BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Nota...SOP...
Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Nota...SOP...
Kepada
Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampi ran Hal
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan lr. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax. : 2510731 uri : http://www.bappeda.jabarprov.go.id , email : [email protected]
B A N 0 U N G Kode Pos 40135
NOTA DINAS
Yth . 1. Para K.epala Bidang Bappeda Provinsi Jawa Barat 2. Para Kasubbid/Kasubbag
Sekretaris Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
. t.'l.. Januari 2019 : oso r~o -~, 1 ~eea..9 -..u_(Y1
Segera
Tahapan Pengangkatan Tenaga Teknis Tidak Tetap (Non PNS) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
--------------------------------------------------
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2019, dengan1
ini disampaikan Tahapan
Pengangkatan Tenaga Teknis Tidak Tetap (Non PNS) di Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 sebagai berikut :
1. TAHAP I
Setiap Bidang/Sekretariat Melaksanakan Seleksi Kebutuhan
Tenaga Teknis Kegiatan Tidak Tetap (Non PNS) Berdasarkan atas
Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ASK) .
L, TAHAP II
Pengumuman/Rekruitmen Pengangkatan Tenaga Teknis Tidak
Te cap (Non PN0) dapac dilihat rr1elalui Website Bad an Perencanaan
Pembangunan Daerah P1·ovinsi Jawa Barat
(bappeda.jabarprov.go.id) pada tanggal 25 Januari 2019.
3. TAHAP Ill
Proses pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh masing-masing
Bidang/Sekretariat pada tanggal 29 - 30 Januari 2019 yang terdiri
dari :
a. Seleksi Administrasi ;
b. Seleksi Tertulis (CAT), jika diperlukan akan disiapkan oleh
Subbag Kepegawaian dan Umum;
c. Seleksi Wawancara .
'-------- - -- -- --- - ~ -
t;
.. J.
5.
TAHAP IV
Pengumurnan Lolos Seleksi Pengangkatan Tenaga Teknis Tidak
TEtap · ~Non FNS) di Lingkungan Bad an Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jaw a Barat Tahun 2019
dilaksanakan pada Tanggal 30 Januari 2019.
TAHAPV
Penandatanganan kontrak kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) rnasing-masing Bidang/Sekretariat dengan tenaga teknis
tidak tetap (Non PNS) yang lolos seleksi dilaksanakan pada tanggal
31 Januari 2019. (Untuk penomoran Surat Kontrak Kerja dibuat
oleh Sekretariat melalui Subbag Kepegawaian dan Umum.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Sekretaris,
lr. SAMBA G TIRTOYULIONO, M.M. embina Tk. I
NIP. 196607101993031005
SOP PENERJMAAN PEGAWAI NON PNS
01 UNGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PELAKSANA Mutullku rl.
NO. URAIAN KEG!ATAN Tlm&elebl Kepala Bldang KETERANGAN Pelamar Htiap Sldang (KPA)
Sekretaris Kepat. Bappeda P.,.yarataniKelengkapan WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 10 .. 12 Undang-Undang, Peraturan 1-3 Hari AnjabA6K Pemerintah,Permenpan, TupOksi Bidang, Ekaitting
Menghitung Kebutuhan Pegawai Jumlah Pegawai
1 ber'dasarkan ,6r.aliM Jabatan dan D ..._( l ~
Analise Beban Kerja
I
Hasil AnJab ABK sebagai Dokumen Anjan, ABK 1-2 H&ri Rekomendasi RekomsOOcosi Fer.ganbilail
.~ I~ ~I I 'I
2 Kept..1usan Pi."llplnan I I
Membuat Surat Pengumumen ~ 1--+---c=J-Pedoman penyusunan Tata 1-2 'lt>ri Surat
Penerimaan Non PNS dengan r ~I ., .. I I Naskah Dines Pengumuman 3 Kualifikasi yang telah ditet.apkan I I I
Mengupiod pengu:numar. melalui J, Website Bappeda 1-10 Hari Pengumuman di
4 Webiite Bappeda r I Website Bapp6da
bisa di Akses
- 1--Membuat surat lamaran lamaran ~ Pengumunan, syarat-syarat 1 Hari Surat Lamaran
5 menjadi Non PNS beserta I I persyaratan yang harus dilengkapi
Menerima., meneliti kelengkapan dan Berkas lamaran, Anjab ABK 2Hari 8et1<as yang
menindaklanjuti lamaran yang sudah memenuhi
lengkap. dan sesuai dengan ' -71 l-kualifikasi
kuafifit<asi jika lengkap akan ~. (
6 I dipanggil jika tidak lengkap tidal< I J
akan dipanggil _j-
TIDAl< VA
Membuat surat Panggilan untuk Pedoman penyusunan Tata 1-2 Hari Surat Panggilan
pelamar yang !olol seleksi '~
Naskah Dines
::I I 7 Administnisi untuk mengikuti T es I 1-~~~-~I ., ....
