Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset...
Transcript of Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset...
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
1
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
NOMOR 43 TAHUN 2019
TANGGAL 13 PEBRUARI 2019
KATA PENGANTAR
Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Startegis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 dapat
diselasaikan dengan baik.
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti atas
Perubahan RPJMD Kaupaten Banjar TAhun 2016 – 2021. Adapun tujuan disusunnya
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi
umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta
menyesuaikan rencana kerangka Program dan Kegiatan pendanaan dan pendanaan
perangkat daerah terhadap perubahan kemanpuan keuangan daerah.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021 ini. Semoga dengan
ditetapkannya perubahan ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan semua pihak sebagai mitra kerja.
Kepala BPKAD,
Drs.ACHMAD ZULYADAINI,M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………... i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………….. iv
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………………. 15
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi ……………………………………………………. 15
Gambar 5.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategis ……………………………………… 50
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………….. 5
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 7
1.4 Sistematika Penuisan ………………………………………………………… 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ……………………………………………………………………….. 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ……………………………. 10
2.2 Sumber Daya SKPD …………………………………………………………. 16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………………. 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……………. 26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS …………………………………. 32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPKAD ………………………………………………………………………….
32
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
3
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ………………………………………………………………………….
39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ………………………………. 42
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS …………………………………………………. 42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………. 43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………………………. 45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……………………………………….. 47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ………… 52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………………. 80
7.1 Indikator KInerja BPKAD ……………………………………………………… 80
7.2 Pedoman Transisi …………………………………………………………….. 82
BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………………………… 83
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
4
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 ASN BPKAD Menurut Golongan dan Ruang 16
Tabel 2.2 ASN BPKAD Menurut Pendidikan Foral 17
Tabel 2.3 ASN BPKAD Menerut Eselon 17
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana 17
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD 22
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD 24
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD 32
Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap
Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra KL
37
Tabel 3,3 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banjar dengan Tugas
Pokok dan Fungsi BPKAD
40
Tabel 3.4 Analisis Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang Menjadi Tanggungjawab
BPKAD
41
Tabel 3.5 Komparasi CApaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
42
Tabel 3.6 Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS Sesuai Dengan Pelayanan
SKPD
42
Tabel 3.7 Kriteria Manyengkut Isu-Isu Strategis 43
Tabel 3,8 Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas 43
Tabel 3.9 Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas 44
Tabel 3.10 Isu Stategis 44
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
5
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
46
Tabel 5.1 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD 47
Tabel 5.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD 48
Tabel 5.3 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategis 49
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 51
Tabel 6.1 Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD 53
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
55
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
80
Tabel 7.2 Program Prioritas BPKAD 2016-2021 82
Tabel 7.3 ProgramUtama Transisi 83
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau
RENSTRA BPKAD Kabupaten Banjar adalah sebuah dokumen perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima
tahun periode perencanaan. Di dalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan
fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Banjar di dalam pembangunan daerah
dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem
maupun eksternal organisasi. Renstra BPKAD disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Banjar
Tahun 2016 – 2021, Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
atau RENJA SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah
oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. Renstra ini dibuat berdasarkan
kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang begitu
signifikan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu untuk menjadi dokumen yang
bisa menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
Kabupaten Banjar yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari hari
ke hari.
Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan
awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah
dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan
Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD
akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang disusun
berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara
kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPJMD dalam
rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi
pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih periode 2016 - 2021.
Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program
apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
7
sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun
mendatang. Perumusan strategis adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan
perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana
Strategis BPKAD Kabupaten Banjar dirumuskan dan disusun berdasarkan pada
RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan Tupoksi BPKAD Kabupaten Banjar
sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola
keuangan dan aset pemerintah daerah. Renstra BPKAD Kabupaten Banjar juga dibuat
dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan
Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Banjar.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Sehubungan
dengan itu maka BPKAD Kabupaten Banjar berkewajiban untuk menyusun Rencana
Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan
sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten
Banjar serta tetap memperhatikan kebijakan dari Kabupaten yang diserahi kekuasaan
atas pengelolaan keuangan.
Sinkronisasi Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga juga harus
dilakukan, untuk itu Renstra BPKAD Kabupaten Banjar juga merujuk pada Renstra
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam KMK No. 466/KMK.01/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015 – 2019 pada halaman 12 alinea
ke 3 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih
akuntabel dalam periode 2010-2014 dilaksanakan penyempurnaan standar basis
akuntansi dari basis Cash Toward Acrual (CTA) menjadi berbasis akrual secara penuh
sehingga mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan. Sejalan
dengan instruksi tersebut maka BPKAD Kab. Banjar juga melaksakan sistem akuntansi
berbasis akrual dalam menjalankan manajemen pengelolaan keuangan dan aset
daerah di Kabupaten Banjar.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta
mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, kementerian keuangan
menetapkan 7 (tujuh) tujuan dan telah dilengkapi dengan 16 (enam belas) sasaran
strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
8
Keuangan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu
atau beberapa program. Tujuan atau sasaran strategis dalam Renstra K/L yang juga
merupakan Tujuan atau sasaran strategis dari Renstra BPKAD yang mengacu pada
Misi Kelima RPJMD kabupaten Banjar dalam urusan pengelolaan keuangan daerah
adalah Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Daerah.
Dengan Indikator kinerja Indeks Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah atau LKPD. Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni :
- Skala 1 : Tidak wajar (Adverse)
- Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
- Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)
- Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)
Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar adalah WTP (Skala 4), perolehan WTP untuk Kabupaten Banjar pada
tahun ini telah memasuki tahun kelima. Dengan demikian telah terjadi sinkronisasi
antara Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia
dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
Selain harus selaras dengan Renstra K/L, Renstra BPKAD juga harus sejalan
dengan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini pengelolaan keuangan
daerahnya ditangani oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Program Peningkatan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yakni program yang menjelaskan tentang
fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov Kalsel dalam memberikan
arahan dan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah bagi Kabupaten/ Kota di
seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dalam Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah tidak dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana menilai kinerja
dari pengelolaan keuangan tersebut untuk mendapatkan Opini BPK.
Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Banjar dilakukan karena adanya perubahan terhadap RPJMD Kabupaten
Banjar 2016-2021, atas dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang menyarankan untuk merubah
RPJMD dengan beberapa masukan, diantaranya : Indikator yang belum SMART,
belum adanya Indikator tujuan dan lain-lain;
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
9
b. Hasil Reviu RPJMD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banjar;
c. Penyesuaian tendahap Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
10
1.2 LANDASAN HUKUM
Adapun Undang – undang dan peraturan yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan
Renstra SKPD adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
11
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011
Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
12
Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 10).
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar
perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAD
Kabupaten Banjar dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi
kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan asset
daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun ( 2016
– 2021). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAD
setiap tahunnya, guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang
menjadi tanggungjawab BPKAD beserta indikator kinerja utama BPKAD sebagai bentuk tolak
ukur pertanggungjawaban kepala BPKAD sebagai pengemban amanah kepada Bupati Banjar
sebagai pemberi amanah.
Penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAD tahun 2016-2021 memiliki tujuan
yaitu sebagai berikut :
1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun BPKAD untuk
mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan dan sasaran daerah dari
Bupati/Wakil Bupati Banjar yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi dan
indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka
kebutuhan pendanaan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAD terhadap capaian target indikator
kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2016-2021;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati
Banjar dan Kepala BPKAD untuk mewujudkan target kinerja dari indikator Utama (IKU)
yang dijanjikan dalam periode waktu satu tahun; dan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
13
5. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh
BPKAD pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Naskah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPKAD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN Bab ini berisi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisi strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan efisien
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana telah dirumuskan.
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
14
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.
BAB VIII : PENUTUP
Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
15
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar memiliki Tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan penunjang, urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :
a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
anggaran;
d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
Akuntansi;
e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
f. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan layanan administrasi bagi semua
perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
g. Pembinaan, pengawasan, pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
h. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
i. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
j. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
16
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar
dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi satu sekretariat dan empat
bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap
komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai :
1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum
dan kepegawaian.
