EDISI 338 | TH IX | 15 - 22 MEI 2017 Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)www.amunisinews.com | e-mail: sku_amunisi@yahoo.co.id

H ot Shot

PANGKALPINANG, AMUNISI—Yus-roni Yazid hari ini Selasa (9/5/2017) seharian diperiksa penyidik Ke-jaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di ruang penyidik Tindak Pidana Khusus.

Namun, walau diperiksa seharian dari pagi hingga menjelang malam, Yusroni batal ditahan, padahal be-berapa pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung terlihat sudah menyiapkan baju khusus

tahanan.Batalnya penahanan mantan

Bupati Bangka itu menurut Kasipen-kum Roy Arland, SH karena Yusroni masih kooperatif.

“Pemeriksaan perdana Yusroni

dalam kapasitasnya sebagai tersang-ka dalam kasus yang sedang disidik. Untuk penahanan sendiri saat ini dirasa penyidik belum diperlukan

Baca Halaman 15

Bakar LilinDUL Jali mengacungi jempol atas upaya Polisi yang mem-

bubarkan massa

B ung Snip

Baca Halaman 15

SEHARIAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA

Yusroni Yazid Belum Ditahan Penyidik Kejaksaan

Penangguhan Penahanan

Ahok Preseden Buruk Dunia

HukumPENGAJUAN penangguhan penahanan yang dilakukan

Penasihat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok merupakan preseden buruk

dalam dunia hukum.

Baca Halaman 15

JAKARTA, AMUNISI—Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa penyebaran paham radikalisme pro-kekerasan tak terlepas dari pengaruh dan dampak isu global yang terjadi di beberapa negara belahan dunia, terutama di Timur Tengah. Hal itu ditandai berdirinya kelompok radikal ISIS di Iraq dan Suriah pada 2014 lalu.

ISTI

MEW

A

Office: Jl. Raya Kemangseng Krian No. 12 S, Sidoarjo - Surabaya Telp. (031) 898 3925, 897 1756, 0812 3053 4981

Email: salimkusumakelincimas@gmail.com

JAKARTA, AMUNISI—Menghadapi kehidupan yang majemuk ini, umumnya orang menuntut agar dirinya bisa tergolong orang sukses.

Sedangkan secara umum sukses itu dapat diukur dari prilaku moralitasnya dan keberhasilan dari memanage bidang usahanya, melalui,pengetahuan dari ilmu pendidikan yang dicapai.

Untuk itu, Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Dutavira Jakarta, per-guruan tinggi yang terakreditasi, siap membantu memberikan peluang belajar agar mencapai kesuksesan.

Sekolah tinggi ini memberikan fasilitas beasiswa full, ruang full AC, dosen profesi-onal siap membantu siswa STAB Dutavira.

Ir.Sim Budiman Setiawan, M.M, Ketua STAB Dutavira ditemui Amunisi, baru-baru ini, memaparkan Visi dan Misi STAB Duta-vira. Di antaranya ikut mencerdaskan anak Bangsa dan melahirkan para Ilmuwan, Cendekiawan Buddhis yang berguna dan dapat mendorong upaya mengentaskan kemiskinan.

“Hingga, nantinya, kami harapkan ter-

wujud sumberdaya manusia yang handal dan berguna untuk bangsa Indonesia,” urai Budiman Setiawan. “Karena tujuannya mencerdaskan anak bangsa, STAB Dutavira tidak mengikat atau kontrak kerja dengan mahasiswa,” jelas Budiman Setiawan.

Mereka yang sudah lulus bebas me-

nentukan langkah hidup yang mau dituju, misalnya mau menjadi pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rohaniwan, guru aga-ma atau mau menjadi Sangha. “Mahasiswa bebas menentukan kemauannya sendiri setelah dia lulus,” tegas Budiman Setiawan.

KeunggulanProgram beasiswa full, tinggal di as-

rama, termasuk makan dan tidur selama delapan semester.

Program lainnya beasiswa tidak full dan tidak tinggal di asrama, siswa hanya ikut mata kuliah saja sesuai jadwal kuliah.

Fasilitas Ruang kuliah AC, Pelatihan Multime-

dia, Perpustakaan, Lab. Dharma Duta, Ruang Microteaching, Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris.

Maha Bhiksu Dutavira Sthavira me-lalui pembinaan mental rohani, spiritual agama Buddha Mahayana, dan keilmuan dari STAB Dutavira, akan mencapai ke-beruntungan, kegembiraan dalam keluarga sendiri, mengentaskan kemiskinan rohani dan kehidupan nyata.

“ Ingat hanya dengan memberi dengan tulus dan ikhlas, baru cahaya Maitri dan

Karuna bisa mengeluarkan cahaya ke Buddhaan, sehingga baru dapat melihat Dharma yang indah pertamanya,” jelas Maha Bhiksu Dutavira Sthavira.

“Jika benih tidak ditanam, bagai-mana mengharapkan tumbuhnya buah .Dan jika tidak merawat dan memupuk-nya, bagaimana mengharapkan panen berlimpah”.

Ini cuplikan puisi Maha Bhiksu Dutavira Sthavira dalam bukunya Pen-cerahan Batin, yang begitu menyentuh qalbu. yan/mon

Belajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai Sukses

TAHUN AJARAN DIMULAI SEPTEMBER 2017BAGI CALON MAHASISWA YANG BERMINAT DAPAT MENGHUBUNGI

Kampus STAB Dutavira JakartaJalan Mangga Besar Raya No. 58 Jakarta Barat

Telepon + 62-21-6294542 (hunting) Faks +82-21-6295133Website : www.stabdutavira.ac.id, Email: admin@stabdutavira.ac.is

Ir.Sim Budiman Setiawan, M.MKetua STAB Dutavira

Ir.Sim Budiman Setiawan, M.M bersama wartawan AMUNISI.

Y.A. Maha Bhiksu Dutavira Sthavira

Motor Vehicle

Cargo

Property

“ A dedication to offer peace of mind...”

PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

Kantor Pusat : AXA Tower Kuningan City, 32nd Floor, Suite 01 Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 – Jakarta 12940

Tel : +62 21 – 300 51888 │ Fax : +62 21 – 300 51889 www.cakrawalaproteksi.com

Jaringan Kantor :

Bandung – Banjarmasin – Bogor – Cilegon – Cirebon – Denpasar – Jakarta – Jambi – Kendari – Lampung – Lombok – Makassar – Malang – Manado – Palembang – Pekanbaru – Palu – Pontianak – Purwokerto – Samarinda – Semarang – Solo – Surabaya – Tangerang – Yogyakarta

KANTOR PUSAT :AXA Tower Kuningan City, 32nd Floor, Suite 01Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 – Jakarta 12940

Tel : +62 21 – 300 51888 | Fax : +62 21 – 300 51889www.cakrawalaproteksi.com

JARINGAN KANTOR :Bandung – Banjarmasin – Bogor – Cilegon – Cirebon –

Denpasar – Jakarta – Jambi – Kendari – Lampung – Lombok – Makassar – Malang – Manado – Palembang – Pekanbaru

– Palu – Pontianak – Purwokerto – Samarinda – Semarang – Solo – Surabaya – Tangerang – Yogyakarta

PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

Baca Halaman 15Baca Halaman 15

Baca Halaman 15

Yusroni Yazid

Prof Hermawan Sulistyo:

Jarang Ada Kajian Instrumen yang Digunakan TerorisBEKASI, AMUNISI—Ke-pala Pusat Study Keamanan Nasional Universitas Bha-yangkara (Ubhara) Jakarta Raya, Prof.(Ris) Hermawan Sulistyo.MA, PhD mengatakan kebanyakan kajian tentang

Baca Halaman 15

Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

H ot Shot

‘Arogansi’ Kapolsek Jadi Viral

Oleh: TamaSIDOARJO,AMUNISINEWS.CO.ID—Citra Kepolisian kem­bali tercoreng. Kali ini sangat disayangkan terjadi akibat sikap arogansi Kapolsek Kota Sidoarjo Kompol Rochsulullah.Pasalnya kinerja kepolisian terkait penanganan kasus celana dalam pemandu wanita (purel) di dalam room karaoke. Kasus ter­sebut dikonsumsi publik, dinilai kurang memberi kenyamanan warga kota Sidoarjo khususnya.

Ini, mungkin karena kurang­nya respon dan dianggap terlalu dekat dengan pengusaha hibur­an malam, yang tidak luput dari minuman beralkohol dan wanita.

Hal itu pula yang membuat praktisi hukum I Wayan Titip Sulaksana S.H.,M.S. angkat bicara. Kepada war tawan, Wayan yang sering disebut praktisi hukum ini mengkritisi kinerja pelayanan masyarakat khususnya kepolisian agar lebih bagus dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Pengusaha semua hibu­ran, pastinya dekat dengan pejabat polisi, jaksa, hakim dan juga pejabat pemerintah, itu se­mua hanya dibuat agar jika ada apa­apa bisa dipermudah,” ujar Wayan pada Minggu, (17/12).

Dengan adanya media yang mewakili masyarakat, pihaknya diharap agar sege­ra menindak tempat­tempat yang disinyalir adanya du­gaan­dugaan tindakan asusila. Menurutnya, media sebagai kontrol sosial yang disiarkan untuk publik dan kepentingan masyarakat guna mengetahui kinerja pejabatnya, bukan se­bagai musuh atau mala petaka.

“Jika pejabatnya tidak mau dikritik jangan jadi Kapolsek. Media itu mewakili masya­rakat, sangat disesalkan jika tindakan Kapolsek seperti itu sama wartawan dilapangan, langsung saja minta sama Ka­polda Jatim untuk mengganti Kapolseknya, kepada pejabat baru yang benar­benar bekerja, humanis dan lebih bermasya­rakat,” cetusnya,

Disoal terkait pengalihan per tanyaan tanggung jawab atas tindakan dan penanga nan perihal kejadian dikaraoke X2 dan D’Tops kepada Kanit Res­krim. Kapolsek ini juga dikritisi keras oleh Wayan.

‘Lantas, apa tindakan Ka­polda Jatim terhap Kapolsek Kompol Rochsulullah?

Sementara, Ade yang me­rupakan wartawan Berita Rakyat kepada Media Amunisi Senin (18/12) mengatakan, dirinya heran dan menyayangkan keti­ka hendak konfirmasi ke Kapol­sek,eh kok malah sikap arogansi Kapolsek menimpanya.

“Saya diarahkan ke Kanit reskrim namun Kanit Reskrim mengarahkan kembali ke kapol­sek. Saya juga bingung malah kapolsek naik pitam dan ma­rah­marah dan saya merasa di­pimpong. Saya hanya berharap kejadian serupa tidak terjadi ke rekan wartawan yang lain ketika hendak konfirmasi seperti yang menimpa saya,”ujar Ade. l

Oleh: TimJAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID—Standarisasi apa yang dipa-kai oleh Balai Perkeretaapian Jakarta Banten dalam memilih dan menetap-kan seorang humas yang benar – be-nar mengerti dan memahami sebuah konfirmasi.

Pers dibuat gagal paham ketika seorang pejabat Humas bernama Syamsuri menjawab pertanyaan sekitar perkeretaapian khususnya di Wilayah Jakarta Banten secara tidak proporsional.

Koran Amunisi yang telah mela-yangkan surat Konfirmasi kepada Ka-satker DDT Pengembangan Kereta Api, dijawab oleh Balai Wilayah Jakarta Banten Sesuai surat No 72/srt- Red/XI/2017 ter tanggal 28 – 11 – 2017.

Padahal No surat yang sebenarnya adalah No. 172/ Srt-Red/XI/2017

perihal progres Pembangunan DDT, selesai kontrak , soal penyimpangan dan lain – ain, Syamsuri via e-mail menjawab hanya singkat singkat saja tanpa menjelaskan secara faktual dan jelas sehingga lari dari konteks pertanyaan.

Apalagi terlihat malasnya menja-wab. Dia hanya membalas via email tetapi tidak melalui surat dan disini

sangat terlihat tidak proporsionalnya Satker Pengembangan DDT Kereta Api Federick Dan Syamsuri Selaku Humas .

