BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id 2016 edit.pdf · Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau...
Transcript of BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id 2016 edit.pdf · Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau...
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINS! RIAU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER2016 (AUDITED)
NOMOR : LAP-60/PW04/01/2017 TANGGAL : 22 MARET 2017
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited) ~~~~-'-~~--~~~~~~~~~~
KATA PENGANTAR
Sebagaimana cliamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara
lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negarn/ Lembaga yang
dipimpinnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tal1un 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah
kaidah pengelolaan keuanga.n yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan
yang transparan, akurat dan akuntabel.
Semoga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang mendukung
pengelolaan keuangan pada Kantor Pusa t BPKP. Di samping itu, laporan keuangan ini juga
climaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan
dalam usaha untuk mewujudkan ta ta kelola pemerintahan yang baik (good governnnce).
Pekanbaru, 22 Maret 2017
Kepala !Jf wakilan, •
bp p adikin
50220 198603 1 001
Kntn Pengn11tnr - i -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Kata Pengantar Dafta1· Isi Daf tar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional N. Laporan Perubahan Ekuitas V. Cata.tan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.3. Basis Akuntansi A.4. Dasar Pengukuran A.5. Kebijakan Akuntansi
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Kewajiban Jangka Pendek C.4. Ekuitas
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/ (Defisit) drui Kegiatan Non Operasional
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awai E.2. Surplus/ (Defisit) LO E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas E.4. Transaksi Antru· Entitas E.5. Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja
DAFTARISI
Hal am an
i
ll
ill
iv
v
1 3 4
5 6
7 7
7
8 8 9 9
17 18 18 24 24
25
28 29 30 30 36 40
40
40
40
41 42 43 43
Daftar Isi - ii -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tahel 9
TabellO
Tabel 11
Tahel 12
Tahel 13
Tahel 14
Tahe115
Tahel 16
Tahel17
Tahel 18
Tahel19
Tahel 20
Tahel 21
Tahel 22
Tahel 23
Tahel 24
Tahel 25
Tahel 26
Tahel 27
Tahel 28
Tahel 29
DAFTAR TABEL
Hal am an
: Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan 2015 18
: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2016 19
: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2016 19
: Perhandingan Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2015 20
: Rincian Anggaran dan Realisasi Bela.nja Pegawai Tahun 2016 20
: Perhandingan Realisasi Belanja Pegawai Tal1Un 2016 dan 2015 21
: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 21
: Perhandingan Realisasi Belanja Barang Tal1w1 2016 dan 2015 22
: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 22
: Perhandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 23
: Rincian Aset Lancar per 31 Desemher 2016 dan 2015 24
: Rincian Persediaan per 31 Desemher 2016 dan 2015 24
: Rincian Aset Tetap per 31 Desemher 2016 dan 2015 25
: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Te tap per 31 Desember 2016 28
: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2016 dan 2015 30
: Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2016 Menurut LO dan LRA 30
: Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015 31
: Rincian Behan Pegawai Tahun 2016 dan 2015 32
: Perhandingan Realisasi Behan/ Belanja Pegawai Tahun 2016 Menurut LO dan LRA 32
: Rincian Behan Persediaan Tahun 2016 dan 2015 33
: Rincian Behan Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 33
: Perhandingan Realisasi Behan/Belanja Barang dan Jasa TallUn 2016 Menurut LO dan 34 LRA
: Rincian Behan Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 34
: Perhandingan Realisasi Behan/Belanja Pemeliharaan Tahm1 2016 Menurut LO dan LRA 35
: Rincian Behan Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 36
: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tal1un 2016 dan 2015 36
: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahw1 2016 dan 2015 38
: Perhandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 38 Menurut LO dan LRA
: Rincian Belanja dari Kegiatan Non Operasional Lain11ya Tahun 2016 dan 2015 39
Daftnr Tabel - iii -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok
A. Neraca Saldo Awal
B. Neraca Percobaan Basis Kas
c. Neraca Percobaan Basis Akrual
D. Laporan Realisasi Anggaran
E. Neraca
F. Laporan Operasional
G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Neraca SIMAK BMN per 31Desember2016
5. Daftar Tanah per 31Desember2016
Daftar Lm11pira1L - iv -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 yang terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung
jawab kami.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telal1 menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai den gan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pekanbaru, 22 Maret 2017
Kepala Pe
Pemyataan Tanggung fmvab - v -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan
31Desember2016.
Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp54.975.405,00. Dalam TA 2016 Perwakilan BPKP Provinsi
Riau tidak membuat estimasi pendapatan.
Realisasi Belanja Negara sampai
Rp25.629.592.099,00 atau mencapai
Rp26.674.366.000,00.
2. NERACA
dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar
96,08 persen dari alokasi anggaran sebesar
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai a.set, kewajiban, dan ekuitas per
31 Desember 2016 dan 2015.
Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.828.507.660,00 yang
terdiri atas Aset La.near sebesar Rp141.582.490,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi
penyusutan) sebesar Rp36.686.925.170,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp63.464.097,00 dan
Rp36.765.043.563,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ (defisit)
dari kegiatan operasional, surplus/ (defisit) dari kegiatan non-operasional, dan
surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Surplus/ (Defisit) sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp26.132.717.327,00.
Jumlah tersebut terdiri atas:
• Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar
minus Rp26.138.723.967,00 yang merupakan selisi11 antara Pendapatan Operasional
sebesar Rp52.774.190,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar minus
Rp26.191.498.157,00.
Ringknsan -1-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
• Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp6.006.640,00 yang
terdiri dari Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.200.000,00
dan Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar surplus
Rp3.806.640,00.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan a.tau penmunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pad.a tanggal 1 Januari 2016
adalah sebesar Rp37.307.444.899,00 dikurangi Surplus/ (Defisit)-LO sebesar minus
Rp26.132.717.327,00, ditambah dengan Koreksi Yang Menambah (Mengurangi) Nilai Ekuitas
sebesar Rpl0.016.172,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp25.580.299.819,00
sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp36. 765.043.563,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Cata.tan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daitar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, clan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan
w1tuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
31Desember2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas w1tuk periode sampai dengan
31Desember2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
Ringkasnn -2-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
NO.
A
B
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERW AKILAN BPKP PROVINS! RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2016
0;., REALISASI 31 DES2015 URAIAN CAT AT AN
ANGGARAN REALISASI THD REALISASI
ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN B.1
H1BAH
• Penerimaan Negara Bukan Pajak - 54.975.405 - 46.987.240
Jumlah Pendapatan - 54.975.405 - 46.987.240
BELANJA B.2
• Belanja Pegawai 19.569.934.000 18.987.434.144 97,02 19.420.514.482
• Belanja Barang 6.790.032000 6.329 .390. 955 93,22 7.428.158.636
• Belanja Modal 314.400.000 312.767.000 99,48 876.763.994
JumJah Belanja 26.674.366.000 25.629.592.099 96,08 27. 725.437.112
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporru1
Keuangan ini.
