Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif
-
Upload
hasanil-ahpas -
Category
Documents
-
view
200 -
download
3
Transcript of Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif
45
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. Pendidikan
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia 0 – 6
tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak
memasuki jenjang pendidikan dasar yang diwarnai penanaman nilai-nilai
dasar Islami.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan angka
partisipasi anak usia 0-6 tahun pada satuan-satuan PAUD, tersedianya
sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan peranserta masyarakat
dalam pengembangan PAUD.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia
dini;
b. Peningkatan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada
penanaman nilai-nilai dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
SWT dan penciptaan suasana lingkungan bermain yang islami;
c. Peningkatan fasilitas PAUD sesuai kebutuhan termasuk buku dan
peralatan PAUD;
d. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan
kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun pada
jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP atau yang sederajat) dalam rangka
memenuhi hak setiap warga negara untuk menyelesaikan pendidikan
dasar sembilan tahun, terutama bagi kelompok masyarakat kurang
46
beruntung termasuk masyarakat di daerah terpencil, masyarakat miskin,
masyarakat di daerah pasca konflik, masyarakat korban tsunami, dan anak
berkelainan/cacat, serta meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu
dan islami sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya peningkatan hasil
belajar siswa melalui tersedianya sarana prasarana dan proses belajar
mengajar serta mengoptimalisasi peran gugus SD, MGMP SMP, melalui
pengembangan sekolah model (percontohan), dalam rangka menciptakan
siswa yang memiliki akhlaqul karimah.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kemampuan akses peserta didik terhadap layanan
pemerataan kesempatan belajar;
b. Peningkatan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada
penanaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan
sikap sosial siswa;
c. Peningkatan jumlah, mutu dan profesionalisme tenaga pendidik serta
kesejahteraannya;
d. Pemberdayaan lembaga pendidikan melalui optimalisasi pengawasan
yang melibatkan partisipasi masyarakat dan Majelis Pendidikan Daerah
serta peningkatan peran komite sekolah;
e. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan
pendidikan;
f. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan dasar;
g. Pembinaan dan pengembangan kreativitas siswa melalui kegiatan yang
berbasis keilmuwan dan seni.
h. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
47
3. Program Pendidikan Menengah
Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan
kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun pada
jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK atau yang sederajat),
terutama bagi kelompok kurang beruntung termasuk masyarakat di
daerah terpencil, masyarakat miskin, masyarakat di daerah pasca konflik,
masyarakat korban tsunami dan anak berkelainan/cacat, serta
meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan relevan
sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya peningkatan hasil
belajar siswa melalui tersedianya sarana prasarana dan proses belajar
mengajar serta mengoptimalisasi peran MGMP melalui pengembangan
sekolah model (percontohan), dalam rangka menciptakan siswa yang
memiliki akhlaqul karimah yang siap melanjutkan kejenjang pendidikan
tinggi atau dunia kerja.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Memperluas jangkauan dan daya tampung guna mewujudkan
pemerataan memperoleh pendidikan;
b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dengan
penekanan pada penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
kepada Allah SWT serta sikap sosial siswa;
c. Peningkatan jumlah dan kualitas profesionalisme guru;
d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan
serta mengupayakan keterpaduan program pembelajaran untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
e. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan
pendidikan serta fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi;
f. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan
menengah termasuk laboratorium dan perpustakaan;
48
g. Optimalisasi kemitraan lembaga pendidikan melalui peran serta dan
partisipasi masyarakat;
h. Pembinaan dan pengembangan kualitas sekolah unggul;
i. Pembinaan dan pengembangan kreativitas siswa melalui kegiatan yang
berbasis keilmuwan dan seni;
j. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
4. Program Pendidikan Non Formal
Program ini bertujuan untuk memperluas, memeratakan serta
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak
bersekolah dan putus sekolah, pelayanan pendidikan, keterampilan dan
pendidikan berkelanjutan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya angka buta aksara
bagi penduduk 10 – 44 tahun, meningkatnya kesempatan memperoleh
pendidikan keterampilan/kecakapan hidup dan pendidikan berkelanjutan,
serta berkembangnya pusat kegiatan belajar masyarakat termasuk SKB
dan BPKB serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kemampuan akses peserta didik terhadap layanan
pemerataan kesempatan belajar dalam upaya percepatan penuntasan
buta aksara fungsional;
b. Peningkatan mutu SDM pengelola pendidikan non formal, penyediaan
pelayanan dan pembinaan pendidikan non formal serta pengembangan
warga belajar;
c. Penyediaan materi pembelajaran termasuk buku/modul dan peralatan
pendidikan;
d. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non
formal;
e. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
49
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan sikap
profesional guru dan tenaga kependidikan, terdistribusinya tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan menurut kab/kota sesuai kebutuhan,
terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi
kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya guru/tenaga pendidik
yang profesional dalam rangka meningkatkan kualitas KBM, baik di
sekolah formal maupun pada lembaga pendidikan informal lainnya.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kompetensi dan sikap pendidik yang profesional melalui
pelatihan yang fungsional dalam bidang keahlian masing-masing yang
memenuhi standar Nasional;
b. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan serta keterampilan
pendidik;
c. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan
budaya baca masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat belajar
menuju perwujudan masyarakat madani pada umumnya serta minat baca
para siswa dan mahasiswa pada khususnya.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya minat baca
masayarakat termasuk peserta didik guna membangun masyarakat
berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.
Kebijakan umum dari program ini adalah :
a. Penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman
bacaan masyarakat.
50
b. Pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling, perpustakaan
sekolah, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan desa
percontohan serta pembinaan perpustakaan masyarakat;
c. Pengembangan minat dan budaya baca
d. Supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan;
e. Memasyarakatkan program gerakan masyarakat belajar;
f. Mendorong guru dan masyarakat menulis buku-buku bacaan yang
bersifat edukatif dan bernuansa islami.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan
koordinasi menajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota; meningkatkan mutu manajemen pelayanan
pendidikan baik yag dilaksanakan oleh pengelola pada Dinas Pendidikan
dan oleh kepala sekolah maupun Majelis Pendidikan Daerah dan Komite
Sekolah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan
konsolidasi pelayanan pendidikan secara terpadu antara pusat, provinsi
dan kabupaten/kota.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Konsolidasi dan koordinasi pelayanan pendidikan pada tingkat pusat,
provinsi dan kab/kota;
b. Penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan yang
berkelanjutan;
c. Perbaikan dan Peningkatan manejemen pelayanan pendidikan pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan peningkatan kinerja Komite
Sekolah;
e. Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan;
51
f. Penyusunan akreditasi sekolah/madrasah negeri dan swasta;
g. Pemberdayaan pengawas dan peningkatan kegiatan supervisi;
h. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
8. Program Pengembangan Dayah dan Bale Seumeubeut
Dayah atau pesantren adalah salah satu jenis lembaga pendidikan
keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Lembaga
pendidikan lainnya di sekolah agama (diniyah), dan tempat-tempat
pengajian (bale seumeubeut). Pendidikan pada dayah terbagi atas dayah
tradisional yang tidak menggunakan sistem persekolahan, dan dayah
modern atau dayah terpadu yang mengikuti sistem persekolahan.
Program ini bertujuan membantu pengembangan pendidikan pada
dayah, serta membantu kegiatan pengajaran agama dan membaca Al-
Quran yang diselenggarakan oleh balai-balai pengajian (bale seumeubeut)
dalam masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengembangan
pendidikan dayah dan bale seumeubeut melalui pengajaran, pemahaman
dan pengamalan agama berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits dalam
kehidupan bermasyarakat.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana dayah;
b. Pemberian bantuan biaya operasional dayah dan bale seumeubeut
serta insentif untuk pendidik/teungku dayah dan teungku-teungku bale
seumeubeut;
c. Penyediaan sarana belajar mengajar termasuk kitab dan peralatan
pendidikan serta fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi;
d. Memfasilitasi teungku dayah dan para santri untuk mengembangkan
kemampuan menulis buku-buku/kitab dan tulisan-tulisan mengenai
agama dan pendidikan.
