BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNN DERAH TAHUN 2020
Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNN DERAH TAHUN 2020
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNN DERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2020
i
KATA PENGANTAR
Assamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya
sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat disusun dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Tahun Anggaran 2020
disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, dengan demikian LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2020
merupakan informasi capaian kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2020 dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses
penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Banten, kami ucapkan terimakasih dan
semoga LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dapat bermanfaat
dalam memberikan informasi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Provinsi Banten Tahun 2020.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Serang, Februari 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,
Dr. H. MUHTAROM, Ak., CA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630324 198402 1 001
ii
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. I-1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. I-1
1.2. Maksud dan Tujuan ..................................................................... I-2
1.3. Dasar Hukum ............................................................................... I-3
1.4. Tugas dan Fungsi Bappeda .......................................................... I-4
1.5. Sumber Daya Manusia ................................................................ I-6
1.6. Sarana dan Prasarana .................................................................. I-9
1.7. Penerimaan Penghargaan ............................................................ I-10
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................... II-1
2.1. Rencana Strategis 2017-2022 .................................................... II-1
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ................................................... II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. III-1
3.1. Pengukuran Kinerja ................................................................... III-1
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja ....................................................... III-5
3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................................. III-11
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... IV-1
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan
yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan
kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka
diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin
kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan
pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998
Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber
daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-2
Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Banten berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu,
penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja Tahun
2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) APBD Tahun 2019.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten
sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat
provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang
strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan
kesejahteraan bagi masyarakat Banten.
Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan pembangunan yang
efektif, efisien dan tepat sasaran melalui proses perencanaan pembangunan,
Bappeda Provinsi Banten, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di
Provinsi Banten harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif,
transparan dan akuntabel, yang terlebih dahulu ditunjukan melalui performa
kinerjanya sebagai salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Banten berupaya untuk memenuhi
tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal besar yang
ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan
yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-3
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan
strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud
adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada
atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala
Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media
pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2020 dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Provinsi Banten
dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Provinsi Banten adalah sebagai sarana bagi Pemerintah
Provinsi Banten dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah
dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Banten.
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-4
LKIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi
Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan
rencana kerja. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:
1. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai Good Governance, karena
LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara
transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders)
dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan rencana strategik.
5. Tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan
perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya,
yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran
2020, yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Banten, merupakan suatu bentuk
perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien,
berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.
1.3. DASAR HUKUM
Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut ;
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-5
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-6
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;
1.4. TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor
83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Bappeda Provinsi Banten merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Bappeda menyelenggarakan fungsi dan kewenangan diantaranya, yaitu : a).
Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan, b). Pelaksanaan tuas dukungan teknis di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan, c). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan, d). Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, e). Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-7
Dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas
mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang
serta kelompok jabatan fungsional (Perencana, Peneliti, dan Analis Kebijakan).
Struktur organisasi Bappeda Provinis Banten di gambarkan sebagai berikut,
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Banten
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-8
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Banten
didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan
kesekretariatan. Pada tahun 2020, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Banten
adalah sebanyak 195 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappeda Provinsi
Banten dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2020
NO STRUKTUR JABATAN/
KEPEGAWAIAN
KONDISI SAAT INI
JUMLAH STATUS PENDIDIKAN
1. Kepala Badan 1 PNS Magister Manajemen
2. Sekretaris 1 PNS Magister Sains
• Sub Bagian Program, Evaluasi
dan Pelaporan
� Kepala Sub Bagian 1 PNS S1 Teknik
� Pelaksana 1 PNS
6 Tenaga
Penunjang
• Sub Bagian Keuangan
� Kepala Sub Bagian 1 PNS Magister Manajemen
� Pelaksana 7 PNS
4 Tenaga
Penunjang
• Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Magister Sains
� Kepala Sub Bagian 1 PNS
� Pelaksana 4 PNS
25 Tenaga
Penunjang
3. Kepala Bidang Sosial Dan
Pemerintahan
1 PNS Magister Sains
• Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 4 PNS
2 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Komunikasi
� Pelaksana 4 PNS
3 Tenaga
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-9
NO STRUKTUR JABATAN/
KEPEGAWAIAN
KONDISI SAAT INI
JUMLAH STATUS PENDIDIKAN
Penunjang
• Sub Bidang Tata Pemerintahan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 3 PNS
3 Tenaga
Penunjang
4. Kepala Bidang Perencanaan Dan
Pengendalian Program
Pembangunan
1 S1 Ilmu Politik
• Sub Bidang Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS S3 Ilmu Ekonomi
� Pelaksana 3 PNS
6 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 3 PNS
5 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Kerjasama
Pendanaan Pembangunan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 2 PNS
2 Tenaga
Penunjang
5. Kepala Bidang Penelitian Dan
Pengembangan
1 PNS Master Of Science
• Sub Bidang Penelitian Sosial,
Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Ekonomi
� Pelaksana 3 PNS
3 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Inovasi dan
Teknologi
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 1 PNS
2 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Data dan Informasi
� Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Teknik
� Pelaksana 2 PNS
3 Tenaga
Penunjang
6. Kepala Bidang Perekonomian 1 PNS Magister Sains
• Sub Bidang Ketahanan Pangan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-10
NO STRUKTUR JABATAN/
KEPEGAWAIAN
KONDISI SAAT INI
JUMLAH STATUS PENDIDIKAN
� Pelaksana 2 PNS
3 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Keuangan, Investasi
dan Ketenagakerjaan
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 3 PNS
2 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
� Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Sosial
� Pelaksana 2 PNS
1 Tenaga
Penunjang
7. Kepala Bidang Infrastruktur Dan
Pengambangan Wilayah
1 PNS Magister Sains
• Sub Bidang Tata Ruang dan
lingkungan hidup
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Manajemen
� Pelaksana 2 PNS
4 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Penataan Infrastruk
Wilayah
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Manajemen
� Pelaksana 3 PNS
2 Tenaga
Penunjang
• Sub Bidang Komunikasi dan
Informatika
� Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains
� Pelaksana 2 PNS
3 Tenaga
Penunjang
8. Kelompok Jabatan Funsional
� Fungsional Perencana 4 PNS 2 Orang S2
� Fungsional Peneliti 8 PNS 2 Orang S2
6 Orang S1
� Fungsional Peneliti 5 PNS S2
REKAPITULASI 195 PNS,
Tenaga
Penunjang
S2, S1, D3, D2, D1, SMK,
STM, SMU, SMP
Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2020.
Tabel 1.2 PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Pangkat dan Golongan
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-11
Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2020
Tabel 1.3 PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 SD/Sederajat 0
2 SMP/Sederajat 0
3 SMA/Sederajat/D-1 2
4 D-2 0
5 D-3 3
6 S-1 42
7 S-2 50
8 S-3 2
Jumlah 99
Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2020
Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek
komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan
penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai
dengan yang diharapkan.
1.6. SARANA DAN PRASARANA
No Pangkat Golongan Jumlah
1 Golongan IV 21
2 Golongan III 74
3 Golongan II 4
4 Golongan I 0 Jumlah 99
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-12
Kondisi saat ini masih menunjukan cukup terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Kondisi prasarana dan
sarana di Bappeda Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada
dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana
yang kurang baik kondisi maupun jumlah.
Semua unit kerja di Bappeda Provinsi Banten telah memiliki ruang kerja
dan ruang rapat yang cukup memadai. Disamping itu tersedia juga meja
informasi, mushola, kantin dan area parkir yang cukup luas. Kantor Bappeda
telah dilengkapi dengan sistem informasi dengan menggunakan teknologi
komputer Jaringan Internet wireless, jaringan Intranet Local Area Network (LAN)
Bappeda Provinsi Banten.
1.7. PENERIMAAN PENGHARGAAN
Keterbukaan Informasi Publik
Setelah melalui serangkaian penilaian dalam rangka monitoring dan
evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang
dilakukan oleh Komisi Informasi Banten, akhirnya di Tahun 2020 ini Bappeda
Banten kembali meraih predikat ‘informatif’ dengan nilai paling tinggi untuk
kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu 94,95. Raihan penganugrahan
ini merupakan komitmen Bappeda Provinsi Banten dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 I-13
Penghargaan Inovatif Government Award (IGA)
Capaian inovasi dilihat dari banyaknya Jumlah inovasi yang dilombakan dalam
IGA (Inovatif Government Award) 2020 yaitu ada 173 Inovasi yang di sampaikan
dan Provinsi Banten menjadi 5 Besar terbaik pada tahun 2020, penghargaan
diterima langsung oleh Pak Gubernur di Jakarta pada 20 Desember 2020.