Lapornn Realisasi Anggarmz - 3 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
II. NERACA
PERW AKILAN BPKP PROVINSI RIAU NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES2016
ASET
ASETLANCAR C.1
• Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.1 -• Persed iaan C.l .2 141.582.490
JUMLAH ASET LANCAR 141.582.490
ASET TETAP C.2
• Tanah C.2.1 21.815.384.500
• Peralatan dan Mesin C.2.2 8.054.676.058
• Gedung dan Bangunan C.2.3 16.075.971.543
• Jalan, Irigasi dan Ja ringan C.2.4 497.177.514
• Aset Tetap Lainnya C.2.5 30.367.200
• Akumulasi Peny usutan C.2.6 (9.786.651.645)
JUMLAH ASET TET AP 36.686. 925.170
JUMLAHASET 36.828.507.660
NAMA PERKIRAAN CAT AT AN
KEWAJTBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.3
• Utang Kepada Pihak Ketiga C.3.1 63.464.097
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 63.464.097
JUMLAH KEW AJIBAN 63.464.097
EKUITAS C.4
• Ekuitas C.4.1 36.765.043.563
JUMLAH EKUIT AS 36. 765.043.563
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 36.828.507.660
(daJam Rupiah)
31DES2015
20.000.000
178.053.529
198.053.529
21.815 .384.500
7.907.711.058
15.903.674.543
497.177.514
30.367.200
(9.005.898.782)
37.148.416.033
37.346.469.562
39.024.663
39.024.663
39.024.663
37.307.444.899
37.307.444.899
37.346.469.562
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini
Nernca - 4 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
III. LAPORAN OPERASIONAL
PERW AKILAN BPKP PROVINS! RIAU LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31DES2016 31DES2015
KEGIA TAN OPERASIONAL D.1
PEND AP AT AN OPERASIONAL D.1.1
• Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1.1.1 52.774.190 45.677.200
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) D.1.1 52.774.190 45.677.200
BEBAN OPERASIONAL D.1.2
• Beban Pegawai D.1.2.1 19.010.237.835 19.408.804.230
• Beban Persediaan D.1.2.2 406.210.459 341 .447.085
• Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 1.838.201.471 1.807.539.073
• Beban Pemelibaraan D.1.2.4 859.004.232 889.322.492
• Beban Petjalanan Dinas D.1.2.5 3.287.887.000 4.311.261.746
• Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.6 789.957.160 1.008.272.523
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.7) D.1.2 26.191.498.157 27.766.647.149
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2) D.1 (26.138.723.%7) (27.720.969.949)
KEGIA TAN NON OPERASIONAL D.2
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON D.2.1
LAN CAR
• Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.1 2.200.000 1.250.000
• Beban Pelepasan Aset Non Lan car D.2.1.2 - 17.770.748
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1 2.200.000 (16.520.748)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON D.2.2
OPERASIONAL LAINNYA
• Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.1 4.774.885 60.040
• Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.2 968.245 -
Jurnlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional D.2.2
Lainnya 3.806.640 60.040
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional D.2 6.006.640 (16.460.708)
SURPLUS/ (DEFISIT)- LO (D.l+D.2) (26.132. 717.327) (27.737.430.657}
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
Lnporan Opernsionnl - 5 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERW AKILAN BPKP PROVINSIR RIAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CAT AT AN 31DES2016 31 DES2015
EKUITAS AWAL E.1 37.307.444.899 37.360. 783.204
SURPLUS/ (DEFISJT) - LO E.2 (26.132.717.327) (27.737.430.657)
KOREKSI YANG MENAMBAH /(MENGURANGI)
NfLAl EKUITAS E.3
• Penyesuaian Nila i Aset E.3.1 - 5.642.480
• Koreksi Nilai AsetTetap Non Revaluasi E.3.2 10.016.172 -
Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) (10.016.172) (5.642.480)
Nilai Ekuitas
TRANSAKSI ANT AR ENTIT AS E.4
• Ditagihkan ke Entitas Lain E.4.1 25.629.592.099 27.725.437.112
• Diterima dari Entitas Lain E.4.2 (54.975.405) (46.987.240)
•Transfer Masuk E.4.3 5.683.125 -Jumlah Transaksi Antar Entitas 25.580.299.819 27.678.449.872
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) (542.401.336) (53.338.305)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4) E.5 36.765.043.563 37 .307.444.899
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tid ak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
Lnpornn Perubnhnn Ekuitns - 6 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Proftl dnn Kebijnkn11 Tek11is
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan (BPKP) adalah
lembaga pernerintah non kernenterian, yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui
dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan
aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan
pembangunan nasional.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik
dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan
memberikan masukan/ solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas
internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan
peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada
stakeholder dan shareholder. Dala.m hal ini, BPKP berperan untuk
meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan
sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, m enyatakan BPKP berperan dalam mendukung
akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan
Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala
BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 20 Februari 2001
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2016. Perwakilan BPKP mempunyai
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
Catatn11 ntas Lnpornn Keunngnn - 7 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Pe11deknt1111 Pe11y11s1111a11 Laporm1 Keun11gn11
Basis Ak1111tn11si
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit ke1ja di lingkungan
Perwakilan BPKP Provinsi Riau ada1ah sebagai berikut:
4- Kepala Perwaki.lan
4- Kepala Bagian Tata Usaha
• Kasubbag Keuangan
• Kasubbag Kepegawaian
• Kasubbag Umum J.. Koordinator Pengawasan Kelompok JFA
Bidang IPP
,: Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang APD
.J- Koordinator Pengawasan Kelompok ]FA Bidang Akuntan Negara
.J- Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi
o!. Koordinator Pengawasan Kelompok JFA BidangP3A
: Dikdik Sadikin
: Raden Kemal Ramdan
: Ahmad Baihaqi
: Siswo Raharjo
: Dodo Widodo : Petrus Ngorantutul
: Sumirat
: Lilik Sumarwanto
: Mohamad Risbiyantoro
: Yulissa Ananda
A.2. PENDEKAT AN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember
2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Laporan keuangan
ini dihasilkan mela1ui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Perwakilan
BPKP Provinsi Riau.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan
Sistem In.formasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Satuan Kerja yang tercliri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasiona1, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan
SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,
persediaan, dan aset lainnya unluk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
A.3. BASIS AKUNT ANSI
Perwakilan BPKP Provinsi Riau menerapkan basis akrual dalam
penyusw1an dan penyajian Neraca, Laporan Operasiona1, dan
Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan clan
Cata tan atas Laporan Keuangan - 8 -
Dasar Pengitkuran
Ki!bijakan Akttntansi
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu tetjadi, tanpa memerhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
A.4. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar
pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BP.KP
Provinsi Riau per 31 Desember 2016 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan
akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan
kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkunganpemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPI<P Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited) --------·~-------------..-------- ----------··------------------~·------------------· ... ····----··- .... ~ .,. ______ ·····-·····----~ ............. ---~----··· -··
Pe11dapata11-LRA
Pendapatan-LO
Belanja
(1) Pendapatan-LRA
> Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah pusat.
» Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas
Umum Negara (KUN).
» Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
)- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
(2) Pendapatan-LO
» Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
> Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan/ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus
pengakuan pendapatan-LO pada Perwakilan BPKP Provinsi
Riau adalahsebagai berikut:
• Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.
• Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan.
> Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
> Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Belanja
> Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Beba11
A sel
A sel La11car
> Belanja diakui pada saat tetjadi pengeluaran kas dari KUN.
> Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja tetjadi pada saat pertanggw1gjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
> Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Cata tan atas Laporan Keuangan.
(4) Beban
}> Beban adalah penurunan maniaat ekonomi atau potensi dalam
periode pelaporan yang menurw1kan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
> Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; tetjadinya
konsumsi aset; tetjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.
> Behan disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fw1gsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
}> Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta a.sing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
);>- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendal1araan/
Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang
didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTM) dan/ atau telah dikeluarkannya sura t
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila telah
ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung
den gan naskah petjanjian yang menyatakan hak dan
Cntatnn atns Laporan Keunngan - 11 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Asrt Tctnp
kewajiban secara jelas serta jurnlahnya bisa diukur secara
handal.