Federick seolah ingin membuang badan atas tanggung jawabnya selaku Kasatker dengan mengatas namakan peraturan dan Syamsuri sendiri apa-kah sudah kapable dan mampu secara teknis Tentang Perkeretaapian. “Ka-fasitas Syamsuri dan cara dia mem-buat surat sangat diragukan,” sela Pemerhati Kereta Api Indonesia Agus Sembada saat diminta komentarnya.

Redaksi Aimunisi menyimpulkan jawaban atas konfirmasi tersebut ti-dak proporsional dan jawaban sangat bias karena tidak dijelas kan jawaban dengan memakai argumentasi berda-sarkan fakta fakta yang ada. Humas seakan ingin mengaburkan pokok pertanyaan , seharusnya Ditjen Perke-retaapian selektif memilih petugasnya , apalagi seorang Humas yang nota

bene corong dan kepanjangan tangan sebuah instansi Pemerintah.

Selanjutnya perlu dipertanyakan pula Keberadaan seorang Syamsuri, apakah dia benar seorang PNS Ditjen Kereta Api atau kapan dia menjadi Humas?

Sementara pertanyaan yang diaju-kan Amunisi secara resmi melalui kop surat dan stempel adalah aahwa ada-nya dua mata anggaran sebagai alo-kasi pengenbangan, peningkatan, dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara, dapatkan dijelaskan rencana alokasinya di titik beratkan untuk apa saja? Dapatkan dijelaskan korelasi penganggaran antara PSO dan IMO secara transparan?

Kemudian, adakah tumpang tindih penggunaan kedua mata anggaran ter-sebut? Sudah sampai sejauh manakah progres pembiayaan tersebut sampai saat ini? Indikasi yang berkembang

penganggaran PSO dan IMO rawan korupsi. Bagaimana mengatasinya?

Pertanyaan lain soal informasi IMO 2016 terdapat Rp 1,6 T faktanya hanya terserap hanya Rp 1,5 T adakah indikasi penyeban sehingga anggar-antidak terserap seluruhnya.

Dan, Perpers No. 53/2012 adalah dasar IMO tentang kewajiban pelayan-an publik dan sistem angkutan bidang perkeretaapian disamping pelaksanaan IMO didukung oleh keputusan Men-hub No. KP 900/2016 menurut kedua regulasi, apakah sudah secara optimal mengakomodir kebutuhan operasi prasarana kereta api?

Tapi, pertanyaan tersebut hanya dibalas singkat tanpa surat resmi. Jawabannya pun hanya melalui se-lembar surat, tanpa kop, tanpa tanda tangan tan tanpa stempel resmi. Begi-nikah kinerja Humas di perkerataapin Indonesia. l

Humas Balai Kereta Api Tak Ngerti Etika

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT

Railink siap mengoperasikan kereta api Bandara Soekarno

Hatta (Soetta) dengan beragam fasilitas yang akan

memberikan kenyamanan bagi penumpang.

Masih Tersangkut Barbagai Masalah

KA BANDARA TAK LAYAK OPERASI

Kompol Rochsulullah

www.amunisinews.co.id | e­mail: sku_amunisi@yahoo.co.id EdiSi 357 | TH X | 25 - 31 dESEmBER 2017

Oleh TimJAKARTA, AMUNISI.CO.ID—Rencananya kereta Bandara Soetta mulai beroperasi pada Desember 2017 dari Stasiun Manggarai. Sa-yangnya, kendati akan segera diope-rasikan tapi Kereta Bandara masih menyimpan berbagai kendala.

Temuan Badan Pemeriksa Keu-angan (BPK ) tahun 2016 menyebut-kan ada terdapat beberapa masakah yang belum diselesaikan oleh PT Kareta Api dan PT Railink di anta-ranya pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta belum seluruhnya dilaksanakan se-suai dengan ketentuan.

Perencanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta kurang direncanakan secara cermat sehingga menimbulkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar rp2.882.177.614,00

Terdapat pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam engineer esti-mate oleh LAPI ITB dan ada redesain atas pondasi jembatan.

Terdapat Permasalahan Pembe-basan Lahan dalam Pembangunan Tanah Terhimpit Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol JORR 2 di beberapa kelurahan.

Terdapat perbedaan kualifikasi personil dan tenaga ahli yang ter-cantum di kontrak dengan kualifi-kasi personil dan tenaga ahli yang direalisasikan oleh PT Virama Karya (Persero) selaku konsultan Manaje-men Proyek Jalur Kereta Api Jakarta Bandara Soekarno-Hatta.

biaya langsung non-personil tidak dipertanggungjawabkan pada pekerjaan jasa penilai publik peng-adaan tanah (appraisal) untuk pe-ngembangan jalur kereta api ban-dara soekarno-hatta dan dalam kontrak studi kelayakan finansial dan teknis pembangunan jalur Ke-reta Api Bandara Soekarno-Hatta yang dilaksanakan oleh LAPI-ITB tidak dijabarkan nilai biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil.

Sesditjen Perkeratapian Ke-menhub Polpik Montanasyah yang dikonfirmasi melalui surat No. : 169/Srt-Red/XI/ 2017, tertanggal 27 November 2017 melalui Joice, Humas Kemenhub mengatakan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Sesditjen Perkeretaapian. “Itu semua wewenang PT Kai,” katanya.

Sementara itu Dirut Utama PT Kai yang dikonfirmasi pun tidak memberikan jawaban alias bungkam. l

B EdiSi 357 | TH X | 25 - 31 dESEmBER 2017Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Oleh: Herman SalehPANGKALPINANG, AMUNISINEWS.CO.ID—Untuk mendalami kasus dugaan korupsi tersebut, Kamis (14/12) Tim Pidsus Kejati Babel melakukan peyelidikan lapang-an untuk mengetahui sejauh mana kondisi lapangan proyek Irigasi Kelapa Bangka Barat itu.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Kejati Babel Aditya Warman SH MH melalui Kasi Penkum Roy Arland SH MH, diungkapkan Roy bahwa Tim Penyidik Pidsus sedang turun kelokasi melakukan penyelidikan la-pangan proyek Irigasi Kelapa yang dibangun pada tahun 2016 lalu dengan nilai proyek sebesar Rp 7 miliar.