Untuk menyelenggarakan tugas diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan
dilingkungan Badan;
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas,
rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian
dilingkungan Badan; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalikan tugas
badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang
Perencanaan Anggaran, Pengendalian Anggaran serta Analisis Perencanaan dan
Pengendalian Anggaran.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang
anggaran memiliki fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang perencanaan anggaran,
pengendalian anggaran serta analisis perencanaan dan pengendalian
anggaran;
b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang perencanaan anggaran, pengendalian
anggaran serta analisis perencanaan dan pengendalian anggaran;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang perencanaan
anggaran, pengendalian anggaran serta analisis perencanaan dan
pengendalian anggaran;
d. Penyelenggaraan teknis urusan perencanaan anggaran, pengendalian
anggaran serta analisis perencanaan dan pengendalian anggaran;
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
17
e. Penyelenggaraan monitoring, eavaluasi dan laporan kegiatan perencanaan
anggaran, pengendalian anggaran serta analisis perencanaan dan
pengendalian anggaran; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
3. Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan
mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan
perumusan bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan serta
belanja pegawai.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang
perbendaharaan memiliki fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang belanja langsung, balanja
tidak langsung dan pembiayaan serta belanja pegawai;
b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang belanja langsung, belanja tidak langsung
dan pembiayaan serta belanja pegawai;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang belanja langsung,
belanja tidak langsung dan pembiayaan serta belanja pegawai;
d. Penyelenggaraanmonitoring, evaluasi dan laporan kegiatan belanja langsung,
belanja tidak langsung dan pembiayaan serta belanja pegawai;
e. Penyelanggaraan teknis urusan belanja langsung, belanja tidak langsung dan
pembiayaan serta belanja pegawai;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
4. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalian tugas badan
yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Akuntansi I,
Akuntansi II dan Akuntansi III.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang
akuntansi memiliki fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Akuntansi I, Akuntansi II dan
Akuntansi III;
b. Pengkoordinasian kegiatan Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III;
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
18
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Akunatnsi I,
Akuntansi II dan Akuntansi III;
d. Penyelenggaraan teknis urusan Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III;
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Akuntansi I,
Akuntansi II dan Akuntansi III;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
5. Bidang Aset
Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalikan tugas
badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang
perencanaan dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta
pengendalian dan penghapusan aset daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang Aset
Daerah memiliki fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang perencanaan dan
penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan
pengahapusan aset daerah;
b. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang perencanaan
dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan
penghapusan aset daerah;
c. Pengkoordinasian kegiatan bidang perencanaan dan penatausahaan,
pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan pengahapusan aset
daerah;
d. Penyelenggaraan teknis urusan perencanaan dan penatausahaan,
pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset
daerah;
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan dan
penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan
penghapusan aset daerah;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
19
Untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan di BPKAD seringkali
dilaksanakan rapat internal sesuai dengan konten acara yang akan dilaksanakan.
Sehingga sebelum pelaksanaan acara, panitia dalam hal ini BPKAD selaku
penyelenggara kegiatan memiliki kesiapan dalam merancang dan melaksanakan
kegiatan yang berkualitas sesuai dengan azas profesionalisme.
Hanya saja sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbatas seringkali
dihadapkan pada volume kerja yang cukup banyak dengan tuntutan penyelesaian
pekerjaan dalam waktu yang singkat/ cepat sehingga hal ini menimbulkan ASN
dengan beban pekerjaan yang melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah sehingga seringkali dilakukan bekerja diluar dari jam kerja
penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan. Untuk itu perlu kiranya penambahan staf untuk memenuhi tugas pokok dan
fungsi penyelenggara keuangan dan aset daerah yang cukup kompleks di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banjar.
Selanjutnya uraian tugas dari masing-masing pejabat sesuai susunan
organisasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar seperti yang tercantum
dalam Gambar 2.1.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021 20
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
21
2.2 SUMBER DAYA SKPD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, maka diperlukan adanya dukungan baik
berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya. Adapun
sumber daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut :
1. Data Kepegawaian
Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2018 ASN di Lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar berjumlah
44 (empat puluh empat) dalam membatu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan, hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
a. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan/ruang adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.1 ASN BPKAD menurut Golongan dan Ruang
NO. Golongan/Ruang Jumlah (org)
1 Pembina Utama Madya (IV/d) -
2 Pembina (IV/c) 1
3 Pembina Tingkat I (IV/b) 1
3 Pembina (IV/a) 3
4 Penata Tingkat I (III/d) 9
5 Penata (III/c) 15
6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 7
7 Penata Muda (III/a) 5
8 Pengatur Tingkat I (II/d) 1
9 Pengatur (II/c) 1
10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1
11 Pengatur Muda (II/a) -
12 Juru Tingkat I (I/d) -
JUMLAH 44
(Data per 31 Desember 2018)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
22
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan latar belakang pendidikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.2 ASN BPKAD menurut pendidikan formal
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (org)
1 S – 3 (Doctoral) -
2 S – 2 (Pasca Sarjana) 13
3 S – 1 (Sarjana) 26
4 D – 3 (Diploma 3) 2
5 SLTA 3
JUMLAH 44
(Data per 31 Desember 2018)
c. Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Esselon adalah sebadai berikut :
Tabel 2.3 ASN BPKAD menurut eselon
No. Eselonisasi Jumlah (org)
1 Kepala Badan (Eselon II/b) 1
2 Sekretaris (Eselon III/a) 1
3 Kepala Bidang (Eselon II/bI) 4
4 Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) 15
JUMLAH 21
(Data per 31 Desember 2018)
2.2.1. Sarana Dan Prasarana
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan
kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kabupaten Banjar dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut
azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (paperless office) dan
ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :
Tabel 2.4 Sarana dan parasarana
No. Jenis
Unit
i. Kendaraan Operasional
1 Kendaraan Roda 4 9
2 Kendaraan Roda 2 22
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
23
No. Jenis
Unit
ii. Alat Kantor dan Rumah Tangga
1. AC Split 24
2. Laptop 36
3. Personal Komputer 1
4. Scanner 2
5. Access Point -
6. Jaringan 8
7. Almari 20
8. Kursi 80
9. Meja 75
10. Printer 45
11. Dispenser 4
12. TV 12
13. Kamera 5
14. Brankas 2
15. LCD Proyektor 4
16. Screen Projector 1
17. Mesin penghancur kertas 13
18. Alat Pemadam Kebakaran 8
19. Server 4
20. Filling Kabinet 4
21. Screen Motorized -
22. CCTV 2
23. Pesawat Telepon -
24. Mesin Faximile 3
25. IP PABX -
26. Handycam 1
27. Sound System 2
28. AC Portable -
29. Gargaji Mesin -
30. Global Positionig System 3
31. Kulkas 3
32. Mesin Finger Print 1
33. Mesin Penghisap Debu 2
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
24
No. Jenis
Unit
34. Menis Tik 1
35. Menis Penghitung Uang 1
36. Komputer PC 38
JUMLAH 436
(Data per 31 Desember 2018)
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar
adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan
aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah Kabupaten
Banjar. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas bahwa BPKAD sebagai
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan
dan tugas pokok serta fungsi yang ditangani adalah pada sektor pengelolaan keuangan
dan aset/barang milik daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan,
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Penganggaran
Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada
Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry
kedalam aplikasi penganggaran (SIMDA) sebagai bahan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
25
b. Pelaksanaan
Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam
menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat
Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
c. Penatausahaan dan Pelaporan
Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya
berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh
Pemerintah Kabupaten Banjar yani Bank Kalsel Cabang Martapura. Secara umum
proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi
komputer SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).
Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan
mengatur serta mengendalikan tugas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan
dan perumusan di bidang perancanaan dan penatausahaan, pemanfaatan dan
pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset daerah. Beberapa
langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset,
legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan
pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset
(SIG-AsetBanjar). Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih
merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali
untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan
pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah
secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.
Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola
pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius,
sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (good
governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
26
Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah
penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui
proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna
barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik
Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.
Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil
dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses
pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang,
pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik
negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah
pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan
barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan
rencana anggaran barang daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
27
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
No Indikator KInerja susuai Tugas
dan Fungsi Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target RENSTRA SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 Tersusunnya dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang akuntabel
2
Dok
2 Dok - 2 Dok 2 Dok 0 98,75% 99% 0%
2 Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel dan tepat waktu
1 Dok
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100,00% 100,00% 100,00%
3 Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD yang akuntabel dan tepat waktu
1 Dok
1 Dok 1 Dok 1
Dok 1 Dok 1 Dok 100,00% 100,00% 100,00%
4 Tersusunnya laporan informasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
3
Dok
3 Dok 6 Dok 3
Dok 3 Dok 6 Dok 1,00,00% 100,00% 100,00%
5 Terlaksananya pelatihan kasubbag keuangan SKPD
100 % 54 SKPD 54 SKPD 100% 54 SKPD 54 SKPD 98% 100,00% 100,00%
6 Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD tepat waktu
2
Dok
1 Dok 1 Dok 2
Dok 1 Dok 1 Dok 1,00,00% 100,00% 100,00%
7 Tersedianya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tepat waktu
2
Dok
1 Dok 1 Dok 2
Dok 1 Dok 1 Dok 100,00% 100,00% 100,00%
8 Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tepat waktu
2
Dok
1 Dok 1 Dok 2
Dok 1 Dok 1 Dok 100,00% 100,00% 100,00%
9 Tersedianya rancangan peraturan bupati tentang penjaaran perubahan ABPD tepat waktu
2 Dok 3 Perbup 3 Perbup
2
Dok 3 Perbup 3 Perbup
100,00% 100,00% 100,00%
10 Tersedianya jaringan Aplikasi Simda Keuangan
- - 34 SKPD 34 SKPD 0% 34 SKPD 34 SKPD 0,00% 100,00% 100,00%
11 Terselenggaranya pelatihan kasubbag perencanaan SKPD
100 % 34 SKPD 34 SKPD 100% 34 SKPD 34 SKPD 100,00% 100,00% 100,00%
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
28
No Indikator KInerja susuai Tugas
dan Fungsi Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target RENSTRA SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Terlaksananya penerbitan anggaran kas, surat penyediaan dana dan DPA/DPPA untuk 34 SKPD
100 % 3 Dok 3 Dok 100% 3 Dok 3 Dok 100,00% 100,00% 100,00%
Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah per-triwulan
100 % 96 SKPD 108
Orang
100% 96 SKPD 105 Orang
100,00% 100,00% 97,22%
Terlaksananya pengawasan dan pegendalian pengelolaan barang milik daerah
100 % 54 SKPD 54 SKPD 100% 47 SKPD 54 SKPD 100,00% 87,04% 100,00%
Terlaksananya penerbitan SP2D belanja langsung SKPD
- -
7397
SP2D 7397
SP2D 0% 791
7 SP2D 7712 SP2D 0,00% 107,03% 104,26%
Terlaksananya penerbitan daftar gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D belanja tidak langsung
- - 966 Dok
6437
Dok 0% 135
9 Dok 6581 Dok 0,00% 140,68% 102,24%
Terlaksananya penyaluran dana hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, dana desa, alokasi dana desa dan pembiayaan
- - 2377
Dok 2377
Dok 0% 254
5 Dok 2716 Dok 0,00% 107,07% 114,26%
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
29
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar
NO. URAIAN KEGIATAN
RPJMD 2013-2015
2016 2017 2018
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
30.000.000 29.625.000 99% - - 0% 112.148.000 110.868.890 99%
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
322.188.000 265.457.880 82% 319.520.400 286.354.684 90% 285.435.400 208.768.633 73%
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
116.200.000 106.281.400 91% 126.885.000 115.679.600 91% 149.995.400 146.545.400 98%
8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
291.520.500 266.194.000 91% 293.843.200 272.017.400 93% 294.781.300 256.290.433 87%
9 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
155.154.500 99.809.100 64% 152.770.000 127.812.830 84% 255.569.400 234.988.000 92%
10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
399.294.500 325.306.890 81% 473.445.000 464.997.859 98% 663.047.500 658.272.163 99%
11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
86.623.500 57.923.500 67% 69.624.000 65.124.000 94% 73.230.500 71.970.500 98%
12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.087.550.000 924.108.441 85% 979.750.000 835.959.910 85% 1.034.450.000 1.001.976.080 97%
13 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
629.100.000 458.609.480 73% 549.371.040 519.214.020 95% 275.370.000 253.969.766 92%
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
30
NO. URAIAN KEGIATAN
RPJMD 2013-2015
2016 2017 2018
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
121.464.000 - 0% - - 0% 20.044.000 16.550.000 83%
15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
530.000.000 286.896.000 54% 131.006.800 129.143.000 99% 168.354.000 154.171.167 92%
16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
972.850.000 495.752.524 51% 1.146.400.000 899.742.100 78% 1.064.840.000 871.397.264 82%
17 Peningkatan manajemen Investasi Daerah
- - - - - - 267.460.000 187.792.622
18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 476.850.000 280.949.790 59% 400.450.000 328.143.575 82% 212.100.000 173.134.101 82%
20 Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
1.011.067.400 681.501.948 67% 1.458.194.245 1.233.567.900 85% 606.527.200 512.720.950 85%
21 Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah
3.810.066.000 3.253.960.531 85% 1.713.850.000 1.624.938.264 95% 1.793.220.000 1.456.547.214 81%
23 Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah
- - - 619.400.000 584.041.508 94% 752.400.000 710.610.640 94%
24 Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD
- - - 734.350.000 595.682.770 81% 931.670.000 790.082.672 85%
25 Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
- - - - - - 646.775.000 549.890.566 85%
20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - - - - - - 80.850.000 80.850.000 100%
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
31
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar tidak terlepas dengan berbagai permasalahan
yang dihadapi sebagai tantangan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
tatakerja pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan
perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi
faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang
akan datang. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah :
1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum
konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana
yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar
terlaksana diakhir tahun anggaran.
2. Masih rendahnya Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna
barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tatakelola barang milik
daerah.
3. Belum terwujudnya keharmonisan informasi antara pengelola keuangan dan
pengelola barang di masing-masing perangkat daerah/unit kerja.
4. Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolan barang milik daerah
di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.
5. Perangkat Daerah/unit kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat
Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tatakelola aset daerah yang tertib
administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.
7. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang
kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.
Sedangkan peluang (Opportunities), yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang
bersifat positif yang dapat membantu Badan Pengelolaan Keuanan dan Aset Daerah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar (Stakeholder) untuk menjadikan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai satu-satunya Perangkat
Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
32
keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
2. Komirmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Banjar melalui
pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara professional, transparan
dan akuntabel.
4. Perkembangan teknologi informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset yang
dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam melakukan pengelolaan
keuangan dan aset/barang milik daerah.
5. Adanya kerjasama/pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan dalam meningkatkan kualitas SDM dan tatakelola keuangan dan aset
daerah.
2.4.1. Analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- Analisis Renstra K/L
Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
mimiliki Visi “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisifatif,
Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif” dengan Misi :
1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan
kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administrative yang berkualitas di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah “Meningkatkan
Akuntabilitas, Transapansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif”
dengan Sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
33
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan mesukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004
dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusan dan
Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.
Adapun Arah Kebijakan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran
daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian
bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi
kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pematauan dan evaluasi
teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah,
retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan
daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan
modal daerah serta Pinjaman dan Obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi,
monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta
sinkronisasi kebujakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di
bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan
keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta
pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data
dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta
penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.
Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategis yang dicapai adalah :
1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,
transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam
peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
34
Dari gamaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerain Dalam Negeri, terlihat bahwa ada
kesesuaian dengan Visi dan Misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar terkait Tatakelola Keuangan Daerah. Yaitu
mempunyai Visi yang sama ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel. Bebrapa Misi Renstra Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementeraian Dalam Negeri juga bersesuaian dengan Misi
yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu
peningkatan kualitas penganggaran dan peningkatan akuntabilitas serta
transparansi.
- Analisis Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Visi
“Mewujudkan Tatakelola Keuangan Daerah Kalimantan Selatan yang baik dan
benar” dengan Misi sebagai berikut :
1. Mengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kalimantan Selatan secara
optimal;
2. Memberikan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah Kalimantan Selatan;
3. Menyediakan informasi keuangan dan barang milik daerah dengan cepat,
tepat, dan akurat;
4. Menjadikan aparat bidang keuangan yang professional.
Adapun sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
adalah :
1. Meningkatnya kapasitas fiskal APBD dalam rangka membiayai pembangunan
daerah;
2. Mempertahankan dan meningkatkan capaian Kinerja Laporan Keuangan
Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, RPJMD Kepala Daerah terpilih, Renstra
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa
permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Banjar adalah :
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
35
1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penetapan penganggaran
2. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah dan layanan
kebendaharaan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
4. Belum optimlanya pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang-
undangan.
5. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
36
2.4.2. Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan
tugas dan fungsi BPKAD
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan yang
digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan
ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada
rencana tata ruang yang berlaku, adapun maksud dan tujuan dibuatnya RTRW
adalah :
1. Untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang
serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang
wilayah;
2. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, antar
daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang
wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolak ukur arahan penataanruang serta
arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksankan pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat;
3. Dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat,
sungai dan udara.
Mengingat Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Banjar memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan
kebendaharaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan daerah, maka tidak terpengaruh oleh RTRW dan
kajian lingkungan strategis.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
37
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan
sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah,
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya
pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas
dan fungsi BPKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2011-
2015 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi
permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAD Kabupaten
Banjar yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1. Pengelolaan Keuangan
Belum Optimal
Sistem Pengelolaan
Keuangan Belum
Terintegrasi
Belanja tidak sesuai dengan
penganggaran dan ketentuan
yang ada
Penyerapan belanja belum
sesuai dengan alokasi
anggaran belanja yang diatur
dalam anggaran kas
Laporan keuangan
berbasis akrual
belum optimal
Pemahaman pengelola
keuangan di masing-masing
perangkat daerah mengenai
akuntasi pemerintahan
berbasis akrual belum
memadai
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
38
2. Pengelolaan Barang
Milik Daerah belum
memadai
Belum dapat
mewujudkan good
govermance dalam
tata kelola Barang
Milik Daerah
Administrasi perencanaan,
penatausahaan dan
pemanfaatan aset daerah
belum tertib
Sistem Informasi Aset belum
optimal
Sumber daya pengelola aset
belum mendapat perhatian
yang layak.
Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, juga dapat digambarkan secara
jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Banjar terutama di
BPKAD Kabupaten Banjar dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari
pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan
diimplementasikan di Kabupaten Banjar berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan
aset di daerah. Secara garis besar, permasalahan di BPKAD Kabupaten Banjar dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan
teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggungjawab
terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya accrual
basis accounting di instansi pemerintah.
2. Amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang DESA, mewajibkan
pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa, dimana
Kabupaten Banjar memiliki 277 Desa yang harus diberikan pembinaan dan
pemahaman praktis tentang bagaimana mengelola keuangan desa dan
merealisasikannya dengan benar sesuai dengan tata aturan perundangan yang
berlaku. Dalam hal ini sangat perlu untuk dikembangkan integrasi pengelolaan
keuangan desa dengan pengelolaan keuangan daerah agar serapan dana desa bisa
di kontrol dan di audit perkembangannya dari waktu ke waktu.
3. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten
Banjar dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu.
Sehingga diharapkan Kabupaten Banjar tetap bisa mempertahankan Opini WTP atau
Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
39
ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan
kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi, sebab bila
laporan dari bidang aset mengalami keterlambatan atau tidak valid datanya, ini
sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga aset daerah merupakan hal
penting dalam penyusunan LKPD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah
Aspek mengenai implementasi dana desa di Kabupaten Banjar perlu untuk dijabarkan
secara lebih mendetail dalam sub.bab 3.1.1 sehubungan dengan pentingnya penataan
kelembagaan keuangan desa agar dapat terintegrasi dengan alur pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Banjar. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak saja berkewajiban mengelola pelaporan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah saja tetapi mulai saat ini sudah
harus merencanakan integrasi antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan
keuangan desa sesuai dengan visi Kabupaten Banjar 2016-2021 yakni Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah.
