BAHAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PADA RAPAT KOORDINASIgugustugas.riau.go.id/uploads/FINAL BAHAN RAKOR...
Transcript of BAHAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PADA RAPAT KOORDINASIgugustugas.riau.go.id/uploads/FINAL BAHAN RAKOR...
BAHAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
PADA RAPAT KOORDINASI :
“Kebutuhan Daerah bidang Perindustrian,
Perdagangan dan Pertanian dalam
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Covid-19”
JAKARTA, 7 APRIL 2020
ARAHAN PRESIDEN DALAM RATAS PENANGANAN KRISIS COVID-19
1. Fokus Pada Penanganan Kesehatan
2. Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)
3. Insentif Bagi Dunia Usaha dan Industri
1. Fokus Penanganan Kesehatan
Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukungfokus penanganan kesehatan melakukan beberayaupaya mengoptimalkan sumberdaya pelatihan di BLK (UPTP dan UPTD) BLK Komunitasdan BPP pada kejuruan garmen, mekanisasi pertanian, welding dan peningkatan produktivitas, untuk melakukanpembuatan:
1. Masker2. Baju APD3. Hand sanitizer4. Westafel sisteminfussabun cair
2. Jaring Pengaman Sosial
Program untuk mendukung Jaring Pengaman Sosialyang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan antaralain:a) Program Kartu Pra Kerja (bersama Kemenko
Perekonomian dan PMO Pra Kerja)b) Insentif pasca pelatihan di BLKc) Program Padat Karyad) Progam Tenaga Kerja Mandiri dan Teknologi
Tepat Guna
2
Melalui fungsi pelatihan dan peningkatan produltivitas,
mengoptimalkan sumber daya pelatihan di BLK (UPTP dan
UPTD) BLK Komunitas dan BPP, pada kejuruan garmen,
mekanisasi pertanian, welding dan peningkatan produktivitas,
telah dilakukan pembuatan:
1. Masker
2. Baju APD
3. Hand sanitizer
4. Westafel sistem infus sabun cair
5. Bilik disinfektan
Dibuat sesuai standar kesehatan (konsultasi
dengan dinas kesehatan setempat)
PROGRAM AKSI KEMNAKER DALAM PENANGANAN COVID 19(1/5)
3
PROGRAM AKSI KEMNAKER DALAM PENANGANAN COVID 19(1/5)
Pembuatan Masker
15 BLK UPTP (dan melibatkan 129 UPTD BLK ,
4 BLK Komunitas binaan)
1. BBPLK Semarang (dan 21 BLK binaan)
2. BBPLK Medan (dan 14 BLKbinaan)
3. BBPLK Bandung (dan 12 BLK binaan)
4. BBPLK Serang (dan 13BLKbinaan)
5. BBPLK Bekasi (dan 15 BLK binaan)
6. BLK Banda Aceh (dan 10 BLK binaan)
7. BLK Padang (dan 11 BLK binaaan)
8. BLK Surakarta (dan 8 BLK binaan)
9. BLK Makassar (dan 17BLK binaan)
10. BLK Samarinda (dan 2 BLK binaan)
11. BLK Banyuwangi
12. BLK Sorong (dan 4 BLKbinaan)
13. BLK Ambon (dan 2 BLK binaan)
14. BLK Kendari (dan 3 BLK binaan)
15. BLK Ternate (dan 1 BLK binaan)
Tahap I
180.875 lembar
Potensi Pengembangan :Apabila dikembangkan dengan melibatkan 165BLK Komunitas dapat memproduksi sebanyak
102.800 Masker/hari
Tantangan di Lapangan :• Ketersediaan bahan baku pembuatan
Masker yang memenuhi syarat semakinsulit dicari.
