bahan Pendaftaran

7/23/2019 bahan Pendaftaran

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pendaftaran 1/11

Tuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan

keberatan.

Pengumuman dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan Kantor

Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang

dianggap perlu. Pengumuman juga dapat dilakukan melalui media massa.

Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenaidata fisik dan/atau data yuridis yang diumumkan, Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat membawa hasil, dibuatkan

berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan

perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada peta bi

dangbidang tanah dan/atau daftar isian yang bersangkutan.

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan atau

tidak membawa hasil, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat

memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar

mengajukan gugatan mengenai data fisik dan/atau data yuridis yang disengketakan ke pengadilan.

j. Pengesahan !asil Pengumuman Penelitian Data "isik dan Data #uridis $Pasal %&

Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun )**+.

-etelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang

diumumkan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat

disahkan dengan suatu berita acara.

ika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih ada kekuranglengkapan

data fisik dan/atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang

belum diselesaikan, pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai halhal yang

belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan.

erita acara pengesahan menjadi dasar untuk0

a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah1

b. Pengakuan hak atas tanah1

c. Pemberian hak atas tanah.

Pembukuan !ak $Pasal %* dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun )**+.

!ak atas tanah, !ak Pengelolaan, tanah wakaf, dan !ak 4ilik 5tas -atuan 6umah

-usun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis

dan data fisik bi dang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya

dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang.

diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar.

Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti hak baru atau hak lama, dan berita

acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis.

5tas dasar alat bukti hak baru atau hak lama dan berita acara pengesahan

pengumuman data fisik dan data yuridis hak atas bidang tanah0

a. #ang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang

disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah.

b. #ang data fisik atau data yuridis belum lengkap dilakukan pembukuannya

dalam buku tanah dengan catatan mengenai halhal yang belum lengkap.

c. #ang data fisik dan data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukangugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan



mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan gugatan

ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu *3 $sembilan puluh

hari dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

d. #ang data fisik dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan

ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status 7uo dan tidak ada penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan

catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta halhal yang disengketakan.

e. #ang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke

pengadilan serta ada perintah untuk status 7ue/,atau putusan penyitaan dari

pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang

haknya dan halhal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita

atau perintah status 7uo tersebut.

8atatan dalam buku tanah yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap tersebut

dihapus apabila0

a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan1 atau b. telah lewat waktu 9 $lima tahun tanpa data yang mengajukan gugatan ke

pengadilan mengenai data yang dibukukan.

8atatan dalam buku tanah yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan tetapi

tidak diajukan gugatan ke Pengadilan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan

dihapus apabila0

a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihakpihak yang

bersengketa1 atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap1 atau

c. setelah dalam waktu *3 $sembilan puluh hari sejak disampaikan

pemberitahuan tertulis tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke

pengadilan.

ngenai data yang disengketakan dalam waktu *3 $sembilanpuluh hari dihitung sejak

disampaikannya pemberitahuan tersebut.

d. #ang data fisik dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan

ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status 7uo dan tidak ada

pcnyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengancatatan mengenai adanya sengketa tersebut serta halhal yang disengketakan.

e. #ang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke

pengadilan serta ada perintah untuk status 7uf/iatau putusan penyitaan dari

pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang

haknya dan halhal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita

atau perintah status 7uo tersebut.

8atatan dalam buku tanah yang data fisik atau data yuridisnya

belum lengkap tersebut dihapus apabila0



a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan1 atau

b. telah lewat waktu 9 $lima tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke

pengadilan mengenai data yang dibukukan.

8atatan dalam buku tanah yang data fisik atau data yuridisnya

disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan atau

mengajukan gugatan ke Pengadilan dihapus apabila0

a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihakpihak yang

bersengketa1 atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap1 atau

c. setelah dalam waktu *3 $sembilan puluh hari sejak disampaikan

pemberitahuan tertulis tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke

pengadilan.

(. Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut Permen

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1!

Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Permen 5graria/Kepala

P' 'o. 2 Tahun )**+, yaitu0

a. Permohonan Pendaftaran Tanah -ecara -poradik $Pasal +2 sampai dengan Pasal

+: Permen 5graria/Kepala P' 'o. 2 Tahun )**+

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang

bersangkutan dengan surat yang sudah ditetapkan bentuknya oleh adan Pertanahan

'asional. Permohonan ini dilakukan untuk0

). melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan ter tentu1

%. mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana di maksud dalam Pasal

%2 Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun )**+1

2. mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal %( Peraturan

Pemerintah 'o. %( Tahun )**+.

Permohonan pengukuran bidang tanah diajukan oleh yang ber kepentingan untuk

keperluan0

). persiapan permohonan hak baru1

%. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah1

2. pengembalian batas1

(. penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah1

9. in;entarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah

sesuai ketentuan yang berlaku1

:. lainlain dengan persetujuan pemegang hak.



Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak

baru atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal %2 Peraturan Pemerintah

'o. %( Tahun )**+.

Permohonan untuk mendaftar hak lama harus disertai dengan dokumen asli yang

membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %(

ayat $) Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun )**+, yaitu0). grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan <;erschrij;ings

<rdonnantie $-tb. )&2(%+ yang telah di bubuhi catatan, bahwa hak eigendom

yang bersangkutan dikon;ersi menjadi hak milik, atau

%. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan <;erschrij;ings

<rdonnantie $-tb. )&2(%+ sejak berlakunya ==P5 sampai tanggal pendaftaran

tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah 'o. )3 Tahun )*:) di daer ah

yang bersangkutan, atau

2. surat tanda milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan -wapraja yang

bersangkutan, atau

(. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 4enteri 5graria 'o. *

Tahun )*9*, atau9. surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum

ataupun sejak berlakunya ==P5, yang tidak disertai kewajiban mendaftarkan hak

yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya,

atau

:. petuk Pajak umi/>andrente, girik, pipil, kekitir, dan ;erponding ?ndonesia

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 'o. )3 Tahun )*:), atau

+. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda

kesaksian oleh Kepala 5dat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun )**+ dengan disertai alas hak

yang dialihkan, atau

&. akta pemindahan hak yang dibuat dengan akta PP5T, yang tanahnya belum

dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

*. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai

dilaksanakan Peraturan Pemerintah 'o. %& Tahun )*++ dengan disertai alas hak

yang diwakafkan, atau

)3. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat >elang yang berwenang, yang tanahnya

belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

)). surat penunjukan atau pembelian ka;eling tanah pengganti tanah yang diambil

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

)%. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak

umi dan angunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau)2. lainlain bentuk pembuktian tertulis dengan nama apa pun juga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ??, @?, dan @?? Ketentuanketentuan Kon;ersi ==P5.

5pabila bukti kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian

kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi

dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya sekurang

kurangnya % $dua orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak

mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik

dalam kekerabatan ;ertikal maupun horiAontal, yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

Dalam haB buktibukti mengenai kepemilikan tanah tersebut tidak ada, maka permohonan tersebut harus disertai dengan0



). -urat pernyataan dari pemohon yang menyatakan halha sebagai berikut0

a. bahwa pemohon menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama %3 tahun

atau lebih secara berturutturut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau

pihakpihak lain yang telah menguasainya sehingga waktu penguasaan pemohon dan

pendahu lunya tersebut berjumlah %3 $duapuluh tahun atau lebih1 b. bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan iktikad baik1

c. bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui

dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang ber sangkutan1

atau

d. bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa1

e. bahwa apabila pernyataan tersebut memuat halhal yang tidak sesuai dengan

kenyataan, penandatangan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun

perdata karena memberikan keterangan palsu.

%. Keterangan dari Kepala Desa/>urah dan sekurangkurangnya % $dua orang saksi

yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/ kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat

kedua baik dalam kekerabatan ;ertikal maupun horiAontal, yang membenarkan apa

yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas. .

b. Pengukuran $Pasal ++ sampai dengan Pasal &) Permen 5graria/ Kepala P' 'o. 2

Tahun )**+.

Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat.

=ntuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan

mempertimbangkan kemampuan teknologi petugaspetugas pengukuran, maka0

). pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya )3 ha, sampai dengan ).333 ha

dilaksanakan oleh Kantor Cilayah adan Pertanahan 'asional Pro;insi setempat.

%. pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari ).333 ha dilaksanakan oleh

adan Pertanahan 'asional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat.

Permohonan pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya antara )3 ha sampai dengan

).333 !a, maupun lebih dari ).333 ha diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat.

erdasarkan penunjukan Deputi idang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pengukuran bidang tanah yang luas atau yang ban yak jumlah bidangnya dapat

dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh pihak ketiga disuper;isi dan hasilnya

disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, Kepala Kantor

Cilayah adan Pertanahan 'asional Pro;insi atau Deputi idang Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah sesuai kewenangan masingmasing.

Tugas petugas pengukuran adalah sebagai berikut0

). menetapkan batas bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah pegawai

adan Pertanahan 'asional1

%. membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah12. mengisi daftar isian %3) yang mengenai penetapan bidang batas1



(. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah1

9. membuat gambar ukur.

-etelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan

persiapan sebagai berikut0

). memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon1

%. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran

atau petapeta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum

mempunyai gambar situasi/surat ukur1

2. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta

lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta

pendaftaran1

(. memeriksa tersedianya titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang

dimohon1

9. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan

diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal %$dua buah dan bentuknya sesuai yang ditetapkan oleh adan Pertanahan 'asional1

:. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan

persiapan, seperti menyiapkan formulirformulir untuk pengukuran seperti seperti

gambar ukur, formulir pengukuran poligon1

+. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu

penetapan batas dan pengukuran. -ebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah,

petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat terlebih dahulu

menetapkan batasbatas bidang tanah dan pemohon memasang tandatanda batas

tanah yang dimohon untuk didaftar.

Penetapan batas tanah yang sudah ada haknya dan akan didaftar untuk pertama kali

dilakukan melalui apa yang di sebut cara contradictoire delimitasi, yaitu didasarkan

pada penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh

para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

5pabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan

batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala -eksi Pengukuran dan Pendaftaran

Tanah atau petugas yang ditunjuknya.

Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon

pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan.

Pemberitahuan ini dilakukan selambatlambatnya )3 $sepuluh hari sebelum penetapan batas dilaksanakan.

-etelah penetapan batas dan pemasangan tandatanda batas selesai dilaksanakan,

maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah.

c. Pengumpulan dan Penelitian Data #uridis idang Tanah $Pasal &% sampai dengan

Pasal &9 Permen 5graria/Kepala P' 'o. 2 Tahun )**+

=ntuk keperluan pendaftaran hak baru, pengumpulan dan penelitian alat bukti

dilakukan oleh -eksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat.

=ntuk keperluan pendaftaran hak lama, pengumpulan dan penelitian permulaan data

yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti dilakukan oleh Kepala -eksi

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotasetempat.



Dalam hal dari penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa

buktibukti tertulis tersebut sudah lengkap, maka Kepala -eksi Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat menyiapkan

pengumuman dengan pengisian daftar isian %3), %)3 , dan %)3 8.

Dalam hal dari penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa

buktibukti tertulis tidak lengkap atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan tidak lengkap atau tidak ada, maka penelitian data yuridis tanah tersebut dilanjutkan oleh

Panitia 5 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala adan Pertanahan

'asional 'o. )% Tahun )**%, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian %3).

=ntuk keperluan penelitian data yuridis tersebut, Kepala -eksi Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah menyerahkan alatalat bukti yang ada dan daftar isian %3) yang

sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia 5.

-etelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia 5 menyerahkan daftar

isian %3) yang sudah diisi kepada Kepala -eksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah,

yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Tugas Panitia 5 dalam pendaftaran tanah secara sporadik, ada lah sebagai berikut0

). meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis

mengenai pemilikan tanah secara lengkap1

%. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang

diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah1

2. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya1

(. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan1

9. mengisi daftar isian %3).

-usunan Panitia 5, yaitu0

). Kepala seksi atau staf senior seksi hakhak atas tanah, sebagai ketua merangkap

anggota.

%. Kepala seksi atau staf senior seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, sebagai

wakil ketua merangkap anggota.

