BAGIAN II: TEORI SEKTOR PUBLIK · B yang disebut dengan garis kontrak. Y merupakan pakaian dan X...
Transcript of BAGIAN II: TEORI SEKTOR PUBLIK · B yang disebut dengan garis kontrak. Y merupakan pakaian dan X...
1
BAGIAN II: TEORI SEKTOR PUBLIK
Dosen:
Ferry Prasetyia, SE, M.App Ec (Int)
Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................ii
I. PENDAHULUAN......................................................................................... 1
II. PENGERTIAN ............................................................................................ 2
III. EFISIENSI EKONOMI ................................................................................ 3
IV. PARETO OPTIMAL .................................................................................... 3
4.1 Pasar vs Pemerintah ............................................................................... 5
4.2 Ekuitas .................................................................................................... 6
4.3 Efisiensi dan Ekuitas ............................................................................... 6
V. AKTIVITAS PEMERINTAH ......................................................................... 7
5.1 Birokrasi .................................................................................................. 7
5.2 Budget Setting ...................................................................................... 10
5.3 Kekuatan Monopoli ............................................................................... 11
5.4 Korupsi .................................................................................................. 12
5.5 Lembaga Pemerintah ............................................................................ 13
5.6 Penyebaran Biaya ................................................................................. 16
5.7 Pengeluaran Pemerintah ...................................................................... 17
5.8 Defisit Pemerintah dan Pengeluaran Bunga ......................................... 21
5.9 Penerimaan Pemerintah ....................................................................... 22
VI. SUMBER KEGAGALAN PASAR .............................................................. 23
6.1 Persaingan Tidak Sempurna ................................................................. 23
6.2 Barang Publik dan Eksternalitas ........................................................... 24
6.3 Kegagalan Institusi ................................................................................ 25
6.4 Kegagalan Informasi ............................................................................. 25
VII. PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK ........................................................ 26
7.1 Perkembangan Model ........................................................................... 26
7.2 Hukum Wegner ..................................................................................... 27
iii
7.3 Hukum Baumol...................................................................................... 28
7.4 Efek Ratchet ......................................................................................... 31
VIII. KESIMPULAN .......................................................................................... 33
IX. STUDI KASUS .......................................................................................... 35
X. PERTANYAAN ......................................................................................... 38
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 43
1
I. PENDAHULUAN
Sektor publik menganalisis tentang kegiatan ekonomi pemerintah.
Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintah
mengalokasikan sumberdaya. Hal ini melibatkan analisis baik pengeluaran
pemerintah dan cara pemerintah meningkatkan pendapatan untuk
pengeluaran mereka. Tujuan lain adalah membangun kerangka kerja yang
menganalisis kegiatan apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana cara
mendanai kegiatan tersebut.
Untuk memahami sektor publik, kita tidak hanya memahami
bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya, tetapi juga
bagaimana membuat keputusan politik melalui kebijakan sektor publik.
Dengan memahami teori sektor publik, kita dapat memahami kegiatan yang
dilakukan pemerintah dan kegiatan yang akan lebih baik jika dilakukan oleh
sektor swasta.
Studi tentang sektor publik, dapat dibagi menjadi dua kategori.
Pertama, jenis barang apa yang dihasilkan oleh sektor publik. Sektor
swasta melakukan kegiatan yang baik dalam memproduksi barang dan
jasa, tetapi untuk barang dan jasa lainnya, seperti perlindungan polisi,
pertahanan nasional, sekolah dan jalan mereka tidak dapat dengan baik
melakukan pekerjaan tersebut, kegiatan ini cenderung dilakukan oleh
pemerintah. Mengapa? Apakah ada karakteristik yang terkait dengan
barang-barang tersebut sehingga sulit untuk diproduksi oleh pihak swasta?
Kategori kedua adalah studi tentang cara pemerintah meningkatkan
pendapatan untuk mendanai pengeluarannya. Pemerintah dapat
meningkatkan pendapat melalui pungutan pajak, pinjaman, dan lain
sebagainya. Selain itu, pemerintah dapat membebankan biaya terhadap
barang atau jasa yang mereka hasilkan, misalnya pembebanan biaya tol.
Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai teori sektor publik
yang terdiri atas beberapa sub bab. Pertama, pengertian barang publik
yang dibagi menjadi dua, yaitu barang publik murni dan tidak murni. Kedua,
efisiensi ekonomi. Ketiga, syarat optimal dari suatu sektor publik. Keempat,
aktivitas pemerintah dalam birokrasi, penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Kelima, sumber kegagalan pasar yang disebabkan adanya
persaingan tidak sempurna, eksternalitas, dan kegagalan informasi.
2
Keenam, pertumbuhan sektor publik yang mencakup hukum dan teori yang
dikemukakan oleh beberapa ekonom.
II. PENGERTIAN
“Publik” berasal dari bahasa Latin publicus yang artinya “dewasa”,
dalam konteks ekonomi adalah penyampaian gagasan yang berkaitan
dengan masyarakat (Webster, 1942, halaman 2005). Dalam bahasa Inggris
“publik” berarti milik warga, bangsa, atau masyarakat luas yang
dipertahankan atau digunakan oleh orang atau masyarakat secara
keseluruhan. (Webster, 1995, halaman 895).
Jadi yang dimaksud dengan sektor publik adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang
atau jasa kepada publik yang dibiayai dengan pajak atau pendapatan
negara yang lain yang diatur melalui hukum.
Rivalry
(Persaingan)
Non – Rivalry
(Tanpa Persaingan)
Excludability
(Pengecualian)
Barang Privat
Contoh: sepatu,
mobil.
Monopoli alamiah
Contoh: jalan tol,
jembatan tol.
Non – Excludability
(Tanpa Pengecualian)
Common Resources
Contoh: laut.
Barang Publik
Contoh: udara,
pertahanan nasional.
Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem
pasar sehingga menyebabkan alokasi sumber – sumber ekonomi secara
efisien. Dalam mendapatkan barang privat ini diperlukan persaingan dan
pengecualian. Contohnya sepatu dan mobil.
Monopoli alamiah adalah keadaan di mana pasar akan barang
atau jasa terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar
sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat produksi
yang besar. Dalam mendapatkan barang ini terjadi tindakan pengecualian
namun tanpa persaingan. Contohnya adalah jalan tol dan jembatan tol.
Common resources adalah suatu barang atau jasa yang
manfaatnya tidak dirasakan oleh satu orang saja. Untuk mendapatkan
3
barang ini diperlukan persaingan namun tidak ada sistem pengecualian.
Contohnya adalah laut.
Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai
melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan
pekerjaannya. Barang publik memiliki dua karakteristik, yaitu non – rivalry
dan non – excludability. Yang termasuk barang publik ialah pertahanan
nasional, udara, ramalah cuaca, dan lain sebagainya.
III. EFISIENSI EKONOMI
Secara umum pasar telah melakukan tugasnya dengan baik untuk
mengalokasikan sumber daya. Efisiensi ekonomi dari suatu pasar
persaingan secara ideal yang dijelaskan untuk memberikan standar yang
tidak efisien terhadap pasar dapat diukur. Kekuatan di dunia nyata yang
dapat menyebabkan pasar untuk mengalokasikan sumber daya yang
kurang efisien lebih banyak daripada pasar persaingan yang ideal.
Beberapa masalah terkait sumber daya yang dialokasikan secara
tidak efisien, seperti masalah polusi udara dan air. Hal tersebut terjadi
karena polusi tidak memiliki insentif yang biayanya akan dilimpahkan
kepada orang lain, sedangkan polusi tersebut memiliki insentif untuk
menghasilkan dalam jumlah besar yang tidak efisien. Polusi adalah produk
dari suatu produksi dan terlalu mahal untuk menghilangkan semua polusi.
Kadang – kadang pasar tidak efisien karena pasar tidak mampu
menyediakan insentif yang cukup untuk menghasilkan barang pada sektor
swasta. Contohnya adalah pertahanan nasional. Masalah eksternalitas dan
barang publik muncul karena hak properti atas sumber daya yang langka
dan berharga kurang jelas. Kadang – kadang hak properti merupakan
solusi yang lebih mudah daripada hak kekayaan, dan solusi lain yang lebih
sesuai.
IV. PARETO OPTIMAL
Pareto optimal adalah alokasi sumber daya yang tidak dapat
diperoleh dengan baik oleh individu tanpa adanya orang lain yang
lebih buruk. Model efisiensi ini menimbulkan asumsi yang sangat
terbatas, yaitu :
4
• Sebuah pasar yang lengkap untuk semua yang terkait dengan
masa depan dan untuk semua resiko.
• Tidak ada eksternalitas dalam fungsi utilitas konsumen atau
fungsi produksi suatu perusahaan.
• Harga pasar diketahui dengan pasti dan semua pasar harus
memiliki informasi yang sempurna.
• Konsumen memaksimalkan utilitasnya dan kurva indiferennya
berdasarkan tingkat pertukaran marjinal.
Kondisi yang diperlukan untuk mencapai Pareto optimal ada
dua, yaitu :
• Efisiensi dalam konsumsi terjadi ketika kurva indiverens seorang
konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget
line. Dalam keadan ini seorang konsumen akan mendapatkan
tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya paling sedikit yang perlu
dikeluarkan.
• Efisiensi dalam produksi terjadi ketika seorang produsen dapat
menghasilkan sebuah produk dengan anggaran seminimal
mungkin namun dapat menghasilkan produk tersebut secara
maksimal.
Diagram Kotak Konsumen
Sumber: Ekonomi Publik (Dr. Guritno Mangkoesoebroto, M.Ec.). Hal. 14
5
Diagram diatas diperoleh dengan membalikkan kurva indiverens
pada 2 orang konsumen. UA untuk konsumen A dan UB untuk konsumen B.
Titik C dan D dimana seoarang konsumen tidak dapat meningakatkan
kepuasannya tanpa menyebabkan kepuasan konsumen lain berkuarang
disebut pareto optimum. kondisi pareto optimum terjadi sepanjang garis OA
dan OB yang disebut dengan garis kontrak.
