BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH … · DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH...
Click here to load reader
Transcript of BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH … · DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH...
PANDUAN
TAHUN 2018
BANTUAN PEMERINTAHPENGELOLAANSEKOLAH BERBASIS TIK
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimile (021) 57906195
Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id
SALINAN
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR : 11/D/BP/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya
Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun
2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun
2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(SMK/MAK);
- 4 -
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat,
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah,
dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi
Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 891);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1018);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
- 5 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2116);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :
1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan
yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga
Pemerintah/non Pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
4. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang
melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 6 -
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota, penerima Bantuan, dan/atau para pihak
terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan.
(2) Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan tertib pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan;
b. melaksanakan koordinasi para pihak terkait Bantuan;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Bantuan; dan
d. meningkatkan kinerja, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah.
BAB III
PRINSIP PENGGUNAAN
Pasal 3
Prinsip dalam penggunaan anggaran Bantuan meliputi:
a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan;
b. efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;
c. transparan, yaitu menjamin keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan
anggaran Bantuan;
d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
e. kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku; dan
- 7 -
f. manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan
manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima Bantuan.
BAB IV
SASARAN
Pasal 4
Sasaran Bantuan meliputi peserta didik, satuan pendidikan dasar dan
menengah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun
masyarakat, serta lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang
pendidikan dasar dan menengah.
BAB V
PEMBERI, BENTUK, DAN JENIS BANTUAN
Pasal 5
(1) Pemberi Bantuan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah melalui Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2) Bentuk Bantuan diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
(3) Jenis Bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah meliputi:
a. penghargaan;
b. beasiswa;
c. bantuan belajar;
d. bantuan operasional;
e. bantuan sarana/prasarana;
f. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
g. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
BAB VI
RINCIAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 6
(1) Rincian jumlah Bantuan yang dikelola Satuan Kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan
Kerja.
- 8 -
(2) Penggunaan anggaran Bantuan dikelola oleh KPA masing-masing
Satuan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PERSYARATAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 7
(1) Persyaratan umum penerima Bantuan:
a. Penerima Penghargaan:
1) memiliki integritas;
2) memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap pendidikan;
3) memberikan motivasi kepada masyarakat pendidikan.
b. Penerima Beasiswa:
1) Peserta didik aktif dan terdaftar dalam data pokok pendidikan
(DAPODIK);
2) berprestasi;
3) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penerima Bantuan Belajar:
1) Peserta didik aktif dan terdaftar dalam DAPODIK;
2) Peserta didik pendidikan khusus dan pendidikan layanan
khusus;
3) Satuan Pendidikan sebagai pengampu peserta didik penerima
bantuan belajar anak berkebutuhan khusus, harus memiliki
nomor rekening sekolah atau lembaga.
4) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penerima Bantuan operasional:
1) masih beroperasi dan memiliki izin operasional, serta
diprioritaskan bagi satuan pendidikan/program keahlian yang
telah terakreditasi;
2) memiliki kepala sekolah/kepala lembaga yang definitif; dan
3) tercantum dalam DAPODIK dan mempunyai Nomor Pokok Sekolah
Nasional (NPSN).
e. Penerima Bantuan sarana/prasarana:
1) masih beroperasi dan memiliki izin operasional, serta
diprioritaskan bagi satuan pendidikan/program keahlian yang
telah terakreditasi;
2) memiliki kepala sekolah/kepala lembaga yang definitif;
3) belum memiliki sarana/prasarana sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan (SNP); dan
- 9 -
4) tercantum dalam DAPODIK dan mempunyai NPSN.
f. Penerima Bantuan rehabilitasi:
1) masih beroperasi dan memiliki izin operasional, serta
diprioritaskan bagi satuan pendidikan/program keahlian yang
telah terakreditasi;
2) memiliki kepala sekolah/kepala lembaga yang definitif;
3) bangunan berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak
dalam sengketa; dan
4) tercantum dalam DAPODIK dan mempunyai NPSN.
g. Penerima Bantuan pembangunan gedung/bangunan:
1) masih beroperasi dan memiliki izin operasional, serta
diprioritaskan bagi satuan pendidikan/program keahlian yang
telah terakreditasi;
2) memiliki kepala sekolah/kepala lembaga yang definitif;
3) memiliki lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
dan
4) tercantum dalam DAPODIK dan mempunyai NPSN.
h. Penerima Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran:
1) memiliki kepala sekolah/kepala lembaga yang definitif;
2) masih beroperasi dan memiliki izin operasional;
3) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4) tidak
berlaku bagi pembangunan Unit Sekolah baru (USB).
(3) Persyaratan khusus untuk penerima Bantuan ditetapkan dalam
petunjuk pelaksanaan.
Pasal 8
Tahapan penetapan penerima Bantuan meliputi:
a. PPK melakukan seleksi penerima Bantuan berdasarkan
kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan.
b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan sebelum
tahun anggaran berjalan.
c. PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan yang disahkan oleh
KPA sebagai dasar pemberian Bantuan.
d. Surat Keputusan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk Bantuan dalam bentuk barang/jasa sekurang-kurangnya
memuat:
- 10 -
a) Identitas penerima Bantuan;
b) Jumlah barang/jasa; dan
c) Nilai nominal barang/jasa.