T ertulis dan T es wawancara I Mernanggi: Peserta untuk mengikuti Dafter Pelamar yang 1-2 Hari Hasil Tes
tes 1'
... mamenuhi persyaratan,
8 I '! I daftar pertanyaan untuk tes CAT dan wtW~ancara
Me.-neriksa hasil tes dan menentukan ..v Hasil Tes 1-3 Hari Daftar yang lolos
pelamar yang lolos se4eksi r I seleksi 9
r ___.
PD/Biro: : INSPEKTORAT
Urusan :
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional poin NA 2.693 2.750 2.750 2.950 2.920 3.000 3.176 3.150 3,249 3.250 NA Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan daerah
diumumkan pada saat hari otonomi daerah pada bulan
April setiap tahunnya
a) Tim EPPD Inspektorat selalu melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun
LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Biro Pemerintahan dan
Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat;
b) Tim Inspektorat melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah (menjadi narasumber) ke pemerintah daerah
kabupaten/kota;
c) Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga melakukan pembinaan terhadap
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2 Persentase penurunan jumlah temuan penyimpangan terhadap
pelanggaran Sistem Pengendalian Intern PD Provinsi
persen NA NA 0.1 35.9 10 22.3 10 15 10 12 10 NA Pada bulan Januari ini masih dalam proses penyusunan
rekapitulasi hasil pengawasan
Pembinaan dan sosialisasi untuk perbaikan sistem pengendalian intern pada
Perangkat Daerah selalu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan
pemeriksaan.
3 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI
LKPD Pemprov Jabar
persen NA 32.2 45 61.9 50 76.34 60 74.85 70 66.8 70 66.4 Dari target sebesar 70% hanya direalisasikan sebesar
66,4%, meskipun tidak sampai 100% tetapi capaian
sebesar 94,85% termasuk kategori BAIK dalam laporan
kinerja.
a) Inspektorat menjadi fasilitator/mediator antara Tim Pemutakhiran TLHP BPK
dengan Perangkat Daerah.
b) Inspektorat selalu mengundang seluruh PD yang diperiksa oleh BPK-RI untuk
diberi pengarahan terkait upaya penyelesaian TLHP BPK-RI.
c) Inspektorat selalu melakukan ekspose perkembangan penyelesaian TLHP BPK-
RI kepada DPRD.
4 Persentase penyelesaian TLHP PD Provinsi persen NA 75 80 80.9 85 87.64 90 77.3 95 95 100 NA Pada bulan Januari ini masih dalam proses penyusunan
rekapitulasi hasil pengawasan
Sosialisasi dan pembinaan ke PD terkait cara-cara penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat.
