Bag 1@ kelembagaan dan org
-
Upload
uin-imam-bonjol-padang-iain -
Category
Documents
-
view
287 -
download
1
Transcript of Bag 1@ kelembagaan dan org
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
A. DEFINISI BMT KUBE
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dikembangkan dari sejumlah KUBE
diberikan nama khas “Balai usaha Mandiri Terpadu KUBE” (BMT-KUBE). Lembaga
ini memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggota KUBE dan masyarakat
sekitar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
BMT-KUBE adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk, dimiliki dan dikelola
oleh anggota masyarakat setempat khususnya anggota KUBE atau gabungan
anggota KUBE dengan mengaktifkan anggota pada setoran wajib, setoran pokok
dan setoran sukarela serta bila mungkin digalang setoran pokok khusus. Tempat
beroperasi BMT-KUBE di desa-desa dengan kegiatan melayani simpan pinjam
dengan sistim bagi hasil kepada para anggota KUBE maupun masyarakat sekitar.
B. MANFAAT BMT KUBE
1. Meningkatkan kemandirian anggota KUBE-KUBE dengan memanfaatkan
pembiayaan modal kerja dari BMT-KUBE.
2. Membuka tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha bagi anggota KUBE
maupun masyarakat sekitar dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.
3. Membangun budaya hidup hemat dengan membiasakan diri menabung
secara berdisiplin di BMT-KUBE.
4. Keberadaan KUBE akan lebih mandiri dan berkelanjutan.
5. Kesejahteraan warga masyarakat semakin meningkat demikian juga dengan
PAD setempat.
6. Kehidupan warga masyarakat dimasa depan lebih cerah, terjamin dan
terencana.
1
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
C. PENDIRIAN BMT KUBE
BMT-KUBE yang dibentuk betuk-betul berasal dari, oleh dan untuk anggota KUBE
dan masyarakat sekitarnya. Langkah-langkah yang benar dan sistimatis di dalam
pembentukannya yaitu:
1. Identifikasi Potensi
Tujuan dari kegiatan ini untuk menelusuri potensi yang berkembang di sekitar
KUBE dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Penelusuran ini akan
menghasilkan jawaban perlu tidaknya BMT-KUBE didirikan ditempat tersebut.
Konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta Kepala Desa atau Camat
setempat.
TIM Pemrakarsa mendatangi dan bermusyawarah dengan Pimpinan KUBE dan
tokoh-tokoh masyarakat serta Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan untuk meminta
dukungan berdirinya BMT-KUBE sebagai kelanjutan dari upaya pemberdayaan
ekonomi anggota KUBE dan masyarakat desa setempat. Selanjutnya dapat
meminta dukungan tokoh formal dan non formal di masyarakat setempat yang
sekiranya memiliki pengaruh dan kelebihan sumber dana lebih (aghnia).
2. Musyawarah Pengurus KUBE-KUBE
TIM Inisiator mengadakan pertemuan dengan gabungan KUBE-KUBE dari satu
atau lebih desa berdekatan lebih kurang 7 KUBE. Pertemuan itu dimaksudkan
untuk memusyawarahkan rencana akan didirikan Lembaga Keuangan Mikro
“BMT KUBE” dari anggota KUBE tersebut. Dalam pertemuan itu pihak inisiator
memberikan presentasi ringkas berkaitan dengan apa itu BMT-KUBE?
Bagaimana tahap pendiriannya? Bagaimana mendapatkan modal? Bagaimana
bentuk simpan pinjamnya? Bagaimana mekanisme operasionalnya? Bagaimana
bagi hasilnya. dan lain-lain. Akhirnya menyepakati siapa-siapa yang ditunjuk
menjadi pemrakarsa utama pendirian BMT-KUBE.
2
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
3. Sosialisasi BMT-KUBE
Pemrakarsa mensosialisasikan kepada masyarakat setempat khususnya anggota
KUBE yang tidak bisa hadir dalam pertemuan menyangkut akan berdiri BMT-
KUBE di desanya, sehingga masyarakat setempat mempunyai rasa memiliki dan
bangga keberadaan BMT-KUBE yang dapat dijadikan wadah dalam membantu
peningkatan kesejahteraan anggota KUBE. Sosialisasi dapat dilakukan dengan
membuat brosur dan diedarkan melalui tempat ibadah, pasar dan tempat
keramaian yang lain ataupun melalui sarana lain seperti pengajian, pertemuan-
pertemuan karang taruna, olah raga arisan dan lain-lain.