};;:>- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable vnlue). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya
adalah sebagai berikut:
Kualitas Uraian
Tarif Piutang Penyisihan
La near Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0,5%
Ku rang Sa tu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 10%
La near Pertama tidak di lakukan pelunasan
Diragukan Sa tu bulan terhitung sejak tanggaJ Surat Tagihan
50% Kedua tidak dilakukan pelunasan
1. Sa tu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Macet Tagihan Ketiga tidak diJakukan pelunasan
100% 2. Piutang telah d iserahkan kepada Parutia
Urusan Piutang Negara/ DJ KN
};;:>- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh
tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan
disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
};;:>- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.
b. Aset Tetap
};;:>- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan a tau
harga wajar.
};;:>- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
• Pengeluaran untuk p er satuan peralatan dan mesin dan
peralatan ola11 raga yang nilainya sama den gan atau lebih
dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
• Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);
• Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
Cntntan ntas Lnporan Keuangan - 12 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Pe11y11s11ta11 Aset Te tap
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tan.ah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
~ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerinta11 yang disebabkan antara lain karena
aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, msak berat, tidak sesuai
dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain
Lain pada pos Aset Lainnya.
~ Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang
w1dangan di bidang BMN/BMD.
~ Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu
dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang
bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah
disetorkan ke Kas Negara.
c. Penyusutan Aset Tetap
~ Penyusutan a.set tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu a.set tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Te tap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
~ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah,
Konstruksi dalam Penge1jaan (KDP), dan Aset Tetap yang
dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah a.tau
dalam kondisi rusak berat dan/ a tau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.
~ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tan.pa memperhitungkan
adanya nilai residu.
~ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yan g
Cntata11 ntns Lnpornn Keumzgnn - 13 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahw1 2016 (Audited)
Pi11tm1g fnugkn Pn11j n11g
Aset Lni1111yn
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.
)> Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa
manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Pe ra Iatan clan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Ja lan, Jaringan dan [rigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (A lat Musil< Modern) 4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang
)> Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12)
bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang
Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) yang ja tuh tempo lebih dari
satu tahun.
)> IP adalah tagihan yang dite tapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai a tau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
negara/ daerah.
)> TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk rnenuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum
yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugasnya.
e. Aset Lainnya
)> Aset Lainnya adalah aset pernerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Terrnasuk dalam Aset
Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yan g jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
Cntntnn ntns Lnpornn Keunngnn - 14 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Kewnjilu111
aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.
)'> Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat
ne tto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.
)'> Amortisasi A TB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.
)'> Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa
manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
(tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain lndusb·i, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 10 Terpadu
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, 20
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim
Hak Cipta Karya Seni Tera pan, Perlindungan 25
Varietas Tanaman Tahunan
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku 50
Pertunjukan, Hak Ekonomi Prod user Fonogram
Hak Cipta atas Ciptaan Go!. I 70
)'> Ase t Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi
rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional
pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
(6) Kewajiban
)'> Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.
)'> Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Cntntnn ntns Lapornn Keunngnn - 15 -
Laporan Keuangan PerwakiJan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Ekuitns
a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam
waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harns Dibayar, Pendapatan
Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara
(belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih
Harus Dibayar pada tanggal Neraca.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasilikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal
pelaporan.
~ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Catalan alas Lapornn Keuangan - 16 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
B. PENJELASAN AT AS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Tahun 2016 yang adalah sebesar Rp28.373.416.000,00 telah dihemat/ dipotong
sebesar Rp299.050.000,00 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2016 sehingga pagu DIP A Pe1wakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016
menjadi sebesar Rp28.074.366.000,00.
Selanjutnya, terdapat pengurangan pagu belanja pegawai sebesar
Rpl.400.000.000,00 sehingga pagu anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau
menjadi sebesar Rp26.674.366.000,00. Pagu tersebut termasuk anggaran yang
diblokir (self blocking) sebesar Rp123.498.000,00 sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan
Belanja Kementerian/Lembaga Da1am Rangka Pelaksanaan APBN Perubahan
Tahun Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal
Anggaran Nomor S-2252/ AG/2016 tanggal 15 September 2016, dan
ditindaklanjuti dengan Smat Sekretaris Utama BPKP Nomor
S-1947 /SU / 03/2016 tanggal 21September2016.
Rincian pagu belanja Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp)
Ko de Uraian Awai Revisi
51 Belanja Pegawai 20.969.934.000 19.569.934.000
52 Belanja Barang 7.089.082.000 6.790.032.000
53 Belanja Modal 314.400.000 314.400.000
Total 28.373.416.000 26.674.366.000
Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah
sebagai berikut:
Program Anggaran Awai Anggaran Setelah (Rp) Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan 25.212. 975.000 23.715.236.000 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasiona l 3.160.441.000 2.959.130.000 Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Total 28.373.416.000 26.674.366.000
Catntan ntns Laporan Keunngan - 17-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited}
Rcalisasi Pe11dapata11 Negara dm1Hiba/1 Rp54.975.405
Realisflsi Belm1jn Negara Rp25.629.592.099
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TahW1 2016 adalah sebesar
Rp54.975.405,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah
Perwakilan BPKP Provinsi Riau rnerupakan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau tidak membuat
Estirnasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2016.
Realisasi PNBP Lainnya TahW1 2016 mengalami kenaikan sebesar
Rp7.988.165,00 atau 17,00 persen dibandingkan realisasi PNBP TA 2015
sebesar Rp46.987.240,00 disebabkan meningkatnya pendapatan sewa
tanal1, gedW1g dan bangm1an dan pendapatan tW1tutan ganti rugi non
bendahara.
Perbandingan realisasi PNBP TahW1 2016 dan 2015 disajikan pada
Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan 2015
Realisasi PNBP (Rp) Naik/ (furun) Uraian Jenis PNBP
TA2016 TA2015 Jumlah (Rp) %
Pendapatan Pemindahta.nganan BMN 2.200.000 1.250.000 950.000 76,00
Pendapatan Pemanfaatan BMN 52.774.190 45.677.200 7.096.990 15,54
Penerimaan Kembali Belanja TA YL 1.215 60.040 (58.825) (97,98)
Total 54.975.405 46.987.240 7.988.165 17,00
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 setelah
dikurangi pen gernbalian belanja adalah sebesar Rp25.629.592.099,00 atau
96,08 persen daTi anggaTan sebesar Rp26.674.366.000,00.
Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program
Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2 di bawal1 ini:
Catntnn atas Lnpomn Keuangan - 18-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited) ~~~~...,:_~~_;...~~~~~~~~~~~~~~-
Tabel2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2016
Ko de Uraian Program
Prog. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Program Dukungan Manajemen 01 dan Pelaksanaan Tugas Teknis 23.715.236.000 22.889.553.436 96,52
Lainnya BPKP
Program Pengawasan lntern
06 Akuntabilitas Keuangan Negara
2.959.130.000 2.740.038.663 92,60 dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Jumlah 26.674.366.000 25.629.592.099 96,08
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan
pada Tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2016
Ko de Anggaran ReaJisasi Belanja %
Jenis Blj. Uraian Jenis Belanja
(Rp) (Rp) Realisasi
51 Belanja Pegawai 19.569.934.000 18.987.434.144 97,02
52 Belanja Barang 6.790.032.000 6.329.390. 955 93,22
53 Belanja Modal 314.400.000 312.767.000 99,48
Jumlah 26.674.366.000 25.629.592.099 96,08
Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut
ini:
25.000.000.000
20.000.000 .000
15.000.000.000
10.000.000.000
5 .000 .000 .000
• Angg.:iran (Rp)
Rc alisasi (Rp)
8 8 0 q c:i ,_ 0 l.O "": "': <::r ...... ..... ...... ......, ......,
Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 mengalami
penurui1an sebesar Rp2.095.845.013,00 atau 7,56% dibandingkan realisasi
belanja TA 2015 disebabkan terdapat penghematan anggaran belanja
Cntatmz ntns Lnpomll Keun11gn11 - 19-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Be/anja Pegawai RplB.987.434.144
bara.n g dan berkurangnya pagu anggaran belanja modal tahun 2016.
