BEBERAPA ASPEK YURIDIS PENCEMARAN LINGKUNGAN …repository.unair.ac.id/11405/2/KKB KK-2 Int 186-93...
Transcript of BEBERAPA ASPEK YURIDIS PENCEMARAN LINGKUNGAN …repository.unair.ac.id/11405/2/KKB KK-2 Int 186-93...
S K R I P S I
SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
BEBERAPA ASPEK YURIDIS PENCEMARAN
LINGKUNGAN RUANG ANGKASA SEBAGAI AKIBAT
PENGGUNAAN RUANG ANGKASA SECARA DAMAI
M 1 L I K.
p h r p u s ia k a a n
"UNITERS! 1 AS A1RLANOOA-
S U R / v B A Y A ‘
K x s
k k
I m J: . t 2 G / £
O s
b
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANQQA S U R A B A Y A
1 9 9 3
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
BEBERAPA ASPEK YURIDIS PENCEMARAN
LINGKUNGAN RUANG ANGKASA SEBAGAI AKIBAT
PENGGUNAAN RUANG ANGKASA SECARA DAMAI
S K R I P S l
DIAJUKAN UNTUK M ELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHl SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM
OLEH
SR1E SARW1NDAH BARASWATI OESADI 038512218
DOSEN PEMBIMBING
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 93
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
DIUJI PADA TANGGAL 24 JU LI 1993
PAHOTA PENGUJI :
KEUJA ABDQEL RASJID, S.H., LL.M.
SKKHETARIS : EHAN RAHELAN, S.H., MS
AHGGOTA : 1. HERHAHAN Ps. NOTODIPOERD, S.H.,
2. I tfAYAN TITIB SULAKSAHA, S.H., MS
3. J . HfflDY TEDJOHAGORO, S.H.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
if first you don rt succeed, try, try again,
there is satisfaction in ffork iveil done
dedicated to :
Papi, Mami, Harry & Johnie
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
P E N G A N T A R
Assalanu alaikum wr. wb.
Majunya teknologi ruang angkasa dan banyaknya wahana ruang
angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa, yang mana dimaksudkan un
tuk roenlngkatkan kesejahteraan manusia. seringkali tanpa disadari
mencemari lingkungan ruang angkasa. Hal ini disebabkan karena kece-
robohan manusia juga yang tidak memikirkan akan dampak eksplorasi
dan eksploitasi tersebut terhadap lingkungan ruang angkasa sebagai
wadah obyek yang diluncurkan tersebut. Padahal sampai sejauh ini be-
lum ada peraturan intemasional yang mengatur tentang perlindungan
lingkungan ruang angkasa dari kegiatan manusia di ruang angkasa se
cara damai. Karena Indonesia merupakan partisipan aktif dalam kegia
tan manusia di ruang angkasa, maka penulis selaku masyarakat kampus,
khususnya berkecimpung dalam hukum intemasional, merasa berkewaji-
ban untuk turut menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan hukum in
temasional khususnya dalam masalah tersebut.
Fuji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena
dengan rakhmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini sebagai tugas akhir guna menyelesaikan studi saya dan
sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
Banyak kesulitan dan hambatan yang saya alami dalam penulis
an skripsi ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari banyak pihak,
akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
iv
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
1. Nani, Papi, Harry dan Johnie yang telah dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dukungan moril dan meteriel selama penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sekaligus Ketua Tim Penguji skripsi ini;
3. Bapak Hernawan Ps. Notodipoero, S.H., MS. selaku dosen pembim- bing dan penguji skripsi yang telah dengan sangat sabar membimbing, bertukar pikiran, serta memberikan saran yang sangat ber- harga dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS., Bapak Enan Ramelan, S.H., MS., dan Bapak J. Hendy Tedjonagoro, S.H. yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan bagi skripsi ini;
5. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., sebagai dosen wali yang tidak bosan-bosannya mendorong untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan mengajar selama masa kuliah, beserta para karya- wan;
7. Prof. DR. Endang Saefullah W., S.H., LL.M. dan Ibu DR. Tien E. Saefullah, S.H., MS. yang telah membimbing, menyediakan dan meminjamkan literatur koleksi pribadi dalam penelitian;
8. Oom Bambang dan Tante Anie yang telah menyediakan sarana selama saya mencari data di Jakarta;
9. Bapak dan Ibu Camadie yang telah memberi jalan dalam pencarian data di Departemen Luar Negri;
10. Bapak Eddy Poerwana, S.H., dari Direktorat Biro Perjanjian Internasional Departenen Luar Negri yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan;
11. Bapak Yappi H. Manafe, S.H., Sekretaris Sekjen. Departenen Pari- wisata, Pos dan Telekonunikasi, yang telah meminjamkan literatur dan memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulisan, serta mbak Nia Niscaya, S.H.;
12. Bapak John Helny, Bapak Drs. Cuk Hudoyo, Bapak Runan Sudradjat, 11, S.H., dan Bapak Sugiono, S.H. dari Lenbaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Saudara Hani Qonifah serta para staf United Nations Information Centre, yang telah membantu mendapatkan United Nations Documents yang berkaitan langsung dengan masalah skripsi;
14. Bapak Tanwisna Sareh dari WILOP SKSD PT. Telkon Jakarta;
v
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
15. Staf Perpustakaan Roleksi Rhusus Fakultas Hukum Universitas Air- langga Surabaya, Ibu Yayuk Kanari, dan staf Perpustakaan Roleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Ibu Aisah dan Bapak Nandang, atas bantuannya mencari literatur yang 'sangat berguna;
16. Tante Hj. Soes Harsono yang dengan setia raendorong dan mendoakan selama penulisan;
17. Sahabatku Hj. Susie Harsono, S.H. yang paling setia mendampingi dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat untuk segera menye- lesaikan skripsi ini;
18. Sahabatku Dayu Kristi yang bersama-sama raerasakan suka dukanya menyusun skripsi ini;
19. Hade, Fifi, Esti, Denny, J. Denon de Bozari, Bapak 'Heneer' Soepamohadi, serta rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan semangat;
20. Dan last but not least, Agus Harianto, dengan dorongan semangat- nya selalu mengingatkan untuk berusaha membuat sesuatu yang 'lain'.
Kiranya hanya Allah S.W.T. yang akan melimpahkan berkah dan
rakhmatnya serta membalas segala kebaikan dan perhatian yang telah
diberikan kepada penulis.
Akhir kata, saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi
ini terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya segala saran dan
kritik yang membangun sangat saya harapkan. Semoga isi skripsi ini
dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bidang hukum interna-
sional.
Wassalanm alaikum wr. wb.
Surabaya, 20 Juli 1993
Srie Sarwindah Baraswati Oesadi
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
D A FT A R I S I
MOTTO........................................................ iii
KATA PENGANTAR............................................... iv
DAFTAR I S I ................................................... vii
BAB I : PENDAHULUAN
1. Permasalahan : Latar Belakang dan
Rumusannya...................................... 1
2. Penjelasan Judul................................ 7
3. Alasan Pemilihan Judul.......................... 10
4. Tujuan Penulisan................................ 11
5. Metodologi
5.1. Pendekatan Masalah......................... 11
5.2. Sumber Data................................ 12
5.3. Prosedur Pengumpulan Data.................. 13
5.4. Analisa Data............................... 13
6. Pertanggungjawaban Sistematika.................. 13
BAB II : LINGKUNGAN RUANG ANGKASA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
1. Batasan Air Space dan Outer Space............... 15
2. Pencemaran Lingkungan Ruang Udara (Air Space)
dan Ruang Angkasa (Outer Space)................. 22
3. Perkembangan Hukum Intemasional Tentang
Pencemaran Ruang Angkasa........................ 31
4. Aturan Hukum Intemasional yang Menyangkut
Perlindungan Lingkungan Ruang Angkasa........... 34
a. Hukum Kebiasaan Intemasional................ 35
b. Perjanjian Intemasional..................... 35
vii
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
BAB III: KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL YANG
MENYANGKUT PERLINDUNGAN LINGKUNGAN RUANG ANGKASA
1. Peraturan Hukum Intemasional yang Mendasari
Peraturan-peratura yang Menyangkut
Ruang Angkasa.................................. 37
2, Peraturan Hukum Intemasional Lainnya yang
Mengatur Tentang Lingkungan Ruang Angkasa...... 38
a. Rescue Agreement............................ 39
b . Moon Treaty............................. 39
c. Liability Convention........................ 41
d. Registration Convention..................... 42
e . Test Ban Treaty............................. 43
f. ITU Convention.............................. 43
g. ENMOD Convention............................ 44
BAB IV : PENUTUP
1. Kesimpulan...................................... 46
2. Saran-saran..................................... 46
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN
viii
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
n i l i uI’fcKHLM AKArt i
"UNITEH!*! 1 AS AiKLA.NUOA*
S U R A B A Y A
BAB I
PENDAHULUAN
1. Penwsalahan : Latar Belakang dan Rnnismnnvn
Asal mula manusia beraktivitas di ruang angkasa berawal dari
keberhasilan mereka raengarungi ruang udara dan berusaha mengembang-
kan teknologinya hingga ruang angkasa. Konferensi internasional ten
tang hukum udara pertama kali diselenggarakan pada tahun 1910 sete-
lah balon udara milik Jerman melintasi wilayah udara Perancis, yang
mana Perancis menganggap sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya.
Kemudian disusul oleh Konvensi Paris 1919 yang dilandasi oleh ada-
gium Romawi: cuius est solun, eius usque ad coelun et ad inferos
yang berarti bahwa negara melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu
ketinggian di mana ia masih memiliki kontrol efektif terhadap ruang
udaranya, sehingga jelas konvensi ini bertujuan untuk menegakkan ke
daulatan negara terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Sesudah itu
timbul aturan-aturan lainnya yang senantiasa melengkapi peraturan
yang terdahulu. Rasa keingintahuan manusia berlanjut hingga ruang
sesudah ruang udara yaitu ruang angkasa. Manusia berlomba untuk
mempelajari dan menguasainya hingga masa sekarang ini.
Penggunaan ruang angkasa oleh negara-negara telah menjadi
perhatian dunia dan diakui oleh hukum internasional. Kemajuan teknik
akan terus mengakibatkan peningkatan beragam kegiatan di ruang ang
kasa, dan akan lebih banyak ketentuan yang harus dirumuskan serta
dipakai untuk mengikuti perkembangan ini. Demikian pula halnya de
ngan hukum ruang angkasa. Berawal ketika pertama kali Sputnik dilun-
curkan oleh Uni Sovyet (dahulu) dan diikuti oleh pesawat ruang
1
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
2
angkasa Amerika Serikat. Setelah itu diikuti oleh peluncuran-pelun-
curan lainnya yang semakin lama tampak sebagai suatu persaingan di-
ngin dalam hal teknologi ruang angkasa di antara kedua negara, baik
itu pada satelit telekomunikasi, meteorologi, penginderaan jarak ja-
uh, persenjataan dan lain-lain yang menjurus pada hal pamer kekuatan
(show of force). Karena negara-negara lainnya kemudian menganggap
penguasaan ruang angkasa ini sebagai ancaman terhadap keamanan na-
sionalnya, sehingga terbentuklah pada tahun 1967 Treaty on Princi
ples Governing the Activities of States in the Exploration and Use
of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies
(selanjutnya dalam skripsi ini disingkat Outer Space Treaty 1967).
Perjanjian ini didasarkan pada konsep bahwa ruang angkasa harus
dipertahankan sebagai milik seluruh umat manusia, dan harus dieks-
plorasi dan digunakan bagi keuntungan serta kepentingan semua nega
ra. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah tuntutan-tuntutan terhadap
kedaulatan negara di ruang angkasa oleh negara-negara secara indivi-
du dan untuk raembuat ketentuan-ketentuan bagi penggunaan ruang ang
kasa secara damai.
Outer Space Treaty 1967 secara eksplisit memungkinkan peng
gunaan dan eksplorasi ruang angkasa untuk kepentingan damai dan di-
manfaatkan oleh seluruh negara, tanpa melihat tingkat perkembangan
teknologi dan perekonomiannya. Ruang angkasa bebas untuk digunakan
dan dieksplorasi oleh setiap negara, tanpa diskriminasi, berdasar
atas persamaan dan sesuai dengan hukum intemasional.
Dilihat dari segi hukumnya, penggunaan ruang angkasa adalah
hak setiap negara, yaitu menurut Outer Space Treaty 1967, yang me-
nyatakan :
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
3
Pasal 1
The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degrees of economic or scientific development and shall be province of all mankind. Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all area of celestial bodies ___
Pasal 2
Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appopriation by claim of sovereignty. by means of use or occupation, or by any other means.
Pada prakteknya, kemampuan untuk menggunakan ruang angkasa
tergantung pada fasilitas yang tersedia pada suatu negara. Diantara-
nya adalah apakah tersedianya sistem untuk meluncurkan awak atau
sistem operasional ruang angkasa dan kemudian meletakkannya di sua
tu lokasi tertentu atau yang bergerak mengelilingi bumi, dan seba-
gainya. Saat ini fasilitas tersebut sudah bukan merupakan masalah
lagi, sebab terdapat beberapa negara yang menyediakannya agar dapat
dipergunakan oleh negara lain, dengan biaya atau suatu perjanjian
kerja sama tertentu. Meningkatnya ilmu pengetahuan manusia akan ru
ang angkasa dan semakin pesatnya perkembangan teknologi ruang angka
sa telah menimbulkan tantangan yang besar bagi umat manusia, yang
menyebabkan semakin berlombanya mereka untuk mempelajari, menjela-
jahi, dan kemudian kalau mampu menguasainya.
^United Nations Publication, The United Nations Treaties on Outer Space. New York, 1984, h. 4.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
4
Sejak pertama kalinya manusia meluncurkan benda-benda ke
ruang angkasa, teknologi ruang angkasa telah berkembang sangat pe-
sat. Banyak perkembangan yang telah terjadi dengan dioiptakan dan
diluncurkannya pesawat ruang angkasa (baik tanpa maupun beserta
awak), laboratorium ruang angkasa, stasiun-stasiun (platform/sta
tion) ruang angkasa, termasuk peluncuran Space Shuttle.
Ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa telah banyak
memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, sebab satelit dan se-
gala sesuatu yang diluncurkan ke ruang angkasa adalah yang memiliki
fungsi-fungsi penting, misalnya dalam telekomunikasi, metereologi,
dan lain-lain.
Memang saat ini belum banyak negara yang berkecimpung dalam
kegiatan ruang angkasa, namun dapat diduga bahwa akan semakin banyak
di masa mendatang. Selain Amerika Serikat dan Uni Sovyet, telah mun-
cul negara lainnya sebagai negara peluncur, diantaranya Prancis,
Inggris, Jerman, Cina, India, Jepang, dan lain-lain. Dengan semakin
banyaknya negara yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang ang
kasa harus kita pikirkan selain keselamatan wahana ruang angkasa,
juga keselamatan lingkungan ruang angkasa dari pengaruh eksplorasi
dan eksploitasi tersebut. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan^nega-
ra-negara di ruang angkasa, muncul pula kebutuhan-kebutuhan akan
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tegas.
Segala macam kegiatan manusia ini tentunya tidak mungkin ka-
lau tidak raembawa pengaruh bagi lingkungan ruang angkasa, baik itu
pengaruh yang baik untuk kemajuan pengetahuan manusia terhadap ruang
angkasa atau pengaruh yang buruk akibat pencemaran lingkungan ruang
angkasa yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
5
pada kehidupan manusia di bumi. Selama beberapa tahun ini pengaruh
terhadap lingkungan ruang angkasa telah menjadi perhatian utama.
Baik itu pengaruh yang ditimbulkan oleh puing-puing benda ruang
angkasa atau pengaruh yang ditimbulkan oleh sumber-sumber tenaga
nuklir (Nuclear Power Sources / NPS).
Selain membawa keberuntungan, kemajuan teknologi ruang ang
kasa juga membawa ancaman bagi umat manusia dan keseimbangan ling
kungan. Pencemaran lingkungan ruang angkasa dapat dibedakan dalam
beberapa hal. Ada pencemaran yang timbul akibat terbawanya zat-zat
berbahaya yang terbawa ke ruang angkasa akibat kegiatan manusia di
ruang angkasa. Ada pula pencemaran terhadap bumi atau atmosfir bumi
akibat terbawanya eleraen-elemen asing pada waktu kembalinya pesawat
ruang angkasa. Dengan semakin banyak diluncurkannya satelit ruang
angkasa dengan sumber tenaga nuklir akan semakin besar pula ancaman
terhadap lingkungan pada ruas bumi maupun pada ruang angkasa. Pence
maran ruang angkasa dapat disebabkan oleh emisi-emisi gelombang mi-
kro (microwave) dengan frekuensi tinggi, aerosol yang merusak lapi-
san ozone, aktivitas penyinaran laser dengan energi tinggi secara
terus-menerus dan tidak teratur, eksperimen yang dilakukan di ruang
angkasa, ledakan nuklir, space debris, kontaminasi biologi dan aki
bat kegiatan keantariksaan lain yang akan terjadi di nasa menda
tang.2
Suyud Harsoyo Suyudi, Pencemaran Lingkunffan Antariksa dan Dampaknva Bagi Wahana Antariksa Serta Permasalahan Huknmnva. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara, Jakarta, 1989 (selanjutnya dising- kat Suyud Harsoyo Suyudi I), h. 3.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
6
Secara garis besar pencemaran yang terdapat di ruang angkasa
dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu:
1. Pencemaran Langsung (direct pollution)
a. Pencemaran Stratosfir akibat hasil buangan kendaraan ruang
angkasa (shuttle vehicle)
b. Pencemaran Radio-Active, Biologis, dan Kimia
2. Pencemaran Tidak Langsung (Indirect Pollution)
a. Peninggalan Satelit-satelit dan Roket-roket Mati
b. Pencemaran spektrum radiasi elektromagnetik oleh Satelit
Diperkirakan terdapat lebih dari 70.000 obyek yang diame-
ternya kurang lebih 1 cm terdapat di orbit. Selain itu terdapat pula
partikel-pertikel kecil yang ukurannya lebih kecil dari 1 mm yang
jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu, yang mana karena raereka ber-
kecepatan sangat tinggi, di samping kecepatan pesawat ruang angkasa
yang tidak kalah tingginya, bila terjadi benturan dapat menyebabkan
kerusakan yang serius dan dapat merusak dinding luar pesawat ruang
angkasa, yang mana dapat mempengaruhi pengoperasiannya terutama pada
saat kembali ke bumi (re-entry). Ini memang masih perkiraan sebab
secara teknis yang selama ini dapat dilacak di orbit bumi tingkat
bawah hanyalah benda-benda yang berdiameter 10 cm dan sekitar diame
ter 1 meter di orbit geostasioner. Dari sekian banyak obyek yang
dapat terdeteksi, sekitar 7250 obyek yang terdaftar berada di orbit,
kurang dari 5 X masih di bawah pengawasan negara peluncur, dan se
kitar 95 % adalah potongan-potongan yang ukurannya lebih besar, mi-
salnya pecahan-pecahan yang berasal dari led akan, mur dan baut yang
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
7
terlepas, muatan-muatan dalam roket yang tidak berfungsi, dan lain-
lain.3
Dari sedikit uraian ini timbul beberapa permasalahan yaitu :
a. Peraturan hukum intemasional apakah yang dapat diterapkan da
lam melindungi lingkungan ruang angkasa dan apakah sanksi bagi
negara pengeksplorasi serta pengeksploitasi ruang angkasa ter
hadap pencemaran di ruang angkasa ?
b. Bagaimana peraturan hukum intemasional mengatur tentang keru-
gian yang ditimbulkan oleh pencemaran di ruang angkasa ?
