BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO & ORBIT SATELIT KELAS II BATAM

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAMKEMENTERIAN KOMUNIKASI & INFORMATIKADIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DANPERANGKAT POS DAN INFORMATIKABATAM2012

Pemanfaatan Telekomunikasi Khusus dari segi Penggunaan dan Penertiban Frekuensi

SEKILAS BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara teknis dibina oleh Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pengawasan dan pengendalian spektrum frek radio, yang meliputi :Pengawasan;Deteksi Sumber Pancaran;Monitoring;Penertiban;Evaluasi dan Pengujian Ilmiah;Pengukuran;Koordinasi monitoring frek radio;Penyusunan program, perbaikan perangkat dan urusan ketatalaksanaan dan rumah tangga.

1. Penyusunan rencana program, pengadaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio.2. Pelaksanaan pengawasan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan / monitor spektrum frek radio.3. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio.4. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio5. Penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio.6. Pelayanan / pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio, pengujian ilmiah7. Pelaksanaan urusan rumah tangga Balmon.

LETAK GEOGRAFIS KEPULAUAN RIAUBerdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau,maka pada tanggal 01 Juli 2004 telah diresmikan Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri RI, sekaligus melantik Pejabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.Provinsi Riau terletak antara 04 0 15 LU 0 0 45 LS dan 103 0 11 109 0 10 BT. Dan mempunyai luas lebih kurang 251.810,71 KM2 terdiri dari 241.215,30 KM2 (96%) lautan/perairan dan 10.595,41 KM2 (4%) daratan, dengan jumlah total keseluruhan pulau 1.350 buah pulau besar dan kecil (survey Dept. Perikanan dan Kelautan RI).Berbatasan dengan :1. Utara : Negara Vietnam dan Kamboja;2. Selatan: Sumatera Selatan & Jambi (Ind.)3. Barat : Negara Singapura,Malaysia, Riau4. Timur : Negara Malaysia bagian Timur & Kalimantan Barat

WILAYAH KERJA Adapun Wilayah Kerja Balmon Spekfrekrad Kelas II Batam meliputi Wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari 2 (dua) kota dan 5 (lima) Kabupaten yaitu :1. Kota Batam, Ibukotanya Batam; 2. Kota Tj. Pinang, Ibukotanya Tj. Pinang;3. Kab.Bintan, Ibukotanya Tj. Uban; 4. Kab. Karimun, Ibukotanya Tj. Balai Karimun;5. Kab. Natuna, Ibukotanya Ranai;6. Kab. Lingga, Ibukotanya Daik; 7. Kab. Anambas, ibukotanya Tarempa

KEGIATAN PEMANTAUAN & PENERTIBANOBSERVASI & PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS

KOORDINASI

PENERTIBAN

PENGUKURAN DI NATUNAPENGUKURAN DI KARIMUNPENGUKURAN DI BINTANPERALATAN MONITORING

LEMARI PERANGKATHANDY WALKY TALKYDIRECTION FINDERSPECTRUM ANALYZERDRIVE TEST (FIELD STRENGTH))DRIVE TEST (GSM)GENERATOR SIGNALPERANGKAT JUMMINGTOWERMOBIL MON & DF

I.PENDAHULUAN

1. Umum

A.Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas.B. Spektrum Frekuensi Radio dimanfaatkan dan digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai peruntukannya.

C.Kewenangan dan Tanggung Jawab kegiatan Monitoring dan Penertiban Frekuensi Radio dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam.

2. Dasar Hukum

UU NO 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.PP No 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Spektrum Frekuensi Radio.Permen No. 3 Tahun 2011 tentang Tata laksana Organisasi UPT Bidang Spektrum Frekuensi.

www.postel.go.id13

Pancaran Spektrum Frekuensi Radio di sekitar kita:::13www.postel.go.id14Beberapa bentuk penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan sehari-hari

Distance LearningRemote Control www.postel.go.id15

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan militer sebagai pertahanan negara

www.postel.go.id16Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk transportasi

www.postel.go.id17RFID

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan IdentifikasiPita Spektrum gelombang elektromagnetik