Perbandingan realisasi belanja Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada
Tabel 4 berikut ini:
Tabel4 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2015
Ko de Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun) Uraian Jenis
Jenis Belanja JumJah (Rp) % Belanja TA 2016 TA2015
51 Belanja Pegawai 18.987.434.144 19.420.514.482 ( 433.080.338) 2,23
52 Belanja Bara ng 6.329.390.955 7.428.158.636 (1.098.767.681) {14,79)
53 Belanja Modal 312.767.000 876.763.994 (563.996.994) (64,33)
Total 25.629.592.099 27.725.437.112 (2.095.845.013) (7,56)
B.2.1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Pe1w akilan BPKP Provinsi Riau Tahun
2016 dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing
masing sebesar RplB.987.434.144,00 dan Rp19.420.514.482,00.
Rincian a.nggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016
disajikan pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) %
Belanja Gaji dan Tu.nj. PNS 9.587.505.000 9.237.512.620 96,35
Belanja Lembur 83.858.000 34.078.000 40,64
Belanja Tunj.Khusus dan 9.898.571.000 9.715.843.524 98,15
Belanja Pegawai Transito
Total 19.569.934.000 18.987.434.144 97,02
Realisasi belanja pegawai (ne tto) sebesar RplS.987.434.144,00 berasal
dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp19.569.934.000,00 setelah
dikurnngi dengan pengembalian belanja sebesar Rpll.653.676,00.
Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penurunan
realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp433.080.338,00 a tau 2,23 persen
disebabkan mutasi pegawai ke satua.n kerja lain dan pegawai yang
sedang melaksanakan pendidikan/ tugas belajar.
Perbandi.ngan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 6 berikut ini:
Catatall atas Laporan Keuangan - 20-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Bela11ja Baraug Rp6.329.390.955
Tabel6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015
Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun) Uraian
TA2016 TA2015 Jumlah (Rp) %
Belanja Gaji dan 9.237.512.620 9.179.367.404 58.145.216 0,63
Tunjangan PNS
Belanja Lembur 34.078.000 284.661.000 (250.583.000) (88.03)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja 9.715.843.524 9.956.486.078 (240.642.554) (2,42) Pegawai T ransito
Total 18.987.434.144 19.420.514.482 (433.080.338) (2,23)
B.2.2. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016
dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing
sebesar Rp6.329.390.955,00 dan Rp7.428.158.636,00. Rincian anggaran
dan realisasi Belanja Barang Tahun 2016 disajikan pada Tabel 7
beri.kut ini:
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) %
Belanja Barang Operasiona l 1.552.516.000 1.437.184.782 92,57
Belanja Barang Non Operasional 22.120.000 13.200.000 59,67
Belanja Barang Persediaan 382.240.000 374.133.700 97,88
Belanja jasa 461.950.000 386.180.946 83,60
Belanja Pemeliharaan 841.793.000 830.804.527 98,69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 3.529.413.000 3.287.887.000 93,16
Total 6. 790.032.000 6.329.390.955 93,22
Realisasi belanja barang (netto) sebesar Rp6.329.390.955,00 berasal
dari belanja barang (bruto) sebesar Rp6.330.885.955,00 setelah
dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rpl.495.000,00.
Dibandingkan den gan realisasi TA 2015, terdapat penurunan
realisasi Belanja Ba.rang sebesaT Rpl.098.767.681,00 atau 14,79 persen
antara lain disebabkan adanya penghematan Belanja Barang sesuai
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Perbandingan realisasi
Belanja Ba.rang Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 8 berikut
ini:
Cntntan ntas Laporm1 Keuangm1 - 21-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Beln11jn Modal Rp312. 767.000
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015
Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun) Uraian
TA 2016 TA2015 Jumlah (Rp) %
Belanja Barang 1.437.184.782 1.390.032.909 47.151.873 3,39
Operasiona l
Belanja Barang 13.200.000 29.304.075 (16.104.075) (54,96)
Non Operasional
Belanja Barang 374.133.700 417.075.615 (42.941.915) (10,30)
Persediaan
Belanja Jasa 386.1 80.946 383.715.099 2.465.847 0,64
Belanja 830.804.527 896.769.192 (65.964.665) (7,36)
Pemel iha raan Belanja Perja lanan
3.287.887.000 4.311.261.746 (1.023.374.746) (23,74) Dalam Negeri
Total 6.329.390.955 7.428.158.636 (1.098.767.681) (14,79)
B.2.3. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016
dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing
sebesar Rp312.767.000,00 dan Rp876.763.994,00. Rincian anggaran
dan realisasi Belanja Modal Tahun 2016 disajikan pada Tabel 9
berikut ini:
Tabel9
Rincian Anggaran clan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) %
Belanja Modal Peralatan dan 142 ITTO.OOO 140.470.000 98,92 Mesin
Belanja Modal Gedung d an 172.390.000 172.297.000 99,95
Bangunan
Total 314.400.000 312.767.000 99,48
Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penurunan
realisasi Belanja Modal sebesar Rp563.996.994,00 a tau 64,33 persen
antara lain disebabkan belanja modal yan g sejak awal dialokasikan
jauh lebih rendal1 dibandingkan tahun 2015. Perbandingan realisasi
Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 10 berikut
ini:
Cntntn11 ntns Lnpormz Ke11m1gn1L - 22-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited) ~~~~~-:..~~_.;..~~~~~~~~~~~~~~~
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015
Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun) Uraian
TA2016 TA2015 Jumlah (Rp) %
Belanja Modal Pcralatan 140.470.000
dan Mesin 507.847.994 (367.377.994) (72,34
Belanja Modal Gcdlmg 172.297.000
dan Bangunan 368.916.000 (1 %.619.000) (53,30)
Total 312767.000 876.763.994 (563.9%.994) (64,33)
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp312.767.000,00 telah dicatat
selurulmya sebagai perolehan Aset Tetap dengan rincian sebagai
berikut:
Nama Aset Tetap Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin 140.470.000
Gedung dan Bangunan 172.297.000
Total 312.767.000
Cntntnn ntas Lnporn/L Keunngnn - 23-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Aset Lmrcnr Rp141.582.490
Belnujn Dibnynr Di11111knNil1il
Pcrsedinmr Hp141.582.490
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp141.582.490,00 dan Rp198.053.529,00. Aset lancar merupakan
aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk
dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31
Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015
No. Aset Lancar 31Des 2016 31Des2015
(Rp) (Rp)
1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) - 20.000.000
2 Persediaan 141.582.490 178.053.529
Total 141.582.490 198.053.529
C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing
masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.000.000,00.
