BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM...
Transcript of BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM...
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP ) TAHUN ANGGARAN 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MATARAM
2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah memberikan karunia dan hidayahnya dan dengan izinNya jualah dapat
menyelesaikan satu tugas yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2017 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Dokumen LAKIP ini merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Disamping hal tersebut Laporan Pertanggungjawaban Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram disusun sebagai perwujudan tanggung jawab atas
kinerja dan sasaran strategis serta perbandingan antara sebelumnya dengan tahun
yang berjalan capaian indikator terukur.
Dari analisa dan evaluasi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi
Pemerintah (LAKIP) dapat menjadi acuan dan peningkatan budaya kerja di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dan target
keberhasilan terselesaikan dan dipertanggungjawabkan kepada instansi yang
membutuhkan.
Mataram, Januari 2018
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,
H. RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................
1.1. Latar Belakang .............................................................................
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ..............................................................
1.3. Landasan Hukum .........................................................................
1.4. Sistematika Pembahasan ............................................................
1
1
2
4
6
BAB I I PERENCANAAN KINERJA ...................................................................
2.1. Rencana Strategis ........................................................................
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017 .......................................................
8
8
12
BAB III AKUTANBILITAS KINERJA ..................................................................
3.1. Capaian Kinerja Utama ................................................................
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja ..................................
16
16
25
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 29
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam mencapai sasaran strategis, laporan kinerja ini disusun dengan tujuan
melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan
memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.
Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram Tahun 2017 disusun melalui data pengukuran kinerja setelah berakhirnya
tahun anggaran yang melibatkan seluruh unsur internal maupun eksternal dengan
capaian kinerja membandingkan antara target kinerja dalam dokumen penetapan
kinerja/ perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.
Penyusunan LAKIP di susun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP ini di susun untuk memberikan gambaran kinerja dan evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai berupa kinerja kegiatan maupun kinerja
sasaran juga analisis kinerja yang memberikan penyelesaian tentang keberhasilan
dan kegagalan.
Sembilan tim/forum yang di bentuk berdasarkan Perundang-Undangan
maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terukur dan mencapai target
sebagai berikut :
1. FKUB Kota Mataram;
2. PPWK Kota Mataram;
3. FKDM Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan,
4. FPK Kota Mataram;
5. Forkopimda Kota Mataram;
6. Kominda Kota Mataram;
7. Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing;
8. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
9. Tim Verifikasi BANPOL Kota Mataram.
iv
Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan mencapai target
adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi Toleransi Kerukunan Umat Beragama;
2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
3. Sosialisasi Pembekalan Bagi Pemilih Pemula;
4. Sosialisasi Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol yang mendapat Kursi di DPRD;
5. Penerimaan dan Penyerahan Kirab Pataka.
Kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mencapai target karena
keterbatasan dana adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi Pencegahan Dampak Sosial Pengelola Rumah-rumah Kos/pondokan
bagi Masyarakat;
2. Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Dini;
3. Sosialisasi Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol yang mendapat kursi di DPRD
Kota Mataram;
4. Kegiatan Bela Negara;
5. Kegiatan Pembauran Kebangsaan;
6. Study Banding FKUB (peningkatan SDM);
7. Study Banding Anggota FKDM (peningkatan SDM).
Realisasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun Anggaran 2017
NO Bagian/Bidang Jumlah
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Capaian Kinerja (%)
1 Gaji dan Tunjangan Lainnya 2.201.251.338 2.072.013.099 94,13
2 Sekretariat 837.952.259 751.376.934 89,67
3 Bidang Wasbang dan Kewasnas
5.681.890.000 5.595.200.000 98,47
4 Bidang Politik dan Bina Idiologi
248.475.000 238.750.000 96,09
5 Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama
211.725.000 203.800.000 96,26
Belanja Tidak Langsung 2.201.251.338 2.072.013.099 94,13
Belanja Langsung 6.980.042.259 6.789.126.934 97,26
Total BTL + BL 9.181.293.597 8.861.140.033 96,51
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dan dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan
pemerintah yang berdayaguna, berhsil guna bersih dan bertanggung jawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelaksanaan lebih lanjut
disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diamanatkan oleh Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan
tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan
perwujudan kewajiban bagi Instansi Pemerintah dalam mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
2
Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu kewajiban Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengajukan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan Kinerja organisasi yang dipimpinnya kepada
pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban atas pencapaiaan kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian
indikator utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, juga
memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah dicapai pada lingkup Pemerintah
Kota, Provinsi dan Nasional.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Pembentukan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun
2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram sesuai dengan Peraturan
Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
Berangkat dari hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram merupakan lembaga yang sifatnya koordinatif sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seseorang Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kota Mataram.
a. TugasPokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tugas Pokok di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah
melaksanakan urusan pemerintahan lingkup Bakesbangpol, dan untuk
melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan mempunyai Tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik.
3
b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Untuk melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b) Pemberian dukungan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok
dan fungsinya.
c. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
terdiri dari:
a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari:
- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian
c) Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
- Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan
- Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Bidang Politik dan Bina Ideologi
- Sub. Bidang Bina Politik dan Fasilitasi Pemilu
- Sub. Bidang Bina Ideologi
3. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial Ekonomi dan Agama
- Sub. Bidang Ketahanan Seni Budaya
- Sub. Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi dan Agama
d) Kelompok jabatan fungsional
e) Unit Pelaksana Teknis Badan
4
1.3 Landasan Hukum
Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 Badan
Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaporan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
5
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendidikan Wawasan kebangsaan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Sarana Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman
Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pemerintah Kota mataram.
6
1.4 Sistematika Pembahasan
Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang di hadapi organisasi.
BAB II PERANCANAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub Bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di lakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan
dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang di anggap perlu.
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
dokumen yang di susun melalui proses sistematis dan berkelanjutan, serta
merupakan wahana bagi para Pemimpin Instansi dan seluruh Staf/anggota
dalam menentukan masa organisasi apa yang ingin dicapai dan dihasilkan.
Dokumen rencana strategis yang disusun melalui tahapan yang simultan
dengan proses penyusunan yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai
selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan potensi peluang dan
kendala yang ada di lingkungan organisasi baik internal maupun external dari
kekuatan dan kelemahan peluang dan tantangan di masa yang akan datang.
Disamping itu pula, Renstra Badan Kesatuan Bangsa di harapkan dapat
mewujudkan sinkronisasi dengan kesatuan Kementrian Dalam Negeri, sesuai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan adanya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 yang di jabarkan dalam rencana
kerja Pemerintah Tahunan.
RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan
dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam perencanaanya
telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemilik
kepentingan berdasarkan Permendagri dan Keuangan masing-masing. Selain itu
RPJMD yang di susun ini juga telah mengintregasikan Rencana Tata Ruang
dengan Rencana Pembangunan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan
berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki masing-masing Daerah sesuai
dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.
Selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa Kota mataram akan
dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) dan penyusunan laporan kinerjanya
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian
9
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Hasil Review atas Sasaran Strategis dan indikator Kinerja
oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2.1.1 VISI
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang di inginkan pada masa
mendatang oleh Pimpinan dan seluruh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram. Visi tersebut mengandung makna dengan
berbagai keragaman dan kompleksitas permasalahan yang ada dan
mampu mewujudkan wilayah kondusif aman dan damai.
Oleh karena itu visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
adalah;
“MEWUJUDKAN HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA,
BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT DI KOTA MATARAM”
2.1.2 MISI
Untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram.
1. Tindakan prefentif terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan
disintegrasi bangsa.
2. Bersama-sama membangun bangsa dan watak bangsa (Nation and
Character Building) untuk menjadi bangsa yang maju, religius dan
berbudaya.
3. Demokratisasi Konstisional komitmen melaksanakan penegakan
hukum dan hak asasi manusia.
4. Mampu berperan dalam pergaulan antar bangsa, suku bangsa dalam
setiap aspek sesuai dengan harkat dan martabat bangsa, suku
bangsa dan memilih jati diri.
5. Mewakili kemandirian dalam memperjuangkan tujuan dan cita-cita
dalam jaringan yang sama dan bersinergi.
