Bahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan:...
Transcript of Bahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan:...
1
Bahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan:
LOKAKARYA NASIONALKEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
(KSPPN)
Jakarta, 18 Desember 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OUTLINEI. LATAR BELAKANG (KONDISI PERKOTAAN)
KONDISI APBD SECARA NASIONAL
II. MEKANISME PEMBIAYAAN PERKOTAAN (APBN KE APBD) DANA TRANSFER KE DAERAH
HIBAH DAERAH
PINJAMAN DAERAH
OBLIGASI DAERAH
III. MEKANISME PEMBIAYAAN LAINNYA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (IDF)
KONDISI APBD NASIONAL
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2009 2010 2011 2012 2013
PAD 62.751 71.852 90.393 112.720 140.302
Dana Perimbangan 284.979 292.281 327.368 380.601 432.697
Lain-Lain Pend. Daerah yg Sah 19.538 22.205 42.132 58.262 79.866
Mili
ar R
up
iah
TREN PENDAPATAN DAERAH 2009 - 2013
Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu: PAD yang berasal dari potensi daerah, Dana Perimbangan yang berasal dari pusat dan pendapatan lainnya.
Dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) total pendapatan daerah hampir mencapai dua kali lipat, dimana hal tersebut menunjukkan semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemda.
4
Data berdasarkan Perda APBD* Data Konsolidasi non reciprocal account
Proporsi terbesar belanja
daerah adalah belanja
pegawai, dengan proporsi
diatas 40% (untuk provinsi di
kisaran 20% dan untuk
Kab/Kota di kisaran 50%)
namun kecenderungannya
menurun.
Proporsi belanja modal relatif
kecil, meskipun mengalami
peningkatan di tahun 2012 dan
2013.
5
STRUKTUR BELANJA APBD
Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
Belanja Pegawai 180,439 198,562 229,081 261,153 296,540Belanja Barang dan Jasa 79,600 82,007 104,221 122,225 148,012
Belanja Modal 114,598 96,179 113,523 137,438 175,578Belanja Lain-Lain 40,594 50,110 48,449 71,071 86,953
Total 415,232 426,857 495,274 591,887 707,083
TREND SILPA TAHUN BERKENAAN
71.602
59.81462.088
80.446
99.240
68.883
52.19956.574
78.312
96.990
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
2008 2009 2010 2011 2012
Mili
ar R
up
iah
Dana Pemda di perbankan SiLPA tahun Berkenaan
6
SiLPA merupakan dana yang belum tergunakan di tahun sebelumnya, dimana penggunaannyadianggarkan pada tahun berikutnya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
SiLPA yang semakin meningkat mengindikasikan semakin besarnya dana pemda yang tidak terserapdalam belanja daerah.
* 2012 merupakan data perkiraan
•Tren dana pemda di perbankan per bulannyamengalami fluktuasi dan mempunyai trenyang hampir sama pada setiap tahunnya.•Terjadi pola peningkatan sampai denganbulan juni lalu mulai menurun sampaidengan bulan agustus disebabkan mulaidilakukannya proses pembayaran olehpemda•Posisi pada akhir Desember 2012menunjukkan jumlah dana pemda yang idledi bank umum mencapai Rp99,2 triliundengan peningkatan di tahun 2013
• Bentuk dana pemda di Perbankan terdiri dari Simpanan Berjangka, Giro dan Tabungan.