2. Kepala seksi atau staf senior seksi pengaturan penguasaan tanah, sebagai anggota.

(. Kepala seksi atau staf seksi penatagunaan tanah, sebagai anggota.

9. Kepala seksi atau staf seksi pengurusan hakhak atas tanah, sebagai anggota.

:. Kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan.

=ntuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksisaksi yang

diajukan dalam pembuktian hak, Panitia 5 dapat0

). mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah

tersebut yang dapat digunakan un tuk memperkuat kesaksian atau keterangan

mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut1

%. meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat

mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan

lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut1

2. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang

bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain

dengan seiAin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan

tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.



!asil penelitian data yuridis oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah

dan/atau Panitia 5 dicantumkan dalam 6i salah Penelitian Data #uridis dan

Penetapan atas $daftar isian %3).

d. Pengumuman Data "isik dan Data #uridis, dan Pengesahannya $Pasal &: dan Pasal&+ Permen 5graria/Kepala P' 'o. 2 Tahun )**+.

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam 6isalah Penelitian

Data #uridis dan Penetapan atas $daftar isian %3) dimasukkan dalam Daftar Data

#uridis dan Data "isik idang Tanah $daftar isian %3) 8, yang merupakan daftar

isian yang dimaksud dalam Pasal %9 5yat $% Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun

)**+.

=ntuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas

data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya,

maka Daftar Data #uridis dan Data "isik idang Tanah $daftar isian %3) 8 dan peta

biEdang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian %3)

di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama :3$enam puluh hari.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat dapat memutuskan bahwa

pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon

pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan/atau di lokasi

tanah tersebut atas biaya pemohon.

-etelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut

disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan erita

5cara Pengesahan Data "isik dan Data #uridis $daftar isian %3%.

5pabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih ada

kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka

pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai halhal yang belum lengkap

dan/atau keberatan yang belum diselesaikan.

Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan pemberitahuan tertulis agar

segera mengajukan gugatan ke Pengadilan.

e. Penegasan Kon;ersi dan pengakuan !ak $Pasal && Permen 5gra ria/kepala P'

'o. 2 Tahun )**+.

erdasarkan erita 5cara Pengesahan Data "isik dan Data #uridis dilaksanakan

kegiatan sebagai berikut0). hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti

tertulisnya tidak lengkap tetapi ada ke terangan saksi maupun pernyataan yang

bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau oleh orang lain berdasarkan

persetujuan pemohon, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat

ditegaskan kon;ersi nya menjadi !ak 4ilik atas nama pemegang hak yang terakhir

dengan memberi catatan pada daftar isian %3) sebagai berikut0

erdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan erita 5cara

Pengesahan Data "isik dan Data #uridis tanggal FFF.. hak atas tanah ini

ditegaskan kon;ersinya menjadi !ak 4ilik dengan pemegang hak FFF.. tanpa

catatan/dengan catatan ada keberatan $tidak ke pengadilan/sedang diproses pengadilan

dengan/tanpa sita jaminanG



Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota FFFFFFF.

$FFFFFFFFF..

G 8oret yang tidak perlu

%. hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak adA tetapi telah dibuktikan

kenyataan penguasaan fisiknya se lama %3 $dua puluh tahun, oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat diakui sebagai !ak 4ilik dengan memberi

catatan pada daftar isian %3) sebagai berikut0

erdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan erita 5cara

Pengesahan Data "isik dan data #uridis0 tanggal FFFF hak atas tanah ini diakui

sebagai !ak 4ilik dengan pemegang hak FFFFF tanpa catatan,dengan catatan ada keberatan $tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan

dengan/tanpa sita jaminanG

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota FFFFFFF.

$FFFFFFFFF..

G 8oret yang tidak perlu

=ntuk pengakuan hak tidak diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.

f. Pembukuan !ak $Pasal &* dan Pasal *3 Permen 5graria/Kepala P' 'o. 2 Tahun

)**+

erdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal %2 Peraturan

Pemerintah 'o. %( Tahun )**+, penegasan kon;ersi dan pengakuan hak, hakhak atas

tanah, !ak 4ilik 5tas -atuan 6umah -usun, !ak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

!akhak atas tanah, !ak 4ilik 5tas -atuan 6umah -usun, !ak Pengelolaan atau

tanah wakaf yang data fisik dan data yuridisnya tidak lengkap atau masih

disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah.

