DI DAERAHDI DAERAH

Dokumen rencana pembangunan bernilaikepentingan politik dan proses untukkebutuhan politik

Belum mengaktualisasi aspirasi masyarakatperlu dilakukan partisipasi

Agar perencanan pembangunan memilikivisioner dan realitis perlu dilakukantenokratik

Dokumen rencana pembangunan bernilaikepentingan politik dan proses untukkebutuhan politik

Belum mengaktualisasi aspirasi masyarakatperlu dilakukan partisipasi

Agar perencanan pembangunan memilikivisioner dan realitis perlu dilakukantenokratik

Kelemahan dalam proses musrebang Desa dan kecamatan adalah:

Pesertanya tidak representatif (tidak mewakili semuakepentingan yang ada di masyarakat, hanya tokoh- tokohnyasaja)

Realisasinya hampir tidak ada, karena tidak diikuti dengandesentralisasi anggara ke tingkat kecamatan atau desa Usulanyang dihasilkan tidak mencerminkan persoalan

yang dihadapi oleh masyarakat Hanya formalitas Kehadiran SKPD amat jarang Kehadiran anggota DPRD dari daerah pemilihan yang

bersangkutan juga amat jarang Tidak didukung dengan penyediaan anggaran penyelenggaraan

yang memadai

Kelemahan dalam proses musrebang Desa dan kecamatan adalah:

Pesertanya tidak representatif (tidak mewakili semuakepentingan yang ada di masyarakat, hanya tokoh- tokohnyasaja)

Realisasinya hampir tidak ada, karena tidak diikuti dengandesentralisasi anggara ke tingkat kecamatan atau desa Usulanyang dihasilkan tidak mencerminkan persoalan

yang dihadapi oleh masyarakat Hanya formalitas Kehadiran SKPD amat jarang Kehadiran anggota DPRD dari daerah pemilihan yang

bersangkutan juga amat jarang Tidak didukung dengan penyediaan anggaran penyelenggaraan

yang memadai

Perwujudan Desentralisi pembangunan Adanya regulasi yang memberikan kebijakan

daerah melakukan mengatur daerah masing –masing menyangkut alokasi danpenganggaran

Misal peraturan otonomi daerah danperimbangan keuangan daerah

Peraturan tentang undang undangpemerintahan desa

Perwujudan Desentralisi pembangunan Adanya regulasi yang memberikan kebijakan

daerah melakukan mengatur daerah masing –masing menyangkut alokasi danpenganggaran

Misal peraturan otonomi daerah danperimbangan keuangan daerah

Peraturan tentang undang undangpemerintahan desa

Masyarakat kurang dilibatkan Pelaksanaannya dikontrakkan kepada pihak ketiga,

sehingga masyarakat kurang merasa memiliki,karena adanya ketentuan dalam Kepres yangmengatur tentang batas minimal ditenderkan

Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemantauan danpengawasan

Masyarakat hanya menjadi penonton, karena jarangdilibatkan sebagai tenaga kerja

Kualitas pekerjaanya kurang baik, tidak sesuaidengan bestek

Belum ada kejelasan kewenangan mana yangmenjadi tanggung jawab desa dan mana yangmenjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten

Masyarakat kurang dilibatkan Pelaksanaannya dikontrakkan kepada pihak ketiga,

sehingga masyarakat kurang merasa memiliki,karena adanya ketentuan dalam Kepres yangmengatur tentang batas minimal ditenderkan

Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemantauan danpengawasan

Masyarakat hanya menjadi penonton, karena jarangdilibatkan sebagai tenaga kerja

Kualitas pekerjaanya kurang baik, tidak sesuaidengan bestek

Belum ada kejelasan kewenangan mana yangmenjadi tanggung jawab desa dan mana yangmenjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten

Rencana dibiayai olehAPB Desa/goro

MUSRENBANGDESA

MUSRENBANGKECAMATAN

MUSRENBANGKABUPATEN

Titik kritis1

MUSRENBANGDESA

MUSRENBANGKECAMATAN

MUSRENBANGKABUPATEN

Usulan disampaikanmusrebang kecamatan

Usulan disampaikanmusrebang kabupaten

Rencana kerja pemerintahkab Renstra SRK /SKP

Titik kritis2

Menguatkan rasa tanggungjawabpemerintah dan masyarakat;Menunjang efisiensi sehinggakeberhasilan pembangunan akanlebih terjamin;

Membantu proses pelaksanaanprogram secara teknis

Menguatkan rasa tanggungjawabpemerintah dan masyarakat;Menunjang efisiensi sehinggakeberhasilan pembangunan akanlebih terjamin;

Membantu proses pelaksanaanprogram secara teknis

1. Melembagakan Delegasi Masyarakat2. Perbaikan Kebijakan Alokasi Anggaran3. Penguatan masyarakat sipil4. Mempertegas peran dan fungsi lembaga legaslatif

dalam perencanaan pembangunan

Memotong matarantai proses dan dokumenperencanaan yang berlebihan

-Integrasi antara perencanaan denganpenganggaran

-Perlunya dana alokasi untuk desa -Pentingnya SK Bupati/Walikota mengenaipenjabaran dan pelaksanaan APBD

-Monitoring dan evaluasi pelaksanaanrencana dan anggaran ada di tangan Bappedadan SKPD

Memotong matarantai proses dan dokumenperencanaan yang berlebihan

-Integrasi antara perencanaan denganpenganggaran

-Perlunya dana alokasi untuk desa -Pentingnya SK Bupati/Walikota mengenaipenjabaran dan pelaksanaan APBD

-Monitoring dan evaluasi pelaksanaanrencana dan anggaran ada di tangan Bappedadan SKPD