PROGRAM AKSI KEMNAKER DALAM PENANGANAN COVID 19(2/5)
Pembuatan Hand
Sanitazer Oleh 8 UPTP
1. BBLK Medan
2. BBPLK Semarang
3. BLK Makassar
4. BLK Banda Aceh
5. BLK Kendari
6. BLK Lembang
7. BLK Padang
8. BPP Kendari
8.500 liter
5
1. Jl. Gatot Subroto No.Km. 7,8, Lalang, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Jl Majapahit No 118Semarang, JawaTengah
3. Jl. Taman Makam Pahlawan No.4, Paropo, Kec.
Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
4. Jl. Ketria, Geuceu Komp., Kec. Banda Raya, Kota
Banda Aceh
5. Anawai, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93117
6. Jl. Raya Tangkuban Parahu, Cikole, Lembang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
7. Jl. Raya Sungai Balang, Bandar Buat, Kec. Lubuk
Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat
8. Jl. H. Abdul Silondae No.107, Korumba, Kec. Mandonga,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Alamat :
PROGRAM AKSI KEMNAKER DALAM PENANGANAN COVID 19(3/5)
Pembuatan bilik Disinfektan
5 BLK UPTP dan 2 BLK UPTD
(distop)
1. BBLK Bekasi
2. BLK Surakarta
(BLKPP DIY)
3. BLK Padang
4. BLK Makassar
(BLK Gorontalo)
5. BLK Samarinda
9 Buah
6
1. Jl. Guntur Raya No.1, RT.004/RW.016, Kayuringin Jaya,
Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat
2. Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Jl. Raya Sungai Balang, Bandar Buat, Kec. Lubuk
Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat
4. Jl. Beringin, Tomulabutao Sel., Dungingi, Kota
Gorontalo, Gorontalo
5. Jalan Untung Suropati No.43, Loa Bakung, Sungai
Kunjang, Loa Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur
Alamat :
PROGRAM AKSI KEMNAKER DALAM PENANGANAN COVID 19(4/5)
Pembuatan Baju APD
Oleh 7 BLK UPTP
1. BBLK Semarang
2. BLK Banyuwangi
3. BLK Makassar
4. BLK Ambon
5. BLK Surakarta
6. BLK Padang
7. BLK Kendari
2.450 Buah
7
1. Jl Majapahit No 118 Semarang, JawaTengah
2. Dusun Krajan, Kedungrejo, Muncar, KabupatenBanyuwangi, Jawa Timur
3. Jl. Taman Makam Pahlawan No.4, Paropo, Kec.
Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
4. Jl. K. Satsui Tubun, No. 46, Passo, Baguala, Kota
Ambon, Maluku
5. Jl. Bhayangkara No.38, Panularan, Kec. Laweyan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah
6. Jl. Raya Sungai Balang, Bandar Buat, Kec. Lubuk
Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat
7. Anawai, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93117
Alamat :
PROGRAM AKSI KEMNAKER DALAM PENANGANAN COVID 19(5/5)
Pembuatan Westafel
(sistem infus)
Oleh 1 BLK UPTP
BLK Lembang
20 buah
1. Jl. Raya Tangkuban Parahu, Cikole, Lembang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
8
Alamat :
Potensi Pengembangan :
Apabila dikembangkan di 305 BLK diseluruh Indonesia, dapat membuat 6100 Wastafel
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (1/15)
I. Upaya Penanggulagan Pengangguran Dan Kemiskinan Melalui Lima Pilar
Perluasan Dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan
1) Informasi Ketenagakerjaan
2) Peningkatan Ketrampilan dan Kapasitas Angkatan Kerja
3) Pengembangan UMKM
4) Program Padat Karya dan Infrastruktur
5) Program Darurat Penciptaan Lapangan Kerja
9
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (2/15)
II. Penciptaan WUB Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
1. PengertianKegiatan yang mendorong generasi
muda terutama yang sedang mencari
pekerjaan agar mau dan mampu
bekerja secara self employed
(berusaha mandiri ) guna
menciptakan lapangan kerja bagi
dirinya sendiri dan orang lain.
2. Tujuana) Menciptakan kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha di sektor informal
kepada masyarakat, khususnya
angkatan kerja muda, penganggur
muda terdidik non sarjana.
b) Membina dan mengembangkan kader
wirausaha baru (WUB) atau pengusaha
pemula yang mandiri dan produktif
dengan mengoptimalkan potensi
sumberdaya yang tersedia.
10
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (3/15)
III. Penerapan Teknologi Tepat Guna
1. PengertianKegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam rangka menciptakan dan
perluasan kesempatan kerja dengan
memanfaatkan berbagai teknologi
tepat guna kepada masyarakat dalam
proses produksi barang dan jasa.