2. Penjelasaa Judul
Skripsi ini berjudul: " Beberapa Aspek Yuridis Pencemaran
Lingkungan Ruang Angkasa Sebagai Akibat Penggunaan Ruang Angkasa
Secara Damai". Untuk penjelasan judul skripsi ini saya akan menje-
laskannya berdasarkan pengertian dari unsur-unsur yang terkandung di
dalamnya.
a. Beberapa aspek yuridis
Menurut kamus Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwadarminta: 'Aspek'
berarti segi pandangan (terhadap sesuatu hal, peristiwa ter
tentu), sedangkan 'yuridis' berarti hukum. Dengan demikian
'Beberapa aspek Yuridis' berarti segi pandang hukum terhadap
suatu masalah tertentu namun hanya beberapa saja. Di sini tidak
termasuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Nicholas L. Johnson, Hazards of the Artificial Space Debris Environment, dalam Proceedings of the Thirty-Second Colloquium on the Law of Outer Space, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Washington, 1990 (selanjutnya disingkat Thirty-Second Qolloquium), h. 482.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
8
b. Pencesaran lingkungan
Terdapat dua istilah dalam bahasa Inggris yang dapat diterjemah-
kan sebagai pencemaran, yaitu contamination dan pollution. Menu-
rut Black's Law Dictionary, contauination adalah suatu keadaan
tidak bersih atau murni yang diakibatkan oleh suatu campuran atau
£kontak dengan zat asing ; sedangkan pollution adalah pencemaran
lingkungan oleh sumber-sumber yang beraneka raacam terraasuk dan
tidak terbatas pada zat-zat berbahaya, sampah-sampah organik, dan
bahan-bahan kimia yang beracun.5 Polusi terhadap atmosfir oleh
benda-benda di ruang angkasa dapat disebabkan oleh kegiatan ruang
angkasa tertentu, kebanyakan dari hasil pembuangan roket atau
kendaraan ruang angkasa buatan manusia.6 Dalam skripsi ini akan
digunakan istilah pencenaran sebagai terjemahan yang akan mencak-
up kedua istilah terdahulu tersebut. Kalau menurut Poerwadarminta
cenar berarti kotor, sehingga pencemaran berarti pengotoran.
Lingkungan berarti sekalian yang terlingkung di suatu daerah
(kekuasaan, golongan), tidak lebih dan tidak kurang dari segala
kondisi ruang tiga dimensi di mana manusia hidup dan atau melaku-
kan kegiatannya. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary dinyata-
kan environment adalah "the surrounding conditions, influences or
forces which influnce or modify".
*Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary. West Publishing Co., St. Paul, Minnasotta, 1990, h. 318.
5ihi£L, h. 1159.
6Gijsbertha Cornelia Maria Reijnen, Legal Aspects of Outer Space. Drukkerij Elinkwijk bv, Utrecht, h. 60.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
9
c. Ruang angkasa
'Ruang angkasa' menurut Poerwadarminta adalah ruangan di angkasa
luar atau luar angkasa. Memang hingga kini belum ada kesepakatan
sampai di mana batas ruang udara dan di mana di mulai ruang ang
kasa. Kebanyakan pendapat mengatakan bahwa ada kaitannya dengan
pengaruh-pengaruh atmosfir pada benda atau pesawat yang melewati-
nya. Ruang udara dikatakan akan berakhir pada suatu ketinggian di
mana sudah tidak terdapat lagi daya angkat pada suatu pesawat
udara yang disebabkan karena berkurang atau habisnya udara atau
atmosfir. Seperti yang dikatakan oleh Philip C. Jessup dan Howard
J. Taubenfeld:
Above the stratosphere is the layer generally called ionosphere, though it is sonetines divided into the nesosphere and the theraosphere. It extends for several hundred miles, perhaps 400 to 500 miles above the Earth. Next is the exosphere which gradually merges into interplanetary space.It is generally said to extend fo 10,000 to 18,000 miles beyond the Earth, though traces of atnospheric components as far out as 60,000 miles are reported. For our purposes, it nay well be that at least the exosphere should be joined with 'interplanetary space' when speaking of 'Outer Space'.7
d . Penggunaan ruang angkasa secara damai
Sesuai dengan pasal 3 Space Treaty 1967 yang menyatakan :
States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the noon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and pronoting international co-operation and understanding.
Yang kemudian ditegaskan pula dalam pasal 4 :
States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons
7Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruantf Angkasa Dan 'Space Treaty 1967\ BPHN, 1977, h. 2.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
10
or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other Banner.The noon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful pur poses. The Establistnentof military bases, ___
Maksudnya menggunakan sarana ruang angkasa itu untuk tujuan-tuju-
an kemanusiaan dan bukannya untuk kepentingan diri (negara) sen-
diri, misalnya untuk memperkuat kedudukannya di dalam peperangan
dengan meletakkan senjata canggih tertentu dan lain sebagainya.
Tetapi harus untuk kepentingan seluruh umat manusia yaitu untuk
penelitian kesehatan, biologi, dan lain-lain, dengan cara yang
aman sehingga tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan manu-
sia juga di kemudian hari.
Jadi yang dimaksudkan dari judul skripsi ini adalah beberapa sudut
pandang hukum internasional tentang pencemaran ruang angkasa yang
disebabkan oleh penggunaan ruang angkasa untuk maksud damai.
3. Alnaan Pemilihan Judul
Semakin majunya teknologi ruang angkasa dan semakin banyak-
nya wahana ruang angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa untuk
berbagai keperluan, yang mana keseluruhan adalah untuk kepentingan
umat manusia juga, seringkali tujuan-tujuan baik tersebut mengalami
hambatan atau gangguan yang ternyata disebabkan oleh manusia juga,
yang menggunakan sarana ruang angkasa tersebut tidak dengan aturan
yang benar, sehingga mengkontaminasi ruang angkasa. Akibatnya meru
gikan negaranya sendiri maupun negara lain, sebab wahana ruang
®Unxted Nations Publication, o p . cit.. h. 4-5.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
11
angkasa yang diluncurkannya tidak dapat berfungsi secara maksimal
atau rus&k saraa sekali. Padahal, semua eksperimen ataupun kegiatan
ruang angkasa tersebut sangat berguna bagi umat manusia. Oleh sebab
itu saya tertarik untuk sedikit mengungkapkan kelemahan-kelemahan
peraturan intemasional yang ada, yang menyangkut perlindungan ruang
angkasa dari pencemaran yang terjadi akibat eksplorasi dan eksploi-
tasi ruang angkasa yang pada dasarnya 'dengan maksud damai', serta
berusaha menyumbangkan pemikiran saya agar kita dapat mempersiapkan
diri (negara) kita agar tidak ketingggalan dan dirugikan secara
hukum dalam hidup secara damai di lingkungan masyarakat internasio-
nal dengan teknologi yang semakin canggih.
4. Taiuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini pertama-tama adalah untuk meme-
nuhi syarat kurikuler guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fa
kultas Hukum Universitas Airlangga. Sedangkan yang kedua agar dapat
mengetahui sampai sejauh mana hukum berperan di dalam mengatur masa-
lah pencemaran yang terjadi di lingkungan ruang angkasa, serta mem
berikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat kampus pada khususnya
dan awam pada umumnya dalam penanganan masalah pencemaran lingkungan
ruang angkasa.
Dalam usaha memperoleh kesimpulan dalam penulisan skripsi
ini, diambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pendekatan masalah.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skrip-
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
M i L I ktfc.Kt'Cia* A*k.AA(t
"UNrVERSl i AS AlKLAftOOA"
S U R A B A Y A |
si ini adalah pendekatan yuridis historis politis serta deskrip-
tif analitis.
Pendekatan secara yuridis historis politis digunakan
dengan tujuan bahwa permasalahan dalam skripsi ini tinjauannya
adalah dari aspek hukumnya, yaitu sampai sejauh mana hukum inter
nasional khususnya perjanjian internasional yang ada mengatur
tentang permasalahan. Oleh sebab itu digunakan pula pendekatan
sejarah untuk melihat latar belakang lahimya ketentuan-ketentuan
tentang ruang angkasa, sedangkan pendekatan politik untuk melihat
apakah ada kepentingan-kepentingan nasional suatu negara tertentu
saja yang diutamakan sehingga dapat merugikan negara lain. Selain
dari itu hukum, khususnya hukum internasional, dalam menerapkan
suatu peraturan tidak bisa lepas dari unsur politis, yang selalu
tnempengaruhi suatu negara dalam bertindak dengan tujuan menguta-
makan kepentingan nasionalnya.
Pendekatan deskriptif-analitis digunakan yaitu dengan
menjabarkan secara garis besar permasalahan yang akan dibahas,
kemudian dianalisa sehingga didapat suatu kesimpulan.
b. Sunber data.
Data diperoleh dari literatur-literatur berupa buku-
buku, tulisan-tulisan ilmiah lembaga-lembaga yang berkompeten,
serta tulisan-tulisan lainnya yang secara khusus membahas soal
pencemaran di lingkungan ruang angkasa.
Data yuridisnya diperoleh dari merapelajari perjanjian-
perjanjian internasional yang sekiranya mengatur tentang hal ini.
Sedangkan untuk memberikan pengertian-pengertian yang
lebih jelas saya peroleh dari wawancara dengan dosen-dosen hukum
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
13
international di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
dan Universitas Padjajaran Bandung serta dengan pejabat-pejabat
yang berwenang di Departemen Luar Negeri, Departemen Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasio-
nal dan PT. Telkom.
c. Prosedur pengunpulan data dan pengolahan data.
Pertaraa-tama dikumpulkan sebanyak-banyaknya literatur
yang ada kaitannya termasuk peraturan-peraturan perjanjian inter-
nasional yang ada, dengan mengadakan studi kepustakaan.
Juga dilakukan wawancara dengan orang-orang yang say a
anggap berkompeten dan berwenang untuk memberikan keterangan
mengenai permasalahan. serta raenginventarisasikan bahan-bahan da-
ri sumber lainnya, kemudian diadakan pengolahan data dengan jalan
mengambil inti yang terkandung sehingga dapat dilaksanakan pernba-
hasan secara yuridis.
d. Analisa data.
Data yang telah terkumpul disusun dan digunakan untuk
membahas permasalahan. Demi memudahkan pembahasan, saya mengguna-
kan metode deskriptif analitis.
Analisa yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu
dengan jalan raenjabarkan dan kemudian menganalisakan sehingga
diperoleh suatu kesimpulan.
6. Pertangtfung.1 awaban Sistomtika
Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama
merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan permasalahan secara
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
14
global yang akan dibahas. Pertama-tama akan diuralkan permasalahan
-latar belakang dan rumusannya-, kemudian penjelasan atas judul yang
saya pilih, alasan mengapa saya meniilih judul tersebut, tujuan penu-
lisan skripsi ini, metodologi penulisan serta pertanggungjawaban
sistematika, yang semuanya memberikan sedikit pandangan umum atas
materi yang akan saya tulis. Dengan kata lain bab pertama ini meru-
pakan pengantar pada pokok permasalahan.
Di dalam skripsi terdapat dua permasalahan, yang raana untuk
masing-masing masalah diuraikan dalam satu bab tersendiri. Sehingga
keseluruhan skripsi ini terdiri dari empat bab.
Pada bab kedua akan dibahas perlindungan hukum atas ling-
kungan ruang angkasa. Pada bab ini pertama-tama akan dijelaskan da-
hulu pendapat para sarjana tentang batasan antara ruang udara dan
ruang angkasa, kemudian baru raenginjak pada macam-macam pencemaran
di ruang angkasa termasuk segala kerugian yang mungkin ditimbulkan-
nya. Selanjutnya masih dalam bab kedua ini akan digambarkan perkem-
bangan hukum internasional yang menyangkut, khususnya, perlindungan
lingkungan ruang angkasa hingga terdapatnya hukum kebiasaan interna
sional dan perjanjian internasional yang berwujud konvensi-konvensi.
Pada bab ketiga akan dibahas konvensi-kon vensi internasional
beserta pasal-pasalnya, khususnya konvensi-konvensi internasional
yang menyangkut perlindungan lingkungan ruang angkasa, di antaranya
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Outer Space Treaty 1967, Moon
Treaty, Liability Convention, dan lain-lain.
Akhirnya pada bab keempat diletakkan kesimpulan dan saran
atas permasalahan yang telah ditulis.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
B A B II
LINGKUNGAN RUANG ANGKASA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
1. Batasan Antara Air_Space dan Outer Space
Sejak jaman dahulu kala manusia telah bercita-cita ittam u
meninggalkan permnkaan bumi dan bergerak bebas di udara. Pada jaman
cekarang ini telah menjadi jelas adanya perbedaan antara balon udara
dan pesawat udara di satu pihak dan dengan pesawat ruang angkasa di
lain pihak. Perbedaan yang nyata ialah bahwa balon dan pesawat udara
memperoleh kemampuan geraknya dari udara di sekelilingnya yang di-
manfaatkan sebagai gaya dorong dari mesin pesawat tersebut untuk me-
nimbulkan gaya angkat, sedangkan pesawat ruang angkasa harus mampu
bergerak tanpa bantuan apapun dari udara karena pesawat ruang angka
sa mencukupi sendiri bahan bakar dan udara pembakaran, kecuali pada
saat ia akan mendarat, itupun tentunya dengan bantuan perencanaan
yang rumit dan akurat.
Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa Konvensi Chicago 1944,
yang mencontoh istilah 'Air Space' pada Konvensi Paris 1919, mengar-
tikan 'Air Space' sebagai suatu ruang di angkasa yang terdekat pada
bumi kita di mana didapati unsur-unsur gas yang disebut "udara" yang
terdapat di lapisan atmosfir. Dapat disimpulkan dari Lampiran 6, 7,
dan 8 Konvensi Chicago 1944, ruang udara (air space) adalah jalur
ruang udara di atmosfir yang berisikan cukup udara di mana pesawat
15
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
16
udara dapat bergerak karena reaksi udara kepadanya sehingga menda-
pat gaya angkat (lift).9
Sebelun Perang Dunia I terdapat beberapa teori tentang sta
tus ruang udara di atas wilayah darat dan perairan suatu negara. Ada
yang menyatakan bahwa ruang udara adalah bebas. Ada pula yang menya-
takan bahwa seperti halnya dengan wilayah laut teritorial demikian
pula dengan ruang udara, terdapat 'wilayah teritorial udara', dan
selebihnya adalah wilayah bebas. Pendapat yang ketiga menyatakan
bahwa ruang udara di atas suatu negara sepenuhnya adalah merupakan
kedaulatan negara tersebut, sedangkan pendapat yang keempat yang ma-
na merupakan perbaikan dari pendapat ketiga, menyatakan bahwa terda
pat hak lintas damai (innocent passage) melalui udara untuk pesawat
terbang sipil.10
Setelah Perang Dunia I terdapat pendapat yang mengakui ter-
dapatnya perpanjangan kedaulatan negara ke ruang udaranya. Hal ini
tercermin dari hasil Konvensi Paris 1919 yang mengakui kedaulatan
penuh suatu negara atas ruang udara di atas wilayah darat dan laut
teritorialnya.11
Ada yang mengatakan kedaulatan suatu negara dianggap menga-
lami perpanjangan hingga jarak yang tidak terbatas ke ruang udara
nya, walaupun hal ini kemudian diubah oleh aturan dalam Space Treaty
1967.
9Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara_ _di Ruang Udara. Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1973, h. 102
10Suyud Harsoyo Suyudi, Masalah Batag Ruang Udara dan Ruang Angkasa# Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara, Jakarta, 1988 (selanjutnya disingkat Suyud Harsoyo Suyudi II), h. 2.
“ ihirt.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
17
Sudah jelas bahwa asas usque ad coelum yang memungkinkan
perpanjangan kedaulatan udara suatu negara hingga tanpa batas tidak
berlaku bila menyangkut eksplorasi ruang angkasa. Akan tampak betapa
tidak praktisnya apabila suatu negara harua mendapatkan persetujuan
negara lainnya atas jalur lintasan satelit atau kendaraan ruang ang-
kasanya yang mengorbit lebih dari 100 mil di atas. Secara diam-diam
negara-negara telah mengakui berlakunya pembatasan ini. Hal ini ber-
arti bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah udara terbatas ke-
tinggiannya hingga pertemuan antara ruang udara dengan ruang angka
sa. Namun masih sulit untuk mengatakan di mana persisnya letak per-
batasan ini, hal ini tergantung pada kemajuan teknologi dan faktor-
faktor lainnya.
Banyak pesawat udara canggih yang telah diciptakan untuk
dapat mencapai ketinggian yang maksimal. Hal ini agar suatu negara
dapat memperpanjang wilayah udaranya. Karena masih terus dicipta-
kannya pesawat-pesawat udara yang dapat mencapai ketinggian maksi
mal, yang berarti belum adanya suatu kepastian batas kedaulatan uda
ra suatu negara, menyebabkan banyak negara menghalangi terciptanya
suatu perjanoian internasional untuk membatasi ruang udara.
Terdapat beberapa pendekatan/teori terhadap pembatasan enta-
ra ruang udara dan ruang angkasa, di antaranya yaitu:
A. Poafcatasan berdasarkan kriteria ilsiah dim teknis (Spatial Ap
proach).
1) Aeronautical Ceiling Theory
Sekarang ini jarak ketinggian maksimuta pesawat udara adalah
sekitar 60 kilometer. Aktivitas keruang-angkasaan berada pada
jarak di atas 120 kilometer. Sehingga yang dipakai sebagai
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
18
perbatasan adalah pada jarak 80 kilometer, yaitu pertengahan
jarak antara kedua batas aktivitas tersebut. Tentu saja nanti-
nya dengan kemajuan teknis batas ketinggian untuk pesawat uda
ra dapat bertambah.
2) Von Karnan Line
Netode ini roengusulkan suatu perbatasan pada batas teoritis
penerbangan aerodinamis pada suatu ketinggian di mana gaya
angkat aerodinamis ditambah oleh tekanan ke atas, yang pada
awalnya diperkirakan ada pada ketinggian 85 kilometer, tetapi
saat ini diduga terjadi pada ketinggian 100 kilometer. Sudah
barang tentu garis ini akan berubah sesuai dengan kemajuan
teknologi.
3) Pendapat Prof. De Jager dari OOSPAH
Penbatasan berdasarkan perigee terendah dari suatu orbit
satelit, yang diperkirakan berada pada ke-tinggian kira-kira
160 kilometer. Untuk pendekatan ini masih terus dilakukan
penelitian tentang Altitudes of Artificial Barth Satellites',
dengan memperhatikan kondisi perigee sebuah satelit yang dapat
ke-hilangan keseimbangan orbitnya sehingga menyebabkan jatuh-
12nya satelit itu ke bumi.
4) Batasan berdasarkan atas pengaruh gravitasi bumi
Batas ini tidak tetap sebab tarikan gravitasi bumi masih ada
sampai jarak 327000 kilometer ke arah bulan, dan 187000 kilom-
Suyud Harsoyo Suyudi II, o p . oit.. h. 5.12
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
19
eter ke arah matahari. Kemudian pengaruh gravitasi juga ter-
gantung pada kecepatan obyek ruang angkasa tersebut.
5) Batasan berdasarkan kontrol efektif
Teori ini mengatakan bahwa suatu negara dapat menentukan batas
tertinggi sesuai dengan kemampuannya secara efektif untuk
mengontrol ketinggian tersebut. Keberatan atas teori ini ada
lah bahwa ia menguntungkan negara-negara kaya dan kuat serta
bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam pasal 1 ayat
2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat
Piagam PBB), yang menyatakan "To develop friendly relations
anong nations based on respect for the principles of equal
rights and self-determination___
6) Pesnbagian ruang ke dalan zona-zona
Ruang angkasa dibagi-bagi ke dalam zona-zona atau lapisan-
lapisan, dengan suatu wilayah antara yang disebut Mesospace.
