Badan Penanggulangan Bencana

8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana

1/11

BUPATI MINAHASA UTARAPERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 tentang enanggulangan !en"ana #un"to pasal 2

a$at %2& eraturan Menteri 'alam Negeri Nomor 4( Tahun 200)

tentang edoman *rganisasi dan Tata +er#a !adan enanggulangan

!en"ana 'aerah serta sebagai implementasi ketentuan pasal 45

eraturan emerintah Nomor 4, Tahun 2007 tentang *rganisasi

erangkat 'aerah perlu membentuk !adan enanggulangan!en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huru/ a perlu menetapkan eraturan !upati Minahasa Utara

tentang embentukan !adan enanggulangan !en"ana 'aerah

+abupaten Minahasa Utara.

Mengingat : ,. Undang-Undang Nomor ,, Tahun , (7 tentang +etentuan-

+etentuan okok ertambangan %1embaran Negara 3 Tahun , (7Nomor 22 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 2) ,&

2. Undang-Undang Nomor ( Tahun , 74 tentang +etentuan-+etentuan

okok +ese#ahteraan osial %1embaran Negara 3 Tahun , 74

Nomor 5 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 0 &

. Undang-Undang Nomor Tahun , tentang 6ak sasi Manusia

%1embaran Negara 3 Tahun , Nomor ,(5 Tambahan 1embaran

Negara 3 Nomor ))(&


2/11

4. Undang-Undang Nomor ,7 Tahun 200 tentang +euangan Negara

%1embaran Negara 3 Tahun 200 Nomor 47 Tambahan 1embaran

Negara 3 Nomor 42)(&

5. Undang-Undang Nomor Tahun 200 tentang embentukan

+abupaten Minahasa Utara di ro8insi ulawesi Utara %1embaran

Negara 3 Tahun 200 Nomor ,4) Tambahan 1embaran NegaraNomor 4 4 &

(. Undang-Undang Nomor ,0 Tahun 2004 tentang embentukan

eraturan erundang-undangan %1embaran Negara 3 Tahun 2004

Nomor 5 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 4 ) &

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang emerintahan

'aerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

,2 Tahun 200) tentang erubahan +edua Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2004 tentang emerintahan 'aerah %1embaran Negara 3 Tahun 200) Nomor 5 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor

4)44&

). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang enanggulangan

!en"ana %1embaran Negara 3 Tahun 2007 Nomor (( Tambahan

1embaran Negara 3 Nomor 472 &

. Undang-Undang Nomor 2( Tahun 2007 tentang enataan uang

%1embaran Negara 3 Tahun 2007 Nomor () Tambahan 1embaran

Negara 3 Nomor 4725&,0. eraturan emerintah Nomor 5) Tahun 2005 tentang engelolaan

+euangan 'aerah %1embaran Negara 3 Tahun 2005 Nomor ,40

Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 457)&

,,. eraturan emerintah Nomor ) Tahun 2007 tentang embagian

Urusan emerintahan ntara emerintah emerintahan 'aerah

ro8insi dan emerintahan 'aerah +abupaten9+ota %1embaran

Negara 3 Tahun 2007 Nomor )2 Tambahan 1embaran Negara 3

Nomor 474 &,2. eraturan emerintah Nomor 2, Tahun 200) tentang

en$elenggaraan enanggulangan !en"ana %1embaran Negara 3

Tahun 200) Nomor 42 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor

4)2)&

, . eraturan emerintah Nomor 22 Tahun 200) tentang endanaan

dan engelolaan !antuan !en"ana %1embaran Negara 3 Tahun

200) Nomor 4 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 4)2 &

,4. eraturan emerintah Nomor 2 Tahun 200) tentang eran erta1embaga 3nternasional dan 1embaga sing Non emerintah dalam

enanggulangan !en"ana %1embaran Negara 3 Tahun 200)

Nomor 44 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 4) 0&


3/11

,5. eraturan residen Nomor ) Tahun 200) tentang !adan Nasional

enanganan !en"ana

,(. eraturan Menteri 'alam Negeri Nomor 4( Tahun 200) tentangedoman *rganisasi dan Tata +er#a !adan enanggulangan

!en"ana 'aerah.