2) Untuk Bantuan dalam bentuk uang sekurang-kurangnya memuat:
a) Identitas penerima Bantuan;
b) Nominal uang; dan
c) Nomor rekening penerima Bantuan untuk Bantuan dalam bentuk
uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer.
BAB VIII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN
Pasal 9
(1) Penyaluran Bantuan dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh PPK
kepada penerima Bantuan;
(2) Penyaluran Bantuan dalam bentuk uang sebagai berikut:
a. Pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima Bantuan; atau
b. Melalui Uang Persediaan (UP);
Pasal 10
(1) Pencairan Bantuan dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh PPK
melalui mekanisme pengadaan barang/jasa;
(2) Pencairan Bantuan dalam bentuk uang sebagai berikut:
a. Pencairan dilakukan 1 (satu) tahap untuk Bantuan sampai dengan
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
b. Pencairan dilakukan 2 (dua) tahap untuk Bantuan sarana/prasarana
dan Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dengan
nilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(3) Pencairan dana bantuan operasional
a. Pencairan dana bantuan operasional dapat dilaksanakan secara
sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan, ditetapkan oleh KPA.
b. Penentuan pencairan dana bantuan operasional dengan
mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan
c. Pencairan dana bantuan dilaksanakan secara bertahap, maka
pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah seluruh jumlah dana
Bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah
dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen)
- 11 -
(4) Pencairan Bantuan sarana/prasarana
Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang diberikan dengan
ketentuan:
a. Pembelian/pengadaan barang/jasa diutamakan yang dapat
diproduksi/dihasilkan oleh penerima Bantuan; dan
b. Mengacu pada nilai/harga per jenis barang di bawah Rp 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).
(5) Pencairan dana Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang nilai Bantuannya diatas
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana
Bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama
ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana
Bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai
50% (lima puluh persen).
(6) Pencairan Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan
Pencairan dana Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan dalam bentuk uang yang nilai bantuannya Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) keatas, dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan
setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima Bantuan
dan PPK; dan
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan,
apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN
Pasal 11
Pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan secara transparan, dan
akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.
- 12 -
Pasal 12
(1) Penerima Bantuan melaporkan perkembangan keadaan keuangan dan
penggunaannya secara periodik kepada PPK terkait; dan
(2) Penerima Bantuan menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban
penggunaan dana Bantuan yang meliputi:
a. Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100%;
b. Daftar penggunaan dana Bantuan;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
d. Laporan sisa penggunaan dana Bantuan;
e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa Bantuan;
f. Melampirkan tembusan Berita Acara Serah Terima aset hasil Bantuan
dari penerima Bantuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangan;
dan
g. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud
pada huruf f.
BAB X
PERPAJAKAN
Pasal 13
Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana Bantuan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14
(1) KPA melakukan pengendalian pelaksanaan Bantuan sesuai dengan tugas
dan kewenangan masing-masing.
(2) Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
Pasal 15
(1) Pemantauan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja dan Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemantauan meliputi:
a. aspek teknis kegiatan; dan
b. aspek keuangan kegiatan.
- 13 -
Pasal 16
(1) Evaluasi dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja, Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Evaluasi Bantuan dilakukan terhadap:
a. pencapaian keluaran (output) per kegiatan sesuai target dan sasaran
output yang telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan; dan
b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 17
Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan
administrasi keuangan Bantuan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
Pasal 18
Tata cara penyerahan Barang Milik Negara (BMN) hasil Bantuan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
tata cara pemindahtanganan.
BAB XIV
SANKSI
Pasal 19
(1) Penerima Bantuan yang terbukti tidak melaksanakan kegiatan
sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama harus
mengembalikan seluruh dana yang diterima ke Kas Negara.
(2) Penerima Bantuan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Bantuan
yang melakukan penyalahgunaan Bantuan akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila penerima Bantuan melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (2), akan dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan
Bantuan di tahun berikutnya.
- 14 -
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut Peraturan Direktur Jenderal ini diatur dengan
petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh KPA masing-masing Satuan
Kerja.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2017, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,
TTD.
HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum Ditjen Dikdasmen,
Mohamad Hartono
NIP 196701101994031003
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id
PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 068/D5.2/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun
2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003
Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105
Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
- 3 -
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
10. PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK TAHUN 2018.
Pasal 1
Penyaluran bantuan pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018
dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.
Pasal 2
Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada tanggal 5 Januari 2018
LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 068/D5.2/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Integrasi Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam sistem pendidikan
kejuruan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan
SMK khususnya memperkuat peran pendidik, tenaga kependidikan dan
peserta didik. Dengan adanya TIK tersebut, pendidik diharapkan mampu
menjadi fasilitator dan kolaborator dalam proses belajar mengajar sehingga
peserta didik dapat berperan lebih aktif dan tenaga kependidikan mampu
mengelolas sekolah secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi TIK juga
memberikan pengalaman baru karena pada prosesnya, pendidik, tenaga
kependidikan dan peserta didik yang berperan sebagai pengguna teknologi
ini akan memasuki sebuah lingkungan pembelajaran virtual, Virtual
Learning Environment (VLE). VLE adalah sebuah perangkat software yang
menjadi wadah untuk berkolaborasi dan berinteraksi serta menyampaikan
konten yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan
sekolah.