Y merupakan pakaian dan X merupakan makanan. Diagram di atas
berguna untuk menganalisis alokasi makanan dan pakaian yang didapat
masing – masing konsumen. Pada titik E kurva indeferens A (UAE)
berpotongan dengan kurva indeferens B (UBE), di mana individu A
memperoleh pakaian sebanyak OAYA unit sedangkan B mendapatkan
pakaian sebanyak OBYB unit. Pada titik E, A mendapatkan makanan
sebanyak OAXA unit sedangkan B mendapatkan makanan sebanyak OBXB
unit. Titk E bukan merupakan titik optimum, sebab dengan mengubah
kombinasi makanan dan pakaian, kedua konsumen (A dan B) dapat
memperoleh kepuasan yang lebih tinggi.
Pada titik C, konsumen A mempunyai lebih sedikit pakaian dan
lebih banyak makanan dibandingkan di titik E, akan tetapi kepuasan A di
titik C lebih besar dati pada kepuasan A di titik E oleh karena titik C terletak
pada kurva indiferens yang lebih tinggi UA(C). Pada titik C kepuasan B tidak
berubah dibandingkan pada titik E.
4.1 Pasar vs Pemerintah
Selain persyaratan dasar untuk kegiatan ekonomi yang
teroganisir, ada situasi lain di mana intervensi dalam perekonomian
berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan. Situasi di mana
intervensi dapat berlaku, bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:
mereka yang terlibat dalam kegagalan pasar dan yang tidak terlibat
dalam kegagalan pasar.
Ketika kegagalan pasar terjadi, ada sebuah pendapat yang
mempertimbangkan apakah intervensi akan bermanfaat? Misalnya
jika suatu kegiatan ekonomi mengaslkan eksternalitas, sehingga
terjadi perbedaan antara sektor swasta dan biaya sosial serta hasil
kompetitif yang tidak efisien. Dalam hal ini negara perlu melakukan
campur tangannya untuk membatasi inefisiensi yang dihasilkan. Hal
6
yang perlu diperluas untuk kegagalan pasar adalah hubungan
tentang keberadaan barang publik dan persaingan tidak sempurna.
Penekanan dalam campur tangan pemerintah, sebenarnya
tidak akan selalu menguntungkan. Sektor publik memiliki kemampuan
untuk memperbaiki permasalahan ekonomi yang tidak apat dicapai.
Salah satu peran ekonomi publik yakni untuk menentukan luas
yang diinginkan sektor publik dan batas-batas intervensi sebuah
negara. Misalnya, jika kita tahu bahwa sebuah pasar akan mengalami
kegagalan sehingga tidak menjadi efisien karena keterbatasan
informasi, untuk membangun campur tangan pemerintah yang baik
perlu diketahui apakah subjek pemerintah untuk keterbatasan
informasi yang sama dapat mencapai hasil yang lebih baik.
4.2 Ekuitas
Selain kegagalan pasar, intervensi pemerintah juga dapat
dipengaruhi oleh perekonomian yang memiliki kesenjangan
pendapatan, kesempatan atau kekayaan. Hal ini dapat terjadi jika
perekonomian itu efisien pada pengertian yang sempit. Tingkat
kesejahteraan perekonomian akan ditingkatkan melalui kebijakan
pemerintah untuk mengurangi kesenjangan.
Dalam kasus kegagalan pasar dan kebijakan kesejahteraan,
kebijakan intervensi mengacu lebih dari sekedar penerimaan. Hal
inilah yang menjadi alasan kegagalan ekonomi yang seharusnya
untuk mencapai hasil yang optimal harus dipahami dan kebijakan
yang diambil harus dirancang.
4.3 Efisiensi dan Ekuitas
Ketika menentukan kebijakan ekonomi, pemerintah menghadapi
dua tujuan yang bertentangan. Dua tujuan yang bertentangan
tersebut mengacu pada aktivitas organisasi ekonomi sehingga
penggunaan terbaik dibuat untuk sumberdaya ekonomi. Hal ini
merupakan segi efisiensi dari bentuk kebijakan. Untuk tingkatan yang
bermacam – macam, pemerintah juga mengacu pada keuntungan
dari aktivitas ekonomi yang didistribusikan secara agak baik. Hal ini
merupakan aspek keadilan dari bentuk kebijakan.
7
Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah pertentangan antara
ekuitas dan efisiensi. Kebijakan yang efisien sangat tidak adil,
sedangkan kebijakan yang adil dapat menimbulkan penyimpangan
yang signifikan. Mengingat fakta ini, tantangan untuk pembuatan
kebijakan adalah untuk mencapai keadilan dan efisiensi. Di mana
perdagangan dilakukan oleh pemerintah yang harus ditempatkan itu
bergantung pada kepentingan relatif yang diberikan untuk keadilan
yang lebih daripada efisiensi.
Ada satu catatan akhir yang cukup baik untuk ditambahkan yang
mengacu pada argumen – argumen yang digunakan dalam
pembahasan ini. Sebuah penyederhanaan umum adalah untuk
mengasumsikan seorang konsumen tunggal atau semua konsumen
yang serupa. Begitu pula keadaan maupun persoalan yang tidak
dapat disalurkan, sehingga beberapa kebijakan yang
direkomendasikan berasal dari sesuatu yang hanya berhubungan
dengan efisiensi dan tidak ada hubungannya dengan keadilan.
Alasan untuk meneruskan langkah ini yaitu hal tersebut biasanya
memperbolehkan banyak analisis yang lebih sederhana untuk
dilakukan dan untuk kesimpulannya lebih tepat. Ketika
menginterpretasi atau menafsirkan kesimpulan yang berhubungan
dengan rekomendasi kebijakan yang praktis, dasar – dasarnya tidak
pernah diabaikan.
V. AKTIVITAS PEMERINTAH
5.1 Birokrasi Kata birokrasi muncul dari Prancis pada abad ke-18. Saat ini
istilah birokrasi memiliki banyak arti. Dalam arti luas, birokrasi
menunjukkan struktur formal yang besar dan susunan prosedural dari
organisasi besar yang kompleks. Dalam konteks ini, birokrasi tidak
terbatas pada pemerintah tetapi juga mencakup organisasi-organisasi
swasta dan nirlaba besar seperto Wal-Mart, Texaco dan United Way.
Istilah birokrasi, bagaimana pun juga digunakan terutama yang
berhubungan dengan pemerintah.
8
Pandangan birokrat adalah bahwa mereka semata-mata
didorong oleh keinginan untuk melayani kebaikan bersama. Mereka
mencapai hal tersebut dengan melakukan usaha pemerintah dengan
cara yang paling efisien tanpa kepentingan politik atau kepentingan
pribadi. Ini adalah gambaran idealis dari birokrat sebagai pelayan
masyarakat yang melakukan tugasnya tanpa pamrih. Ada
kemungkinan bahwa pandangan seperti itu mungkin benar tetapi
tidak ada alasan mengapa birokrat harus berbeda dengan individu
lainnya. Dari perspektif ini, sulit untuk menerima bahwa mereka tidak
tunduk dengan motivasi untuk mementingkan diri sendiri.
Analisis teoritis birokrasi dimulai dengan asumsi bahwa
birokrat yang pada kenyataannya dimotivasi oleh memaksimalkan
utilitas pribadi mereka. Jika mereka bisa, mereka akan menggunakan
kekuasaannya dan mempengaruhi posisi mereka yang dapat
memberikan mereka pendapatan lebih. Tapi, karena sifat peran
mereka, mereka menghadapi kesulitan dalam mencapai hal ini. Tidak
sama seperti posisi individu di sektor swasta, mereka tidak dapat
memanfaatkan pasar untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya,
mereka berusaha untuk mendapatkan utilitas dari mengejar tujuan
yang tidak berupa uang.
Sebuah teori birokrasi yang kompleks dapat mencakup banyak
faktor yang mempengaruhi pemanfaatan seperti patronase,
kekuasaan dan reputasi. Oleh karena itu birokrat dapat dimodelkan
sebagai tujuan untuk memaksimalkan ukuran biro mereka untuk
mendapatkan manfaat besar yang tidak berupa uang dan sebagai
konsekuensinya kekuasaan pemerintah menjadi berlebihan.
9
Kurva Birokrasi yang Berlebih Sumber: Hindriks (halaman 40)
Misalkan Y menunjukkan output dari biro seperti yang diamati
oleh pemerintah. Untuk Y output, biro diberi anggaran B (Y) dimana
B’(Y) merupakan turunan pertama dari B (Y) yang artinya B’(Y)
adalah marginal budget. Biaya produksi output ditunjukkan oleh C(Y)
dengan C’(Y) merupakan turunan pertama dari C(Y) adalah marginal
cost. Output yang efisien terjadi Y* dimana area anggaran sama
dengan area biaya ( segitiga kiri sama dengan segitiga kanan ). Jelas
dari gambar tersebut bahwa ukuran pemerintah berlebihan dimana
hal itu ditentukan oleh pilihan birokrat.
Model sederhana diatas menunjukkan bagaimana mengejar
tujuan pribadi oleh birokrat dapat menyebabkan ukuran berlebihan
untuk birokrasi. Ukuran yang berlebihan hanyalah sebuah inefisiensi
karena uang dihabiskan untuk biro yang tidak menghasilkan nilai
yang memadai. Birokrasi memiliki kekuatan yang besar karena
memiliki akses terhadap informasi, keahlian yang luas dalam
berbagai bidang dan kemampuan untuk menggunakan diskresi
dalam pembuatan peraturan.
10
5.2 Budget Setting
Perspektif alternatif atas birokrasi dapat diperoleh dengan
mempertimbangkan proses yang berbeda dalam penetapan
anggaran. Selanjutnya dalam sistem pemerintahan, anggaran akan
ditentukan setiap tahun dalam rapat kabinet. Rapat ini menerima
usulan anggaran dari masing-masing departemen dan
mengalokasikan anggaran pusat atas dasar ini. Penyediaan sebuah
model anggaran menggabungkan poin ini kemudian menentukan
bagaimana anggaran departemen berkembang dari waktu ke waktu.