Dijelaskan Roy, penyelidikan dilapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Pidsus guna mengecek langsung seperti apa kondisi fisik Proyek tersebut dan apabila ditemu-kan adanya pelanggaran dalam pelaksaan proyek itu, maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah selajutnya, seperti Expos/Peningkatan status yang semula penyelidik-an menjadi penyidikan.

“Iya penyelidikan lapangan,mengecek langsung seperti apa kondisi fisik proyek itu kalau ditemukan adanya pelanggaran bisa jadi Expos/peningkatan status yang semula penyelidikan menjadi penyidikan ,” ujar Roy Kepada rekan Jurnalist (14/12) diruang kerjanya.

Roy tegaskan, penyelidikan proyek irigasi kelapa merupakan bentuk dari pe-nindakan yang dilakukan Kejati Babel dan hal ini selaras dengan program pimpinan kita (Kajati) pencegahan dan penindakan.

“Penyelidikan proyek irigasi kelapa merupakan bentuk dari penindakan hal ini selaras dengan program pimpinan kita pencegahan dan penindakan,” tegas Roy.

Sementara itu, Kepala Kejati Babel Aditya Warman SH MH menegaskan da-lam penindakan suatu perkara korupsi,jika ditemukan adanya penyimpangan dan ada-nya unsur tindak pidana korupsi, maka di pastikan akan ditindak tegas.

“Pokok nya ketika kita menemukan ada-nya penyimpangan dan ada unsur tindak pidana korupsi, maka akan kita tindak tegas, kita beri kepastian hukum dan kita dudukkan hukumnya,” kata Aditya Warman bebe-rapa waktu lalu pada saat memperingati hari anti korupsi sedunia di Kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. l

Oleh: Herman SalehPANGKALPINANG, AMU-NISINEWS.CO.ID–Dua Ke-pala Dusun Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Se-latan yaitu Amni dan Zainal beserta Pujo Harnoto dan Marto yang mewakili tokoh masyara-kat Simpang Rimba kemarin Kamis (14/12) tepat pukul 12.00 Wib mendatangi Polda Bangka Belitung melalui Kasubdit III Tipikor Direktorat Reserse Kri-minal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Babel.

Kedatangan kedua Kadus dan didampingi oleh tokoh ma-syarakat Desa Simpang Rimba itu untuk melaporkan Pejabat Sementara (Pj) Desa Simpang Rimba Aswi.

Rombongan juga didam-

pingi, gabungan LSM LP-RI (Lembaga Peduli Rakyat In-donesia ) Muhamad Ripuad, Reclasseering Indonesia (RI) Duprianto, Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Maulana. LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan dan Keadilan) Yani

“Kedatangan kita kema-ri untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana di desa Simpang Rimba .,” kata Zainal melalui juru Bicara yang ditun-juk M.Ripuad dari LP-RI

Dari hasil investigasi me-mang ditemukan beberapa Pem-bangunan di antaranya, tempat Pemandian, Air Bersih, Pondok Parkir Motor, Penembokan Jalan (Tanah Puru), Pos Yandu. Pagar Beton , Gapura/Gerbang desa Bandar/siring, serta Flat Deker.

Kadus Zainal pernah di-tanyakan mengenai anggaran

yang ada di desanya. Namun tidak bisa menjawab karena tidak tahu.

“Waktu musyawarah du-sun kami (kadus) sempat ikut. Namun saat pelaksanaan dan pengelolah anggaran kamj tidak di libatkan” Kata Zainal lalu menambahkan bahwa Mereka mendapatkan amlop oleh Aswi Pj Desa Simpang Rimba,” ung-kapnya,yang tak tahu menahu untuk apa dan dari mana uang itu berasal

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal (Dir Res Krimsus) Polda Babel Kombes Pol Mukti Juharsa kepada war-tawan mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan,

“Saya akan turunkan ang-gota saya kelapangan untuk, melakukan penyelidikan di lapangan,” tegasnya. l

Oleh: Edy TanjungJAKARTA, AMUNISI.CO.ID—Bandar Udara Soekarno­Hatta (Bandara Soetta, BSH) sebagai etalase negara yang didalamnya bekerja masyarakat terpilih dan terbaik. Pihak Kepolisian, Imigrasi, Beacukai, Karantina, Kesehatan, Angkasa Pura 2 dan wartawan harus melaksanakan tugas dengan sebaiknya.

Kapolres Bandara Soekarno Hatta , AKBP Akhmad Yusep Gunawan SH SIK MH, menyebutkan, petugas dan pers bisa dikatakan berstatus “warga internasional”, karenanya harus berwawasan sama­sama menjalankan tugas secara internasional.

Hal itu disampaikannya saat menya­makan persepsi dalam melaksanakan tugas masing­ masing. Dalam kesempatan yang diikuti Wakapolres AKBP Siwi Erma Adriyani SIK dan Kasubdit Humas itu, diakui orang nomor satu di Kapolres Bandara Soetta tersebut, sebagai “warga” baru Bandara Internasional. Untuk itu disam­paikannya agar semua pihak berwenang

berada di dalamnya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing­masing secara maksimal dan dengan niat ibadah.

“Apapun yang dilakukan polisi tanpa dukungan wartawan dan bantuan media, tidak akan mendapatkan hasil yang mak­simal. Namun itupun harus sesuai dengan koridor dan ketentuan yang belaku, karena masing­masing dilindungi Undang Undang, yang sama­sama mendapatkan hukuman jika melanggarnya,” papar AKBP Yusup Akhmad Yusep Gunawan SH SIK MH kepada sejumlah wartawan di kantornya, Jumat (15/12/2017).

Ditambahkan pejabat kepolisian yang juga pernah menjabat Wadireskrimsus Polda Jatim, Kapolres Kediri Kabupaten dan Kapolres Jombang itu, sebagai Kapolres Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang baru dirinya mengharapkan dapat dite­rima sebagai mitra masyarakat. AKBP Yusup memesankan agar semua komponen yang ada bisa saling mendukung, mengingatkan dan menghindari ego sektoral.