C.1.2. Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp141.582.490,00 dan Rp178.053.529,00. Persediaan merupakan jenis
aset dalam bentuk ha.rang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal
neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015
dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:
Tabel12 Rincian Persediaan per 31Desember2016 dan 2015
No Uraian 31 Des 2016 (Rp) 31 Des 2015 (Rp)
1 Barang Konsumsi 119.176.515 113.935.550
2 Ba rang Untuk Pemeliharaan 3.586.800 6.111.900
3 Persediaan Lainnya 18.819.175 58.006.079
Total 141.582.490 178.053.529
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam
kondisi baik.
Catafa11 atas Laporan Keuangan - 24 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
AsetTetnp Rp36.686.925.170
T niur/1 Rp21.815.384.500
J>ern/atn11 da11 Mesi11 RpB.054.676.058
C.2. Aset Tetap
Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp36.686.925.170,00 dan Rp37.148.416.033,00 yang merupakan aset
berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dal'i dua belas (12) bulan,
dan digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi
Riau.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 13
sebagai berikut: Tabel13
Rincian Aset Tetap per 31Desember2016 dan 2015
No. Uraian 31Des2016 (Rp) 31 Des 2015 (Rp)
1 Tanah 21.815.384.500 21.815.384.500
2 Peralatan dan Mesin 8.054.676.058 7.907.711.058
3 Gedung dan Bangunan 16.075.971.543 15.903.674.543
4 jalan, lrigasi dan Jaringan 497.177.514 497.177.514
5 Aset Tetap Lainnya 30.367.200 30.367.200
Nilai Perolehan 46.473.576.815 46.154.314.815
6 Akumulasi Penyusutan (9.786.651.645) (9.005.898.782)
Nilai Buku 36.686.925.170 37.148.416.033
C.2.1. Tanah
Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing
masing sebesar Rp21.815.384.500,00. Sampai dengan
31 Desember 2016 tidak terdapat mutasi Ta.nab.
Rincian saldo Tan.ah per 31 Desember 2016 dapa t dilihat pada
Lampiran.
C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp8.054.676.058,00 dan
Rp7.907.711.058,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per
31 Desember 2016 sebesar Rp7.183.578.924,00 sehingga nilai buku
pada tanggal p elaporan sebesar Rp871.097.134,00.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:
Cntntnn ntns Lapornn Ke11nngn11 - 25 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Ged1mg da11 Ba11g111ra11 Rp16.075.971.543
Saldo per 31 Desember 2015 Rp 7.907.711.058
Mutasi Tambah:
- Pembelian Rp 140.470.000
- Transfer Masuk Rp 6.495.000
Jumlah Mutasi Tambah Rp 146.965.000
Mutasi Kurang: Rp
Saldo per 31 Desember 2016 Rp 8.054.676.058
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Rp (7.183.578.924)
Nila i Buku per 31 Desember 2016 Rp 871.097.134
Mutasi nilai perolehan Peralatan dan Mesin dapat d ijelaskan
sebagai berikut:
• Mu tasi tambah berupa:
~ Pembelian merupakan realisasi pengadaa.n kendaraan
bermotor dan peralatan kantor sebesa.r Rp140.470.0000,00
yang selmuhnya berasal dari Belanja Modal Peralatan dan
Mesin.
~ Transfer Masuk berupa 1 (satu) buah scanner dai-i Kantor
Pusat BPKP sebesar Rp6.495.000,00.
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 tersebut di atas
tidak termasuk Peralatan dan Mesin yang dicatat secara
Ekstrakomptabel sebesar Rp51.744.346,00.
C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan
2015 masi.ng-masing sebesar Rp16.075.971.543,00 dan
Rp15.903.674.543,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2016 sebesa.r Rp2.443.703.014,00 sehingga nilai
buku pada tanggal pelaporan sebesai- Rpl3.632.268.529,00.
Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai
berikut
Saldo per 31 Desember 2015 Rp 15.903.674.543
Mutasi Tam bah:
- Reklas dari KDP Rp -- Pengembangan Nilai Aset Rp 172.297.000
Jumlah Mutasi Tambah Rp 172.297.000
Mutasi Kurang: Rp -Saldo per 31 Desember 2016 Rp 16.075.971.543
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Rp (2.443.703.014)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Rp 13.632.268.529
Cntatnn atas Lnpornn Keuangan - 26 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Talan, Irigasi dan faringan Rp497.177.514
Aset Tetap I..aimrya Rp30.367.200
Ak111mtlasi Penyusutan Aset Tetap Rp9. 786.651.645
Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
• Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp172.297.000,00 terdiri dari
rehabilitasi rumah Negara.
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp497.177.514,00. Akumulasi
PenyusutanJalan, Irigasi danJaringan s.d. 31Desember2016 adalah
sebesar Rp159.369.707,00, sehingga nilai buku Jalan, Irigasi dan
Jaringan per 31Desember2016 adalah sebesar Rp337.807.807,00.
Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada mutasi nilai perolehan
Jalan, Irigasi dan Jaringan.
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing
masing sebesar Rp30.367.200,00. Jumlah tersebut merupakan aset
tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, terdiri dari
Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp30.367.200,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp0,00, sehingga nilai buku Aset Tetap Lainnya per
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.367.200,00.
Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada mutasi nilai perolehan
Aset Tetap Lainnya.
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akum.ulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp9.786.651.645,00 dan
Rp9.005.898.782,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset
Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP).
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
disajikan pada Tabel 14, berikut ini:.
Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provins i Riau Tahun 2016 (Audited)
Kewajiba11 /a11gka Pe11dek Rp63.464.097
llta11g Kepada Piltak Ketiga Rp63.464.097
Tabel14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31Desember2016
No. Uraian Nilai Perolehan Akumulasi Nilai Buku (Rp)
(Rp) Penyusutan (Rp)
1 Tanah 21.815.384.500 - 21.815.384.500
2 Peralatan dan Mesin 8.054.676.058 7.183.578. 924 871.097.134
3 Gedung dan Bangw1an 16.075.971.543 2.443.703.014 13.6..12.268.529
4 Jalan, Lrigasi dan Jnringan 497.177.514 159.369.707 337.807.807
5 Aset Tetap Lainnya 30.367.200 - 30.367.200
Total 46.473.576.815 9.786.651.645 36.686.925.170
Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan de:ngan beban penyusutan per
31Desember2016 adalah sebagai berikut:
Beban Saldo per Saldo per Selisih (Rp) No Uraian Mulasi (Rp)
Penyusulan (Rp) 31/J.1,/2015 (Rp) 3lfJ1/2016 (R p)
Peralatan 1
dan Mesin 6.802.843.755 7.183.578.924 380.735.169 379.271.623 1.463.546
2 Gedungdan
Bangunan 2.053.293.614 2.443.703.014 390.409.400 401.077.245 (10.667.845)
3 jalan, lrigasi
149.761.413 dan jaringan
159.369.707 9.608.294 9.608.2942 2
4 Aset Tetap - - - - -Lainnya
Total 9.005.898.782 9.786.651.645 780.752.863 789.957.160 (9.204.297)
p en 1esuaian a tas se Ii ih s terse b di ut a tas a d lah b a se . b rik agai e ut:
Uraian Nonnalisasi
Transfe r Masuk jumlah 0 Penyus utan
1 Peralatan dan Mesin 651.671 811.875 1.463.5-16
2 Gedung dan Bangunan (10.667.845) - (10.667.845)
3 jalan, lrigasi dan jaringan 3 - 3
4 Asel Tetap Lainn ya - (1) (1)
Total (10.016.171) 811.874 (9.204.297)
C.3. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing
masing sebesar Rp63.464.097,00 dan Rp39.024.663,00.
Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp63.464.097,00 merupakan utang
kepada pihak ketiga.
C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp63.464.097,00 dan Rp39.024.663,00.
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar
Cntntn11 ntns Lnporn11 Ke11nugn11 - 28 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Ek11itas Rp36. 765.043.563
Rp63.464.097,00 tersebut terdiri dari Belanja Pegawai berupa Uang
Makan bulan Desember 2016 yang belum dibayar sebesar
Rp26.992.000,00 dan Kekurangan Gaji Tahun 2016 yang belum
dibayar sebesar Rp3.948.439 dan Belanja Barang dan Jasa berupa
tagihan rekening lisn·ik bulan Desember 2016 sebesar
Rp32.523.658,00.
C.4. Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp36.765.043.563,00 dan Rp37.307.444.899,00. Ekuitas adalah kekayaan
bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan
Ekuitas.
Cntntrm ntns Lnpornn Keun11gn11 - 29 -
Laporan Keuanga n Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
S11rp/11f/(Defisit) dnri Kegintm1 Opemsio11nl (Rp26.138.723.967)
Perrdnpat1111 Opemsioual Rp52.774.190
Pe11dapata11 Negam B11km1 Pajak Rp52. 774.190
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar minus Rp26.138.723.967,00 dan minus
Rp27.720.969.949,00. Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan
Operasional Tahun 2016 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan
Operasional sebesar Rp52.774.190,00 dikurangi dengan Beban
Operasional sebesar Rp26.191.498.157,00.
D.1.1. Pendapatan Operasional
Pendapatan Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp52.774.190,00 dan Rp45.677.200,00. Jumlah tersebut
selwuhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun
2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp52.774.190,00
dan Rp45.677.200,00. Rincian Pendapatan Negara
Bukan Pajak-LO Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada
Tabel 15 berikut ini:
TabellS Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LOTahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Tunm)
Tahun2016 Tahun2015 Jumlah (Rp) %
Pendapatan Pemanfaatan BMN 52774.190 45.677.200 7.0%.990 15,54
Pendapatan Iuran dan Denda - - - -Pendapatan Lain-Lain - - - -
Total 52.774.190 45.677.200 7.096.990 15,54
Jika realisasi Talmn 2016 dibandingkan dengan
realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak
terdapat selisih sebagaimana disajikan pada Tabel 16
berikut ini:
Tabel16 Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2016
Menurut LO dan LRA
Realisasil\llenurut Uraian Selis ih (Rp)
LO (Rp) LRA (Rp)
Pendapatan Pemanfaatan BMN 52.774.1 90 52.774.190 -Total 52.774.190 52774.190 -
CnLK-Lnporan Opernsionnl- 30 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Beba11 Operasio11a/ Rp26.191.498.157
Beba11 Pegawai Rp19.010.237.835
D.1.2. Behan Operasional
Jumlah Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp26.191.498.157,00 dan Rp27.766.647.149,00. Jumlah
tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional
Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:
Tabel 17 Rincian Be ban Operasional Tahun 2016 dan 2015
Realisasi (Rp) Naik/ (Turon) Urafan
Tahun2016 Tahun2015 Jumlah (Rp) %
Beban Pegawai 19.010.237.835 19.408.804.230 (398.566.395) (2,05)
Beban Persediaan 406.210.459 341.447.085 64.763.374 18,97
Beban Barang dan 1.838.201.471 1.807.539.073 30.662.398 1,70
Jasa
Beban Pemeliharaan 859.004.232 889.322.492 (30.318.260) (3,41)
Beban Pe1ia lanan 3.287.887.000 4.311.261.736 (1.023.374.736) (23,74)
Din as
Beban Penyusutan 789.957.160 1.008.272.523 (218.315.363) (21,65)
dan Amortisasi
Total 26.191.498.157 27.766.647.139 (1.575.148.982) (5,67)
D.1.2.1 Behan Pegawai
Jumlah Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 masing
masing sebesar Rp19.010.237.835,00 dan
Rp19.408.804.230,00. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun bara.ng
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang
undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaa.n yang
telal1 dilaksanakan. Rincian Beba.n Pegawai Tahun 2016 dan 2015 disajikan
pada Tabel 18 berikut ini:
CnLK-Lnpornn Opernsionnl- 31 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Aud ited)
Bebn11 Persedinn11 Rp406.210.459
Tabel18 b Rincian Be an Pegawai Tahun 201 6 d 2015 an
Uraian Realisasi (Rp) Naik I (Turun)
Tahun2016 Tahun2015 Jwnlah (Rp) %
Beban Gaji dan 9.260.316.311 9.167.657.152 92.659.159 1,01 Tunjangan PNS
Beban Lembur 34.078.000 284.661.000 (250.583.000) (88,03)
Beban Ttmjangan Khusus (240.642.554) (2,42) dan Beban Pcgawai 9.715.843.524 9.956.486.078
Transito
Total 19.010.237.835 19.408.804.230 {398.566.395) (2,05)
Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi
menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih
sebesar Rp22.803.691,00 sebagaimana disajikan pada
Tabel 19 berikut ini:
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Beb anjBelanja Pegawai Tahun 2016
Menurut LO dan LRA
Realisasi Menurut Uraian Selisih (Rp)
LO (Rp) LRA(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS 9.260.316.311 9.237.512.620 22.803.691
Beban Lembtlf 34.078.000 34.078.000 -Beban Tunjangan Khusus dan
9.715.843.524 Beban Pegawai Transito
9.715.843.524 -
Total 19.010.237.835 18.987.434.144 22803.691
Selisih realisasi sebesar Rp22.803.691,00 tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Uraian Nilai (Rp)
Pembaya ran gaji Tahun 2016 a tas beban Tahun 2015 (8.136.748)
Uang Makan PNS yang belum d ibayarkan pada Ta11w1 2016
26.992.000
Gaji yang belum dibayarkan pada Tahun 2016 3.948.439
Total 22803.691
D.1.2.2. Behan Persediaan
Jumlah Beban Persediaan Tahun 2016 dan
2015 masing-masing Rp406.210.459,00 dan
Rp341.447.085,00. Beban Persediaan merupakan beban
untuk mencatat pemakaian/ konsumsi a tas barang
barang yang habis pakai.
Rincian Behan Perseruaan Tahun 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 20 berikut ini:
CnLK-Lnpornn Opernsio11nl- 32 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Beba11 Barm1g dn11 /nsn Rp1.838.201.4n
Tahel20 Rincian Behan Persediaan Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (furun)
Tahun2016 Tahun 2015 Jumlah (Rp) %
Behan Perseu iaan Barang Konsumsi 242.925.330 224.214.485 18.710.845 8,34
Behan Persediaan Lainnya 163.285.129 117.232.600 46.052.529 39,28
Total 406.210.459 341.447.085 64.763.374 18,97
Realisasi Belanja Persediaan (netto) Tahun 2016
menumt Laporan Realisasi Anggaran sebesar
Rp374.133.700,00, sedangkan menurut Laporan
Operasional sebesar Rp406.210.459,00 dengan selisih
sebesar Rp32.076.759,00. Perbedaan terse but
disehahkan Belanja Persediaan dicatat sehagai
perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Behan
Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama
tahun 2016.
D.1.2.3. Be ban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rpl.838.201.471,00 dan
Rpl.807.539.073,00. Behan Barang dan Jasa adalah
konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan entitas.
