Bahan Presentasi Penanganan Masalah
-
Upload
endang-floresia-ramayanti -
Category
Documents
-
view
320 -
download
3
Transcript of Bahan Presentasi Penanganan Masalah
Tim SP2MKonsultan Manajemen Nasional
PNPM Mandiri-Perdesaan
Tujuan PB :
Peserta memahami pentingnya kegiatan penanganan pengaduan dalam program PNPM MP
Peserta mampu menjelaskan prinsip pengelolaan pengaduan, penggolongan masalah dan prosedur penanganan masalah, dan peran FK dalam penanganan pengaduan
Peserta memahami kriteria kecamatan bermasalah, masalah dinyatakan selesai, penggunaan instrument panduan penanganan masalah
Apakah Masalah itu?Segala hal, kejadian, hambatan atau kondisi dimana tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai atau tidak terlaksana secara optimal
Masalah apa saja yang ada di PNPM Mandiri-Perdesaan?
Manajerial Implementasi Program
Masalah Manajerial
Adalah hambatan/kejadian yang menyebabkan suatu kondisi tidak berjalan secara optimal sehingga perlu ada pembinaan didalamnya
Misal: - Pembukuan UPK tidak tertib - Pemanfaat tidak membayar
cicilan pinjaman
Masalah Implementasi ProgramKejadian/kondisi yang menyebabkan tujuan
tidak tercapai dikarenakan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan sehingga dibutuhkan adanya
perbaikan/pelurusanContoh: PjOK meminta dana 15% dari
alokasi dana masing-masing desa
Kategori Masalah Implementasi Program adalah:Katagori 1 : Penyimpangan Prinsip dan
ProsedurKatagori 2 : Penyalahgunaan danaKatagori 3 : Intervensi Negative Katagori 4 : Force MajeurKatagori 5 : Lain-Lain
Sumber informasi PengaduanSMS dari pengadu Surat / berita langsung kepada Sekretariat
PNPM Mandiri-Perdesaan ( Pusat, Propinsi, Kabupaten), Konsultan (Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan)
Laporan hasil Pemantauan lapangan dari Sekretariat / TK-PNPM Mandiri-Perdesaan, Konsultan dan Pihak-Pihak Lain ( Audit Pemeritah)
Berita dari Media Massa dan LSM
Prinsip PenangananRahasiaBerjenjangTransparan dan PartisipatifProporsionalObjektifAkuntabilitasKemudahanCepat dan Akurat
Derajat MasalahDerajat 1 : Support Penanganan oleh FKDerajat 2 : Support Penanganan oleh Fas-
KabupatenDerajat 3 : Support Penanganan oleh KorprovDerajat 4 : Support Penanganan oleh KM-
Nasional
Pengaduan / Masalah
Uji Silang / Klarifikasi
Benar Tidak
Tindak Turun Tangan
Jenjang Pelaku di Atasnya
Selesai Tidak Selesai
Diseminasi Hasil Penanganan kepada
Masyarakat
Pelaku Pada Jenjang Masalah
Investigasi
Analisa KasusAnalisa
Stakeholder
Pengumpulan alternatif penanganan masalah dan
konsekuensi yg terjadi
Penentuan Opsi
Pelaksanaan Opsi
Pemantauan & Evaluasi
Investigasi:
Identifikasi pihak yang terlibat.Penyusunan kronologi kasus.Pengumpulan Data Pendukung.
Penganalisaan: Analisa Kasus:Penentuan
Kategori Masalah.Kecenderungan
Masalah.Akar Masalah.Derajat Masalah.Psikologi Pelaku
dan Masyarakat.
Analisa Stakeholder:Siapa figur
protagonis.Siapa figur antagonis.Siapa Pressure Group.
Identifikasi Pilihan Penanganan:Mengacu pada hasil penganalisaanHarus mengkaji pula konsekwensi atau
dampak yang dihadapi.Upayakan untuk mencari banyak pilihan
penanganan (makin banyak, makin baik)
Penetapan Pilihan Penanganan dan Pelaksanaan:
Pilihlah yang terbaik dari pilihan yang ada.Susunlah Rencana Aksi.Lakukan Penanganan sesuai Rencana Aksi.Pantau dan Evaluasi hasil dan proses
pelaksanaan penanganan
Langkah-langkah Penanganan:Musyawarah khusus penanganan masalah
pada level masalah untuk menetapkan:1. tim inti untuk menjadi inisiator, motivator sekaligus pemantau kesepakatan.2. menyepakati langkah yang akan dilakukan
Memastikan kesepakatan dilaksanakan dengan pemantauan yang kontinyu.
Kelengkapan dataDiseminasi info progres
Bagaimana jika kesepakatan/ tahapan tidak berjalan?
Lakukan musyawarah kembali untuk: 1. Evaluasi kesepakatan dan progres sebelumnya2. Membahas kemungkinan alternatif penanganan
Pemantauan Kelengkapan dataDiseminasi info progres
Siapa dan dimana derajat masalah ditetapkan?