2. Tujuana) Memanfaatkan potensi SDA, agar
mempunyai nilai tambah melalui
terapan TTG serta mengelola dan
mengolah potensi ekonomi pedesaan
lebih efisien dan produktif
b) Menciptakan kegiatan ekonomi
berskala mikro di pedesaan berbasis
tehnologi tepatguna
c) Memotivasi dan mendorong inisiatif
penganggur di pedesaan agar mau dan
mampu mengelola potensi ekonomi di
daerahnya melalui penerapan
tehnologi tepat guna Memperluas
kesempatan kerja
11
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (4/15)
IV. Pengertian Industri Padat Karya
Pengertian dari Padat karya adalah
kegiatan pembangunan proyek yang lebih
banyak menggunakan tenaga manusia
jika dibandingkan dengan tenaga mesin.
Menggunakan tenaga manusia dalam
jumlah besar. Tujuan utama dari program
padat karya adalah untuk membuka
lapangan kerja bagi keluarga-keluarga
miskin atau kurang mampu yang
mengalami kehilangan penghasilan atau
pekerjaan tetap. Proyek padat karya
merupakan program pemerintah melalui
bappenas untuk memberi lapangan kerja
terutama yang kehilangan pekerjaan pada
masa sulit.
12
Padat Karya Infrastruktur
Program ini diarahkan untuk membangun
berbagai infrastruktur dasar yang memang
dibutuhkan dengan metode padat karya yang
tepat sehingga hasil pekerjaan Padat Karya
Infrastruktur menjadi lebih baik kualitasnya.
Penggunaan alat/mesin hanya untuk pekerjaan
yang sulit dikerjakan oleh tenaga manusia dan
bertujuan untuk meningkatkan kwalitas
pekerjaan.
Upaya penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur sederhana dengan memanfaatkan
sumberdaya alam dan sumber daya manusia
lokal (penganggur, setengah penganggur dan
masyarakat miskin) guna menunjang kegiatan
sosial-ekonomi masyarakat.
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (5/15)
Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 73 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, peraturan ini bertujuan untuk Tujuan untuk mewujudkan hasil yang efektif dan
efisien sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan dan menyediakan atau meningkatkan
infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk
meningkatkan sosial ekonomi wilayah, yang mana berupaya untuk:
a) menekan jumlah penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin;
b) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat;
c) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
d) mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok
marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan
masyarakat;
e) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
f) penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat
Karya tunai.
13
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (6/15)
Sasaran Kegiatan Padat Karya, meliputi:
a) terbangun dan terawatnya
infrastruktur transportasi;
b) meningkatnya kapasitas dan
partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan;
dan mendayagunakan sumber
daya dan tenaga kerja lokal dalam
pembangunan.
Kegiatan Padat Karya memberikan manfaat
dan dampak, yang terdiri atas:
a) peningkatan produksi dan nilai tambah;
b) perluasan kesempatan kerja sementara;c) perluasan akses pelayanan dasar; dan
d) peningkatan aksesibilitas desa
(terbukanya desa terisolir).
14
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (7/15)
V. Padat Karya Di Desa
1) Presiden Jokowi menujukkan komitmen
‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’
melalui kebijakan Cash for Work atau
padat karya tunai. Keputusan ini
disampaikan Presiden dalam Rapat
Terbatas di Kantor Presiden pada Jumat
(3/11/2017). Padat karya tunai
merupakan skema baru dalam
pengalokasian Dana Desa. Dalam
arahan Presiden, skema yang mulai
diterapkan pada Januari 2018 ini
diarahkan secara swakelola. Swakelola
dalam artian warga desa akan terlibat
aktif sebagai pekerja dalam beberapa
proyek desa dan mendapatkan upah.
15
2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT) telah mengeluarkan Protokol
penanganan wabah Virus Corona (Covid-19)
agar tidak masuk ke desa. Protokol itu
tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tertanggal
24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Virus
Corona (Covid-19)dan Penegasan Padat
Karya Tunai Desa (PKTD). Protokol ini
bertujuan agar strategi atau jadi langkah
pencegahan dan penanganan Covid-19 di
desa berjalan secara efektif. Relawan Desa
Lawan Covid-19 menjadi ujung tombak
pelaksanaan protokol ini.
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (8/15)
VI. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-
IND/PER/10/2013 Tahun 2013 Tentang Definisi Dan Batasan Serta Klasifikasi
Industri Padat Karya Tertentu
• tenaga kerja paling sedikit 200
orang; dan
• persentase biaya tenaga kerja
dalam biaya produksi paling sedikit
sebesar 15% (lima belas perseratus).