Teori ini mengatakan bahwa ruang angkasa mulai pada ketinggian
240 kilometer di atas permukaan laut, sedangkan ruang udara
mencakup ketinggian sampai 150 kilometer. Pada zona antara ke-
dua ketinggian ini akan berlaku semua ketentuan yang diterima
secara intemasional. Di mana pada daerah ini tidak ada pesa-
wat yang dapat terbang untuk waktu tertentu, satelit yang ber-
ada pada daerah ini akan turun ke bumi dalam beberapa waktu
saja, juga daerah tersebut tidak dapat dimasuki oleh pesawat
atau balon udara kecuali pesawat roket. Teori ini dapat memba-
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
20
wa kepada perselisihan penafsiran, khususnya menyangkut re
ciprocal rights.13
Bagi negara-negara yang mengakui pembatasan dengan pendeka-
tan spatial ini, teori yang dipakai adalah pendapat Prof. De Jager
dari COSPAR yaitu pembatasan berdasarkan perigee terendah dari suatu
orbit satelit.1* Mereka mempunyai argumentasi untuk mendukung teori
ini yaitu pertama teori ini dapat memenuhi tuntutan akan free space
flight dan space exploration, karena teori ini menggambarkan ruang
angkasa sebagai suatu daerah di mana suatu satelit masih dapat me-
lintasi orbit penuhnya mengelilingi bumi. Sebab pada ketinggian di
bawah 100 - 110 kilometer hal ini tidak dimungkinkan karena satelit
tersebut dapat terbakar atau re-enter (masuk kembali) ke atmosfir
bumi akibat tarikan udara (air drag). Alasan yang kedua yaitu teori
ini menguntungkan penerbangan sipil internasional karena pembatasan-
nya berada jauh di atas kemarapuan maksimum suatu pesawat udara yaitu
sekitar 60 kilometer di atas permukaan laut. Sehingga dapat terhind-
ari kemungkinan terjadinya gangguan lalu lintas pesawat udara dengan
kegiatan ruang angkasa. Alasan yang ketiga yaitu teori ini sesuai
dengan keadaan yang sekarang tengah berjalan, sebab sampai sekarang
belum ada negara yang merasa keberatan dengan adanya pesawat ruang
angkasa yang melintasi wilayahnya pada ketinggian di atas 110 kilo
I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, Beberapa Persamaan dan.Perbe- daan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa Khusus Dalam__ Bidantf Hukum Perdata Internasional. terjemahan Bambang Iriana D j ., Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h, 14-16.
^Marietta Benko, Willem de Graaff dan Gijsbertha C.M. Reij- nen, Space Law in the United Nations. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, h. 127.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
21
meter (dalam keadaan biasa atau tidak ada kecelakaan tentunya).
Bagi penulis lebih raengena bila dikatakan bahwa ruang udara
adalah suatu tempat bagian dari daerah atmosfir di mana kendaraan
udara yang menggunakan udara sebagai sarana lintasannya dan masih
dapat terbang selama jangka waktu tertentu tanpa bantuan dorongan
dari roket atau yang sejenisnya. Ketinggian maksimum suatu balon
udara sekarang adalah 50 kilometer. Sedangkan untuk ruang angkasa
adalah wilayah atau daerah di mana satelit-satelit dapat berotasi
mengelilingi bumi dalam masa kerjanya menjalankan misi tertentu. Ba
tas paling bawah agar satelit ini dapat berotasi adalah sekitar
ketinggian 100 kilometer dari permukaan laut. Di bawah ketinggian
ini satelit tersebut akan terkena pengaruh daya tarik udara (air
drag), bebannya akan semakin berat, dan sesuai dengan teori Von
Karman adalah keadaan di mana gaya sentrifugal tidak bisa memperta-
hankan beratnya hingga mendekati nol, semakin lama satelit ini akan
tertarik kembali ke bumi.
Dari sini tampak bahwa ketinggian maksimum ruang udara
adalah 50 kilometer sedangkan ruang udara di mulai minimum dari
ketinggian 100 kilometer, sehingga terdapat ruang setinggi 50 kilom
eter yang bukan merupakan bagian dari ruang udara maupun ruang
angkasa. Ruang ini disebut sebagai Mesospace di mana pesawat atau
balon udara sudah tidak mampu lagi mempertahankan ketinggiannya dan
satelit pun akan jatuh tertarik bumi. Hingga saat ini belum ada
regime hukum tertentu yang mengatur wilayah mesospace ini.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
22
B. Peabatasan berdasarkan pendekatan fungsional (Functional Ap
proach) .
Pendekatan ini mengatakan bahwa pembatasan haruslah didasar-
kan pada jenis dan tujuan kegiatan ruang angkasa yang bersangkutan.
Di sini dibedakan antara kegiatan aeronotik dan astronotik, di mana
dalam kegiatan astronotik harus tunduk pada hukum runag angkasa tan-
pa melihat pada ketinggian berapa kegiatan tersebut dilaksanakan.
Tetapi teori ini dapat membawa komplikasi-komplikasi dalam penera-
pannya, sehingga sampai saat ini belum ada usulan satu pun yang ma-
suk ke Sub Komisi Hukum dalam UNCOPUOS (United Nations Committee on
the Peaceful Uses of Outer Space). 15
2. Pflncamran Lingkungan Riiantf Udara (Air Spaced dan ftiang Amrtrnm
fftiter Soace^
Sampai sejauh ini memang belum ada masalah walaupun belum
dioapai kesepakatan mengenai pembatasan ruang udara dengan ruang
angkasa. Belum ada negara yang merasa keberatan dengan adanya sate-
lit-satelit yang melewati wilayahnya (dalam keadaan aman tentunya).
Mungkin saja hal ini disebabkan karena selama ini satelit-satelit
yang diluncurkan melewati wilayah suatu negara pada ketinggian
ratusan hingga ribuan kilometer, sebab ketinggian benda ruang angka
sa tidak pernah di bawah 100 - 110 kilometer di atas pennukaan laut.
Sementara ini tempat peluncuran di dunia diteaqpatkan sodemikian rupa
sehingga benda-benda ruang angkasa dapat diluncurkan, kalau tidak
melalui laut bebas atau wilayah negara peluncur itu sendiri, sehing-
15Marietta Benko, Willem de Graaff dan Gijsbertha C.M. Reij- nen, o p . cit.. h. 129.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
M I L I Ki A a iaN
"UNIYIlKSn A5 AiRLANCXJA'
S U R A B A Y A ! 2
ga biasanya benda-benda tersebut dapat mencapai ketinggian lebih
'dari 110 kilometer sewaktu masih berada di atas laut bebas. Sehing
ga sewaktu-waktu pesawat ruang angkasa harus kembali ke bumi (re
entry), negara asing tidak akan dilewati di bawah ketinggian 100
kilometer. Namun hal ini bisa saja berubah di kemudian hari, di mana
kemajuan teknologi semakin canggih. Bila ternyata tempat-tempat pe-
luncuran baru terpaksa dibangun di lokasi yang tidak dimungkinkan di
dekat laut lepas sehingga terpaksa melewati wilayah udara negara
asing, atau terciptanya jenis-jenis pesawat raung angkasa baru di
mana pada waktu berangkat dan kembali harus melewati ruang udara
negara tetangga, yang mana bisa mengakibatkan gangguan pada lalu
lintas penerbangan sipil negara tersebut, keamanan negaranya dan
lain-lain. Ada kemungkinan negara-negara yang wilayahnya dikelilingi
oleh daratan akan mengajukan permohonan right of passage (hak lintas
udara) kepada negara-negara di sekitarnya.
Memang pencemaran udara lebih dapat dipantau dan dirasakan
efeknya daripada pencemaran ruang angkasa. Malah banyak di antara
para ahli kita, baik itu kalangan meraka yang menggunakan sarana
ruang angkasa secara langsung, apalagi yang tidak langsung, menging-
kari adanya ancaman pencemaran lingkungan ruang angkasa14. Namun
ternyata banyak pula para ahli yang telah mulai memikirkan perlin-
dungaan ruang angkasa dari pencemaran yang disebabkan oleh peraakai
bar ana ruang angkasa, yang ironisnya dimaksudkan untuk kepentingan
manusia juga. Sehingga dalam PBB telah terbentuk Sub Legal Committee
(Sub Komisi Hukum) yang bertugas menangani masalah penggunaan ruang
16Wawancara dengan Kepala Wilayah Operasi SKSD PT. Telkom, Jakarta, Agustus 1992.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
24
angkasa yaitu United Nations Comittee on the Peaceful Uses of Outer
Space (UHOTUOS).
Pencemaran lingkungan ruang angkasa dapat disebabkan oleh
kegiatan di ruang angkasa stricto sensu juga di ruangan dekat bumi.
Sejak pesawat ruang angkasa diluncurkan melalui ruang udara hingga
sarapai di ruang angkasa di mana mereka akan menjalankan misinya, da
pat terjadi kerusakan, tidak saja pada permukaan bumi tetapi juga di
atmosfir dan bahkan lebih jauh lagi. Dikatakaan demikian dengan ang-
gapan bahwa lingkungan secara keseluruhan terdiri dari sejumlah kom-
ponen-komponen yang saling berkaitan erat, sehingga kerusakan pada
salah satu komponen tersebut akan mempengaruhi komponen lainnya, ba-
ik itu secara langsung maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pen
cemaran lingkungan dapat melebihi batasan-batasan dan dalam hal yang
sama yaitu bahwa batas negara harus diabaikan bila pencemaran udara
mempengaruhi lebih dari satu negara.
Pencemaran lingkungan ruang angkasaa yang mungkin terjadi
diantaranya disebabkan oleh:
a. Pencemaran Langsung
(1) Pen cellar an Stratosfir akibat hasil buangan kendaraan ruang
angkasa (Shittle Vehicle)
Pencemaran bahan-bahan kimia dapat terjadi akibat di-
lepaskannya dengan sengaja gas-gas seperti sodium, barium,
stronthium dan lithium yang diperuntukan penelitian-peneli-
tian ilmiah, atau berasal dari asap pembuangan roket-roket
yang membakar bahan bakarnya guna mendapatkan tenaga. Bahan-
bahan kiraia ini dapat menetap di atmosfir selama berbulan-
bulan dan lama kelamaan akan mengakibatkan perubahan pada
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
25
lingkungan. Misalnya asap pembuangan roket-roket berupa kar-
bondioksida (CO2) dapat menyebakan efek "rumah kaca" sehing
ga suhu bumi meningkat; Asap pembuangan Space Shuttle yang
berupa air pada ketinggian 100 - 200 kilometer di atas bumi
dapat raenimbulkan gangguan pada kondisi-kondisi ionosfir,
mengganggu saluran radio komunikasi.
(2) Penceuaran Radio-Active, Biologis dan Kinia
Sejak awalnya para pakar telah merasa prihatin dengan
dilepaskanya bahan-bahan kimia di atmosfir tingkat atas dan
ruang di dekat bumi, tidak saja karena raampu membawa penga-
ruh yang buruk pada penelitian-penelitian, tetapi dapat
mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lingkung
an.
Pencemaran biologi dapat terjadi dengan terbawanya
mikroorganisma-mikroorganisma atau bakteri-bakteri dari bumi
ke lingkungan ruang angkasa yang berasal dari hasil-hasil
penelitian yang dilakukan di ruang angkasa, atau yang bera
sal dari lingkungan ruang angkasa (dengan segala perubahan-
nya) dengan masuknya atau kembalinya pesawat atau benda ru
ang angkasa tersebut dari misinya di ruang angkasa.
Pencemaran radiologi adalah sebagai akibat dari emisi
ge1ombang-gelombang elektromagnatik dan bahan-bahan radioak-
tif. Gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan oleh peman-
car-pemancar radio yang kuat yang terpancar dari stasiun bu
mi atau pun ruang angkasa memancarkan medan-medan magnet dan
listrik pada permukaan yang luas sehingga dapat mengganggu
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
26
satelit telekomunikasi atau pemantauan radio astronorai. Yang
paling mencemaskan adalah ketergantungan pada reaktor nuklir
sebagai tenaga bagi satelit untuk mengorbit dan stasiun-
stasiun ruang angkasa di masa mendatang. Satelit-satelit
bertenaga nuklir dapat menyebabkan pencemaran lingkungan
yang berat sewaktu reaktor tersebut re-enter ke atmosfir dan
bagian-bagiannya yang bersifat radioaktif pecah di atas per
mukaan bumi. Seperti kejadian satelit Uni Sovyet (dahulu),
Cosmos - 954 yang jatuh di Canada pada tahun 1978.
b. Pencenaran Tidak Langsung
(1) Peninggalan Satelit-satelit dan Roket-roket Mati (Space
Debris)
Apa sebenarnya yang diraaksud dengan space debris atau
debu ruang angkasa itu? Menurut Christol akan lebih mudah
untuk mengatakan apa saja yang bukan raerupakan space debris
daripada mengatakan apa yang tergolong sebagai space de
bris. Alasannya adalah bahwa istilah tersebut tidak ada
definisinya pada suatu aturan hukum yang sah, misalnya
perjanjian internasional tertentu.17
Meraang istilah 'debu' ruang angkasa berkesan sebagai
suatu obyek yang berukuran kecil sekali, sedangkan untuk
yang lebih besar lebih cocok disebut sebagai 'pecahan'.
Dalam skripsi ini, untuk memudahkan, akan digunakan istilah
i7Nicolas Matessco Matte, Environmental. Implications___andResponsibility, dalam Thirty-Second Qolloquium, 1990, h. 490.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
27
'debu' ruang angkasa, baik untuk partikel yang kecil maupun
yang besar.
United States Space Survaillance Network, yang ditu-
gaskan untuk memantau semua satelit di orbit bumi, menyata-
kan terdapat lebih dari 7000 obyek yang tercatat dan cukup
besar sehingga dapat dipantau oleh radar bumi atau oleh
teleskop optik yang sangat sensitif. Namun hanya 5% dari
satelit ini yang beroperasi, selebihnya terdiri dari badan-
badan roket 14%, debu operasional 13%, muatan-muatan (pay
loads) yang mati 20%, dan debu-debu yang berasal dari peca-
1Bhan-pecahan satelit sebanyak 48%. Jaringan ini hanya dapat
memantau obyek. berdiaiueter lebih besar dari 10 centimeter
pada ketinggian sekitar 1000 kilometer, atau diameter 4
centimeter pada ketinggian 400 kilometer. Debu-debu yang
berukuran lebih kecil tidak dapat dipantau. Diperkirakan ada
sekitar 20.000 - 70.000 ob-yek yang tidak terpantau.
Ada berbagai macam sumber debu ruang angkasa. Yang
pertama, debu dapat terjadi akibat di-tinggalkannya bagian-
bagian dari roket dan muatan pesawat ruang angkasa (pay
loads) yang diluncurkannya ke ruang angkasa. Namun pada
umumnya debu ruang angkasa terjadi dari ledakan-ledakan dan
pecahan-pecahan pesawat ruang angkasa, yang seringkali aki
bat kegagalan sistem tenaga pendorong atau sebab lainnya.
Ada pula ledaksn yang memang disengaja.
1SNicholas L. Johnson, loc. cit
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
28
Ada lagi sumber utama terjadinya debu ruang angkasa
yaitu saling bertabrakannya obyek-obyek ruang angkasa yang
sedang berorbit. Kecepatan rata-rata antara dua obyek di or
bit adalah sekitar 10 kilometer per detik. Sehingga dalam
kecepatan ini benturan antara obyek yang sekecil apapun de
ngan pesawat ruang angkasa dapat menimbulkan kerusakan yang
sangat serius. Contoh kejadiannya adalah tabrakan yang
terjadi pada Space Shuttle di tahun 1983, yaitu sewaktu
pesawat tersebut sedang mengorbit bumi, awak pesawatnya
mendeteksi sebuah lekukan di jendela luarnya yang diameter-
nya kurang lebih 5 milimeter yang mana raerupakan akibat dari
benturan dengan pecahan cat dari pecahan obyek lainnya yang
berdiameter 0,2 milimeter. Selain itu terdapat kejadian
lainnya yang diakibatkan oleh debu ruang angkasa, yaitu di
mana suatu kotak elektronik dari satelit Amerika Solar-Max
yang diambil oleh penerbangan shuttle menunjukkan terdapat
160 lubang yang disebabkan oleh pecahan cat. Kemudian Sate
lit Uni Sovyet Cosmos-954 dan Cosmos-1275 yang rusak akibat
debu ruang angkasa. Tambahan lagi sel-sel surya dari ESA-
Geos-2 dan satelit balon milik Amerika Serikat, PAGEOS,
merupakan korban tabrakan dengan debu ruang angkasa.19
Ada tiga kemungkinan terjadinya tabrakan, antara dua
satelit yang masing-masing masih berfungsi, antara satelit
dengan suatu obyek yang ti-dak berfungsi (yang terpantau),
dan antara satelit dengan suatu obyek yang tidak terpantau.
Nicolas Mateesco Matte, loc. cit19
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
29
Satelit-satelit di orbit geostasioner berkedudukan di
antara 0,1° dari garis bujurnya. Namun kadangkala terdapat
lebih dari satu satelit pada bujur yang sama, sehingga
tinggal tergantung pada masing-masing pemandu untuk meng-
koordinasikan satelitnya agar tidak terjadi tabrakan. Sampai
sekarang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang
hal ini.
Debu ruang angkasa telah menjadi perhatian pakar-
pakar ilmu pengetahuan dan hukum, terutama karena keberada-
annya menimbulkan efek-efek yang sangat merugikan. Debu ter
sebut dapat masuk kembali ke atmosfir dan jatuh di daratan
atau di laut, menimbulkan kerusakan terutama apabila mence-
mari daerah berpenghuni. Selain itu tabrakan dengan pesawat
ruang angkasa dapat menimbulkan kehilangan nyawa manusia
maupun kerugian secara ekonomis. Juga para pengamat astrono-
mi, dalam hasil pengamatannya terhadap benda ruang angkasa,
seringkali terganggu pandangannya oleh obyek-obyek yang se-
bagian besar pada dasarnya adalah buatan manusia juga.
Karena sifat atmosfir yang cenderung untuk menghan-
curkan segala sesuatu yang kembali atau masuk, maka hal ini
secara tidak langsung akan membersihkan lingkungan di daerah
dekat bumi. Namun hal ini tidak terjadi di orbit tingkat
atas seperti di orbit geostasioner, yang luasnya terbatas,
di mana raerupakan tempat khusus/penting untuk telekomunika-
si. Obyek-obyek atau satelit yang diluncurkan ke daerah ini
bila sudah habis masanya tidak akan hancur tetapi akan tetap
pada posisinya selamanya.“Sehingga daerah ini makin lama
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
akan semakin penuh dan kemungkinan terjadinya benturan atau
tabrakan akan semakin besar pula. Saat ini untuk menghindari
over crowded di ruang angkasa, International Telecomunica-
tion Union (ITU) mewajibkan setiap negara peluncur untuk
memprogram satelitnya agar menyisihkan bahan bakar yang
cukup, pada akhir masa kerja satelit, sebagai tenaga untuk
mendorong dirinya keluar orbitnya hingga sejauh mungkin.
Walau demikian ini hanya sebagai jalan keluar sementara saja
sebab belum ada pemecahan terhadap debu ruang angkasa yang
telah lebih dahulu berada di lokasi tersebut. Anehnya sudah
ada ketentuan semacsm ini masih ada saja negara peluncur
yang tidak mentaatinya. Negara-negara semacam inilah yang
mengotori ruang angkasa dengan debu ruang angkasa. Ironisnya
kadangkala justru merugikan dirinya sendiri.
(2) Pencemaran Spektrun Radiasi Elektrooagnetik oleh Satelit
Transmisi-transmisi ini dapat mengganggu gelombang-
gelombang penerima frekuensi yang digunakan oleh peralatan
yang sensitif seperti teleskop radio dalam penelitian. Ka-
rena terbatasnya lebar gelombang radio yang bisa diperguna-
kan, maka para pemakai benar-benar harus berlomba untuk
terlebih dahulu menempati gelombang tertentu. Kadangkala hal
ini bisa menuju ke seenaknya sendiri, tanpa konsultasi antar
pemakai atau dengan bad an yang ditugasi untuk mengatumya,
dalam hal ini ITU (International Telecommunication Union)
dan IUCAF (Inter Union Commission on the Allocation of
Frequencies), untuk membagi dan menentukan di mana lokasi
yang dapat dipergunakan oleh pemakai.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
31
3. Pftrkftthmman Peraturan Hnkim Intemaaional Tmtantf Pmnfflarm
Rnnnif Antfkaaa
Selama ini belum ada perjanjian internasional yang khusus
mengatur tentang perlindungan hukum lingkungan ruang angkasa. Ia
masih terpecah-pecah dalam pasal-pasal beberapa perjanjian. Ia ter-
tinggal dari kemajuan teknologi astronotika. Namun aturan-aturan
umum yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut kadang ka-
la dapat diterapkan untuk masalah lingkungan ruang angkasa. Perlin
dungan hukum lingkungan ruang angkasa merupakan masalah dunia se
hingga memerlukan pendekatan dunia pula terhadap pengaturannya.
Pendekatan ini harus mengandung keseimbangan antara kebebasan indi-
vidu untuk beraktivitas di ruang angkasa dengan segala pembatasannya
dalam usaha untuk melindungi keinginan dan hak setiap negara.