Ada beberapa hal yang disertakan dalam kebijakan TIK pada pembinaan
SMK di sekolah, antara lain :
a. Penggunaan TIK secara ekstensif dalam mengelola pembelajaran, melacak
perkembangan pembelajaran, dan menyediakan konten-konten online.
b. Tersedianya distance dan blended learning yang memberikan akses yang
lebih baik untuk menjangkau konten dan proses pembelajaran dengan
kualitas yang tinggi.
c. Penggunaan media sosial untuk melibatkan komunitas lokal, termasuk
sekolah, penyedia pelatihan lain, serta penyedia lapangan pekerjaan.
- 2 -
d. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan para penyedia lapangan
pekerjaan dan memberikan pelatihan berkualitas di tempat kerja.
Oleh karena itu Direktorat Pembinaan SMK, mulai tahun 2018 akan
mengintensifkan Program Pengelolaan SMK berbasis TIK melalui beberapa
tahap. Tahap pertama, implementasi aplikasi Dapodikdasmen dan Takola
SMK dalam mendapatkan data, informasi secara cepat, tepat, dan akurat.
Tahap kedua, memperkuat kemampuan pengelolaan sekolah berbasis TIK
melalui :
a. Learning Platform
b. TIK sebagai Sistem Pengelolaan Informasi
c. E-assessment
d. Integrasi TIK dalam Program Pendukung Sistem Pendidikan Kejuruan (E-
Administrasi, Parental Reporting, Bimbingan Karier).
Tahap ketiga, penerapan Virtual Reality (realitas maya) dan Augmented
Reality (realitas tertambah)
B. Tujuan
1. Meningkatkan kemampuan sekolah penerima bantuan dalam mengelola
sekolah dengan berbasis TIK;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TIK dalam
administrasi dan manajemen sekolah.
C. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pengembangan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK adalah
Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
SMK tahun 2018
D. Rincian Jumlah Bantuan
Rincian jumlah Bantuan Pengembangan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
adalah sebesar Rp.7.665.000.000,00 untuk 219 SMK.
E. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut:
1. Terselenggaranya pengelolaan sekolah dengan berbasis TIK pada sekolah
penerima bantuan;
- 3 -
2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TIK dalam administrasi
dan manajemen sekolah.
F. Bentuk Bantuan Pemerintah
Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk
uang.
G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance);
3. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan
pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
5. Jangka waktu penggunaan dana selama 120 hari kalender sejak
diterimanya dana tersebut di rekening sekolah;
- 4 -
BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah (SMK);
4. Tim Pelaksana.
B. Tugas dan Tanggungjawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan
dengan bantuan dana Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dana Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK;
c. Menetapkan SMK penerima bantuan;
d. Mengatur tata cara penyaluran dana;
e. Melakukan bimbingan teknis.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke SMK dan institusi yang terkait;
b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat
Pembinaan SMK;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK sesuai
dengan ketentuan;
d. Melaksanakan koordinasi pendataan dan Pengembangan SMK
Berbasis TIK yang diikuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan SMK
berbasis TIK;
e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pengembangan SMK Berbasis TIK dari sekolah.
- 5 -
3. Sekolah
a. Menyusun e-Proposal bagi SMK berbasis TIK yang disahkan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi, dan selanjutnya dimasukkan dalam
Aplikasi Takola atau diserahkan ke Direktorat Pembinaan SMK pada
saat pelaksanaan Bimbingan Teknis;
b. Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan
Pengelolaan Sekolah berbasis TIK;
c. Memproses pengajuan surat pernyataan kesanggupan Dinas
Pendidikan Provinsi tentang serah terima aset (jika ada);
d. Mengkoordinasikan kerja Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan
Pengelolaan Sekolah berbasis TIK;
e. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana antara
Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Program
Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK;
f. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan
keuangan, administrasi, teknis, dan keberlangsungan program;
g. Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
menyetorkan ke kantor kas negara;
h. Menyusun dan mengirimkan laporan hasil kegiatan ke Direktorat
Pembinaan SMK dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
i. Menyusun dan mengirimkan laporan penggunaan dana bantuan
kepada Direktorat Pembinaan SMK.
4. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana program Bantuan Pengelolaan Sekolah berbasis TIK
dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan.
Tim ini mempunyai tugas dan fungsi utama membantu Kepala Sekolah
dalam pengelolaan TIK di tingkat sekolah. Tim pelaksana yang ditetapkan
harus memiliki kompetensi TIK mulai dari penguasaan pengelolaan
perangkat keras, jaringan, perangkat lunak dan pelatihan serta
manajemen pengelolaan TIK.
- 6 -
Adapun secara umum bagan struktur tim pelaksana kegiatan ini sebagai
berikut:
Penanggung Jawab
Koordinator
Kurikulum Koordinator Sarana
Prasarana Koordinator Hubinmas
Koordinator
Kesiswaan Koordinator
Tata Usaha
Admin/Operator
- 7 -
BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS,
DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH
A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Persyaratan penerima bantuan dana Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
adalah sebagai berikut:
1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai sasaran
revitalisasi oleh Direktorat Pembinaan SMK;
2. Sekolah memiliki komitmen untuk melaksanakan Sistem Pengelolaan
Sekolah berbasis TIK secara konsisten, yang ditandai dengan Surat
Komitmen bersama antara Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.