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS 2017-2022
2.1.1. Visi dan Misi Provinsi Banten 2017-2022
Visi dan Misi Provinsi Banten 2017-2022 merujuk pada kerangka
pemahaman Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN tahun
2005-2025) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD Provinsi Banten) 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal yang
menjujung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam implementasinya Akhlaquk
karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis,
masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga dirumuskan dalam Visi, yaitu
menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi
pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang
(2017-2022), yaitu:
VISI :
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH.
Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula
ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan
ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola permerintahan yang
menerapkan prinsip-prinsip good governanace. Beberapa indikator indikator
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-2
pengelolaan pemerintahan yang lebíh maju adalah: adanya inovasi dalam tata
kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertal
perbaikan hubungan kelembagaan dengan Kabupaten/Kota), dan adanya
perubahani mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan
tuntutan masyarakat.
Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan
daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu
daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup
dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah
pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang
cukup untuk merealisasïkan berbagai program pemerintah daerah.
Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah
mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta
menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi
dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini,
berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik ìnvestasi di provinsi Banten
seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan
perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang
berkualitas, serta ketersediaan energi.
Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam
mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui
kontribusi tiga indikator utama yaítu pencapaian indikator pendidikan,
pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli
masyarakat.
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-3
Provinsi Banten yang AkhIakul Karimah berarti harapan daerah dalam
menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang
mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan
hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seìsinya. Beberapa
parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada
masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada perilaku aparatur
pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,
dan penurunan indek persepsi korupsi di Provinsi Banten.
MISI:
Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam
usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan
proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi
Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan
daerah sebagai berikut :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersbut, provinsi Banten menetapkan
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan efektif,
efisien,transparan,
akuntabel,dan sumber
daya aparatur
berintegritas,
berkompetensi serta
Meningkatnya
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Daerah
yang berkualitas
Meningkatkan
kualitas
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
Peningkatan
perencananan dan
penganggaran
berbasis kinerja dan
teknologi informasi
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-4
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
melayani masyarkat
Meningkatnya
Penelitian dan
pengembangan
yang berkualitas
Meningkatkan
kualitas
Penelitian
Peningkatan
Kualitas Hasil
Penelitian Untuk
Menjawab
Permasalahan
Pembangunan
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Banten
Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan
dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.
Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-
2022 berdasarkan rumusan Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022
adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi
pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan
perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara
terukur, jelas dan tepat sasaran;
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau
merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila
sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.
Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun
2017-2022 berdasarkan rumusan Sasaran Misi Pada RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-5
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan
efisien
2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang
berkualitas;
3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas.
4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
secara elektronik;
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
Target Kinerja Tujuan/Sasaran
2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan kualitas
kinerja perencanaan,
pengendalian, evaluasi
pembangunan, Data
serta Penelitian dan
Pengembangan yang
sesuai dengan
perumusan strategi
dan arah kebijakan,
program prioritas dan
kegiatan secara
terukur, jelas dan
tepat sasaran
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (nilai)
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) OPD
(satuan: Nilai)
70 75 85 88 90
meningkatnya
Perencanaan dan
penganggaran
pembangunan daerah
yang berkualitas
Capaian kesesuaian
dengan parameter
penilaian dokumen
perencanaan daerah
(satuan : %)
65,00 70,00 75,00 80,00 80,00
Penilaian perencanaan,
pengukuran, pelaporan
dan capaian kinerja
Meningkatnya kualitas
penelitian dan
pengembangan
Cakupan Penelitian dan
pengembangan (satuan :
%)
50 60 100 100 100
Meningkatnya
pengelolaan data dan
informasi
pembangunan daerah
maturitas SIPD (satuan :
%)
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-6
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan
sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja
merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian
indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam
tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai
dan berfungsi. Di samping itu, ndikator kinerja digunakan untuk meyakinkan
bahwa kinerja dari rganisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan
kemajuan dalam rangka encapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, tanpa indicator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit
kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana
yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan
datang.
Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan
dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari
satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian
organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-7
pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang
tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk
menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program,
kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah
yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan ramburambu
bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu
mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun
dalam menjalankan aktivitasnya
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam
menjalankan tugasnya.
Bappeda Provinsi Banten menyusun penetapan kinerja tahun 2020
berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di Bappeda. Target
capaian kinerja tahun 2020 Bappeda Provinsi Banten dapat dilihat tabel 2.3.