Komisi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani ten-
tang aktivitas manusia di ruang angkasa adalah UNCOPUOS (United
Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space). Terdapat
keunikan tersendiri dari komisi ini, yaitu bahwa dalam mengambil
keputusannya, ia menganut asas konsensus atau kesepakatan bersama.
Tidak dikenal adanya pemungutan suara. Sehingga para delegasi yang
berunding tentang suatu masalah tertentu, akan terus berunding hing
ga tercapai suatu kesepakatan bersama. Kelemahan dari asas ini yaitu
dalam mencapai suatu keputusan akan memakan banyak waktu, sedangkan
kelebihannya yaitu karena keputusan yang dicapai merupakan suatu ke
sepakatan bersama maka merupakan tanggung jawab bersama pula untuk
menegakkan pertaurannya.
Sejarah perkembangan hukum internasional yang menyangkut
penggunaan ruang angkasa secara damai bermula pada tahun 1959, di
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
32
mana sub komisi bidang hukum dalam UNCOPUOS menetapkan sebuah kelom-
pok kerja dengan tugas khusus yaitu membuat rancangan Outer Space
Treaty 1967. Hasil rundingan kelompok kerja ini yang pertama yaitu
Resolusi PBB 1962, yang pada tanggal 13 Desember 1963 mencetuskan
Declaration of Legal Principles Governing Activities of States in
the Exploration and Use of Outer Space, yang merupakan dasar Outer
Space Treaty 1967. Resolusi ini diikuti oleh Resolusi PBB 1963 ten-
tang International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space.
Kemudian muncul Resolusi PBB 1884 tanggal 17 Oktober 1963, yang me
rupakan hasil dari pembahasan masalah Question of General and Com
plete Disamanent. Resolusi ini lebih dikenal sebagai Treaty Banning
Nuclear Weapon Tests in the Atnosphere, in Outer Space and Under
Water (selanjutnya disebut Test Ban Treaty). Retiga resolusi inilah
yang mendasari terbentuknya Outer Space Treaty 1967.M
Pasal-pasal dalam Outer Space Treaty 1967 kemudian menjadi
dasar dalam memecahkan permasalahan yang disebabkan oleh kemajuan
teknologi ruang angkasa. Sebagai hasil yang pertama, yaitu atas da
sar pasal III, V, dan XIII Outer Space Treaty 1967 pada tanggal 3
Desember 1968 ditandatangani the United Nations Agreenent on the
Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of
Objects Launched into Oiter Space (Rescue Agreement). Kemudian atas
dasar pasal VI, VII, dan VIII Outer Space Treaty 1967 ditetapkan
Convention on International Liability for Damage Caused by the
Launching of Objects into Outer Space (selanjutnya disebut Liability
OAGijsbertha Cornelia Maria Reijnen, o p . cit.. h, 28*
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
Convention )pada tanggal 29 Maret 1072.21.
Setelah itu pada tanggal 12 November 1974, Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dalam sidangnya, Convention on
Registration of Objects Launched into Outer Space yang kemudian
22mulai berlaku tanggal 15 September 1975. Ada lagi perjanjian inter-
nasional yang ditandata-ngani pada tanggal 14 Desember 1979, namun
baru berlaku tanggal 11 Juli 1984, yaitu Agreenent Concerning the
Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon
Treaty). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1977 terdapat Convention on
the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmen
tal Modification Techniques, serta the International Telecowinica'-
tion Convention.
Dari sekian banyak perjanjian internasional yang terbentuk
tidak satupun yang mengandung pasal khusus tentang pencemaran akibat
penggunaan ruang angkasa secara damai. Yang ada hanyalah negara di-
anjurkan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap bumi dan bu-
kanlah terhadap lingkungan runag angkasa, hal ini terdapat pada pa
sal 9 Outer Space Treaty 1967. Kebanyakan yang baru terpikirkan ada
lah untuk menghindari pencemaran pada lingkungan bumi sedangkan un
tuk lingkugan runag angkasa tidak.
33
21ibid, h. 29-30.
“ibid, h. 31.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
34
4. Aturan Hukum Tntgmasional yang Menyangkut P e r lindungan I.imrtmn-
gan Ruang Angkasa
Hukum internasional secara umum mengandung beberapa norma
yang dapat diterapkan pada peraturan hukum ruang angkasa, khususnya
untuk masalah ekologi. Hal ini dimungkinkan karena kebebasan untuk
melaksanakan kegiatan di ruang angkasa adalah tidak absolut. Seperti
yang tercantum dalam pasal 1 Space Treaty : " Outer Space including
the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration
and use by all States without discrimination of all kind ... and
there shall be free access to all areas of the celestial bodies "23.
Dan ternyata pasal 1 ini secara eksplisit menyatakan bahwa kebebasan
ini diterapkan atas dasar persamaan dan sesuai dengan hukum interna
sional yaitu dengan maksud damai. Ketentuan ini juga didukung oleh
pasal 3 Space Treaty :
States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the noon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of naintaining international peace and security and pronoting international co-operation and understanding .
Oleh sebab itu, jika hukum internasional secara umura menye-
diakan norma yang menyangkut perlindungan lingkungan ruang angkasa,
maka norma-norma demikisn akan dapat diterapkan dan akan membatasi
kebebasan negara dalam menggunakan dan mengeksplorasi ruang angkasa.
Banyak perjanjian internasional yang menyangkut tentang masalah
23United Nations Publications, loc. cit
21 ibid.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
35
lingkungan, tetapi mereka hanya menyinggung masalah-masalah tertentu
saja, sehingga tidak bisa disirapulkan menjadi suatu aturan umura.
a. Hukum Kebiasaan Intemasional
Dalam hukum kebiasaan intemasional terdapat suatu norma/
aturan yang bisa dianggap telah diterima, yang mana menurut atur
an ini para negara berkewajiban untuk raencegah kerusakan yang
serius terhadap lingkungan di luar yurisdiksi nasionalnya terma-
suk di dalamnya ruang angkasa. Dari aturan ini dapat diperoleh
suatu kewajiban bagi negara-negara untuk menggunakan lingkungan
alamiahnya, termasuk ruang angkasa secara merata sedemikian rupa
tiap negara mempunyai kesempatan yang sama. Prinsip persamaan ke
daulatan negara yang penting ini dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1
Piagam PBB.25
Dari sini tampak bahwa hukum kebiasaan international dan
Piagam PBB dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang paling luas
untuk menetapkan kewajiban-kewajiban negara dalam kaitannya
dengan perlindungan lingkungan dari pengaruh-pengaruh buruk
kegiatan di ruang angkasa.
b Perjanjian Intemasional
Terdapat beberapa perjanjian intemasional yang menyangkut
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa. Namun yang
khusus mengatur tentang pencemaran lingkungan ruang angkasa belum
ada. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut hanya mengandung bebe-
25Emil Konstantinov, The Outer Space Environment And Its Legal Protection, dalam Thirty-Second Qolloquium, h. 100.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
36
rapa pasal saja yang mengatumya, kadangkala itupun secara im-
plisit.
Perjanjian-perjanjian itu di antaranya adalah seperti yang
telah disebut di atas yaitu :
1. Outer Space Treaty 1967
2. Moon Treaty
3. Rescue Agreement
4. Liability Convention
5. Registration Convention
6. Test Ban Treaty
7. International Telecomunication Union Convention
8. ENMOD Convention
Suatu treaty atau perjanjian internasional akan raempunyai
kekuatan mengikat suatu negara bilamana negara tersebut telah me-
ratifikasi treaty tersebut dan telah diundangkan di negara terse
but. Pada waktu penandatanganan treaty, ditentukan jumlah minimum
negara yang harus telah meratifikasi treaty tersebut sehingga da
pat mengikat seluruh negara walaupun yang belum meratifikasi atau
mengundangkannya di negaranya. Contohnya Outer Space Treaty 1967.
Dari uraian bab II ini jelas kiranya bahwa aturan hukum
yang melindungi lingkungan ruang angkasa dan negara pengeksplora-
si serta pengeksploitasi terhadap pencemaran lingkungan ruang
angkasa masih sangat minim dan terpecah-pecah dalam beberapa per-
janjian internasional yang sudah ada, khususnya berpedoman pada
ketentuan-ketentuan Outer Space Treaty 1967 yang memang hanya
mengatur masalah-masalah umum saja.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM INTERNASIOHAL YANG MENYANGKUT PERLINDUNGAN LINGKUNGAN RUANG ANGKASA
Peraturan hukum intemasional, yang terdapat dalam perjan-
jian-perjanjian intemasional, yang mengatur, baik itu secara lang
sung atau tidak, mengenai perlindungan lingkungan ruang angkasa ser
ta negara dari bahaya pencemaran lingkungan ruang angkasa masih se-
dikit dan terpisah-pisah dalam beberapa perjanjian intemasional.
Berikut ini saya akan berusaha untuk mengupas satu persatu perjanji
an intemasional tersebut.
1. Peraturan Hiikrnn Intem asional vantf Hendaaari Peraturan-Peratura
yang-Maiyangkut Ruang Angkasa
Treaty on Principles Gonveming the Activities of States in
the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other
Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) dapat dianggap sebagai
Magna Carta hukum ruang angkasa yang menetapkan prinsip-prinsip
dasar yang kemudian dapat diperluas sesuai kebutuhan.
Peraturan utama yang menyangkut perlindungan ruang angkasa
adalah pasal 9 :
In the exploration of and use outer space, State Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assitance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interest of all States Parties to the Treaty. State Parties to the Treaty shall persue studies of outer space, including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them as to avoid harmful contamination and also adverse changes in the environmental of the earth resulting from the introduction of extra terrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose . If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned
37
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
38
by it or its nationals in outer space, including the moon and other celestial bodies would cause potentially harmful interference with activities of other State Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies it shall undertake appropriate international consultation before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which have reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, jnay request consultation concerning the activity or experiment.
Pada dasarnya pasal ini hanya menekankan pada tiga hal yaitu
melaksanakan kegiatan di ruang angkasa dengan memperhatikan kepen-
tingan negara peserta lainnya; mengadakan penelitian dan eksplorasi
ruang angkasa sedemikian rupa tidak mencemari lingkungan bumi yang
dapat mengakibatkan perubahan di bumi; serta mengadakan konsultasi
dengan badan yang berwenang bila raereka percaya bahwa kegiatan di
ruang angkasa dapat menimbulkan pencemaran.
Kelemahan dari pasal ini adalah bahwa ia hanya menekankan
pada negara peserta perjanjian, sedangkan bagi negara bukan peserta
seakan-akan tidak ada kewajiban untuk menjaga lingkungan ruang ang
kasa. Selain itu hanya mencegah pencemaran di bumi tanpa memperhati
kan lingkungan ruang angkasa. Padahal bila terjadi pencemaran di
ruang angkasa dapat menghambat proses pengeksplorasi dan pengeks-
ploitasian tersebut.
United Rations Publication, o p, oit^, h. 6.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
39
2. Peraturan Hnkiin Intem agicnal Lainnya yang Mentfatur tentanrf Limt-
kuntfan Ruantf Antfkaaa
a. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astro
nauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space
(Rescue Agreement).
Walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan masalah per
lindungan lingkungan ruang angkasa, namun kalau dilihat dari
tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan bantuan kepada
para astronot yang dalam kesulitan dan untuk menyediakan fasi-
litas untuk mendapatkan kembali benda ruang angkasa yang ja-
tuh. Dapat dilihat dari pasal 5, yaitu mengandung prinsip-
prinsip bahwa suatu negara yang merasa terancam oleh benda
rusng angkasa yang berada di yurisdiksinya dapat melakukan
tindakan-tindakan preventif yaitu menyingkirkan benda tersebut
77dengan bantuan negara peluncurnya.
Jelas perjanjian ini tidak menyinggung sama sekali seandainya
obyek ruang angkasa tersebut mengancam lingkungan ruang angka
sa, apakah suatu negara yang mengetahuinya berhak untuk me-
nyingkir kannya.
b. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and
Other Celestial Bodies (Moon Treaty)
Di dalam Moon Treaty, pasal yang menyangkut tentang perlindun
gan ruang angkasa adalah pasal 7:
27Ihid. h. 30.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
40
1. In exploring and using the moon, States Parties shall take measures to prevent the disruption of the existing balance of its environment, whether by introducing adverse changes in that environment, by its harmful contamination through the introduction of extra-environmental matter or otherwise. State Parties shall also take measures to avoid harmfully affecting the environment of the earth through the introduction of extraterrestrial matter or otherwise.
2. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of the measures being adopted by them in accordance with paragraph 1 of this article and shall also, to the maximum extent feasible, notify him in advance of all placements by them of radioactive materials on the moon and of the purposes of such placements.
3. States Parties shall report to other States Parties and to the Secretary-General concerning areas of the moon having special interest in order that, without prejudice to the rights of other States Parties, consideration may be given to the designation of such areas as international scientific preserves for which special protective arrangements are to be agreed upon in conpjltation with the competent bodies of the United Nations .
Menurut pasal 7 perjanjian ini mewajibksn setiap negara peser
ta agar mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dengan ter-
jadinya kekacauan pada keseimbangan lingkungan bulan dan benda
angkasa lainnya; mencegah dengan membawa perubahan-perubahan
yang parah, dengan pencemaran berat, dan sebaliknya; akibat-
akibat buruk pada lingkungan bumi melalui masuknya benda luar
atau sebaliknya; memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa ten
tang cara-cara yang telah diterima untuk mencegah kerusakan
lingkungan bulan dan benda angkasa lainnya serta bumi serta
rencana untuk menempatkan bahan-bahan radioaktif di bulan. Pa
sal 7 ini tnelengkapi pasal 9 Outer Space Treaty 1967. Dalam
pasal 7, yang menjadi kewajiban utama adalah pencegahan terja
28 ibid.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
41
dinya kekacauan pada keseimbangan lingkungan bulan dan benda
angkasa lainnya dan harus dihindarinya perubahan-perubahan
yang parah, dengan pencemaran berat, dan bentuk perubahan
lainnya. ^Namun sayangnya pasal 7 ini tidak menjelaskan apa
yang dimaksud dengan 'harmful contamination', 'adverse
changes', 'disruption', dan 'harmfully affecting' yang terda-
pat pada ayat 1. Serta ia hanya mencakup sebagian saja dari
lingkungan ruang angkasa yaitu bulan beserta orbitnya, linta-
san ke atau darinya serta benda angkasa lainnya, ia meninggal-
kan bagian lain dari lingkungan ruang angkasa yang tidak
tercakup pasal ini.
Walaupun tujuan Moon Treaty gtdalah melengkapi Outer Space
Treaty 1967, namun masih ada bagian-bagian yang belum terjang-
kau, lagipula pengaruhnya pun akan sedikit karena baru tujuh
negara yang meratifikasinya.
c. Convention on Intematioanl Liability for Danaged Caused by
Space Objects (Liability Convention)
Konvensi in secara tegas mewajibkan setiap negara peluncur,
secara mutlak, untuk mengganti rugi atas kerusakan yang dise-
babkan oleh benda ruang angkasanya terhadap bumi atau pesawat
udaranya yang sedang terbang hal ini tampak dalam pasal 2 yang
menyatakan :
A launching State shall be absolutely liable to pay compensa
tion for damage caused by its space objects on the surface of
29the earth or to aircraft in flight .
^Ihid, h. 14.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
42
la juga menutup kerugian yang disebabkan karena tabrakan de
ngan benda ruang angkasa di mana kesalahan ada di pihak benda
milik negara peluncur, sesuai dengan pasal 3 :
In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the earth to a space object of one launching State or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching State, the latter shall be liable only if the damage is due to its fault or the fault of persons for whom it is responsible .
Pemberian bantuan ke negara yang sedang menghadapi bahaya yang
mengancara sejumlah besar nyawa rakyatnya sebagai akibat dari
kerusakan yang disebabkan oleh benda ruang angkasanya (pasal
21) :
If the damage caused by a space object presents a large- scale danger to human life or seriously interferes with the living conditions of the population or the functioning of vital centres, the State Parties, and in particular the launching State, shall examine the possibility of rendering appropriate and rapid assistance to the State which have suffered the damage, when it so requests. However, nothing in this article shall affect the rights or obligations of the State Parties under this Convention .
Namun konvensi ini tidak mengatakan bahwa suatu negara wajib
bertanggungjawab atas pencemaran yang ditimbulkan pada ling
kungan ruang angkasa, sebab tujuannya hanyalah kerusakan fisik
saja. Juga konvensi ini tidak raenyinggung kerusakan yang
diakibatkan oleh space debris.
d. Convent ion on Registration o f Objects Launched into Outer
Space (Registration Convention)
Konvensi ini hanya raewajibkan suatu negara untuk raendaftarkan
^ Ibid. h. 15.
31 Ibid. h. 19.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
43
benda ruang angkasanya secara utuh pada waktu diluncurkan.
Tentu saja ini tidak mencakup space debris yang merupakan
pecahan dari benda ruang angkasa ini (pasal 3).
Terhadap konvensi ini bisa dimohonkan suatu amandemen yang
mewajibkan suatu negara untuk melaporkan benda ruang angkasa
nya yang pecah, lokasi dan waktu pecahnya yang tepat, serta
perkiraan sampai berapa jumlah pecahan yang mungkin terjadi.
Hal ini akan sangat menolong dalam perlindungan lingkungan ru
ang angkasa dan untuk pencegahan terhadap tabrakan di kemudian
hari.
e. Treaty Banning Nuclear Weapons in the Atnosphere, in Outer
Space, and Under Water (Test Ban Treaty).
Meraang perjanjian ini melarang negara peserta untuk mengadakan
peledakan nuklir di atmosfir, ruang angkasa, dan di bawah laut
dengan tujuan untuk menghindari pencemaran nuklir. Namun efek-
tivitasnya terbatas sebab negara-negara seperti Cina, Prancis
dan India bukan merupakan peserta sedangkan mereka melakukan
kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran nuklir ini.
f . International Telecooinication Union Convention
Pada pasal 35 menetapkan bahwa harus dihindarinya gangguan
yang merugikan dalam penggunaan spektrum radio dan terdapat
dua cara untuk melakukannya yaitu yang pertama adalah pemberi-
tahuan dan pendaftaran frekuensi-frekuensi yang digunakannya
di Master Register of the International Frequency Registra
tion Board, sedang yang kedua adalah melalui koordinasi dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
konperensi-konperensi32.
Dari pasal 33 ayat 2 tampak bahwa ITU juga mengkhawatirkan
penuh sesaknya orbit geostasioner (GSO) oleh satelit-satelit
yang sudah mati dan yang masih berfungsi. Pasal ini menyatakan
bahwa GSO adalah merupakan 'sumber alam yang terbatas' yang
harus dipergunakan secara efisien dan ekonomis. Negara atau
kelompok negara boleh raenggunakannya, tetapi harus memperhati-
kan kebutuhan negara-negara berkembang dan kedudukan geografis
negara-negara tertentu33.
Dari sekian banyak aturan dalam perjanjian-perjanjian intema
sional yang ada tidak ada satu pun yang khusus mengatur ten-
tang kewajiban negara untuk menjaga lingkungan ruang angkasa
dari pencemaran yang mungkin terjadi akibat penggunaan ruang
angkasa oleh negara-negara. Selain itu juga belum banyak atur
an tentang perlindungan negara akibat opencemaran tersebut wa-
laupun ada sedikit di Liability Convention, namun itupun tidak
terhadap pencemaran yang disebabkan oleh suatu negara terten
tu.
g. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile
Use of Environment Modification Techniques (ENMOD Convention)
Pasal 1 konvensi ini melarang "military or any other hostile
use of enviromental modifications techniques having wide-
44
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia, Konvensi Telekomunikasi Intemasional Nairobi 1982. Jeneva, h. 19.
sIhid, h. 18.
32
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
45
spread long lasting or severe effects". Kiranya hanya konvensi
ini yang secara tegas melarang tindakan yang dapat menyebabkan
terjadinya perubahan pada lingkungan ruang angkasa. Dan dalam
pasal 5 dimungkinkan dibentuknya 'Consultative Comittee' yang
terdiri dari para ahli untuk memberikan pengertian ataa defi-
nisi tentang istilah-istilah seperti 'widespread', 'long
lasting', 'severe', dan lain-lain yang sangat berguna dalam
penyelesaian masalah penting ini3*.