3.1.1. Pentingnya Penataan Kelembagaan Keuangan Desa yang Profesional demi
kelancaran implementasi UU Desa di Kabupaten Banjar
Berlakunya Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah
memberikan perubahan mendasar pada tata kelola desa. Meskipun demikian dalam
pelaksanaannya perlu dipersiapkan regulasi turunan yang lebih teknis dan juga
kesiapan SDM pelaksana. Setidaknya ada beberapa isu menarik dalam UU Desa yang
harus disikapi dalam pelaksanaannya. Hal yang paling menarik adalah terkait
anggaran desa dari pusat. Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (1) Pendapatan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari : huruf (b.)
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota.
Dilanjutkan dengan Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa Alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan (4)
Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
40
Lebih lanjut, dengan penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud
dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan penjelasan Pasal
72 (2) Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan
10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (in top) secara
bertahap.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Dalam
pasal ini maka yang harus dipahami adalah :
1. Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan
program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, jadi program
lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan atau telah berjalan yang
berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai
dikucurkan.
2. Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala
desa dan perangkat desa tiap bulan.
3. Alokasi dana desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
4. Alokasi dana desa diberikan secara bertahap.
Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu
diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas
peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar
masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan
penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan
keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan kondisi
tersebut, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar
mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan
pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat
diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
41
Sejalan dengan kondisi diatas pelaksanaan good governance diyakini dapat
menjadi prasyarat utama kelembagaan pemerintahan dan pembangunan desa di
Kabupaten Banjar. Karena, konsep tersebut erat kaitannya dengan kelembagaan
pemerintahan dan pembangunan desa yang dituangkan melalui program Rencana
Strategis Pembangunan Desa. Melalui program ini diharapkan setiap desa mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, serta secara
akumulatif dapat mengimplementasi regulasi yang mampu membangun Kabupaten
Banjar menuju kehidupan masyarakat desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.
Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa akan
efektif dan bermakna apabila disertai dengan kelembagaan keuangan dan politik
anggaran yang baik. Dalam hal ini, desentralisasi keuangan desa di Kabupaten Banjar
menyangkut transfer anggaran dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa,
sedangkan politik (pengelolaan) anggaran berkaitan dengan alokasi dan distribusi.
Penyelenggaraan/pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa di
Kabupaten Banjar antara lain dapat dipahami dan dijelaskan sebagai berikut:
1. Kemandirian desa yang dibimbing oleh kedudukan dan kewenangan pemerintah
Kabupaten merupakan kendala utama dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan desa, serta mempunyai implikasi luas terutama berkaitan dengan
masalah pengelolaan keuangan desa.
2. Masih lemahnya desa dalam perencanaan yang berimplikasi pada kemampuan
menyusun data kebutuhan keuangan di tingkat desa dengan mendasarkan
kebutuhan layanan kepada masyarakat, angka kemiskinan desa, prioritas
pembangunan desa, dan kemampuan keuangan desa.
3. Belum sepenuhnya aparat di desa memiliki kemampuan dalam penyusunan
APBDes yang sesuai dengan RKPDes.
4. Alokasi Dana Renstra Bangdesa merupakan salah satu instrumen desentralisasi
fiskal yang selama ini telah diberlakukan sebagai sumber pendapatan desa. Hal
ini mencerminkan bahwa selama ini desa tidak mempunyai cukup otoritas untuk
membangkitkan prakarsa politik dan ketrampilan untuk menggali dan
memanfaatkan potensi-potensi ekonomi desa, termasuk di dalamnya sumber
pendapatan asli desa yang berasal dari usaha-usaha produktif desa.
5. Pengambilalihan pengelolaan sumber-sumber ekonomi penting yang dimiliki desa
oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi mengakibatkan desa tidak
lagi memiliki sumber pendapatan desa.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
42
Dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan desa, regulasi juga
memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Pembentukan BUMDes harus dikaitkan dengan pengelolaan keuangan dan ekonomi
desa secara makro. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat
mewujudkan ekonomi desa yang kuat dan mandiri serta sinergi dengan pembangunan
desa dalam arti luas. Maryunani (2006) menyatakan bahwa instrumen pengelolaan
ADD dapat memicu pembagian kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada desa
serta pengelolaan BUMDes.
Kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan (Permendagri 30/2006)
berperan besar dan sekaligus menjadi stimulus bagi upaya penguatan ekonomi
masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDes. Selanjutnya dalam jangka panjang
secara sistemik BUMDes diharapkan menjadi pendorong bagi efektivitas pengelolaan
ADD dan kewenangan desa. Oleh karena itu kegiatan penyusunan rencana aksi
kelembagaan keuangan desa dalam upaya meningkatan kapasitas pembangunan
desa yang berkelanjutan di Kabupaten Banjar penting dan perlu untuk di lakukan.
Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No. Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota
Sasaran pada Renstra Provinsi Kalsel
Sasaran pada Renstra K/L
1 Nilai Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan/ Indeks Opini BPK terhadap keuangan pemerintah
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Banjar
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan provinsi Kalsel
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kementerian/ Lembaga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan
proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana
mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan
strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Kabupaten Banjar yang spesifik, realistis dan konsisten dengan visi " Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah" dan misi " Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah", sehingga dapat dilakukan
kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif untuk
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
43
mensinkronkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan dana yang ada untuk
mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih produktif, efisien, efektif,
adil dan berkelanjutan.
Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana diarahkan
untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas dan meminimalisir permasalahan,
sekaligus menyediakan standarisasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan
kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banjar agar lebih
dapat dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa
memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang telah disepakati
bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih
dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah
kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama
lima tahun mendatang.
Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar sebagaimana
yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Banjar tersebut, BPKAD sebagai unsur staf
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan
tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Sebagai tindak lanjut Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan
bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Banjar dimaksud, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
44
Pemerintah Kabupaten Banjar menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk
menyusun Rencana Strategis SKPD yang memuat tentang isu-isu strategis/program
prioritas, perencanaan anggaran, program dan kegiatan.
Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor- faktor penghambat
dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD serta mensinergikan arah,
kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana
yang tertuang dalam RPJMD BAB VII point 6.1.5 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan
Misi Kelima " Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah"
dengan Program Unggulan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banjar terpilih tahun 2016 – 2021, maka Visi pembangunan Kabupaten Banjar 2016 –
2021 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten
Banjar yang :
1. Sejahtera : yaitu kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi
material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai;
2. Barokah : yaitu sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi
manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.
Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh
Kabupaten Banjar dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh
untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, maka
dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis Pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
45
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan
pendekatan Agribisnis dan industry berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan inftrastruktur untuk
mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Amanah.
Sesuai dengan ketugasan/kewenangannya, maka BPKAD memberi dukungan untuk
mewujudkan indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah dari misi lima, yaitu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah. Keterkaitan
misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Banjar dengan tugas, pokok dan tata kerja BPKAD
disajikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3 Keterkaitan MIsi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banjar dengan
Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
No Misi Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
yang Baik, Bersih
dan Amanah
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Akuntabilitas
Pemerintah
Daerah
Opini BPK
Berdasarkan visi, misi, tujuan dana sanaran daerah sebagaimana tersebut diatas, arah
kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 –
2021 yang diampu atau menjadi tangggungjawab BPKAD adalah sebagai berikut :
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
46
Tabel : 3.4 Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021
yang Menjadi Tanggungjawab BPKAD
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1 Meningkatnya
Akuntabilitas
Pemerintah
Daerah
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Aset Daerah
a. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pengelolaan
Keuangan Daerah
b. Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan Kinerja
SKPD
c. Peningkatan
Legalisasi Aset
Daerah
Opini BPK WTP WTP Program
Peningkatan
Pelaporan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Otonomi
Daerah dan
Pemerintahan
Umum
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
47
3.3. Telaahan Renstra Provinsi
Tabel 3.5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No. Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota
Sasaran pada Renstra Provinsi Kalsel
Sasaran pada Renstra K/L
1 Nilai Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan/ Indeks Opini BPK terhadap keuangan pemerintah
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Banjar
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan provinsi Kalsel
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kementerian/ Lembaga
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar :
Tabel 3.6 Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS sesuai dengan pelayanan SKPD
No. Aspek Kajian Ringkasan
KLHS Implikasi terhadap pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program/
kegiatan SKPD
1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan
Cukup baik Program/ Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
-
2 Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup
Tidak Ada Program/ Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
-
3 Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem
Cukup Baik Program/ Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
-
4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Cukup Baik Program/ Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
Hemat Kertas karena penerapan teknologi informasi yang mengedepankan efisiensi Kertas
5 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Tinggi Program/ Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
48
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Tabel 3.7 Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis
No Kriteria Bobot
(1) (2) (3)
1 Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten
30
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 20
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/SKPD 15
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20
5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 15
Total 100
Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu
SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, Nilai
bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas, sebagai berikut :
1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.
Tabel 3.8 Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas
No
Isu Strategis/Program Prioritas
Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke- Total
Skor 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
5 4 4 4 4 21
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah 5 5 4 4 3 21
3.
Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
4 3 4 4 4 19
4.
Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
3 3 3 5 4 18
5. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah
3 3 4 4 3 17
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
49
Tabel 3.9 Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas
No Isu Strategis
Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke- Total
Skor
Rata - rata Skor 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
150 80 60 80 60 430 86
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah 150 100 60 80 45 435 87
3.
Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
120 60 60 80 60 380 76
4.
Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
90 60 45 100 60 355 71
5. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah
90 60 60 80 45 335 67
Dari perhitungan diatas, maka yang menjadi program prioritas adalah
Tabel 3.10 Isu Strategis
No Isu Strategis Skor
1 Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
430
2 Belum tertatanya manajemen aset daerah 435
3 Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
380
4 Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
355
5 Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah
335
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
50
BAB IV
TUJUAN dan SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD
Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD merupakan perumusan
strategis yang memiliki proiritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKAD selama
periode lima tahun (tahun 2016-2021) pada bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan
sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh
BPKAD. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang
sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKAD dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan
sasaran jangka menengah BPKAD disajikan pada tabel sebagai berikut
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
51
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
NO.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
Opini BPK (Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan (WTP =1; WDP = 2; TW = 3; TMP = 4)
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
52
BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap
indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Analisa SWOT,
Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-
faktor internal yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang
dijumpai didalam BPKAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan
keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan
mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang
(opportunity) dan ancaman (threasts) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta
peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT telah menghasilkan arahan
atau rekomendaso berupa strategi untuk mencapai tujuan akhir dari misi dan visi
BPKAD. Adapun analisis SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 5.1 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD
Strenghts (S) Weaknesses (W)
Terdapat peraturan sebagai dasar melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan aplikasi Simda BMD
Terdapat peraturan tentang Kabijakan Akuntansi Berbasis Akrual
Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset berbasis akrual
Telah dipergunakannya system pengelolaan keuangan daerah dari tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Simda Keuangan Daerah
Belum optimalnya OPD dalam meyusun anggaran/RKA OPD dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau kurang diperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang dihapkan
Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Terdapat beberapa OPD dalam menyusun RKA kurang memperhatikan dokumen perencanaan, yaitu Renstra OPD dan Renja OPD yang berakibat belum sesuai indicator kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
53
output dan outcome yang tercantum dalam RKA OPD
Website BPKAD sebagai media informasi
Masih terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi
Penyerapan belanja langsung per triwulan pada PD dipergunakan sebagai salah satu indicator untuk menilai kinerja PD
Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.
Tabel 5.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD
Opportunities (O) Threats (T)
Komintmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menjadikan BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat
Komintmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Banjar melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.
Tuntutan dari masyarakat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih professional, transparan dan akuntabel
Masih terdapat PD yang tidak konsisten dalam melaksankan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA PD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran
Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi
Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing PD / Unit Kerja.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
54
Tabel 5.3 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi
Opportunitles (O) Strategis S - O Strategis W - O
Komintmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menjadikan BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah
Aplikasi yang terintegrasi
Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Banjar melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual
Meningkatkan kualitas SDM perencanaan di masing-masing OPD/Unit Kerja
Diklat/Bimtek tentang perencanaan OPD/Unit Kerja
Tuntutan dari masyarakat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih professional, transparan dan akuntabel
Pemanfaatan teknologi dan aplikasi sistem
Aplikasi yang terintegrasi
Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi
Terintegrasi pengelolaan BMD dan Keuangan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi
Aplikasi yang terintegrasi
Threats (T) Strategis S-T Strategis W - T
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.
Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
Diklat/Bimtek Pengelola Barang Milik Daerah
Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing PD / Unit Kerja.
Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi
Entry data BMD
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisas aset tetap di OPD/Unit Kerja
Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah
Komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna barang daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
55
Kurang harmonisnya informasi antara pengelola keuangan dan barang di OPD/Unit Kerja
Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah
Diklat/Bimtek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
Keterbatasan SDM pada OPD/Unit Kerja dalam memahami akuntansi pemerintah berbasis akrual
Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah
Komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran untuk menegakkan disiplin anggaran
Dari analisis SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan
program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam
memilih strategi, sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan
arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif
dan efesien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan
transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat secara
spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis
sebagaimana bagan berikut :
Gambar 5.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi
ata
u
Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
BPKAD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :
Sasaran 1
Sasaran 2
Strategi 1
Strategi 2
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 1
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
56
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan
Barokah
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan
Amanah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD
c. Peningkatan Legalisasi Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
57
BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Renstra BPKAD Kabupaten Banjar disusun dengan mengacu pada RPJMD
Kabupaten Banjar 2016 – 2020, dimana didalamnya disebutkan bahwa Visi
Pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun kedepan adalah Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah, hal ini ditindaklanjuti
dengan melaksanakan lima misi pembangunan dimana peran BPKAD berada dalam
Misi ke-5 dari RPJMD yakni Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih
dan Amanah. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Tujuan dan sasaran dari Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar diselaraskan
dengan Misi ke -5 RPJMD yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
baik dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi terkini disertai
dengan sasaran Renstranya yakni Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Berkualitas sesuai dengan fungsi pelayanan publik yang mengutamakan
Transparansi dan Akuntabilitas dengan Indikator Sasaran yakni Opini BPK (dalam
skala 4) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Banjar
merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Banjar yang sesuai dengan tugas
dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program
prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran dalam RPJMD
selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas
tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan
atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Banjar. Indikator
kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja
program yang pada prinsipnya berisi outcome program.
Dalam urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sesuai dengan
tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Banjar maka program prioritas yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 adalah Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar.
Selain itu dilaksanakan pula program-program lainnya yang dapat dijabarkan dalam
tabel di bawah ini :
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
58
Tabel 6.1 Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Banjar pada tahun 2016 – 2021
No. Program Prioritas Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1
Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah (meliputi 12 kegiatan)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD
2
Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (meliputi 7 kegiatan)
3
Program Penatausahaan Keuangan Daerah (meliputi 22 kegiatan)3
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
4
Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah (meliputi 5 kegiatan)
Peningkatan Legalisasi Aset Daerah
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (meliputi 9 kegiatan)
Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan disiplin dengan membuat sistem kerja yang berorientasi pada output yang berkualitas
Penataan ruangan yang representatif per-subbagian dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja dan menjaga kedisiplinan kerja
6 Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur (meliputi 6 kegiatan)
7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (meliputi 2 Kegiatan)
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Meliputi 1 Kegiatan)
Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan bimbingan teknis yang sesuai dengan tupoksinya
- Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dalam hal Implementasi Accrual Basis Accounting menjadi hal yang sangat prioritas
9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (meliputi 1 kegiatan)
Menyusun dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang akuntabel dan berkualitas
- Mendokumentasikan setiap kegiatan sehingga penyusunan laporan kinerja selalu disertai dengan data yang lengkap.
- Menghimpun database keuangan dan kinerja secara rutin.
Dari Tabel Tabel 5.1 tentang Program pembangunan yang akan dilaksanakan
dapat kita lihat bahwa dalam periode 2016-2021 ada 9 (semiblan) Program dengan 65
(Enam Puluh lima) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. Kesembilan program ini saling
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
59
mendukung untuk mewujudkan Tujuan Utama dari Renstra BPKAD yakni
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Sesuai dengan amanat PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual, maka saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar
telah mengimplementasikan Accrual Basis Accounting untuk pengelolaan keuangan
di daerah. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/ APBD. Basis ini sesuai dengan
lampiran 2 dari PP 71/2010 yang selambat-lambatnya harus diimplementasikan pada
tahun anggaran 2015.
Untuk mendukung pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual itulah maka
BPKAD mulai mempersiapkan suatu Sistem Informasi Manajemen yang berkualitas
yang mampu menghimpun seluruh database yang ada sehingga akses data dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Salah satu rencana yang harus dilakukan
dalam waktu dekat ini adalah mengkoneksikan pengelolaan keuangan dan
pengelolaan aset daerah. Saat ini Pemkab Banjar melalui BPKAD telah menggunakan
SIMDA sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah dan sebagai eksekutor otomatis
bagi SPj Belanja dan cetak SP2D. Kedepan akan diimplementasikan SIMDA Cloud
yakni SIMDA berbasis Internet yang bisa digunakan untuk real time processing of data
sehingga di mana saja SIMDA Cloud dapat di akses, tidak mesti saat berada di kantor
saja.