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2019
Tercapainya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
(satuan: Nilai)
80
meningkatnya Perencanaan
dan penganggaran
pembangunan daerah yang
berkualitas
Capaian kesesuaian dengan parameter
penilaian dokumen perencanaan
daerah (satuan : %)
75
Penilaian perencanaan, pengukuran,
pelaporan dan capaian kinerja
75
Meningkatnya kualitas
penelitian dan pengembangan
Cakupan Penelitian dan
pengembangan (satuan : %)
100
Meningkatnya pengelolaan
data dan informasi
pembangunan daerah
maturitas SIPD (satuan : %) 70
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 II-8
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENGUKURAN KINERJA
Sebelum menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja
sebagai akibat dilakukannya aktivitas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu
mengenai perencanaan kinerja. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dangan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.
Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana
capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam
formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan
penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-2
a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah
semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :
% PRTC = ���������
�������100%
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah
semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :
% PRTC = ��������(�����������������)
�������100%
Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Skala Penilaian:
Tabel 3.2 Skema Penilaian
NO NILAI ANGKA INTERPRETASI WARNA
1 81-100 BAIK
2 51-80 CUKUP
3 0-50 KURANG
Sumber: Penilaian SAKIP pada aplikasi SIMRAL
Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran
yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan
penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya.
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu
penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran
kinerja Sasaran berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan lain-lain.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik
sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja dengan
rincian sebagai berikut:
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-3
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020
No Sasaran strategis Indikator sasaran Target Realisasi Capaian
1 Tercapainya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) OPD
(satuan: Nilai)
80 83,59 104,49%
2 meningkatnya Perencanaan
dan penganggaran
pembangunan daerah yang
berkualitas
Capaian kesesuaian
dengan parameter
penilaian dokumen
perencanaan daerah
(satuan : %)
75% 83,33% 111,11%
3 Penilaian perencanaan,
pengukuran, pelaporan
dan capaian kinerja
75 75 100%
4 Meningkatnya kualitas
penelitian dan pengembangan
Cakupan Penelitian dan
pengembangan (satuan :
%)
100 100 100%
5 Meningkatnya pengelolaan
data dan informasi
pembangunan daerah
maturitas SIPD (satuan :
%)
70 83,97 111,96%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 105,51
Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022, terdapat 4 (empat) sasaran strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang diukur melalui 5
(lima) indikator. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua dari
indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 telah mencapai bahkan
melampui targetnya.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat
capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 sebesar
105,51 % (BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.
Adapun penjelasan capaian indikator dari masing-masing sasaran kinerja Badan
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-4
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 di jelaskan sebagai
berikut,
1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis
“Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan
efisien”. Indikator kinerja ini menggambarkan akuntabilitas aparatur pemerintah
daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU ini merupakan IKU
wajib bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaiannya
setiap tahun sesuai target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi
Banten, LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2020 mendapat nilai akuntabilitas
sebesar 83, 59 (kategori A) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.4 Penilaian LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2020
KOMPONEN NILAI % KATEGORI
Perencanaan Kinerja (30%) 28,00 93,33 AA
Pengukuran Kinerja (25%) 19,38 77,50 BB
Pelaporan Kinerja (15%) 14,10 94,00 AA
Evaluasi Internal (10%) 5,12 51,17 C
Pencapaian Kinerja (20%) 17,00 85,00 A
Nilai Akuntabilitas 83,59 A
2. Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah
Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan daerah
merupakan indikator dari perencanaan dan penganggaran yang berkualitas untuk
mencapai misi pertama pemerintahan provinsi Banten, yaitu menciptakan
tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Penghitungan indikator ini
dalam bentuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang merupakan salah
satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-5
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dan pada saat laporan ini di susun,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sedang melakukan penilaian meliputi 3 tahap penilaian,
yaitu penilaian teknis dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi dan
kunjungan lapangan. Adapun hasil penilaian teknis dokumen yang menjadi
“capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan
Daerah” adalah sebesar 83,33% dimana ada 24 kriteria yang harus terpenuhi
dalam PPD terpenuhi 20 Kriteria.
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-6
3. Penilaian perencanaan, pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja
Merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis
daerah “Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja”. Indikator kinerja ini
menggambarkan
akuntabilitas pemerintah daerah (SAKIP PROVINSI BANTEN).