M MUTU + N:

Menetapkan : TU N !U T3 M3N 6 UT T NT N; M! NTU+ N

! ' N N N;;U1 N; N ! N< N ' 6 + !U T N M3N 6

UT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'alam eraturan !upati ini $ang dimaksud dengan:

,. 'aerah adalah +abupaten Minahasa Utara2. emerintah 'aerah adalah !upati dan erangkat 'aerah ebagai unsur

pen$elenggara pemerintah daerah. 'ewan erwakilan ak$at 'aerah selan#utn$a disebut ' ' adalah unsur

pen$elenggara pemerintahan daerah4. !adan enanggulangan !en"ana 'aerah $ang selan#utn$a disebut !adan

enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara adalah lembaga

$ang dibentuk oleh !upati sebagai badan $ang berwenang men$elenggarakan

penanggulangan ben"ana di daerah setelah melalui koordinasi dan konsultasi

dengan +epala !adan Nasional enanggulangan !en"ana sesuai dengan eraturanresiden tentang !adan Nasional enanggulangan !en"ana.

5. +epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah adalah +epala !adan

enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara(. !en"ana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa $ang mengan"am dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan mas$arakat $ang disebabkan baik oleh

/aktor alam dan9atau /aktor non-alam maupun /aktor manusia sehingga

mengakibatkan timbuln$a korban #iwa manusia kerusakan lingkungan kerugian

harta benda dan dampak psikologis.7. en$elenggaraan penanggulangan ben"ana adalah serangkaian upa$a $ang

meliputi penetapan kebi#akan $ang berisiko timbuln$a ben"ana kegiatan

pen"egahan ben"ana tanggap darurat pemulihan darurat rehabilitasi dan

rekonstruksi.


4/11

). en"egahan ben"ana adalah serangkaian kegiatan $ang dilakukan untuk

mengurangi atau menghilangkan risiko ben"ana baik melalui pengurangan

an"aman ben"ana maupun pengurangan kerentanan pihak $ang teran"am

ben"ana.. +esiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan $ang dilakukan untuk mengantisipasi

ben"ana melalui pengorganisasian serta melalui langkah $ang tepat guna dan

berda$a guna.,0.Tanggap darurat ben"ana adalah serangkaian kegiatan $ang dilakukan dengan

segera pada saat ke#adian ben"ana untuk menangani dampak buruk $ang

ditimbulkan $ang meliputi kegiatan e8akuasi korban pen$elamatan n$awa dan

harta benda pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengurusan pengungsi

serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.,,. ehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pela$anan publik atau

mas$arakat sampai pada tingkat $ang memadai dengan sasaran utama untuk

normalisasi atau ber#alann$a se"ara wa#ar semua aspek pemerintahan dan

kehidupan mas$arakat pada wila$ah pas"a ben"ana seperti pada kondisi sebelum

ter#adin$a ben"ana.,2. ekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana

kelembagaan pada wila$ah pas"a ben"ana baik pada tingkat pemerintahan

maupun mas$arakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangn$a kegiatan

perekonomian sosial dan buda$a tegakn$a hukum dan ketertiban dan

bangkitn$a peran serta mas$arakat dalam segala aspek kehidupan bermas$arakat

pada wila$ah pas"a ben"ana.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian K sa!"

P #$ n!"%an

Pasal 2

'engan eraturan !upati ini dibentuk !adan enanggulangan !en"ana 'aerah

+abupaten Minahasa Utara.

Bagian K &"a

K &"&"%an

Pasal '


5/11

!adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara berada di bawah

dan bertanggung #awab kepada !upati Minahasa Utara.

Bagian K !iga

T"gas

Pasal (

%,& !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara mempun$ai

tugas:a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

ben"ana $ang men"akup pen"egahan ben"ana penanganan darurat

rehabilitasi serta rekonstruksi se"ara adil dan setarab. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan pen$elenggaraan penanggulangan

ben"ana berdasarkan peraturan perundang-undangan". Men$usun menetapkan dan mengin/ormasikan peta rawan ben"anad. Men$usun dan menetapkan prosedur tetap penanganan ben"anae. Melaksanakan pen$elenggaraan penanggulangan ben"ana pada wila$ahn$a/. Melaporkan pen$elenggaraan penanggulangan ben"ana kepada !upati

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi

darurat ben"ana

g. Mengendalikan pengumpulan dan pen$aluran uang dan barangh. Mempertanggung#awabkan penggunaan anggaran $ang diterima dari

nggaran $ang diterima dari nggaran endapatan dan !elan#a 'aerah

% !'& dan sumber pembia$aan lainn$a $ang sah dan tidak mengikat dani. Melaksanakan kewa#iban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

%2& enetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan ben"ana

sebagaimana dimaksud pada a$at %,& huru/ a dilakukan sesuai dengan kebi#akan

emerintah 'aerah dan !adan Nasional enanggulangan !en"ana +abupaten

Minahasa Utara.