Rincian Behan Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015
disajikan pada Tahel 21 herikut ini:
Tabel 21 Rincian Behan Harang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (furun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah (Rp) %
Beban Barang Operasional 1 .437.184.782 1.390.032. 909 47.151.873 3,39
Beban Barang Non Operasional
Bebanjasa
Total
13.200.000 29.304.075 (16.104.075) (54,96)
387.816.689 388.202.089 (385.400) (0,10)
1.838.201.471 1.807.539.073 30.662.398 1,70
Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2016 sehesar
Rpl.838.201.471,00 dihandingkan dengan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa menurut LRA pada periode
yang sama sehesar Rpl.836.565.728,00, terdapat selisih
sehesar Rpl.635.743,00 sehagaimana disajikan pada
Tabel 22 berikut ini:
CnLK-Lnpornn Opernsio11nl- 33 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
BelH111 l'e111elilmmaa11 Rp859.004.232
Tabel 22 Perbandingan Realisasi BebanfBelanja Barang dan Jasa
Tahun 2016 Menurut LO dan LRA
Realisasi Menurut Uraian Selisih (Rp)
LO(Rp) LRA (Rp)
Beba.n Barilllg Operasional 1.437.184.782 1.4.'?7.184.782 -
Beban Barang Non Operasional 13.200.000 13.200.000 -Beban Jasa 387.816.689 386.180.946 1.635.743
Total 1.838.201.471 1.836.565.728 1.635.743
Selisih realisasi Behan Jasa sebesar Rpl.635.743,00
dengan penjelasan sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Pembayara.n langgana.n daya dan jasa tahw1 2016 atas {30.887. 915)
beban yang terutang tahtm 2015
Beban la.ngganan daya dan jasa tahW1 2016 yang belum 32523.658
dibayarkan
Total 1.635.743
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan
Jumlah Behan Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sehesar Rp859.004.232,00 dan
Rp889.322.492,00. Behan Pemeliharaan merupakan
beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset
tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondisi normal.
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 23 herikut ini:
Tabel 23 Rincian Behan Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turun)
Tahun 2016 Tahun2015 JumlaJ1 (Rp) %
Beban Pemeliharaan GedW1gdan 480.866.875 494.332830 {13.465. 955) (2,72) Bangunan
Beban Pemeliharaan 339.608.882 341.633.566 {2.024.684) (0,59)
Peralatan dan Mesin
Behan Persediaan 38.528.475 53.356.0% {14.827.621) (27,79)
Pemelil1araan
Total 859.004.232 889.322492 (30.318.260) (3,41)
Realisasi Beban Pemeliharaan tahu11 2016 sebesar
Rp859.004.232,00 dihandingkan dengan Realisasi
Belanja Pemeliharaan menurut LRA p ada periode yang
sama sebesar Rp830.804.527,00, terdapat selisih sehesar
CnLK-Lnpora1L Opernsio11al- 34 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provins i Riau Tahun 2016 (Audited)
Perjn/1111n11 Di11ns Rp3.287.887.000
Rp28.199.705,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 24
berikut i.ni:
Tabel24 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2016
Menurut LO dan LRA
Realisasi Menurut Uraian Selisih (Rp)
LO (Rp) LRA(Rp)
Beban Pemeliharaan GedWlg 480.866.875 480.866.875 -
dan Bangunan
Beban Pemeliharaan Peralatan 339.608.882 319.608.882 20.000.000
dan Mesin
Beban Persediaan Pemeliharaan 38.528.475 30.328.770 8.199.705
Total 859.004.232 830.804.527 28.199.705
Selisih realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin sebesar Rp20.000.000,00 merupakan kupon BBM
yang dibeli tahun 2015 namun digunakan pada tahun
2016.
Realisasi Belanja Persediaan Pemeliharaan Tahun 2016
rnenurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar
Rp30.328.770,00, sedangkan menurut Laporan
Operasional sebesar Rp38.528.475,00. Perbedaan
sebesar RpB.199.705,00 tersebut disebabkan Belanja
Persecliaan dicata t sebagai perolehan Persecliaan di
Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupaka.n
pemakaian Persecliaan selama. ta11un 2016.
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Jumlal1 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp3.287.887.000,00 dan
Rp4.311.261.746,00. Beban tersebut merupakan beban
yang terjadi untuk perjalanan dina.s dalam rangka
pelaksanaan tugas. fungsi da.n jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 25 berikut ini:
CnLK-Lapornn Opernsiollnl- 35 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Bebarr />e11y11s11ta11 dau Amortisasi Rp789.957.160
S11rpl11s/(Def isil) dari Kegiatau No11 Opernsio11al Rp6.006.640
Tahel25 Rincian Behan Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015
Uraian ReaLisasi(Rp) Naik/ (Turun)
TahWl 2016 TahWl2015 Jumlah (Rp) %
Beban Perjalanan Biasa 3.033.167.600 3.999.278.886 (966.111.286) (24,15)
Beban Perjalanan Dinas 235.061.400 302.551.000 (67.489.600) (22,31)
Dalam Kota
Bcban Perjalanan Dinas Paket 19.658.000 9.431.860 10.226.140 108,42
Meeti11g Luar Kota
Total 3.287.887.000 4.311.261.746 (1.023.374.746) (23,74)
Tidak terdapat selisih Belanja Perjalanan Dinas
menurut Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan
dengan Lap oran Operasional.
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Am ortisasi Tahun 2016
dan 2015 masing-masing Rp789.957.160,00 dan
Rpl.008.272.523,00. Beban Penyusutan merupakan
beban untuk mencata t alokasi sistematis atas nilai
sua tu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets)
atau diamortisasi selama masa man£aat aset yang
bersangkutan.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016
dan 2015 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:
Tahel 26 Rincian Behan Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turun)
TahWl 2016 TahWl 2015 Jumlah (Rp) %
Beban Peny. Peralatan dan Mesin 379.271 .623 618.886.909 (239.615.286) (38,72)
Beban Peny. Ged ung dan Bangunan 401.077.245 379.m .322 21.299.923 5,61
Beban Penyusutan JaJan dan 2.553.828 2.553.828 - -
Jembatan
Beban Penyusutan jaringan 7.054.464 7.054.464 - -Total 789.957.160 1.008.272 523 (218.315.363) (21,65)
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp6.006.640,00 dan minus Rp16.460.708,00.
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 merupakan
Surplus dari Pelepasan Aset Non Lan car sebesar Rp2.200.000,00 dan
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar
Rp3.806.640,00.
CaLK-Laporall Operasio11al- 36 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
S11rplrw(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp2.200.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non LancarRp2.200.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar Nihil
S11rpl~(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp3.806.640
Pendapatan dari Kegiatan No11 Operasional Lainnya Rp4. 774.885
D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Tahun 2016
dan 2015 masing-masing sehesar Rp2.200.000,00 dan minus
Rp16.520.748,00. Jumlah per 31 Desemher 2016 merupakan
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.
D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun
2016 dan 2015 masing-masing sehesar Rp2.200.000,00
dan Rpl.250.000,00. Jumlah tersebut merupakan
penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan
lagi dalam kegiatan operasional.
D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Behan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp17.770.748,00. Jumlah per 31 Desember 2015
merupakan nilai huku Peralatan dan Mesin yang telah
dihapus pada tanggal neraca karena adanya pelepasan
hak.
D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sehesar
Rp3.806.640,00 dan Rp60.040.00. Jumlah Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya Tahun 2016 merupakan selisih
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar
Rp4.774.885,00 dengan Behan dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya sehesar Rp968.245,00.