Sebuah proses yang sederhana dari bentuk ini dapat
dinyatakan sebagai berikut.
βct+1=[1+α]βt
dimana α > 0. Aturan tersebut merupakan metode mekanis
langsung untuk memperbarui anggaran tahun sebelumnya. Hal ini
tentu saja tanpa ada dasar dalam efisiensi. Rapat kabinet kemudian
mengambil tawaran ini dan proporsional mengurangi mereka untuk
mencapai alokasi akhir. Anggaran yang telah ditetapkan kemudian
sebagai berilut:
βt+1 = [1 − γ] βct+1 = [1 − γ] [1+α]βt.
Pernyataan di atas memberikan gambaran tentang perubahan
anggaran dari waktu ke waktu.
Hal ini dapat dilihat bahwa jika α > γ, maka anggaran akan
tumbuh dari waktu ke waktu. Perkembangannya berhubungan
dengan kebutuhan, sehingga terdapat banyak kemungkinan
pengeluaran akhirnya akan menjadi berlebih walaupun awalnya
dimulai pada tingkat yang dapat diterima. Ketika α < γ anggaran akan
turun dari waktu ke waktu. Meskipun kedua kasus tersebut sangat
mugkin terjadi.
Bentuk dari model ini dapat dengan mudah bisa diperluas
untuk memasukkan dinamika yang lebih kompleks. Model penentuan
anggaran sebagai proses secara keseluruhan untuk menentukan
mana yang baik bagi perekonomian dan memberikan perspektif
11
alternatif penting tentang bagaimana sektor publik benar-benar dapat
berfungsi. Bahkan jika kenyataan itu tidak cukup jelas, penalaran
semacam ini tidak dimasukkan ke dalam model konteks yang
didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah telah melakukan
efisiensi.
5.3 Kekuatan Monopoli
Hal yang paling dasar dari ekonomi adalah bahwa keseimbangan
pasar ditentukan melalaui interaksi antara permintaan dan
penawaran sehingga terjadi keseimbangan harga. Dengan tidak
adanya campur tangan dari kekuatan monopoli, keseimbangan akan
tercapai secara efisien. Dengan alasan yang sama, jika dalam
penyediaan barang oleh sektor publik tanpa ada kandungan
kekuatan monopili maka efisiensi akan muncul. Sayangnya, hal
tersebut tidak mungkin tercapai. Pertama, sektor publik bisa dijadikan
sebagai sebuah monopoli dalam penyediaan barang dan jasa.
Kedua, kekuatan monopoli yang dibiarkan terus menerus dapat
mengambil pasar ( menguasai ).
Pada umumnya, monopolis memaksimalkan labanya ( profit )
dengan membatasi jumlah tingkat outputnya dibawah jumlah tingkat
output yang kompetitif, jadi kekuatan monopoli akan cenderung
memberikan intervensi pemerintah yang terlalu sedikit dibandingkan
sebaliknya. Ini akan menjadi sebuah argumen karena didukung oleh
fakta bahwasannya pemerintah dapat memilih untuk tidak
menjalankan kekuatan monopoli. Jika ingin mencoba untuk mencapai
efisiensi, maka pemerintah tidak akan melakukannya. Selanjutnya,
semenjak pemerintah tidak bisa mengikuti sebuah kebijakan
mengenai keuntungan maksimal, itu mungkin sebenarnya
memanfaatkan posisi monopolisnya untuk memasok output. Hal ini
kembali ke analisis model birokrasi.
Ide untuk mendapatkan pasar ( menguasai pasar ) sangatlah
menarik dan ditimbulkan oleh sifat dari barang yang disediakan
sektor publik. Daripada menjadi pasar barang standar, banyak
diantara mereka yang merumitkan diri di alam dan tidak sepenuhnya
mengerti dengan yang dikonsumsinya itu. Contoh barang alam
adalah pendidikan dan perawatan kesehatan. Dalam kedua contoh
12
tersebut, konsumen mungkin tidak cukup mengerti mengenai produk
ini, maupun apa yang terbaik untuk mereka. Fitur tambahan dari
komoditas sektor publik adalah bahwa permintaan tidak ditentukan
oleh konsumen dan diungkapkan lewat pasar. Melainkan melainkan
diserahkan kepada spesialis seperti guru dan dokter. Selanjutnya,
spesialis yang lainnya yang sama bertanggung dalam penetapan
tingkat pasokan. Dalam penegertian ini, mereka bisa dikatakan
mengambil pasar.
Konsekuensi dari mengambil pasar adalah bahwa spesialis dapat
mengatur jumlah tingkat output untuk pasar sesuai dengan
pemenhan tujuan mereka. Tentu saja, sebagian besar akan
mendapatkan manfaat dari perluasan profesi mereka, hal ini
memberikan mekanisme ke arah untuk memasok lebih dari tingkat
output.
5.4 Korupsi
Korupsi muncul sebagai penyimpangan moral, hal tersebut
konsekuensi pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan
mereka untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengubah alokasi
sumberdaya jauh dari produktif terhadap rent – seeking pendudukan.
Rent – Seeking mencoba mendapatkan kembali atas apa yang dinilai
memadai oleh pasar. Keuntungan monopoli adalah salah satu
contoh, namun konsep ini lebih luas. Korupsi bukan hanya
redistribusi (mengambil kekayaan orang lain untuk memberikannya
kepada beberapa kepentingan khusus) tetapi juga dapat memiliki
efisiensi biaya yang sangat besar. Pejabat yang melakukan korupsi
memiliki tindakan yang berani dari efek pertumbuhan ekonomi.
Bentuk terpenting dari korupsi di kebanyakan negara ialah
peraturan persaingan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah dengan
sengaja menciptakan peraturan yang mengharuskan pengusaha
membayar suap. Karena meningkatkan biaya kegiatan produktif,
korupsi menyebabkan berkurangnya efisiensi. Kerusakan akibat
korupsi sangat besar, ketika beberapa pejabat pemerintah bertindak
secara bebas untuk menciptakan hambatan dalam kegiatan ekonomi
sehingga masing – masing penjabat pemerintah dapat
mengumpulkan dana suap dari pengusaha sebagai imbalan untuk
13
mengapuskan hambatan yang mereka (pejabat pemerintah) ciptakan
sendiri. Ketika pengusaha menghadapi semua hambatan regulasi
tersebut, akhirnya para pengusaha berhenti dan atau pindah ke
ekonomi yang tersembunyi (underground economy) untuk
menghindari peraturan yang diciptakan oleh para pejabat pemerintah.
Dengan demikian menurut pandangan ini, korupsi sangat merugikan.
Bagaimana mungkin korupsi dapat memberikan peran yang positif
untuk sistem korupsi berbasis suap ini? Salah satu kemungkinan
bahwa penyuapan adalah seperti mekanise dalam lelang untuk
mendapatkan sumber penggunaan dana yang tertinggi. Misalnya,
korupsi yang mirip dengan pengadaan lelang kontrak untuk para
pengusaha yang mampu membayar suap tertinggi.
Namun, ada beberapa masalah berkaitan dengan sistem berbasis
suap. Pertama, kepedulian terhadap akhir yang baik. Suap
merupakan tindakan berbahaya. Dengan membiarkan terjadinya
penyuapan, akan menghancurkan banyak niat baik dari para
pendukung sistem. Kedua, larangan menhukum seseorang yang
bertindak jujur. Kejujuran pemerintah dapat digunakan sebagai tolak
ukur yang digunakan untuk menilai kinerja para pejabat pemerintah
menjadi lebih oportunistik. Ketiga, mustahil untuk mengoptimalkan
atau bahkan mengelola kegiatan yang penyimpang, seperti
penyuapan.
5.5 Lembaga Pemerintah
Informasi yang tidak sempurna memungkinkan pemerintah untuk
tumbuh lebih besar dengan meningkatkan beban pajak. Hal tersebut
dapat mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat yang
serakah. Pertanyaan utama yang dapat timbul adalah bagaimana
cara pemerintah mengatur insentif yang bisa untuk mendorong
pemerintah bekerja lebih baik untuk biaya yang kurang dan sesuai
dengan informasi yang tersedia.
14
Kurva government agency
Sumber: Hindriks (Intermediate Public Economics) hal 44
c lG adalah biaya unit yang rendah sedangkan chG adalah
biaya unit yang tinggi. Keuntungan kotor untuk publik adalah G yang
ditunjukkan oleh fungsi b(G) yang meningkat dan cekung.
Keuntungan bersih adalah w(G, t) = b(G) − t, dimana t adalah biaya
yang dibayarkan kepada pemerintah untuk barang publik. Jumlah
barang publik yang dipilih tergantung kepada biaya unit dari
pemerintah. Keuntungan untuk pemerintah dari penyediaan barang
publik adalah perbedaan antara biaya dan harga, jadi saat harga
adalah ci maka keuntungannya adalah ti - ciGi.
Apabila diasumsikan jika masyarakat tidak bisa mengamati
apakah pemerintah memiliki biaya cl atau ch. Pemerintah bisa
mendapatkan keuntungan dengan kesalahan penggambaran biaya
untuk umum: misalnya dapat dengan membesarkan biaya dengan
menambahakan pengeluaran yang bermanfaat bagi pemerintah tapi
tidak bagi umum. Saat biaya tinggi, pemerintah tidak dapat melebih-
lebihkan. Saat biaya rendah, pemerintah lebih baik berpura-pura
untuk biaya yang tinggi untuk mendapatkan biaya th untuk jumlah Gh
dari barang publik bukan t untuk memproduksi Gl. kesalahan pada
konteks ini mengarah pada manfaat Gh [ch − c l] bagi pemerintah.