Perkembangan teknologi informasi yang menuntut BPKAD lebih cepat tanggap
terhadap perubahan yang cepat ini dan mempersiapkan diri untuk membangun suatu
Sistem Informasi yang berkualitas untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan
aset daerah di Kabupaten Banjar. Berikut ini adalah tabel 5.2 yang berisi Rencana
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
BPKAD Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2016 -2021.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
60
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Banjar
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Indek Reformasi Birokrasi
66,6
7%
73
75
77
77
Kompusif
Kab. Banjar
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima
1.2
87.6
10.0
04
100%
2.0
93.8
76.5
92
100%
2.3
38.7
61.3
60
100%
1.9
06.4
81.5
00
100%
1.8
16.8
21.1
13
100%
2.0
59.5
00.8
65
100%
2.3
37.7
00.7
50
100%
2.6
65.5
22.1
16
BPKAD Kab. Banjar
02 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Penyediaan Jasa KOmunikasi, Sumber Daya Air dan Lisytrik
43.4
63
.556
24 re
kenin
g
83.5
00
.000
24 re
kenin
g
196
.00
0.0
00
24 re
kenin
g
259
.94
3.9
00
24 re
kenin
g
247
.94
3.9
00
24 re
kenin
g
331
.24
0.0
00
24 re
kenin
g
430
.61
2.0
00
24 re
kenin
g
559
.79
5.0
00
BPKAD Kab. Banjar
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksannya Penyediaan Administrasi Keuangan
116
.61
5.1
50
100%
194
.45
0.0
00
100%
20.4
00
.000
100%
24.7
15
.600
100%
25.3
63
.700
100%
30.4
96
.000
100%
39.6
47
.400
100%
51.5
41
.620
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
61
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
10.9
85
.500
12 b
ula
n
1.9
99.9
92
12 b
ula
n
14.6
59
.200
12 b
ula
n
54.4
80
.000
12 b
ula
n
86.1
00
.000
12 b
ula
n
94.7
10
.000
12 b
ula
n
104
.18
1.0
00
12 b
ula
n
114
.59
9.1
00
BPKAD Kab. Banjar
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksanya Penyediaan Alat Tulis Kantor
36.1
63
.200
12 b
ula
n
46.2
29
.600
12 b
ula
n
118
.27
8.8
00
12 b
ula
n
44.4
30
.700
12 b
ula
n
44.4
30
.700
12 b
ula
n
48.8
73
.770
12 b
ula
n
53.7
61
.147
12 b
ula
n
59.1
37
.262
BPKAD Kab. Banjar
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.9
99
.850
12 b
ula
n
24.0
00
.000
12 b
ula
n
24.0
00
.000
12 b
ula
n
44.0
00
.000
12 b
ula
n
44.0
00
.000
12 b
ula
n
48.8
73
.770
12 b
ula
n
53.7
61
.147
12 b
ula
n
59.1
37
.262
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
62
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.8
36.5
00
12 b
ula
n
3.8
00.0
00
12 b
ula
n
2.7
52.3
20
12 b
ula
n
1.0
00.0
00
12 b
ula
n
1.0
00.0
00
12 b
ula
n
1.0
00.0
00
12 b
ula
n
1.0
00.0
00
12 b
ula
n
1.0
00.0
00
BPKAD Kab. Banjar
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya Penyediaan Makanan dan MInuman Rapat dan Tamu
253
.14
5.8
20
12 b
ula
n
464
.05
0.0
00
12 b
ula
n
514
.68
0.0
00
12 b
ula
n
319
.03
1.0
00
12 b
ula
n
240
.92
6.0
00
12 b
ula
n
265
.01
8.6
00
12 b
ula
n
291
.52
0.4
60
12 b
ula
n
320
.67
2.5
06
BPKAD Kab. Banjar
18 Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah
Terlaksanya Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
318
.71
8.6
66
12 b
ula
n
413
.60
0.0
00
12 b
ula
n
579
.34
1.0
40
12 b
ula
n
547
.51
7.3
00
12 b
ula
n
554
.17
9.7
45
12 b
ula
n
609
.59
7.7
20
12 b
ula
n
670
.55
7.4
91
12 b
ula
n
737
.61
3.2
50
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
63
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
19 Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
710
.51
3.0
00
12 b
ula
n
862
.25
0.0
00
12 b
ula
n
868
.65
0.0
00
12 b
ula
n
611
.36
3.0
00
12 b
ula
n
572
.87
7.0
68
12 b
ula
n
630
.16
4.7
75
12 b
ula
n
693
.18
1.2
52
12 b
ula
n
762
.49
9.3
78
BPKAD Kab. Banjar
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
531
.62
8.7
47
100%
564
.20
0.0
00
100%
382
.83
7.7
60
100%
351
.49
5.0
60
100%
844
.43
0.0
60
100%
928
.87
3.0
66
100%
1.0
21.7
59.8
72
100%
1.1
23.9
36.4
09
BPKAD Kab. Banjar
07 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
133
.94
7.0
00
100%
83.7
00
.000
100%
19.0
00
.000
4 u
nit
19.0
00
.000
1 u
nit
4.8
00.0
00
1 u
nit
5.2
80.0
00
1 u
nit
5.8
08.0
00
1 u
nit
6.3
88.8
00
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
64
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
270
.31
0.5
25
100%
254
.00
0.0
00
100%
30.0
00
.000
100%
26.5
00
.000
12 b
ula
n
401
.14
0.0
00
12 b
ula
n
441
.25
4.0
00
12 b
ula
n
485
.37
9.4
00
12 b
ula
n
533
.91
7.3
40
BPKAD Kab. Banjar
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22.1
05
.000
100%
30.0
00
.000
100%
137
.03
7.7
60
1 p
aket
137
.03
5.7
60
1 p
aket
127
.43
5.7
60
1 p
aket
140
.17
9.3
36
1 p
aket
154
.19
7.2
69
1 p
aket
169
.61
6.9
96
BPKAD Kab. Banjar
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- - - - - - -
1 u
nit
40.0
00
.000
1 u
nit
44.0
00
.000
1 u
nit
48.4
00
.000
1 u
nit
53.2
40
.000
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
65
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
105
.26
6.2
22
100%
196
.50
0.0
00
100%
196
.80
0.0
00
100%
168
.95
9.3
00
9 R
4, d
an 2
2 R
2
128
.95
9.3
00
9 R
4, d
an 2
2 R
2
141
.85
5.2
30
9 R
4, d
an 2
2 R
2
156
.04
0.7
53
9 R
4, d
an 2
2 R
2
171
.64
4.8
28
BPKAD Kab. Banjar
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- - - - - - -
12 b
ula
n
142
.09
5.0
00
12 b
ula
n
156
.30
4.5
00
12 b
ula
n
171
.93
4.4
50
12 b
ula
n
189
.12
8.4
45
BPKAD Kab. Banjar
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.1
01.3
32.3
50
100%
402
.03
0.4
00
100%
967
.47
4.7
86
100%
307
.15
5.5
45
100%
300
.00
0.0
00
100%
330
.00
0.0
00
100%
363
.00
0.0
00
100%
399
.30
0.0
0
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
66
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.1
01.3
32.3
50
12 b
ula
n
402
.03
0.4
00
12 b
ula
n
967
.47
4.7
86
12 b
ula
n
307
.15
5.5
45
12 b
ula
n
300
.00
0.0
00
12 b
ula
n
330
.00
0.0
00
12 b
ula
n
363
.00
0.0
00
12 b
ula
n
399
.30
0.0
00
BPKAD Kab. Banjar
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanagn
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.0
18
.800
100%
98.6
25
.000
100%
111
.35
0.0
00
100%
130
.37
2.2
00
100%
183
.47
2.2
00
100%
201
.81
9.4
20
100%
222
.00
1.3
62
100%
244
.20
1.4
98
BPKAD Kab. Banjar
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD
50.0
18
.800
11 d
okum
en
98.6
25
.000
11 d
okum
en
111
.35
0.0
00
11 d
okum
en
130
.37
2.2
00
20 d
okum
en
183
.47
2.2
00
20 d
okum
en
201
.81
9.4
20
20 d
okum
en
222
.00
1.3
62
20 d
okum
en
244
.20
1.4
98
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
67
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
18 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu
2.8
37.6
75.2
45
100%
3.8
29.2
20.5
00
100%
4.3
41.8
59.6
45
100%
3.4
61.8
87.7
00
100%
3.3
56.8
87.7
00
100%
3.8
66.1
70.8
55
100%
4.6
39.4
05.0
26
100%
5.1
03.3
45.5
25
BPKAD Kab. Banjar
01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tepat Waktu
249
.71
9.4
45
2 b
uah
331
.88
8.0
00
2 b
uah
368
.27
0.4
00
1 d
oku
me
n
285
.43
5.4
00
1 d
oku
me
n
287
.18
5.4
00
1 d
oku
me
n
243
.63
6.9
00
1 d
oku
me
n
308
.07
3.0
91
1 d
oku
me
n
338
.88
0.4
00
BPKAD Kab. Banjar
02 Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran ABPD Tepat Waktu
104
.17
1.2
00
2 b
uah
162
.35
0.0
00
2 b
uah
151
.81
5.0
00
1 d
oku
me
n
132
.94
5.4
00
1 d
oku
me
n
156
.79
5.4
00
1 d
oku
me
n
156
.79
5.4
00
1 d
oku
me
n
221
.23
1.5
80
1 d
oku
me
n
243
.35
4.7
38
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
68
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu
259
.27
1.9
01
2 b
uah
276
.97
0.5
00
2 b
uah
343
.12
1.0
00
1 d
oku
me
n
294
.78
1.3
00
1 d
oku
me
n
301
.52
3.8
00
1 d
oku
me
n
223
.44
5.6
88
1 d
oku
me
n
287
.88
1.8
68
1 d
oku
me
n
316
.67
0.0
54
BPKAD Kab. Banjar
04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu
118
.50
8.9
37
2 b
uah
187
.37
0.5
00
2 b
uah
205
.63
0.0
00
3 b
uah
pebu
b
231
.96
9.4
00
1 d
oku
me
n
262
.46
9.4
00
1 d
oku
me
n
236
.88
1.9
48
1 d
oku
me
n
301
.31
8.1
28
1 d
oku
me
n
331
.44
9.9
40
BPKAD Kab. Banjar
05 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Terfasilitainya Jaringan Aplikasi Simda Keuangan untuk SKPD
687
.07
4.7
88
50 S
KP
D
1.3
10.2
49.5
00
50 S
PD
1.0
67.5
00.0
00
1 A
plik
asi, 1
2 L
apora
n
1.0
71.4
50.0
00
54 S
KP
D
1.0
99.4
50.0
00
54 S
KP
D
1.0
40.2
04.9
58
54 S
KP
D
1.1
04.6
41.1
38
54 S
KP
D
1.2
15.1
05.2
51
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
69
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
06 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pelatihan terhadap Kasubbag Perencanaan SKPD
962
.13
3.2
74
100
%
590
.00
0.0
00
100%
520
.22
9.0
00
5 k
egia
tan, 3
5 S
KP
D
200
.22
9.0
00
108
ora
ng
104
.38
7.0
00
108
ora
ng
103
.91
0.5
00
108
ora
ng
168
.34
6.6
80
108
ora
ng
185
.18
1.3
48
BPKAD Kab. Banjar
07 Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD
456
.79
5.7
00
2 b
uah
970
.39
2.0
00
2 b
uah
1.6
85.2
94.2
45
3 d
oku
me
n
509
.52
7.2
00
3 d
oku
me
n
547
.44
5.2
00
3 d
oku
me
n
271
.45
2.7
00
3 d
oku
me
n
335
.88
8.8
80
3 d
oku
me
n
369
.47
7.7
68
BPKAD Kab. Banjar
08 Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
- - - - -
6 d
oku
me
n
735
.55