Dalam pembukuan hak pembatasanpembatasan yang bersangkutan dengan hak

tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam

penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan

tanah hak dalam kawasan industri, juga dicatat.

Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten/Kota setempat dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku

tanah tersebut kepada Kepala -eksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

g. Penerbitan -ertifikat $Pasal *) sampai dengan Pasal *2 Permen 5graria/Kepala

P' 'o. 2 Tahun )**+ =ntuk hakhak atas tanah, !ak 4ilik 5tas -atuan 6umah

-usun, !ak Pengelolaan, dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan

memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 2)Peraturan Pemerintah 'o. %( Tahun )**+.

Data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat meliputi juga pembatasanpembatasan

yang bersangkutan dengan hak terse but, termasuk pembatasan dalam pemindahan

hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai, dan

pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan industri.

Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan hak dicoret silang

dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau

diberi teraan berupa cap atau tulisan yang mer.yatakan bahwa dokumen itu sudah

digunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat, dengan ketentuan bahwa daElam hal Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan

pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada

Kepala -eksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

-ertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau dalam hal tanah

wakaf diserahkan kepada nadAirnya.

". Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah #asan

-ebelum berlakunya =ndang=ndang 'o. 9 Tahun )*:3 $==P5 di ?ndonesia

terdapat tanahtanah yang tunduk pada !ukum arat, !ukum 5dat, dan !ukum di

Daerah -wapraja. -etelah berlakunya ==P5, tanahtanah tersebut diubah haknya

$dikon;ersi menjadi salah satu hak atas tanah menurut ==P5.

==P5 mengatur kon;ersi hakhak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, yang

diatur dalam Pasal ?? Ketentuanketentuan Kon;ersi ==P5, yaitu0

!akhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak

yang dimaksud dalam Pasal %3 5yat ) seperti yang disebut dengan nama sebagai di

bawah, yang ada pada mulai berlaku nya =ndang=ndang ini, yaitu agrarisch

eigendom, milik, yasan $garis bawah penulis, andarbeni, hak atas druwe, hak atas

druwe desa, pesini, grant sultan, landerijenbeAitrecht, altijdurende erpacht, hak usahaatas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan nama, apa pun juga yang akan

ditegaskan lebih lanjut oleh 4enteri 5graria sejak mulai berlakunya =ndangundang

ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal %3 5yat ), kecuali jika yang

mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal %).

erdasarkan Pasal ?? Ketentuanketentuan Kon;ersi ==P5, tanah yasan yang

dipunyai oleh orang ?ndonesia asli dikon;ersi $diubah menjadi !ak 4ilik tersebut

dalam Pasal %3 5yat $) ==P5.

-eseorang yang mempunyai tanah yasan untuk dapat diubah menjadi !ak 4ilik harus

mengajukan penegasan kon;ersi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat. Penegasan kon;ersi hakhak atas tanah termasuk pendaftaran tanah secara

sporadik. =ntuk mengajukan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah yasan



kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat harus menyerahkan

dokumendokumen, yaitu0

). Permohonan pendaftaran tanah secara spoardik $4odel 5. "ormulir

pendaftaran tanah ini dibeli di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

%. "otocopi Kartu Tanda Penduduk $KTP pemohon yang masih berlaku atau foto

copy Kartu Tanda Penduduk $KTP penerima kuasa yang masih berlaku dan suratkuasa yang telah dicatatkan di notaris, kalau permohonan tersebut dikuasakan kepada

orang lain.

2. "otocopi kartu keluarga $KK pemohon yang masih berlaku.

(. ukti pelunasan Pajak urni dan angunan tahun terakhir atas tanah yang

dimohon untuk didaftar.

9. -urat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah $sporadik. Data yang dimuat

dalam penguasaan fisik bidang tanah $sporadik adalah identitas pemohon, objek

tanah yang dimohon untuk didaftar, batasbatas tanah, cara perolehan tanah, identitas

bahan Pendaftaran

Documents

Transcript of bahan Pendaftaran