Untuk realisasinya pada tahun 2019, IKU ini belum secara definitif teraktulisasi
karena harus melalui tahapan penyusunan dan review di awal tahun 2021,
sehingga target Pemerintah Provinsi Banten meraih predikat BB untuk
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2020 dari KEMENPAN belum dapat
di terdefinisi.
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-7
4. Cakupan Penelitian dan Pengembangan
Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah melakukan penelitian dan pengembangan. Hasil dari
penelitian dan pengembangan ini dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan
pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan perencanaan yang berkualitas.
Tema penelitian pada tahun 2020 adalah 1). Kajian Penghitungan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), 2)Kajian Prioritas Pembangunan dan Isu Strategis Perencanaan
tahun 2021, 3). Kajian Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (Proyeksi
Tahun 2021), 4).
Laporan Pendahuluan Kajian Sistem Angkutan Umum Massal di WKP II dalam
mendukung Ibukota Provinsi Banten Dari 4 (empat) tema kajian tersebut sudah
dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga capaian
“cakupan penelitian dan pengembangan” adalah 100%.
Capaian inovasi dilihat dari banyaknya Jumlah inovasi yang dilombakan dalam IGA
(Inovatif Government Award) 2020 yaitu ada 173 Inovasi yang di sampaikan dan
Provinsi Banten menjadi 5 Besar terbaik pada tahun 2020, penghargaan diterima
langsung oleh Pak Gubernur di Jakarta pada 20 Desember 2020.
5. Maturitas SIPD
Merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis
“Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah”. Indikator
kinerja ini menggambarkan terpenuhinya kebutuhan data untuk perencanaan
pembangunan Sesuai Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Pada tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
berhasil membangun data dan informasi pembangunan dengan total 110 data,
namun kebutuhan data SIPD yang harus terisi yaitu 131, sehingga capaian
maturitas SIPD pada tahun 2020 mencapai 83, 97%.
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-8
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019–2020 yang
merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.4:
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019–2020
MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
SASARAN
CAPAIAN
KINERJA (%)
PERCEPATAN/
PERLAMBATAN
(%)
2019 2020
Menciptakan tata
kelola
pemerintahan
yang baik (Good
Governance)
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi
pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai
dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan
kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
OPD
119,17 104,49 -14,68
meningkatnya
Perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Capaian
kesesuaian
dengan
parameter
penilaian
dokumen
perencanaan
daerah
130,95 111,11 -19,84
Penilaian
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan dan
capaian kinerja
-- 100 --
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
berdasarkan
penelitian dan
pengembangan.
Cakupan
Penelitian dan
pengembangan
100 100 --
Meningkatnya
pengelolaan data
dan informasi
pembangunan
daerah
maturitas SIPD -- 111,96 --
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-9
Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
yang ditunjukan pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa indikator Capaian SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD mengalami pelambatan
sebesar 14,68 %, hal ini disebabkan pada tahun 2020 adanya kenaikan target
dibanding dengan tahun sebelumnya, sementara capaian yang di raih pada tahun
2020 tetap. Pada indikator Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian
Dokumen Perencanaan Daerah juga mengalami pelambatan sebesar 19,84%, pada
indikator cakupan penelitian tidak mengalami percepatan atau pelambatan.
Sedangkan pada indikator “Penilaian perencanaan, pengukuran, pelaporan dan
capaian kinerja” dan indikator “maturitas SIPD” merupakan indikator baru yang mulai
ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 –
2019 dan target Renstra Tahun 2017 - 2022 pada tabel 3.5 :
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 – 2020
dan target Renstra 2017-2022. MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
SASARAN
SATUAN REALISASI TARGET
RENSTRA
2020 2019 2020
Menciptakan tata
kelola
pemerintahan yang
baik (Good
Governance)
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi
pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan
perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara
terukur, jelas dan tepat sasaran;
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
OPD
Nilai 83,59
83,59 80
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-10
MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
SASARAN
SATUAN REALISASI TARGET
RENSTRA
2020 meningkatnya
Perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Capaian
kesesuaian
dengan
parameter
penilaian
dokumen
perencanaan
daerah
% 97,67 83,33 75
Penilaian
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan dan
capaian kinerja
Nilai -- 75 75
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
berdasarkan
penelitian dan
pengembangan.