15
Untuk menghilangkan godaan pembayar pajak harus
membayar jumlah tambahan r > 0 kepada pemerintah lebih dari biaya
ketika pemerintah berpura-pura memiliki biaya rendah, ini disebut
sewa informasi. Karena biaya pemerintah benar-benar tinggi
sehingga tidak dapat mengembangkan biaya, masyarakat membayar
sebesar th = chGh ketika pemerintah melaporkan biaya tinggi. Jika
biaya yang dilaporkan adalah rendah, para pembayar pajak menuntut
jumlah Gl dari barang publik yang didefinisikan oleh b’(Gl) = cl dan
membayar pemerintah tl= clGl+ r di mana r adalah penerimaan
tambahan pemerintah bisa membuat kalau berpura-pura memiliki
biaya tinggi. Untuk memberikan pemerintah dengan biaya rendah
hanya pendapatan yang cukup untuk mengimbangi godaan untuk
berpura-pura memiliki biaya yang lebih tinggi perlu bahwa r = [ch - cl]
Gh. Ini adalah sewa yang dibutuhkan untuk mendorong kejujuran dari
biaya dan memiliki penyediaan barang publik sama dengan ketika
masyarakat sepenuhnya diinformasikan.
Adalah mungkin bagi para pembayar pajak untuk mengurangi
kelebihan pembayaran dengan menuntut bahwa pasokan biaya
pemerintah yang tinggi kurang dari itu dengan informasi yang
lengkap. Asumsikan bahwa biaya rendah dengan probabilitas pl dan
tinggi dengan probabilitas ph= 1-pl. Dengan memaksimalkan subjek
manfaat yang diharapkan kepada pemerintah untuk memberitahu
kebenaran, dapat ditunjukkan bahwa kejujuran dapat diperoleh
dengan biaya setidaknya oleh menuntut jumlah Gh dari pelayanan
publik yang didefinisikan oleh :
Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan informasi yang
lengkap. Distorsi dari kuantitas yang diminta dari biaya pemerintahan
yang tinggi hasil dari argumen sederhana manfaat biaya. Ini adalah
manfaat dari mengurangi sewa, yang sebanding dengan perbedaan
biaya [ch – cl], dan probabilitas bahwa pemerintah adalah dari jenis
biaya rendah pl, terhadap biaya memaksakan distorsi dari kuantitas
pada biaya pemerintah yang tinggi dengan probabilitas 1 – pl.
16
Oleh karena itu jika pemerintah benar-benar adalah biaya
rendah itu tidak perlu diberikan pajak yang tinggi, tetapi untuk
menghilangkan godaan bagi pembayar pajak inflasi biaya harus
untuk memberikan pemerintah hanya cukup sewa sebagai
penghargaan untuk melaporkan dengan jujur ketika biaya pelayanan
publik rendah. Kemampuan pemerintah untuk menggambarkan
biayanya karena itu memungkinkan untuk memperoleh harga sewa
dan dapat mendistorsi tingkat penyisihan.
5.6 Penyebaran Biaya
Penjelasan terakhir yang diberikan untuk kemungkinan
pemerintah yang berlebihan adalah masalah sumber daya yang
umum. Pemikirannya adalah bahwa pengeluaran pemerintah
tersebar sedangkan perbendaharaan memiliki tanggung jawab untuk
memperoleh pendapatan yang cukup untuk menyeimbangkan
anggaran secara keseluruhan. Setiap pengeluaran pemerintah yang
memiliki pengeluaran prioritas sendiri, dengan pertimbangan
beberapa hal untuk prioritas lain, hal tersebut dapat dipenuhi secara
lebih baik dengan menghabiskan anggaran secara keseluruhan. Ini
adalah masalah sumber daya umum, seperti beberapa perusahaan
minyak yang membuka kolam bawah tanah atau jaring nelayan di
danau. Dalam semua kasus itu mengarah pada tekanan berlebih
pada sumber daya umum. Dari perspektif ini sebuah komite dengan
otoritas pengeluaran akan memiliki rasa jauh lebih baik dari
kesempatan biaya dana publik, dan dapat lebih baik membandingkan
manfaat dari usulan alternatif, dari pada otoritas yang dihabiskan
pada kenyataannya. Kecenderungan terhadap federalisme dan
devolusi saat ini memperburuk masalah kolam umum. Alasan
dasarnya adalah bahwa setiap daerah bisa memaksakan proyek
yang biayanya dibagi oleh semua kabupaten lain, sehingga mereka
mendukung proyek – proyek dengan ukuran lebih tinggi dari mereka
jika mereka harus menutupi biaya penuh.
Masalah tersebut juga dapat ditelusuri sampai ke tingkat
individu. Pertimbangkan layanan layanan seperti pensiun, perawatan
kesehatan, sekolah dan infrastruktur, seperti jembatan, jalan dan jalur
17
kereta api. Jelas bahwa untuk layanan publik, dan sebenarnya
pemerintah tidak mengenakan biaya marjinal penuh kepada
pengguna secara langsung, tapi mensubsidi kegiatan ini sebagian
atau seluruhnya dari penerimaan pajak. Ada ekuitas yang
mengkhawatirkan di balik fakta ini. Tetapi kemudian juga alam,
bahwa pengguna yang tidak menanggung biaya penuh akan lebih
mendukung pelayanan publik dari mereka, jika mereka harus
menutupi biaya penuh. Argumen yang sama berlaku dalam arah yang
berlawanan ketika merenungkan beberapa pemotongan belanja
publik: kontributor yang diminta untuk membuat kelonggaran yang
terkonsentrasi dan mungkin diorganisir dengan mencoba
mempengaruhi manfaat per kapita yang tinggi dari kelanjutan
pemberian pelayanan publik tertentu. Sebaliknya penerima manfaat
dari pengurangan belanja publik, para pembayar pajak menyebar
dengan taruhan per kapita yang kecil. Hal ini membuat kemungkinan
kecil bahwa mereka dapat menawarkan dukungan yang
diselenggarakan untuk reformasi. Singkatnya, banyak layanan publik
dicirikan oleh pemusatan manfaat bagi sekelompok kecil pengguna
atau penerima dan penyebaran biaya ke kelompok besar pembayar
pajak. Hal ini mengakibatkan kecondongan terhadap permintaan
terus – menerus untuk belanja publik yang lebih banyak.
5.7 Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah meliputi semua konsumsi pemerintah.
Komponen terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah redistribusi.
Program pemerintah redistribusi terbesar adalah Jaminan Sosial.
Pemerintah membiayai pengeluarannya melalui pajak, pinjaman, dan
penciptaan uang baru. Pajak Pemerintah memiliki pengaruh yang
besar terhadap perekonomian karena mereka membuat lebih dari
sepertiga pendapatan nasional. Tapi pemerintah juga banyak
mempengaruhi melalui peraturan. Pengeluaran rutin digunakan untuk
pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi
belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi
dan pengeluaran rutin lainnya. Selain itu pengeluaran pembangunan
digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial
dan umum, baik pembangunan secara fisik maupun nonfisik.
18
Sebagai contoh, komposisi dari seluruh belanja daerah provinsi
yang dialokasikan pada tahun 2012 relatif merata. Dari sebesar
Rp174 triliun anggaran belanja daerah seluruh provinsi,
24,14%nya dialokasikan untuk Belanja barang dan jasa atau
senilai dengan Rp42 triliun. Porsi ini merupakan porsi terbesar
dari alokasi belanja daerah Provinsi. Alokasi terbesar berikutnya
adalah belanja pegawai yang mencapai Rp35,52 triliun atau sebesar
20,4% dari total belanja daerah Provinsi. Tidak jauh berbeda
dengan belanja pegawai, belanja transfer antar pemda juga
dialokasikan cukup tinggi. Dalam APBD TA 2012 ini, porsi
belanja transfer mencapai 20,09% dari total belanja daerah Provinsi
atau sebesar Rp34,95 triliun. Sementara itu, belanja modal
dialokasikan sebesar Rp31,81 triliun sedangkan sebesar Rp26,9
triliun dan Rp2,8 triliun dialokasikan masing-masing untuk belanja
hibah dan belanja lainnya.
Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD. DJPK – Kemenkeu, diolah.
Jika komposisi belanja daerah di Provinsi relatif merata
tidak demikian dengan komposisi belanja daerah di Kabupaten
maupun Kota. Lebih dari separuh anggaran dialokasikan untuk
belanja pegawai. Total belanja pegawai untuk Kabupaten
mencapai Rp174,66 triliun atau sebesar 50,6% dari total belanja
daerah Kabupaten sedangkan untuk Kota, total belanja pegawainya
mencapai 52,4% dari total belanja daerah atau sebesar Rp45,36
triliun. Selanjutnya adalah belanja modal, dengan alokasi
sebesar Rp83,73 triliun untuk Kabupaten dan Rp18,96 triliun untuk
Kota.
19
Sumber. Subdit DKD, Dit. EPIKD. DJPK – Kemenkeu, diolah.
Salah satu yang membedakan komposisi belanja antara
Kabupaten dan Kota adalah pada komponen belanja transfer antar
pemda dimana porsi belanja ini relatif lebih besar pada Kabupaten
daripada di Kota. Di Kabupaten porsinya mencapai 3,7% dari total
belanja daerah Kabupaten atau sebesar Rp12,74 triliun sedangkan di
Kota alokasinya hanya sebesar 0,4% dari total belanja daerah Kota
atau hanya sebesar Rp346 miliar.