• Giro lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda (bagian terbesar dana Pemda di Bank)
• Dari Grafik disamping terlihat bahwabesaran dana dalam bentuk Simpanan Berjangka mengalami tren yg meningkatsecara signifikan
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mili
ar R
up
iah
Simpanan Berjangka Giro Tabungan
4.000
54.000
104.000
154.000
204.000
254.000
Jan feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mili
ar R
up
iah
2009 2010 2011 2012 2013
PERGERAKAN DANA IDLE PEMDA SECARA BULANAN
MEKANISME PEMBIAYAAN PERKOTAAN (APBN KE APBD)
Melalui BA K/L
BELANJAPUSAT
TRANSFERDAERAH
Mendanaikewenangan
di luar 6 Urusan
Mendanaikewenangan 6
Urusan
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
APBN
Dana Vertikaldi Daerah
Hibah dan Dana Darurat
Pinjaman
Dana Perimbangan Dana Otsus Pendanaan Lainnya
Dana DekonsentrasiDana Tgs Pembantuan
PNPM dan Jamkesmas
Subsidi dan Bantuan
MASUK APBD
Mendanaikewenangan
Daerah(Desentralisasi)
MelaluiBA BUN
PEMERINTAH PUSAT DAERAH
ALUR PENDANAAN MENURUT PRINSIP ‘MONEY FOLLOWS FUNCTION’
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Otsus PAPUA
Dana Otsus ACEH
Dana Infras Otsus Papua
Tamb Penghasilan Guru
DANA OTSUS
DANA PENYESUAIAN
DBH PBB
DBH PPh
Kehutanan
Pertamb um
Perikanan
Migas
DBH Cukai HT
DBH Pajak
DBH SDADana Otsus PAPUA BRT
Panas Bumi
Dana Insentif Daerah (DID)
TRANSFER KE DAERAH
Tunjangan Profesi Guru
Bantuan Op Sek (BOS)
Dana Infras Otsus PaBarat
JENIS DANA DARI APBN KE APBD
HIBAH DAERAH
PINJAMAN DAERAH
Above the Line: Belanja Transfer dan Hibah pada APBN dan Pendapatan pada APBD
Below the Line: Pembiayaan pada APBN dan APBD
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dana Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN Dialokasikan Kepada Daerah Tertentu Untuk Membantu Mendanai Kegiatan Khusus Yang Merupakan Urusan Daerah Sesuai Prioritas Nasional
Tujuan DAK:
membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunandaerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
DISTRIBUSI DAK TA. 2013 – 2014
6%
84%
10%
DISTRIBUSI ALOKASI DAK TA 2013 dan 2014
Provinsi
Kabupaten
Kota
DAERAH 2013 2014
PROVINSI 1,833.38 1,897.68
KOTA 3,287.16 3,466.60
KABUPATEN 26,576.60 27,635.72
TOTAL 31,697.14 33,000.00
(Dalam Miliar Rupiah)
DISTRIBUSI DAK PER SEKTOR
NO BIDANG DAK 2013 2014
ALOKASI (Miliar Rupiah)
(%) ALOKASI (Miliar Rupiah)
(%)
1 Pendidikan 11,090.77 34.99 10,041.30 30.43
2 Kesehatan 3,101.55 9.78 3,129.90 9.48
3 Infrastruktur Jalan 5,373.52 16.95 6,105.76 18.50
4 Infrastruktur Irigasi 1,614.06 5.09 2,288.96 6.94
5 Infrastruktur Air Minum 609.91 1.92 885.32 2.68
6 Infrastruktur Sanitasi 569.46 1.80 829.26 2.51
7 Prasarana Pemerintahan Daerah 481.28 1.52 499.74 1.51
8 Kelautan dan Perikanan 1,812.30 5.72 1,851.91 5.61
9 Pertanian 2,542.31 8.02 2,579.56 7.82
10 Lingkungan Hidup 530.55 1.67 548.1 1.66
11 Keluarga Berencana 442.87 1.70 462.91 1.40
12 Kehutanan 539.42 1.70 558.46 1.69
13 Sarana Perdagangan 694.7 2.19 730.99 2.22
14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 717 2.26 754.74 2.29
15 Energi Perdesaan 432.49 1.36 467.94 1.42
16 Perumahan dan Permukiman 205.04 0.65 234.8 0.71
17 Keselamatan Transportasi Darat 221.01 0.70 235.94 0.71
18 Transportasi Perdesaan 260.77 0.82 301.34 0.91
19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 458.14 1.45 493.07 1.49
Total 31,697.14 33,000.00
HIBAH DAERAH
16
DASAR HUKUM PP 2/2012 tentang Hibah Daerah; PMK 188/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah
PRINSIP HIBAH DAERAH Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuanganantara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik Mekanisme APBN dan APBD Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq.
Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui Pemerintah
HIBAH DAERAH [PP 2/2012]
MEKANISME HIBAH DAERAH (OUTPUT-BASED)
K/L TEKNIS[Executing
Agency]
KEMENKEU[KPA-HPD]
PEMDA[Implementing
Agency]
Pelaksanaan kegiatan
Pengusulan kegiatan dan rincian daerah penerima hibahRekomendasi penyaluran hibah
Monev & Verifikasi Teknis
Perjanjian HibahPenyaluran Dana Hibah dari
RKUN ke RKUD
NO
KEGIATAN SUMBERWAKTU
PELAKSANAANNILAI HIBAH
DAERAH PENERIMA
TARGET OUTPUT
1 MASS RAPID TRANSIT (MRT)
Pinjaman JICA 2009 - 2014 Rp 5,6 T 1 Pemprov Terbangunnya prasaranaMRT untuk koridor lebakbulus-dukuh atas
2 HIBAH AIR MINUM Hibah AusAID 2012 – 2015 Rp 569,85 M(proses)
100 Pemda Terpasangnya 300.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum bagi MBR
3 HIBAH SEKTOR IRIGASI PinjamanWorld Bank
2012 – 2016 Rp 575 M 101 Kab/Kota
14 Provinsi
Desain Irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok petani
4 Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province
Hibah dariPemerintahJerman (KfW)
2012 – 2014 Rp 61,2 M 1 Pemda Terlaksananya pengeboranwilayah kerja panas bumi
5 HIBAH AIR LIMBAH Hibah AusAID 2012 – 2015 Rp 45 M 4 Pemda Terpasangnya 9000 Sambungan Rumah (SR) Pengelolaan Air Limbah bagiMBR
6 HIBAH SANITASI Hibah AusAID 2012 - 2015 Rp 209 M(proses)
39 Pemda Pembangunan sarana persampahan dan air limbah
7 HIBAH SEKTOR JALAN Hibah AusAID 2012 - 2015 Rp 122 M(proses)
1 Pemda Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan PeningkatanJalan, Rekonstruksi
PROGRAM DAN OUTPUT: HIBAH TA 2012 - 2014
PINJAMAN & OBLIGASI DAERAH
DASAR HUKUM
1. UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
2. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3. UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH
5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 111/PMK.07/2012 TENTANG TATACARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH
6. PERATURAN PASAR MODAL
SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAHDAERAH
PEMERINTAH PUSAT
MASYARAKAT –DALAM BENTUK
OBLIGASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH LAIN
LEMBAGA KEUANGAN
BANK
LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK
- Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Pusat Investasi Pemerintah
Berbadan hukumIndonesia danberkedudukan diwilayah NKRI
Lembaga Pembiayaanberbadan hukumIndonesia & berkedudukan diwilayah NKRI
• Berbentuk Obligasi Daerah• Orang pribadi atau badan yang melakukan
Investasi di Pasar Modal
JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
21
•Jangka waktu paling lama satu tahun
•Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan
•Hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kasJANGKA PENDEK
• Jangka waktu lebih dari satu tahun
•Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihisisa masa jabatan kepala daerah
•Untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan
JANGKA MENENGAH
• Jangka waktu lebih dari satu tahun
•Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnyasesuai persyaratan perjanjian pinjaman
•Digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalamrangka penyediaan pelayanan publik yang:
Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadapbelanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidakdilaksanakan; dan/atau
Memberikan manfaat ekonomi dan sosial
JANGKA PANJANG
PENGENDALIAN DEFISIT APBD
Jumlah Kumulatif Defisit Max 3% PDB
Peraturan perundanganUU 17/2003, UU 33/2004, UU 32/2004,PP 23/2003, PP 58/2005
Pendapatan
Belanja
Defisit
APBD
–
=
Pendapatan
Belanja
Defisit
APBN
–
=
Prinsip Dasar• APBD disusun sesuai kebutuhan
penyelenggaran pemerintahan dankemampuan pendapatan daerah
• APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangkameningkatkan kualitas pelayanan dankesejahteraan masyarakat
• Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati danberkesinambungan menghendaki adanyakeseimbangan fiskal
Menteri Keuangan
Batas Maksimal Defisit APBD & Batas Maksimal KumulatifPinjaman Daerah
PMK 125/2013
22
KETENTUAN UMUM
Pemerintah daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratanpinjaman.
Obligasi Daerah merupakan efek berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerahdan tidak dijamin oleh pemerintah pusat.
Penerbitan Obligasi Daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PP 30 Tahun2011 dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam matauang Rupiah.
Kegiatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, dapat berupa kegiatan baruatau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dan pembiayaan dapat sebagian atausepenuhnya
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasiprasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkanpenerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atausarana tersebut.
OBLIGASI DAERAH
Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% darijumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya
Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah
Mendapat persetujuan DPRD
Audit terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar DenganPengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kumulatif Pinjaman ≤ 75% PU APBD(t-1)
[PAD + DAU + (DBH – DBH DR)] – BW
Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain≥ 2,5DSCR =
OBLIGASI DAERAH: PERSYARATAN UMUM
Bagi Pemerintah Daerah
• Percepatan pembangunan daerah tanpa tergantung pada dana rutin APBD.
• Alternatif Pembiayaan bagi pembangunan Daerah.
• Mendorong penerapan prinsip-prinsip keterbukaan dan tata kelola yang baik.
• Memperoleh sumber pembiyaan yang lebih murah
Bagi Masyarakat Daerah
• Memperoleh manfaat atas fasilitas yg dibangun dari pembiayaan obligasi daerah.
• Turut serta dalam pembangunan
Bagi Investor
• Alternatif investasi selain SUN dan Obligasi Korporasi.
• Memfasilitasi masyarakat untuk membiayai pembangunan daerah.
Bagi Pasar Modal
• Diversifikasi instrumen yang diperdagangkan di pasar modal.