10
2.1.3 Sasaran Strategis dan indikator Kinerja SKPD
Sasaran Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan Sasaran Strategis Bakesbangpol sebagai
berikut :
1. Terwujudnya kebersamaan dalam penyelesaian pada saat dan
pasca konflik;
2. Menurunnya penyakit masyarakat;
3. Tertangani segala persoalan hukum secara professional;
4. Tertanganinya isu-isu strategis bersama instansi terkait.
Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin
dicapai selama periode hasil perencanaan, Badan Kesatuan Bangsa
merumuskan Indikator kinerja sebagai berikut:
1. Persentase menurunnya potensi konflik dalam hal-hal yang tidak
diinginkan;
2. Persentase berkurangnya kerawanan potensi konflik dan penyakit
masyarakat;
3. Persentase tindakan bertanggung jawab upaya secara professional;
4. Persentase bertindak sesuai keadaan yang berlaku;
5. Persentase terciptanya kebersamaan dalam penanganan dan
penyelesaian.
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai, harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai, Strategi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram terlaksanya fungsi
koordinasi dengan cepat dan tepat, dimana program dan kegiatan
merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
11
atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata
sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan memberikan konstribusi bagi pencapaian tugas pokok
dan fungsi.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
Tahun 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
Keterangan
FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER
DATA
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Terwujudnya kebersamaan dalam penyelesaian pada saat dan pasca konflik
Persentase menurunnya potensi konflik dalam hal-hal yang tidak diinginkan
Jumlah konflik yang dimediasi dalam setahun
X 100%
Bakesbangpol
Bakesbangpol
Jumlah konflik yang terjadi
Menurunnya penyakit masyarakat
Persentase berkurangnya kerawanan potensi konflik dan penyakit masyarakat
Jumlah kerusuhan yang diselesaikan
X 100% Bakesbangpol Bakesbangpol Jumlah kerusuhan
Tertangani segala persoalan hukum secara profesional
Persentase tindakan bertanggung jawab upaya secara profesional
Jumlah Terlaksananya Kegiatan
X 100%
Bakesbangpol Bakesbangpol
Jumlah Kegiatan
Persentase bertindak sesuai keadaan yang berlaku
Jumlah Ormas yang ber-SKT tahun n - Jumlah ormas yang ber-SKT tahun n-1
X 100% Bakesbangpol Bakesbangpol
Jumlah ormas yang ber-SKT tahun n-1
12
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
Keterangan
FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA SKPD
PENANGGUNG JAWAB
Tertanganinya isu-isu strategis bersama instansi terkait
persentase terciptanya kebersamaan dalam penanganan dan penyelesaian
Jumlah Pertemuan/ Rapat Koordinasi dalam setahun x
100% Bakesbangpol Bakesbangpol
Jumlah Pertemuan /Rapat Koordinasi
Sumber Data Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017.
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan
instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan proses yang akan
menentukan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan lebih fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi, sehingga
kegiatan terarah, maupun kebijakan yang diambil sesuai rencana, Perjanjian
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017 mengacu
kepada Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2016-2021. Dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
telah menetapkan Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang dimulai dari
Perjanjian Kepala Badan, Perjanjian Kinerja Kepala Bidang, dan Perjanjian
Kinerja Kasubbid/Kasubbag selaku aktifitas kegiatan.