52
9. Program Pengembangan Sistem Pendidikan Islami
Program ini bertujuan untuk mendukung dan menjamin
berkembangnya sistem pendidikan yang islami, yang tercermin dalam
semua unsur pendidikan dan dilaksanakan di semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan sejak dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan
tinggi. Sistem pendidikan islami adalah relevan dengan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat dan merupakan ciri utama pendidikan di Nanggroe
Aceh Darussalam
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem pendidikan
yang islami pada semua lini dalam kehidupan bermasyarakat.
Kebijakan umum dari program ini adalah:
a. Penerapan pedoman pelaksanaan sistem pendidikan islami;
b. Integrasi pendidikan iptek dan imtaq;
c. Memasyarakatkan nilai-nilai islami dan implementasinya di sekolah,
keluarga, dan masyarakat.
10. Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
Program ini bertujuan untuk mempersiapkan kurikulum nasional plus
islami, yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran, berikut
menyusun pedoman implementasinya di sekolah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedia kurikulum yang
berlandaskan Iptek dan Iptaq dan memiliki daya saing pada tingkat
nasional dan internasional.
Kebijakan Umum program ini adalah
a. Penyusunan kurikulum bermuatan lokal yang disebut Kurikulum
Nasional yang islami;
b. Membantu guru-guru menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan
kurikulum dalam proses pembelajaran;
53
c. Pengembangan metode pembelajaran sesuai kurikulum dan
mengembangkan sistem evaluasi hasil belajar mengajar serta evaluasi
kurikulum pendidikan daerah.
12. Program Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Iptek)
Program ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan informasi
bagi peneliti/lembaga peneliti dalam merencanakan program
pembangunan daerah dan dalam bidang penelitian dan pengembangan
IPTEK; peningkatan kemandirian daerah dalam bidang IPTEK,
pemantapan tatanan sosial politik, pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar, pemberdayaan ekonomi
berkelanjutan, dan reposisi kelembagaan IPTEK.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya SDM di bidang Penelitian
dan Pengembangan yang mampu mengelola Potensi Sumber Daya Alam
(SDA) di berbagai sektor, serta informasi yang komprehensif berdasarkan
kajian ilmiah dalam rangka pengembangan IPTEK.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Penyediaan informasi analisis hasil pembangunan melalui kegiatan
penelitian;
b. Pemantapan tugas-tugas koordinasi penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah;
c. Peningkatan kerjasama riset dengan lembaga penelitian nasional
berkaitan dengan produk unggulan daerah dan penerapan teknologi
informasi;
d. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan materi bahan ajar
termasuk pengembangan inovasi pendidikan dan pengembangan
sarana belajar mengajar
e. Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang
berbasis teknologi informasi untuk mendukung percepatan proses
54
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah, dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
f. Pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data/informasi
on-line, untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan.
g. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam bidang
teknologi informasi.
B. Kesehatan
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga
dalam upaya pemenuhan standar gizi masyarakat sehingga dapat
menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penanggulangan
kebutuhan gizi dasar (PMT); pembinaan dan pelacakan ibu hamil/Ibu
bersalin risiko tinggi.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan cakupan, kualitas dan pemerataan keterjangkauan
perbaikan gizi melalui penganekaragaman komsumsi pangan bermutu;
dan
b. Peningkatan Gizi Ibu dan Anak
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
Program ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya penyakit
menular, menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pemberantasan
penanggulangan dan pencegahan berkembangnya penyakit menular dan
Kejadian Luar Biasa (KLB).
Kebijakan Umum Program ini adalah:
55
a. Pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular;
dan
b. Penyuluhan hidup sehat dan bersih
3. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
tenaga kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.
Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, jumlah tenaga medis yang profesional, serta adanya sarana
prasarana kesehatan yang memadai.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
b. Peningkatan promosi kesehatan
c. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan dan
pendidikan kesehatan.
4. Program Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Aceh sehat
melalui pembangunan kesehatan yang bermutu dan profesional, adil dan
merata serta mewujudkan mayarakat yang berkualitas.
Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara menyeluruh
melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan
dan sistem manajemen pelayanan kesehatan.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang
terjangkau kepada segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat
miskin
56
b. Peningkatan sistem informasi dan manajemen pelayanan kesehatan;
c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dan rehabilitasi
bagi kelompok masyarakat lanjut usia dan kelompok penderita cacat
C. Pekerjaan Umum
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian
dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada; mewujudkan
keterpaduan pengelolaan yang menjamin pemerataan dan ketersediaan
air pengairan, serta pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
pengairan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya tingkat produksi
pertanian yang optimal melalui perbaikan prasarana sarana irigasi, serta
penguatan kelembagaan petani.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) Keujreun Blang yang mandiri dan merupakan mitra kerja
pemerintah;
b. Mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan rawa melalui peningkatan
kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa terutama
pada daerah lumbung padi;
c. Ketersediaan sumber air yang cukup bagi sektor pertanian;
d. Tersedianya jaringan irigasi pedesaan;
e. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana irigasi; dan,
f. Terpeliharanya keamanan pantai dan alur sungai melalui pengendalian
daya rusak air.
57
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air
Program ini bertujuan untuk pengembangan dan pengelolaan,
peningkatan produktivitas, dan pengaturan pemanfaatan sumber-sumber
air yang berwawasan lingkungan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengelolaan
sumber air yang baik berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Ketersediaan dan pengelolaan potensi sumber-sumber air;
b. Peningkatan kemampuan, efisiensi, efektivitas, operasi, dan
pemeliharaan prasarana penampung dan sumber-sumber air;
c. Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber air.
D. Perumahan Rakyat
1. Program Pengembangan Perumahan
Program pengembangan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya
tempat hunian yang layak bagi masyarakat, terutama bagi korban bencana
alam dan tsunami, kerusuhan, duafa, fakir miskin dan mantan GAM serta
bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri
golongan kecil.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya rumah yang layak
huni bagi masyarakat, terutama bagi korban bencana alam dan tsunami,
kerusuhan, dhuafa, fakir miskin dan mantan GAM serta bagi masyarakat
yang berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri golongan kecil.
Kebijakan Umum Program ini adalah ;
a. Ketersediaan tempat tinggal yang layak huni bagi korban bencana
alam dan tsunami, kerusuhan, duafa, fakir miskin dan mantan GAM
serta bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pegawai Negeri
golongan kecil.
58
b. Meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana
dasar pemukiman di kawasan perumahan.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana lingkungan pada
kawasan kumuh, perkotaan, pedesaan dan kampung nelayan.
d. Penyediaan lahan siap bangun (Lasiba) dan kawasan siap bangun
(Kasiba) bagi korban bencana alam dan resettlement.
2. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Terisolir
Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas
wilayah perbatasan, tertinggal dan terisolir serta pengembangan SDM,
sekaligus penguatan kelembagaan masyarakat, sehingga mampu
berkembang setara dengan kawasan lainnya.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya percepatan
pembangunan daerah-daerah terisolir dan tertinggal serta wilayah
perbatasan yang meliputi wilayah provinsi, baik fisik maupun non fisik
melalui penyediaan infrastruktur pendukung lainnya.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pengembangan dan peningkatan akses, sarana dan prasarana di
wilayah perbatasan dan terisolir;
b. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di
wilayah perbatasan dan daerah terisolir;
c. Peningkatan dan Pengembangan aksesibilitas wilayah tertinggal dan
terisolir;
d. Penataan dan pengembangan wilayah dan kawasan lindung, pesisir
dan pulau-pulau kecil;
e. Pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan, tertinggal dan terisolir;
59
f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur
prasarana jalan, pengairan dan irigasi, transportasi, ketenagalistrikan
dan energi, serta telekomunikasi; dan
g. Penentuan titik dan pemasangan pilar batas daerah.
