BAGIAN ANGGARAN 089 Pabar 2014 Audited.pdf · Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 ......
Transcript of BAGIAN ANGGARAN 089 Pabar 2014 Audited.pdf · Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 ......
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN
PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA BARAT
SEBAGAI UNIT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(AUDITED)
NOMOR : LAP-97/PW27/1/2015
TANGGAL : 23 APRIL 2015
JALAN ANGKASA MULYONO-AMBAN
MANOKWARI
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Daftar Isi - ii -
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Lampiran iv
Pernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan 1 v
Ringkasan Laporan Keuangan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3 4
II. Neraca 4 5
III. Catatan atas Laporan Keuangan 5 7
A. Penjelasan Umum 7
A.1. Dasar Hukum X 7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis X 7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan XX 9
A.4. Kebijakan Akuntansi XX 10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah XX 17
B.2. Belanja Negara XX 17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 22
C.1. Aset Lancar XX 22
C.2. Aset Tetap XX 24
C.3. Kewajiban Jangka Pendek XX 31
C.4. Ekuitas Dana Lancar XX 31
C.5. Ekuitas Dana Investasi XX 32
D. Pengungkapan Penting Lainnya 33
D.1. Informasi Dana Mitra Kerja XX 33
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Daftar Tabel - iii -
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2013 1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013 3
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang 14
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap 16
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 17
Tabel 6 : Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2013 17
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014 18
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 19
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013 19
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 20
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 21
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 22
Tabel 13 : Rincian Bejanja Dibayar Dimuka 23
Tabel 14 : Rincian Persediaan 23
Tabel 15 : Rincian Aset Tetap 24
Tabel 16 : Rincian Aset Tanah 24
Tabel 17 : Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin 26
Tabel 18 : Rincian Gedung dan Bangunan 28
Tabel 19 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 29
Tabel 20 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 31
Tabel 21 : Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 31
Tabel 22 : Rincian Barang/Jasa yang Harus Diterima 32
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Daftar Lampiran - iv -
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Neraca Percobaan
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN
8. Lampiran Pendukung Lainnya
a. Daftar Tanah Per 31 Desember 2014
b. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014
c. Dokumen Sumber Informasi Akrual
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Pernyataan Tanggung Jawab - v -
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang terdiri
atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana
terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Manokwari, 23 April 2015
Plh. Kepala Perwakilan,
Ence Supriatna
NIP 19691109 199103 1 001
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Ringkasan - 1 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2014.
Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2014 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp4.350.474.
Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp12.004.225.416,00 atau
mencapai 94,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.677.100,00.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2013 disajikan sebagai
berikut:
Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013
Uraian
TA 2014 TA 2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Real. thd
Anggaran Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara - 4.350.474 - 29.437.455
Belanja Negara (RM) 12.677.100.000 12.004.225.416 94,69 7.819.151.995
Total Belanja 12.677.100.000 12.004.225.416 94,69 7.819.151.995
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Ringkasan - 2 -
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang
diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.327.974.411,00 yang terdiri
atas Aset Lancar sebesar Rp160.144.367,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan)
sebesar Rp3.167.830.044,00.
Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0,00.
Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp3.327.974.411,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar
sebesar Rp160.144.367,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.167.830.044,00.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai
berikut:
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Ringkasan - 3 -
Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Uraian
Tanggal Neraca Kenaikan / (Penurunan)
31 Des 2014 (Rp) 31 Des 2013 (Rp) Rp %
Aset
Aset Lancar 160.144.367 160.507.346 (362.979) (0.22)
Aset Tetap 3.167.830.044 3.163.130.949 4.699.095 0.14
Jumlah Aset 3.327.974.411 3.323.638.295 4.336.116 0.13
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 0 0 0 0
Jumlah Kewajiban 0 0 0 0
Ekuitas
Ekuitas Dana Lancar 160.144.367 160.507.346 (362.979) (0.22)
Ekuitas Dana Investasi 3.167.830.044 3.163.130.949 4.699.095 0.14
Jumlah Ekuitas Dana 3.327.974.411 3.323.638.295 4.336.116 0.13
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3.327.974.411 3.323.638.295 4.336.116 0.13
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui
berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
negara.
Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban,
dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak
atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas negara.