3. Sekolah penerima bantuan yang memiliki :
a. PC dan Laptop yang memadai;
b. Server Lokal yang memadai
c. Kemudahan akses internet;
d. Tenaga IT yang handal/memadai.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah :
Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima bantuan dana Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK dapat diuraikan sebagai berikut:
1. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 harus menyampaikan e-proposal
kegiatan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 yang telah
disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan bimbingan teknis kepada
SMK penerima bantuan tahun 2018;
3. Direktorat Pembinaan SMK menyalurkan bantuan Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK tahun 2018 sesuai prosedur penyaluran bantuan yang
berlaku.
- 8 -
C. Bimbingan Teknis
1. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
menandatangani:
a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
b. Kuitansi pemberian bantuan;
c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB).
2. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK, dengan materi:
a. Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK;
b. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK di SMK;
c. Mekanisme Penyelenggaran Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK di
SMK;
d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah
1. Dana bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 disalurkan
langsung ke rekening SMK 100% dari nilai bantuan setelah
penandatanganan MoU;
2. Proses penyaluran dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan
mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2018 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2018.
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
- 9 -
d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah.
Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama
antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;
e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima
bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan
lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 10 -
BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH
A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
Penggunaan dana Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018
diperuntukkan antara lain:
1. Biaya pelatihan Aplikasi Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK;
3. Biaya penyiapan, pemberdayaan dan pemeliharaan sarana TIK.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola bantuan dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan
dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai
yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran
harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport, dan
pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran,
termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas
pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa
dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan kepada Direktur Pembinaan
SMK;
5. Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 yang diterima
harus selesai dipertanggungjawabkan selama 120 hari kalender dihitung
sejak dana diterima di rekening sekolah;
6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien,
efektif, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik,
administrasi, maupun keuangan.
C. Perpajakan
Penggunaan dana bantuan pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan
barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.
- 11 -
D. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Pengembangan Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK yang dapat merugikan negara dan/atau satuan
pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12 -
BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan
setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.
Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :
A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah
seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:
1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
2. Susunan Tim Pelaksana;
3. RAB pelaksanaan kegiatan;
4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;
6. Rekapitulasi hasil pendataan dalam bentuk softcopy.
B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bantuan Pengembangan SMK berbasis TIK.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas
A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy untuk pertinggal sekolah, 1 (satu)
copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan
untuk Direktorat Pembinaan SMK.
Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untuk
bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.
Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke:
Direktur Pembinaan SMK
u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
- 13 -
BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak terkait
dalam pelaksanaan program Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK.
Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan persepsi dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Program Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK ini akan berjalan lancar,
apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap
peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk
Pelaksanaan ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih
rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK.
i
ii
KATA PENGANTAR
Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas dan Good Governance
pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
Tahun 2018 perlu kiranya disusun Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban khususnya keuangan.
Dengan adanya pedoman pelaksanaan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban dana pengelolaan sekolah berbasis TIK ini,
diharapkan penerima bantuan pemerintah pengelolaan sekolah
berbasis TIK memiliki pemahaman yang sama dan dapat membuat
laporan sesuai yang diharapkan.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Apabila masih
terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam pedoman ini, kami
berharap masukan dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Jakarta, Mei 2018
Kepala Seksi Program
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Chrismi Widjajanti, SE., MBA
NIP. 197104031998032003
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii
Bagian 1 ORGANISASI .......................................................................................... 1
Bagian 2 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ................... 2
Bagian 3 PENGGUNAAN DANA ........................................................................... 5
Bagian 4 TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK ................................................ 7
Bagian 5 SISTEMATIKA LAPORAN .................................................................. 10
Bagian 6 PENUTUP ............................................................................................... 13
LAMPIRAN - LAMPIRAN ........................................................................................ 14
1
Bagian 1 ORGANISASI
Sesuai dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab yang tertuang
dalam Petunjuk Pelaksanan Bantuan Pemerintah Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK tahun 2018, maka penerima bantuan harus
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang
diterima.
Salah satu tujuan dilakukannya pelaporan adalah pelaksanaan
akuntabilitas. Sebagai sebuah komunikasi obyektif dan teratur
tentang informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi,
diharapkan pelaporan akan mampu mengkomunikasikan kepada
stakeholders sejauh mana tujuan organisasi telah dilaksanakan.
Semua kegiatan dalam sektor publik khususnya bidang pendidikan
diarahkan pada terpenuhinya keinginan publik. Untuk melakukan
kontrol atas terpenuhinya kepentingan publik tersebut, maka perlu
dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban.
Dalam melakukan standarisasi bentuk pelaporan, maka disusunlah
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
khususnya keuangan tahun 2018. Selanjutnya, sekolah pelaksana
Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018
diwajibkan menyusun Laporan sesuai dengan Pedoman ini.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan
pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan adalah :
1. Laporan pelaksanaan memuat seluruh realisasi kegiatan mulai
dari persiapan sampai dengan selesai.
2. Laporan menggambarkan pengelolaan keuangan yang
transparan, akuntabel efektif dan efisien.
2
Bagian 2 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pengelolaan dana bantuan pemerintah pengelolaan sekolah berbasis
TIK tahun 2018 bertanggung jawab atas kebenaran informasi
maupun data yang disampaikan di dalam laporan baik secara teknis,
administrasi maupun keuangan.