3.Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pemukiman
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kesehatan masyarakat dengan mengikutsertakan peran serta swasta
dalam rangka penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
pemukiman.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya prasarana dan sarana
permukiman yang memadai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kualitas pelayanan kawasan
perkotaan dan pedesaan;
b. Penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan permukiman;
c. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana
air bersih, persampahan, serta lingkungan permukaan, termasuk
lingkungan yang terkena bencana alam; dan,
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sarana dan
prasarana permukiman melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan.
E. Penataan Ruang
Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
Program ini bertujuan menata kembali tata ruang darat, laut dan udara,
tata guna air tanah, tata guna lahan dan tata guna hutan secara terpadu, serta
meningkatkan kelembagaan dan sistem pengelolaan penataan ruang dan
pertanahan yang efektif dan efisien.
60
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Umum dan
Rencana Detail Kawasan serta tertatanya pemanfaatan lahan sesuai dengan
peruntukannya.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kualitas pengendalian fungsi ruang;
b. Penyediaan rencana penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang
berkelanjutan;
c. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan strategis,
kawasan andalan prioritas dan kawasan khusus;
d. Peningkatan kelembagaan penataan ruang; dan
e. Peningkatan luas lahan permukiman yang terkonsolidasi;
F. Perencanaan Pembangunan
1. Program Perencanaan Sosial Budaya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan di bidang sosial budaya.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya koordinasi perencanaan
di bidang sosial budaya dan penunjang kerjasama dengan berbagai
organisasi kemasyarakatan dan donor/NGO di bidang sosial budaya.
Kebijakan umum program ini adalah:
a. Koordinasi perencanaan bidang pendidikan
b. Koordinasi perencanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial
c. Koordinasi perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
d. Koordinasi perencanaan bidang pembinaan ketenagakerjaan dan
kependudukan.
e. Koordinasi perencanaan penunjang kerjasama di bidang sosial budaya
dengan donor dan NGO serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
f. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
61
G. Perhubungan
Program Transportasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi
barang, manusia, dan jasa melalui penyediaan berbagai macam sarana dan
prasarana transportasi darat, laut, dan udara, secara efisien, handal,
berkualitas, aman, harga terjangkau baik antar maupun intra provinsi serta
mewujudkan sistem intermoda transportasi yang terpadu dengan
pembangunan wilayah dan daerah.
1. Transportasi Darat
Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terlaksananya
penanganan prasarana sarana transportasi darat secara menyeluruh.
Diharapkan dapat menghilangkan backlog pelayanan transportasi
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, dan
kereta api. Melalui peningkatan kapasitas serta pembangunan jalan dan
jembatan, pembangunan rel kereta api dengan ukuran dan standar yang
lebih baik, serta pembangunan kembali dermaga penyeberangan yang
rusak.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan sarana dan
prasarana transportasi darat;
c. Penyediaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat;
d. Pengembangan akses transportasi;
e. Peningkatan mutu sarana dan prasarana transportasi darat;
f. Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan sistem keselamatan
dan fasilitas transportasi darat;
62
g. Ketersediaan lahan bagi prasarana pengembangan jaringan
transportasi darat;
h. Pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum bagi pemakai
transportasi darat;
i. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana sarana transportasi darat.
j. Pengembangan moda transportasi darat untuk peningkatan kapasitas
dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
k. Ketersediaan dana perintis untuk transportasi darat.
2. Transportasi Laut
Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terlaksananya
penanganan prasarana sarana transportasi laut secara menyeluruh.
Diharapkan dapat menghilangkan backlog pelayanan transportasi
angkutan laut melalui pembangunan kembali pelabuhan yang rusak.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan sarana dan
prasarana transportasi laut;
b. Penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan
pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut;
c. Ketersediaan sarana transportasi laut antar pulau/kecamatan;
d. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem keselamatan
transportasi laut;
e. Pengembangan akses transportasi laut;
f. Peningkatan mutu sarana dan prasarana transportasi laut;
g. Ketersediaan dana subsidi bagi pelayanan transportasi laut perintis;
dan,
63
h. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi
laut.
3. Transportasi Udara
Sasaran yang ingin dicapai program ini adalah terlaksananya
penanganan prasarana sarana transportasi udara secara menyeluruh.
Diharapkan dapat menghilangkan backlog pelayanan transportasi udara
melalui pembangunan dan rehabilitasi bandar udara.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan pengawasan sarana dan
prasarana transportasi udara;
b. Penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan
pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara;
c. Pengadaan dan peningkatan sistem keselamatan transportasi udara;
d. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas transportasi udara;
e. Peningkatan mutu sarana dan prasarana transportasi udara;
f. Ketersediaan dana subsidi bagi pelayanan transportasi udara perintis;
dan
g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi
udara.
H. Lingkungan Hidup
1. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan
Pencemaran Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran
lingkungan, dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup,
64
serta pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan
sumber daya alam yang berlebihan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya lingkungan hidup
yang sehat dan ramah lingkungan, melalui upaya pengendalian,
penelitian, pemantauan dan pengawasan eksplorasi sumber daya alam.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
c. Ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan; dan,
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
2. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan HukumPengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan
aparat penegak hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam serta
lingkungan hidup dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya lembaga penegakan
hukum pengendalian lingkungan dan SDA melalui penyediaan aparatur
yang mampu dan tersedianya sarana prasarana yang memadai.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup;
b. Pemulihan kualitas lingkungan hidup;
c. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
d. Ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan; dan,
e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
I. Pertanahan
Program Pertanahan
65
Program ini bertujuan menata kembali ruang darat, laut dan udara,
tata guna air tanah, tata guna lahan dan tata guna hutan secara terpadu,
serta meningkatkan kelembagaan dan sistem pengelolaan penataan ruang
dan pertanahan yang efektif dan efisien.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya hak
kepemilikan/kegunaan Rencana Detail Kawasan serta tertatanya
pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Tersedianya sertifikat tanah bagi masyarakat korban bencana alam,
dhuafa, dan kawasan perbatasan;
b. Tersedianya data spasial penatagunaan tanah wilayah perbatasan
provinsi, dan kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga;
c. Peningkatan akses masyarakat, pihak swasta, dan lembaga swadaya
masyarakat terhadap pemantapan, pengendalian, dan pemanfaatan
fungsi ruang;
d. Tersedianya pemetaan pulau-pulau kecil di perbatasan;
e. Terciptanya inventarisasi dan registrasi penguasaan pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); dan
f. Tersedianya penerbitan sertifikat tanah lokasi penyiapan lahan dan
masyarakat ekonomi lemah
J. Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pembinaan Kependudukan dan Keluarga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang dimukimkan, serta penempatan kembali pengungsi korban konflik dan
penyelesaian asset yang ditinggalkan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana prasarana
permukiman yang layak serta terpenuhinya standar kehidupan masyarakat
yang lebih baik.
66
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Penyusunan rencana dan pengendalian serta pengembangan pemukiman
penduduk sesuai tata ruang dan potensi daerah;
b. Ketersediaan lahan, sarana dan prasarana pendukung permukiman yang
layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan; dan
c. Mengupayakan penempatan masyarakat dan pengungsi, kaum dhuafa,
korban konflik, penduduk DAS/daerah terisolir/daerah perbatasan yang
diikuti dengan pemberdayaan usaha ekonomi, pembinaan sosial budaya/
kemasyarakatan dan pengembangan pelatihan keterampilan masyarakat
yang dimukimkan.
K. Pemberdayaan Perempuan
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keserasian kebijakan,
pembangunan pembangunan perempuan dan pelaksanaannya bagi
peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhi keserasian program dan
kegiatan pembangunan yang responsif gender dan pelaksanaannya di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam segala aspek kehidupan sesuai
dengan kodrat dan kultur lokal serta syariat Islam.
Kebijakan Umum program ini adalah:
a. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota Keserasian
program pembangunan yang responsif gender;
b. Workshop, Focal Point dan Lokakarya melalui diskusi kelompok dalam
mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan dan kebijakan serta
67
alternatif penyelesaian masalah dimaksud yang selanjutnya tersusun
rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut.
c. Sosialisasi pembangunan responsif Gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;
d. Monitoring dan Evaluasi.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan
kelembagaan pengarustamaan gender terutama dibidang pembangunan
ketenagakerjaan, pertanian, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial dan
kependudukan, dan ekonomi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya penguatan
kelembagaan pengarustamaan gender dibidang pembangunan
ketenagakerjaan, pertanian, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial dan
kependudukan, dan ekonomi.