13
Dalam Perjanjian Kinerja tercantum indikator kinerja dengan target
yang akan dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan kinerja Kepala Badan
mencapai target kinerja untuk indikator masing-masing bidang, keberhasilan
mencapai target kinerja harus melaksanakan program sesuai dengan sasaran
program dan untuk kasubbid/kasubbag target kinerjanya tercapai apabila
dilaksanakan sesuai dengan sasaran kegiatan. Adapun untuk lebih jelas dapat
dilihat dalam uraian sebagai berikut :
14
Tabel 2.2
CASCADING PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
OPD: BAKESBANGPOL KOTA MATARAM
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KEPALA OPD TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM
KEPALA BIDANG PROGRAM TARGET KINERJA
SASARAN KEGIATAN
KASUBBID/KASUBBAG
KEGIATAN TARGET KINERJA
1 Terwujudnya kebersamaan dalam penyelesaian pada saat dan pasca konflik
Persentase menurunnya potensi konflik dalam hal-hal yang tidak diinginkan
80% Meningkatkan toleransi kerukunan umat beragama
Persentase peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Pengembangan
wawasan kebangsaan
100% Terfasilitasinya kegiatan FKUB dan terlaksananya sosialisasi penguatan toleransi kerukunan umat beragama
Jumlah dukungan untuk pemberdayaan FKUB dan penguatan toleransi kerukunan umat beragama
- Fasilitasi FKUB 12 bulan
- Sosialisasi penguatan toleransi kerukunan umat beragama
200 peserta
Terpenuhinya koordinasi, pertemuan dewan dan forum-forum FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Persentase peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pengembangan
wawasan kebangsaan
100% Terfasilitasinya kegiatan FKDM, PPWK dan terselenggaranya Diklat Wasbang
Jumlah dukungan untuk terciptanya kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Fasilitasi FKDM dan PPWK
12 bulan
- Penyelenggaraan diklat wasbang
200 peserta
2 Menurunnya penyakit masyarakat
Persentase berkurangnya kerawanan potensi konflik dan penyakit masyarakat
80% Meningkatnya harmonisasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
Persentase peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa
Pengembangan
wawasan kebangsaan
100% Terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Jumlah dukungan untuk terciptanya harmonisasi berbudaya, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK)
12 bulan
15
3 Tertangani segala persoalan hukum secara profesional
Persentase tindakan bertanggung jawab upaya secara profesional
85% Terlaksananya koordinasi penyerahan dan penerimaan Kirab Pataka
Persentase penerimaan dan penyerahan kirab pataka
Pengembangan wawasan kebangsaan
1 kegiatan
Terselenggaranya kegiatan penyerahan dan penerimaan Kirab Pataka
Jumlah pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penyerahan kirab pataka
Penyelenggaraan penerimaan dan penyerahan kirab pataka
1 kegiatan
Persentase bertindak sesuai keadaan yang berlaku
85% Terpenuhinya koordinasi informasi dan komunikasi dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial
Persentase peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
100% Terfasilitasinya kegiatan Tim Kominda, Tim Penanganan Konflik dan Tim Pengawasan Orang Asing
Jumlah dukungan untuk optimalisasi hasil kerja dan tugas-tugas terhadap integritas nasional di wilayah Kota Mataram
Fasilitasi Tim Kominda, Tim Penanganan Konflik dan Tim Pengawasan Orang Asing
12 bulan
4 Tertanganinya isu-isu strategis bersama instansi terkait
persentase terciptanya kebersamaan dalam penanganan dan penyelesaian
85% Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik
Persentase stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat
Pendidikan politik masyarakat
100% Terfasilitasinya Tim Penilai Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol dan terlaksananya sosialisasi kegiatan Pendidikan Politik dan Pemilih Pemula
Jumlah dukungan terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat/ormas
- Fasilitasi Tim penilai persyaratan bantuan keuangan Parpol yang mendapat kursi di DPRD Kota Mataram hasil pemilu 2014-2017
12 bulan
- Sosialisasi kegiatan pendidikan politik bagi pemilih Pemula
200 peserta
Sumber Data : Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan kinerja, selaku instansi yang melaksanakan kewajiban kinerja melalui
penyajian laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanantkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan-Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyajian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja dimaksud memberikan gambaran penilai tingkat pencapaian
target masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja tahun 2017 sesuai ketentuan dimana
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program dan hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, untuk
mewujudkan visi dan misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.
3.1 Capaian Kinerja Utama
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran yang telah
ditetapkan dan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penyelesaian
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja
17
Utama (IKU) dan capaian kinerja makro diperkecil berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran
Strategis cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator
kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi Instansi
Pemerintah.
Pada penetapan indikator kinerja utama (IKU) perlu ditentukan apa yang
menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan, oleh karena itu IKU
adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Instansi Pemerintah dan terhadap Indikator Kinerja Utama dengan
memperhatikan capaian kinerja permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, dan hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama tahun 2017 dapat dinilai hasil.
Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan dalam rangka
mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab
sesuai dengan perjanjian kinerja yang didapat secara berjenjang mulai dari
Kepala Badan sampai dengan Kasubbid/Kasubbag sebagai pelaku aktifitas
kegiatan.
Untuk Tahun 2017, indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja yang terukur dengan adanya tim/forum yang sudah terbentuk sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah sebanyak 9
(Sembilan) tim/forum, indikator kinerja yang terukur adalah :
a. Penyelesaian konflik antara masyarakat :
- Lingkungan Karang Pule dan Lingkungan Bebidas;
- Lingkungan Presak dan Lingkungan Asak;
- Lingkungan Monjok dan Lingkungan Karang Taliwang (MONTA).
b. Memfasilitasi kegiatan 9 (Sembilan) tim/forum sesuai target selama 1
tahun.
c. Terlaksananya 5 (lima) kegiatan yang sesuai dengan target antara lain :
18
1. Sosialisasi penguatan toleransi kerukunan umat beragama;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan;
3. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula;
4. Sosialisasi persyaratan bantuan keuangan pada partai politik yang
mendapat kursi di DPRD Kota Mataram hasil pemilu Tahun 2014-2019
untuk Tahun 2017;
5. Kegiatan penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka Tahun 2017.
Sedangkan untuk kegiatan kemasyarakatan yang tidak dapat tercapai
dikarenakan keterbatasan dana antara lain :
8. Sosialisasi Pencegahan Dampak Sosial Pengelola Rumah-rumah
Kos/pondokan bagi Masyarakat;
9. Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Dini;
10. Sosialisasi Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol yang mendapat kursi
di DPRD Kota Mataram;
11. Kegiatan Bela Negara;
12. Kegiatan Pembauran Kebangsaan;
13. Study Banding FKUB (peningkatan SDM);
14. Study Banding Anggota FKDM (peningkatan SDM)
Sebagaimana untuk lebih jelasnya tentang Capaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2017 dapat dilihat dalam uraian Tabel 3.1 sebagai berikut :
19
TABEL 3.1
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD : BAKESBANGPOL KOTA MATARAM
PERIODE :
TRIWULAN - IV
A.
Sasaran Strategis
IndikatorKinerja
Program/ Kegiatan
ANGGARAN
Penanggung Jawab
Penanggung
Jawab
No APBD
Uraian
Satua
n Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi %
Fisik
%
1. Terwujudnya
kebersamaan dalam
penyelesaian pada
saat dan pasca
konflik
1 Persentase
menurunnya potensi
konflik dalam hal-hal
yang tidak diinginkan
% 80 99.14 123.93 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
1,972,725,000
kegiatan Peningkatan
toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
211,725,000 203,800,000 96.26 96.34 Kabid
Ketahanan Seni
Budaya, Sosial
Ekonomi &
Agama
Kegiatan Peningkatan
kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya
bangsa
1,778,125,000 1,768,925,000 99.48 99.49 Kabid Wawasan
Kebangsaan &
Kewasnas
Jumlah Sasaran 1
1,989,850,000 1,972,725,000 99.14 99.14
20
2. Menurunnya
penyakit masyarakat
1 Persentase
berkurangnya
kerawanan
potensi konflik
dan penyakit
masyarakat
% 80 99.74 124.68 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Kegiatan Peningkatan
Ideologi dan Ketahanan
Bangsa
153,200,000 152,800,000 99.74 99.78 Kabid Politik &
Bina idiologi
Jumlah Sasaran 2 153,200,000.00 152,800,000.00 99.74 99.78
3. Tertangani segala
persoalan secara
hukum profesional
1 Persentase
tindakan
bertanggung
jawab upaya
secara
profesional
% 85 100 117.65 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Kegiatan Penerimaan dan
Penyerahan Kirab Pataka
51,515,000 51,515,000 100 100 Kabid Wawasan
Kebangsaan &
Kewasnas
2 Persentase
bertindak sesuai
keadaan yang
berlaku
% 85 97.99 115.28 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
33.74
Kegiatan Peningkatan
Kewaspadaan Pengkajian
Masalah Strategis
3,852,250,000 3,774,760,000 97.99 99.75 Kabid Wawasan
Kebangsaan &
Kewasnas
Jumlah Sasaran 3
3,903,765,000 3,774,760,000 96.70 96.70
21
4 Tertanganinya isu-isu
strategis bersama
instansi terkait
1 persentase
terciptanya
kebersamaan
dalam
penanganan dan
penyelesaian
% 85 90.21 106.13 Program pendidikan
politik masyarakat
24.55
Peningkatan Stabilitasi dam
Harmonisasi Kehidupan
Sosial Politik
95,275,000 85,950,000 90.21 90.26 Kabid Politik &
Bina idiologi
Jumlah Sasaran 4
95,275,000 85,950,000 90.21 90.26
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