Laporan pertanggungjawaban dana bantuan disampaikan kepada
A. Direktorat Pembinaan SMK
1. Laporan Awal
Laporan awal pertanggungjawaban dana hardcopy dan softcopy
(melalui Aplikasi Takola) disampaikan setelah menerima dana
bantuan yang terdiri dari:
a. Lembar Informasi pelaksanaan bantuan (format terlampir)
b. Fotocopy rekening koran yang tertera masuknya dana
bantuan
c. Jadwal pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018 (format
terlampir).
2. Laporan Akhir
Penyusunan laporan akhir mencakup
a. Laporan Kegiatan (lihat pada Bagian 5 Sistematika Laporan)
b. Laporan Keuangan (lihat pada Bagian 5 Sistematika Laporan)
dengan melampirkan:
1) Administrasi Keuangan
Terdiri atas dokumen keuangan (format terlampir) dalam
bentuk:
a) Buku Kas Umum,
b) Berita Acara Pemeriksaan Kas,
c) Buku Kas Pembantu Bank
d) Buku Kas Pembantu Pajak
e) Bukti Setor ke rekening kas negara apabila terdapat
sisa dana
f) Surat Pernyataan bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran
telah disimpan sebagai Arsip Sekolah (meterai 6000)
g) Rekapitulasi Penggunaan Dana
3
2) Administrasi Teknis
a) SK Kepala Sekolah tentang Tim Pelaksana Kegiatan
b) Jadwal Pelaksanaan Final
c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Asli)
d) Foto Dokumentasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK.
B. Dinas Pendidikan Provinsi
1. Laporan Akhir
Penyusunan laporan akhir mencakup
a. Laporan Kegiatan (lihat pada Bagian 5 Sistematika Laporan)
b. Laporan Keuangan (lihat pada Bagian 5 Sistematika Laporan)
dengan melampirkan:
1) Administrasi Keuangan
Terdiri atas dokumen keuangan (format terlampir) dalam
bentuk:
a) Buku Kas Umum,
b) Berita Acara Pemeriksaan Kas,
c) Buku Kas Pembantu Bank
d) Buku Kas Pembantu Pajak
e) Bukti Setor ke rekening kas negara apabila terdapat
sisa dana
f) Surat Pernyataan bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran
telah disimpan sebagai Arsip Sekolah (meterai 6000)
g) Rekapitulasi Penggunaan Dana
2) Administrasi Teknis
a) SK Kepala Sekolah tentang Tim Pelaksana Kegiatan
b) Jadwal Pelaksanaan Final
c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Asli)
d) Foto Dokumentasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK.
C. Sekolah Menengah Kejuruan
1. Laporan Awal
Laporan awal pertanggungjawaban dana bantuan yang terdiri
dari:
a. Lembar Informasi pelaksanaan bantuan (format terlampir)
b. Asli rekening koran yang tertera masuknya dana bantuan
4
c. Jadwal pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018 (format
terlampir).
2. Laporan Akhir
Penyusunan laporan akhir mencakup
a. Laporan Kegiatan (lihat pada Bagian 5 Sistematika Laporan)
b. Laporan Keuangan (lihat pada Bagian 5 Sistematika Laporan)
dengan semua lampiran asli untuk disimpan di sekolah
Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4
dijilid rapi,
- 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah
- 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan
- 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK.
Alamat pengiriman laporan ke Direktorat Pembinaan SMK adalah:
LAPORAN AWAL BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK
Direktorat Pembinaan SMK,
u.p. Kasubdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270
LAPORAN AKHIR BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK
Direktorat Pembinaan SMK,
u.p. Kasubdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270
5
Bagian 3 PENGGUNAAN DANA
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan
pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
Tahun 2018 dan pertanggungjawaban dana bantuan :
1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara
fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.
2. Penerima bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi
maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang
disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan
3. Penggunaan Dana
a. Semua pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui Kepala
SMK yang bersangkutan. Untuk setiap bukti pengeluaran
berupa kuitansi dinyatakan sah apabila disetujui oleh Kepala
Sekolah yang bersangkutan dan telah lunas dibayar oleh
Bendahara
b. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi meterai sesuai ketentuan
yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian
barang/bahan.
c. Bukti pengeluaran/ kuitansi harus memuat nilai pembayaran,
uraian/keperluan pembayaran, ditandatangani pihak penerima,
diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.
d. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus
dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas
Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun
pengeluaran.
e. Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan kas sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu bulan dibuktikan dengan
Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani oleh Kepala
SMK dan Bendahara.
f. Seluruh berkas keuangan baik berupa laporan keuangan dan
dokumen bukti-bukti pengeluaran/ kuitansi disimpan secara
rapi dalam file/ ordner menurut urutan nomor dan tanggal,
disimpan dalam tempat yang aman dan mudah dicari untuk
dipergunakan kembali setiap saat guna keperluan pemeriksaan
oleh aparat pemeriksa.
g. Bendahara sekolah berkewajiban memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
6
h. Penarikan dana dari rekening bank dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan belanja.
i. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian
negara yang diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan
pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK tahun 2018, sepenuhnya menjadi tangung jawab
Penerima Bantuan.
7
Bagian 4 TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
4.1. Dasar Hukum dan Tata Cara Penghitungan Pajak
4.1.1. Pengertian Umum
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang
hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.