0.0
00
7 d
oku
me
n
597
.63
1.5
00
7 d
oku
me
n
280
.94
2.8
17
7 d
oku
me
n
345
.37
8.9
97
7 d
oku
me
n
379
.91
6.8
96
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
70
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penggeseran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penggeseran APBD
- - - - - - - - -
2 d
oku
me
n
206
.63
6.6
21
2 d
oku
me
n
271
.07
2.8
01
2 d
oku
me
n
298
.18
0.0
81
BPKAD Kab. Banjar
10 Penyusunan Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan
Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan
- - - - - - - - -
4 d
oku
me
n
691
.73
0.5
51
4 d
oku
me
n
756
.16
6.7
31
4 d
oku
me
n
831
.78
3.4
04
BPKAD Kab. Banjar
11 Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran
Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA/RKAP SKPD tepat waktu
- - - - - - - - -
54 S
KP
D
65.3
42
.221
54 S
KP
D
129
.77
8.4
01
54 S
KP
D
142
.75
6.2
41
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
71
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
12 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah
Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah
- - - - - - - - -
3 d
oku
me
n
345
.19
0.5
51
3 d
oku
me
n
409
.62
6.7
31
3 d
oku
me
n
450
.58
9.4
04
BPKAD Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
19 Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP
775
.85
1.7
50
100%
1.3
96.2
15.3
00
100%
1.4
63.7
58.3
17
100%
1.4
29.5
14.9
95
100%
1.3
29.5
14.9
95
100%
1.6
65.9
62.4
44
100%
1.9
99.1
54.9
33
100%
2.0
99.1
12.6
77
BPKAD Kab. Banjar
02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu
306
.52
3.5
50
100%
499
.29
4.5
00
100%
499
.29
5.0
00
100%
581
.38
7.5
00
1 d
oku
me
n
576
.98
7.5
00
1 d
oku
me
n
753
.85
6.5
00
1 d
oku
me
n
904
.62
7.8
00
1 d
oku
me
n
949
.85
9.1
90
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
72
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
03 Penusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu
-
100%
86.6
23
.500
100%
77.6
24
.000
100%
77.7
30
.500
1 d
oku
me
n
73.2
30
.500
1 d
oku
me
n
73.2
30
.500
1 d
oku
me
n
87.8
76
.600
1 d
oku
me
n
92.2
70
.430
BPKAD Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
04 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu
326
.01
7.7
00
100%
659
.10
.000
100%
571
.87
1.0
40
100%
244
.12
0.0
00
6 d
oku
me
n
274
.40
4.0
00
6 d
oku
me
n
278
.41
4.7
78
6 d
oku
me
n
334
.09
7.7
35
6 d
oku
me
n
350
.80
2.6
21
BPKAD Kab. Banjar
05 Sosialisai Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
29.3
27
.500
100%
121
.46
4.0
00
100%
98.9
20
.282
97 S
KP
D
119
.14
8.0
00
2 k
egita
n
31.1
14
.000
2 k
egita
n
150
.24
5.0
00
2 k
egita
n
180
.29
4.0
00
2 k
egita
n
189
.30
8.7
00
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
73
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
06 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- - - - -
100%
80.8
50
.000
12 k
egia
ta
80.8
50
.000
12 k
egia
ta
88.8
14
.778
12 k
egia
ta
106
.57
7.7
33
12 k
egia
ta
111
.90
6.6
19
BPKAD Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
07 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)
- - - - -
100%
189
.50
0.0
00
2 d
oku
me
n
172
.55
0.0
00
2 d
oku
me
n
169
.82
4.7
63
2 d
oku
me
n
203
.78
9.7
15
2 d
oku
me
n
213
.97
9.2
00
BPKAD Kab. Banjar
08 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran
113
.98
3.0
00
100%
29.7
33
.300
100%
216
.04
7.9
95
100%
136
.77
8.9
95
18 d
okum
en
120
.37
8.9
95
18 d
okum
en
151
.57
6.1
25
18 d
okum
en
181
.89
1.3
50
18 d
okum
en
190
.98
5.9
17
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
74
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
20 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu
2.2
45.3
67.9
38
89,1
4%
5.0
63.5
00.0
00
88,7
6%
4.3
72.6
00.0
00
92,2
3%
3.4
97.2
90.0
00
93%
3.5
21.4
38.0
00
94%
3.9
06.8
83.5
00
95%
4.6
88.2
60.2
00
96%
4.3
69.6
59.6
90
BKAD Kab. Bnajar
01 Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah
Terlaksananya Penerbitan SK Penetapan Pengelola Keuangan Daerah SKPD
2.2
45.3
67.9
38
1 ta
hu
n
5.0
63.5
00.0
00
1 ta
hu
n
1.9
63.8
50.0
00
7.3
97 S
P2
D
1.7
73.2
20.0
00
7.3
97 S
P2
D
1.7
38.2
20.0
00
109
SK
PD
670
.34
0.5
00
109
SK
PD
1.2
89.8
90.0
50
109
SK
PD
801
.37
1.0
00
BPKAD Kab. Banjar
02 Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah
Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banjar
- - -
1 ta
hu
n
669
.40
0.0
00
6.4
37 d
okum
en
792
.40
0.0
00
966
do
ku
me
n
881
.54
8.0
00
6.4
37 P
ega
wai
294
.45
0.0
00
6.4
37 P
ega
wai
309
.17
2.5
00
6.4
37 P
ega
wai
324
.63
1.1
25
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
75
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
03 Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak langsung PPKD
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD
- - -
1 ta
hu
n
1.7
39.3
50.0
00
2.3
77 d
okum
en
931
.67
0.0
00
2.3
77 d
okum
en
901
.67
0.0
00
10 S
KP
D
176
.66
3.0
00
10 S
KP
D
185
.49
6.1
50
10 S
KP
D
194
.77
0.9
50
BPKAD Kab. Banjar
04 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Penerbitan SP2D
Terlaksananya Penerbitan SP2D SKPD dan Perangkat Daerah
- - - - - - - - -
109
SK
PD
303
.50
0.0
00
109
SK
PD
318
.67
5.0
00
109
SK
PD
334
.60
8.7
50
BPKAD Kab. Banjar
05 Pengelolaan Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Pencatatan Transaksi Pendapatan Belanja Daerah
- - - - - - - - -
109
SK
PD
105
.15
0.0
00
109
SK
PD
110
.40
7.5
00
109
SK
PD
115
.92
7.8
75
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
76
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
06 Pengendalian Kas Umum Daerah
Terlaksananya Pengendalian Kas Umum Daerah
- - - - - - - - -
24 la
po
ran
103
.85
0.0
00
24 la
po
ran
109
.04
2.5
00
24 la
po
ran
114
.49
4.6
25
BPKAD Kab. Banjar
07 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan
- - - - - - - - -
1.1
99 d
okum
en
295
.85
0.0
00
1.1
99 d
okum
en
310
.64
2.5
00
1.1
99 d
okum
en
326
.17
4.6
25
BPKAD Kab. Banjar
08 Pengelolaan dan Pelaporan Rekapitulasi SPT Masa SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Pelaporan Rekapitulasi SPT Masa SKPD
- - - - - - - - -
12 la
po
ran
87.2
50
.000
12 la
po
ran
91.6
12
.500
12 la
po
ran
96.1
92
.165
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
77
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
09 Rekonsiliasi Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah
Terlaksananya Kegiatan Rekon Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah
- - - - - - - - -
36 la
po
ran
177
.65
0.0
00
36 la
po
ran
186
.53
2.5
00
36 la
po
ran
195
.85
9.1
25
BPKAD Kab. Banjar
10 Pengelolaan dan Pelaporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah
Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah
- - - - - - - - -
1.3
47 S
P2B
166
.05
0.0
00
1.3
47 S
P2B
174
.35
2.5
00
1.3
47 S
P2B
183
.07
0.1
25
BPKAD Kab. Banjar
11 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksannya Peningkatan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah
- - - - - - - - -
96 S
KP
D
205
.85
0.0
00
96 S
KP
D
216
.14
2.5
00
96 S
KP
D
226
.94
9.6
25
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
78
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
12 Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik
- - - - - - - - -
50 d
okum
en
155
.95
0.0
00
50 d
okum
en
163
.74
7.5
00
50 d
okum
en
171
.93
4.8
75
BPKAD Kab. Banjar
13 Pengelolaan dan Pelaporan TPG dan Tamsil Guru PNSD Kabupaten Banjar
Terlaksananya Pengelolaan TPG dan Tamsil Guru PNSD Kabupaten Banjar
- - - - - - - - -
2.9
32 G
uru
PN
SD
136
.00
0.0
00
2.9
32 G
uru
PN
SD
142
.80
0.0
00
2.9
32 G
uru
PN
SD
149
.94
0.0
00
BPKAD Kab. Banjar
14 Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD
Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD Kabupaten Banjar
- - - - - - - - -
6.5
15 p
egaw
ai
190
.03
0.0
00
6.5
15 p
egaw
ai
199
.53
1.5
00
6.5
15 p
egaw
ai
209
.50
8.0
75
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
79
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
15 Pengelolaan Realisasi Belanja Pegawai SKPD
Terlaksanya Realisasi Belanja Pegawai SKPD - - - - - - - - -
42 S
KP
D
77.9
50
.000
42 S
KP
D
81.8
47
.500
42 S
KP
D
85.9
39
.875
BPKAD Kab. Banjar
16 Percepatan Penyaluran Belanja Hibah PPKD
Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah PPKD - - - - - - - - -
4 S
KP
D
81.5
50
.000
4 S
KP
D
85.6
27
.500
4 S
KP
D
89.9
08
.875
BPKAD Kab. Banjar
17 Percepatan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial PPKD
Terlaksananya Penyaluran Dana Bantuan Sosial PPKD
- - - - - - - - -
5 S
KP
D
81.5
50
.000
5 S
KP
D
85.6
27
.500
5 S
KP
D
89.9
08
.875
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
80
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
18 Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial PPKD
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah
- - - - - - - - -
7 S
KP
D
160
.55
0.0
00
7 S
KP
D
168
.57
7.5
00
7 S
KP
D
177
.00
6.3
75
BPKAD Kab. Banjar
19 Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS
Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS
- - - - - - - - -
12 P
am
sim
as
25.2
50
.000
12 P
am
sim
as
25.5
12
.500
12 P
am
