hingga 2012.
• Peraturan yang berlaku di Indonesia menegaskan izin HTI hanya dapat diberikan pada
Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan adanya perubahan fungsi HPT menjadi HP di
Provinsi Riau melalui SK 673/2014, maka telah terjadi pelanggaran dan kuat diindikasikan SK
673/2014 melegalkan HTI yang sudah telanjur eksis pada kawasan HPT.
Rekomendasi Eyes on the Forest
• Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk evaluasi dan penindakan
terhadap perusahaan pulp and paper terutama merupakan group/afiliasi Asia Pacific
Resources International Holdings Ltd (APRIL) dan group/afiliasi Asia Pulp and Paper yang
telah mengembangkan HTI pada kawasan hutan yang berfungsi Hutan Produksi Terbatas
sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29
September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau;
• Mendesak parapihak SVLK untuk mengevaluasi sertifikasi SVLK untuk unit-unit manajemen
dalam laporan ini yang terindikasikan melawan hukum yang berlaku, sehingga
konsekuensinya tidak sesuai dengan indikator/standard yang diterapkan SVLK;
• Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terhadap Aparatur
Negara dan Korporasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses perubahan
fungsi kawasan Hutan seluas 717.543 hektar di Provinsi Riau sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
seluas 717.543 hektar di Provinsi Riau dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau,
terutama yang terkait dengan perubahan kawasan untuk konsesi HTI.
SELESAI