Bagian K #)a!

F"ngsi

Pasal *

!adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara

men$elenggarakan /ungsi :

a. Merumuskan dan menetapkan kebi#akan penanggulangan ben"ana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak "epat tepat e/ekti/ dan e=sien

b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan ben"ana se"ara teren"anaterpadu dan men$eluruh.


6/11

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal +

usunan *rganisasi !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa

Utara terdiri atas:

a. Unsur engarah enanggulangan !en"anab. Unsur elaksana enanggulangan !en"ana.

Pasal

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal ( huru/ a terdiri atas :

a. e#abat pemerintah daerah terkait

b. nggota mas$arakat pro/esional dan ahli.

Pasal -

%,& usunan *rganisasi Unsur elaksana !adan enanggulangan !en"ana 'aerah

+abupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud pada asal ( huru/ b terdiri

atas:

a. +epala elaksanab. ekretariat Unsur elaksana". eksi en"egahan dan +esiapsiagaand. eksi +edaruratan dan 1ogistike. eksi ehabilitasi dan ekonstruksi.

%2& truktur *rganisasi !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa

Utara sebagaimana terlampir merupakan bagian $ang tidak terpisahkan dari

eraturan !upati ini.

BAB I.

KEANGGOTAAN UNSUR PENGARAH

Pasal 9

%,& +eanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huru/ b

dipilih melalui u#i kepatutan $ang dilakukan oleh 'ewan erwakilan ak$at'aerah +abupaten Minahasa Utara.


7/11

%2& >umlah kriteria dan mekanisme pemilihan "alon anggota dan penggantian antar

waktu anggota unsur engarah sebagaimana dimaksud pada a$at %,& ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB .

URAIAN TUGAS

Bagian K sa!"

K )ala

Pasal 10

%,& !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara dipimpin

+epala !adan se"ara e?-o@"io di#abat oleh ekretaris 'aerah dengan eselon 33a%2& +epala !adan sebagaimana dimaksud pada a$at %,& memimpin pelaksanaan

tugas dan /ungsi !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa

Utara% & +epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara

membawahkan Unsur engarah dan Unsur elaksana.

Bagian K &"a

P nga/a P nangg"langan B n ana

Pasal 11

Unsur engarah enanggulangan !en"ana berada dibawah dan bertanggung #awab

langsung kepada +epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah.

Pasal 12

%,& Unsur engarah enanggulangan !en"ana 'aerah sebagaimana dimaksud dalam

asal ( huru/ a mempun$ai tugas memberikan masukan dan saran kepada

+epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah dalam penanggulangan

ben"ana%2& Unsur engarah enanggulangan !en"ana 'aerah sebagaimana dimaksud dalam

asal ( huru/ a mempun$ai /ungsi:a. Men$usun konsep pelaksanaan kebi#akan penanggulangan ben"ana daerahb. Memantau dan". Menge8aluasi dalam pen$elenggaraan penanggulangan ben"ana daerah.

Bagian K !iga


8/11

Uns"/ P la%sana

Pasal 1'

%,& Unsur elaksana enanggulangan !en"ana berada dibawah dan bertanggung

#awab langsung kepada +epala !adan%2& Unsur elaksana enanggulangan !en"ana dipimpin oleh +epala elaksana $ang

membantu +epala !adan dalam pen$elenggaraan tugas dan /ungsi Unsur

elaksanaan sehari-hari.

Pasal 1(

Unsur elaksana enanggulangan !en"ana sebagaimana dimaksud pada asal ,

mempun$ai tugas melaksanakan penanggulangan ben"ana se"ara terintegrasi

meliputi:

a. +oordinasib. +omando dan". elaksana dalam en$elenggaraan enanggulangan !en"ana.