sim
as
27.8
38
.125
BPKAD Kab. Banjar
20 Pengelolaan Penyaluran ADD, DD, dan BHPRD
Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana ADD,DD dan BHPRD
- - - - - - - - -
277
Desa
173
.15
0.0
00
277
Desa
181
.80
7.5
00
277
Desa
190
.89
7.8
75
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
81
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
21 Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD
Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD
- - - - - - - - -
165
Pau
d S
wa
sta
197
.65
0.0
00
165
Pau
d S
wa
sta
207
.53
2.5
00
165
Pau
d S
wa
sta
217
.90
9.1
25
BPKAD Kab. Banjar
22 Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol
Terlaksannya Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol
- - - - - - - - -
12 P
arp
ol
40.6
50
.000
12 P
arp
ol
42.6
82
.500
12 P
arp
ol
44.8
16
.625
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
82
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
21 Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik 1
.734.1
39.7
91
100%
2.3
08.3
00.0
00
100%
1.9
88.0
00.0
00
100%
1.2
76.9
40.0
00
100%
1.1
689
.960.0
00
100%
1.6
61.0
60.0
00
100%
1.9
93.2
72.0
00
100%
2.0
09.8
82.6
00
BPKAD Kab. Banjar
Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
01 Penatausahaan dan rekonsiliasi BMD
Teraksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan
- - - - - - -
54 s
kpd
605
.46
0.0
00
54 s
kpd
492
.76
0.0
00
54 s
kpd
575
.21
3.2
00
54 s
kpd
596
.19
1.2
00
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
83
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
02 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
- - - - - - -
10 k
egia
tan
170
.85
0.0
00
10 k
egia
tan
185
.20
6.0
00
10 k
egia
tan
236
.94
7.8
00
10 k
egia
tan
224
.09
9.2
60
BPKAD Kab. Banjar
03 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD
Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtangankan
- - - - - - -
25 d
okum
en
189
.05
0.0
00
25 d
okum
en
190
.89
4.0
00
25 d
okum
en
243
.20
4.6
00
25 d
okum
en
230
.98
1.7
40
BPKAD Kab. Banjar
04 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terlaksananya Pelatihan Pengelola Barang Milik Daerah SKPD
1.1
62.8
75.1
41
100%
1.4
86.8
50.0
00
100%
1.1
59.6
00.0
00
85%
1.0
64.8
40.0
00
108
ora
ng
519
.60
0.0
00
108
ora
ng
622
.22
0.0
00
108
ora
ng
722
.06
3.2
00
108
ora
ng
757
.72
6.2
00
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
84
Tujuan Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
05 Revaluasi/Appresal Aset/Barang Daerah
Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
571
.26
4.6
50
100%
821
.45
0.0
00
100%
828
.40
0.0
00
85%
212
.10
0.0
00
5 d
oku
me
n
205
.00
0.0
00
5 d
oku
me
n
166
.02
0.0
00
5 d
oku
me
n
215
.84
3.2
00
5 d
oku
me
n
200
.88
4.2
00
BPKAD Kab. Banjar
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
85
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja BPKAD
Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan
publik dalam hal mengelola keuangan dan aset daerah maka BPKAD Kabupaten Banjar
dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas sumberdaya aparaturnya dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, BPKAD Kabupaten Banjar juga diminta untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai
dengan Tujuan organisasi yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam
rangka pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien
dengan menggunakan teknologi informasi terkini di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah di Kabupaten Banjar sesuai dengan rencana program pembangunan yang
akan dilaksanakan dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Tabel 7.1 berikut ini berisi
indikator kinerja BPKAD Kabupaten Banjar yang mengacu pada tujuan dan sasaran
BPKAD Kab. Banjar.
Tabel 7.1 Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
INDIKATOR KINERJA BPKAD
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi
Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (2)
1.Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu
89,14% 88,76
% 92,23
% 93% 94% 95% 96%
4.Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
86
INDIKATOR KINERJA BPKAD
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi
Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (2)
5.Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
87
Tabel 7.2 Program Prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021
No. Program Prioritas Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD
2. Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
3. Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
4.
Program Penatausahaan, Pemnfaatan dan Penghapusan Aset Daerah
Peningkatan Legalisasi Aset Daerah
Dari Tabel 7.2 diatas dapat kita diamati bahwa Program Prioritas yang
dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Banjar pada Tahun 2019 sejalan dengan Program
Utama Transisi yakni berkaitan dengan Peningkatan Kuliats Tata Kelola Pemerintahan
dengan sasaran Meningkatanya Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsi pelayanan publik yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik yang
berkualitas, transaparan, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi
terkini di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7.2 Pedoman Transisi
Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Periode 2016 – 2021 yang dilantik
pada Bulan Pebruari Tahun 2016, akan berakhir pada bulan Pebruari Tahun 2021.
Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
pasal 15 ayat 2 bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lambat enam bulan
setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen
perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banjar untuk
masa bakti 2016-2021 atau setelah Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih masa bakti
2021 – 2026 dan sebelum RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ditetapkan, maka
dokumen RPJMD 2016-2021 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan
yang sah.
Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka
menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banjar untuk masa bakti 2016-
2021 dan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021,
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
88
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021,
maka dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.
Tabel 9.1 dibawah ini berisi Program Utama Transisi yang menjadi prioritas untuk
dilaksanakan.
Tabel 7.3 Program Utama Transisi
No. PROGRAM UTAMA SASARAN INDIKATOR
(1) (2) (3) (4)
1 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Opini BPK
2 Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
3 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
4 Program Penatausahaan, Pemnfaatan dan Penghapusan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
89
BAB VIII
P E N U T U P
Revisi Rancangan Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada
visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati
Banjar yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Banjar lima tahunan,
yaitu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2021. Melalui dokumen tersebut akan menjadi pedoman dan arahan
yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Banjar selama kurun waktu lima tahun (2016-2021) dalam menyelenggarakan pelayanan
Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan
urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang diselenggarakan
dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya indikator kinerja sari sasaran daerah yang
menjadi tanggungjawab BPKAD yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan
indikator kinerja (outcome) dari program inti/utama yang dilaksanakan guna terwujudnya
tujuan akhir dari makna yang terkandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada
akhir periode perencanaan.
Di dalam dokumen Raperda RPJMD 2016-2021 pada bagian kaidah
pelaksanaan dan program transisi disebutkan bahwa Seluruh organisasi Perangkat
Daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar agar melaksanakan kebijakan dan
program dalam RPJMD Kabupaten Banjar dengan sebaik-baiknya. Selain itu Organisasi
perangkat Daerah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Lokasi, capaian kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang di susun
dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
BPKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan 5 (lima) indikator kinerja dari
sasaran daerah yaitu : Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang
Tepat Waktu, Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai
SAP, Persetase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu, Persentase Penyampaian
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah. Kelima indikator tersebut merupakan indikator
kinerja utama BPKAD sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian
atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
90
Sebagai upaya untuk mewujudkan kelima indikator kinerja tersebut diatas, BPKAD
melaksanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021
91
LAMPIRAN