Macam-macam pajak yang digunakan dalam urusan sehari-hari :
- Pajak Penghasilan Pasal 21
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Pertambahan Nilai
4.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan,
yaitu:
- Honorarium PNS Gol III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%
dan Gol IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15%
Contoh PPh Pasal 21 sebesar 15% (Gol IV):
Honorarium A sebesar Rp. 200.000,00
PPh Pasal 21
Rp. 200.000,00 x 15% = Rp. 30.000,00.
Sehingga terima bersih :
Rp. 200.000,00 – Rp. 30.000,00 = Rp.170.000,00
Contoh PPh Pasal 21 sebesar 5% (Gol III):
Honorarium A sebesar Rp. 200.000,00
PPh Pasal 21
Rp. 200.000,00 x 5% = Rp. 10.000,00
Sehingga terima bersih
Rp. 200.000,00 – Rp. 10.000,00 = Rp. 190.000,00
4.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh dilakukan sehubungan
dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, ATK,
dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia
barang.
8
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah 1,5% dari harga
beli (tidak termasuk PPN).
Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan
apabila:
a. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp
2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air
minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
Contoh :
Pengadaan barang di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh Pasal 22
sebesar 1.5%.
a. Pembelian ATK sebesar Rp. 2.600.000,- (harga belum termasuk
PPN)
Cara perhitungannya: Rp 2.600.000,- x 1.5% = Rp. 39.000,-
b. Pembelian ATK sebesar Rp 2.600.000 (harga sudah termasuk PPN)
Cara perhitungannya:
Terlebih dahulu menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
DPP = 100/110 x Rp 2.600.000 = 2.363.636
PPh Pasal 22: DPP x 1.5%
Rp 2.363.636 x 1.5% = Rp 35.455,-
4.1.3. Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas
setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak
ketiga, misalnya pembelian alat tulis kantor, pembelian komputer, dll.
Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan
jasa dari pihak ketiga yang dibayar oleh bendahara harus dipungut
PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian yang
tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara, yaitu:
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak
dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;
d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan
Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
9
e. Pembayaran atas rekening telepon;
f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan;
g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Contoh :
Pengadaan barang di atas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar
10%.
a. Pembelian ATK keperluan Kantor sebesar Rp. 2.600.000,- (harga
belum termasuk PPN)
Cara perhitungannya: Rp 2.600.000,- x 10% = Rp. 260.000,-
b. Pembelian ATK keperluan Kantor sebesar Rp 2.600.000 (harga
sudah termasuk PPN)
Cara perhitungannya:
Terlebih dahulu menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
DPP = 100/110 x Rp 2.600.000 = 2.363.636
PPN: DPP x 10%
Rp 2.363.636 x 10% = Rp 236.363,-
10
Bagian 5 SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Sampul Depan/Cover
Lembar Persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Lembar Informasi Laporan Pelaksanan Bantuan (format terlampir)
Kata Pengantar
A. Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Hasil yang diharapkan
Bab II Administrasi
1. Program Kerja
2. Organisasi Dan Mekanisme Kerja
Bab III Pelaksanaan Kegiatan
1. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK
2. Hasil Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK
3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
Bab IV Keuangan
1. Pendanaan
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Laporan Keuangan
Bab V Penutup
Lampiran-Lampiran:
1. Administrasi Keuangan
2. Administrasi Teknis
11
B. Penjelasan Isi Laporan
Bab I Pendahuluan
a. Latar Belakang
Menerangkan tentang:
Alasan-alasan yang mendasari mengapa dibutuhkannya
Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK.
b. Tujuan
Menerangkan tentang:
Tujuan perlunya Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK guna mendukung pola pembelajaran di SMK.
c. Hasil Yang Diharapkan
Menjelaskan tentang:
Hasil yang dicapai secara kualitatif dan kuantitatif
Bab II Administrasi
a. Program Kerja
Menerangkan tentang:
Rencana kerja dalam mencapai program bantuan yang
dilengkapi dengan antara lain; waktu pelaksanaan, dan
pelaksana kerja, strategi kerja dsb.
b. Organisasi dan Mekanisme Kerja
Menjelaskan tentang:
Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018, unsur-unsur
yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK, termasuk tugas dan
tanggung jawab, serta mekanisme kerjanya.
Bab III Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK
Menerangkan tentang :
Persiapan, proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK sampai dengan hasil yang
diharapkan
b. Hasil Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK
Menjelaskan tentang :
Realisasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan
Sekolah Berbasis TIK baik yang menggunakan dana
pendampingan (jika ada) maupun Pusat.
c. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
12
Menjelaskan tentang :
Kendala dan upaya penyelesaian dalam proses pelaksanaan
Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK yang
meliputi kendala teknis maupun non teknis.
Bab IV Keuangan
a. Pendanaan
Menerangkan tentang:
Penerimaan dana bantuan dari Pusat (kapan diterima, dan
jumlahnya), besar dana pendamping yang disediakan, dan
realisasi pelaksanaan dana bantuan Pusat, Pendamping dan
Sumber lain
b. Laporan Keuangan
Menerangkan tentang :
Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan baik yang
bersumber dari bantuan Pusat maupun Pendamping.