SKEMA TAHAPAN PENDIRIAN BMT - KUBE
4. Membentuk Panitia Pendirian BMT-KUBE
Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT-KUBE (P3B-K)
dilokasi itu, yang berasal dari anggota KUBE yang telah paham LKM “BMT-KUBE.
Apabila perlu melibatkan masyarakat sejauh mungkin di desa itu sehingga
mengerti konsep LKM BMT-KUBE.
3
PendampingMengumpulkan 7 KUBE-KUBE & mencari
dukungan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-
tokoh formal
kelompok
P3 LKM BMT-Trans
Musyawarah Pendirian LKM
BMT-KUBE
Pelatihan
Persiapan Kantor dan Sarana Ops dan legalitas
Rekruit dan Seleksi Pengelola Lokal
Operasional LKM BMT-
KUBE
Pengurus
Pelatihan dan Magang pengurus/
pengelola
Modal Swadaya
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
Tahap-tahap pembentukan BMT-KUBE dapat dilihat dalam gambar 1 dengan
penjelasan sebagai berikut:
1) P3B-K mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 10 juta
atau s.d. Rp.20 juta agar BMT-KUBE melalui operasi dengan syarat
modal. Modal awal sebaiknya seluruhnya atau sebagian besar berasal dari
anggota KUBE, perorangan, tokoh masyarakat, pemilik dana (aghnia)
setempat. Sisanya dapat dikumpulkan dari lembaga, yayasan, BAZIS,
Pemda atau sumber lainnya.
2) Atau bisa langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari gabungan 2-5
KUBE (20-50) orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan
mencapai jumlah Rp. 30 juta atau minimal Rp. 20 juta. Masing-masing
perlu membuat komitment (janji) nya untuk menyertai modal awal tersebut.
3) Jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada maka dipilih Pengurus yang
ramping (3 orang maksimal 7 orang) yang akan mewakili Pendiri dalam
mengarahkan kebijakan BMT-KUBE. Pengurus mewakili para pemilik dan
pemodal BMT-KUBE. Susunan Dewan Pengurus terdiri:
1. Ketua,
2. Sekretaris dan
3. Bendahara.
4) P3B-K atau Pengurus jika telah terbentuk dapat mencari dan memilih
calon pengelola BMT-KUBE sebanyak 3 orang lulusan S1, jika tidak ada
minimum D3 .
5) Mempersiapkan legalitas hukum yang bertahap yaitu:
a. KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) dengan sertivikasi dari
PINBUK berupa Sertifikat Operasional Sementara (SOS) sampai
BMT-KUBE memiliki asset lebih kurang Rp. 50 juta.
b. Jika asset BMT-KUBE telah mencapai Rp. 50 juta, diharapkan
dipersiapkan proses administrasi untuk menjadi Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) dengan menghubungi Kepala Kantor Dinas Koperasi di
Ibukota Kabupaten/Kota setempat.
6) Memilih calon pengelola ke LKM sejenis dengan menghubungi Kantor
PINBUK Kabupaten/kota terdekat. Pengelola BMT-KUBE adalah mereka
4
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
yang bekerja penuh (sepenuh waktu dan hati) untuk BMT-KUBE. Syarat-
syaratnya adalah:
1) memiliki landasan iman dan sikap keikhlasan,
2) memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum fakir
miskin, dan diniatkan sebagai ibadah;
3) amanah, jujur dan bekerja secara profesional;
4) minimum berpendidikan D3 sebaiknya S1.
5) berasal dari daerah sekitar BMT-KUBE.
Pengelola yang telah dipilih selanjutnya diikutkan pelatihan dan
memagangkannya kepada LKM sejenis dengan terlebih dahulu
menghubungi Kantor PINBUK terdekat.
Pada Tahap awal, susunan Pengelola ada 3 orang yang terdiri dari :
1. satu orang manajer, merangkap urusan umum dan personalia.
2. satu orang devisi penggalangan dana,
3. satu otang devisi pembiayaan,
dibantu oleh karyawan sebagai kasir/teller.
7) Melaksanakan persiapan-persiapan nama khas BMT-KUBE, tempat
operasional dan sarana perkantoran lainnya.
8) Menjalankan bisnis operasi BMT-KUBE.