Tabel
RINGKASAN APBN DAN RAPBN-P 2012
(miliar rupiah)
URAIAN
APBN
RAPBN-P
Selisih terhadap
APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.311.386,7 1.344.476,8 33.090,1
I. Penerimaan Dalam Negeri 1.310.561,6 1.343.651,7 33.090,1
1. Penerimaan Perpajakan 1.032.570,2 1.011.737,9 (20.832,3)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 277.991,4 331.913,8 53.922,4
II. Penerimaan Hibah 825,1 825,1 0,0
B. Belanja Negara 1.435.406,7 1.534.582,1 99.175,4
20
I. Belanja Pemerintah Pusat 964.997,3 1.058.318,4 93.321,2
A. Belanja K / L 508.359,6 535.087,6 26.728,0
B. Belanja Non K / L 456.637,7 523.230,8 66.593,1
a. Pembayaran Bunga Utang 122.217,6 117.785,4 (4.432,2)
b. Subsidi 208.850,2 273.155,6 64.305,4
1) Subsidi Energi 168.559,9 230.432,5 61.872,6
BBM, LPG dan BBN 123.599,7 137.379,8 13.780,2
Listrik 44.960,2 93.052,7 48.092,5
2) Subsidi Non Energi 40.290,3 42.723,1 2.432,8
Pangan 15.607,1 20.926,3 5.319,2
c. Belanja Lain-lain 28.529,7 42.535,0 14.005,3
Kompensasi Pengurangan
Subsidi Energi 0,0 25.565,1 25.565,1
II. Transfer Daerah 470.409,5 476.263,7 5.854,2
1. Dana Perimbangan 399.985,6 405.839,8 5.854,2
2. Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian
70.423,9 70.423,9 0,0
C. Keseimbangan Primer (1.802,4) (72.319,9) (70.517,5)
D. Surplus / Defisit Anggaran ( A-B ) (124.020,0) (190.105,3) (66.085,3)
% DefisitTerhadap PDB (1,53) (2,23) (0,70)
E. Pembiayaan ( I+II ) 124.020,0 190.105,3 66.085,3
I. Pembiayaan Dalam Negeri 125.912,3 194.531,0 68.618,7
1. Perbankan Dalam Negeri 8.947,0 60.561,6 51.614,6
SAL 5.056,8 56.173,7 51.116,9
2. Non Perbankan Dalam Negeri 116.965,3 133.969,4 17.004,1
Surat Berharga Negara 134.596,7 159.596,7 25.000,0
Dana Pengembangan
Pendidikan Nasioal (1.000,0) (7.000,0) (6.000,0)
II. Pembiayaan Luar Negeri ( Neto ) (1.892,3) (4.425,7) (2.533,4)
Keterangan : Uraian dan penjelasan Tabel APBN pada subbab 5.8 defisit
pemerintah dan pengeluaran bunga dan 5.9 penerimaan pemerintah
21
5.8 Defisit Pemerintah dan Pengeluaran Bunga
Sebagai pengeluaran pemerintah yang telah tumbuh,
pendapatan tidak terus meningkat dan menghasilkan substansial
defisit anggaran. Tingkat pembayaran bunga adalah fungsi dari dua
faktor yaitu jumlah hutang dan tingkat bunga yang harus dibayar.
Sementara itu, anggaran belanja negara dalam RAPBN-P
tahun 2012 direncanakan mengalami perubahan dari pagu semula
sebesar Rp 1.435.406,7 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp
1.534.582,1 miliar atau mengalami peningkatan Rp 99.174,4 ( 6,9
persen ). Perubahan anggaran belanja negara tersebut berasal dari
perubahan anggaran belanja pusat dan transfer ke daerah. Belanja
pemerintah pusat direncanakan mengalami perubahan menjadi Rp
1.058.318,4 miliar, meningkat sebesar Rp 93,321,2 miliar ( 9,7
persen ) dari pagu semula dalam APBN 2012 sebesar Rp 964,997
miliar. Transfer ke daerah diperkirakan mengalami perubahan dari
Rp470.409,5 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp476.263,7
miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp5.854,2 miliar atau
sekitar 1,2 persen. ( lihat tabel ). Dengan rencana peningkatan pendapatan negara dan hibah
sebesar Rp33.090,1 miliar (2,5 persen) yang disertai dengan
peningkatan belanja negara sebesar Rp99.175,4 miliar (6,9 persen),
maka sebagai konsekuensinya, defisit anggaran akan meningkat
sebesar Rp66.085,3 miliar, dari yang diperkirakan sebelumnya
sebesar Rp124.020,0 miliar (1,53 persen terhadap PDB), menjadi
Rp190.105,3 miliar (2,23 persen terhadap PDB).
Peningkatan defisit anggaran dalam RAPBN-P 2012
direncanakan akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam
negeri sebesar Rp68.618,7 miliar, dari rencana semula sebesar
Rp125.912,3 miliar dalam APBN 2012 menjadi sebesar Rp194.531,0
miliar, sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan mengalami
perubahan minus Rp2.533,4 miliar, dari sebesar minus Rp1.892,3
miliar menjadi sebesar minus Rp4.425,7 miliar. Perubahan rencana
pembiayaan dalam negeri pada tahun 2012 tersebut terutama
berasal dari: (a) peningkatan pemanfaatan dana saldo anggaran lebih
(SAL) sebesar Rp51.116,9 miliar, dari rencana semula sebesar
22
Rp5.056,8 miliar menjadi Rp56.173,7 miliar; (b) penambahan
penerbitan surat berharga negara neto sebesar Rp25.000,0 miliar,
dari rencana awal sebesar Rp134.596,7 miliar menjadi Rp159.596,7
miliar; dan (c) penambahan dana pengembangan pendidikan
nasional sebesar Rp6.000,0 miliar, dari Rp1.000,0 miliar menjadi
Rp7.000,0 miliar.
5.9 Penerimaan Pemerintah
Sumber utama penerimaan pemerintah yang paling penting dan
paling teratur adalah pajak. Perpajakan secara tradisional dikaitkan
dengan studi keuangan publik. Dalam menerapkan kebijakan
anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak
terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam
penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak
khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tapi
pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan
anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkun tingkat pajak
sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan gairah usaha
juga meningkat.
Sebagai akibat perubahan perubahan pokok-pokok kebijakan
fiskal, dalam RAPBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah
diperkirakan mencapai Rp1.344.476,8 miliar, atau mengalami
peningkatan sebesar Rp33.090,1 miliar (2,5 persen), dari yang
semula direncanakan dalam APBN tahun 2012 sebesar
Rp1.311.386,7 miliar. Peningkatan pendapatan negara tersebut
berasal dari peningkatan PNBP sebesar Rp53.922,4 miliar (19,4
persen), dari target semula sebesar Rp277.991,4 miliar dalam APBN
2012 menjadi Rp331.913,8 miliar. Di lain pihak, penerimaan
perpajakan diperkirakan mengalami penurunan Rp20.832,3 miliar
(2,0 persen) dari rencana semula Rp1.032.570,2 miliar dalam APBN
tahun 2012 menjadi Rp1.011.737,9 miliar. Selanjutnya, penerimaan
hibah diperkirakan sama dengan target APBN 2012 sebesar Rp825,1
miliar. ( Lihat Tabel ). Jadi ketika memeriksa penerimaan dari sisi anggaran
pemerintah, penekanan pada pajak, biaya pengguna menjadi
tuduhan bahwa pungutan pemerintah tersebut adalah untuk
23
menaikkan pendapatan yang dapat juga untuk membiayai
pengeluaran. Namun pemerintah juga dapat meningkatkan
pendapatnnya melalui pinjaman dan menjual outputnya. Contohnya
seperti ketika tol dibebankan biayanya pada pengguna jalan tol
tersebut sehingga ketika memasuki tol para pengguana jalan tol
harus membayar sejumlah biaya.
VI. SUMBER KEGAGALAN PASAR
Kegagalan pasar terjadi ketika kondisi pareto optimum tidak tercipta.
Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyeimbangkan tingkat pertukaran
marginal (TPM), sedangkan produsen menawarkan barang untuk dijual
dengan harga lebih tinggi dari biaya marjinal. Kegagalan pasar banyak
terjadi di negara berkembang. Di perekonomian negara berkembang,
jumlah barang dan pasar faktor produksi dalam keadaan yang tidak
seimbang menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Dalam
kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi
marjinal.
6.1 Persaingan Tidak Sempurna
Persaingan tidak sempurna adalah salah satu penyebab
kegagalan pasar. Dalam pasar ini, struktur perusahaan menghadapi
kurva permintaan miring ke bawah untuk produknya. Pendapatan
marjinal menyimpang dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi
sama dengan biaya marjinal.
Dalam kejadian ini, monopoli perusahaan menetapkan harga
yang melebihi biaya marjinal, untuk memaksinalkan keuntungan. Hal
ini menyebabkan output yang jauh lebih rendah daripada yang
dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing secara sempurna,
beroperasi di bawah kondisi biaya yang sama.
Pengoperasian monopoli dikatakan tidak efisien karena
menyebabkan kurang optimalnya alokasi sumber daya. Monopoli
alamiah dan perusahaan lain yang mengalami penurunan biaya rata-
rata melalui berbagai output merupakan sumber kegagalan pasar.
Sebuah monopoli alamiah dapat memperbaiki outputnya
dengan menetapkan harga yang lebih besar dari biaya marjinal. Jika
24
perusahaan mencoba untuk memproduksi barang dengan harga
yang sama dengan biaya marjinalnya, maka perusahaan akan
menderita kerugian yang harus dibiayai oleh pungutan pajak atau
diskriminasi harga.
Kecenderungan yang sama untuk harga yang menyimpang dari
biaya marjinal terlihat dalam pasar oligopoli dan multinasional
corporations (MNC) di negara berkembang. Oligopoli adalah struktur
pasar yang ditandai dengan adanya beberapa perusahaan. Meskipun
setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar, perubahan harga oleh
satu perusahaan akan berpengaruh terhadap perusahaan lain.
6.2 Barang Publik dan Eksternalitas
Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai
melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang
melaksanakan pekerjaannya.
Barang publik adalah barang dan jasa yang memiliki 2
karakteristik, yaitu non-rivalry dan tidak dapat dikecualikan. Yang
termasuk Barang publik adalah pertahanan, taman nasional, ramalan
cuaca, dan sebagainya. Non-rivalry dalam konsumsi menunjukkan
bahwa satu orang yang mengkonsumsi suatu barang tidak
mengurangi kegunaan barang tersebut kepada orang lain. Tidak
dapat dikecualikan berarti bahwa tidak mungkin untuk mengecualikan
setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut
selama barang tersedia. Kedua kondisi ini menyiratkan bahwa pasar
tidak akan mampu menyediakan barang atau jasa secara efisien,
karena sistem pasar mengecualikan orang yang tidak bisa membayar
untuk mendapatkan barang yang diinginkan.
Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi
mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa kompensasi. Efek
eksternal yang bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif.
Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah efek
eksternal yang merugikan. Barang publik seperti penelitian kesehatan
yang didanai publik dan pendidikan merupakan eksternalitas positif.
Polusi adalah contoh umum eksternalitas negatif. Pasar atau sistem
harga tidak dapat mencerminkan biaya-biaya eksternal dan manfaat.
Hal ini memberikan alasan campur tangan pemerintah, baik untuk
25
mendorong terjadinya eksternalitas positif atau mengatur
eksternalitas negatif.
6.3 Kegagalan Institusi
Gillis, Perkins dan Roemer (1992) telah mengidentifikasi bahwa
kegagalan institusi sebagai penyebab utama kegagalan pasar di
negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa
sebuah lembaga atau institusi yang kurang berkembang tidak akan
bisa maksimal dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga
kegagalan pasar dengan mudah terjadi.
Gillis, Perkins dan Roemer. (1992: 540) juga menganggap
kegagalan institusi sebagai penyebab kerusakan lingkungan di
negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa meskipun
pemerintah memiliki hak milik atas sebagian besar kawasan hutan di
negara berkembang, mereka tidak mampu menegakkan peraturan di
bidang ini. Hutan menjadi sumber daya milik umum. Situasi seperti ini
menyebabkan kerusakan yang luas kawasan hutan. Mekanisme
pasar tidak dapat mengatur penggunaan sumber daya milik umum.
kegagalan pasar Ini terkadang dikenal sebagai "tragedi of commons".
6.4 Kegagalan Informasi
Jika konsumen tidak mempunyai informasi yang akurat tentang
harga pasar atau kualitas produk, maka sistem pasar tersebut tidak
akan berjalan secara efisien. Kekurangan informasi ini dapat
memberikan insentif kepada produsen untuk menawarkan terlalu
banyak produk tertentu dan terlalu sedikit produk lainnya. Di sisi lain,
beberapa konsumen mungkin tidak akan membeli produk meskipun
mereka akan memperoleh keuntungan, sementara konsumen lain
membeli produk yang mengakibatkan mereka lebih dirugikan.
Dua jenis kegagalan informasi yang utama adalah masalah
moral hazard dan adverse selection. Jenis pertama adalah masalah
moral hazard. moral hazard menjadi penyebab utama kegagalan
pasar, kegagalan ini membuat pasar tidak bisa memberikan informasi
sebanyak yang diharapkan oleh konsumen.
Adverse selection terjadi pada asuransi ketika perusahaan
asuransi tidak dapat membedakan antara individu dengan risiko
26
tinggi dan individu berisiko rendah berdasarkan informasi yang
tersedia untuk dia. Perusahaan asuransi bisa saja melakukan
pemilihan yang salah, dan mungkin perlu untuk merancang premi
yang berbeda dalam upaya untuk mengatasi faktor risiko yang
berbeda. Kegagalan Informasi juga dapat terjadi di pasar saham
dimana terdapat insider trading yang merupakan strategi untuk
meminimalkan resiko, dapat mencegah pasar dari mencapai alokasi
yang efisien di antara pedagang. Insider trading terjadi ketika
sekelompok individu yang istomewa memiliki akses ke informasi
saham pasar yang pedagang lain tidak memiliki.
VII. PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK
7.1 Perkembangan Model
Dasar dari teori ini adalah perubahan struktur pembangunan
sektor publik. Proses pembangunannya berawal dari industrialisasi
hingga selesai. Model ini menghubungkan perkembangan
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi
yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir
(lanjut).
Pada tahap awal pengembangan dipandang sebagai tahap
industrialisasi dimana masyarakat melakukan urbanisasi yaitu
bergerak dari pedesaan ke daerah perkotaan. Untuk mencapai atau
menyelesaikan tahap ini, ada persyaratan yang cukup signifikan dari
pemerintah untuk infrastruktur dalam pengembangan kota. Peran
untuk mencapai infrastruktur yang diinginkan menentukan jumlah
pengeluaran pemerintah demi tercapainya hal tersebut.
Pada tahap menengah pembangunan, investasi pemerintah
tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain
itu peran sektor swasta semakin besar. Peranan pemerintah tetaplah
besar pada tahap menengah, karena seiring dengan perkembangan
dari sektor swasta menyebabkan pemerintah menyediakan barang
dan jasa publik yang sangat banyak dan berkualitas. Pada tahap ini
juga terjadi eksternalitas.
27
Akhirnya dalam tahap pengembangan ekonomi yang lebih
lanjut pemerintah tidak menyediakan pengeluaran infrastruktur untuk
mengkoreksi kegagalan pasar. Aktivitas pmerintah lebih ditekankan
untuk pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas sosial, seperti
kesehatan, keamanan, dan pendidikan.
Model pengembangan ekonomi ini memiliki kelemahan yaitu
lebih ditekankan pada diskripsi daripada penjelasan.
7.2 Hukum Wegner
Wagner mengemukakan suatu teori berdasarkan
perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang juga
didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, Jepang, dan
Amerika. Inti dari hukum Wagner yaitu jika dalam suatu
perekonomian pendapatan per kapita meningkat maka penegeluaran
pemerintah juga meningkat.
Dasar teori ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, bahwa
pertumbuhan mengakibatkan peningkatan yang kompleks. Hal ini
jelas diperlukan undang-undang yang baru dan hukum yang lebih
terstruktur untuk mengatur hal tersbut. Hal ini jelas tersirat dalam
pengeluaran sektor publik.
Dasar yang kedua, dengan adanya urbanisasi dan
meningkatnya eksternalitas. Selanjutnya komponen terakhir yang
mendasari hukum Wagner adalah Wagner berpendapat
bahwasannya barang yang dipasok olek sektor publik memiliki
pendapatan tinggi karena mengandung elastisitas permintaan.
Pertumbuhan yang meningkatkan pendapatan menyebabkan
peningkatan permintaan sektor publik.
Kelemahan dari teori ini adalah Wagner hanya memusatkan
perhatian teorinya terhadap permintaan untuk sektor publik (jasa).
28
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner
Sumber : Mangkoesubroto halaman 172
Berdasarkan diagram diatas, kenaikan pengeluaran
pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh
kurva 1 bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2. Kurva 2 adalah
pengeluaran pemerintah yang wajar sehingga bentuk kurvanya
adalah linier, seperti untuk pengeluaran belanja pegawai atau
pengeluaran rutin lainnya yang sifatnya tetap tiap tahunnya.
Sedangkan kurva 1 mempunyai bentuk yang eksponensial disebakan
oleh pengeluaran yang tidak wajar. Maksudnya adalah pengeluran
yang tidak tetap tiap tahunnya atau pengeluaran yang diluar dugaan.
Contohnya adalah saat pelaksanaan pemilihan umun presiden yang
dilaksanakan 5 tahun sekali. Sehingga pada tahun dilaksanakannya
pemilihan presiden tersebut pengeluaran pemerintah meningkat yang
menyebabkan kurva menjadi berbentuk eksponensial.
7.3 Hukum Baumol
Hukum Baumol diawali dari observasi terhadap sifat teknologi
produksi di sektor publik. Hipotesis dasar dari hukum ini adalah
teknologi dari sektor publik merupakan kegiatan padat karya terhadap
sektor swasta. Persaingan di pasar persaingan tenaga kerja
memastikan bahwasannya biaya tenaga kerja di sektor publik
berhubungan dengan sektor swasta. Namun, di sektor swasta ketika
biaya kerja relatif meningkat atau tinggi mungkin sektor swasta akan
mengganti modal kerjanya. Kemajuan teknologi di sektor swasta
akan meyebabkan peningkatan produktivitas. Peningkatan
29
kelemahan dari teori ini adalah tidak mempertimbangkan aspek
permintaan dan penawaran atau proses politik.
Model Baumol membagi ekonomi menjadi dua sektor, yaitu
sektor progresif dan non-progresif. Sektor progresif dikarakteristikkan
dengan peningkatan kumulatif produktivitas per jam kerja, yang
timbul dari skala ekonomi dan perubahan teknologi. Dalam sektor
non-progresif, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih lambat
daripada sektor progresif. Hasil Baumol tergantung pada perbedaan
produktivitas antara dua sektor. Tapi tidak berarti bahwa peningkatan
produktivitas dalam sektor non-progresif selalu nol.
Adanya perbedaan produktivitas disebabkan oleh input
tenaga kerja dalam produksi barang sektor non-progresif. Pada
sektor progresif, tenaga kerja merupakan instrumen utama untuk
mencapai produk akhir. Sebaliknya pada sektor non-progresif, tenaga
kerja adalah produk akhir itu sendiri. Dalam kasus sektor progresif,
model dapat disubtitusikan untuk tenaga kerja tanpa mempengaruhi
sifat produk. Dalam sektor non-progresif, jasa tenaga kerja termasuk
bagian produk yang di konsumsi, mengurangi tenaga kerja akan
mengubah produk yang dihasilkan.
Sektor non-progresif meliputi industri jasa seperti layanan
pemerintah, restoran, industri kerajinan dan kesenian, karena jasa
bersifat padat karya dalam produksinya. Peningkatan produktivitas
dimungkinkan dalam layanan ini. Misalnya perubahan teknologi akan
meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas penyediaan
layanan publik.
Dalam sektor progresif, diasumsikan bahwa peningkatan
produktivitas tenaga kerja sama dengan peningkatan tingkat upah per
jam. Sehingga biaya satuan sektor progresif akan terus konstan dari
waktu ke waktu.
Hipotesa Baumol tentang pertumbuhan produktivitas yang
tidak seimbang untuk menjelaskan penambahan sektor publik dapat
dinyatakan sebagai berikut. Pertama, jika rasio output sektor publik
terhadap output sektor swasta tetap konstan maka sumber daya
30
tenaga kerja harus dialihkan dari sektor swasta ke sektor publik.
Kedua, bahwa pengeluaran penuh sektor publik yang lebih banyak
digunakan pada upah dan gaji akan naik lebih cepat daripada
pengeluaran sektor swasta.