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Advokasi dan fasilitasi pengarustamaan gender bagi perempuan
b. Diklat dan TOT pendidikan politik bagi perempuan;
c. Diklat remaja putri tentang reproduksi; dan
d. Evaluasi pelaksanaan PUG dan perlindungan anak.
3. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas sumber
daya manusia, pengetahuan dan keterampilan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhi kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas sumber
daya manusia, pengetahuan dan keterampilan.
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Diklat ketrampilan usaha ekonomi kecil menengah dan koperasi;
68
b. Sosialisasi UU 23 / 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
dan
c. Penyusunan sistem perlindungan perempuan dan anak
L. KB dan Keluarga Sejahtera
Program Peningkatan Kualitas Penduduk
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program KB dalam
memenuhi kesehatan reproduksi dan menurunkan pertumbuhan penduduk
serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas sosial ekonomi
penduduk .
Kebijakan Umum program ini adalah:
a. Terciptanya peluang usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I;
b. Terlayaninya calon peserta KB da terbinanya peserta KB Pra Sejahtera dan
Sejatehtera I;
c. Terbentuknya wahana/forum konsultasi kesehatan reproduksi remaja di
berbagai tingkatan, ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga; dan
d. Terwujudnya kondisi kependudukan yang serasi dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
M. Sosial
1. Program Penanggulangan Bencana
Program ini bertujuan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat
yang tertimpa bencana, serta menjamin ketersediaan bantuan dan
relokasi korban dalam situasi darurat sehingga dapat mengurangi
penderitaan mayarakat yang terkena bencana.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya rasa aman bagi
masyarakat yang tertimpa bencana melalui penyediaan bantuan dan
relokasi pada masa darurat.
Kebijakan Umum program ini adalah :
69
a. Penyediaan bantuan darurat bagi masyarakat korban bencana;
b. Peningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi bencana beserta upaya pemulihannya.
2. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk menanggulangi berbagai permasalahan
dibidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat perorangan, keluarga
maupun kelompok masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya permasalahan
kesejahteraan sosial yang dialami oleh masyarakat.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
b. Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
c. Pengembangan dan pembinaan panti sosial;
d. Peningkatan kepedulian dan pelayanan kesejahteraan; dan
e. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial penyandang
cacat, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan
dan wanita rawan sosial ekonomi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya pelayanan dan
pembinaan rehabilitasi sosial bagi masyarakat penyandang masalah
sosial.
Kebijakan umum program ini adalah:
a. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
b. Pemberdayaan anak-anak terlantar;
c. Pembinaan dan pelayanan lansia;
d. Pembinaan dan pelayanan serta rehabilitasi sosial; dan
e. Pembinaan dan pelatihan penyandang masalah sosial.
70
4. Program Penanggulangan Kemiskinan
Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, SDA dan
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik baik laki-
laki maupun perempuan).
Sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya jumlah penduduk
miskin.
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Peningkatan kebutuhan pangan masyarakat terutama masyarakat
miskin;
b. Peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan serta
meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan tersebut;
c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
d. Peningkatan akses penduduk untuk memperoleh perumahan, air bersih
dan sanitasi yang layak;
e. Memperbaiki iklim usaha sehingga mampu membuka peluang kerja;
f. Revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi pedesaan tempat
penduduk miskin banyak bekerja dan bermukim;
g. Peningkakan kuantitas dan kualitas infrastruktur di pedesaan dan
daerah terpencil;
h. Peningkatan pembangunan perkotaan dan daerah pesisir/terpencil;
i. Peningkatan akses penduduk miskin pada sumber daya ekonomi;
j. Menerapkan APBD dengan target penciptaan lapangan kerja,
pengurangan pengangguran dan pengurangan secara bertahap jumlah
penduduk miskin; dan
k. Peningkatan peran/pemberdayaan lembaga penanggulangan
kemiskinan daerah.
71
N. Tenaga Kerja
1. Program Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
tenaga kerja melalui pelatihan kerja sehingga produktifitas tenaga kerja
meningkat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kualitas SDM tenaga
kerja yang handal dan produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelatihan kerja sesuai dengan
kebutuhan antar sektor;
b. Pelatihan teknis dan spesifik tenaga kerja baik dalam negeri maupun
luar negeri);
c. Penguasaan teknologi dan memiliki daya saing tinggi di pasar tenaga
kerja;
d. Pembinaan tenaga kerja mandiri berjiwa entrepreneurship; dan
e. Peningkatan kualitas sumber daya instruktur.
2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja,
Perlindungan Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan
setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja, di berbagai
bidang usaha baik di perkotaan maupun di pedesaan dan meningkatkan
penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya lapangan kerja bagi
tenaga sukarela masyarakat pedesaan dalam rangka mengurangi angka
pengangguran.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kemampuan pencari kerja dalam rangka pengembangan
kewirausahaan sehingga ada kemampuan penciptaan lapangan kerja
baru;
72
b. Penempatan tenaga kerja melaui magang dan hubungan kemitraan;
c. Mengupayakan perlindungan serta perbaikan mekanisme pembinaan,
bimbingan, seleksi dalam rangka penyediaan dan pengiriman tenaga
kerja ke luar negeri; dan
d. Ketersediaan data informasi kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan
kerja.
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk memberi perlidungan dan jaminan atas
hak-hak tenaga kerja.
Sasaran yang ingin dicapai adalah para pekerja baik pada saat
mencari kerja, sedang bekerja adanya jaminan dan perlindungan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
b. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
c. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara
pekerja/buruh dan pemberi kerja; dan
d. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum
terhadap aturan yang berlaku.
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah strategis
yang telah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang
potensial cepat tumbuh berdasarkan keunggulan geografis dan produk
daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya pertumbuhan
ekonomi secara terpadu melalui pengembangan wilayah strategis dalam
kawasan pengembangan.
73
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pengembangan dan peningkatan akses sarana dan prasarana pada
pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah strategis;
b. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas unggulan daerah yang
berkelanjutan pada wilayah strategis cepat tumbuh;
d. Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi wilayah
strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial;
dan
e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta serta bertambahnya ekonomi
masyarakat kemukiman.
O. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dan koperasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi
daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi yang tangguh dan handal.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Peningkatan kesempatan berusaha dan menjamin kepastian usaha melalui
pengembangan potensi sumber daya lokal;
b. Pengembangan perilaku kewirausahaan dan penciptaan daya saing UMKM
dan koperasi;
c. Peningkatan penguatan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi; dan
d. Pemberian bantuan sarana kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan
dan penggangguran bagi masyarakat korban konflik dan mantan anggota
GAM.
74
P. Penanaman Modal
Program Peningkatan Investasi
Program ini bertujuan untuk mendorong masuknya arus modal ke
daerah dalam rangka penanaman modal melalui pemberian kemudahan
prosedur investasi dan segala bentuk pelayanan perizinan bagi investor,
peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peningkatan kualitas
promosi investasi.
Sasaran yang diharapkan adalah termotivasinya para investor dalam dan
luar negeri untuk melakukan investasi pada berbagai bidang usaha melalui
penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Peningkatan pelayanan perizinan dan koordinasi perkembangan
PMA/PMDN dalam rangka peningkatan investasi di daerah;
b. Peningkatan hubungan kerjasama ekonomi regional dan internasional
serta peningkatan promosi sumber potensi unggulan daerah; dan
c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dalam
rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi investor.
Q. Perindustrian
Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Industri
Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha industri kecil,
industri rumah tangga dan menengah yang berbasis produk unggulan
dengan mengacu pada basis pembangunan daerah, yaitu memanfaatkan
seluruh potensi sumberdaya ekonomi lokal dengan memperhatikan kondisi
lingkungan setempat (resources and environmental based), berbasis pada
karakter, sistem nilai dan kapasitas masyarakat (community based) dan
berbasis pada peningkatan nilai tambah dan pasar yang berkesinambungan
(value-added and sustainable market based).