6,142,090,000 5,986,235,000 97.46 97.46
22
LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2017
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
NO. Target Indikator Sasaran Strategis Upaya Yang Telah Dilakukan
1
Persentase menurunnya potensi konflik dalam hal-hal yang tidak
diinginkan
-
Mendukung kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), dan Tim Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
dengan memberikan honorarium dan memfasilitasi kegiatan pertemuan/rapat keanggotaan
tim/forum
- Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Penguatan Toleransi Kerukunan Umat
Beragama
- Menyelenggarakan kegiatan Diklat Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda
dan Tokoh Masyarakat
2
Persentase berkurangnya kerawanan potensi konflik dan penyakit
masyarakat
-
Mendukung kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan memberikan honorarium dan
memfasilitasi kegiatan pertemuan/rapat kepada Tim FPK
3 Persentase tindakan bertanggung jawab upaya secara profesional
-
Menyelenggarakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan
kegiatan penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka yang diikuti oleh berbagai kalangan baik
karyawan/karyawati Pemkot Mataram, Pelajar, Ormas maupun instansi terkait (TNI dan POLRI)
4 Persentase bertindak sesuai keadaan yang berlaku
-
Mendukung kegiatan Tim Kominda, Tim Penanganan Konflik dan Tim Pengawasan Orang
Asing dengan memberikan honorarium serta memfasilitasi kegiatan pertemuan/rapat koordinasi
tim guna mengoptimalkan hasil kerja dan tugas-tugas terhadap integritas nasional di wilayah
Kota Mataram
5 persentase terciptanya kebersamaan dalam penanganan dan
penyelesaian
-
Mendukung kegiatan Tim Penilai Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol yang Mendapat Kursi di
DPRD dengan memberikan honorarium dan memfasilitasi pertemuan/rapat tim
- Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula
23
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
SASARAN '
STRATEGIS
NO. PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1 Target kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan operasional
lainnya masih kurang Optimal.
- Diupayakan untuk diberikan dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Mataram
untuk meningkatan kinerja masing masing bidang/sub bidang agar target kinerja
dapat tercapai.
D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT
NASIONAL/INTERNASIONAL
' BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Pada tahun 2017, belum ada prestasi atas nama Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bakesbangpol
24
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
Evaluasi bertujuan agar diketahuinya pencapaian misi, agar dapat dinilai
dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan ulang analasis effisiensi
dengan cara membandingkan anatara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan
oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh
input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran atau penentuan tingkat
efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil
manfaat ataupun dampak, selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap
perbedaan kinerja yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun
strategi pemecahan masalah yang telah dan akan di laksanakan. Dalam
melakukan evaluasi kinerja perlu juga di gunakan perbandingan-perbandingan
antara lain:
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya.
3.2.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilingkungan instansi pemerintah dilakukan
dengan pengukuran kerja dan berbagai tingkatan dilakukan dengan
mengacu pada dokumen perencanaan kerja, penganggaran dan
perjanjian kinerja, sesuai dengan peran tugas dan fungsi, peran masing-
masing instansi pemerintah sehingga mengandalkan pada pengukuran
keberhasilan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkatan Kepala
SKPD sampai tingkat pelaku aktifitas (Kasubbid/Kasubbag). Organisasi
suatu instansi diperlukan indikator kerja yang digunakan untuk
mengikuti pelaksanaan kegiatan dengan akuntabilitas kinerja SKPD,
melaksanakan program/kegiatan memantau realisasi capaian berbagai
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terwujudnya output
dan outcome sampai kepada sasaran strategi.