5
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
D. KRITERIA PENGURUS DAN PENGELOLA BMT KUBE
Gambar 2
STRUKTUR KELEMBAGAAN BMT-KUBE
a. BMT KUBE terbentuk atas inisiasi KUBE A s/d KUBE G yang diwakili oleh ketua,
sekretaris dan bendahara masing-masing KUBE tersebut yang difasilitasi oleh
pendamping.
b. Kumpulan dari wakil KUBE yang ditunjuk terebut duduk sebagai pengurus.
c. Kumpulan pengurus secara musyawarah memilih pengelola BMT KUBE. Pengelola
dapat diambilkan dari anggota KUBE maupun orang lain yang dipercaya pengurus.
E. PENGURUS BMT KUBE
1. Pengurus adalah mandataris seluruh anggota KUBE yang bertanggungjawab
penuh pada pelaksanaan program pencapaian tujuan BMT KUBE.
2. Pengurus pada awal pendirian dipilih dari dan oleh pendiri.
3. Pengurus-pengurus selanjutnya dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat
anggota dengan ketentuan minimum 50% dari anggota pengurus terdiri dari
anggota pendiri.
6
Pengelola
PengurusKetuaSekretarisBendaharaAnggota
KUBE EDana
Pendiri
KUBE FDana
KUBE DDana
KUBE CDana
KUBE BDana
KUBE ADana
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BMT KUBE adalah mereka yang
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. bertempat tinggal di desa-desa sekitar BMT KUBE.
b. memiliki nilai-nilai kepemimpinan, sifat jujur, aktif, terampil dan
berdedikasi terhadap BMT KUBE.
b. mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan BMT
KUBE.
c. memiliki minat untuk mempelajari dan memahami seluk beluk ke BMT-an
(LKM).
4. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. (Ketua, Sekretaris dan
Bendahara)
5. Susunan dan nama anggota pengurus periode pertama dicantumkan dalam
akta pendirian
F. PENGELOLA BMT- KUBE
1. Pengelola adalah tenaga profesional yang melaksanakan kegiatan operasional
program kerja yang menjadi tanggung jawab pengurus.
2. Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi pengelola BMT KUBE adalah mereka
yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil, berdedikasi terhadap BMT KUBE, proaktif,
sabar dan istiqamah
b. Mempunyai potensi untuk berprakarsa, belajar dan trampil
mengoperasionalkan program kerja untuk pencapaian tujuan BMT KUBE.
c Memiliki wawasan keagamaan dan pergaulan sosial yang memadai untuk
mampu mengaplikasikan sistem syariah dalam mengoperasionalkan BMT
KUBE dan pengembangan SDM anggota BMT.
3. Pengelola terikat dalam kontrak kerja dan bertanggung jawab sepenuhnya
kepada Pengurus.
4 Pengelola berhak mendapat imbalan dan bonus sesuai dengan kemampuan dan
perkembangan pendapatan BMT KUBE.
5. Pengelolaan usaha BMT KUBE oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung
jawab Pengurus.
7
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
G. USAHA BMT KUBE
Usaha BMT KUBE adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan
anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya, antara lain :
1. Menggalang dan menghimpun dana dari anggota yang dipergunakan untuk
membiayai usaha-usaha anggota .
2. Memberikan pembiayaan komersil kepada usaha-usaha produktif anggota
melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.
4. Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya.
5. Menghimpun dana Kesetiakawanan Sosial atau ZIS dari anggota dan
mengembangkan pendayagunaan dana KS/ZIS tersebut kepada yang berhak.
6. Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik
yang tidak mengikat.
7. Memberikan pembiayaan dalam bentuk dalam bagi hasil
8. Melaksanakan bimbingan usaha kepada anggota dan kelompok anggota
yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan
usahanya.
9. Melaksanakan bimbingan pemanfaatan hasil usaha untuk meningkatkan taraf
hidup.
10. Mengorganisir pembinaan ruhiyah pengurus, pengelola, anggota dan
kelompok anggota BMT untuk membentuk kepribadian/akhlak islami yang
tangguh.
11. Mengorganisir pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan masyarakat dan
lingkungannya.
8
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
Gambar 3
CARA PERPUTARAN DANA BMT-KUBE
Gambar 3, Menjelaskan mekanisme manajemen BMT-KUBE yang meliputi aspek;
penggalangan modal, Penyaluran modal, dan Pendapatan dan bagi hasilnya.
1. Penggalangan modal dan simpanan.
Modal Dasar:
a. Simpanan pokok khusus, yaitu simpanan dari anggota yang tidak
mengikat jumlah bagi anggotanya (saham).
b. Simpanan pokok, yaitu simpanan anggota yang harus disetor dan sudah
ditentukan jumlahnya secara tunai kepada manajemen BMT-KUBE.
c. Simpanan wajib, simpanan yang wajib disetor anggota setiap bulanya
kepada pengelola BMT-KUBE sampai batas waktu tertentu.