“Polisi sendiri dibawah pimpinan Kapolri mempunyai target mewujudkan

kelembagaan dan personil yang profesi­onal, modern dan terpercaya. Penguatan personal dan organisasi dilakukan lintas sektoral dengan menampilkan kompetensi yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terpercaya sesuai program Kapolri,” imbuh mantan Kasubdit Wardireskrimsus Polda Metro Jaya itu.

Pelayanan bandar udara internasional, lanjutnya, sebagaimana bidang imigrasi, beacukai dan lainnya, tidak hanya masalah pengamanan, tapi juga kelancaran setiap penerbangan. Saking protect­nya bandara, sampai layang­layang tidak boleh ada di lokasi bandara.

“Terkait tugas bersama sebagai “war­ga internasional”, dalam bekerja harus bisa sama­sama melayani. Kalau muncul persoalan, saya mengajak teman­teman wartawan untuk bersama­sama meng­atasinya. Sekarang zaman keterbukaan, kalau ada kesalahan, kritik dan koreksi mohon disampaikan sesuai aturan, agar masalah yang ada cepat terselesaikan,” tandasnya. l

Kasus IrIgasI Kelapa BaBar DIDalamI

Spektrum

dugaan kasus korupsi proyek irigasi Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sampai saat ini masih terus bergulir.

Polisi dan Pers Bandara Soetta sebagai Warga Internasional

Kapolres Bandara Soekarno Hatta , AKBP Akhmad Yusep Gunawan SH SIK MH, memberikan keterangan pers.

Bagi-bagi Duit ADD Pjs Kades Dilaporkan

CEdiSi 357 | TH X | 25 - 31 dESEmBER 2017Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Jalan nasIonal DI JomBang rusaK parah

Spektrum

Oleh: Hamzar SiriwaTAKALAR AMUNISINEWS.CO.ID—Bagunan Kantor Dae-rah Takalar tahun 2016 diperta-nyakan,sebab dalam pantauan berbagai Media bangunan sudah tidak layak.

Beberapa titik bangunan sudah runtuh palponnya, baik ruangan lantai satu dan ruangan lantai dua, bahkan ada yang tinggal rangka,

sehingga kelihatan jelas.Salah satu putra takalar daeng

saung sangat menyayangkan ang-garan yang sangat besar di pakai baru begitu cara pekerjaannya,ka-lau kita hitung ini bangunan ge-dung kantor daerah baru setahun lebih selasainya dikerjakan sudah runtuh palponnya.

Saung juga Membeberkan”ini seharusnya pemerintah kabu-paten, khususnya daerah jangan

tutup mata melihat kondisi ba-ngunan kantor kita ini,di mana dana perawatan kantor daerah,i-tukan ada tiap tahun.

Sekretaris Daerah Dr.Ir Nir-wan Nasrullah Msi, saat dikon-firmasi di ruanganya mengatakan kalau dana perawatan kantor daerah, kita tanyakan diUmum, sebab bagian Umum yang me-ngetahui itu, atau dinas Pekerjaan Umun (PU). l

Oleh : Arif WiyotoJOMBANG AMUNISINEWS.CO.ID—Pada jalur utama jurusan Surabaya-Madiun ini terdapat banyak lubang yang menganga, di-ameter mulai 50 sentimeter hingga 1 meter. Sedangkan kedalamannya berkisar antara 10-15 sentimeter. Meski begitu, pihak terkait belum terlihat melakukan penanganan.

Keadaan ini hampir merata di seluruh jalan nasional, mulai Jl

Raya Mojoagungg, Jl Soekarno-Hat-ta di Keplaksari, Jl Gatot Subroto, Jl Basuki Rahmat, hingga Kecamatan Bandar Kedungmulyo yang meru-pakan perbatasan Kabupaten Jom-bang dengan Kabupaten Nganjuk.

Namun kondisi paling para berada di Jl Basuki Rahmat atau depan stasiun Jombang hingga pertigaan Ngrandu, Kecamatan Perak. “Lubangnya hampir merata. Apalagi kalau saat hujanm lubang tertutup air dan membahayakan

pengendara,” ujar Andi (36), salah satu pengendara yang melintas di jalur itu, Kamis (14/12/2017).

Andi berharap pemerintah sege-ra turun tangan. Yakni melakukan perbaikan di jalur yang rusak ter-sebut. Karena selama ini menurut Andi sudah banyak pengguna jalan yang celaka. Mereka terperosok ke lubang jalan dan kemudian terjatuh hingga terluka para. “Kami berharap kepada pemerintah segera melaku-kan perbaikan,” pungkasnya. l

Oleh : Asep SukmanaK A R A W A N G , A M U N I -SINEWS.CO.ID—Sejumlah 20 keluarga menerima manfaat rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ru-tilahu) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk warga Desa Tanah Baru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang. Ke 20 warga tersebut disyaratkan untuk membuka Rekening atas namanya sendiri, karena penca-iran dananya akan ditransfer ke rekening masing-masing.

Warga nama Unayah (60) me-ngatakan dirinya hanya menerima kiriman bahan matrial dari kordi-nator untuk memperbaiki rumah-nya yang sudah rapuh. Selain itu sedikit uang untuk biaya makan tukang. “ Saya hanya menerima uang tunai sebesar Rp1 juta, nilai anggarannya berapa di rekening tidaktau karena bukunya juga sejak bikin tidak dipegang saya,” ujarnya pada amunisinews.co.id Minggu (10/12), saat ditemui di rumahnya.

Masih kata Unayah, waktu itu ada sekitar 10 orang yang buat rekening di bank BRI, dan kami

dibiayai pembuatan rekeningnya oleh salaseorang koordinator itu.“Pencairannya kapan dan berapa nilainya saya sama sekali tidak tahu, hanya nilainya sebesar rp.8 juta terdiri dari bahan matrial dan uang rp.1 juta, “ tambahnya.