FrequencyBandPrinsip mode propagasi3kHz 30kHz(Very Low Frequency) VLFWaveguide/Groundwave30kHz 300kHz(Low Frequency) LFWaveguide/Groundwave300kHz 3MHz(Medium Frequency MFWaveguide/Sky-wave/Groundwave3MHz 30MHz(High Frequency) HFSky-wave/Groundwave30MHz 300MHz(Very High Frequency) VHFSky-wave300MHz 3GHz(Ultra High Frequency) UHFLine of sight3GHz 30GHz(Super High Frequency) SHFLine of sight30GHz 300GHz(Extremely High Frequency) EHFLine of sight

1018www.postel.go.id19Mengapa penggunaan spektrum frekuensi radio perlu diatur ?Spektrum frekuensi radio banyak digunakan bagi keperluan sehari-hari. Mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros), Penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. (contoh : penerbangan, maritim, dll)Guna mengantisipasi hadirnya teknologi baru komunikasi radio. (Contoh : WiFi, 3G, TV digital, dsb.) Sumber daya bagi semua negara ITU mengatur alokasi spektrum frekuensi radio bagi seluruh dunia ITU menentukan berbagai jenis layanan (services) komunikasi radioSumber daya penting dan salah satu tulang punggung ICT Nasional meliputi : Sektor Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian, Sektor publik seperti : telekomunikasi, penyiaran (broadcasting), transportasi (kereta, kapal dan pesawat terbang), pendidikan, dsb.

19CIRI-CIRI SPEKTRUM FREKUENSI RADIOSDA yang terbatas;Tidak diproduksi manusia;Tidak dapat dipakai/digunakan seenaknya;Tidak dapat ditukar/diganti seenaknya;Tidak aus/habis dipakai;Tidak mengenal batas perambatan (tergantung propagasi dan cepat rambat gel. elektromagnetik serta power pemancar.HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA PENGGUNAAN PEMANCAR RADIO Penggunaan Power Tx(erp), service area / coverage area;Toleransi frekuensi;Sporious emisi/emisi tersebar;Bandwidth;Koordinat lokasi;Tinggi antena dari pemk.laut;Sesuai Izin (ISR);Sesuai peruntukannya;

www.postel.go.id22Pembagian Peta Wilayah (Region) Alokasi Spektrum Frekuensi Radio - ITU

www.postel.go.id23Tabel Alokasi Frekuensi Radio RR-ITU

Prosedur Penanganan Gangguan Frekuensi RadioLaporan Gangguan Cek IzinPenghentian AktifitasPemancar RadioUkur Parameter TeknisMonitor Gangguan dengan ADFPelacakan Gangguan dengan Mobil DFDitemukan PenggangguCek ijin Freq. RadioPenghentian Aktifitas Pemancar RadioPerbaiki PerangkatSelesaiPerbaiki PerangkatSelesaiProses PenyidikanSelesaiTidak adaTidak Sesuai IjinSesuai IjinDitemukan GangguanAda IjinTidak ada ijinAda ijinSelesaiPengguna Mengurus IzinPengguna Tidak Mengurus ijinProses PengadilanProses PenyidikanPENERTIBANPENGGUNA FREKUENSI RADIO

Kegiatan Penertiban dan Penegakan Hukum

Dasar Penertiban :a. Hasil monitoringb. Data Base / SPPc. Pengaduan Masyarakat

Tindakan yang dilakukan berupa :Pembinaan melalui kegiatan Sosialisasi;Penegakan Hukum :a. Penyidikan dilakukan oleh PPNS dan aparat Penegak Hukum b.Peringatan dan Penyitaan terhadap pelanggaran Penggunaan Frekuensi Radio serta Perangkat;c. Proses Penyelesaian PerkaraPENERTIBANDalam melaksanakan penertiban Balmon Spekfrekrad Kelas II Batam berkoordinasi dengan instansi terkait.Instansi terkait tersebut terdiri dari :- Dinas Kominfo / Infokom didaerah;- POLDA Kepri & POLRESTA (POLRI);- Sub Den POM;- Kejaksaan Tinggi & Pengadilan Negeri;- ORARI DAN RAPI;- KPID Kepri

Harmonisa melanggar dan berpotensi menimbulkan interferensi pada Band Penerbangan.Surat Peringatan untuk Off-Air, tdk diperbolehkan mengudara sebelum perbaikan parameter teknis pemancar serta Non - ISR

Klarifikasi / diminta keterangannya ttg tindak lanjut surat peringatan

Harmonisa masih melanggar & Spurious masih menimbulkan interferensi pada Band Penerbangan