9
PENYALURAN DANA
OPERASIONALB M T
PENGGALANGANDANA
MODAL DASAR : Simp. Pokok Khusus Simp. Pokok Simp. Wajib Investasi Pemerintah
SIMP. SUKARELA Bagi HasilSimp. Hari Tua Simp.. kurbanSimp. PertanianSimp. Pendidikan Anak/SI
DIASimp. Perumahan/
SIMPERUMSimp. Hari RayaSimp. Wisata Warga, dsb.Simp. Berjangka/SI JAKA
(1, 3, 6, 12 bulan)
S H UDIBAGIK
AN
BAGI HASIL
SIMP. SUKARELA TI TIPAN
Simp.Titipan Amanah/ SI TIA
BONUS
Pembiayaan Total Bg Hasil
Pemby. Brsama Bagi Hasil
Kepemilikan Barang bayar Jatuh Tempo
Kepemilikan Barang bayar Angsuran
Pinjaman Kebajikan
MARGIN
INFAQ
Akumulasi PENDAPATAN
BAGIHASIL
-BiayaOPERASIONAL
SHU
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
Simpanan Sukarela Mudharobah:
a. Simpanan/ tabungan, dana yang disimpan anggota/nasabah akan dikelola
BMT-KUBE, untuk memperoleh bagi hasil. Bagi hasil akan diberikan
kepada penyimpan berdasarkan kemampuan BMT-KUBE.
b. Simpanan Deposito mudharobah, dana yang disimpan anggota/nasabah
hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Dengan bagi hasil yang ditetapkan bersama.
Simpanan titipan/giro wadi’ah
Yaitu dana yang dititipkan anggota/nasabah pada BMT-KUBE. Dana itu setiap
saat dapat diambil oleh nasabah dan nasabah berhak mendapatkan bonus
atas kebijakan BMT-KUBE dari keuntungan pemanfaatan dana titipan/giro
tersebut.
2. Penyaluran Pembiayaan ke anggota.
a. Pembiayaan modal kerja mudharobah, yaitu BMT-KUBE menyediakan
pembiayaan modal investasi/ modal kerja, sedangkan nasabah
menyediakan usahanya dan manajemenya. Bagi hasil akan dibagikan
sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun apabila terjadi kerugian
yang bertanggung jawab adalah BMT-KUBE, selama bukan akibat dari
penyelewengan peminjam.
b. Pembiayaan modal kerja musyarakah yaitu pembiayaan antara pihak
BMT-KUBE dan nasabah sama-sama kontibusi modal usaha dari
keseluruhan. Masing-masing pihak (BMT-KUBE dan nasabah) mempunyai
hak dalam proses manajemen. Bagi hasil dari keuntungan diberikan
berdasarkan perjanjian secara proporsional.
c. Pembiayaan sistim jual beli (murabahah), yaitu pembiayaan dengan sistim
jual beli, dimana BMT-KUBE dapat membantu anggotanya dengan
membiayai membelikan barang yang dibutuhkan dengan jangka waktu
pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. BMT-KUBE mendapat keuntungan
dari harga barang yang dinaikkan atau harga jual baru ditambah marjin
keuntungan.
d. Pembiayaan pembelian barang dengan sistim cicilan (bai’ bitaman ajil),
yaitu pembiayaan ke anggota untuk pembelian barang dengan
10
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
mengangsur kepada BMT-KUBE. Jangka waktu pembiayaan dapat lebih
dari satu tahun. BMT-KUBE mendapat keuntungan dari harga barang
yang dinaikkan atau harga jual baru ditambah marjin keuntungan
e. Pembiayaan sosial fakir miskin (qardhul hasan) yaitu pinjaman lunak bagi
usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu
memberikan bagi hasil keuntungan kepada BMT-KUBE tetapi hanya
mengembalikan uang pokoknya saja sebesar pinjamnya. Namun apabila
nasabah dapat memberikan infak sebagai tanda terimakasihnya.
Pembiayaan ini diampil dari dana yang masuk ke BMT-KUBE melalui
zakat, infak, sedekah.
3. Pendapatan BMT- KUBE
Dari modal para pendiri tersebut dilakukan Investasi untuk membiayai
pelatihan Pengelola, mempersiap-kan kantor dengan peralatannya. Selama
belum menghasilkan yang memadai, tentu saja modal perlu menalangi
pengeluaran biaya seharian yang diperhitungkan secara bulanan. Bisa juga
disebut sebagai biaya “operasional” BMT-KUBE. Selain modal dari para
anggota KUBE, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga
kemasyarakatan (ummat).