Dari sekian perjanjian yang ada sedikit sekali yang menying-
gung kekhawatiran kita akan pencemaran yang dapat terjadi di ruang
angkasa akibat kegiatan manusia di ruang angkasa secara damai demi
kemajuan pengetahuan manusia akan ruang angkasa beserta segala po-
tensinya. Sementara ini perjanjian yang ada hanya memikirkan dampak
kegiatan ruang angkasa bagi lingkungan bumi saja, padahal kalau di-
telaah lebih lanjut rusaknya lingkungan ruang angkasa dapat berpe-
ngaruh terhadap lingkungan bumi cepat atau lambat.
^Charles Chukwuma Okolie, Internasional Law Principes for the Protection of Outer Space, dalam Thirty-Second Colloquium, h. 124.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
BAB IV
P E H U T U P
1 . KesiiBulan
a. Prinsip yang terkandung dalam pasal 1 Outer Space Treaty 1967
menyatakan bahwa ruang angkasa, bulan dan benda ruang angkasa
lainnya bebas untuk digun akan dan dieksplorasi oleh setiap ne
gara, dibatasi oleh prinsip intemasional lainnya yaitu kerja
sama intemasional dalam kegiatan ruang angkasa dan perlin
dungan terhadap lingkungan bumi dan ruang angkasa. Hal-hal
inilah yang menjadi dasar kalau kita hendak menghilangkan ben-
tuk-bentuk pencemaran yang mempengaruhi ruang angkasa.
b. Belum ada perjanjian intemasional yang khusus raengatur ten-
tang perlindungan terhadap lingkungan ruang angkasa dari pen
cemaran yang terjadi akibat kegiatan manusia secara damai. Ha
nya ada satu konvensi yang raendekati pengaturannya yaitu ENMOD
Convention (Convention on the Prohibition of Military or Any
Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques)
pasal 1 melarang penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan
militer dan teknik-teknik memodifikasi lingkungan. Negara-
negara dilarang raanggunakan senjata atau cara lainnya yang da
pat mengakibatkan perubahan pada lingkungan.
2. Saran
a. Bila menyangkut pencemaran lingkungan ruang angkasa perlu un
tuk ditegaskan tentang hal-hal yaitu pertama, pengenalan ten-
tang pengaruh buruk spa saja yang akan terjadi akibat jenis-
jenis kegiatan manusia di ruang angkasa; kedua, memilih tin-
46
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
47
dakan pencegahan apa saja yang perlu dilakukan un-tuk mengatur
kegiatan berbahaya tersebut baik itu dengan cara pelarangan
sama sekali kegiatan yang bersangkutan atau menetapkan; keti-
ga, setelah terjadi pencemaran perlu ditetapkan tindakan-
tindakan perbaikan; dan keempat perlu ditetapkannya aturan
pertanggungjawaban bagi pelaku (yang salah).
b. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pencemaran ling
kungan ruang angkasa dan segala akibat hukumnya bagi negara-
negara. Terutama perlu adanya amandemen terhadap Liability
Convention dan Registration Convention atau suatu perjanjian
internasional yang sama sekali baru yang khusus mengatur ten
tang hal perlindungan lingkungan ruang angkasa beserta sanksi-
nya. Hal ini tentu saja tidak bisa lepas dari pengaruh politik
internasional yang kadang kala lebih menonjol dalam penyele-
saian sengketa internasional.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
DAFTAR BACAAN
American Institute of Aeronautics and Astronautics, Proceedings nf the Thirty-Second Colloquium on the Law of tkiter Snaca. Washington, 1890.
Benko, Marietta, Willem de Graaff dan Gijsbertha Reijnen, Spaca Law in the United Rations. Martinus Nijhshoff Publishers, Dordrecht, 1985.
Black, Henry Campbell, Black's Lag Dictionary. West Publishing Co., Minnesota, 1990.
Christol, Carl Q., The Modem International T^m of Outers Space, Pergamon Press, New York, 1992.
Diederiks-Verschoor, I.H., Beberapa Pe r M w a n dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa Khusug Dalam Bidang Hukun Perdata Intemasicfial. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
Office of Public Information, Charter of the United Hations and Statute of the International Court of Justice. United Nations, New York.
Poerwadanninta, W.J.S., Kw— ig linn Rahaaa Indonesia. PN Balai Pusta- ka, Jakarta, 1976.
Priyatna Abdurrasyid, Kedaalatan Hetfara di Riiang Udara. Pusat Pene- litian Hukum Angkasa, Jakarta, 1973.
-> Pflngnntnr Hukinn Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967. BPHN, Binacipta, Jakarta, 1977.
Reijnen, Gijsbertha C. M., Leflal A m ecta of Qiter Space, Drukkerij Elinkwijk bv., Utrecht.
Sekretaris Jendral Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia, Kmvfgmi Tftlftkn— mikaai Tntemaaicnal Nairobi 1982. Jeneva, 1982
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
Shaw, Malcolm N., In te rn a tional Law. Grotius Publications Ltd., Cambridge, 1986
Starke, J. G., Tntmdiifttlon to International Law. Butterworths, London, 1984
Suyudi, Suyud Harsoyo, Maaalah Ratag Rnancf Udara dan Rnanff Antfkaga LAP AN, Jakarta, 1988.
PfinfiflmrflTi Lingkungan Antariksa dan Daipalmya Bagi Wahana Antariksa Serta Permsalahnn Hnkimnyn, LAP AN, Jakarta, 1989.
United Nation Publications, The United Nations Treaties on Outer Soace. New York, 1984
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
i hfi
Unite
d Na
tion
s T
reat
ies
on
Out
er
Sp
ace
ulr:lI-*/.c.'lu
o »•.
:d N
ati
on
sY
ork
. 19
84
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
■s 3 | I s S 5 8t i l l
w A£-3 y O W
■s
§0)
8 2 £ 2 « S &
i i i ^ r - iI p §o " i 8 5
l l l fSfl l lh 2 ClwTJ v,
I l l l s l l !a</>t*ioc
5-5 or;■ S I 5 1
g r 3 g | - s ? l
S I * M 5 sI l S r . S l I? I ? 3.8 4?inP w ^ c "o
l i i l l f i i . H S l i K ”S J h c c S
° m c „ ^S3
$ ( E s s - g i i s i t It 3£&£82.13
5>J2ra-o'| S g g• s is §
I* ’ iS M
8
I I I !t i l l j s .tt» i &■g c I - -i s ' S i sR S .S c o
35.H' I
I all aof g S1£ . 2 5 . 9
l i n t I
slgSti
s I £ I g•2 E R « I
S c 22 -2 o « £.2 v> S T5 •=* i f & !o (I ll)S
•S •*> <0 g8 ™g Ssi fi *” y « $ 5 s0 Q> "e t* ■ w c: c .fc9 > $ tj s5 8‘ 8 fi■* $ o s0 *» c< U » 0 )Si S ” k
o c jg o. o o ii1 8.-Dv*£ IS0 *1 « ? 7 ^S l o J , ^ci. Q> 4> c« S’8S1 S “5
? « $ h 5
o S . ? § r uj uj c o
M e l ?
o 5“, gt= s 5;2° S g /« o e - S ijC c w
M ld i g1? ^b ^ o O t= -co1/1 (A r*1-tBss1:1 o-l g S°S 5 « - a f, a,?! c o ls- fl) -■b 3 O T3C Q) _ fli fc (r tn *- c ‘tr- Jjo <l) c C - £ o *>c ^ <5 0) <5
S »* £ - w t/> ^ J*■c 7 2<• m | <'li £ *i> rviS § % *
w cS. c s :w o
I S s§ <5 8
\\ k. i- o> i? S 3 ™ P,3 c: !» J 6 o. o> n iy o, o </S
• — K n3 2
5S■5 «•Q £•a 5~j ^*83 6 c c O <WI? t) ojC J/N2 55* c o *“ — 13 C<u uc os *
TO £ i i 0 o92. CM
cc£» r> c O o O '»> oi O u t9! S '2 f ^ b; f-
2»cn o w •-
CO cr> r>
(nC0)
a
■D
IIU.
4) *05 C — ro.£ c w § 0) O To2 vso;
0 o> in Cv '*6 ; | |«■ 3u .£
^ 8 s a01 w C ^
, g 3 | S
£ ■'« . C l )
®i S* S -S g - Sw x S?w ui O
to
>»4>T30)3<3&aBfO
D«.o>N
.O•IS
<0
roc
1 fc w o
CMCM
0
1
3(/)
IXZO
2V)o »
I * C &
I I I S
m i
c .9•5c0) <D> o
8 *
KCNJ
? ■: (0 c
4)£
Co</)aCU(/)
ow0>
o <0
J?a>
^ CQ
O 01
O'Sc °>
15Q) w
<0
Tioh-<y o
m3a.<AZOI-<zQUJ
H23
vrCO
uioz
CO
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
CD02 .§ *
c o * q
i :. 9 " c3 —o> lu r 03C 0 ) 'os 8$(y) c Soo.) — ,0 - ^ & f£
.w€oM«<o
0.V )S>roCo2
.S ^ *> 75
$2 51 f*
2? fif *S|i If!» « .qi § s
<U
B a g
sis
8 “ 6 2 151
ll|?mi
.5 wj
- i t “ o) a>*5.5ilgw 1H2III!*“ ‘U ti n i/i o i 3 J
S! i S «»flit 5 w o
ill8 . 8 i — IA _5 OS .f ii
>>1OEcg3 fO
10 V. CD
3$
'«•£' XJum
| c % 5iimg £ ‘5 <=
8 1?£ 3 &
l b s m i
o c
_ ” L °co S
<u .ts € _O O
f ?
c a» 5 5«/> Qw w
= s|« |fs|'5 5 2 O.I??;t j s s
f s f ii I s | SI* IMf
(/> WP a> 10 U0> ft-o £sSi sU £ < 8*“ Q) g '£S c
6
3 7 ro8*HI'l 11 . * I s s s k ! £ ? rZ o to i/i
CD yV/j “. <1) QJ
cl q3
SJ g ? £ 3 <0 -gg rtJ
Q
cor55ax
UJ
.2
£ .2 2 o.€? J2 « « £ S H * 8*5 * £ ~
— « S3 2! ® w w <i> "O■•-
sfc jrlsgSS.s .«? S£g(/)c £ o o « O m 9 Z • =i w §? n w oi i! n y 2> r! (/> 2 - 33*S$S5fio* us ? = .c<5 S ‘8 f g 5 s 5 jcl § £ 3!u J r a - S S ^ E « £ v w 3 =< 2 oi 5 tj is - - m<-o °> <u3/2a £'is£'5 § s *£ a £"82l l l l l l l l i ! f « Hiu!i«I inI l f I I I *
gc3,2 §fcc 3?-*a g§~ j3S<w~3 ®,^ V P ^ ~ i_ •*:; M 8 * 2 5 1 8 1 5 S S 5 & ^ O p S o S S . I . u §«f wi W s i n Sfl SraB - w 5?o.ls|8l?sp f-| 68||
5 3 ? , S » „ S E . '»£« o ; S »
a ac 0)
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
•j > . VI.. J & Cl
rj T) u '0 V£ V w « S r o ® Z «• ci ? O Si e 8■ J i l l *a, ui « 3 41r .m ss rSs e |U o » «
O ' « ! 5 o §?. v> S(«9w id « 5! £«j oi " P m
J“ f- 3 x: *"• : o H h* 'S
l ? 8 i §
3 S I S 8f <jj o *5. *6
k ni C X X (U” e SV M 2 S ? |
£ !! sf S3O •— <0-c »v t «—oE^-° g
tflr°8l3
Q>
<*>
u m wC I W « C w- o
l | | f ! J i
l i s t ! * !
I I I ! ! i sJG « 5 V >3 S « 3 wis ■ " 5 g
V>0) k-
tSS ttO) 5
S c $ 02i°6§ V) O „ « -
I * 5
n m h t
S s f s t i l la . d c c „ v w viw 5» 5 o > ,
a
o Sc!!.£ o a .3
r
2 s 5>S * a s s>, O O w3**3 * * 1 !
js s g= g 9
I/) (fl 01 (0
Qj
,ot r
5 ™ & & £fn W W W
>> O .0) V> 0)
« 4) y
« « g ■ 5 E
s|S g ?_ £ c Q •£2 c I ™ 5.9 S §> f r« p o !S t : C o«ir. if
8 cfJia ^ S SIJ «J W M
n <u .2 ~ (0 c ~
;:' Q> A : v>
a, <u > .
O) o 5 w .£ d K nSE-g S:|
sES^Is « a E S> , U B flj £t : <u u» - • -
S « - S ! d £
>- * I f \
2 3 - i fS ■£ s f iw W « $ 5<1) 9# *_ £ o
g c °l- > f- V. _«o » fc a) .£ 0. o SJ > «-
« ™ i o> O
sgass</> -9 5 c t
u o > . g
IEO ■“■E U tto Q)
J o5 H -D3*5g o §S ' r E >; « - <0 0)
c
e co
O 2i! So
o» ;= Cl irt Xfc
w W D . - P 7* ~E | c n _e 8 « ? £ «S S ^ S - S s
raa
w w ^ «u #•C £3 0 H- r.
5 a o c e '5> °
O •$ o(U c J- Q)QJ § & fc-C
<1)
(J
8o v»ii «L»
r * a «
5 |£ 8 w .- QJ 0)a£l o
»> wo izin aQ) O£ £ c a> a c*¥ *";: u.(o G■c or d~ uTO C 0) -*S §*
^ Io w
U <0
>Si e b2 ° S-eCO —CO u £ 0)
w :8w c <u
Hu2x><j>
*it :
<s>$ . I> <AOCfi.'1z
$TZ<
S i
■«v:
9. 5 oS
*
S (0
3V)
g *.52 c vi J>.9* H
5 >*3 -O « .Q) C■jy.S><J $
I fQ W
c E c 9 >o <o
l f . 1
? . i i
I I c^ S. W c 9 >» •5. h*>8 & B
— c c -2
| | I
o MO X
I
•S?
TJ C C —’ (fl ' r J
o ® 3 ~~ Xi £10 Q ttl 3to o
&-I<U VIa>
3 % <[) <0a» j / <xj °j
tm ?n U l
r c ^ —• 2 ". *i 5> ^
£ » c S> o
S | | l !w w 5 «> Jr»- k - a> ojS g to S .sa § c .5 O*s " |s ° I s g
</5§ 8 |§ 3 n ) ^ a
Jt><7>
a) v> Cc c o— Q -T5 ft «)C n)D «) </>/N J* U2 *■ o
w* w a> • G p 5 o .5 o.9 - i fa I -9| g S k:
o ^ 'g cO « u c— X C *0o 5 O Ec c W J(.a i g l
w & o>vc (0
| S > ^
2J c a rait Qi « O«* S W w<i) -i. r »_>. C
*- — (U(0 u
w !2v« ^0) onj S'CL Ow 2r o> £~ COi2 cw c
<u 0)
Do c(/)
S§^ CVin 0>W sro _p £fc uo in
vi nj Q) ~
aVIdJ
o
«vCO
c 0) Er (/>
40 >•*2 213 10 ‘J 0)ai»8-
t -8 </> « <y 2 S ^ aM fc9> a■° -T o
w o
fl) i- £ Ss «
s i
8 >• £ S■ C l-
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
X
•jyo
m M
8 SI 8r k «) 3
® - 3 - 3 Sw « «
X
.O
*
5 f 5 S & S 9■* .1 o w -q * Zn /S ’C «
S i s S s l s Il s « 8 s t s 5 ?I«5l^i22"c ro | S -= a) >,c S S j g t t g S SSit4^M wS(5« ? s8 8 SEIf $ ~ f c £ o ) 03 2 c & 2 £ « o> « S . § Xv>oz £oy^
8 w 8 3 S 3 ~ cI* Egis.il
i 8 gsoHo ap u p i s
| S a g l 5 ? soS^^f „-:s|Sl i s l | | 5
X
•SJ
*
•a «/> ss mS § 3 « * r : ® w h.s
o >.
u__ '0* ~ <o n . ...
§ ih ia O ^ QJE J|-S S jB f iaj fc ty (v> -° c^ £ 75 nT ./V8 B § « C - <5
l l H j l£ XT C m C>S> tE G -s. ft -.!
S “4) (A CO W 81 ^ 5
& g y « XJc ________« -n o
4> & 6 3
O p& a |
9 §
®.s£
9 WIs
C>J2 y p f> o o <\i c
S S t i 2! £2
l« 5 !i r ~£ a>
a?y> -n
<u co _ > . « *>£ • > ca r> V to K £
»-s ®5£ w £ c .9 4> ~ o t; g S WiS o ,„ 01 w K a> ^ fc. 0) *-< 2
gg .* o £TO
f c i5 o a
S 3 *>& .=: o 0» o
? .s
T30)
5
ao
XQ>O
«i C <11 4J «e p H' f |£ £ s 4 '„ S “ ■» r;Si ~ c i « ip^83^ T> r\— 3 CJ 2' 1o 3 ® c r»*w y ? s >• ,a> £ (u 2 -•5 V ° 2 cI O 2! - oo S w v i s « S w Qj '5A t />» T“. c$! w w£ Si r <n o str ° o Q) £ * ,u cC O JfCL U o "» «r r J w j to t ) > 4 C 0) >.
<u £. r* n\ C 6
<o^ C 0 ) - —
m 2 € — <d S » ^ £H- >5 w.c t S£ X V:: «>SO <U — r-Wi £; .2 0)C c U*. n .9 - u>
>■ 4)> TO u >• fOO <u w “ *Q i l I
if £ 5
cOn
o s
(• l)» 6S
T>■S?W IQ 10 ,-^ O ifia> ivi
I IO x <U 0)c a» •= ,c
c .9 9 <*>
r o<U (u
i J » © «» ” H te o to S'
S S w £
c of5tvjCTOO)
O) O
■ §5C CTO 0) V)C O
Ec t_
•5 «/) a>3 CTTO
V ) U
OS>?cTOCoTOc5 ? -
t h < ?»
!
j s i s l ;
11-IlfIf!:I m i l l5S" ’I « 1
■ssfiSi? a) fli <0 .?? 5 g i « 3 s‘5o oO y i? 2 to 2 £
*2i.ot :
".rari ifl» w OoS'SrS}?"1'?I t l l t f f s
s l S f s & g g5 S? 0u w 2 Sl h « S | 8 ^S l I S S S s o ;
8 3 l | ^ 8 |„ r W IA £ £ « y ■D’8 ° ? II n {a « « c ® w o -
C c « w ? ?n 2 X S ^ J o t o
°a-?6S&3fi« « Z •£ £ 'H g 2 c * s * 'Q » w 2 -■* S b>>= i'— Ea. ^ -— - -- W> cC m T » # » W* .
*=. c *8 £ Q> 5 P.
i & S ^ I S sn * - i s * C
£ c to
"Q ft. « C ,D to 75 "J•s 8 | *1 S £ ’« gS a i l &>*:§ « V) g .£ s> £ y j52 W r 5 o t; p
wi w 2 r <U 5» 3 r r £ i/>
g « : | S T D 8 a i 3l'S5?c?" o.c
*1 ° ^ K ■*• C O .“. ; K l c - ; O . . i i 2
>• TO «£■ *« w* JR ?*» S - y t iS .s $ >i - i S S - i S B H S - issat ift s?
Si « s rn *5 S K *7
o S § 5 « g - 0 "
o> r. v,
,L If.*- (/> -;Q1 *j HiJ. J 119 'S cjCj. C. <),<15 ™ t w cSJ o S»u i- P or> or> o
L «i-sa
a c 0 a o cTO V>
O O.£ a» 1 1 1 c
o i>c n O fTO o <v » a>> . C 'I t i yi3 0 U L .
S«g ‘
E I £ S £w O -i 13 -
?»
e: aCl X3
S5 *S?S‘«5n c d l ^ ' - n ?CO S 5 • = C . 1 ' TO C TO
IS 2 S C f i w8'jS >*
W. i- W Sai = ►”-ii!
* . S S 8 8 s j f II11* I 5 1£ .2 o S ^ ° - <o£ c ? o?Is> S - o£ « 8 5 g , a g * o
94 r- >
S' TO - 0 » S 8? 5 &, g | | U> £ | g
fc o,| S
^ ? S S ? S !C W - ~ a, »
a cf 5m £t OC T)s sK o2f o0 c t1 5>o
0)0
1 IS Ep ‘ Cl. ? c
I g f g S B S s :s- 9J <9 <D w ■£ -2 o
j o € ® 4 (5 c> • a >.E*-5 5S-s8e-s
8 '5 . s8 0 i S l§ «isg§ 'g:g
£ -f y 8« o , § 5 c c -S c a>* g23-5 S c
o . w h " > Q) £ 5J 3 a) U >, 3, w
S ll.'slfj
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
fOs .