Penderajatan masalah dilakukan pada setiap kali pertemuan, baik antara FK dengan FASKAB untuk derajat 1 & 2, dan antara Korprov dan FASKAB untuk derajat 3, sedangkan untuk derajat 4 dilakukan pembahasan terlebih dahulu antara KM PROV dengan KMN
Kapan masalah dinyatakan selesai ?Kat 1 : Bila telah ada pelurusan atas prosedur atau
prinsip yang menyimpangKat 2 : Bila dana telah kembali dan/ atau pelaku
dikenai sanksi/ditangani jalur hukum
Kat 3 : Telah dilakukan pelurusan, pelaku dan masyarakat mengerti
kekeliruan yang terjadiKat 4 : Benar terbukti bahwa terjadi force majeur
Dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung: ProgressReport, kwitansi, berita acara, surat pengaduan dll
Bagaimana jika masalah diselesaikan melalui jalur hukum?
Masalah akan dinyatakan selesai jika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan
Tetap dilakukan pemantauan hingga putusan dilaksanakan
Diseminasi info progres
Bagaimana pembuktian adanya force majeur?Dalam musyawarah khusus penanganan
masalah dibentuk tim khusus yang bertugas membuktikan adanya force majeur
Tim setidak-tidaknya beranggotakan wakil masyarakat dan instansi terkait
Pembuktian adanya force majeur dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan dalam musyawarah khusus
Dampak Force MajeurUntuk akibat yang berupa rusaknya kegiatan
fisik harus dilanjutkan dengan upaya-upaya perbaikan dan menjadi masalah manajerial
Untuk akibat berupa menunggaknya pengembalian pinjaman UEP/SPP menjadi masalah manajerial
Untuk akibat berupa hilangnya dana karena kriminalitas harus dilengkapi dengan bukti pelaporan di instansi terkait.
Diseminasi info progresSetiap tahapan proses penanganan masalah
harus disampaikan kepada masyarakatDiseminasi dapat dilakukan pada forum-forum
pertemuan yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya dipasang di papan informasi
Info harus diupdate sesuai dengan perkembangan penanganan masalah
PelaporanInsidentil
Berkaitan dengan kasus-kasus khususEx : Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
RegulerBulanan (matrik masalah)
Matrik ImplementasiMatrik Manajerial
Laporan Progress BPKPLaporan progress Kecamatan Bermasalah
Catatan :Seluruh Data/Dokumen yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan dan Masalah harus terarsipkan dengan baik diseluruh jenjang jalur Fungsional
Format LaporanLaporan reguler menggunakan form 70.b (FK)
dan 70.c (FASKAB) Rencana aksi/Action plan merupakan alat
bantu untuk pemantauan progres penanganan(lihat lampiran 4 PTO penjelasan VIII)
TARGET
PELAKU
UPAYA
SELESAI
PELANGGARAN PRINSIP DAN PROSEDUR
PELANGGARAN PRINSIP DAN PROSEDUR
Kegiatan diluruskan sesuai dengan prinsip &
prosedur
Masyarakat, Konsultan, Aparat
Musyawarah sesuai tingkat permasalahan yang
membahas penyimpangan tsb, diharapkan
menghasilkan kesepakatan pelurusan atas
penyelenggaraan tsb
Telah terjadi pelurusan atas penyimpangan dan atauPelaku menyadari kekeliruannya
Berita acara Musyawarah yang
menyepakati adanya pelurusan tersebut
BUKTI
PENYIMPANGAN DANAPENYIMPANGAN DANA
Dana kembali dan atau pelaku kena sanksi dan atau pekerjaan selesai
Masyarakat, Konsultan, Aparat
Musyawarah untuk meminta
pertanggungjawaban pelaku
penyimpangan
1. Dana telah dikembalikan2. Pekerjaan selesai3. Masyarakat menerima
pengembalian4. Penyelesaian pekerjaan
dan Tidak menginginkan tindak lanjut lebih jauh
Berita acara Musyawarah, pernyataan kesanggupan
pengembalian, bukti pengembalian
TARGET
PELAKU
UPAYA
SELESAI
BUKTI
FORCE MAJEURFORCE MAJEUR
Penyelesaian kegiatan,
pengembalian cicilan
Alam, Gagal Usaha, Kriminal,
dll
Musyawarah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Jika terjadi pada usulan kegiatan maka harus diulang. Jika terkait dengan aparat perlu melibatkan TK-PNPM Mandiri-Perdesaan
• Berita Acara Force Majeur dengan lampiran :
• Pernyataan adanya bencana alam dari dinas terkait
• Gagal panen, ada pernyataan dari tim khusus yang meneliti apakah kondisi tsb bisa masuk kategori gagal panen
• Kriminal, ada BA kehilangan/pencurian dari RT, RW, Kades atau kepolisian
TARGET
PELAKU
UPAYA
BUKTI
INTERVENSIINTERVENSI
Proses berjalan tanpa ada intervensi
Elit Desa, Konsultan,
Aparat
Musyawarah untuk meminta
pertanggungjawaban pelaku. Jika terjadi
pada usulan kegiatan maka harus diulang. Jika terkait dengan
aparat perlu melibatkan TK-PNPM Mandiri-Perdesaan
1. Pelaku memahami terhadap prinsip dan prosedur
2. Ada teguran terhadap pelaku
3. Ada sanksi administrasi
Berita acara Musyawarah, yang membahas masalah tsb,
pernyataan tertulis untuk tidak lagi melakukan intervensi, teguran terhadap pelaku
TARGET
PELAKU
UPAYA
BUKTI
SELESAI