Pasal 38 UU NO.36 Tahun 1999 Tentang TelekomunikasiSetiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.Pasal 33 UU NO.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.Pasal 32 UU NO.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pasal 32 ayat (1) :Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan, dan atau digunakan diwilayah Negara RI wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KESIMPULANPerlu koordinasi dengan instansi terkait, pengguna frekuensi serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pelayanan serta pengamatan terhadap frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAMJL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO, SEKUPANG BATAM, 29422TELP / FAX : 0778 322189 / 0778-327927PELAYANAN : 0778 322095EMAIL : balmonbatam@yahoo.com / upt_batam@postel.go.id

UNTUK INFORMASI LAINNYA HUBUNGI :IJIN ALAT/ PERANGKAT TEL.Direktorat standarisasi perangkat tel. Ditjen postel, gedung sapta pesona lt. 8, jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jak-pus Telp./Fax (021) 3835874, 3835860 .IJIN SPEKFREKRAD & ORSATDirektorat spekfrekrad & orsat ditjen postel, gedung sapta pesona lt. 5, jl. Medan merdeka barat no.17 jak-pus Telp./Fax (021) 3835982, 3867500 .IJIN SKOR / REORDirektorat spekfrekrad & orsat ditjen postel, gedung sapta pesona lt. 7, jl. Medan merdeka barat no.17 jak-pus Telp./Fax (021) 3835985, 3867500 .

Terima KasihDirektorat Jenderal Pos dan TelekomunikasiDepartemen Komunikasi dan Informatika

39MATERI TAMBAHANUU NO 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.PP No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.PP No 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Spektrum Frekuensi Radio.Permen No. 3 Tahun 2011 tentang Tata laksana Organisasi UPT Bidang Spektrum Frekuensi.Permen Kominfo No.29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi.Permen Kominfo No.33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir RadioPermen Kominfo No.34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

Permen Kominfo No.18/PER/M.KOMINFO/09/2005 tentang Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Permen Kominfo No.13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Radio FM .

10.Permen Kominfo No.12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Perubahan KM 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita UHF.

LATAR BELAKANGSesuai Ketentuan Konvensi Telekomunikasi Internasional bahwa setiap negara harus memiliki Administrasi Telekomunikasi (AT) yang mewakili Negara yaitu Pemerintah dan negara yang bersangkutan;Tugas dari Administrasi Telekomunikasi (AT) adalah melaksanakan hak dan kewajiban Konvensi Telekomunikasi Internasional dan peraturan lainnya antara lain memberi izin penyelenggaraan telekomunikasi;Selain itu, AT juga melaksanakan hak dan kewajiban peraturan internasional lainnya seperti peraturan yang ditetapkan Intelsat (International Telecommunication Satelite Organization) dan Immarsat (Internasional Maritime Satelite Organization) serta perjanjian internasional di bidang telekomunikasi lainnya yang telah diratifikasi Indonesia.

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASIMelindungi Kepentingan dan keamanan Negara;Mengantisipasi Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Global;Harus dilakukan secara profesional;Dipertanggungjawabkan serta memberikan peran serta kepada Masyarakat;

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASIPenyelenggaraan telekomunikasi dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu :1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 3. Penyelenggaraan telekomunikasi khususyaitu penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus.

TELEKOMUNIKASI KHUSUSPenyelenggaraan bentuk seperti ini dapat berupa penyelenggaraan untuk keperluan : meteorologi dan geofisika, Broadcast / Penyiaran : televisi siaran, radio siaran, Navigasi : Penerbangan dan Maritim, Pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan Penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.

PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:a. sendiri;b. pertahanan keamanan negara;c. penyiaran.Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk keperluan:a. perseorangan;b. instansi pemerintah;c. dinas khusus;d. badan hukum Penyelenggaraan telekomunikasikhusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:a. amatir radio; b. komunikasi radio antar penduduk

Pasal 41(1)Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.(2)Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASIDalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara atau keperluan keamanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, maka dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya dengan wajib mengikuti ketentuan pengunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan ditetapkan bersama oleh Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Seperti pada : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

STRUKTUR BALMON KELAS II BATAM
KABALMON
KASUBAG TU
KASEKSIOPS, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN
KASEKSIPEMANTAUAN & PENERTIBAN
JABATAN FUNGSIONAL