Sumber:http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pr
icing_exercises_and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_a
ssignment_help_online_tutoring.htm
Pengertian TR ( total revenue ) dan TC ( total cost ) adalah
pendapatan agregat dan biaya agregat. Sesuai dengan penjelasan dalam
ilmu ekonomi, keuntungan agregat yaitu selisih positif antara pendapatan
agregat (TR) dengan biaya agregat (TC) pada tingkat produktivitas yang
beragam, sehingga nantinya kurva keuntungan agregat akan terlihat
berbeda tidak sejajar dengan kurva TR maupun TC pada tingkat
produktivitas yang beragam.kemudian TR dan TC tidak akan sejajar
karena setiap tingkat produktivitas mengakibatkan perubahan dalam TR
dan TC.
Jika seandainya industri menginginkan untuk mengoptimalkan
penjualannya maka akan membuat produktivitas pada PW sebab pada
garis PX menunjukkan garis keuntungan minimum sehingga produktivitas
31
PW sudah mencapai keuntungan yang minimum tetapi tingkat yang lebih
besar adalah OR yang membutuhkan produktivitas yang besar.
Pendapatan penjualan optimasi OC lebih besar dari produktivitas
keuntungan optimasi OR.
OP menunjukkan keuntungan agregat minimum kemudian PX
adalah garis keuntungan minimum. Pada titik E bisa dikatakan sebagai
hasil yang mungkin untuk mencapai optimal produktivitasnya karena garis
PX memotong TP. Pada tingkat produktivitas OS, industri akan mencapai
atau memiliki pendapatan agregat yang tinggi yaitu SA1 tetapi kurang dari
pendapatan agregat yang maksimum yaitu titik SA2. Perlu dicatat bahwa
untuk dapat memperoleh keuntungan minimum OP setidaknya garis PX
harus berpotongan dengan kurva TP.
7.4 Efek Ratchet
Model efek ratchet mengembangkan interaksi politik dengan
arah yang berbeda. Mereka menganggap bahwa kebijakan
pemerintah merupakan penghabisan dana negara. Sebaliknya,
asumsi bahwa masyarakat tidak mau untuk membayar pajak.
Pendapatan negara yang tinggi berasal dari pajak, sehingga
sebagian masyarakat menolak untuk membayar pajak karena mereka
tidak mendapatkan manfaat dari pengeluaran mereka.
Model ratchet berpendapat bahwa pajak memungkinkan
pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dengan persetujuan
dari para pembayar pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja
negara.
Aspek terakhir dari pendapat ini adalah tingkat pengeluaran
tidak akan kembali ke tingkat semula setelah masa penolakan pajak.
Beberapa alasan dalam penarikan pajak oleh pemerintah. Pertama,
pembayar pajak bisa menjadi terbiasa dengan tingginya tingkat
pengeluaran dan melihat ini sebagai kewajiban. Kedua, hutang yang
dapat timbul selama periode penolakan pajak harus segera
dibayarkan, sehingga membutuhkan pendanaan. Ketiga, janji yang
dibuat pemerintah kepada wajib pajak selama periode penolakan
harus dipenuhi.
Prediksi model efek ratchet adalah pengeluaran akan tetap
relatif konstan kecuali apabila terdapat gangguan dari beberapa
32
peristiwa eksternal. Ketika peristiwa tersebut terjadi ini akan
menyebabkan peningkatan yang besar dari pengeluaran.
33
VIII. KESIMPULAN
Pada pembahasan ini telah dijelaskan tentang beberapa teori sektor
publik. Setiap penjelasannya memiliki poin - poin yang mencakup di dalam
teori sektor publik namun tidak ada yang meyakinkan sama sekali. Hal
tersebut dapat dikatakan adil bahwa teori sektor publik memberikan
sebagian pengetahuan dan memiliki beberapa bagian dari kebenaran.
Beberapa cerita gambaran yang dijelaskan bersama suatu komponen yang
penuh, termasuk dampak atau efek roda bergerigi, efek pendapatan,
proses politik, teknologi produksi dan birokrasi, akan lebih banyak yang
berlaku dalam kehidupan masyarakat pada khususnya.
Model birokrasi adalah model yang terutama menarik sekali sejak
model tersebut menunjukkan bagaimana analisis ekonomi dapat
diaplikasikan untuk apa yang ditunjukkan oleh masalah non-perekonomian.
Dalam mengaplikasikan hal tersebut, perekonomian menghasilkan
kesimpulan menarik yang mana para pelaku ekonomi memiliki kesangsian
terhadap efisiensi pemerintah. Hal tersebut mengilustrasikan bagaimana
metode pertimbangan perekonomian dapat diaplikasikan untuk memahami
pengeluaran dari pandangan pertama sebuah masalah non-perekonomian.
Pertanyaan yang selalu nampak dari pemerintah yang telah
berkembang terlalu besar itu sulit untuk dijawab. Alasannya adalah bahwa
pemerintah itu yang melengkapi pasar dan juga saingan dari pasar itu
sendiri. Sebagai induk pertama, pemerintah bersaing dengan banyak bisnis
yang kelihatannya untuk menggaji orang - orang yang memiliki
kemampuan atau berbakat. Kemungkinannya bahwa yang terbaik dan
yang paling cerdas menjadi pegawai negeri sipil dan politisi publik,
sedangkan hal tersebut lebih baik daripada seorang pengusaha, yang
dianggap oleh banyak orang sangat berharga di mata masyarakat karena
mereka terlihat sebagai penyedia kemampuan mereka untuk memperoleh
kekayaan dari hal lain dari pada menciptakan sesuatu. Ketika masyarakat
membayar pajak, mereka mempunyai sedikit uang untuk dikeluarkan pada
barang dan jasa lain yang disediakan oleh pasar. Demikian juga ketika
pemerintah meminjam uang, pemerintah bersaing dengan perusahaan -
perusahaan yang kelihatannya sedang meningkatkan modalnya. Di
beberapa sektor seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, pelayanan
publik dan swasta sedang bersaing dengan sektor lain. Namun pada saat
34
yang sama, pemerintah juga menyediakan pelengkap yang dapat
digunakan secara penuh kepada setiap aktivitas bisnis dengan
menyediakan infrastruktur utama dan peraturan sipil. Setiap bisnis
tergantung pada tujuan pemerintah seperti perlindungan jiwa dan properti,
sebuah jaringan transportasi, pengadilan sipil, mata uang yang stabil, dan
sebagainya. Tanpa hal - hal tersebut, masyarakat tidak dapat menjalankan
bisnisnya. Akhirnya apakah sebuah aktivitas yang termasuk dalam sektor
publik atau sektor privat merupakan aktivitas yang ditentukan sendiri.
Seperti dalam arsitektur, fungsinya memberi kesan pada bentuknya.
Misalnya, pada pendidikan di mana tujuannya bermacam - macam (melek
huruf, kemampuan kejuruan, kewarganegaraan, persamaan hak dalam
kesempatan, persiapan untuk hidup) dan tidak dapat diukur secara tepat
sekali dan beberapa pelaku ekonomi termasuk orang tua, pekerja, siswa,
guru, pembayar pajak, kemungkinan dapat bersaing dalam hal
kesukaannya. Hal tersebut tidak jelas bahwa pasar dengan fokus pikiran
tunggal dapat mengatasi secara cukup dengan semua aspek tersebut, dan
resiko pasar yang dapat membuat berat sebelah sebuah aktivitas ke arah
dimensi yang perkaranya lebih untuk pembuatan laba. Contohnya,
mengajarkan berbagai kemampuan kepada banyak siswa mungkin
bertentangan dengan mengajarkan hal yang sama kepada paling sedikit
satu siswa. Di Amerika program voucher sedang menciptakan lebih banyak
kompetisi dari skolah swasta tetapi untuk mayoritas populasi, sekolah
negeri umum meninggalkan penyuplai monopoli. Hasil bersih dari
perubahan pasar dapat dengan baik mengganggu masyarakat secara
keseluruhan. Singkatnya, Hal tersebut berpotensi terhadap pemerintah
untuk melangkah atau mengambil tindakan ketika pasar mengalami
kegagalan.
35
IX. STUDI KASUS
Jawa Pos, Senin 07 Mei 2012
Swadaya Tambal Jalan Berlubang TRENGGALEK - Ribuan warga Munjungan bergotong-royong
memperbaiki jalan utama Munjungan – Kampak kemarin (6/5).
Kegiatan tersebut dilakukan warga secara swadaya. Seluruh elemen
masyarakat ambil bagian dalam kegiatan itu. Diantaranya, sopir,
anggota TNI, polisi, PNS, dan anggota gerakan pemuda.
Sekitar pukul 08.00 mereka berada di jalan yang hendak
diperbaiki. Jalan ditambah dengan semen. Kegiatan tersebut
dilakukan di jalan Desa Besuki. Ada enam titik yang diperbaiki. Setiap
titik berada di tanjakan atau tikungan tajam.
Bukari, 43, koordinator kegiatan tersebut, menyatakan bahwa
tidak ada paksaan dalam kegiatan itu. Dana, material, dan tenaga
berasal dari swadaya warga Munjungan. “ tujuan kami adalah
memperbaiki jalan. Semuanya dilakukan atas kemauan warga
Munjungan.”
Bukari menerangakan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua.
Kegiatan pertama dilakukan minggu lalu dengan tiga titik yang
berbeda. “Pertama, jalan berlubang ditutup dengan batu. Kemudian,
campuran semen, pasir, dan coral digunakan sebagai penutupnya.
Untuk sementara, separuh jalan dulu ditambal. Setelah itu kering,
dilanjutkan separuh jalan sisanya sehingga jalan masih bisa dilewati
kendaraan,” jelasnya.
Sukadji menuturkan, karena jalan rusak, waktu tempuh
Trenggalek – Kampak – Munjungan menjadi lebih lama. Jika jalan
bagus, jarak Trenggalek – Munjungan bisa ditempuh dalam 1 – 1,5
jam. “ selama oni waktu tempuhnya dua jam dan kadang lebih.