Lebih miris lagi ungkapan kekecewaan Maih (60) yang di dampingi anaknya, mengatakan dirinya sudah didata dan sudah dibuatkan buku rekeningnya, tapi kenyataannya tidak menerima bantuan rehab tersebut. Padahal sebelumnya dia sudah dikasih kabar dari ketua RT bahwa diri-nya dapat rehab dan akan segera dikirim bahan matrialnya tapi sampai saat ini tidak ada. “Entah apa alasannya, sampai sekarang rumah saya belum di rehab juga, sedangkan yang lain sudah pada dibangun pak,“ ucapnya kecewa.

Sementara Asep bin Saidin yang rumahnya tidak jauh dengan Maih, merasa kecewa juga dengan koordinator rehab. Dirinya juga sudah punya rekening tapi tidak mau menerima bantuan rehab karena anggarannya tidak sesuai dengan pagu anggaran. “Bayang-kan saja anggaran rp.15 juta, dana

yang akan diterima saya cuma rp.8 juta itupun bentuknya bahan matrial, mana cukup, makanya saya tolak, “ paparnya.

Maroni sebagai penerima manfaat dana Rutilahu menolak untuk menerima dana tersebut karena yang harus diterima ha-nya Rp.8.juta, karena tidak akan mencukupi rehab rumahnya yang sudah ditunjang dengan 12 tiang

Dugaan, Penyunatan ang-garan rehab rumah yang hampir mencapai 50% tersebut mendapat tanggapan dari Panji Riyadi aktifis LSM SNIPER Karawang, dirinya sangat menyesalkan perilaku dari oknum tersebut. Ini tidak boleh dibiarkan, harus di usut dan di laporkan kepada kementerian yang memberikan bantuan itu, dan jika benar melakukan pe-nyunatan sebesar itu maka harus diproses oleh penegak hukum. “Apapun alasannya penyunatan itu sudah masuk dalam kategori Korupsi, saya akan lakukan inves-tigasi terkait info ini, jika sudah memenuhi unsurnya maka saya akan segera melaporkan ke Tipi-kor,” ujarnya. l

Proyek Rutilahu Kemensos Diduga Disunat Massal

Jalan nasional di Jombang kondisinya cukup memprihatinkan. Jalur tersebut berlubang di sana-sini. Tentu saja, para pengendara yang melintasi jalur tersebut harus hati-hati. Jika tidak, maka nyawa bisa melayang, jika mengalami kecelakaan di jalan.

dana Perawatan Kantor daerah Takalar dipertanyakan

DEDISI 338 | TH IX | 15 - 22 MEI 2017Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim) 16

Food Court Mangga Dua Square Lt. 3081319136259

Food Court Mangga Dua Square Lt. 3Food Court Mangga Dua Square Lt. 3

Bakso Rusuk“GAJAH MUNGKUR”

JAKARTA, AMUNISI—Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, polisi meng-gelar OperasiPatuh Jaya 2017. Ternyata, selama operasi berlangsung, polisi men-catat terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik pengendara roda dua maupun lebih.

Hal ini diakui oleh Kasubdit Bin Gak-

kum Ditlantads Polda Metro Jaya Jaya AKBP Budiyanto. Menurut catatannya, pada hari pertama saja sejak operasi dilancarkan, atau tepatjya pada Selasa (9/5) polisi menindak 3.618 kendaraan yang telah melanggar arus lalu lintas, sedang 634 kendaraan ditegur.

Pelanggaran meningkat pada hari

kedua, Rabu 10 Mei kemarin, hasil penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya hari kedua ada tilang sebanyak 5.930 dan teguran berjumlah 994..

“Pelanggaran tertinggi berupa me-lawan arus. Pada hari pertama pe-langgar yang melawan arus berjumlah 643 kasus, tidak menggunakan helm 264, tidak menyalakan lampu utama 163, kelengkapan surat 488, dan tidak menggunakan sabuk keselamatan 59 pelanggar,” katanya..

Pada hari kedua, melawan arus 959 pelanggar, tidak menggunakan helm 464 pelanggar, tidak menyalakan lampu 343, kelengkapan surat 644, dan tidak meng-gunakan sabuk pengaman 93 pelanggar..

Budiyanto menerangkan, sepeda motor juga masih mendominasi jenis kendaraan yang melakukan pelanggar-an tertinggi. Hari pertama ada 2.475 pelanggar sepeda motor, mobil pribadi 912, 154 mobil barang, dan bus 77. Se-dangkan hari kedua, pelanggar sepeda motor berjumlah 4.114, diikuti mobil penumpang 1.448, mobil barang 282, dan bus 86. yor/lis/dra

Operasi Patuh 2017

MENYADARKAN DENGAN TINDAKAN HUMANISKorlantas Mabes Polri

menggelar Operasi Patuh 2017 di seluruh Indone-

sia. Operasi patuh ini adalah operasi kepolisian

yang dilakukan secara terbuka bertujuan mewu-

judkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan

lancar pada lokasi rawan kecelakaan, rawan pe-

langgaran dan kemacetan di wilayah masing-masing.

AKBP Budiyanto: Pelanggaran Terus Meningkat!

di wilayah masing-masing.JAKARTA, AMUNISI—Operasi

ini dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 22 Mei 2017 melibatkan 23.000 personel kepolisian di seluruh Indonesia. Setiap dari memiliki sandi tersendi-ri. Misalnya di Jakarta dem-ngan sebutan Operasi Patuh

Jaya, di Jawa Barat disebut Operasi Patuh Loda-

ya, di Kalimantan Selatan disebut

Operasi Patuh Intan, di Ke-pulauan Riau diberi nama Operasi Pa-tuh Seligi, d i K a l i -m a n t a n T e n g a h namanya O p e r a s i

Patuh Te-labang, dan

sebagainya.N a h , s e l a m a

dua pekan lalu, Korps Lalu Lin-tas (Korlantas) menggelar Ope-

rasi Patuh 2017. Kendati operasi berttjuan Dalam operasi kali ini, Kakorlantas Mabes Polri Irjen Royke Lumowa meminta jajarannya ber-tindak humanis, kendati dati tujuan operasi adalah penindakan.