Bagi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
• Peluang memberikan jasa profesi.
MANFAAT PENERBITAN OBLIGASI DAERAH
KAPASITAS FISKAL DAERAH(HUBUNGAN DENGAN HIBAH DAN PINJAMAN DAERAH)
DEFINISI:Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin
PENGGUNAAN: Pemberian /penerusan hibah kepada pemerintah daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah
Penilaian atas usulan pinjaman pemerintah daerah oleh Menteri Keuangan
PROVINSI
KATEGORI JUMLAH
SANGAT TINGGI 3
TINGGI 6
SEDANG 6
RENDAH 18
33
KABUPATEN KOTA
KATEGORI JUMLAH
SANGAT TINGGI 52
TINGGI 68
SEDANG 102
RENDAH 266
488
KATEGORI KAFIS TAHUN 2013
Catatan: 3 Kabupaten/Kota yang tidak dikategorikan (Belum Menyampaikan Laporan Realisasi APBD per Akhir November) Kategori Kafis untuk Daerah Otonom Baru (DOB) (yang disahkan di tahun 2012 dan 2013) mengikuti kategori Kafis
daerah induknya.
MEKANISME PEMBIAYAAN LAINNYA
PEMERINTAH PUSAT
A P B N
Hibah
Pinjaman
Penyertaan Modal
Subsidi
PELANGGAN:• Rumah Tangga (MBR, Non MBR)• Industri
PEMDA (PJPK)
B U M D
A P B D
Hibah
Pinjaman
Penyertaan Modal
Subsidi
SEKTOR SWASTA
PERJANJIAN HIBAH / PINJAMANPERJANJIAN KERJASAMA (BOO/BOT/BOOT)
Public-Private Partnership
Konstruksi
Operasional/pelayanan
PERBANKANPinjaman
SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
Subsidi bunga
Subsidi bunga
Subsidi
tarif
Public-Private Partnership: Joint Venture
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (IDF )UNTUK MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL
Kurangnya penyediaaninfrastuktur mengakibatkanrendahnya pertumbuhanekonomi.
Infrastuktur merupakan prioritasnasional (RPJPN 2005 – 2025)
Pendanaan menjadi salah satukendala penyediaaninfrastruktur.
Terdapat gap antara kebutuhandan realisasi pembangunaninfrastuktur yang cukup besar
Diperlukan
ALTERNATIF PENDANAAN untuk percepatan
pembangunan infrastukturdaerah
InfrastructureDevelopment Fund (IDF)
Pontensi untuk MemperkuatKebijakan Desentralisasi Fiskal
di Indonesia
Mendorong PercepatanPembangunan Infrastrukturdi Daerah
Adanya Kendali PemerintahTerhadap Pola expenditure diPemda melalui PerjanjianPinjaman
Tidak Membebani APBN karena berupa Pinjamanbukan Belanja Transfer keDaerah
Mendorong PercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah dengan pinjamanberfasilitas(InfrastrukturDevelopment Fund)
• Menyiapkan pinjaman dengan Tingkat Bunga yang rendah
• Menyiapkan pinjaman dengan Tenor lebih fleksibel dan relatif panjang
• Menyiapkan Prosedur pinjaman yang lebih sederhana dan jelas
• Menyiapkan tambahan fasilitas guna mendorong kerja sama antar daerah dalam peyediaan infrastruktur
• Menyiapkan fasilitas tambahan berupa pemberian Grace Period
Pemberian Fasilitas Pinjaman melalui :
INFRASTRUKTUR DEVELOPMENT FUND
KARAKTERISTIK :• Bertujuan mendorong pembangunan
infrastruktur Daerah dengan pinjaman
yang mudah, cepat, dan bunga
kompetitif.
• Struktur Permodalan lebih kuat dengan
share dari APBN, APBD dan Bank
BUMD/BPD.
• Sebagai pemegang saham, maka
ownership Pemda lebih kuat.
• Adanya share risiko pemberian pinjaman
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
• Sebagai lembaga mandiri, operasional
selanjutnya tidak membebani APBN dan
APBD.
• Mempunyai akses pendanaan yang
lebih mudah ke pasar modal karena IDF
diperlakukan sebagai corporate, tidak
terikat birokrasi Pemerintah.
• Risiko default pinjaman minimize
dengan mekanisme jaminan riil cash
flow pemerintah daerah.
IDF(SOE)
SHARE APBN
SHARE APBD
SHARE BANK BUMN
SHARE BPD
INFRASTRUKTUR DAERAH
INFRASTRUKTUR DEVELOPMENT FUND(LONG TERM)
OBLIGASI IDFDANA PIHAK LAIN
33
TERIMA KASIH