D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp4.774.885,00 dan Rp60.040.00.
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya disajikan pada Tabel 27 berikut ini:
CaLK-Laporan Operasional-37-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov insi Riau Tahun 2016 (Audited)
Be ban dari Kegia tan Non Operasio11al Lai1111ya Rp968.245
Tabel27 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turun)
Tahun2016 Tahun2015 Jumlah (Rp) %
Penerimaan Kembali Belanja 1.215 60.040 (58.825) (97,98)
TAYL
Pendapatan Penyesuaian 4.773.670 4.773.670 - -
Nilai Persediaan
Jurnlah 4.774.885 60.040 4.714.845 7852,84
Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi
menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih
sebesar Rp4.773.670,00 sebagaimana disajikan pada
Tabel 28 berikut ini: Tabel 28
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 Menurut LO dan LRA
Realisasi Menurut Uraian Selisih (Rp)
LO (Rp) LRA(Rp)
Penerimaan Kembali Belanja 1.215
Tahun Anggaran Yang Lalu 1.215 -
Pendapa tan Penyesuaian Nilai 4.773.670 Persediaan - 4.773.670
Total 4.774.885 1.215 4.773.670
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan
selisih lebih nilai persediaan pada setiap akhir bulan
dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan,
sehubungan dengan kebijakan akuntansi yang
menggunakan harga terakhir untuk mencatat nilai
persediaan.
D.2.2.2. Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun
2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp968.245,00
dan Rp0,00.
Rincian Belanja dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya disajikan pada Tabel 29 berikut ini:
CaLK-Laporan Operasional- 38 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Tabel29 Rincian Belanja dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turun)
Tahun2016 Tahun2015 Juntlah (Rp) %
Beban Penyesuaian Nilai 968.245 - 968.245 -Persediaan
Jumlah 968.245 - 968.245 -
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan selisih
nilai km ang nilai persediaan pada setiap akhir bulan
dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan,
sehubungan dengan kebijakan akuntansi yang
menggunakan harga terakhir untuk mencatat nilai
persediaan.
CaLK-Laporan Opernsionnl- 39 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Ek11itns Awn/ Rp37.307.444.899
S11rpl11s/(Defisit) LO (Rp26.132. 717.32 7)
Koreksi Yang Me11n111bnlv (Me11g11rn11gi) Nilai Ek11i tas Rpl0.016.172
PenyesUllian Nilni Aset Ni/iii
Koreksi Nilni Aset Tetnp Norr Reva/11asi Rpl0.016.172
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUIT AS
E.1. Ekuitas Awal
Jumlah Ekuitas Awai per 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing
masing sebesar Rp37.307.444.899,00 dan Rp37.360.783.204,00.
E.2. Surplus/(Defisit) LO
Jumlah Surplus/ (Defisit) LO untuk peliode yang berakhir pada
31Desember2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp26.132.717.327,00
dan minus Rp27.737.430.657,00. Jumlah tersebut merupakan selisih
kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah
dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per
31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rpl0.016.172,00 dan
Rp5.642.480,00. Jumlah per 31Desember2016 tersebut terdiri atas:
Uraian Jumlah (Rp)
2016 2015
Penyesuaian Nilai Aset - 5.642.480
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 10.016.172 -Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi - -
Total 10.016.172 5.642.480
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan
2015 adalal1 sebesar Rp0,00 dan Rp5.642.480,00. Penyesuaian
Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai perolehan
persediaan akibat penerapan kebijakan akuntansi, yaitu
persediaan dinilai dengan rnenggunakan harga
pembelian/perolehan terakhir. Pada tahun 2015, penyesuaian
nilai persediaan diakui sebagai koreksi nilai ekuitas,
sedangkan pada tahun 2015 diakui sebagai bagian dari
surplus/ (defisit) LO.
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per
31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rpl0.016.172,00
danRp0,00.
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2016
CaLK-Laporan Pernbahan Ekuitas - 40 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Trausaksi Au tar E11titas Rp25.580.299.819
Ditagi/1km1 ke Eutitas Laiu Rp25.629.592.099
Diterima dari Eutitas Laiu Rp54.975.405
Transfer Mas11k RpS.683.125
merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai buku aset
sehubungan normalisasi perhitungan akumulasi penyusutan
dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin (651.671)
Gedung dan Bangunan 10.667.845
Jalan, lrigasi, dan Jaringan (2)
Total 10.016.172
E.4. Transaksi Antar Entitas
Jumlali. Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp25.580.299.819,00 dan
Rp27.678.449.872,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per
31 Desember 2016 terdiri atas:
Uraian 31 Des2016 31Des2015
Ditagihkan ke Entitas Lain 25.629.592.099 27.725.437.112
Diterima dari Entitas Lain (54.975.405) (46.987.240)
Transfer Masuk 5.683.125 -Total 25.580.299.819 27.678.449.872
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain
Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp25.629.592.099,00 dan
Rp27.725.437.112,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi
belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara
setelah dikurangi pengembalian belanja s.d. 31Desember2016.
E.4.2. Diterima dari Entitas Lain
Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp54.975.405,00 dan
Rp46.987.240,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi
penerimaan negara yang telali. disetorkan ke Kas Negara
setelah dikurangi pengembalian penerimaan negara s.d.
31Desember2016.
E.4.3. Transfer Masuk
Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp5.683.125,00 dan Rp0,00.
CaLK-Laporan Pembahan Ekuitas - 41 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016 (Audited)
Ek11itas Akhir Rp36.765.043.563 E.5. Ekuitas Akhir
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing
masing sebesar Rp36.765.043.563,00 dan Rp37.307.444.899,00. Jumlah
Ekuitas per 31 Desem.ber 2016 merupakan kekayaan bersih pada
tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar
Rp36.828.507.660,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar
Rp63.464.097,00.
CaLK-Laporan Perubahan Ekuitas - 42 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2016
Pe11g1111gk11p1111Pe11ti11g F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA L11i1111ya
F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja
Sela.ma tahun 2016 kegiatan pengawasan di lingkungan
kedeputian selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi
Riau, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa
pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan
permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/
BLU yang menjadi mib:a ke1ja masing-masing bidang di
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2016 jumlah penugasan yang dibiayai dari
dana mih·a ke1ja sebanyak 133 PP dan telah menghasilkan 133
LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar
Rpl.447.216.267,00, dengan rincian sebagai berikut:
, - -- - -
Bi dang °KF- NON PK:T JIM H
pp LHP ,Jml Dana pp LHP Jml Dana pp LHF Jml Dana
IPP -Perekonomian 14 14 114.938.441 14 14 114.938.441 IPP-Polsoskam 2 1 60.115.000 29 29 266.888.451 31 30 327 003.451 APO 8 13 182.452.200 80 76 822 822175 BB 89 1.005.274.375 Akuntan Negara
lnvestigasi
I Ju ml ah 10 1 ... 2-2 5€7 200 ~23 119 ' ~o 0,:9 o&; 133 133 1i!i216 267
Jurnlah dana terse but selurulmya dikelola dan
dipertanggungjawabkan oleh pihak mih·a kerja sesuai dengan
mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.
Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing
masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan
beban angga.i·an mitra ke1ja, dan pada akhir kegiatan/penugasan
pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi
penggantian biaya perjalanan dinas/ tra.i1sport lokal, dan
selanjumya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku pada masing-masing mih·a kerja.
CnLK-Pengungkapmt Penting Lni11nya - 43 -