Modal dari anggota biasa juga menyimpan Simpanan Pokok, Simpan Wajib,
dan jika ada kemudahan juga Simpanan Sukarela, yang untuk semuanya itu,
akan mendapat Bagi Hasil dari keuntungan BMT-KUBE.
BMT-KUBE harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha
Pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan pada anggota KUBE-
KUBE atau masyarakat sekitarnya dalam mengembangkan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) industri rumah tangga, pedagang, petani, peternak dlsb.
Karena itulah, Pengelola BMT-KUBE harus “pro aktif”. Dari keuntungan
pembiayaan itulah BMT-KUBE dapat menanggung biaya operasional dalam
bentuk gaji Pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air,
biaya operasional lainnya, dan yang lebih penting lagi dari keuntungan itu
BMT-KUBE diharapkan mampu memberikan bagi hasil yang memadai dan
memuaskan bagi para anggota penyimpan Simpanan Sukarela. Selain itu juga
untuk setiap tahunnya harus mampu membayar SHU bagi Pendiri yang
11
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
menyimpan simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib
serta memberikan bonus bagi para penyimpan dana titipan.
H. STRUKTUR DAN ALAT ORGANISASI
Dalam organisasi BMT yang berlegalitas koperasi, memiliki komponen atau alat
organisasi yang terdiri dari :
1. RAT (Rapat Tahunan Anggota)
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT
sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta
keterangan dan pertanggung jawaban dari pengurus dan pengawas
mengenai pengelolaan BMT. Pelaksanaan rapat anggota dilaksanakan
paling sedikit 1 tahun sekali. Rapat anggota akan membahas dan
menetapkan antara lain :
Anggaran Dasar
Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen
dan usaha BMT
Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan
pengawas
Rencana kerja dan anggaran pendapat dan belanja
BMT
Pengesahan laporan
Pengesahan, pertanggung jawab, pengurus dalam
pelaksanaan tugasnya
Pembagian sisa hasil usaha
Penggabungan dan peleburan pembagian dan
pembubaran BMT
Pada BMT KUBE, RAT dilakukan setiap satu tahun sekalii. Dan yang berhak
mengikuti adalah anggota biasa dan anggota luar biasa yang di undang.
2. Badan Pengawas Syariah
Badan ini wajib untuk diadakan dan dioperasional untuk Lembaga
Keuanganan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah .
Anggota DPS harus terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalah yang
12
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum di bidang
operasional lembaga keuangan syariah . Secara Umum tugas dan tanggung
jawab dari Badan Pengawas Syariah antara lain :
1. Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan
dan prinsip-prinsip syariah
2. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus , pengelola dan
pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah
3. Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk
dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT.
Pada saat ini BMT KUBE belum memiliki Badan Pengawas Syariah akan
tetapi fungsinya menyatu kepada Badan Pengawas.
3. Badan Pengawas
Badan ini diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential)
bagi BMT dalam melaksanakan operasionalnya. Anggota Badan
Pemeriksa /Pengawas dipilih dari oleh Rapat anggota. Badan Pengawas
bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Secara umum tugas dan
tanggung jawab Badan Pemeriksa adalah :
o Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
o Melakukan pemeriksaan (audit ) terhadap pengelola BMT
o Melakukan pengawasan kegiatan operasional
o Membuat laporan hasil pengawasan
4. Pengurus
Pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh anggota BMT dalam rapat
anggota . Pada tahap awal pendirian , pengurus biasanya dipilih dari badan
pendiri . Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART
secara umum. Pada BMT KUBE ketentuan pengurus adalah sebagai berikut
:
o Pengurus BMT dipilih dari dan oleh anggota BMT.
o Pengurus BMT merupakan pula pengurus dari Koperasi. Pengurus BMT
terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara.
13
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
o Pengurus bertanggung jawab atas perkembangan BMT dalam :
Memeriksa BMT, Memberi pengarahan, Mengontrol pengelola.
Membantu pengelola memecahkan masalah yang dihadapi serta
Memberikan laporan kepada badan pendiri dan anggota BMT.
o Pada BMT KUBE masa kerja pengurus adalah 5 tahun sekali. Setiap
tahun pengurus BMT dan pengelola harus membuat laporan
pertanggung jawaban
1.3.1.3.
