Bahan presentasi uu asn revisi12 juni 2014
-
Upload
indonesia-anti-corruption-forum -
Category
Government & Nonprofit
-
view
3.328 -
download
3
Transcript of Bahan presentasi uu asn revisi12 juni 2014
UNDANG-UNDANG No 5/2014tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
OUTLINE
LATAR BELAKANG
POKOK-POKOK PIKIRAN UU ASN
1
2
PENUTUP3
LATAR BELAKANG1
MYANMAR
TIMOR-LE
STE
CAMBODIA
INDONESIA
VIETNAM
PHILIPPIN
ESIN
DIA
THAILAND
BRUNEI
MALAYSIA
JAPAN
SINGAPORE
0
20
40
60
80
100
7
25 21
38 38
54 5664
79 81 8394
412
22
44 44
5847
61
7580
89100
20022012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.
Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta- Pusat : 891.509 - Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Penduduk: 247 Juta (Data Induk Depdagri 2013)
Rasio Pegawai ASN: 1,76%RASIO PEGAWAI ASN KAB/KOTA PER 100 PENDUDUK
WILAYAH SUMATERAPeg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWAPeg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH KALIMANTANPeg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESIPeg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRAPeg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKUPeg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40
Sekolah Dasar
SLTP
SLTP Kejuruan
SLTA
Diploma I
Diploma II
Diploma III/Sarjana Muda
Diploma IV
S-1/Sarjana
S-2
S-3/Doktor
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
1.20
2.01
0.02
27.73
1.62
2.67
8.55
1.53
42.11
11.42
1.13
1.39
2.12
0.02
28.45
1.31
12.11
9.46
0.70
40.07
4.12
0.24
DaerahPusat
PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN
Sumber data: BKN, 2013
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
POKOK-POKOK PIKIRAN2
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASNTGL 15 JANUARI 2014
TUJUAN UTAMA UU ASNa. Independensi dan Netralitas b. Kompetensic. Kinerja/ Produktivitas Kerjad. Integritas
setkab.go.id
e. Kesejahteraanf. Kualitas Pelayanan Publikg. Pengawasan dan
Akuntabilitas
SISTEMATIKA UU ASNBAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE
PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN
BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB VIII MANAGEMEN ASN
BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
BAB XI ORGANISASI
BAB XII SISTEM INFORMASI ASN
BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
a. nilai dasar;b. kode etik dan kode perilaku;c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas; dang. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
http://sinyo19.blogspot.com
BAB II - ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Jabatan Administrator (setara eselon III)memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
Jabatan Pengawas(setara eselon IV)mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana(setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
• Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I);• Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan• Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).
DIIS
I DAR
I PEG
AWAI
ASN
DIIS
I TN
I DA
N P
OLR
I
Jabatan ASN tertentu
BAB V - JABATAN ASN
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: KemPAN merumuskan kebijakan LAN melaksanakan diklat dan kajian BKN mengelola pegawai ASN KASN menjamin perwujudan sistem merit
BAB VII - KELEMBAGAAN
REKRUITMEN1
PENGEMBANGAN PEGAWAI2
PROMOSI3
KESEJAHTERAAN4
MANAJEMEN KINERJA5
DISIPLIN & ETIKA6
PENSIUN7
KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI PEGAWAI ASN MENGGUNAKAN CAT
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET SHG PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR, KURSUS, PEMAGANGAN & PERTUKARAN PNS-SWASTA)
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP PEGAWAI ASN YG MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN YG DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA ADANYA SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
SEMANGAT FULLY FUNDED
BAB VIII - MANAJEMEN ASN
Muara Enim
Sidoarjo
Kemenpan-RB
Sumber:Kemenpan-RB,
2013
REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT)
Kem. PU
GEN-Y(R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/
SENIOR
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN
2. Seminar
3. Kursus
5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat
dan Daerah selama 1 tahun
4. Penataran
1. Pendidikan dan Latihan
6. Pertukaran PNS dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI
a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; ataud. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
TIDAK DENGAN HORMAT
PEMBERHENTIAN PNS
Batas usia pensiun PNS yaitu:– 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan– sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
BATAS USIA PENSIUN
BAB IX - PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses
− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
PENGUMUMAN PROMOSI TERBUKA
Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS.
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon.
BAB X - PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
PENUTUP3
ATURAN PELAKSANAAN UU NO. 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
19 R-PP4 R-Perpres
1 R-PermenPANRB12 Peraturan Prioritas dalam 3 bulan
MENDESAK DI TAHUN 2014 ……..
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
TERIMA KASIH