Data pendukung belum tersedia, keterlambatan data
pendukung dikarenakan keterlambatan penyelesaian
Laporan Hasil Pemeriksaan, yang berakibat pada
pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data TLHP yang
terlambat juga
5 Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat opini NA WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP NA Opini atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 belum
dikeluarkan oleh BPK-RI
a) Inspektorat sudah menyiapkan Tim Reviu yang kompeten dan telah dibekali
pengetahuan melalui bimtek SAP berbasis akrual secara intensif;
b) Koordinasi yang terus menerus dengan BPK-RI dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
c) Memberikan bimbingan penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual
dan asistensi stock opname barang ke seluruh Perangkat Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
6 Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah ≥ B persen NA 20 35 37.5 50 67 80 80 90 100 90 87.8 Capaian kinerja 97,5% masih ter masuk kategori BAIK a) Inspektorat selalu mengadakan bimtek untuk semua evaluator sebelum
melaksanakan tugas reviu LKIP ataupun evaluasi SAKIP Inspektorat, dengan
mengundang narasumber dari Kementerian PAN RB dan BPKP;
b) Selama melaksanakan reviu LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan
evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah juga melakukan pembinaan, misal:
perbaikan tujuan dan sasaran PD yg mengacu RPJMD, perbaikan indikator
kinerja, perbaikan data pendukung Evaluasi Internal, capaian dan laporan
kinerja, pembuatan rencana aksi untuk perbaikan akuntabilitas PD;
c) Bersama dengan Biro Organisasi dan Bappeda melakukan sosialisasi
penyusunan LKIP yang baik dan benar sesuai dengan peraturan terbaru;
d) Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga melakukan pembinaan terhadap SAKIP
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan mengundang Inspektorat
Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan
evaluasi dan pembinaan atas SAKIP PD.
-
7 Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemprov Jawa Barat kategori NA CC CC CC B BB A A A A AA A a) Gubernur sangat berkomitmen dalam upaya meningkatkan kualitas SAKIP
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
b) Instensifikasi pembinaan SAKIP PD yang dilakukan oleh Inspektorat, Biro
Organisasi, dan Bappeda, selaku instansi yang ditunjuk oleh Gubernur dalam
upaya meningkatkan nilai SAKIP Pemprov Jabar;
c) Koordinasi yang terus menerus dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB);
d) Meningkatkan kemampuan Tim Pembina dan Evaluator terkait SAKIP melalui
bimtek dan seminar dengan mengundang narasumber dari KemenPAN RB dan
BPKP;
e) Mengundang seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota untuk mengikuti bimtek
dan seminar terkait SAKIP.
8 Persentase PD yang melaksanakan SPIP (direvisi) persen NA 0 10 10.71 50 47 75 47 - - - -
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat level NA 0 - - - - - - II II III III Tercapai
Harus diakui bahwa dari tahun 2013 sd. 2016 Inspektorat tidak melakukan
pembinaan sama sekali terkait implementasi SPIP pada PD, akan tetapi sejak
pertengahan 2017, Inspektorat dibantu dengan BPKP Perwakilan melakukan
pembinaan dan sosialisasi dengan intensif. Inspektorat juga menyusun
peraturan-peraturan pendukung untuk meningkatkan maturitas SPIP, seperti
pembentukan Tim Satgas SPIP yang baru, Pembuatan Kode Etik ASN
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pembuatan Pedoman Manajemen
Risiko, dll. Sehingga pada akhir tahun 2018 berdasar hasil verifikasi sementara
dari BPKP Perwakilan, maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat telah mendapat skor 3,2 atau pada level III.
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA (IKU ESSELON II)
Penjelasan apabila tidak tercapaiNo Indikator Sasaran Renstra Satuan2013 2014 2015 2016 2017 2018
Penjelasan outcome Aktivitas yang sudah dilakukan dalam upaya mencapai target
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target RealisasiPenjelasan apabila tidak tercapaiNo Indikator Sasaran Renstra Satuan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Penjelasan outcome Aktivitas yang sudah dilakukan dalam upaya mencapai target
9 Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK persen NA 80% 100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
100
(Hijau)
Tercapai, akan tetapi pada tahun 2019 akan terjadi
perubahan pembinaan yang selama ini di bawah
Kementerian Dalam Negeri akan bergeser ke KPK-RI,
dengan standar penilaian yang lain. Hal tersebut harus
menjadi pertimbangan dalam strategi pelaksanaan
berikutnya
a) Melakukan monitoring secara rutin setiap triwulanan;
b) Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pelaksanaan RAD-PPK;
c) Melakukan verifikasi secara menerus terhadap pengisian aplikasi RAD PPK
yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota.