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengembangan usaha
industri kecil dan industri menengah berbasis produk unggulan, sarana
75
prasarana usaha industri kecil dan rumah tangga, meningkatnya
pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pola
kemitraan, mutu SDM pelaku usaha industri kecil, industri rumah tangga
dan menengah berbasis pengetahuan dan teknologi.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Pengembangan usaha industri kecil dan industri menengah yang
berbasis produk unggulan;
b. Penciptaan sarana dan prasarana pendukung usaha industri kecil dan
rumah tangga;
c. Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan
masyarakat di pedesaan melalui pola kemitraan; dan
d. Peningkatan SDM pelaku usaha industri kecil, industri rumah tangga dan
menengah yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
R. Kebudayaan
1. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
dan Seni
Program ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara serta
mengembangkan budaya warisan leluhur yang ada sehingga secara
berlanjut dapat terus dinikmati dan dihayati.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terpeliharanya nilai-nilai luhur
budaya dan seni daerah dalam rangka menangkal masuknya arus budaya
luar kedalam kehidupan masyarakat di daerah.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pengembangan Sistem Nilai Budaya Daerah, yang berorientasi pada
warisan budaya leluhur daerah, nasional dan tidak bertentangan
dengan nilai agama dengan memperhatikan fatwa ulama;
b. Peningkatan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap
budaya masyarakat lainnya serta pengembangan kebebasan berkreasi
dan berkesenian yang sesuai dengan keistimewaan Aceh;
76
c. Mengupayakan pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap
pelaku seni dan budaya dari pelanggaran Hak Cipta dan ketersediaan
data warisan budaya Aceh;
d. Penyediaan dana bagi pengembangan seni dan budaya.
e. Pemeliharaan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah.
f. Penulisan partitur dan penelitian serta pengembangan hasil karya
sasra dan seniman lagu-lagu daerah.
g. Pelestarian dan pengembangan apresiasi seni budaya daerah.
h. Registrasi dan pendokumentasian objek peningggalan sejarah dan
purbakala.
i. Revitalisasi, Inventarisasi dan koleksi data benda, audio vidio dan
peristiwa seni budaya yang terkena dampak musibah gempa dan
gelombang tsunami.
2. Program Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Istiadat
Program ini bertujuan untuk memelihara dan membina lembaga adat
istiadat yang telah terbentuk serta pelestarian adat istiadat dalam
kehidupan bermasyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah berfungsinya lembaga adat dan
istiadat dalam pelestariannya bagi kehidupan bermasyarakat.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan adat Aceh dalam
kehidupan sosial masyarakat;
b. Peningkatan dan pemahaman upacara tentang adat istiadat;
c. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat;
d. Identifikasi dan inventarisasi adat istiadat di kabupaten/kota.
3. Program Pengembangan Hukum Adat
Program pengembangan hukum adat bertujuan untuk terwujudnya
penerapan ketentuan-ketentuan menurut hukum adat, yang spesifik pada
masing-masing daerah sebagaimana yang pernah dan masih berlaku
dalam kehidupan masyarakat.
77
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya pemahaman dan
aktualisasi di kalangan masyarakat terhadap hukum adat termasuk dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kelembagaan Imuem mukim serta ketersediaan dan
pembekalan hakim-hakim adat yang berkaitan dengan hukum adat;
b. Ketersediaan data dan informasi tentang pelaksanaan hukum adat
Aceh.
c. Pembentukan peradilan adat-istiadat dan Hukum Adat di gampong-
gampong dalam Kabupaten/Kota
S. Pemuda dan Olahraga
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Dan
Olahraga
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keserasian
kebijakan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di tingkat
Nasional dan daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya keserasian
berbagai kebijakan di bidang pembangunan kepemudaan dan
keolahragaan di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda dan
olahraga
b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
c. Pembinaan manajemen kepemudaan dan keolahragaan
d. Pengembangan sistem informasi, sertifikasi dan standarisasi profesi
di bidang kepemudaan dan olahraga
78
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan
dan keolahragaan.
2. Program Pembinaan Dan Peningkatan Peran Serta Pemuda
Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri pemuda sehingga
setiap pemuda menjadi asset bangsa yang dapat memberikan konstribusi
terhadap pembangunan daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan
partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Memperluas kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan pemuda
b. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
c. Meningkatnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan
dan kepemimpinan dalam pembangunan
d. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan
NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan
penyakit menular seksual di kalangan pemuda
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga,
kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai
pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, mendorong dan menggerakan
masyarakat agar lebih memahami dan menghayati manfaat olahraga
Sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kesehatan dan
kebugaran jasmani masyarakat dan anak didik melalui peningkatan
kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat, penyandang cacat dan
olahraga tradisional, peningkatan prestasi olahraga dan pemanfaatan
Iptek olahraga, terselenggaranya pemanduan bakat dan pembibitan
79
olahraga, serta terselenggaranya kompetisi olahraga secara berjenjang
dan berkelanjutan
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan pembinaan olahraga untuk meningkatkan budaya
olahraga, kesehatan jasmani dan mental masyarakat serta
pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
b. Peningkatan intensitas olahraga di tempat kerja, lembaga pendidikan
umum, dayah dan kawasan wisata/rekreasi serta pembinaan
olahraga untuk kelompok khusus.
c. Peningkatkan Prestasi olahraga dan pengembangan olahraga
unggulan daerah, yang mampu membangkitkan rasa kebanggaan
daerah dan nasional.
d. Meningkatkan jumlah dan serta mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan
teknisi olahraga,
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi ketersediaan
sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan
dan pengembangan olahraga di daerah
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya dukungan
terhadap pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di
daerah
Kebijakan umum program ini adalah :
a. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
olahraga untuk mendukung pembinaan olahraga
b. Peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat untuk
mendukung pembangunan, pengembangan dan penyediaan fasilitas
olahraga
80
c. Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana
dan prasarana olahraga.
T. Kesbang dan Politik Dalam Negeri
1. Program Pembinaan Peran Organisasi Sosial Politik
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi bagi
setiap anggota partai politik, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
dinamika kehidupan politik daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peranserta organisasi
sosial politik, sehingga dapat memberikan konstribusi yang memadai
terhadap pendidikan politik masyarakat dan terciptanya keselarasan yang
harmonis antar partai politik.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan peranan organisasi sosial politik yang demokratis serta
peningkatan peran dan kapasitas lembaga daerah dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya serta perwujudan penerapan mekanisme kontrol
dan keseimbangan;
b. Peningkatan pemahaman masyarakat dan orsospol dalam aspek
peraturan dan perundang-undangan bidang politik.
2. Program Pengembangan Budaya Politik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dan pemahaman akan hak dan kewajiban berpolitik, kualitas
berkomunikasi serta kontrol politik masyarakat dalam membangun
karakter bangsa yang demokratis.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya praktek politik yang
demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan gender sebagai warga
81
negara, serta terlaksananya pendidikan politik yang demokratis di
kalangan masyarakat.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam budaya berpolitik.
b. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak
dan kewajiban berpolitik yang arif.
3. Program Pembinaan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Program ini bertujuan menciptakan rasa aman dan perlindungan
kepada masyarakat dari ancaman yang mungkin terjadi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kemampuan
melindungi diri sendiri dan lingkungannya dari gangguan pihak lain yang
mungkin timbul, sekaligus memberi pertolongan pertama terhadap
bencana-bencana yang terjadi di lingkungannya.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Pemulihan kondisi daerah melalui pemberdayaan masyarakat akibat
konflik dan pengendalian penguatan pemulihan kondisi daerah.
b. Pembinaan Peran Organisasi Sosial Politik melalui pembinaan
kesadaran politik bagi Ormas LSM, Tokoh masyarakat dan pimpinan
dayah/pasantren.
c. Pengembangan Budaya Politik dan pemulihan kondisi daerah.