Cakupan
Penelitian dan
pengembangan
% 100 100 100
Meningkatnya
pengelolaan data
dan informasi
pembangunan
daerah
maturitas SIPD % -- 83,97 70
Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun
2020 dibandingkan dengan target Renstra yang ditunjukan pada tabel diatas, dapat
disampaikan bahwa semua indikator sasaran terealisasi sesuai dengan target Renstra.
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2017-
2022.
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-11
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun
2020 dengan Target Renstra Tahun 2017-2022 pada tabel 3.6:
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020
dengan Target Renstra Tahun 2017-2022 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR CAPAIAN
TAHUN
LALU
(2019)
TAHUN 2020 TARGET
AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN
TAHUN 2020
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RENSTRA
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
OPD
119,17 80 83,59 104,49 90 92,88%
meningkatnya
Perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Capaian
kesesuaian
dengan
parameter
penilaian
dokumen
perencanaan
daerah
130,95 75 83,33 111,11 80 104,16%
Penilaian
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan dan
capaian kinerja
-- 75 75 100 100 75%
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
berdasarkan
penelitian dan
pengembangan.
Cakupan
Penelitian dan
pengembangan
100 100 100 100 100 100%
Meningkatnya
pengelolaan data
dan informasi
pembangunan
daerah
maturitas SIPD -- 70 83,97 111,96 80 104,96
3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-12
3.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja
Yang Telah Dicapai
Berikut disampaikan analisis atas Efisinsi Penggunaan Sumberdaya untuk
Tahun Anggaran 2019 pada tabel 3.7.
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR CAPAIAN
KINERJA
(%)
PENYERAPAN
ANGGARAN
(%)
TINGKAT
EFISIENSI
(%)
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD
104,49 80,86 23,63
meningkatnya
Perencanaan dan
penganggaran
pembangunan daerah
yang berkualitas
Capaian kesesuaian
dengan parameter
penilaian dokumen
perencanaan daerah
111,11 66,17 44,94
Penilaian perencanaan,
pengukuran, pelaporan
dan capaian kinerja
100 66,17 33,83
Meningkatnya kualitas
penelitian dan
pengembangan
Cakupan Penelitian dan
pengembangan
100 93,97 6,03
Meningkatnya
pengelolaan data dan
informasi pembangunan
daerah
maturitas SIPD 111,96 77,51 34,45
Berdasarkan analisis dari tabel 3.7 di atas ada indikator yang menunjukan
efisiensi anggaran sangat tinggi, namun pencapaian target untuk indikator sasaran
dapat terealisasi sepenuhnya target yang telah ditentukan, adalah pada indikator
Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah.
3.2.2. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-13
Berikut disampaikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2020 pada
tabel berikut.
Tabel 3.9 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
SASARAN 1
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD
Nilai 80 83,59 104,49
PROGRAM
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang mendukung
yang mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100 100 100
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian Dok
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
% 100 100 100
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas sumberdaya
Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
% 100 100 100
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
% 100 100 100
Kegiatan
1. Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset
Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan
Dokumen 8 8 100
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah
(APIP)
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen Laporan
Pajak
Dokumen 3 3 100
2. Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Penyusunan Laporan Evaluasi
Program Kegiatan
Dokumen 5 5 100
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-14
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
Dokumen 9 9 100
Penyusunan Laporan Evaluasi
dan Pengendalian
Dokumen 4 4 100
3. Penyediaan
Barang Jasa,
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Kegiatan 7 1 100
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Kegiatan 1 1 100
Pemeliharaan Kegiatan 2 2 100
Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan 2 2 100
4. Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kompetensi Aparatur Kegiatan 1 1 100
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Kegiatan 4 4 100
5. Peningkatan
Pengelolaan
Kearsipan dan
Pelayanan
Perpustakaan
Pengelolaan Kearsipan Dinamis
Bappeda Provinsi Banten
Bulan 12 12 100
Pengelolaan Perpustakaan Khusus
Bappeda Provinsi Banten
bulan 12 12 100
SASARAN 2
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Daerah
Capaian Kesesuaian dengan
Parameter Penilaian Dokumen
Perencanaan Daerah
% 75 83,33 111,11
Penilaian perencanaan,
pengukuran, pelaporan dan
capaian kinerja
Nilai 75 75 100
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
presentase dokumen perencanaan
yg ditetapkan Perkada
% 100,00 100,00 100
presentase kesesuaian pelaksanaan
program perencanaan terhadap
kinerja pembangunan
% 75 85,3 113
tingkat ketersediaan pembiayaan
non APBD
% 100 100 100
Kegiatan:
1. Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Penyusunan perencanaan
program dan penganggaran
Dokumen 13 13 100
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-15
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
sumber dana APBD