1) Industri padat karya tertentu adalah 2) Jenis industri padat karya tertentu:
industri yang memiliki: • industri makanan, minuman dan
tembakau;
• industri tekstil dan pakaian jadi;
• industri kulit dan barang kulit;
• industri alas kaki;
• industri mainan anak; dan
• industri furnitur.
16
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (9/15)
Contoh-contoh Perusahan Padat karya:
a) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Sepatu:
• PT Pou Yuen Indonesia
• PT Chang Shin ReksaJaya
• PT Adis Dinamika Sentosa
• PT Feng Tay Indonesia Enterprises
• PT Parkland World Indonesia
• PT Selalu Cinta Indonesia
• PT Seng Dam JayaAbadi
b) Industri Tembakau:
• Mitra Produksi Sigaret (MPS) KUD Tani
Mulyo adalah salah satu industri rokok
Kretek Tangan (SKT). Salah satu
produknya yaitu rokok kretek Dji Sam
Soe.
c) Industri Alas Kaki:
• PT Shoetown Ligung Indonesia
17
d) Industri Tekstil:
• PT Sri Rejeki Isman
• PT Jaya Perkasa Textile
• PT Rayon Utama Makmur
• PT Nesia Pan Pasific Clothing
• PT Eco Smart Garment Indonesia
• PT Delta Merlin Dunia Tekstil
• PT Delta Merlin Sandang Textile
• PT Apparel One Indonesia
e) Industri Makanan dan Minuman:
• PT Kaldu Sari Nabati Indonesia
• PT Indofood CBP Tbk
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (10/15)
VII. Upaya Penanganan Covid-19
Dalam upaya penanganan Covid-19, Kementerian
Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 yang berisi bahwa penyelenggaraan kekarantinaan
kesehatan merupakan tanggung jawab bersama
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai
bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat
dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan
kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi.
Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan
pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan
masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang,
dan/atau iingkungan, serta respons terhadap
kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk
tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan
kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial
Berskala Besar.18
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan
menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang
ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut,
Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi
peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di
tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan
Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri,
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (11/15)
VIII. Potensi Perusahaan Padat Karya di Indonesia
Tercermin dari Indonesia sebagai penghasil 80 persen untuk bahan baku rotan dunia, dengan daerah
penghasil rotan di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Kalimantan, Sulawesi dan
Sumatera dengan 312 jenis spesies rotan yang perlu dimanfaatkan untuk industri furniture. Ditambah
dengan potensi lahan hutan di Indonesia yang sangat luas dengan total hingga 120,6 juta hektare,
terdiri dari hutan produksi seluas 12,8 juta Ha. Berdasarkan hal diatas, Pemerintah semakin
menggenjot kinerja industri manufaktur yang tergolong sektor padat karya dan berorientasi ekspor.
Langkah strategis ini guna memacu penciptaan lapangan kerja dan menguatkan struktur
perekonomian nasional.
Sepanjang tahun 2018, kontribusi industri furnitur terhadap PDB industri nonmigas sebesar 1,36 persen.
Di samping itu, pertumbuhan sektor industri furnitur di Indonesia memperlihatkan tren positif, di mana
dari tahun ke tahun para pelaku usahanya semakin bertambah. Berdasarkan data BPS tahun 2017,
tercatat sebanyak 1.918 unit usaha di skala menengah dan besar dengan menyerap tenaga kerja
langsung hingga 200 ribu orang.
19
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (12/15)
IX. Dampak Covid-19
Pandemi COVID-19, yang telah menginfeksi hampir 170.000 orang di 148 negara, mengakibatkan lebih
dari 6.500 kematian dan memiliki potensi untuk mencapai sebagian besar populasi global. Beberapa
perkiraan menunjukkan bahwa 40-70 persen populasi dunia berpotensi dapat terinfeksi Krisis telah
berubah menjadi goncangan pasar ekonomi dan tenaga kerja, yang berdampak tidak hanya pada
pasokan (produksi barang dan jasa) tetapi juga permintaan (konsumsi dan investasi). Gangguan pada
produksi, awalnya di Asia, kini telah menyebar ke rantai pasokan di seluruh dunia. Semua bisnis, terlepas
dari ukurannya, menghadapi tantangan serius, terutama yang ada di industri penerbangan, pariwisata,
dan perhotelan, dengan ancaman nyata dari penurunan signifikan dalam pendapatan, insolvensi, dan
kehilangan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Mempertahankan operasi bisnis akan sangat sulit bagi
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mengikuti larangan bepergian, penutupan perbatasan dan langkah-
langkah karantina, banyak pekerja tidak dapat pindah ke tempat kerja mereka atau melakukan
pekerjaan mereka, yang memiliki berdampak pada pendapatan, terutama untuk pekerja informal.