Bab V Penutup
Kesimpulan
Lampiran-Lampiran:
a. Administrasi Keuangan
Terdiri atas dokumen keuangan (format terlampir) dalam
bentuk:
a) Buku Kas Umum,
b) Berita Acara Pemeriksaan Kas,
c) Kuitansi dan Faktur
d) Buku Kas Pembantu Bank
e) Rekening Koran
f) Buku Kas Pembantu Pajak
g) Bukti Setor Pajak
h) Bukti Setor ke rekening kas negara apabila terdapat
sisa dana
i) Surat Pernyataan bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran telah
disimpan sebagai Arsip Sekolah (meterai 6000)
j) Rekapitulasi Penggunaan Dana
b. Administrasi Teknis
a) SK Kepala Sekolah tentang Tim Pelaksana Kegiatan
b) Jadwal Pelaksanaan Final
c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
d) Foto Dokumentasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
13
Bagian 6 PENUTUP
Dengan tersusunnya panduan ini diharapkan dapat menjadi panduan
bagi penerima Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
tahun 2018 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas
bantuan yang diterima.
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Apabila masih
terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam pedoman ini, kami
berharap masukan dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.
14
LAMPIRAN - LAMPIRAN
15
*) Format Lembar Persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi
LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN
Laporan Akhir Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah
Berbasis TIK SMK Tahun 2018 yang telah diterima oleh SMK …. dari
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini telah disetujui
dan disahkan oleh :
Penanggung Jawab
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
……………………. NIP. ………………
……, tgl/bln/thn Kepala
SMK …
……………………………… NIP. …………………........
Mengetahui, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ..................
………………………. NIP …………………….
16
*) Format Lembar Informasi Laporan Pelaksanaan (Laporan Awal)
LEMBAR INFORMASI LAPORAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK
TAHUN 2018
(LAPORAN AWAL)
Informasi Umum
Nama Sekolah :
Alamat :
Kabupaten / Kota :
Propinsi :
No. Telp / HP SMK :
Email :
Nilai Bantuan : Rp. .......................,00
Nomor Surat Perjanjian :
Tanggal Surat Perjanjian :
Informasi Pelaksanaan Bantuan
Tanggal Dana Diterima Di
Rekening
:
Tanggal Dimulainya
Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Sekolah Berbasis
TIK
:
.............................., tgl/bln/thn
Kepala SMK ............
(Nama)
NIP..............
17
*) Format Lembar Informasi Laporan Pelaksanaan (Laporan Akhir)
LEMBAR INFORMASI LAPORAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK
(LAPORAN AKHIR)
Informasi Umum
Nama Sekolah :
Alamat :
Kabupaten / Kota :
Propinsi :
No. Telp / HP SMK :
Email :
Nilai Bantuan : Rp. .......................,00
Nomor Surat Perjanjian :
Tanggal Surat Perjanjian :
Informasi Pelaksanaan Bantuan
Tanggal Dana Diterima Di
Rekening
:
Waktu Pelaksanaan :
Mekanisme Pengadaan :
Laporan akhir (100%) : No. :
Tanggal :
Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan
: No. :
Tanggal :
.............................., tgl/bln/thn
Kepala SMK ............
(Nama)
NIP..............
18
*) Format Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kolom 1 : Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom 2 : Disi nomor bukti dokumen sumber
Kolom 3 : Diisi uraian dari transaksi penerimaan maupun pengeluaran
Kolom 4 : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
Kolom 5 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima
Kolom 6 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima
Kolom 7 : Diisi pajak yang disetor ke Kas Negara
Kolom 8 : Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi
jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber
19
*) Contoh Pengisian Buku Kas Umum
Bulan ………………… 2018.
No Tanggal Nomor
Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 1-8-2018 1.1 Pengambilan dari BRI 15.000.000 0 15.000.000
2. 3-8-2018 01/TF/16 Pembelian Bahan 1.000.000 14.000.000
3. 6-8-2018 02/TF/16 Pembelian peralatan 2.500.000 11.500.000
4. 7-8-2018 03/TF/16 Penyusunan materi 1.500.000 10.000.000
5. 10-8-2018 04/TF/16 Kegiatan Promosi 500.000 9.500.000
6. 10-8-2018 05/TF/16 Koordinasi
pelaksanaan
1.000.000 8.500.000
7. 12-8-2018 06/TF/16 Honor Rapat 500.000 8.000.000
dst
Kas Umum di tutup dengan keadaan sebagai berikut : :
Menurut Buku
Jumlah Penerimaan Rp. 15.000.000
Jumlah Pengeluaran Rp. 7.000.000
Saldo menurut buku Kas Rp. 8.000.000
20
*) Format Berita Acara Pemeriksaaan Kas
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini……………..tanggal……………….bulan ………………….
Tahun…………. yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ………………………………………..……..
Jabatan : Kepala SMK …………………………….
Selaku Kepala SMK……………………. sebagai atasan langsung bendahara telah
melakukan pemeriksaan setempat kepada :
Nama : ……………………………………….………
Jabatan : Bendahara SMK ………….……………
Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang berada dalam pengawasan itu, kami
menemukan kenyataan sebagai berikut :
1. Uang kertas lembaran sejumlah ……………………… Rp…………………….
2. Uang logam sejumlah …………………………… … Rp…………………….
3. Pajak yang belum disetor sejumlah Rp……….....................
4. Saldo pada Bank, sejumlah…………………………… Rp…………………….
------------------------ (+)
Total Rp. ……………………..