Penyusunan perencanaan
program dan penganggaran
sumber dana APBN
Dokumen 1 1 100
2. Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RKPD
Dokumen 10 10 100
Pengukuran dan penyusunan
dokumen pelaporan kinerja
Dokumen 5 5 100
Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan APBN
Dokumen 8 8 100
3. Perencanaan
Kerjasama
Pendanaan
Pembangunan
Tersusunnya Perencanaan
Kerjasama Pendanaan
Pembangunan CSR
Dokumen 1 1 100
Perencanaan Kerjasama
Pendanaan Pembangunan KPBU
Dokumen 1 1 100
Program Perencanaan
Dan Pengendalian
Pembangunan
Ekonomi
Persentase usulan kegiatan
lingkup Bidang Ekonomi yang
diakomodir dalam dokumen
perencanaan
% 80 80 100
Persentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Mitra Bidang
Perekonomian
% 75 75 100
4. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Ketahanan
Pangan
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Ketahanan Pangan
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen
Pengendalian OPD Mitra Lingkup
Subid Ketahanan Pangan
Dokumen 4 4 100
5. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Keuangan,
Investasi dan
Ketenagakerjaan
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Keuangan, Investasi
dan Ketenagakerjaan
Dokumen 2 2 100
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-16
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Pengendalian pelaksanaan kegiatan
Mitra Lingkup Subid Keuangan,
Investasi dan Ketenagakerjaan
Dokumen 4 4 100
Dokumen Evaluasi Perkembangan
Perekonomian Banten
Dokumen 4 4 100
6. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Dunia
Usaha dan
Ekonomi Kreatif
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Dunia
Usaha dan Ekonomi Kreatif
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen
Pengendalian Kegiatan Mitra OPD
Lingkup SubidDunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
Dokumen 4 4 100
Program Perencanaan
Dan Pengendalian
Pembangunan Sosial
Dan Pemerintahan
Kemasyarakatan
Persentase usulan kegiatan
lingkup Bidang Sosial dan
Pemerintahan yang diakomodir
dalam dokumen perencanaan
% 80 80 100
Persentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Mitra Bidang
Sosial dan Pemerintahan
% 75 75 100
7. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang
Kesejahteraan
Sosial
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Kesejahteraan Sosial
Dokumen 2 2 100
Dokumen (Rakortek) Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra
Lingkup Subid Kesos
Dokumen 4 4 100
8. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Sumber
Daya Manusia dan
Kebudayaan
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen
Pengendalian pelaksanaan kegiatan
SKPD Mitra Sumber Daya Manusia
Dokumen 4 4 100
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-17
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
dan Kebudayaan
9. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Tata
Pemerintahan
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Tata
Pemerintahan
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Perangkat Daerah Mitra
Sub Bidang Tata Pemerintahan
Dokumen 4 4 100
10. Pengendalian dan
Evaluasi Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
Koordinasi Program - Program
Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen 4 4 100
Pengendalian Program- Program
Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen 4 4 100
Program Perencanaan
Dan Pengendalian
Pembangunan
Infrastruktur Dan
Pengembangan
Wilayah
Persentase keselarasan
rencana tata ruang dengan tata
ruang
% 75 75 100
Persentase usulan kegiatan
lingkup Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah yang
diakomodir dalam dokumen
perencanaan
% 80 80 100
Persentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Mitra Bidang
IPW
% 75 75 100
11. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Tata
Ruang, Lingkungan
Hidup dan Energi
Sumber Daya
Mineral
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Pemanfaatan Ruang
Dokumen 2 2 100
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen 4 4 100
12. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-18
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Bidang Penataan
Infrastruktur
Wilayah
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Mitra Sub Bidang
Penataan Infrastruktur Wilayah
Dokumen 3 3 100
13. Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian
Bidang Komunikasi
dan Informatika
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Komunikasi dan Informatika
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Dokumen
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Mitra Sub Bidang
Komunikasi dan Informatika
Dokumen 4 4 100
SASARAN 3
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
berdasarkan penelitian
dan pengembangan
Cakupan Penelitian dan
pengembangan
% 100 100 100
Program Penelitian
Dan Pengembangan
1. Penelitian,
Pengkajian dan
Analisis Kebijakan
Strategi Daerah
Penyusunan Dokumen
Penelitian/Pengkajian/Analisis
Strategis
Dokumen 7 7 100
Penyelenggaraan Penelitian
Mandiri
Dokumen 6 6 100
Penyusunan Jurnal Kelitbangan Dokumen 2 2 100
Koordinasi Kelitbangan Provinsi
Banten
Dokumen 5 5 100
2. Pengembangan
dan Inovasi
Kebijakan Strategi
Daerah
Pengembangan Inovasi Dokumen 5 5 100
Pengembangan Teknologi Dokumen 3 3 100
Meningkatnya
pengelolaan data
dan informasi
maturitas SIPD
Program Penyediaan
Data Pembangunan
Persentase keterpakaian data dan
informasi pembangunan daerah
% 70 83,97 111,96
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-19
SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Daerah yang terintegrasi