0>coog
0)xtQ
wr</)
*too d £ o
I I<•> s a o VI cv> 2c £*y£ oE S
1 1nj o
12 « ■
*Q>.O
n
<D .1 ^ '‘O ViwflC
8 *12.' 6 c! f i B i s sn> flj cn 4: o is « w W o inl l s l S £ - w g { °
>*w_ ro cai c £ 1
c r ? S )
! | s a.c « o •-w o 0 o
*•*
f c g {2 2 S g£ & o E
•gio 1> «o w (5O >* C _ Jfl
. — 0) >* Q) £ flj n
J ? £ s wS w p O n H <i> > a.01
nQlCOi£5
si
S'KJ• Co•c
<0
3*0
O)
s
1u.2 (Z Uiys:£/>(/)Ul .
2 >• t «
I *- .£■C.
§ (0T J
L»C £ (0
I ?> is■0 3 C £ g *■
O b u cw —O -D
t : c«J
C a
l lo o>c
o
£3c<u
<0 o 5> >«s s
S s s ci s
g * d8 | 5
I ® 5 w
f i r (/)
S § t5E f t j y 8 * 0
<0a;£S9
St
Q) Q) 0) ^ tfȣ E 3 g t j
g g - g & f
O-H® 6S « 8 8'«. 5 £ S ' S S «f “ B fi s I s s ’S B
QJ W
0 vd * .3 b.* S S r«u .ip Jfl « <52? J <V r H r- 0 o &^ . y c ' n
Ss*.MsJSSS*2 1 E 1 Cj
N | b I•« c Q> e? ^ wO) TO V*
, C g ) . QJO. ££ 5
is 1/1 n 2g . f i r «O) 5 <y w w fl; w £ & 0 x: O ~ o, -•= O ii* a?
1 -s w S s*| ,5 S « |2 y j ' s ?
c —
1:o(0uo■a.X0)
4)U(0&0)
8oou
tSi c “ tt) 0> OI Se w
&** o oC3, O■S Q)
< 5 to JS JS
s s
■bW1K0)Icfl)Vi
£3
c"
0)nc0 •0 0)fiCJj<X3
aifu1
-•)
N
s f f °
0, 8 £ « S 8 -5 g 8-gz «5
i S B B c>> o ia (D ; { j S'
<§ tic I i*|2?
in «s S ? IV)
>sX)
O 0
g S IB
glojj
s g | I I«» m • <B C
»!*«!
» 2§ *5 2 '. <0a 3 ? -I?A; C V (0 fl’
W I 2 1 «
li*><
.OV:
| 6 ~ l -
o g - I §eS&Ii
g(0•dre o a g g
f i £ « S o !-”€>•,0
u p sai V i» is O c * <0*- r= 0) fi> -t)
S w « O £^ w £ 1? S c - iro 9> O. =? c ? <5 ^ ^|£2S>> c a « SC fli 0) 0) h*C u vC j i 4 ) <]J h
< | 8 3 ^< n> to £
X•SJ.y
a > q j
£ £I: o o *“•i: c « - g if « t o . 0
0 H <: oV c
t? §
p t) >, Z DC 0)0) y?. o o»^> s O
1 -
W c
2? 5w
<J3 «£ v.o r
i ’ “
TO C
00 ° >.5 w
< Q)
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
ni;OC i
C>rM
TulAu; .■ n
To 5 C. JZ
OJ JT TO yc/) 55K H>C ' r<U 0)75 £S'S
My 9>
.) c
i !
§ IS o
sojQ>
r o> as *r 2£ >2
s s ; a .<u w . t — w
ga^S
o => 5 o
III I‘5 « l £ Js
*§§°
O n j S j c c » -S
■2 a s 2, u a « n "S « £ 5 | 5 ’5 S. ■ iw o w£ | S |
i s * w o 12
% SIX
£ i s $.E 1 1 S
■Sff
a
« 8 T 3 « o. & s s |
CM w O’ O’« a s 8
‘J5* g <o j= at « w B ^
I : f p ®
S H I I ?
. J i l lS.JB? S«2 g s § . « £ # - s S s £
w S. 2* 2 2w .£ iS £
9>
O) CO
iS
<oQ)
.O c a
a c o» i* a> mr ?, 3 i? ‘? *;tv) «-*</) t* t* o,i: o> x oj ) - n . 03 p u j ..2 c 5. a* «> S 40 jyo> fi in£ £ o o,»: i1?c i .o §cc/tum'r £ 3 5 £ To lr.i-1 < o ? o w £ 5 a ^ i/> O2 8 "■ ?. « Vb “ ' ' l i :? •» ■*■ lu c cl t* c > q, w ni ~ > o
a » KC ^ g e « %
a u ^ ^W flj Q) C n . O*
r S ’® & S § £S . e S « « & |^ o « £ ™ ^ c xj 9 « £ c ° -55 ?5 K r- O CD <y5 . a *2 - ’-g w u 9 c Q> - 2 Q) 5& & 5 s €s «-S ? I ? & 8 SS l l ^ s S c® f,^o6 » e » » . * fj- a:
o|||Sl?ir p ^ a f «sW .0) £ * g £ C2! £ 2 o £ 52 §
Qjr>i :
a> a c 5 .c c - 2
U t i
V)
l l c W 3 C . .
Q V> (0c co -5
c-Hl■£?g|.el i s * «Si “ « g «
I js i 5w
C 2 y 10
sfoil? | 8 ' Ms w S m S
P W T ) w WW ^ At§
2 1 1 U
V )
£ a> fe £ 13
t f t i lC 3 C C ffl (02 ^.co
« s i s f>iI A C
CM
§
O i t l > ' O i O W i D ,D ' D O )
s . i s g i s s f f s g i
S lr. a o I % ™ 2. f, •§ T3o ni - u j : c s « , u ^ u
^ 3 §m‘5=?i5f»<y S «
w-E>2 B o 8 w .5 § cj
l l l l i l l l i i l ? g<? «
8 & 5 8 5 S 8 8.f«S£
r» « m w a«o 2 -jg q, IC f k- r- _
o n
co
. ot%
(U
a(U t:(r<n12 c Q>a
a> o tn a» o)s S S £ S S = « [ i !c3J M I9 TO a> = nj c c 3 ni 7 <U - O X.
(0 £ ua
s?o ( )v >
V
^ ,V2 t:
ci
o « W wi P5 co $ >h.I^ £ T 3 J1 Cogcif'D* 1 5 -J?o ^ n> , V) c r* %C <u (0 o o
}r a -S > , 5
! j § l ! i
%% JS*a! S “£ CQ « j £ J5 0)
p i P i
° £ 5 « £ ^
a s £ o w- ■£. « !? « S> „ ° ‘ co w ai > r |- to >. Q) S * c o c O c o S> a $> o x: nj03 «t c w « gi
5 c * S « ”— Q. —. >s 2 . 2 2 £ ? «>g .y 'w g r £q -p o 3 o w
5i TO .¥■'a
V) V) c aO k_ O Q)
v> .ji'o 5 iS Vi
o
I s
1 1
S y•O DC </l
I IC 0) 3 £
o 53
» § o> >.2 * 5<uE £ o 2
HXn tot i cr
. (0C u<L> 0)1 ) Uo TOO o .<0 w o w
i*-
5 1 o b• w ss ^
f l )a
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
o
Q>
U
■fj 0) U> 0)C C. Q c.« ~ s= *"r. o S ' S w i/> c•3 <D « </}
as SIw y g e- <0 q3 c
f i l lS - S < o
i i -=* i | !c S 8 5W — T> b
S f | !» E 5(3
o S a g 5'F ™ . irt in
C ,w o >»-_8 g o ^ E
< » ? s t
•» 1 1 E |f l a g se a s t
T)0)co>If)
sTO£ .
'6 Q) N
•eoc .5ra>*D
■G
i i
o>v»w<11
?30)£
U.
sffi
£Mu j g
2 s g f 5 W
.9 oo V)
1?IS</J «tX O
0 S-
S i
?£3l^a 2 ra uI § o
gfe 8i h a
!*;i “ i ‘ S v c
5 $5 -
8 * * 0 - 0 0)
S c £ . c 0) c ‘2 -* -
i U
ro
oc
8(A> .X)■O
SiD0J
l i * f
c 3s - s l s
2 .€ o
t :0) S3 c a T 33 . S §
u»c:
Q>£
CoT>Q>9?Oj‘0
fis
1^
5l>O
i/» £ <u —' o> s w c « (3
? o ® “ £
.8'BSE.S
.8SSS&s s f £ itsi.g^S 11 * .5 S"§ i= g 2
2*32*|IS«Ii i i l s*■3 | a IS3 o o ”5
« c S ^r* <u v **« _ * sr p . y*- c
£?£
<u
r « « l } j
I*!?S f l lIs 11</> m
&SaS•* n o
co<8?. o
$
S i t ?S 2 * & • §
x c p
S . f s *?™gS£» U « t S
gj S 8^ SI I I ! !P <j> <u w o § . <j £ £ W
‘ o ? ^§■ TO . i i — « SS c v£ 2 « l i e
Jj o c c
(Q &
C0> <U
p . C• J i ^ i j i i c
« ?S J2 » £ c “ £ £ 0 "
s ? E1« >■c S 9-r a) nj ? ?? co ^
cl G <5 cl ~
0)To 3s®- £ £ « £ w E | a «
I s s l s
o>
OJ
o
€
a*c- l l
5 5 ™ 3 O <u nj • - > .
CO ^b S?« -is O5 g c
tuv> c _ § ® c a>^ m > > 2 £) —0) «3 a> o -c
5, ^ w
5 )>>
§
o> Ul*. _ < < O CO
o r
i f 5 c n
t 5 T> c*" c
a» 5 nj_ W r y
8! * « 5m 5 O g> £j </> ■ c
^ TO ui w J l 5 c £ ±= ft) <l> * . o >* £ o r u e *><C S Q-C ° § «
I t !2 di »■ o to <u 2 ai>% 61 w toS <<■ Qi a, a)£ O £
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
L 8 vj sfl Q' ~ «j oiSS?g» c *5 Q>
P l f| f l l□ l l g IS 1 1s f i if i l lg§52I l f sc 3 5 wm z -O O8 " . s s
o .te W
S&« S
•5 X> >* 0) C fli
i f i l H I< u o y £ o ) c =
g ' a f 8 § £ g 2? « « « S 2 9 §>
S | S 8 S f f f !g g f i r a s « { |I S !> « u a w i 9 ®
f ? 2 * s s a £(0 O m ^ s C ^2 g f U S ! S & *
i l i l l l i lO? Iw'sr.e = .s
- ^ n c S 2
r . * 5M 8
0> o>
e E S ^
r £ £ * 2
- § 8 * gs i f - s ls 5*5 s>
c . ^ « j c a £ t
■ass s f s ; *<a n J2~ JJW 0-5a a * * . i s *= . £ 3 P ? *2 *njoj—
£ ? i * i i l l §(0c j v > £
1 1 i f i i i
st :
= C (D « C d i p
^ « B 1 B I 2 Q;W^Tt C (/) .S '•- -g,&Il«igs|«luo!:S3'5vg s v * 5 s > c > .
§ S f r s 3 s Sji- w f t w
<5JZVI•nJ!oc3(U
a s sc * - s S' « .tt■ s i y i * e ?
(/> T ?
a t n c O ) : s i S j e o>? - ^ £ CU C § .C
c o .s s?^ £ QJ -9.| | - 2 - S . S £ | 2| f «g.a°?S?«-b j e n s sa .£ M.S 58 2U w 7 C > . ^ c S
l l f l J l f l,y <0 p & § o 3S “ I » I o y w
® r & £ t= '5 '£ X
5 9 l f SP « Ow S ? 5 i o ) c3P a c J 5 . = - ™
3.S>| *2 £ £ £ b j S - - ^ c r c 2 _<■£ E S - I 8 ? » «
V) £( o y>. 5s nj o Z." • §5-5.ra
o c
c_ . CO
oi .9- w og e■5 to > a
E -(rt (0
QJ
:>0).O
' t :
r <i> c a).9 c> •■}C f ) - g«u 1:1*S£ «S
o j a * s u
•u.y t
« •*’ O
£ := % t b* In a a 5
S « 8
:< £ iuo r *£ *° w 7* 0)
o >«2 5
« !i> $ t s
nQ.<y
w oV) k -s o o Si
a H O V )
o S S o c w o>x: <0 roS ‘L1 0) c.2 JJ oj ra ro.52 s= w a
1 0 c £ g
j: Si O W w ri
S J o n
o i - 8 ** - ■“ n i c w
V,"iB o,~.4 1 . j ? </» * 1 :X ) ( 5 0 ) O ) o 3 <'> C. Qj ,„w 8 S c 8,X) W TO^ I" S jg E
o w r 10
01 0 ) " U
5ok.a
0 )
p a 0
«««■* ?.V
<u I u • £ « )
f W JB £S S’= i*% 2 - C
3 c | ^_ ^ A ^e 2 o. °- is c o(B H) Ol w 7 >.C ^c £j -5 a
S3oj"0 — 0 °* to o c
‘ “|EcTO Os = - o 2 c _ r o = ^1/1 n f l j t 1
W y . C 10
2 i£> ° wf l ) . s (0 ^
« ! £ < « . C o QJ ■ £
5 « c - o
si£s5 " 1 c
0 3 c ™
“ s ^ t ,O ? A O>- c7 0 o^ 10 o c
c .£ D~ 0,0
10 c i :
a >
1 .0
Q> w j: _
C QJ
O CO
a } fo £ w y
S «
O
CQJaot :nw
QJx :
0 )v *
0 )■D0 )
s10U
2H0)O P
«T5
c
Si0 )
QJ£
S 5 5 S
2 o(U * -
£5i!- - So > i T ' 0
c o vi x : ~
3 -_W (/>
O v i
§snj m Cl £
5 3s - ®
5 H I
Its*} ; *« 8 « o W "c*St : « ( 0 o < u o
" f 0 ) >
c ^ n j O
u
' t r
8 0
3 O C Q> 2 ^ 0
2 0 * 3 E f«i 5-- _ u <0
c o o t: Q» £O - 7
S 9 I * CO B - O
£ QJ o x: T3 T « QJ * " W QJQJ CO « -q s
5“SS S S s C w S is s ! « y w :
s p i f f s- - 0 ff, i ■i a u 0 -
o ir T ^
o ff0 ) r -
S £ £
?
8§? o
X 0 )
C)
Q J - £ Q) «
£ r x n j q j m Hu s ft O) C «•0 > . ® w w o / f to » b c w ^ C l w E !r .
( 0
» CJ 2 o>f. o a ? o « « . =
« l l 8- v ‘ T 3C (a 0 )
C V
= 2
1 % U) =QJ ( O •c r :c 0 o SI<u ra ro 65
0 0 •O ■ C =
i : qj
Q> £ £ « o r
« » =
- o 2 Si ~ id “ * S 6 2
“xS'5 ^£ ts co
. | R ^ S 5 i
u -•-:
8 > § 3 *5 a) '* u ^
c I0 £QJ -
- O £w <j>CU -=
* -
0 ) £01 —JS 7a fc h <0 y
13‘fi£ 2 _ k_ — o
CD ^
^ co 4 )
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
"o£'C
X
Clo*gro
>» <y «) o 40 £ c6 5 ° ?
- * S ? Pl) O) <U Q) tw s g j i L£ » n u v n *t “ 31 _ Z C®.» S ? « »?< £ £ J ^5*N i s i ' 6
s S 2 o $
S g .G 8 *5 £= P'S
£ § ! V) >0) «V)
2 o
b s w -g•2 £ ? 3 ? f s *.a - .g E•C t TO “f
O c j l<NJ ~s i « l
£ ^ 2 c g a £ T3.2 *S f t iM l * &» § ? 8 ? d m 41 w c> £ 2 S
I S f 1 1o » £
</>«£ * « ss ra C4>
P l i !
1 * 0 )5 ?
i f ! * *
^ • s P
" t i l l
50)
. y
Q •* » S 8 g 11| 8 5 S
r> § a> „w 2S s- = I ®
0)
TO
o w0 01 OJ qj£ «co c 25 - - - - W E < S J* I 8 5 -2 s © r ? c^ o w > •£ o h « ct o»o S <5 «J5*i‘£-§ ?w Sr aCgi a 2,wf b l E ' p
l i s l s s s> r= 9J iS C tO -Is gs 'Q y .s * .^ ,9 w c J JS o .51 g-S’S «.g .2 f f *&.«&€ i f f of ?il l f i p f £ c 7, s cm E o Sf c <v> c <u CNi t2 £ A) E 2 2?Q| m ti n s Oi Q. £ -O P £ (0
XQ).O
h £ £ « .a oV 5 l 5 i 5& 8 & 2 f 5 ; s
2l?5i&W — 4o <L» 6 «■
* £ 2§
i ^ . n i_ •- >; a> <u £
I ?5 9
s * s 8 i i0> E ■D ^ c 2 ill <B £ *5 9 Xcog * ** c *S 0)w04) g» w $ ro— >
£ 2 1 & ! | o _ =. to £2§ 5 ^ 1 S'3S w £ -o & ? .
f S M Ug f * I « u« S a -S a s£-? to « w 2►” - i f W ____
f I 5 S 5 jg g o .£ i/i 5 o. 8
ur•yco(><D£u<r.i>3Uc<uuTOat/j«u5Oo33t> c 10 t:9 w
s |UXUJ ,<y J trt^ <y
(3a! S5 SwO
4J>
<o>s•O■O
5O)o»i03"Uo
:«s = §
I f s 1» 1 & 8 >s<2 £ «J u v i U
. y
? I ^
« B .S 3J:!S W-S ‘wi l « 2 s .
<ui §
" i £ &
c.
C1> O Q> W <u| S 5 * f io E «C. o 5r
• Hr .V 'Q c c a co<0o *s 10 c
¥CU4. Q)S o» JJ
S 32 &25S?4J — C .
_ w w g f0 </>T) c IS 2> TO I* §f 2 => i u S "f , £ a i w u
g s S S ’TS S £
Ji§I 5 I.-so= yf ® a ri
to z;CO
2
« s “ 8 o E « 5 5 £5 2 c c 201 S 3
o i 2 5 •r to w I s i'S £73 o I “ zg a g s
JS I .- -Q. a> 4S x: w TO
*- -C £ £} r» <l> o? I ' 1 ? §
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
I l i s s n i s
f i l s i S i m !iS c ft 0) fi. a Q--SC. ro C <• r<A m n»
X3. wy S J. f cg Sm *s 5 *2 > <q </> fc 0 ,r.2 £wtrt.£«2
I l i l i f i l !o s i E j ^ o ! ! ?0 ^ 3 I ? 3 2 SI w £ ^ ^ c § r t £ | c
Mil*'S.Ejs
t!illss»9
a | o S f l s fa . S i i A m vi i n i : $
X
%
XXo;yt :sc
2oW'5!0)c
uuOJc
s(0c.v>cowtoeE
(/>E<5
°s
c «- (Q
0) *Q 0>C C £** « H518 I N
S L ’ S a ? § , - 2 l » I - s N = ^ "5 2 is o.£ w *2 c > - c J 5S - I S £ :§= .<2 ra ® (0 P £ o■C C W r«w c w 2c « t o ^ c b■gl&? I S i I
s M» I f 2£ o . S «. *o ‘S
O Oi® -, ;$ «j ^ « 8 8 2 ^
Ss?“|II
~I88
0)
w
S.O)
s 6 to c
S * reft V) O w « _
nj
0)
” c y « o>
XXQ)o
Stx<y
oS g« ' 8 2 ' g £ i
■I 3W <u
l es sw «>E -2ro0 °<u <uJC Mo c *“ 0) S £ (0 o8* a
w 3 <U . V ) wC <u
8 £ y IV£ a a> a>
f i-Q
XX
o
o c T 9
c n (u n. O Q0) a
<nr.w .O i: w ...
«J oW 1 2 c c o0) o<3 Jv*0.5
IIo c.<D -r O *5? </>S s» £
<u>•.S.s •<l> >.S s 8 .1 <1) Qi Oi wflj V-E °<y «1) O '£ U> ItL nj•is E rj
t:
a>rcfiCIS 8 S !