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua BaratTahun Anggaran2014
Laporan Realisasi Anggaran- 4 -
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dalam Rupiah)
NO. U R A I A N CATATAN
TAHUN 2014
TA 2013
REALISASI ANGGARAN REALISASI
% REALISASI
THDANGGAR
AN
A PENDAPATAN NEGARA DAN
HIBAH B.1
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 4.350.474 - 29.437.455
Jumlah Pendapatan
- 4.350.474 - 29.437.455
B BELANJA B.2
B.1 Rupiah Murni
12.677.100.000 12.004.225.416 94,69 7.819.151.995
■ Belanja Pegawai B.2.1 6.974.772.000 6.431.901.323 92,22 2.883.847.187
■ Belanja Barang B.2.2 5.335.194.000 5.205.679.518 97,57 4.649.860.808
■ Belanja Modal B.2.3 373.134.000 366.644.575 99,87 285.444.000
Jumlah Belanja
12.677.100.000 12.004.225.416 94,69 7.819.151.995
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Neraca - 5 -
II. N E R A C A
BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2014 31 DES 2013
ASET
ASET LANCAR C.1
■ Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 0 0
■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.2 129.561.167 121.565.000
■ Persediaan C.1.3 30.583.200 38.942.346
JUMLAH ASET LANCAR 160.144.367 160.507.346
ASET TETAP C.2
■ Tanah C.2.1 793.177.000 793.177.000
■ Peralatan dan Mesin C.2.2 1.743.344.403 1.227.192.903
■ Gedung dan Bangunan C.2.3 1.567.471.435 1.546.178.360
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 15.000.000 15.000.000
■ Akumulasi Penyusutan C.2.5 (951.162.794) (418.417.314)
JUMLAH ASET TETAP 3.167.830.044 3.163.130.949
JUMLAH ASET 3.327.974.411 3.323.638.295
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Neraca - 6 -
(dalam rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2014 31 DES 2013
KEWAJIBAN
■ Uang Muka dari KPPN C.3 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN 0 0
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR C.4
■ Cadangan Persediaan C.4.1 30.583.200 38.942.346
■ Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima C.4.2 129.561.167 121.565.000
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 160.144.367 160.507.346
EKUITAS DANA INVESTASI C.5
■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.5.1 3.167.830.044 3.163.130.949
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 3.167.830.044 3.163.130.949
JUMLAH EKUITAS DANA 3.327.974.411 3.323.638.295
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.327.974.411 3.323.638.295
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 7 -
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
Profil dan Kebijakan Teknis
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013.
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 8 -
negara/daerah dan pembangunan nasional.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan
bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan
masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah
adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat
memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini,
BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko
dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung
akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara
melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini
selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor
Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan
Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”.
Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya
merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam
sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi
BPKP ditetapkan dalam empat rumusan, yaitu:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan yang
andal bagi presiden/pemerintah.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 9 -
Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala BPKP
Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat posisi 31 Desember 2014 adalah
sebagai berikut:
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Semester II Tahun 2014 ini merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 10 -
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca
dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:
Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
pusat.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Kebijakan Akuntansi atas Belanja
(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 11 -
Kebijakan Akuntansi atas Aset
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk
sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo
12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar Tagihan TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 12 -
pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir,
apabila diperoleh dengan pembelian.
Aset Tetap b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan
atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
Piutang Jangka Panjang
c. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 13 -
perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional pemerintah.
Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih
dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 14 -
Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.
Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana
Investasi.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan
kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar
dan kewajiban jangka panjang.
Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang
pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian
Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih.
Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN
100%
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 15 -
Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.
Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat
dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset
Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang
disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap yang
diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan, dikenakan koreksi
penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 16 -
a. Apabila diperoleh sebelum tahun 2005, dikenakan koreksi
penyusutan terhitung mulai Semester II Tahun 2010, berdasarkan
sisa manfaat pada Semester II Tahun 2010. Jika terdapat sisa
manfaat, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya.
b. Apabila diperoleh sejak tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan
terhitung mulai perolehannya.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - 17-
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp4.350.474,00
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.350.474,00. Keseluruhan Pendapatan
Negara dan Hibah BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat merupakan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. BPKP Perwakilan Provinsi
Papua Barat tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan
Hibah TA 2014.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mengalami penurunan disebabkan
pada tahun anggaran 2014 tidak terdapat Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai TAYL seperti pada tahun anggaran 2013.
Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2013 disajikan dalam
Tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013
Uraian Jenis PNBP
Realisasi PNBP Naik / (Turun)
TA
2014 (Rp)
TA
2013 (Rp) Rp %
1. Pendapatan Pengelolaan BMN 4.350.180 26.776.480 (22.426.300) (83,75)
2. Pendapatan Lain-Lain 294 2.660.975 (2.660.681) (99,99)
Jumlah 4.350.474 29.437.455 (23.586.825) (80,13)
Realisasi Belanja Negara Rp12.004.225.416,00
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran
2014 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp12.004.225.416,00
atau 95,11 persen dari anggaran sebesar Rp12.677.100.000,00.
Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2014 menurut program dapat dilihat pada
Tabel 6 di bawah ini:
Tabel 6
Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014
Kode
Prog. Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
01 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 8.307.167.000 7.754.056.279 93,34
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur – BPKP 367.134.000 366.644.575 99,87
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - 18-
06
Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
4.002.799.000 3.883.524.562 97,02
Jumlah 12.677.100.000 12.004.225.416 94,69
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada
Tabel7 di bawah ini:
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014
Kode
Jenis Blj. Uraian Jenis Belanja
Anggaran
(Rp)
Realisasi Belanja
(Rp)
%
Realisasi
51 Belanja Pegawai 6.974.772.000 6.431.901.323,00 92,22
52 Belanja Barang 5.335.194.000 5.205.679.518,00 97,57
53 Belanja Modal 367.134.000 366.644.575,00 99,87
Jumlah 12.677.100.000 12.004.225.416,00 94,69
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik1 berikut ini:
Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
Realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 4.185.073.421,00
dibandingkan realisasi belanja TA 2013 disebabkan antara lain adanya
peningkatan jumlah pegawai. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
6.974.772.000
5.335.194.000
367.134.000
6.431.901.323,00
5.205.679.518,00
366.644.575,00
Anggaran Realisasi Belanja
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - 19-
dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:
Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Jenis
Belanja
Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
TA 2014 (Rp) TA 2013 (Rp) Rp %
51 Belanja Pegawai 6.431.901.323,00 2.883.847.187 3.548.054.136 123,03%
52 Belanja Barang 5.205.679.518,00 4.649.860.808 555.818.710 11,95%
53 Belanja Modal 366.644.575,00 285.444.000 81.200.575 28,45%
Jumlah 12.004.225.416,00 7.819.151.995 4.185.073.421 53,52%
Belanja Pegawai Rp6.431.901.323
B.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun
Anggaran 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing
sebesar Rp6.431.901.323,00 dan Rp2.883.847.187,00. Kenaikan realisasi Belanja
Pegawai sebesar Rp3.548.054.136,00 atau 123,03 persen antara lain disebabkan
penambahan pegawai baru. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam
Tabel 9 berikut ini:
Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013
Uraian
Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
TA 2014 (Rp) TA 2013 (Rp) Rp %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 3.366.900.336 2.837.509.043 529.391.293 18,66
Belanja Lembur 29.780.000 48.551.000 (18.771.000) (38,66)
Belanja Tunjangan Khusus dan
Belanja Pegawai Transito 3.035.227.666 0 3.035.227.666 0,00
Realisasi Belanja Bruto 6.431.908.002 2.886.060.043 3.545.847.959 122,86
Pengembalian Belanja 6.679 2.212.856 (2.206.177) 99,70
Realisasi Belanja Netto 6.431.901.323 2.883.847.187 3.548.054.136 123,03
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - 20-
Belanja Barang Rp5.205.679.518,00
B.2.2 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian
belanja masing-masing sebesar Rp53.415.400,00 dan Rp59.800.100,00. Kenaikan
realisasi Belanja Barang sebesar Rp555.818.710,00 atau 11,95 persen antara lain
disebabkan meningkatnya kegiatan yang terkait dengan belanja non operasional,
belanja jasa dan belanja perjalanan dalam negeri. Rincian realisasi Belanja Barang
disajikan dalam Tabel 10 berikut ini:
Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013
Uraian
Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
TA 2014 (Rp) TA 2013 (Rp) Rp %
Belanja Barang Operasional 213.926.000 671.585.485 (457.659.485,00) (68,15)
Belanja Barang Non
Operasional 147.382.640 125.215.250 22.167.390,00 17,70
Belanja Jasa 479.168.781 134.447.938 344.720.843,00 256,40
Belanja Pemeliharaan 66.153.475 75.841.085 (9.687.610,00) (12,77)
Belanja Perjalanan Dalam
Negeri 4.352.464.022 3.702.571.150 649.892.872,00 17,55
Realisasi Belanja Bruto 5.259.094.918 4.709.660.908 549.434.010,00 11,67
Pengembalian Belanja 53.415.400 59.800.100 (6.384.700,00) (10,68)
Realisasi Belanja Netto 5.205.679.518 4.649.860.808 555.818.710,00 11,95%
Belanja Modal Rp366.644.575,00
B.2.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian
belanja masing-masing sebesar Rp366.644.575,00 dan Rp285.444.000,00. Kenaikan
Belanja Modal sebesar Rp81.200.575,00 atau
28,45 persen antara lain naiknya anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA
2014 dibandingkan dengan TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan
dalam Tabel 11 berikut ini:
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - 21-
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013
Uraian
Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
TA 2014 (Rp) TA 2013(Rp) Rp %
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 366.644.575 285.444.000 81.200.575 28,45
Realisasi Belanja Bruto 366.644.575 285.444.000 81.200.575 28,45
Pengembalian Belanja 0 0 0 0,00
Realisasi Belanja Netto 366.644.575 285.444.000 81.200.575 28,45
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 22 -
Aset Lancar
Rp160.144.367,00
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-
masing sebesar Rp160.144.367,00 dan Rp160.507.346,00
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat per 31
Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:
Tabel12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
No. Aset Lancar 31 Desember
2014 (Rp) 31 Desember
2013 (Rp)
1 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0
2 Belanja Dibayar Di Muka 129.561.167 121.565.000
3 Persediaan 30.583.200 38.942.346
Jumlah 160.144.367 160.507.346
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Kas Tunai Rp 0 0
Kas di Bank Rp 0 0
Kuitansi yang Belum Di-SPJ-kan Rp 0 0
Jumlah Rp 0 0
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 23 -
Belanja Dibayar Di Muka Rp129.561.167,00
C.1.2 Belanja Dibayar Di Muka
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp129.561.167,00 dan
Rp121.565.000,00.
Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari
pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya
secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan
namun barang atau jasa belum diterima.
Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 13
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
No Jenis 31 Desember 2014 31 Desember 2013
1 Sewa Rumah Dinas, Kendaraan
Dinas dan Ruangan Kantor 129.561.167 121.565.000
Jumlah 129.561.167 121.565.000
Persediaan Rp30.583.200,00
C.1.3 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing
adalah sebesar Rp30.583.200,00 dan Rp38.942.346,00. Persediaan merupakan
jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal
neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013tersaji pada Tabel 14 sebagai berikut:
Tabel 14
Rincian Persediaan
No. Uraian 31 Desember 2014
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
1 Barang Konsumsi 25.948.450 34.125.846
2 Suku Cadang 4.194.750 4.393.000
3 Bahan Baku 440.000 423.500
Jumlah 30.583.200 38.942.346
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 24 -
Aset Tetap Rp3.167.830.044,00
Tanah Rp793.177.000,00. (nilai perolehan).
C.2 Aset Tetap
Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp3.167.830.044,00 dan Rp3.163.130.949,00 yang merupakan
aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
dan digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Barat. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji
pada Tabel 15 sebagai berikut:
Tabel 15
Rincian Aset Tetap
No. Uraian 31 Desember 2014
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
1 Tanah 793.177.000 793.177.000
2 Peralatan dan Mesin 1.743.344.403 1.227.192.903
3 Gedung dan Bangunan 1.567.471.435 1.546.178.360
4 Jalan Irigasi dan Jaringan 15.000.000 15.000.000
5 Akumulasi Penyusutan (951.162.794) (418.417.314)
Nilai Buku 3.167.830.044 3.163.130.949
C.2.1 Tanah
Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah
masing-masing sebesar Rp793.177.000,00 dan Rp793.177.000,00.
Dalam Tahun 2014 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai perolehan
Tanah.
Tanah tersebut terdiri dari 3 sertifikat hak milik seluas 1123 m2, dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 16
Rincian Aset Tanah
No KIB Alamat Luas Nilai
1 1 Jl Swapen Amban 700 m2 Rp 124.600.000,00
2 2 Jl Pisang Manokwari 220 m2 Rp 296.608.000,00
3 6 Jl Nangka Manokwari 403 m2 Rp 371.969.000,00
Jumlah 1323 m2 Rp 793.177.000,00
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor : BAST-
001/PW26/1/2012 Tanggal 2 Januari 2012, dari Perwakilan BPKP Provinsi
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 25 -
Papua ke Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, luas Tanah Kosong Yang
Sudah Diperuntukkan seluas 500 M2. Setelah diukur ulang oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota Manokwari untuk keperluan pembuatan
Sertifikat, ternyata luas Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan seluas
700 m2. Ini dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Tanah
No.33.01.01.04.4.0002 tanggal 09 Agustus 2012, yang diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota Manokwari serta Surat Keterangan dari Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor : KET-2985/PW27/1/2014
tanggal 30 Desember 2014 tentang perubahan luas tanah dari 500 m2
menjadi 700 m2.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 26 -
Peralatan dan Mesin Rp1.743.344.403,00 (nilai perolehan)
C.2.2 Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah
masing-masing sebesar Rp1.743.344.403,00 dan Rp1.227.192.903,00.
Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan, yaitu
nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar
Rp885.357.094,00.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 1.227.192.903
Mutasi Tambah
- Pembelian Rp 345.351.500
- Transfer Masuk Rp 170.800.000
Mutasi Kurang Rp 0
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 1.743.344.403
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember
2014
Rp 857.987.309
Nilai Buku per 31 Desember 2014 Rp 885.357.094
Mutasi tambah pembelian sebesar Rp345.351.500,00 berasal dari realisasi
belanja modal peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 17
Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin
No Uraian Kuantitas Nilai
1 Sepeda Motor 2 34.600.000
2 Brandkas 1 7.600.000
3 CCTV - Camera Control Television System 2 15.800.000
4 Meja Kerja Kayu 15 11.625.000
5 Kursi Besi/Metal 15 6.075.000
6 P.C Unit 3 32.310.234
7 Note Book 2 29.790.046
8 Printer 4 7.584.720
9 Genset 1 55.000.000
10 P.C Unit 9 93.600.000
11 Note Book 2 24.950.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 27 -
12 Komputer Unit Lainnya 1 21.466.500
13 Printer 5 4.950.000
Jumlah 62 345.351.500
Mutasi tambah transfer masuk sebesar Rp170.800.000,00, berupa mini bus
yang diperoleh dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 28 -
Gedung dan Bangunan Rp1.567.471.435,00 (nilai perolehan).
C.2.3 Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah
masing-masing sebesar Rp1.567.471.435 dan Rp1.546.178.360,00.
Terdapat perubahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang dimiliki
oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat selama Tahun 2014.
Tabel 18 Rincian Gedung dan Bangunan
No Uraian Kuantitas Nilai
1 Bangunan kantor permanen 1 1.155.454.360
2 Bangunan terbuka lainnya 2 123.000.000
3 Bangunan tempat parkir 1 105.815.000
4 Rumah dinas 2 161.909.000
5 Mushola 1 21.293.075
Jumlah 7 1.567.471.435
Sedangkan nilai buku pada Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan
setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar
Rp1.475.545.950,00. Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 1.546.178.360
Mutasi Tambah (Pembelian) Rp 21.293.075
Mutasi Kurang -
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 1.567.471.435
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember
2014
Rp (91.925.485)
Nilai Buku per 31 Desember 2014 Rp 1.475.545.950
Mutasi tambah gedung dan bangunan sebesar Rp21.293.075,00 merupakan
realisasi belanja modal peralatan dan mesin.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 29 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp15.000.000,00
(nilai perolehan).
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 atau tidak terdapat
perubahan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo tersebut terdiri
atas Sumur Gali.
Sedangkan nilai buku pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal
pelaporan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar
Rp13.750.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 15.000.000
Mutasi Tambah -
Mutasi Kurang -
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 15.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember
2014
Rp (1.250.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2014 Rp 13.750.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp951.162.794,00
C.2.5Akumulasi Penyusutan AsetTetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah
sebesar Rp951.162.794,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap
yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain
untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014
disajikan pada Tabel 18, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset
tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014
No. Uraian Nilai
Perolehan (Rp)
Akumulasi
Penyusutan (Rp)
Nilai Buku
(Rp)
1 Peralatan dan Mesin 1.743.344.403 857.987.309 885.357.094
2 Gedung dan Bangunan 1.567.471.435 91.925.485 1.475.545.950
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 15.000.000 1.250.000 13.750.000
Jumlah 3.325.815.838 951.162.794 2.374.653.044
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 30 -
Kebijakan akuntansi atas penyusutan aset tetap dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Kedua ketentuan
tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan akuntansi
penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, yang
semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan
sejak Semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset
tetap dimaksud.
Perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan adanya koreksi
(tambah/kurang) nilai akumulasi penyusutan per 30 Juni2014 sebesar
Rp42.295.813,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis Aset
Tetap
Akumulasi Penyusutan
per 30 Juni 2014
Koreksi Penyusutan Akumulasi Penyusuta
n per 30 Juni 2014
(Stlh Koreksi)
Pertama Kali
Tahun 2013
Semester I Thn 2014
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 5 +
6 8 = 3 - 7
1 Peralatan dan Mesin
484.775.211 10 28.197.200 14.098.602 42.295.812 527.071.023
2 Gedung dan Bangunan
76.250.769 1 0 0 1 76.250.770
3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
4 Aset Tetap Lainnya
0 0 0 0 0 0
Jumlah 562.025.980 11 28.197.200 14.098.602 42.295.813 604.321.793
Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 31 -
Kewajiban Jangka Pendek Rp0,00
C.3 Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang
diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 disajikan
padaTabel 19 berikut ini:
Tabel 20
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
No. Uraian 31 Desember
2014 (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
1. Uang muka dari KPPN 0 0
Jumlah 0 0
Ekuitas Dana Lancar
Rp160.144.367,00
C.4 Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan dari beberapa akun yang
ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek.
Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 tersaji dalam Tabel 20 di bawah ini:
Tabel 21
Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
No Uraian 31 Desember
2014 (Rp) 31 Desember
2013 (Rp)
1. Cadangan Persediaan 30.583.200 38.942.346
2. Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan 129.561.167 121.565.000
Jumlah 160.144.367 160.507.346
Cadangan Persediaan Rp30.583.200,00
C.4.1 Cadangan Persediaan
Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
masing-masing sebesar Rp30.583.200,00 danRp38.942.346,00 merupakan
jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam
bentuk persediaan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 32 -
Barang/Jasa yang masih harus diterima Rp129.561.167,00
C.4.2Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima
Barang/Jasa Yang Masih harus diterima per 31 Desember 2014 dan 2013
masing-masing sebesar Rp129.561.167,00 dan Rp121.565.000,00 yang
merupakan perkiraan penyeimbang akun Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 22
Rincian Barang/Jasa yang Harus Diterima. (dalam Rupiah)
No Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
1 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima
129.561.167 121.565.000,00
Jumlah 129.561.167 121.565.000,00
Ekuitas Dana Investasi C.5 Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp3.167.830.044,00
C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.167.830.044,00 dan
Rp3.163.130.949,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan
dalam bentuk Aset Tetap.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan- 33 -
Pengungkapan Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1 Informasi Biaya Penugasan
Selama Tahun 2014 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, juga didanai dari biaya penugasan
oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan
teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari
Pemda/Kementerian/Lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi
mitra kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 jumlah penugasan
yang dibiayai dari mitra kerja sebanyak 87 PP dan telah menghasilkan 115
LHP, dan realisasi biaya penugasan tersebut sebesar Rp1.639.542.347,00,
dengan rincian sebagai berikut:
Kedeputian/Bidang Jumlah Penugasan Jumlah LHP Jumlah Dana (Rp)
Perekonomian 5 14 284.784.400
Polsoskam 4 16 277.475.947
Keuangan Daerah 71 78 810.820.000
Akuntan Negara 7 7 266.462.000
Investigasi - - -
Jumlah 87 115 1.639.542.347
Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh
pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-
masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit
masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban
anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai
dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya
perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
Catatan atas Laporan Keuangan- 34 -
Lampiran A1
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014
No Aset Tetap Masa
Manfaat
Nilai
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan Nilai Buku
A Peralatan dan Mesin 1.743.344.403 857.987.309 885.357.094
1 Alat Angkutan Darat Bermotor
7 432.374.500 273.017.640 159.356.860
2 Alat Kantor 5 699.585.900 342.254.065 357.331.835
3 Alat Komunikasi 5 91.146.053 48.960.649 42.185.404
4 Komputer Unit 4 516.937.950 191.554.955 325.382.995
5 Matras 4 3.300.000 2.200.000 1.100.000
B Gedung dan Bangunan 1.567.471.435 91.925.485 1.475.545.950
1 Bangunan Gedung
Tempat Kerja
50 1.155.454.360 69.327.264 1.086.127.096
C Jaringan 15.000.000 1.250.000 13.750.000
1 Sumur Gali 10 15.000.000 1.250.000 13.750.000
Jumlah 3.325.815.838,00 951.162.794 ,00 2.374.653.044,00