20
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (13/15)
Di Italia, pada 21 Maret 2020 Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengatakan bahwa pemerintahnya
akan memperketat langkah-langkah yang ada untuk mengatasi epidemi virus corona yang melanda
negara itu. Keputusan pemerintah adalah untuk menutup secara nasional setiap kegiatan industri yang
tidak sepenuhnya diperlukan. Namun semua perusahaan diizinkan untuk mengajukan banding ke
pejabat pengamanan lokal untuk diberikan otorisasi untuk melanjutkan kegiatan mereka.
Melihat hal ini pekerja dan serikat pekerja menganggap sebagai situasi yang berbahaya dan mulai
melakukan aksi mogok bekerja. Sebagian besar toko-toko selain supermarket dan apotek harus tutup
dalam beberapa pekan terakhir mengikuti langkah-langkah yang diamanatkan pemerintah, tetapi
pabrik-pabrik diizinkan buka bahkan di daerah-daerah yang paling parah dilanda seperti di Lombardy,
Emilia-Romagna dan Piedmont. Lombardy melaporkan bahwa lebih dari 4.000 kematian akibat virus
corona sejak awal epidemi, Emilia-Romagna hampir 900 dan Piedmont lebih dari 300, dengan ribuan
terinfeksi. Hal ini menjadi ketegangan di masyarakat terutama ketakutan potensi untuk menjalar atau
menginfeksi keluarga mereka jika masih diperlukan untuk datang ke pabrik
21
21
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (14/15)
Kebijakan Pemerintah Terkait Covid-19X.
1. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan; dan
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
4. Serta, dilakukannya percepatan implementasi
Program Kartu Prakerja, dimana penerima
manfaat akan mendapatkan bantuan
pelatihan vokasi dan insentif. Untuk itu, skema
awal Katu Prakerja dilakukan penyesuaian
yaitu: (i) Refocusing target penerima dari
pengangguran muda ke pekerja ter-PHK dan
pekerja yang dirumahkan (unpaid leave) pada
sektor formal maupun informal; (ii) Anggaran
Kartu Prakerja ditingkatkan dari Rp 10 Triliun
menjadi Rp 20 Triliun; (iii) Target Penerima
manfaat sebesar 5,6 juta orang dengan target
pendaftaran per minggu sebesar 160 ribu orang
dan (iv) Besar biaya Rp 3.550.000,- dengan
rincian pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif
sebesar Rp 2,4 juta (4 bulan @Rp 600 ribu) dan
insentif survei Rp 150 ribu (3 kali survei @Rp 50
ribu).
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (15/15)
XI. Kesimpulan
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , diperlukan pembatas industri padat karya sesuai
dengan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, terkecuali bagi bahan
kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan. Pembatasan yang dimaksud mungkin akan
berdampak pada ekonomi dan sosial, oleh sebab itu para pekerja di industri padat karya disarankan
untuk diberikan kartu prakerja serta bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah sebagai dampak
Covid-19. Industri padat karya sangat rentan terhadap penularan Covid-19 mengingat jumlah tenaga
kerja yang banyak dan sifat pekerjaan yang sulit dilakukan yaitu jaga jarak minimal 1 meter. Untuk itu
perlu dilakukan pertimbangan yang sangat hati-hati.
Untuk menjawab pembatasan distribusinya yang sudah menjadi kebijakan pemerintah memang akan
menjadi pengurangan hasil pendistribusian/pekerjaan dan akan adanya pengurangan pekerjaan dan juga
akan berdampak PHK, jadi perlu adanya pembahasan lanjutan tingkat Menteri antar K/L.