Menurut Kakorlantas, tindakan represif atau penegakkan hukum berupa penilangan yang terukur terhadap pelanggar lalu lintas harus dilakukan. Tepi, terpenting tidak melupakan tindakan kepolisian yang humanis.

“Ya itu kami lakukan karena tujuannya-kan meningkatkan ke-disiplinan pengendara. Sehingga angka kecelakaan dan titik kemacetan berkurang. Kami mengkedepankan penegakan hukum atau represif khususnya bagi pelanggaran-pelang-garan yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apa saja itu? Kecepatan tinggi, bonceng tiga, me-lawan arus, melanggar marka utuh kemudian lampu tidak dinyalakan pada malam hari misalnya, tidak pakai helm,” tegasnya.

Operasi Patuh ini dilakukan setiap tahun sekali, dan berbeda dengan Operasi Simpatik yang juga dilakukan Korlantas Polri. Perbeda-

annya, hukuman kepada pelanggar dalam Operasi Simpatik lebih kepada teguran karena operasi ini bersifat preventif, sedangkan dalam Operasi Patuh polisi tak segan mengeluar-kan surat tilang karena operasi ini bersifat penindakan.

Sasarannya adalah masyara-kat pengguna jalan yang mela-kukan pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti pengendara melawan arus, menerobos traffic light, parkir sembarangan, tidak memakai helm dan lainnya. Kategori ini disebut “potensi gangguan. Selanjutnya, masyarakat yang kurang me-mahami UU, rambu-rambu, kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas, kurang-nya etika berlalu lintas dan kendaraan tidak layak fungsi. Kategori ini dianggap sebagai “ambang gangguan”.

Dalam operasi ini, polisi akan berkosentrasi di trouble spot yaitu pelanggaran lalu lintas yang memicu kemacetan berlalu lintas dan black spot berupa kecelakaan lalu lintas.

Bagi engendara yang ditilang akan mendapat hukuman berupa kurungan penjara atau membayar denda. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dari pera-turan sebelumnya. lis/yor/dra

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantads Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ermayudi

Kakorlantas Mabes Polri Irjen Royke Lumowa

EdiSi 355 | TH X | 11 - 18 dESEmBER 2017Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Sekongkol ‘Tutupi’ Aliran Dana Bos?

Oleh Hamzah SilaJENEPONTO, AMUNISINEWS.CO.ID—Cukup ironis dan memang sangat mengherankan, jika sosok pucuk pimpinan dan bendahara mengaku tidak mengetahui tentang penggunaan dana di interen instansi kerjanya.

Hal seperti itulah mungkin yang terjadi di SMAN 8 Jeneponto Sulsel di bawah nahkhodai oleh H. Ali Said.

Kepsek, H. Ali Said ketika di investigasi oleh Tim Koalisi LSM Altipikor disaksikan oleh media ini di ruang kerjanya Jumat, 15/12/2017, mengaku tidak mengetahui tentang penggunaan dana Bos yang dikelolanya.

Menurutnya, besar jumlah dana Bos Rp100 juta lebih pertri-wulan atau Rp400 juta lebih pertahunnya, itu dibagi ditangani masing masing oleh Bendahara, Kasi Kurikulum, Kasi sarana dan prasarana dan lainnya.

Entah dia benar tidak mengetahui atau hanya licik ingin me-ngelabui LSM dan wartawan saja, sebab yang jelas saat ditanya berapa besar jumlah dana Bos yang dikelola oleh Kasi Kurikulum dan lainnya, H. Ali Said mengaku tidak mengetahuinya.

Tatkala itu dia mendatangi bendaharanya di ruang kerjanya dan kemudian bendahara menyusul hadir di ruang kerja Kepsek, namun sama saja dengan Kepseknya juga mengaku tidak menge-tahuinya besar jumlah dana yang ditangani oleh Kasi prasarana dan lainnya.

Mungkinkah sudah ada persekongkolan sebelumnya?Sebagai Kepala sekolah dan selaku bendahara betapa sangat

ironis dan memang sangat mengherankan, jika terkait besar jumlah penggunaan dana tidak diketahuinya.

Selain itu, Kepsek dan bendahara SMAN 8 Jeneponto ini, ma-sih perlu belajar tentang keberadaan wartawan dan Lsm sebagai mitra pemerintah, agar tidak salah tanggapan merasa dirongrong, ketika kedatangan rekan lembaga kontrol sosial, menanyakan tentang penggunaan dana.

Saat itu, dengan lancangnya bendahara di hadapan Tim Koalisi LSM Altipikor mengatakan, kenapa dana di sekolah ini selalu dirongrong? “Saya heran selesai bantuan dana dari orang tua siswa untuk pembangunan RKB dianggap pungli, sekarang penggunaan dana Bos lagi yang dipertanyakan heran saya,” keluhannya.

Tatkala itu, Hasbi Lawang selaku ketua Tim mengatakan, bah-wa kedatangannya bukan merongrong tentang penggunaan dana. “Tetapi kami datang selaku lembaga kontrol sosial hanya sekedar ingin memantau atau mengetahui tentang penggunaan dana yang ada di sekolah ini. Kedatangan kami bukan merongrong tentang penggunaan dana tetapi kami datang untuk mempertanyakan tentang penggunaan dana dan wajar kami ketahui,” jelas Asbi.

Perlu diketahui oleh semua elemen masyarakat maupun pe-merintah, bahwa keberadaan wartawan dan Lsm sebagai mitra pemerintah yang berkedudukan sebagai pilar ke 4 dan berhak mengawasi dan mengetahui tentang penggunaan dana di semua instansi mana saja. l

Oleh: TamaSIDOARJO,AMUNISINEWS.CO.ID—Masyarakat saat ini mem-butuhkan pelayanan kepolisian untuk lebih mudah dan cepat. Khu-susnya pengurusan SIM yang telah habis masa berlakunya dan hilang.

Hal ini mendorong jajaran Sat-lantas Polresta Sidoarjo khususnya Polsek Sukodono Rabu (20/12) ber-tempat di Lokasi pasar Tradisional Sukodono melaksanakan dialogis serta pelayanan masyarakat oleh

Kapolsek Sukodono AKP Heriyanto bersama warga Sukodono Pemo-hon SIM corner dan SKCK on line.