Penyediaan Data dan
Informasi
Pembangunan
Penyusunan Data dan Informasi
Pembangunan Provinsi Banten
Dokumen 1 1 100
Analis Statistik Sektoral dan
Informasi geospasial tematik
Provinsi banten
Dokumen
1 1 100
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya merupakan kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang
pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran
yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang
dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak
dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.
Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020
yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp.
32.714.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 31.465.380.527,00 atau sebesar
96,18% sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 16.312.614.382,00
telah terealisasi sebesar Rp 13.196.145.741,00 atau sebesar 80,90% dan realisasi fisik
mencapai 86,86 %. Total Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)
adalah Rp. 49.026.614.382,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.661.526.268,00 atau
sebesar 91,10 % sampai dengan Bulan Desember 2020.
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember
2020 adalah sebagai berikut:
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-20
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-21
Tabel 3.10 Pagu dan realisasi keuangan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR TAHUN 2020 CAPAIAN
(%)
PROGRAM KEUANGAN
SATUAN TARGET REALISASI PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
Tercapainya
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
OPD
Nilai 80 83,59 104,49 Program Tata Kelola
Pemerintahan
7.828.103.503 6.329.534.433 80,86
meningkatnya
Perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Capaian
kesesuaian
dengan
parameter
penilaian
dokumen
perencanaan
daerah
% 75% 83,33% 111,11% Program Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan
4.136.170.000 3.410.055.800 82,44
Penilaian
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan dan
capaian kinerja
Nilai 75 75 100% Program Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan
Ekonomi
736.344.000 443.532.480 60,23
Program perencanaan dan
pengendalian pembangunan
sosial dan pemerintahan
kemasyarakatan
436.992.000 318.909.849 72,98
Program Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur Dan Pengembangan
Wilayah
505.952.879 248.235.179 49,06
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
berdasarkan
Cakupan
Penelitian dan
pengembangan
% 100% 100% 100% Program Penelitian Dan
Pengembangan
2.445.372.000 2.297.816.000 93,97
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-22
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR TAHUN 2020 CAPAIAN
(%)
PROGRAM KEUANGAN
SATUAN TARGET REALISASI PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
penelitian dan
pengembangan.
Meningkatnya
pengelolaan
data dan
informasi
pembangunan
daerah
maturitas SIPD % 70 83,97 111,96 Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
170.710.000 132.312.000 77,51
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.312.614.382 13.196.145.741 80,90
BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.714.000.000 31.465.380.527 96,18
JUMLAH KESELURUHAN 49.026.614.382 44.661.526.268 91,10
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 III-23
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 IV-1
BAB VI
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran pencapain sasaran yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan
kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan
pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan
pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan
tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good govermance
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan amanat
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 IV-2
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan
penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019.
Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaraan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya
adalah:
1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka
penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan
masyarakat.
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur
meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Govermance
dan fungsi manajeman kinerja yang konsisten.
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis
dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau
kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi
sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur
organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan,
metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan
permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen
kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
yang disusun oleh Pemerintah Daerah
LKIP BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2020 IV-3
Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2019
antara lain disebabkan adanya effisiensi kegiatan dan pertimbangan waktu yang
tidak mencukupi untuk menghasilkan output apabila kegiatan tetap
dilaksanakan.
Solusi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2020,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten akan
lebih cermat dalam menyusun target-target capaian Output dan Outcome
sebagaimana target dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi
Banten.