10 Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat persen NA 60 65 80 70 75 75 75 75 57.1 75 75 Tercapai a) Inspektorat selalu melakukan pengkajian terhadap setiap kasus pengaduan
masyarakat dan mengklasifikasikan penanganan selanjutnya;
b) Melakukan audit investigasi terhadap setiap kasus pengaduan yang menjadi
kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
c) Melaporkan hasil pemeriksaan ke stakholder.
11 Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikat orang NA 65 70 68 70 68 73 61 80 59 93 75 Capaian kinerja hanya 80,64%, kalau dalam penilaian LKIP
capaian kinerja masih termasuk kategori CUKUP. Akan
tetapi dalam realitas kekurangan tenaga fungsional
pengawas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas pembinaan dan pengawasan
a. Upaya penambahan formasi terus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
b. Inspektorat sudah merekrut beberapa personil aparat pengawasan baru, dan
saat ini sedang menunggu pengukuhan diterbitkannya surat pengangkatan,
diharapkan bila hal tersebut sudah diselesaikan, maka kekurangan SDM
pengawasan di Inspektorat Provinsi bisa terpenuhi.
c. Sementara dari segi kualitas upaya yang dilakukan adalah pengadaan
pendidikan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis yang berkelanjutan.
Kebutuhan aparat fungsional pengawasan beberapa
tahun terakhir terus meningkat seiring dengan
bertambahnya tugas pembinaan dan pengawasan yang
harus dilakukan oleh Inspektorat. Target 93 orang yang
ditetapkan pada Renstra terdahulu, saat ini juga sudah
harus diupdate, berdasar hasil analisa kebutuhan
pegawai, Inspektorat harus mempunyai aparat
pengawasan fungsional sekitar 100 orang.
12 Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikat penjenjangan
Auditor (Pengawas) Madya
orang NA 4 10 14 15 20 20 24 25 23 30 35 Capaian di atas 100% masuk kategori SANGAT BAIK a. Melakukan penghitungan dan evaluasi angka kredit pejabat fungsional
pengawasan secara berkala
b. Melakukan seleksi terhadap personil yang dianggap berkompetensi untuk
mengikuti diklat pejabat fungsional madya
c. Mengirim pejabat fungsional pengawasan yang dianggap berkompeten untuk
mengikuti diklat
13 Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat level NA I II II II II III III III III III III Tercapai a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk peningkatan kapabilitas inspektorat
b. Melakukan pertemuan berkala untuk memperbaiki proses bisnis tugas
pembinaan dan pengawasan
c. Secara berkala melakukan evaluasi atau penilaian mandiri atas kapabilitas
inspektorat dan mengajukan untuk dilakukan quality assessment oleh BPKP
Bandung, 14 Januari 2019
INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF M.Si
Pembina UtamaNIP. 196211211989091001
PELAKSANA MUtuBaku
NO. URAIAN KEGIATAN TimSeleksi Kepala Bldang KETERANGAN Pelamar
Mtiap Bklang (KPA) Seknttaris Kepala Bapptda Pereyaratan/Kelengkapan WAKTU OUTPUT ri,
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 membuat surat pengumuman Pedoman penyusunan Tata 1 Hari Surat pelamar yang lolos seleksi -?l 1- Naskah Dines Pengumuman
10 ,_~,
·~ ~I I ' I Pembuatan dan verifii<asi konsep Daftar yang iolos aeleksi, 1-3 Hari Konsep kontrak Kontrak kefja antara Palamar r ~ 1..- Pedoman pembuatan Kerja
11 dengan KPA dan diketahui oleh PA I ~. ~
Kontr&k Kerja, DPA
I Pe."'Wldatanganan Kootrak ~ r Peserta Seleksi yang lolos, 1 Hari Korrtrak Kefja
Antara Non PNS yang lulus dengan Draf Kontrak J<erja 12 ..... I
KPA r 1 .. I .. 1-f I .... l , _j ,
Menyerahkan kontrak kerja dan Kontrak Kerja ~ Hari NonPNS pembacaan Hsk dan Kewajiban Non r 1£_
;~ _j
13 PNS ,
' I
Non PNS Menerima Kontrak Kerja tanda T erima Kontrak Kerja 1 -7 Hari Kontrak Kerja
14 dapat bek.efja sesuai dengan tanggal
o~ kontrak kt3fja