25
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
Tahun 2018
No. Program Sasaran
Program Kegiatan
Capaian Idikator Kerja
Uraian Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang wawasan
kebangsaan
- Peningkatan toleransi
dan kerukunan dalam
kehidupan beragama.
- Dewan Penasehat dan
Tim FKUB
- Sosialisasi Penguatan
Toleransi Kerukunan
Umat Beragama bagi
Toga, Toma, Toda di
Kota Mataram
33
Orang
200
Peserta
33
Orang
200
Peserta
- Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya
bangsa.
- Pusat Pendidikan
Wasbang
- Dewan Penasehat FKDM
Kota
- Tim FKDM Kota
- Dewan Penasehat
Kecamatan
- Tim FKDM Kecamatan
- Tim FKDM Kelurahan
- Sosialisasi wasbang
untuk tokoh pemuda,
toga, toma di Kota
Mataram
36
Orang
18
Orang
49
Orang
42
Orang
54
Orang
350
Orang
200
Peserta
36
Orang
18
Orang
49
Orang
42
Orang
54
Orang
350
Orang
200
Peserta
Peningkatan Idiologi
dan Ketahanan Bangsa
- Dewan Penasehat FPK
- Tim FPK
10
Orang
25
Orang
10
Orang
25
Orang
- Koordinasi dan
pelaksanaan kirap
pataka NTB.
Pelajar, Instansi terkait
Peserta PATAKA yang
dikoordinasi.
350
Orang
Peserta
350
Orang
Peserta
26
2. Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya
kewaspadaan
pengkajian
masalah strategis
-
Peningkatan
kewaspadaan
pengkajian masalah
strategis
Pimpinan Daerah,
Gabungan Intelijen dari
instansi terkait.
Peserta :
- rapat koordinasi
Forum Komunkasi
Pimpinan Daerah
- rapat koordinasi dan
Komunikasi Kominda
- Sekretariat
Forkopimda
15 Orang
29 Orang
8 Orang
15 Orang
29 Orang
8 Orang
Tim Terpadu
penanganan konflik di
Kota Mataram dan
Pemantauan/
pengawasan Orang Asing
:
- rapat penanganan
konflik
110 Orang 110 Orang
- Rapat Pengawasan
orang asing
- Pengadaan Pos
Kamling/ Skenam
- Pengadaan HT
32 Orang
9 Unit
Skenam
7 Unit
32 Orang
9 Unit
Skenam
7 unit
3.
Pendidikan politik
masyarakat
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap politik
-
Peningkatan Stabilisasi
dan Harmonisasi
kehidupan Sosial dan
Politik.
- Tim Penilai
Persyaratan bantuan
parpol
- kegiatan pendidikan
politik bagi pemilih
pemula di Kota
Mataram 2017
- sosialisasi persyaratan
bantuan keuangan
pada partai politik yang
mendapat kursi pada
DPRD Kota Mataram
16
Orang
200
Peserta
75
Peserta
16
Orang
200
Peserta
75
Peserta
27
3.2.1. Evaluasi Kinerja
Evaluasi atau analisis adalah proses untuk menggunakan suatu
kondisi sehingga diperoleh perubahan yang lebih mendalam, yaitu
menyatukan kondisi, ide atau objek dengan cara melakukan analisis
adanya kerja performance (gap analysis), maka perlu ditentukan sebab-
sebabnya dengan berbagai infansi, kendala, hambatan termasuk usulan,
tindakan-tindakan apa yang memperbaiki kondisi yang selayaknya
dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja dengan
memanfaatkan hasil dari aktivitas pengukuran kinerja yang telah
dilakukan.