4. Program Pembinaan, Pelayanan, Penegakan dan Kesadaran
Hukum
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga
82
dapat terwujud kehidupan masyarakat yang damai dan tentram dalam
tatanan supremasi hukum.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum yang baik dan tersosialisasinya Undang-
undang dan Peraturan Daerah/Qanun kepada masyarakat secara merata.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang hukum yang meliputi
Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, Lembaga
Pemasyarakatan, dan Mahkamah Syar’iyah;
b. Mengupayakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dan
pembinaan pemasyarakatan di dalam dan di luar Lembaga
Pemasyarakatan;
c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, aparat penyelenggara
negara yang sadar akan hak dan kewajibannya terhadap kepatuhan
hukum;
d. Ketersediaan media komunikasi yang efektif dalam rangka pencapaian
kesadaran hukum kepada masyarakat;
e. Peningkatan profesionalisme aparat dan fumgsionalisasi institusi-
institusi penegak hukum.
U. Pemerintahan Umum
1. Program Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan PenerimaanDaerah
Program ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan
pengawasan anggaran serta sumber-sumber penerimaan dan kekayaan
daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya disiplin anggaran
daerah yang baik dan benar, sesuai dengan aturan peraturan yang ada
serta berprinsip transparasi dan akuntabel, serta terlaksananya
peningkatan mengintensifkan penerimaan daerah.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
83
a. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan
inventarisasi kekayaan dan penerimaan daerah; dan
b. Pengembangan sistem pengelolaan penerimaan daerah dalam rangka
peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Program Pengembangan Kelembagaan dan PerekonomianDaerah
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan
kelembagaan ekonomi daerah sehingga mampu memberi kontribusi yang
lebih besar bagi perekonomian daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terbinanya pemberdayaan
kelembagaan ekonomi daerah termasuk kelembagaan finansial baik sektor
swasta, maupun BUMN dan BUMD, yang berbasis pada potensi dan sumber
daya yang ada di daerah.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Peningkatan koordinasi penyusunan program pembangunan ekonomi
daerah;
b. Peningkatan koordinasi pembinaan dan pembangunan lembaga usaha
ekonomi daerah;
c. Pengkajian/evaluasi kelayakan BUMD oleh lembaga yang berkompeten.
3. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Qanun
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan urusan-
urusan daerah dalam kerangka otonomi khusus, terutama untuk
mewujudkan pelaksanaan Syari’at Islam, disamping urusan-urusan
pemerintahan lainnya.
Sasaran program ini adalah terciptanya berbagai peraturan
perundang-undangan sebagai sarana pelaksanaan Syari’at Islam sesuai
dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat.
84
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Mengupayakan percepatan penyelesaian peraturan-peraturan
daerah/qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus,
penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan restrukturisasi organisasi
perangkat daerah; dan
b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan
hukum dengan lembaga akademis, profesi-profesi hukum dan lembaga
swadaya masyarakat.
4. Program Peningkatan Pemerintahan Daerah Pasca UUPA
Tujuan yang ingin dicapai adalah agar sekelompok masyarakat yang
selama ini berseberangan ideologi dengan pemerintah dapat berintegrasi
kembali ke dalam masyarakat luas, sehingga dapat menjalani kehidupan
normal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya reintegrasi mantan
GAM ke dalam kelompok masyarakat serta pulihnya hak-hak sipil sebagai
warga negara.
Kebijakan Umum program ini adalah:
a. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi UUPA
b. Mengintensifkan inventarisasi mantan GAM dan korban Konflik
c. Memfasilitasi Mantan GAM dalam Komisi BRR
d. Penjaminan Hak-hak sipil dalam bidang politik, sosial, budaya dan
ekonomi eks GAM dalam mendukung Pilkada tahun 2006
e. Penyediaan/penyaluran dana reintegrasi dibawah kewenangan PEMDA
NAD/BRA
f. Pengembalian pengungsi korban konflik ke daerah asal masing-masing
g. Tersedianya alokasi tanah dan pengembalian hak-hak GAM/ pengungsi
serta tersedianya lapangan kerja
85
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”
Program ini bertujuan untuk menciptakan aparatur
penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas
dari KKN.
Sasaran yang diharapkan adalah terwujudnya aparatur pemerintahan
yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan
pemerintah.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Meningkatkan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
b. Meningkatkan sistem informasi pengawasan yang dipadukan dengan
koordinasi perencanaan, pengawasan/ pemeriksaan, pembinaan dan
pengendalian.
c. Pengembangan data, monitoring dari evaluasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat.
d. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan.
V. Kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas dan Mutu SDM Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan
kapasistas SDM aparatur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap aparatur pemerintah daerah dalam berbagai bidang keahlian, baik
melalui jalur pendidikan formal (degree) maupun melalui pendidikan dan
pelatihan (non-degree), sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas
kepemerintahan dan pembangunan
86
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya aparatur pemerintah yang
profesional, handal dan berwibawa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah melalui Pengiriman PNS
yang potensial untuk mengikuti pendidikan formal (degree) maupun
melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik di daerah, di luar daerah
maupun di luar negeri;
b. Penyempurnaan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS
c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur;
d. Pengembangan Sistem Informasi Diklat Aparatur;
e. Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan
manajemen kepegawaian
f. Pengembangan profesionalisme PNS melalui penyempurnaan aturan etika
dan mekanisme penegakan disiplin
g. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan
W. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial keluarga.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya penguatan kelembagaan
Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan gampong/desa.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pemantapan kelembagaan pemerintahan kecamatan, mukim dan
gampong/Desa;
b. Pemantapan kelembagaan pemerintahan kecamatan, mukim dan
gampong/Desa;
c. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
d. Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan serta penguatan
Manajemen Perencanaan Pembangunan Parsitipatif;
87
e. Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi dan bantuan modal
usaha dengan kredit lunak sedapat mungkin sesuai Syar’iah bagi
masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;
f. Pemberdayaan dan peningkatan peran kehidupan sosial budaya
masyarakat, serta pengembangan teknologi tepat guna pedesaan.
g. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya
alam.
X. Statistik
..........
Y. Kearsipan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya”
Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan menyediakan arsip
sebagai bahan informasi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah merumuskan kebijakan kearsipan,
mengolah berbagai arsip sebagai bahan informasi untuk publik dan melayani
pengguna jasa kearsipan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pembangunan kearsipan dititikberatkan pada terwujudnya pengelolaan
kearsipan yang profesional dan diarahkan untuk tertibnya
penyelenggaraan dan pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan arsip
statis dalam bentuk pelacakan dan ganti rugi dokumen, akusisi arsip yang
bernilai guna dan sudah jarang digunakan oleh lembaga pencipta
b. Pembangunan kearsipan diarahkan pada penyempurnaan sistem
pengelolaan kearsipan, pembangunan jaringan informasi kearsipan dan
peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga arsiparis
c. Peningkatan kesadaran dan minat masyrakat terhadap arsip dan lembaga
kearsipan
88
d. Terwujudnya semua kegiatan dengan peningkatan pelayanan administrasi
pada semua unit kerja di lingkungan Badan Arsip Provinsi Nanggroe
Darussalam dalam rangka tertib arsip dan administrasi.
Z. Komunikasi dan Informasi
1. Program Pos dan Telekomunikasi
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap pos dan telematika, serta peningkatan kapasitas dan
kemampuan masyarakat dalam mengembangkan serta mendayagunakan
teknologi aplikasi telematika secara efektif.
Sasaran utama yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan
telematika adalah (1) meningkatnya efisiensi dalam penyelenggaraan pos
dan telematika; (2) meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan
pos dan telematika; (3) meningkatnya kemampuan pengawasan
penggunaan frekuensi radio seluruh Provinsi NAD; (4) bertambahnya alat
dan perangkat pos dan telematika yang bersetifikat; (5) meningkatnya
pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi
informasi dan komunikasi; dan, (6) terwujudnya kemudahan bagi
masyarakat dalam mengakses sistem informasi yang handal, termasuk
pengelolaan spektrum frekuensi radio ke seluruh wilayah
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Revitalisasi penyelenggaraan pos dan telematika;
b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur
pos dan telematika;
c. Peningkatan dan pengembangan serta pemanfaatan aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi;
d. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan
pos dan telematika terutama di daerah non-komersial;
e. Menjaga kualitas dan meningkatkan jangkauan radio;
f. Menjaga kualitas perangkat pos dan telematika;
89
g. Memfasilitasi pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;
h. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah
perdesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
beserta aplikasinya melalui pelayanan telekomunikasi kepada
masyarakat, khususnya pada kecamatan yang belum terlayani.
2. Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pertukaran informasi
dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kebebasan pers sesuai
etika yang berlaku dalam melakukan kontrol sosial dan politik, serta
terciptanya hubungan komunikasi/informasi yang lebih sehat dengan
masyarakat yang melahirkan kedewasaan pola pikir masyarakat terhadap
proses pembangunan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan peran dan pemantapan sistem informasi/komunikasi
penyelenggaraan pemerintahan dan antar kelompok masyarakat;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka sosialiasi
integrasi dan pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi.
c. Peningkatan peran TVRI dan RRI Banda Aceh dalam rangka
penyampaian informasi pembangunan daerah dan proses integrasi;
d. Peningkatan pengawasan peredaran/ produksi film dan rekaman
video;
e. Ketersediaan sarana komunikasi di pedesaan
AA. Pertanian
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
90
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan
melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
perkebunan serta peternakan dengan melakukan diversifikasi usaha tani
melalui peningkatan keanekaragaman dan kualitas pangan sesuai pola
pangan harapan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya kuantitas dan kualitas
pangan yang memadai, kelompok tani yang tangguh, sistem penyuluhan
pertanian secara berkesinambungan dan terpadu, serta peningkatan
pendapatan dan kemampuan petani.
Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:
a. Pengamanan ketersediaan pangan melalui upaya-upaya pemanfaatan
lahan terlantar, reklamasi lahan yang rusak akibat tsunami,
optimalisasi dan diversifikasi usaha tani serta peningkatan nilai tambah
produksi pangan;
b. Penguatan dan penumbuhan lembaga petani (kelompok tani);
c. Penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan pertanian;
d. Peningkatan pendapatan dan kemampuan petani dalam menghasilkan
komoditas berdaya saing.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan
kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas yang memberikan nilai
tambah pada usaha pertanian, perkebunan dan peternakan dengan
membuka lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan dengan pola padat
karya.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan
pendapatan petani melalui pemanfaatan lahan terlantar secara optimal,
serta mutu SDM dan penguatan lembaga petani.
Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:
91
a. Penumbuhan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan
posisi tawar petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan
perdagangan tidak adil;
b. Peningkatan SDM petani melalui pendidikan dan pelatihan,
pengembangan sekolah lapang serta pendampingan kepada petani
berupa modal dan paket teknologi tepat guna;
c. Pemanfaatan lahan terlantar secara optimal dalam upaya pengentasan
kemiskinan dan pengangguran serta pengadaan lahan terutama bagi
masyarakat korban tsunami dan konflik serta mantan GAM.
3. Program Pengembangan Agribisnis
Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha tani di kawasan
sentra produksi melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai
tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah dan penanganan
pasca panen, mutu, pengolahan hasil serta pemasaran.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya kawasan sentra
produksi komiditi unggulan daerah yang berbasis “one district one
commodity”, nilai tambah dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan
peternakan.
Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:
a. Pengembangan kawasan sentra produksi komiditi unggulan daerah
berbasis pada “one village one commodity”;
b. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk pertanian, perkebunan
dan peternakan melalui pengembangan teknologi pengolahan hasil
dan pengembangan agroindustri;
c. Penguatan basis data dan informasi pertanian serta peningkatan SDM
petani dalam diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan
petani;
d. Rehabilitasi infrastruktur pertanian pasca tsunami dengan
pemanfaatan teknologi tepat guna, spesifik lokasi dan ramah
lingkungan;
92
e. Peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk
pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
terutama peningkatan permodalan, jalan usaha tani ke sentra-sentra
produksi, pengairan serta sarana dan prasarana infrastruktur
pendukung pembangunan lainnya.
BB. Kehutanan
1. Program Pengembangan Produksi Kehutanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan
efektivitas kegiatan hutan, mengembangkan hutan rakyat dan
terciptanya peluang bagi masyarakat/dunia usaha di bidang kehutanan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peningkatan
produktifitas hutan yang lebih baik, berkembangnya usaha masyarakat
dalam pengelolaan hasil hutan, serta pengembangan promosi hasil
hutan.
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Meningkatkan kondisi hutan dalam menunjang perekonomian daerah
sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem hutan;
b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kegiatan pengusahaan
hutan dan hasil hutan;
c. Peningkatan produksi kehutanan secara lebih efisien, optimal, adil,
dan berkelanjutan melalui penetapan kawasan hutan,
pengembangan hutan kemasyarakatan, penatagunaan hutan, dan
penetapan kesatuan pengelolaan hutan produksi segera diwujudkan
agar pemanfaatan sumber daya hutan dapat lebih dikendalikan;
d. Ketersediaan database produktivitas, efektifitas, dan potensi hutan
lainnya;
e. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan hutan;
f. Meningkatkan hasil produksi hutan non-kayu;
93
g. Ketersediaan akses informasi kehutanan;
h. Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat
sekitar hutan, mengoptimalkan peran pawang hutan dan mukim,
serta pengelolaan hutan secara partisipatif.
2. Program Rehabilitasi Lahan Kritis
Program ini bertujuan untuk melakukan upaya-upaya perlindungan
sumberdaya hutan dan memulihkan fungsi hutan serta lahan yang telah
mengalami degradasi sehingga fungsi lindung dan fungsi produksinya
dapat ditingkatkan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kembali fungsi hutan
pada lahan-lahan kritis, dan perlindungan terhadap sumber daya hutan
dari bencana degradasi.
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Peningkatan dan perlindungan sumber daya hutan;
b. Peningkatan peran dan keterampilan/partisipasi masyarakat dalam
reboisasi/penghijauan;
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang
pelestarian sumber daya alam;
d. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan lindung;
e. Memulihkan kembali ekosistem mangrove sebagai penyangga
kehidupan kawasan pesisir;
f. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan
DAS prioritas;
g. Mencegah kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan
perambahan, kebakaran hutan, illegal logging dan illegal trade.
CC. Energi dan Sumberdaya Mineral
94
1. Program Pengembangan Usaha Pertambangan
Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pertambangan
dengan meningkatkan produksi hasil pertambangan yang berkualitas
dan ramah lingkungan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah dalam pengembangan usaha
pertambangan adalah terciptanya usaha pengembangan pertambangan
yang produktif secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
Kebijakan umum program ini :
a. Peningkatan pembinaan, pengawasan pengelolaan pertambangan,
serta penertiban usaha pertambangan dan Daerah aliran Sungai
(DAS);
b. Peningkatan keterampilan rakyat dalam pengembangan dan
pengelolaan di bidang usaha pertambangan skala kecil.
c. Meningkatnya peluang usaha pertambangan skala besar, menegah
dan kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial
dan lingkungan hidup;
d. Peningkatan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur
pemerintah daerah dalam aspek peraturan dan perundang-undangan
di bidang pertambangan dalam rangka meningkatkan sumberdaya
manusia dalam usaha pertambangan.
e. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk
informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi;
f. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek
pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan
kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran
lingkungan;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Energi, Mineral dan AirBawah Tanah
95
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan
sumberdaya energi, mineral serta air bawah tanah untuk kesejahteraan
masyarakat.
Sasaran yang diinginkan adalah peningkatan rasio elektrifikasi
perdesaan menjadi sebesar 98,00%, meningkatkan partisipasi
masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam
bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola
usaha penunjang ketenagalistrikan, inventarisasi potensi yang ada,
tertipnya perizinan, konservasi air bawah tanah, terdatanya kondisi
cekungan air secara menyeluruh dan tersedianya pembangkit.