Bahkan ada ibu yang melahirkan di jalan lantaran terlambat dibawa ke
RSUD,” katanya.
Sukadji berharap, Pemkab Trenggalek segera merealisasikan
proyek perbaikan jalan Kampak – Munjungan.
36
ANALISA KASUS
Telah dibicarakan bahwasannya pemerintah harus campur tangan
dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi
karena sistem pasar tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber
ekonomi secara efisien. Bentuk campur tangan pemerintah ialah barang
publik. Barang publik dihasilkan untuk menunjang pertumbuhan dalam
perekonomian, seperti jalan, keamanan, kesehatan, dan sebagainya.
Artinya, pemerintah menghasilkan barang publik untuk menunjang
kenyamanan masyarakat untuk berkembang.
Tapi nyatanya hal ini menyimpang dari pernyataan diatas. Melihat
berita yang telah terjadi pada warga Munjungan, Trenggalek, respon
pemerintah terhadap barang publik yang rusak sangatlah terlambat.
Padahal jalan tersebut selalu menjadi lalu lalang masyarakat sekitar.
Justru keterlambatan tersebut masyarakat sekitar beserta TNI, Polisi, dan
PNS secara inisiatif memperbaiki jalan tersebut dengan iuran mayarakat
sekitar. Bila dipandang secara mendalam hingga sampai masyarakat
Munjungan memperbaiki jalan rusak tersebut dengan iuran sendiri tanpa
ada campur tangan dari pemerintah dapat dipastikan masyarakat sangat
membutuhkan jalan tersebut rapi dan tidak berlubang dan dapat
diperkirakan pula manfaat jalan di Munjungan berperan besar dalam
perekonomian maupun sosial.
Jelas ini semua merupakan hal yang kurang di dalam model
pembangunan ekonomi. Pada model pembangunan yaitu tahap awal
perkembangan, pemerintah menyediakan prasarana seperti pendidikan,
kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Kemudian, pada tahap
menengah dikarenakan peran sektor swasta sudah semakin besar
sehingga memerlukan barang publik yang berkualitas, contohnya jalan.
Jalan di daerah Munjungan yang rusak mengakibatkan eksternalitas.
Eksternalitas tersebut diakibatkan jalan di daerah Munjungan tersebut
sering terjadi longsor dan dilalui oleh kendaraan berat dan aspalnya tidak
kuat menahan beban berat sehingga jalan tersebut retak hingga berlubang.
Lubang inilah yang mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar.
Permasalahannya ialah pemerintah belum mampu menyelesaikan tahap
menengah tetapi langsung meloncat menuju tahap akhir pembangunan.
Pada tahap menengah, pemerintah dituntut untuk turun tangan mengatur
37
dan mengurangi akibat negatif dari eksternalitas. Contohnya jalan di
daerah Munjungan tersebut. Perbaikan barang publik yang rusak dinilai
sangatlah lama hingga menganggu kenyamanan masyarakat pengguna
jalan tersebut.
Berdasarkan dengan teori hukum Wagner bahwasannya apabila
pendapatan masyarakat meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah
juga meningkat. Dengan menggunakan analisa berikut berarti jika
pemerintah ingin GNP naik maka pemerintah harus mampu menciptakan
barang publik yang berkualitas untuk menunjang kenyamanan dalam
perekonomian. Intinya, pemerintah harus cepat dalam merespon
kerusakan jalan di daerah Munjungan agar aktivitas kegiatan
perekonomian yang menggunakan jalan tersebut tetap berjalan lancar.
38
X. PERTANYAAN
1. Konsumsi yang menunjukkan bahwa konsumsi satu orang tidak
mengurangi kegunaan barang dari orang lain adalah ... .
a. Non-excludability
b. Non-rivalry
c. Excludability
d. Rivalry
2. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari pasar oligopoli, kecuali ... .
a. Produk yang dijual bersifat homogen
b. Adanya sifat saling ketergantungan
c. Terdapat banyak penjual dan pembeli
d. Penggunaan iklan yang intensif
3. Masalah kegagalan informasi pada perusahaan asuransi di mana
mereka tidak dapat membedakan antara konsumen berisiko tinggi
dan yang berisiko rendah menurut informasi yang mereka peroleh
adalah ... .
a. Moral hazard
b. Insider tranding
c. Adverse selection
d. Informasi yang terbatas
4. Bila pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah pun
akan meningkat, merupakan asumsi dari hukum ... .
a. Wegner`s law
b. Baumol`s law
c. Rostow & Musgrave
d. Peacock & Wisemann
5. Model ini membangun interaksi politik dengan arah yang berbeda.
Mereka berasumsi jika pilihan pemerintah adalah menghabiskan
uang. Tetapi di sisi lain publik tidak mau membayar pajak, padahal
pengeluaran yang tinggi didapat dari pajak. Asumsi tersebut
merupakan model dari ... .
a. Wegnes`s law
b. Baumol`s law
c. A political model
d. Ratchet effect
39
6. Salah satu kelemahan dari hipotesisnya adalah tidak
mempertimbangkan aspek permintaan, penawaran, ataupun proses
politik. Merupakan hipotesis dari ... . (Baumo`s law).
7. Perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang
semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan
meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran
pemerintah juga meningkat ... . (Peacock and Wisemann).
8. Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis kegagalan informasi!
9. Sebutkan dan jelaskanlah dua karakteristik barang publik murni!
40
I. KATA KUNCI
1. Non – rivalry (tidak bersaing) adalah konsumsi seorang individu yang
menunjukkan bahwa konsumsi satu orang tidak mengurangi
kegunaan barang dari orang lain.
2. Non – excludability (tidak dikecualikan) adalah barang publik yang
tersedia dimasyarakat disediakan oleh pemerintah, rumah tangga
tidak dapat dikecualikan untuk mengkonsumsi, kecuali dengan biaya
terbatas.
3. Oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan adanya
beberapa perusahaan.
4. Moral hazard adalah masalah yang diciptakan oleh informasi
asimetris yang terjadi setelah transaksi terjadi . Moral hazard terjadi
saat satu pihak terisolasi dari resiko, maka ia dapat bertindak
berbeda dengan yang seharusnya jika ia terancam mendapatkan
resiko sepenuhnya.
5. Adverse selection adalah masalah yang ditimbulkan oleh informasi
asimetris sebelum transaksi terjadi.
6. Efek pengalihan adalah adanya suatu gangguan sosial yang
menyebabkan suatu aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas
pemerintah.
7. Efek inspeksi adalah aktivitas pemerintah yang terlihat setelah
terjadinya perang.
8. Concentration effect adalah gangguan sosial yang menyebabkan
terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah dan sebagian
kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh pihak swasta.
9. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah
variabel dengan perubahan variable lainnya.
10. Birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugas-
tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan
cerminan atas kebijakan organisasinya.
11. Patronase adalah dukungan, pemberdayaan, pemberian, dan sering
berupa bantuan finansial yang diberikan oleh sebuah organisasi
kepada organisasi lain atau orang lain.
12. Kosolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu
perusahaan.
41
13. Insider tranding merupakan strategi untuk meminimalkan risiko.
14. Tingkat Pertukaran Marginal adalah angka yang menunjukkan
kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir
dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang terakhir.
15. Pasar monopoli adalah ketika di dalam pasar hanya terdapat satu
orang penjual dan banyak pembeli.
16. Monopoli alamiah adalah pasar monopoli yang terjadi secara alamiah
dikarenakan pasar barang tersebut terlalu kecil atau investasi yang
dibutuhkan sangat besar.
17. Tragedi of commons adalah sebuah keadaan ketika suatu barang
tidak memeiliki hak kepemilikan yang jelas, sehingga setiap orang
setiap oarng berusaha untuk memenuhi keinginannya secara
berlebihan.
18. Efisiensi adalah memaksimalkan dan memanfaatkan seluruh sumber
daya dalam proses produksi barang dan jasa.
19. Insentif adalah pemberian, biasanya dalam bentuk uang kepada
pekerja untuk meningkatkan semangat bekerja sehingga dapat
mencapai hasil yang lebih besar; pada umumnya diberikan pada
mereka yang mampu menjual barang/jasa lebih dari target yang telah
ditentukan (incentive).
20. Equilibrium adalah dalam bidang ekonomi, titik keseimbangan
dimana tidak ada untung tidak ada rugi.
21. Inelastis adalah barang dengan nilai elastisitas kurang dari satu
disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar-kecilnya harga
terhadap jumlah-permintaan tidak terlalu besar.
22. Pareto optimal adalah alokasi sumber daya yang tidak dapat
diperoleh dengan baik oleh individu tanpa adanya orang lain yang
lebih buruk.
23. Utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif
(gratifikasi) yang dicapai.
24. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara
dua bundel barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang
sama (indiferen) pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas (Q) kedua
bundel tersebut.
42
25. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana negara
yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan
urusannya.
26. Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem
pasar sehingga menyebabkan alokasi sumber – sumber ekonomi
secara efisien.
27. Monopoli alamiah adalah keadaan di mana pasar akan barang atau
jasa terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar
sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat
produksi yang besar.
28. Common resources adalah suatu barang atau jasa yang manfaatnya
tidak dirasakan oleh satu orang saja.
43
DAFTAR PUSTAKA
Hindriks, Jean dan Gareth D. Myles. 2004. Intermediate Public Economics
Public Finance
Robbins,Donijo. Handbook Of Public Sector Economics
Howard,Michael.Public Sector Economics
Myles,Gareth D. 2001. Public Economics
www.djpk.depkeu.go.id
Webster. 1942. halaman 2005.
Webster. 1995. halaman 895.
Perkins dan Roemer. (1992: 540).
http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pricing_exercises
_and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_assignment_help
_online_tutoring.htm
Ekonomi Publik (Dr. Guritno Mangkoesoebroto, M.Ec.)
http://materibelajar.wordpress.com/2008/12/14/pertumbuhan-pengeluaran-publik/