Pasal 1*

Aungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam asal ,4 huru/ a merupakan /ungsi

koordinasi Unsur elaksana enanggulangan !en"ana $ang dilaksanakan melalui

koordinasi dengan satuan ker#a perangkat daerah lainn$a instansi 8ertikal lembaga

usaha dan atau pihak lain $ang diperlukan pada tahap pra ben"ana dan pas"aben"ana.

Pasal 1+

Aungsi komando sebagaimana dimaksud dalam asal ,4 huru/ b merupakan /ungsi

komando Unsur elaksana enanggulangan !en"ana $ang dilaksanakan melalui

pengerahan sumber da$a manusia peralatan logistik dari satuan perangkat daerah

lainn$a instansi 8ertikal serta langkah-langkah lain $ang diperlukan dalam rangka

penanganan darurat ben"ana.

Pasal 1

Aungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam asal ,4 huru/ " merupakan /ungsi

pelaksana Unsur elaksana enanggulangan !en"ana $ang dilaksanakan se"ara

terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah lainn$a instansi

8ertikal dengan memperhatikan kebi#akan penanggulangan ben"ana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


9/11

Pasal 1-

%,& Unsur elaksana sebagaimana dimaksud pada asal ( huru/ b dapat membentuk

atuan Tugas $ang berada dibawah dan bertanggung #awab kepada +epalaelaksana

%2& !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara dalam

pen$elenggaraan tugas dan /ungsi dapat dibantu oleh +elompok >abatan

Aungsional.

BAB .I

ESELON DAN KEPEGA AIAN

Pasal 19

%,& +epala elaksana sebagaimana dimaksud dalam asal ) a$at %,& huru/ a

merupakan #abatan eselon 333a%2& +epala ekretariat Unsur elaksana dan +epala eksi sebagaimana dimaksud

dalam asal ) a$at %,& huru/ b huru/ " dan huru/ d merupakan #abatan eselon

3Ba

Pasal 20

engisian #abatan Unsur elaksana berasal dari egawai Negeri ipil $ang memenuhi

s$arat memiliki pengetahuan kemampuan keahlian pengalaman ketrampilan dan

integritas $ang dibutuhkan dalam penanganan ben"ana.

BAB .II

TATA KER3A

Pasal 21

'alam pelaksanaan tugasn$a !adan enanggulangan !en"ana 'aerah menerapkan

prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

impinan Unsur elaksana !adan enanggulangan !en"ana 'aerah melaksanakan

sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.


10/11

Pasal 2'

impinan Unsur elaksana !adan enanggulangan !en"ana 'aerah bertanggung #awab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan

serta petun#uk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 2(

6ubungan ker#a dengan !adan enanggulangan !en"ana 'aerah ro8insi bersi/at

/asilitasi9 koordinasi dan pada saat penanganan darurat ben"ana !adan

enanggulangan !en"ana 'aerah ro8insi dapat melaksanakan /ungsi komandokoordinasi dan pelaksana.

BAB .III

PEMBIA4AAN

Pasal 2*

embia$aan !adan enanggulangan !en"ana 'aerah dalam penanganan ben"ana

dibebankan pada nggaran endapatan dan !elan#a 'aerah +abupaten MinahasaUtara dan sumber anggaran lainn$a $ang sah dan tidak mengikat.

BAB I5

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2+

6al-hal $ang belum diatur dan atau belum "ukup diatur dalam eraturan !upati ini

sepan#ang mengenai teknis pelaksanaann$a akan diatur lebih lan#ut oleh +epala

!adan enanggulangan !en"ana 'aerah.

Pasal 2

eresmian !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara

dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan !adan Nasional enanggulangan!en"ana.


11/11

BAB 5

KETENTUAN PENUTUPPasal 2-

eraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuin$a memerintahkan pengundangan eraturan !upati

ini dengan penempatann$a dalam !erita 'aerah +abupaten Minahasa Utara.

'itetapkan di : irmadidiada tanggal : 200

Pl! BUPATI MINAHASA UTARA,

SOMPIE S6F6 SINGAL

'iundangkan di : irmadidiada tanggal : 200

Pl SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MINAHASA UTARA

D/s6 RUD4 R6 UMBOH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 0-0 1(9

! 3T ' 6 + !U T N M3N 6 UT T 6UN 200 N*M*

Badan Penanggulangan Bencana

Documents

Transcript of Badan Penanggulangan Bencana