Kebijakan Umum program ini adalah:
a. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama untuk menjamin
pasokan tenaga listrik di daerah krisis listrik serta daerah terpencil
dan perdesaan;
b. peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efisien dan handal;
c. pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan
termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
d. penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan
untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan
efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi;
e. Ketersediaan data potensi sumber-sumber energi baru serta
keanekaragaman pemanfaatan energi sebagai energi alternatif dan
sumberdaya alam/potensi pertambangan;
f. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi, mineral dan
air bawah tanah;
g. Ketersediaan sumber-sumber air bawah tanah yang memenuhi
standar kesehatan di kawasan krisis air;
h. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga hasil industri
pertambangan;
i. Peningkatan dan pengawasan serta investigasi bencana alam
beraspek geologi.
96
DD. Pariwisata
Program Pengembangan Kepariwisataan
Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisata ke daerah yang
dapat membuka lapangan usaha bagi masyarakat, sehinga meningkatkan
penerimaan PAD, tanpa merusak budaya daerah yang telah ada melalui
penyediaan dan pengembangan objek-objek wisata unggulan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya tingkat kunjungan
wisata lokal dan manca negara ke daerah tujuan wisata secara terpadu
sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Pengembangan destinasi pariwisata dan diversifikasi produk wisata serta
penyebaran informasi pariwisata;
b. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang
pariwisata;
c. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta promosi pariwisata;
d. Pengembangan atraksi wisata daerah serta penyusunan site plan objek
wisata tsunami dan kawasan wisata; dan,
e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan daerah.
EE. Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan
pendayagunaan sumberdaya kelautan perikanan secara optimal, adil dan
lestari dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
nelayan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan efesien.
97
Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:
a. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta menata kembali
lahan tambak rakyat pasca tsunami;
b. Merehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil
perikanan;
c. Mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan dan
memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan;
d. Mengembangakan dan meningkatkan mutu produk perikanan terutama
dalam proses pengolahan dan pemasaran.
e. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan.
FF. Perdagangan
1. Program Perdagangan Daerah, Dalam dan Luar Negeri
Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang yang
berkualitas dan harga terjangkau, kelancaran distribusi arus barang ke
seluruh wilayah, serta meningkatkan ekspor non migas yang mempunyai
keunggulan kompetitif di pasar dunia.
Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya barang kebutuhan
pokok dan barang strategis lainnya dengan harga terjangkau dan
kualitas terjamin, serta meningkatkan ekspor non migas.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Pengembangan perdagangan daerah melalui peningkatan jaringan
pasar dan perlindungan konsumen;
b. Peningkatan ekspor non migas yang mempunyai keunggulan
kompetitif di pasar dunia;
c. Penyediaan sarana usaha perdagangan kepada para pedagang;
d. Kelancaran distribusi barang melalui kegiatan Pasar Rakyat dan
Operasi Pasar;
98
e. Pembinaan SDM para eksportir melalui pengembangan produk
ekspor, pelatihan dan pengembangan jaringan dan pelayanan
informasi ekspor;
f. Peningkatan kegiatan perdagangan ekspor non migas melalui
Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
2. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan danPelabuhan Bebas Sabang
Program ini bertujuan untuk mengembangkan Sabang sebagai
kawasan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah barat Indonesia sebagai
upaya percepatan pembangunan kawasan/daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sabang sebagai
kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas dalam rangka
menggerakkan sektor ekonomi daerah dan nasional.
Kebijakan Umum Program ini adalah:
a. Penyiapan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai aturan
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor. 37/2001;
b. Peningkatan pelayanan dan pemberian dukungan kepada investor
melalui pemberian jaminan dan kemudahan dalam penanaman
modal di kawasan Sabang;
c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan
Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang;
d. Peningkatan keterpaduan fungsi pengembangan kawasan
perdagangan pada tingkat propinsi, nasional, regional dan
internasional.
e. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penguatan
kelembagaan dan sarana prasarana lainnya.
GG. Transmigrasi
1. Program Pembinaan Usaha Ekonomi Pemukim
99
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan
pada masa pemberdayaan, pembinaan tahap konsolidasi dan tahap
pemantapan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah para pemukim yang ditempatkan
pada lokasi transmigrasi sejak masa pemberdayaan, pembinaan tahap
konsolidasi dan tahap pemantapan.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pemukim
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan
ketrampilan. Sasaran yang ingin dicapai adalah para pemukim dapat
meningkatkan produktivitas dan kreatifitas (skill) dalam mengelola
sumberdaya.
HH. Agama
1. Program Pembinaan Syari’at Islam
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan Syari’at
Islam secara kaffah dan memantapkan pelaksanaan amal ibadah,
pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, dan menghidupkan
syi’ar Islam serta membina kerukunan beragama.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kualitas
pengetahuan agama bagi masyarakat dari pelaksanaan syiar Islam serta
terlaksananya pembinaan kerukunan beragama dan tersedianya sarana
dan prasarana peribadatan.
Kebijakan Umum program ini adalah :
a. Peningkatan kualitas pengetahuan agama bagi masyarakat, Ormas,
OKP, Siswa/Pelajar, Mahasiswa dan pelaksanaan syiar Islam serta
pembinaan kerukunan beragama;
b. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; dan
c. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
100
d. Peningkatan kualitas tenaga pengawas dalam bidang Aqidah, Akhlak,
Ibadah dan Syiar Islam.
2. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran ulama dalam
membina kehidupan ummat baik dalam kehidupan beragama maupun
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peran ulama yang
lebih besar dalam menetapkan kebijakan daerah untuk kemashlahatan
ummat.
Kebijakan umum program ini adalah :
a. Peningkatan peran dan sumber daya ulama dalam setiap kebijakan
daerah untuk kemashlahatan umat;
b. Menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan terhadap
kebijakan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan tatanan Ekonomi yang Islami.
c. Peningkatan kerjasama yang baik antara ulama dan umara.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat
beragama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing, mendorong
dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam menyelenggarakan
kegiatan kehidupan keagamaan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya fasilitas pelayanan
bagi umat beragama melalui penataan sistem dan manajemen
pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan kehidupan beragama,
tersedianya tenaga Mahkamah Syari’ah yang berkualitas dan
terlaksananya peribadatan di meunasah-meunasah dan di barak-barak
pengungsian.
101
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama melalui
penataan sistem dan manajemen pelayanan dalam penyelenggaraan
kegiatan kehidupan beragama;
b. Peningkatan kualitas pelayanan tenaga Mahkamah Syar’iyah.
c. Pelayanan Peribadatan pada meunasah-meunasah dan di Barak-
barak Pengungsian.
4. Program Pencegahan Pemurtadan
Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemurtadan
akibat adanya isu penyebaran misi agama yang bertentangan dengan
ajaran agama Islam di tempat barak pengungsian, sehingga telah
menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat luas.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penguatan Aqidah
Islam bagi masyarakat di pengungsian terhadap pengaruh penyebaran
misi agama lain, sekaligus melakukan tindakan pencegahan penyebaran
misi tersebut.
Kebijakan umum program ini adalah :
a. Menggalakkan kegiatan dakwah di pengungsian secara intensif.
b. Menyediakan prasarana sarana peribadatan yang memadai.
c. Meningkatkan minat baca tulis Al-Quran dan pemahaman agama.
d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
pencegahan penyebaran misi agama lain.
5. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
Program ini bertujuan memberdayakan berbagai lembaga/ badan
sosial keagamaan untuk kemaslahatan umat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peranan lembaga
sosial keagamaan dalam rangka penguatan nilai-nilai keagamaan dan
102
pemberdayaan moral masyarakat, serta kemampuan pengelolaan
lembaga pendidikan keagamaan.
Kebijakan Umum Program ini adalah :
a. Peningkatan peranan lembaga sosial keagamaan dan lembaga
tradisional keagamaan dalam rangka penguatan nilai-nilai
keagamaan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan
tradisional keagamaan;
c. Pemberian bantuan sarana dan peningkatan prasarana pendukung
bagi lembaga sosial keagamaan yang memadai dan cukup.
d. Peningkatan, pemugaran prasarana dan sarana peribadatan serta
pelestarian kawasan bersejarah dan tradisional.