Tabel 3.3
Evaluasi Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
Tahun 2017
No. Program Kegiatan
Alokasi Realisasi Prosentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran
(Rp.) (Rp.) Keuangan
(%)
Fisik
(%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa surat
menyurat
5.400.000
5.400.000
100 100
- Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
44.024.544 30.723.082 69,79 91,47
- Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
9.000.000 8.300.000 92,22 92,22
- Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan
kend. dinas/operasional
13.200.000 5.630.697 42,66 42,66
- Penyediaan alat tulis kantor 56.875.715 54.060.000 95,05 95,10
- Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
27.400.000 27.400.000 100 100
- Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5.000.000 4.625.000 92,50 92,50
- Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
62.800.000
60.590.083 96,48 97,07
28
- Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
8.700.000 8.280.000 95,17 95,21
- Penyediaan makanan dan
minuman
71.825.000 71.792.500 99.95 100
- Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
244.300.000 220.196.320 90,13 90,13
- Penyusunan Dokumen
Perencanaan
17.000.000 17.000.000 100 100
- Pengelolaan Administrasi
Umum dan Kepegawaian
4.500.000 4.500.000 100 100
- Penyediaan Administrasi
Keuangan
141.850.000 135.460.000 95,50 95,50
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung kantor
30.000.000 29.990.000 99,97 99,97
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan dinas/operasional
92.027.000 63.379.252 68,87 72,04
6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
4.050.000 4.050.000 100 100
17
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan toleransi dan
kerukunan kehidupan umat
beragama
211.725.000 203.800.000 96,26 96,34
- Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
1.778.125.000 1.768.925.000 99,48 99,49
- Peningkatan Idiologi Budaya
Bangsa
153.200.000 152.800.000 99,74 99,78
- Koordinasidan pelaksanaan
Kirab Pataka NTB
51.515.000 51.515.000 100 100
7 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
- Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
3.852.250.000 3.774.760.000 97,99 99,75
8 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
- Peningkatan stabilitasi dan
harmonisasi kehidupan sosial
dan politik
95.275.000 85.950.000 90,21 90,26
29
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya pada bagian ini diuraikan
beberapa kesimpulan, penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban
tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan di bidang
Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram melalui Sekretaris Daerah Kota Mataram
dilaporkan sebagai berikut :
a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram Tahun 2017 yang merupakan tanggung jawab instansi atas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance).
b. Penyusunan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
c. LAKIP ini disusun untuk memberikan gambaran kinerja dan evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran juga
analisis kinerja yang memberikan penyelesaian tentang keberhasilan dan
kegagalan.
d. Pengukuran kinerja dan sasaran yang dicapai disampaikan dari 3 (tiga) program
dengan 9 (Sembilan) forum/tim kegiatan dari indikator yang ditetapkan dalam
penetapan kinerja yaitu :
- 9 (Sembilan) tim/forum yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan
Maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri, mencapai target melaui koordinasi,
kerja sama, pembinaan maupun dalam penanganan dan penyelesaian konflik
dapat terukur dan tim/forum tersebut sebagai berikut :
1. FKPD Kota Mataram,
2. PPWK Kota Mataram,
3. Kominda Kota Mataram,
30
4. FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan,
5. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Mataram,
6. Tim Pemantauan Orang Asing,
7. FKUB Kota Mataram,
8. Tim Verifikasi BANPOL Kota Mataram,
9. Tim Terpadu Pemantauan Konflik Sosial.
- Tidak Mencapai target ada 7 (tujuh) kegiatan hal ini di sebabkan karena
keterbatasan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
1. Sosialisasi Pencegahan Dampak Sosial Pengelola Rumah-rumah
Kos/pondokan bagi Masyarakat;
2. Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Dini;
3. Sosialisasi Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol yang mendapat kursi di
DPRD Kota Mataram;
4. Kegiatan Bela Negara;
5. Kegiatan Pembauran Kebangsaan;
6. Study Banding FKUB (peningkatan SDM);
7. Study Banding Anggota FKDM (peningkatan SDM).
Demikian LKIP ini di sampaikan sebagai bahan evaluasi dan dalam
pengambilan kebijakan kedepannya.
Mataram, Januari 2018
Kepala Bakesbangpol
Kota Mataram,
H. RUDI SURYAWAN, SH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003
1