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp ………………………
------------------------ (- )
Perbedaan antara KAS dan BUKU sejumlah Rp…………………
Bendahara Kepala SMK ……………
……………………….. …………………………
Nama, tanda tangan Nama, tanda tangan dan cap
21
*) Format Bukti Pengeluaran/Kuitansi
BUKTI PENGELUARAN DANA/KUITANSI
Nomor : ……………..
Sudah terima dari : Kepala SMK..............................................................
Uang Sebesar : (.........................................................rupiah)
Untuk Keperluan : Pembayaran ………………dengan rincian seperti dalam
faktur/nota terlampir, tanggal ………………….
nomor…………
Rp...............................,00
Setuju di bayar :
Kepala SMK
Lunas Dibayar :
Bendahara
………,………….2018
Penerima Pembayaran/
(Toko bangunan)
(Nama Jelas, Tanda tangan &
cap) (Nama Jelas Tanda tangan& cap)
(Nama Jelas, Tanda
tangan)
(Nama Jelas, Tanda
tangan & cap)
Catatan:
Asli/Fotocpy disimpan oleh pihak penerima bantuan
untuk keperluan pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional dan tidak perlu dilampirkan
dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat
Pembinaan SMK
22
*) Format Faktur/Nota Pembelian Bahan
Faktur/Nota pembelian bahan : ……………………… 2018
Kepada
Kepala SMK ………………..
di……………………………….
Faktur/Nota nomor :…………………..
No. Uraian/Jenis
Barang
Jumlah
Barang/Satuan
Harga satuan
(Rp)
Jumlah Harga
( Rp)
1.
2.
3.
dst.
Jumlah Rp.
Barang telah diterima Toko/CV/PT………………..
Dengan baik oleh :
Nama jelas & Tanda tangan Nama Jelas,Tanda Tangan,dan cap
Catatan:
Asli/Fotocpy disimpan oleh pihak penerima bantuan
untuk keperluan pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional dan tidak perlu dilampirkan
dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat
Pembinaan SMK
23
*) Format Buku Kas Pembantu Bank
BUKU KAS PEMBANTU BANK/TUNAI
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kolom 1 : Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom 2 : Disi nomor bukti dokumen sumber
Kolom 3 : Diisi uraian dari transaksi penerimaan maupun pengeluaran
Kolom 4 : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
Kolom 5 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima
Kolom 6 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima
Kolom 7 : Diisi pajak yang disetor ke Kas Negara
Kolom 8 : Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi
jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber
24
*) Format Buku Kas Pembantu Pajak
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
Tanggal
Nomor
Bukti Uraian
Debet
Kredit Saldo PPN PPh Ps 22 PPh Ps 21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kolom 1 : Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom 2 : Disi nomor bukti dokumen sumber
Kolom 3 : Diisi uraian dari transaksi penerimaan maupun pengeluaran
Kolom 4 : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
Kolom 5 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima
Kolom 6 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima
Kolom 7 : Diisi pajak yang disetor ke Kas Negara
Kolom 8 : Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi
25
*) Format Rekapitulasi REKAPITULASI BUKTI PENGELUARAN ATAS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK TAHUN 2018
SMK………………….
No.
Urut
Kwitansi Keperluan Pembayaran Nilai Nominal Pajak Yang Dipungut dan Telah
Disetorkan
No. Tanggal PPN PPh 22
1. 001/SMK/16 Agustus 2018 Pembelian di toko ABC Rp. 2.500.000,00 Rp. .227.272,73 Rp. 34.090,91
2. 002/SMK/16 Agustus 2018 Pembelian bahan untuk .........
di toko XYZ
Rp. 1.500.000,00 Rp. 136,363.63 -
3. 005/SMK/16 Agustus 2018 Pengadaan alat ................ Rp. 750.000,00 - -
4.
5.
dst
JUMLAH TOTAL Rp. Rp. Rp.
.............................., tgl/bln/thn
Kepala SMK ............
(Nama)
NIP..............
26
*) Format Jadwal Pelaksanaan
JADWAL PELAKSANAAN
BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK
TAHUN 2018
SMK………
No.
JENIS
PEKERJAAN /
KEGIATAN
Bulan:..... Bulan:..... Bulan:..... Bulan:.....dst........
Minggu ke :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst
1
2
3
dst
Penanggung Jawab Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Kepala SMK ......................
..................................... .....................................
*) Format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
BANTUAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS TIK TAHUN 2018
SMK…………………. TAHUN ANGGARAN .....
Nomor : ……………………
Pada hari ini …………….. tanggal……………………. Bulan ………….. tahun dua
ribu ……………, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : ……………………………….
Jabatan : Kepala SMK (Negeri/Swasta) …………………………..
Alamat : ……………………………….
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
2. Nama : Chrismi Widjajanti, SE., MBA
Jabatan : PPK Seksi Program Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Alamat : Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
Berdasarkan :
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
Tahun 2018 pada SMK…………………. Nomor :....... tanggal..... antara Pejabat
Pembuat Komitmen Seksi Program Subdit Program dan Evaluasi Direktorat
Pembinaan SMK dengan Kepala SMK ……………………………………………….
Pihak Kesatu telah menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) hasil dari Bantuan
Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018 pada SMK …….. dengan
baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU,
(……..………………) (……………………….)
NIP. ……………………. NIP. …………………
Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ..................
(……………………….)
NIP …………………….