23
KebijakanPerluasan Kesempatan Kerja
During Covid-19
Padat Karya Infrastruktur Sanitasi
Lingkungan
Padat KaryaProduktifTenaga Kerja Mandiri
1) Output Kegiatan Penyemprotan disenfectan dan
pembuatan lorong disenfectan di gerbang desa
dan gerbang Kawasan Industri.
2) Pelaku kegiatan masyarakat desa, koarban PHK
dan Calon PMI yang gagal berangkat serta PMI
pulang karena negara penempatan lockdown
3) Bentuk stimulus yaitu Jasa Perangsang Kerja
selama 10 hari.
4) Bekerjasama dengan Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh.
1) Output kegitan menciptakan wirausaha baru berkelompok (20 orang), selama 5 hari.
2) Pelaku kegiatan korban PHK, Pedagang Kecil (seperti PKL, Asongan dan Warteg), Calon
PMI yang gagal berangkat dan PMI pulang karena negara penempatan lockdown.
3) Bentuk Stimulus berupa:
a. Pelatihan dan Pembekalan berupa toturial melalui media sosial
b.Bantuan Saran Usaha (BSU) berupa alat dan bahan dengan mekanisme pengadaan di
Pusat (Dit. PPKK)
4) Bekerjasama dengan Ditjen PHI dan Jamsos.
1) disenfectan dan sanitizer.
2) Pelaku kegiatan masyarakat Desa, korban PHK
dan Calon PMI yang gagal berangkat serta PMI
pulang karena negara penempatan lockdown.
3) Bentuk stimulus yaitu Jasa Perangsang Kerja
selama 10 hari dan hasil produksi dijual murah
kepada masyarakat melalui BUMDES atau
koperasi.
4) Bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja
UPTP/UPTD, BLK Komunitas
PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (1/2)
24
Sasaran :
1) Masyarakat di Daerah
terdampak Covid-19
(yang telah mendapatkan
pelatihan)
2) Korban PHK
Paket Kebijakan Perluasan
Kesempatan Kerja
Pasca Covid-19
Satu Komunitas Satu Produk/
OneCommunity One Product
(OCOP)
Penciptaan Lapangan Kerja
pada Rantai Rasok Industri
Gerakan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup
dengan penciptaan nilai tambah menggunakan potensi sumber daya
daerah setempat. Hal ini untuk meningkatkan PDRB/PBD.
a. Menciptakan nilai tambah untuk mendukung industri sekitar dengan
berperansebagai SUBKON
b. Jaminan produk dengan spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan industri
(perusahaan)
a. Berpikir global, bertindak lokal
Kearifan lokal komunitas dapat menciptakan nilai tambah dalam bentuk produk-
produk yang diterima secara global.
b. Pembangunan Masyarakat Terpadu (Integrated Community Development)
Keterlibatan dari stakeholder dari tingkat pusat, daerah dan masyarakat pedesaan
untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang terintegritas dan
sinergi.
c. Manajemen Siklus Proyek Partisipatif/ Participatory Project Cycle Management
(PPCM
Pendekatan partsipatif, berorientasi proses dan berpusat pada masyarakat
Local Resource: pemenuhan kebutuhan desa melalui produk yang terdapat di desa
Pengembangan: menciptakan image produk hasil desa untuk nilai tambah
penghasilan
PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA(2/2)
25
25
TOTAL PAKET : 598 PAKET (462 TKM DAN 136 PADAT KARYA INFRA)
DIY
5 Paket
Kepri
5 Paket
NTB
18Paket
Sumut
12Paket
Riau
10 Paket
NTT
41Paket
Sulut
Aceh
10 Paket
Sumbar
5 Paket
Babel
10PaketSumsel
29 Paket
Jateng
83Paket
Jambi
14PaketBengkulu
10 Paket
Lampung
31Paket
Banten
6 Paket
Jabar44 Paket
Jatim
25 Paket
Kalbar
21Paket
Kalsel
5 Paket
Kalteng 7
PaketKaltara
7 Paket
Sulbar
16Paket
Sulteng
10 Paket
7 Paket
Gorontalo
19Paket
Sulsel
54 Paket
Sultra
47 Paket
Malut
12Paket
Maluku
18Paket
Papua Barat
10 Paket
Papua
7 Paket
Sumber: Pemenaker No. 4/2020 tentang
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian
Ketenagakerjaan TA. 2020
SEBARAN PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN(TP)
PENANGANAN COVID-19 DI PERUSAHAAN (1/5)
1. Tempat kerja atau perusahaan
merupakan tempat dimana
pekerja/buruh selalu berhadapan
dengan bahaya kerja yaitu kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja serta
gangguan kesehatan lainnya termasuk
penyebaran pandemi Covid-19 yang
dapat berdampak kepada
pekerja/buruh dan kelangsungan
usaha.