AKP Heriyanto Kapolsek Su-kodono kepada wartawan Rabu (20/12) yang secara langsung me-ninjau proses pembuatan SKCK on line dan perpanjangan SIM menga-takan, hal ini supaya Polri betul- be-tul maksimal melayani masyarakat khususnya warga Sukodono,dalam pembuatan SIM dan SKCK Online.

“Jadi tidak usah datang di balai desa maupun kantor kecamatan.

Langsung dengan membawa persya-ratan yang telah ditentukan.Seperti daftar melaui Webbsite HP SKCK online Polresta Sidoarjo.SKCK bisa langsung jadi dan dicetak.Sehingga menghemat waktu dan tidak banyak birokrasinya,” kata Heriyanto.

Kapolsek Sukodono menam-bahkan,disini hanya untuk sim per-panjangan maupun hilang,karena tidak bisa untuk pembuatan sim baru,kecuali hilang .

Sampai saat ini petugas Polresta hanya mampu mencetak 100 blangko

saja untuk materialnya kalau habis ja-di hanya diberikan surat tanda terima pengambilan Sim 10 hari ke depan.

“Polri kan tugasnya pelayan, pe-lindung dan pengayom masyarakat, nah dengan adanya pelayanan SKCK online dan SIM keliling betul-betul dilaksanakan dengan serius cepat tidak berbelit -belit, pelayanan yang cepat dan tidak menyusahkan ma-syarakat,itulah harapan Polri ,” tutur mantan Kapolsek Wonoayu tersebut kepada wartawan.

Pelayanan cepat masyarakat

puas, suatu kebanggaan Polri“Saya selaku Kapolsek, ke depan

pelayanan Polri terhadap masyara-kat kita tingkatkan terus- menerus untuk mempermudah Masyarakat yang berurusan dengan Polri ma-syarakat sangat puas. Sehingga masyarakat merasa kami ini seperti saudara sendiri. Masyarakat puas dilayani oleh Polri kami pun merasa puas dan senang, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat ten-tang pelayanan Polri hrs terwujud benar,” terang Heriyanto.

Sementara Iswanto warga Per-umtas namun masih KTP desa Ke-lopo Sepuluh kec.Sukodono kepada wartawan (20/12)menyampaikan, kegiatan ini sangat membantu se-kali.Khususnya masyarakat yang memerlukan waktu cepat karena kesibukan lainnya. Juga bagi warga Sukodono yang sedang berbelanja bisa melakukan pengurusan tanpa harus di Polresta Sidoarjo,yang an-tri begitu banyak karena bersamaan dengan pemohon baru menyebabkan lamanya proses layanan. l

Oleh : Aston darwinJ A K A R T A , A M U N I -SINEWS.CO.ID—Kendati tindakan Eksekusi yang ber-dasarkan Surat Ketua Peng-adilan Negeri Jakarta Utara

Nomor : W 10. U 04/ 10068/ HK. 02/ XII/ 2017 Tanggal 14 Desember 2017 yang dirujuk berdasarkan putusan Mahka-mah Agung (MA) tertanggal 30 April 2017 sudah mem-punyai hukum yang tetap,

namun menurut beberapa praktisi hukum yang sudah dihubungi oleh Koran Amu-nisi mengatakan, “Tidak ada alasan” bagi pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk melakukan Eksekusi di objek

sengketa pidana.Sekalipun, ada putusan

Perdata yang sudah memiliki kepastian hukum atas objek sengketa yang sama.

Terkait adanya sengketa pidana atas objek yang sama, pihak Pengadilan Negeri Jakar-ta Utara, tidak bisa seenaknya untuk melakukan Eksekusi. Apalagi, jika ada perlawanan dari pihak yang bersengketa atas tindakan Eksekusi.

Sudah sebaiknya, Ekse-kusi tersebut, ditunda sam-pai adanya putusan pidana. Ucap James Purba, Advokat Senior yang juga menjabat sebagai Vice President DPN Perhimpunan Advokat In-donesia (Peradi) dan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Menurutnya, jika aset yang dijadikan sengketa pidana berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, pihak kepolisian berhak untuk melakukan pe-nyitaan, agar bisa dijadikan sebagai Barang – bukti. Da-lam hal ini, pihak Pengadilan,

sudah pasti mengetahuinya.Menurut Sugeng Teguh

Santoso, yang merupakan Sekretaris Jenderal di Per-himpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengatakan, “Bagai-mana mungkin”, aset yang telah ditetapkan sebagai Ba-rang – bukti, bisa di Eksekusi?

Ia juga mengatakan, agar ketua Pengadilan Negeri Ja-karta Utara, agar tidak ber-tindak gegabah. Pasalnya, jika pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap nekad melakukan Eksekusi, maka objek sengketa yang meru-pakan Barang – bukti pidana tersebut, bisa hilang.

Lanjutnya menambahkan, “apabila pihak Pengadilan Ne-geri Jakarta Utara masih tetap mengotot untuk melakukan Eksekusi, kepada para pihak yang merasa dirugikan, bisa melaporkan perkara tersebut, kepada Komisi Yudisial )KY) dan Bidang Pengawasan Ha-kim pada Mahkamah Agung (MA).” Ucapnya kepada tim Amunisinews.co.id. l

pn JaKarta utara ngotot, BB DarI pIhaK KepolIsIan mInta DIeKseKusITerkait Eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas tanah atau bangunan Rumah Toko (Ruko) yang beralamat dijalan Pluit Timur dan 1 unit Rumah tinggal yang beralamat dijalan Pluit mas, Penjaringan, Jakarta Utara, dinilai terlalu terburu-buru. Padahal, 2 objek sengketa tersebut, masih dijadikan sebagai Barang-bukti (BB) atas perkara pidana oleh pihak kepolisian Polda metro Jaya.

H Ali Said

SIM dan SKCK Online Mudahkan Masyarakat Kapolsek Sukodono bersama warga pemohon SIM Corner dan SKCK Online di pasar Sukodono.