Gb.1.1. Struktur Organisasi BMT KUBE
5. Pengelola BMT
Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelola diterangkan dalam Kebijakan
SDM dan UM.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, maka salah
satu syarat lain dalam alat organisasi di BMT adalah adanya Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini merupakan dasar
atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan bagi pengurus dalam
menjalankan kegiatannya.
PENGURUS
MANAGER
TELLER/KASIR PEMASARANADMINISTRASI& KEUANGAN
BADAN PENGAWASSYARIAH
BADANPENGAWAS
RAPAT ANGGOTATAHUNAN
14
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
I. KEANGGOTAAN DAN RAPAT ANGGOTA
1. Pendahuluan
Berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia (undang-undang no 25
tahun 1992 dan PP no 9 tahun 1995) terdapat dua badan yang secara sah
mempunyai hak untuk menghimpun dana masyarakat, yaitu Lembaga Keuangan
dan koperasi. Perbedaannya adalah Lembaga Keuangan dapat menghimpun
dana masyarakat secara luas dan mengacu pada Peraturan Lembaga Keuangan
Indonesia, sedangkan Koperasi dapat menghimpun dana anggota dan mengacu
pada Peraturan Departemen Koperasi.
BMT KUBE merupakan badan hukum koperasi , sehingga untuk operasional dan
pelayanannya mengikuti aturan umum dari Koperasi, khususnya USP : PP no 9
tahun 1995. Untuk kepentingan bersama, maka keanggotaan dalam BMT KUBE
dapat dibagi sebagai berikut :
2. Keanggotaan
Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota BMT dengan memenuhi semua
syarat sbb :
a. Warga Negara Indonesia.
b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan koperasi.
c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hokum.
d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu
Rupiah) dan Simpanan Wajib ysng besarnya ditentukan dalam Anggaran
Rumah Tangga dan atau keputusan Rapat Anggota.
e. Menyetujui isi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan
yang berlaku dalam koperasi.
f. Bertempat tinggal kedudukan dan domisili di wilayah Republik Indonesia.
3. Rapat Anggota
1. Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT
2. Rapat anggota diikuti oleh anggota pendiri, pengurus, serta anggota biasa
BMT.
3. Rapat anggota sekurang-kurang diadakan setahun sekali
4. Rapat anggota dapat diadakan bila 10% dari anggota yang berhak
15
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
mengikuti meminta untuk mengadakan rapat anggota tersebut
J. VISI DAN MISI BMT KUBE
Sebagai organisasi yang berorientasi ke depan (visionary organization), BMT
KUBE juga mempersiapkan kelengkapan strategis planning yang mengarahkan
organisasi. Salah satu hal yang harus ada dalam visionary organization adalah
ideology inti sebagai berikut:
1. Tujuan BMT KUBE
Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah.
2. Nilai-nilai BMT KUBE
Menerapkan nilai-nilai Islami : Jujur, Cakap, Kreatif dan Inovatif.
1. Jujur
Pastikan bicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani
terbuka, transparant apa adanya, tak kenal licik dan dusta
Implementasi Perilaku
Senantiasa memberi informasi benar apa adanya kepada stake holder
Memberikan laporan yang transparan dan tepat waktu
Menepati janji kepada anggota
Menjaga keamanan data anggota
Berani mengakui kesalahan
Tidak menerima suap
2. Cakap
Lakukan segala sesuatu terbaik dan sempurnakan, kesuksesan adalah
kalau sebanyak mungkin memuaskan hamba Allah.
Implementasi Perilaku :
Bekerja keras, cerdas dan ikhlas
Bekerja sesuai prosedur
Selalu meningkatkan kemampuan diri
Meningkatkan kualitas pelayanan
Tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana
16
KEBIJAKAN MANAJEMEN BMT BAGIAN I
ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PENDIRIAN BMT KUBE
3. Kreatif dan Inovatif
Pastikan selalu belajar dan mengembangkan kemampuan diri, sehingga
timbul ide, gagasan dan wawasan yang baru dan solutif
Implementasi Perilaku
Pandai dan tanggap menjawab peluang pasar
Belajar dan berlatih tiada henti
Keberanian mengambil langkah dan resiko
Berani mengambil langkah terobosan produk.
3. Visi BMT 2005
Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan tangguh.
4. Misi BMT 2007
Bisnis
Mencapai standar keuangan lembaga mikro syariah dengan Asset Rp. 1
miliar.
Sosial
Menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan kontribusi
bagi kesejahteraan masyarakat.
17