I III 216' | m lP c IS8 Xz.y vS 7s '_cj i?
I l l ii s * i
ftpor5 0> r
S r s Ic 6 n 3 ( 0 ± a O
If S!* . £
8 I ? i !
p... M ^ •« •*t» n cr i vi V ,3 c ‘-
I a.8
»B (Z>. c Ps i | : «
5 1 £ o ;y ic
X
. y
^ n
™ ® 1 y F * 3 1 . 8 8;
I l l ' l l|II!?2= o % *: cr
5>X$ )■Q ^11
8 1 1 f i nI'! i | |
ill! 8 f l Sg ^ S S ' 5
t~ I .? W S . 5 £ >.^” rati co £ a v
C l<«
CNJ 5 «>.'(5 « c E G
X0)
£«C
o £
a>5t?
V). «0)cEs0)•O
i ^ 2 15
5 S o0)c.h-
cn
‘to c -
n j EJZ o ;V)
E
o j a>
0 ) Oic
* M(/)
8
(U> >
ro O
a (OT J
oa>o« fU
a T 3 ,0 ) Cc . <u
i 8E w a
sa>
S -a To■o E
*5TO (U
£ > 0 )co '*5 wc (Qw n jo V )
o •
V )(A
E
c
E
V £ '
Eu03
c :
&w41) '5 .
<D C (Uo
r o Xh -
«
U J ■
t 3Cra
i n
v.Cj
U C) X3
- «
o >
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
XX
o
l l
s l | »±. aj
- S o
w • fllW g.B™2 ge-Sz w § rP l | I^ = C C ‘pS -fi*I-s5g
S>2 « 4i(3g » S <uv) .£ .fe & £ 0
<0 M O-
v « :h a> o « § ; £ > .o 'w ro y fji . v v> a> c . «
18*58s is o . y « STS g - § °
y « C C \j
■ f i * l Sa i ^ (u c « a . « g ,S‘Q) .2 C S (/)S ? 2 2 *
s f * a f§ ft S3 y» C.8 £ S * s # g s I «c w c g £
8SIJHli?|
xx0)
w fl) ' Ol£ *= .S.-S o o jf.S 2 7 £ 2w ni s c «J >> c ft? 0. -O .c . E f f l H i o -S a g S *
i ? a s s• o S t e . j i i r SW n) fl) O.§.&.* fi 8 §•— © «u y S <U C r m °- y 7 - z 1>*,2 6 c °
! i l ? l i l l ' l l3? fl> -g
< 3 1 i i.£ i2 o> ~ r c c So ^ g*JS v
J i l l ssaCO>>c<
O W c■ £
s i l l
XX■a?.0t :
y s w ^ a i ?w ^ a ^ b o cGO*.. *(5 O- c ro
to o , ai a cx
r . (/>I s i|Q —
_ * ? *5 « *o a;
w s> 9 £18 | c i 'E T" 0) c5 o > oo— £
. . * „ « 8 $5 1 O h o «O ^ c ^ c -s | > . | c S £ 0o j c f « w ( n Ho £ e * 2 gs'-E
£ o p
c ! 831SW 73
£CL)
C (UP f l ^ f Ih c < c r w >>5
e g J * * S S
5 S l l ™ g S =O £ «ai O -1 «*. oi £ *.. 13 « a o 2? w
S f c t
S i l t-• « *if ^O 0» C "Kj C C f l ’f
sills B ? 3
s ° I =SIS5 jjS « s
51 i 2P * ffi f i s 2 | . s S
t s M l
c ^ Xx
i <
r) m w
u & § £ $
S f l s sǤS|8S a S 8*
££SSg?£ 2 | § E I p— Si 2 v ^ uS | S . £ . S S ' g. S ^ S S bB I s s i §■*&X *S ^ f c t j!l1/1 f- ^ W » Q, 3
4 1 1 1 S 58i* - ai >«s ••A> £* O .S> P ro Vo S ™ s | a i Sc 2 S ? h v• 1 * 1 ? 5 | g& g » « S S c
I s l f i l l l| S u £ ° E “{ S
| i « 2 f i 5 8
f M s i rO s l S ? J b b«i««ju.u 5)wc
£ 2 ° s i £ !IA IU w V (A Q «•
<l» c t ) 0 ( / ) £ £
o •a m
■» = 6 S & B
' flit) w £ o) fl} 2 ax? c ~1 2 2 s
i j f ! ® f l l 10 g 2 g 0 . 9 % V■g f « « Sa>w■5 5 I. — > c -•> o o c c ,5i,O(0,-B S - I 5 si 5i .a
II1 1 ! i f sE£ H i sa s
t s - s o s s - ss i g f tv n £ j j? ns £: c v «
O f l l 'p Q- g ' S l
t 0) « *^ 9- c t 9 S C fl) c C c I * S ^ “ e?w g
. S a n> >^ ‘»5 o 5 <u a» >s,Q v i v o Q
XX3}
*
g og sflj o£ M1> 0)75 rr ^feCL •C </>o 2w ™% ft
£
<0 i S 3
IIII
<3 ^.2 eg -d 0 ^ 4 *V s V f - g
Os «
Q.U u Qj'c Cf II0) 0)• £> Q>
*" 5i b>R} n)
11 O C
g' Hi
i?s| Q St/i
5 ?2 c
I e
I*O. Q.
■5 •
I fIs ' fl)S a>
o ZJ 2 ?.»- 4) 8 2?£ S'o . _
o o2 'sc(V 4) O^ w li ft
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
t/t
£ *v c - W R Otj■Stis? 2 i l l
IjEg- S s '-l
52 ro
w
l i eS-ci? . « b ii ¥ ?
so4)r
O)<0$2
0).o$
d).o*<w<c
oco>.Xb
<0 0» <J
^ Si E: c m -c (Uw51 « g*§
isc^cum -J<u *2 -- 2 ~ O t j: « >, o cX) ID O
UJ It)—. S* ^•Ofg t) O ^ CO8 ’<5 ’£ Se,3
-c ~M Q12 £ y » * ? <11 V) -C 0)
! I f |u nj >. >ast/> 01
o>w 5 - a iS w ^ - g ?.g * a?5 £ Q. p eg
-■ggif, a ««.s 2
*231?
is.XXQlylr
V)
to
•= re £ w
«efia1*3 8,5
s a i
:>XX
y%•«<
o»-c s £ o r 0
* I S4 ,
ifslJ
S H t ’i
S?*s« SSwle*i l i i t 6 SS-S
St
si?
8
CO•wOQ)
■e a
■ P2 ^f e o
$%OC-Er * D 5 03 ^ x: c o
1 !u
8
|‘* s $• " V) HQ);;S ' d)
fi
8!5.KV
I?•c0)■C.Ti
-E » P s$ <c s Si « O t-j is05 5r, f: v>
■» I f £i s
e £ " ’ P -ri$5 si I
|I?!b?4? vt = &
! ! « ? »
I l l i l
Qj“i
1 If!V (\j £ 0) %'Q'Q fw*.8S&§ a | ‘2 w -2 £ S! o
56&S .M c l f
X;S S M 3 w ?
0 *2~ u _ w5 <u £ $ •|o|§ I
Sib-l£<2a§!2 i S * |
§ i£s i
I S § 6 £
f i t ! ! ■ §i§s
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
ui ^ w
a S ' f
S3?-5 ®*e
<D
T3 C W » -Q
l s s ! f i ™ 5 8 =
■ s s a i . E #c >‘ to t j ’s8 . 3 9 * 2SS fro sf 3 tr « o £o « § 5 g3 S 8 S £ *
lls-si*
! | | ^ 5| i “ I Si s
>.a £ S g e
' ? S i s S i_ »- * " •*
*£S. ?»S« 1 1? f ssssf-S;§! j f i l s » sQ *o 2 C £ Wf j ! s i ? g-
5 r q « S 'S~ w u ? ro5 t- S § 2
<*
UiJISS« * f i i l§1 g e J S "H S = ' © f i $§? 3 f 1 « fc w •? 3 w t: o
C. »- '"“ fK <U «2| | 0.$Ji I«^ i l e e sO rt 9 n 1 •£ co *
& s i S£ £“ * o •" t )
' tt) £ to Cre -S .a g>
,«?5»S8_ , r Eft w oj <0
o *n? 0) to £
•? o - TO 4s X) ro■S88®?B#2 « Ti ai « 3^8"S| P?^0) co — o c c C
* £ o g i « - 5v p - 5 g 2 2 ® s « s % J
O ^ )S <D w
£ 3 S | |— «. <D TO <yB c £ . i 3 a_ <y w ai
. I S S Ss' W t lI '5 M
2 B3 C
i s i i s s #« t . c 8 « " Z
s S M , ., ~ o o c e ! ,£ “ , ti S 0) I , . s C P 41
8 2 2 5 0. 1 . 9 ^ w w
t? 2 "oa> « ^3 c
H H f i S £ t ) 2 _ _
S3 w fi . 7? s £ s ? £
c « 3 3 “S ? m C p - a S2255£€ SE.2£fe
a “ 2 S
> *0 .. (0 fl) O) 3> rt * N S O
to 6 > Oi3 s
?£
c w to O) Q» .9 £ .E c
i l ! l | lc _ _ rp “ (O o— *0X O2 ro _— c *-
o io u — .a <$
S * S i « 8s « *o o>4* <■» S f ' S h .9-ft
> 2 (A C
S *C *0(0 o
2 ^ e a.c E
> oo
y W t .
to' n 5
c O
>0)ot :<c
g & « « « S to gf 2 5iz a> rSS
J w« c3 °OJX5 M to
t s °» ? 5 « gi2 ,u fl} ^ c ^ io iv S o
t)(00)
.8
. 1 5C w§ ! Sc o
.52 3 •c W
to.
q7•5
P 8 «! 3) c oC 5 c*0 S ' CO « ° w w Q) p; to % h ( 0 “ v ^ ro o0) ti r" « to - c co S a
o |ro
c.5
C7>0) ro o nj
ac
ro to wM
c<0 Oj ro
-C
i g f s - s s<5 J! „ .a a te g S ^ £ s |
S' “ ? ° B © o » o » c * . S g r g *S t o ' H ( E | §
S s S S I I
* 8
5 o.ac o c
S | 8i | SC co ,£
to o ^toW0)r»E0)£
toroCn
cCO .2
= 2 ro(0
w y
co
| £c •*5 2u e
f\j w cc . 9
S g 3 u «
s J j | S . K |94 ^£,S 5 8 l *
o ! ? 2 & p ?
IQ
.Oi r%
$>. o
•2 «• s S^ ««*3 - O W O )•s ro •«= y c o £ o ? 0) w 2? p 5
C5o
I
3
%toEroz
w'6 >to
i!no
§ <0aV)<u£
5§.S]Uito■D
to(5'Ca t
I s" i52
c8
'U
ois
1totowQ
cncXio
roroa™ ? . •5 *c c
I
o ' to S * o0)os .
3
<i> <u 15„ m d d w o to e os O) 9ro % y R S tom 2 i= < a. . O
t? S’ S®!?? Sw W -V* •*-
‘Uc ro ? g
a o £ ° a) c:"o .Q
I f
2 3O
5.c
. 5 * 0 — 1JE f0o JZ
> . * <A? JO cnih v.£ % JS.» 2 '“
f l - o ' g .2 0) = ) t ro o o
o 3 I -W ro °
■ | 8 ^ s a
o &
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
01.c o
XS>o
5 8 5
| S I
i p | si0 5 5 g
a) E t5 c
1 £ 1 s
||«1» * » £
p S C £ £ £*•* ~ . g f § * t= <U 2 -3.
- • * 8
^ ft 5! 0f m e o £ a> — Hi
«5T 5«> . C flj Q
S?i?
f f g t : w S 8s i ?g £ S i§ 2 1 5^ V ) £
£ $ 9"m C * -S i * Ss S S S £ £.2# = re
to □
§1.1
s l l f 0<0 U) 4> V>S ? t 3
?£f2 1 $ b I
#!!■» * ' 5 8
I s
S
CO
0 )9>fc,
<C.w5
5v>S>(0**■V)
1
(0l_0 13 X 0)<u£1 (A Q>2coBg tf5 ^6 ? 0) ^. 5 "io
f e « w il>2 8 V» i_8 ' "
I °tU
(5C
.9•w.‘90 o.X(i) </tm 4?
Is§ s*3 In <U 0>
I s
II>, O
1 c £ « .y c
1 W fc3 o a> £
§5QJ (/>£ « - a
V 3t of: w*- 0)c: wO,™c 5
to <5 <u c © 0)
J=
D
iS
<*
(U
•» w
$IBi8S■ 3 r w
V« » V t
m tS S 8m is -s v 0 8 0
S * 5 p *P i S 8
*> ' o ' ’ " * « «
s l t f « *‘To *c ti -c.0 . ^ R g
I II"!JH!5-< 3 5 . y
Xto.0t :
2 2 * go o v ffl is 3 5 c j - o s S ^ - o v■2?2«)5tw2o)t o r , o ) ^ * - 3 a ) w w
5 a ^ § > ? £ « c/i
0 5 8 | S . S 8 ? £
S ^ S s s S s g Sn - O t C p . 3 (y8i-Bl-=3 § ^Sg5 a ^ S j « 9 8 8o f f £ £S S - S g S g c i f u
<3 S £ 5!,? o £ y S e < H c C l O o SS . I ; s S . 2 £ S a S &ki ^ di C F r« * £ ? "Sw w s e o
5 Jj </) SC 5 C1 1
2 c. ^ £ ,Q in c > X ~
o 4:o o ? ! £ O o c *=
« ft « ’s w s E 5 y x
" l i l i U H l
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
0) £ O <D 1 C c m
S t ,no e - g |
0) — -fe w
S o s B ‘
. • s i s
?!ri III ft)!S " S2 « c Sttf »«TJ g•* .« eg Jrf « | -e X
U> O
s io 2 ?
(A &
To c v
re
S Q t - «
Mlil< : o c ° ; - f f ldi
. o fi 4) o
‘"S i l l
g ' S S S o
I SI sito ot .9 -C 3
j i l i i
I f i l i8 £ e #*& .2 0 &f> 5
^ c - i 1■s § 1 w SUSila ? s | t -£ ro 2 a “ S 8 ^ 5
£* 5 « *>5 cw — Z > « v SI & s S S «
S . ? | S
. « ! s
•**
42. ys
■ 8? *- i S ,8
* i ; - s s
fi « O U1 « I» I 85 £a* -o a
^ c w/ a £ 2s s *s - S >
( 0 C « | ^
3 5 2 t b S £ "
q>
*g o 13 "
1 8-| o £
2 ro S |j .t#(1) r C a Ca o ai ^ w ? » 8 2 p » 6 s 5,2 O u 5 5 ’ r a - * - & ^ “ w
£ ~ I c
%
SMMi f i f t p
§ t> s 8.1 « 3? l l i 2 S l™ S'B’S S S b
i a l i s i is ^B' s i s s
* » S o ^ittlf!Hi
i . k O X c m 9? 6 5 X
W
s - s s
g f o 0) o c05 U CO
O O •O tfj c C x> ID - (5 J u o o
I l i p i p i i f l i f
t e l l i H I I I I
U-)
Q>1j i « « 2 2 "§
* 5 ? 2 “ 8 S S q o i S « .1 ~ o ~ 35 9'
§*MslsI S g l ? ° r. ^ "> fl» •£ « ro
- •« a 2 « g ■£ -o 5 B•H s? 'vi ft) w O- u j U c■» 2 £ § s ■•S £ = C s R ;SS|.g5l 1a_•. jb /n p »CL =
<D« 5
C5
X TO 12
~ 8 s - ° s a"To w J?2 8U>
• .2 o»£ x> o
£,5.9<d^ CO
i n s i s
i f d S o f o »>«>.x f,SSi
i | l i tm % u
t - S l f ' S S
" l i j Ha^sia
&IB
&8£
•32$t:n:
5*8
g ■■§ ©
f i l l0-8} w 12S 3 S £ ^ 6 «.?-I si
Or*S £ g
cy0),otr
<u-O o o
w> (U ■C
* ® 5 e >*2 c — fc xi —s ! °
(0£ (D .:c* iuw r o 13.& m CT. O
C « c 3 . e ^
*3 2 <5 S 3 & c
«0 3 5 T C b y c y 1 o | o iS t ? o « -
Scf i w^f l ) fts-o a « c a) io 2? o ft)
?T5Coa</>0)
ra
?SiS 3 Mgl
« is £ •* 3 £w m l ra ft) —* c c « £ .£ S'i5 8“ o o 5 ’■li ^ H E^ c yxi 4>°) § 4 m 10 C r *- w
I a n
o5(08* W
j u s i ? !" b S I S S ’S ?i s ? § ^ so
E i «2•J8 *® * —•4 c -5 - •f “ z «
I5I |8tA CO
I f®. c/> a © 5 c a)2 « (A Oa> <o
•1 b
1 1 1 i l l g » a
S l ^ a S l
3 tSO'
cn0)u
0)CJcoa>a
a) > w 3 OXft)w0)s<uC Lin0)TuCO«>.XJ■ao1/3Da)
X )
">yx: •tocooEQ>x:
(0
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
g i g
D ? o - 5 5 ~ >• ©■
1 i i 1 i£ P m 2
= P 1 *2 5 ? I S</i t) D a o
.8 8 3 - i
C H i is i l l ’sTO O T3 ?
I A (A _ A l in
,$ .£ 5 *f ^ p ' s
ro — w *2 «- aM ro « £ ra « •$ $SCL w a. °>
i f ! s
S5-g§
|§ I b , _5 f ' c c ? _s 5 2 1B st u n
l/) w cro c ^3 8 2m C i :
e.s(0 T3S S
£ s | l l §
. s f S s s sr c 5 c •* j
ooQ)yt:
•R IDTJCNJ° .c a»* c? s« s
i « a 1
. <0 “ .c1) C L g ro
o>8 aa s
£ *!'£« o> r. i » -S/-0* <u<u CO vi o* Jr» £ £ £ 2 2 ra i 0 ^ £
0) -c
*0 O W -v°- 5 & 9 •St'S; « r — 4> £!JS E .£ v> _ w ; . c o
15 = S “ I)I K I ^£ S i | s2 . 3 * 1 o
C _• D -. « 8 = n,a 5 ^ ?£ E o ro
O)<b,0$<3:
4) i'J m «> wr :: *9 c «c o _ ^ c0 £ £ 0 fcV . ;j : o V> O
X) 4 p P ft)
?
- 2 { » - o Q)
<H ••.! Jr 8 -V) ♦- <L> 5 5 _TS-SS “-S “ S r u V a Q' r:-? 2 ro = §g o I g 2£ .n .5 2 v>
S:3’b 5 5 2
■S'; s l i ^ 5 t2 « S s I «
i s * S * S *
S m s ? *
^ S 3 § -S § & :3 £ a! 2 K 5= S W w W Q
v) CC o o -5 3 JS * § E fc
s i
! !i sroS
S 5 Bvi ■q <y§ 5 2 g o w
£.52
* 3 5S S * « s i
B 1 w i/\
2 S§ ™« 1 o g|.a | .6 315 5 §>f “■ S 6 0$ « 8 i ro S c
| l | f E « 20) <0
i i *
f i l l | | | i'Z « > . 3
0 S .8 .2 --2
ro •£ o ? « o - bi y —
- f « * - ■ E I 3 Hn e ? ai»a c 1/1
<0Q)
£SC
ro o>£:
•Dce g
0 0 ro 5 2 -* «- n i n “ i l l 2 o> w ro o
0) W Jr. (Xo r 2 >> «o co
g c Q u5 - 5 - 2 )al0f §>f s - a l i s
lilllsilI l l l l s i lf c S l f g ? i £> ra Q. T)£ 55 E 2 I
; i j 8 8 | | g
c .^-t: w O « w .g
I S S ? | 2 W « S^ C p_ c - W -5 .2£ 9
ai ai o _ w Yt w c ro8 & -2 ecNi 5 ,# u 3 r c «
C C 3 ID 3 O pa o </) o a a t> ro o v W l>
ro^ .v;E u E
a) a> i a> tr .c8? c E £ 1- 3 | 2 | o . g S f o g f: S- o £ o p
ro■ s iin d> .2 vir «
2 1 &c »o o £
•2: ro
(L >
13ro
Jl) .0
c oi
gi'f C O *0
- C p .te o 2 i9 ? - WgccijJ
• X ) QJ 1 <uC „ ia
«A 8 <u 2
«u X - B E•* (u C) C jic ♦“ £. q roi « S 3 o
? | s | »ro a *r, .£ _Q» 2 > <D «2,E w o c £w -6 co - «•a " c O ) « !