2. Memperhatikan kondisi Pandemi
Covid-19, Kemnaker menghimbau
kepada Gubernur, Bupati, Walikota
dan Dinas yang membidangi
Ketenagakerjaan untuk melakukan
pembinaan K3 kepada pimpinan
perusahaan, khususnya dalam upaya
pencegahan penyebaran Covid-19 dan
penanganan kasus Covid-19 di
perusahaan.
27
PENANGANAN COVID-19 DI PERUSAHAAN (2/5)
3. Kemnaker telah menyampaikan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan
Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan terkait langkah-langkah dan protokol
kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganan
kasus Covid-19 di perusahaan, yaitu:
a) Membuat Surat Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
yang ditujukan kepada seluruh Kepala
Dinas yang membidangi pengawasan
ketenagakerjaan provinsi dan seluruh
pimpinan perusahaan di Indonesia terkait
Wabah Corona Virus;
b) Membuat Surat kedua Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
yang ditujukan kepada seluruh Kepala
Dinas yang membidangi pengawasan
ketenagakerjaan provinsi dan seluruh
pimpinan perusahaan di Indonesia terkait
kesiapsiagaan dalam menghadapi
penuebaran Covid-19 di tempat kerja;
c) Membuat Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan kepada Gubernur di
Seluruh Indonesia tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19.
28
PENANGANAN COVID-19 DI PERUSAHAAN (3/5)
4. Kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan
penularan Covid-19 yang diintegrasikan dalam program K3 dengan memberdayakan
lembaga K3 (P2K3, pelayanan kesehatan kerja) dan SDM K3 (Ahli K3, Dokter perusahaan)
di perusahaan, antara lain :
a) Melakukan edukasi kepada pekerja
tentang Covid-19 dan perilaku hidup bersih
dan sehat.
b) Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan
melakukan pembersihan dan
penyemprotan desinfektan di lingkungan
kerja.
c) Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air
mengalir dan sabun atau hand Sanitizer di tempat
umum area kerja.
d) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pekerja dan
apabila memiliki gejala demam (≥38°C) dan atau
ada riwayat demam disertai gangguan pernafasan
seperi batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas agar
segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan.
29
PENANGANAN COVID-19 DI PERUSAHAAN (4/5)
5. Dalam hal terdapat pekerja/buruh
atau pengurus yang diduga atau
mengalami sakit akibat Covid-19,
maka dilakukan langkah-langkah
penanganan sesuai standard protokol
kesehatan.
6. Selain protokol tersebut diatas, dapat
digunakan juga protokol kesehatan
Covid-19 dan Surat Edaran Menteri
Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang
Protokol Pencegahan Penularan
Covid-19 di Tempat Kerja.
7. Apabila perusahaan telah menerapkan
K3 sesuai ketentuan regulasi, dengan
melaksanakan syarat-syarat K3 dan
menerapkan perilaku hidup bersih dan
sehat yang merupakan budaya K3
serta melaksanakan standar dan
protokol kesehatan, maka diharapkan
akan terhindar dari penyebaran
Covid-19 di tempat kerja.
30
PENANGANAN COVID-19 DI PERUSAHAAN (5/5)
8. Untuk itu Kemnaker sangat serius
untuk mendorong secara terus menerus
penerapan K3 di tempat kerja, dan
momen Pandemi Covid-19 ini dapat
menjadi pembelajaran bagi setiap
perusahaan tentang pentingnya
penerapan K3 khususnya bidang
kesehatan kerja.
9. Saat ini Kemnaker bekerjasama
dengan Kepala Dinas Provinsi, juga
membuka Posko K3 Corona pada
SISNAKER Kemnaker, yang bertujuan
untuk sarana informasi dan konsultasi
terhadap permasalahan K3 terkait
Covid-19 di perusahaan.
31
TERIMA KASIH
JAKARTA, 7 APRIL 2020