0)££O*DO£rt:ro(i>a>£
f— 1- ar.sc8 i ' § l Sc ^ -n £ a
.-iifisQ- t t= ron > ro ^ c ±= 2 id CO)
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
r
Hn uH i ai s a ?
O 10
l & i I S'«> -8 Z ~ E § ~ S 2 >* 1 * 1 - ^
i |S § s,
IBS!“I III
0)
G <o cr£-8 Is“ K K m
iI IIIiA a.« 0
i l i , | S
s - <\>
:1 £ ? I) s «
i l l-Si
Y—
• f f io
S«45siflal«2l5 5 6 0 6 e 8 5“ S a g
g a? o c 5 Oiw *
s H :| §
$ <5 < oj
5 g 5? r;
I Ml$5 & . * £W U Q •
2 s o 8
® . 6 8 i
1111.3 i iBj rt c S']? &<£ 5 5 w uj<b «c o
2 I f i l l ?
o • - o t:
rlfflfS« * I .1 c .S •» >
( Q C L Q
“ i s p b sC £ p 5 * 1 W
° ” o V « ^ 1sSo^.SsS* § M « 2 O Z .
p i p i i tn ^ S c S g 15! ^ s 0- 5 a§5§11 IiJ M i l w5 c J ? » c ? £ a s to r> o O
Q)o
iS 52
& S
S-S of « 5 c a-a
s c» c e « : 8 g g<5§2Ug>£,S.J3. >, 2 -. w •= c <0
5 S 2 ?n 0 )
'S 2 E 8 » “3!'f~ J £ m c S ~ ° 9 ? ^ 0
8Si5**sf=2fljDEOTiiS^SC^
VSpsifcjgSgs?§Ss&g|as;S I ? ! . i l s l 2 i ^
to
c ■© — & o o <u 5r. S»~
» A\
OJ
s i<: o
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
5 S 3 - 2 2 S
S E£
oS < ~ c
u> « f 5 « '5r ft. 3 <3 w (o
i 2 | S S l~ 2 *§ 5 W Mf) r 2 s 8 ?
i f I 5 | *v> j o § 1 8 eS S g ^ s ly ^ S o £ o^.Ssg'fi- g S ’S i u•C O'cS.iy vuow.fic 2 — = T5 C ro
« e ? S ^
£ S So-S ga ojQlfiUja 5) Oi C S tfi fjiu ^ 5 co £ w
" S l S s J5 >.« 3 3 SI'S 5
s ; 5 o a t l- ° i 2 « i ' 5 ' V )
! & g s 3 S | { $ i
l l l i l l l i i il l f l l l f o l l li i 2is i8ss l i {
.sa; s i a l - S S - i l ^ S fs p ^ ™ s s l 3 § 5 f s £
" " “ 2 r s s l g E j i g - a a<£
I 8m . s s S l | :iS
iu <w0> ro Oc c - to d a. <
1?s l | i i 5§
r aiB=.— -C c m
ro •»
. to <y » a» 6 « ? 8 o a 8
N d c ^ F « fr :o g . t f o g S S S (j E p o E B w o l .
2 2 « c*r! C VI (0« S Si E E c -- 2Q) C (J P 0> TO <1> m *»&??> ^g'o5> o 0) •;: <£<=.S*c c £» g 8,-E 8 S 5 oc id <u t:S> S £ 12TO 0 ) Its | 0
o E w >
« ° ^ SO ~ o to ,9** k r o) wJ~ " >> O (J,^ </> a w jsa> a a n
o « w °‘5 o g «
o 0)? “s £ 8 :s'
2 "5 g Sf 8 o»w w (6
a>
- v '■’l ro 5 c
n u l lsliiS&i!TO 2 £ ~ «> ~ (/) — U> N W £<u 2» .fe t; <y 5to c n S. g gm L. f . k» a wI ? E S 8 5
S S j j a a ? I *3 « ? ~ o8* a (5! « 15 ™ o o w ” «> .£i - i l S s Si c 2 . l i j s SA ° 0 E S m
>. >H Q)_ <0 % f:E S! ui g
6 in
X— t— w' QJ f— o u»
<u. . o c 0)(JJ X} (Q
4) fti «J (U Q>g S g * 7! §»« « 2 g - *-
IU </>
S ^ y ro 0) r - S f S B
3 C Ql4) n) o o= -C ■S r
« w s a§ s s «S 2* 8W O (U
4/3 r S <•' C- woi c o o - - .c *° 9 u:i o H
•*u4i -.§ s .s /? t?
„ y> W JZ 0) —
03
tr'C
«> qj v . rji£ £ ‘j C
S 2 &5 >•£• E
0/
~ t: c «ogu.
? s 2 00
S S
0)
Jll
'& e:s «c:i« o ftu — yA| W. L.O O' W u «£ n « g o *■• w u o
ra
a» ,o
a C £ £>>6 c ^ o j - g c E o ? (0E - <2 c
‘-' c
S =a. ro< -cV)£ S
C
E Hi -0 J> c
ib<u £1
c u>E 0 )
!° o>
u a <
to § ra r: Q. E OCL -
£ 2 Se w «a> <u
v D ?• C
QJ
Kj if (/>
Q>m 41 cc 2> o> o- ~ 2 < < o w
f ' J
vU0
& V * l
s ? $ 9 W ft) s £< * * T J
£ 3 ?3 £ *9
CJ. y
<c
Q> Q <u
I I Ioi * r» —g l g « * ,S « <o S 5 .£ e
S o Oc S 2 | !
e g s S O 2 »S | B 1 S c ~S > a 5 5 o £8 s d s i§ 8‘5V) O' 0) TO >»JK &
9ls c j o ra E o 'jfl <y 0 ro P 4» a w O - J J ) o SPc S W . l ? 8 .?, o iS o O w o •-* g : 5 w £ o g « g
^ o Oto -o T3 0i£TO
0» c e TO V. ~ C W -o C Q) -D 0)C % | TO » 2 3“ •£ J Q S 2 5 1§ B § o E 5 <$ < 2 >* ° -2 £<u « jc <u —
i s : ? * I s ! ^ t § 8 l !,tt xj .£ o) oj) £ S. x) h 3 Q E
- = to « 5
i s s s i l i sTO Oi 'm Q-~ ® C *^ - T O g W C C r g - Qv» c c S ° 2 t v« t o(l 2 c e « ^t o' O c ^ . S o x : ?
2 c 3 E < 13
0)o$<C
in ata> c. c. <y
p 2 cLW
•n iy
(/) i - 's(Uc .
o 3
w Q)VS OS u t)
11 4) QJ O ' £ “ * O
(/>' Oa * =E - 0)
£ £ t3 ID
. S Io “O p
I. TO «u■e 5
0) o •1>•J o
2 g III .e
iO
a» oA > u>_ 0) q, d
TO TO O S=cn - «» 2£ g to w
§ E “ C
S I SC -O o QJ > .13 S ro cS s s
V> >>
TO ■- ..a To a
E o£ 8C cu<C‘J
if? qj a>2 £ « -g
TO
s i r s.tt o if*TO A , C
TO -— TOTO tO
PC toO <oO TO<D O
Ca to P to
w O . C! o a 9
15- 5 !
«i i .
S S ^ 8 8 S „• S S-™ S=?1E c p 12 i - .9 <u K? c « & -s to >c 0.13 a. S <c c m a. to Si ¥ .53 toID ® i ! CW 0) n °■C £ O TOy r O M TO .£ c UJ S w W w . 2 «
. .9 :« ; S o ' 0
£ tt .2
■? c o» 2
2 2 Sw S<uW (U O® •*> >. C 2 TO TO £ P
> ? £ ^ (U *5 §'-o O O O ^ S F c I>• 5 ^ D
O 12 °« ° - a> sk£
§IBQ-Sa ‘TO
E
18 f ° S c sCO - w
*? 8 .V? C3 ^
•PI « f sa. a E
eTOft.QJ
to a> (/) o.Qjr: .«»
o
a TO 0> c E Jp TO ■
:? ^ - . V tr = a> a <o o .c« Q) c ,=1 S 18 § s3 « B 5 g
s S 8 s 5
,u T\ no U R fi c e v> 2 -v«U TO TO O. s
o is to O
Iss ?0) 7)
o c
SIu)lU f=J!» mtn G2 Ic ¥y £
i f £ 10 2 #2 ? ' 2 TO W c
" 5
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
C\i<l>yV.
£ X> T>a.I-fip'g c
& | 80) * ? w O C o rt II c s Wc. « = n r «^ w £2 | f
I * * *® i s s£ 5 .2 wcBffl 5‘
i l i iI * 2 1| S £ «s « 5 f
*tS |ui to <y ws m
*2 Isf 1 ts 8?S*S
^ *>£ £ w 5 Q U- S U
S o ?a? 5 * 2 ? 3— 5; o ^ & £ a- .? 5 c o 5 S! «-•I t si-SE3 0. «
yf ? £
* 5 5 .
I l f■S’ S®m 5 o (Q V- * Z
I f * - - &-
8
V ui o r$ >nc o t u g
I sCOto 8Ui O r
_ c■* s £ 8* sa> <q z XJat
gi“Sf>.!e D 3
= III•O W C
v.g2 2 o « ^ 2 2 S w
,s | & o y
S -Sis s $ l j t ? g O- " - s £ 8 5 3 1 o> ra
s , y r :
..srsSiill;!
4! ^ I S S g l i S S l a f i£ 111s-1< 5 o>^ 'd w f £ c 9 fi-.S ct
| i I ? * S ? § ! l a | fSSS|ia.tfh?ii
i l i m p£ £.3 5 a> c 5 2 «S < E gfisf fw| g « 8 f f e 2 g 2 $
C i 2 a g 5 W
H '5 § ? £ S ~Si O a S O o
o>.4)yt:
c3Tov>£038flj*
M&C
IVs ft) 2 c
« ‘SII| 3I** <vc. X fr- w• I ^ *-a2
w».e <6«- « £~ s 8 ‘t rWO &|
o « *£ .5: <5 'O1 1 * £•&£ S 8 w«> :a* * 3 «
J l S i1 | | It P ;O & G 5* •■dl-Oifl
I I I S I
S e n &.gn ‘S -S c 3 w 5 S I Si*. £• Cfi <0 £ W w C w P i v ?* fti
£ 8 s ! ° I I
i s * , .
H ' 5 ’ 8* 5 8 s < ? £ 2 g S £ > -2 3 g 2.w 5 2 2>fu ^ U 'J U N c u « a
< w £ (/)
5
0y
13 9 B U S § e<U O CJ) I TO £ c - x>2 o I
oQ).Ot:
£ 2 C O t mi s ‘s g o IS£■«-
</>O C JJ<d't -a c .9 * § o S xj"j ?5 •<0^0 ^ V T) f . 5 . » 2
I ' ! S f.
I | - i 5« c 7 E c ^ aK ? I ‘SO) £ c a;< £ ^ -ra »>VI
O) v» isc c c
j. d) o '■£ <5 £ q>2 >■ o gs. fl> —c c g »S ° » £ ^ c S p aigog
” s1 5 * 5 &
£ w n
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
.J X llM liT lia J iir UJAH N i M i i n i HKMJflLIK INDONESIA
Jakarta, / *> / ° / 7 ^
Niaur i f e S / . 7 / ^ j Ktpada Yth.
L a / a p ira n i , , Bapak Dekan F a k u lta s HukumPsrihal t Pemberitahuan suvey. r
U n iv e rs ita s A irla n g g a d iS u r a b a y a .
s 1 " 'M envuijuk s u r a t S a u d a r a n#mor x297/ p t .03.h s .fh / n /1992
tanggal 1 18 Rgustus 1992 . perihal terseiut di atas
b e r s a m a i n i d e n g a n h o rm a t k a m i b e r i t a h u k a n b ah w a i
iN a 03 a i SRIE SARWENDAH BARASWATI OESADI
Nom<ir P o k o k M a h a sia w a .: 03851221U
T in g k a t / S o m e s t e r i s t r a t a *sa tu (s<1)
JUT Us a n ) m te rn a s io n a l
A 1 a fli a t J j i j arang Menur- <1-14 Surabaya
t o l o h d a t a n g k o D i r o k t o r a t V e r j a n j i a n I n 'fc u r n a s io n a l
D e p o rte u ie n L u a r N o g o r i d a la m r a n g k a . S u r v o y / P e n e l i t i a n
u n t u k p e m b u a ta n S J c r ip a i d e n g a n j u d u l :
"ASPEK YURIDIS DAN NQN YURIDIS PENGGUNAAN RUANG ANGKASA SECARA
DAMAI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN RUANG ANGKASA".
Domikianloh agar Saudara maJclura adonya.
TembUDoni
Untuk ytiftfl .IwrflOiiijkutan
Kopala Bagian Tata Dsaha Direktorat Perjanjian International
■ X\i L - ' /
: i\ ^ ■
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
1
L E M B A Q A P E N E R B A N G A N DAN A N TA R IK S A N A S IO N A L ( L A P A N )
LN.PeWUOA PERS1LNO. \ AKAATA-T1MUR.0 . BOX. 20/JAT.
TELEX : TELP. :
4 9 1 7 54 6 9 2 6 0 2 4 6 9 4 9 4 1
omor : B/^M/X/92;.k,,u...7...October 1992
.<•1 : Biasa: —
.(ihti : Penelitian K • p • d •
vth. DEKAN FAKULXAS JiUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
DI .
S U A R A B A Y A
1. Dengan hormat diberitahukan bahwa Mahasisva Fakultas Hukum Jurusan Hukym Internasional, Universitas Airlangga Surabaya tersebut di bauah ini :
a.- N a m a : Srie Sarwindoh B. Oesadi
b. NRP/NIM ; 038512218
c. -: Program : Strata Satu ( SI ),
telah selesai melakukan penelitian di I4APAN dari tanggal 10 - 21 September 1992, dalam rangka mencari data guna penyusunan Skripsi dengan judul :MASPEK YURIDIS DAN NON-YUKIDIS PENGGUNAAN RUANG ANGKASA SECARA DAMAI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN RUANG ANGKASA”, sebagai persyaratan untuk menejnpuh ujian terakhir.
Di samping itu yang bersangkutan telah dibimbing oleh Kepala Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan, Bapak Ruman Sudradjat.H, SH.
2. Demikian, atas perhatian kami mengucapkan terima kasih.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
LC M D AC A PENEHDAfJOAW D AN A W T A R 1KOA IMABIONAL
( L A P A I U ]
Jin. Pemuda Penil No. 1 PO. BOX 20/JATTelp. 4392802-489494 M899469 Fgx.4894815 Tcl«.49P5JAKARTA TIMUR
NOTA DINAS
Kepada Yth.
D a r i Perihal Tanggal
aKAPUSSISGANA /tcq. Kabid tftikyrfTDirgantara f Kasubag. Humas fTV-''Ijin Penelitian /10 September 1992 //
Nomor______ £_!j5!§ / £ Y ^ _ / IX /92
Dengan hormat,
1. Bersama ini kami hadapkan seorang Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya untuk mengadakan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi yang berjudul "Aspek Yuridis dan Non Yuridis Penqqunaan Ruang Angkasa SecaraDamai Ter- hafiap Fend^mar&n Gin^kung’an Ruang Angkasa" ' x“ ■ iy p — " . » . i ||ii i l l. y i - h m *> ■"> ■ .................
2. Mohon bantuan Bapak untuk memberikan penjelasan yang diperlukan oleh yajig bersangkutan.
3. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
D rs. Cuk Hoedoyo
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
U N 1 T E P N A T I O N S I N F O R M A T I O N C E N T R E • J A K A R T A
UNIHD NAItOMI
SURAjj:,siERA N g A N -
Dengan ini diberitahukan bahw a m ahasisw a yang namanya tercantum di bawahini:
Nama : S r l e Sarwendah BaraswaU Oesadi
No.Pokok . 036512218
Fakultas ; Hukum
Jurusan «. Hukum I n t e r n a s i o n a l
Universitas . U n i v e r s i t a s A i r la n g g a
Telah m elaksanakan pengunnpulan data/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di instansi kami pada tanggal 8 , 9 , dan 12 pktober 1992____________
Jakarta, 12 Oktober 1992
(Hani Qonitah) Reference Assistant
i’ O . D o t 2 )3 8
,'iedung Ocwin Peri
- J 4 J i l i n K c b o n S i r i h
h V i n i , I n d o n e s i t
T e l : 1 8 0 0 2 9 2
F a i 1 1 0 0 2 7 4
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
L/COM
Nomor : T e l . *7?//PR.21G/WSAT-QQ0/92
Tanggal : 29 September 1992
Kepada Vth :
Oekan fa k u lta s HukumU n iv e r s i ta s A ir langga
J 1 . Dharmawangsa Dalam Selatan
S U R A B A Y A
Periha l : Permohonan pengambilan data
1. Menunjuk su ra t Saudara no.l297/PT.Q3.H5.FH/N/1992 tanggal 18-8-1992 periha l kelengkapan data dalam penyusunan S k r ip s i , pada prlns lpnya kami menyetujul pengambilan data yang dlmaksud.
2. Pelaksanaan pengambilan data dapat mulai d ilaksanakan pada pertengahan Oktober 1992 di WHOP SKSD Jakarta dengan mengikuti peraturan yang berlaku di kantor kami.
3. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Manager WILOP SKSO
TANW1SKA SAREHMT5301ZT-
Tembusan : l . S d r . PUSRENUTBANG
A G . : P
&/&///A f t /,
""0 5 o c n w 7Zj
• TELEKOMUNIKASI INDONESIA-KANTOR WILAYAH OPERAS! SKSD
SMA 6I8NII INDONESIA lantal • 7 S. Pirmin Kav. UIp.: |01U *301181, 5301100, $307191. S3078Q0, 5307869 i : IU6330, T«l«* : HS32. <3532 Jakaoa 11410 • INOONESIA
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
DAFTAR PERTANYAAN
1. Bagaimanakah batas antara Air Space dan Outer Space dan sampai
sejauh manakah batas wilayah udara suatu negara? Ada berapa
pendapat tentang hal ini dan pendapat mana-kah yang paling
banyak dianut oleh negara-negara ?
2. Apa saja tujuan suatu negara menggunakan Outer Space (Ruang
Angkasa) secara damai ditinjau dari aspek non yuridis (politik,
ekonomi, sosial, budaya dan Hankam)? Bagaimanakah bentuk realis-
asinya ?
3. Bagaimanakah dsonpak penggunaan Outer Space secara damai ditinjau
dari aspek-aspek non yuridis (aspek sosial, ekonomi, politik,
budaya, dan Hankam) ?
4. Apa sajakah bentuk pencemaran yang terdapat di ruang udara (Air
Space) dan apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut ?
5. Bagaimanakah bentuk pencemaran lingkungan Ruang Angkasa (Outer
Space) sebagai akibat penggunaan ruang angkasa secara damai dan
apa saja yang mungkin menjadi penyebab terjadinya pencemaran
ini?
6. Apakah dampak pencemaran lingkungan ruang angkasa tersebut pada:
a. peralatan sistim ruang angkasa (satelit) milik suatu negara
dan terhadap kelancaran transmisi informasi yang menjadi
tujuan diluncurkannya sistim tersebut ke negara pemilik dan
atau negara pemakai,
b. lingkungan hidup di dunia baik yang langsung maupun tidak
langsung.
7. Kegiatan ruang angkasa apa sajakah yang termasuk dalam kategori
'dengan maksud damai' ?
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI
8. Peraturan apa sajakah yang membatasi suatu negara dalam melaksa-
nakan haknya yaitu eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa yang
termasuk dalam kategori 'dengan maksud damai' ?
9. Apakah di antara peraturan-peraturan tersebut ada yang, baik itu
langsung maupun tidak langsung, berusaha mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan ruang angkasa ?
10. Prinsip-prinsip apa sajakah yang dianut dalam mengatasi pencema
ran lingkungan ruang angkasa ?
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BEBERAPA ASPEK YURIDIS ... SRIE SARWINDAH BABASWATI OESADI