BAB IV VISI dan MISI daerah
Transcript of BAB IV VISI dan MISI daerah
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagiatas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itudibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiapProvinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyaiPemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang;
b. bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkanPeraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lainuntuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
c. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi danmensinergikan perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalamkurun waktu 20 (dua puluh) tahun perlu menyusunRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun2025;
d. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusunoleh pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya yang memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah yang mengacu kepada RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) danRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara;
e. bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai daerahotonom dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2007 tentang Pembentukan KabupatenMinahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, makasemua Peraturan Perundang-undangan yangberkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerahdisesuaikan dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan dimaksud.
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2005-2025.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara diProvinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005–2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelanggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2009-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentangMasterplan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun2013 tentang Pedoman Pembangunan WilayahTerpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraNomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Tahun 2013 Nomor 71).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005–2025.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanPemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten MinahasaTenggara.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MinahasaTenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanPemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumenperencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun, dan khusus untuk Kabupaten Minahasa Tenggaraterhitung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara diProvinsi Sulawesi Utara, sampai dengan tahun 2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenMinahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalahdokumen perencanaan pembangunan daerah KabupatenMinahasa Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumenperencanaan pembangunan daerah Kabupaten MinahasaTenggara untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah KabupatenMinahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD,adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untukperiode 1 (satu) tahun;
15. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur danmengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.
16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan olehPemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ataukepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
17. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepadadaerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepadaKabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah KabupatenKota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
18. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutdesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan PemerintahDaerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawabdalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, denganmempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sertabesaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugaspembantuan.
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Bagian KesatuPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Pasal 2
(1) Penyusunan RPJPD mengacu pada Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara sertaberpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Minahasa Tenggara.
(2) Proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan menggunakanpendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta top-down danbottom-up yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sertaberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(3) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I : Pendahuluan;b. bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;c. bab III : Analisis Isu-Isu Strategis;d. bab IV : Visi dan Misi Daerah;e. bab V : Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah; danf. bab VI : Kaidah Pelaksanaan.
(4) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantumdalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.
Bagian KeduaVisi dan Misi Daerah
Pasal 3
(1) Visi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 adalahTerwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang Maju, Adil,Sejahtera dan Beretika.
(2) Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 adalah:a. mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang
berahlak mulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafahPancasila;
b. menciptakan sumber daya manusia Kabupaten MinahasaTenggara yang berkualitas;
c. meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggarayang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya;
d. menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatanperekonomian; dan
e. meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten MinahasaTenggara secara merata dengan terpenuhinya seluruhkebutuhan dasar hidup secara layak.
Bagian KetigaProgram Pembangunan Daerah
Pasal 4
(1) Program pembangunan daerah 2005-2025 dilaksanakan sesuaidengan RPJPD dan RTRW.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomandalam penyusunan RPJMD.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanpenjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
(4) Untuk melaksanakan RPJPD dan RPJMD, SKPD wajib menyusunRenstra-SKPD dan Renja-SKPD.
BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasipelaksanaan RPJPD.
(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB IVKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten MinahasaTenggara disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.
BAB VPENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di RatahanPada tanggal 2014
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahanpada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
B. A. TINUNGKI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2014 NOMOR ....
PENJELASANATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005-2025
I. UMUM.Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai
tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakandokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20(dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunandaerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional (RPJPN).
Upaya pengembangan dan penerapan sistempertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapatberlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih danbertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktorsumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan,pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender,ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPDditetapkan dengan peraturan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL.Pasal 1
cukup jelas.
Pasal 2Ayat (1)
cukup jelas.
Ayat (2)cukup jelas.
Ayat (3)Huruf a.
PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukumpenyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengandokumen rencana pembangunan daerah lainnya,sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.
Huruf b.GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menyajikansecara logis dasar-dasar analisis, gambaran umumkondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi serta indikator kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah.
Huruf c.ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS memaparkan tentangpermasalahan pembangunan dan isu strategis.
Huruf d.VISI DAN MISI DAERAH memuat tentang Visi dan MisiKabupaten Minahasa Tenggara dalam kurun waktu 20(duapuluh) tahun.
Huruf e.SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH menjelaskan arahkebijakan pembangunan jangka panjang untukmenjelaskan keterhubungan antara sasaran dengansasaran pokok dan bagaimana pentahapanpembangunan dilakukan pada tiap lima tahunanselama 4 (empat) periode
Huruf f.KAIDAH PELAKSANAAN menguraikan langkah-langkahpelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yangtelah disusun dalam dokumen RPJPD.
Ayat (4)cukup jelas.
Pasal 3Ayat (1)
Ukuran “MAJU” ditunjukkan oleh kemampuan KabupatenMinahasa Tenggara untuk menentukan nasibnya sendiridan menentukan apa yang terbaik bagi daerah.
Ukuran “ADIL” ditunjukkan oleh adanya keseimbangan dankesetaraan dalam semua aspek pembangunan.
Ukuran “SEJAHTERA” ditunjukkan oleh terpenuhinyakebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan dasar dankebutuhan lainnya dalam rangka peningkatan kualitashidup.
Ukuran “BERETIKA” ditunjukkan oleh cara hidupmasyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam jangkapanjang, berdasarkan nilai-nilai budaya yang dilandasifalsafah Pancasila.
Ayat (2)cukup jelas.
Pasal 4cukup jelas.
Pasal 5
cukup jelas.
Pasal 6cukup jelas.
Pasal 7cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA NOMOR ......
BUPATI MINAHASA TENGGARAPROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARAPROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005-2025
TAHUN 2014
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005-2025
TAHUN 2014
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | DAFTAR ISI i
DAFTAR ISI
Daftar Isi …..……………………………………………………………………………..
BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………………………
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………..
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………….
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Lainnya ……………………………………...
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………..
1.5. Maksud dan Tujuan …………………………………………………..
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH …………………………………
2.1. Aspek Geografis dan demografis ……………………………………
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………………..
2.3. Aspek Pelayanan Umum ……………………………………………..
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………………
2.5. Tinjauan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033………………...
BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………
3.1. Permasalahan Pembangunan ……………………………………….
3.2. Analisis Isu Strategis ………………………………………………….
BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH …………………………………………………….
4.1. Visi ………………………………………………………………………
4.2. Misi …………………………………………………………………….
BAB V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH ……………………………………………….
5.1. Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 ……………………………………………………..
5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan ………………………………
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN ……………………………………………………..
i
I.1
I.1
I.3
I.5
I.7
I.8
II.1
II.26
II.34
II.39
II.48
III.1
III.1
III.11
IV.1
IV.1
IV.6
V.1
V.5
V.9
VI.1
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGPembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka
waktu tertentu.
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang
disusun secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional.
Pembangunan harus dilakukan sebagai upaya perubahan yang terencana
dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Perencanaan memiliki dimensi waktu berdasarkan prioritas. Dalam
pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam dimensi jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan berdimensi
waktu jangka panjang atau 20 tahun perencanaan.
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan merupakan pelaksanaan amanat
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-2
Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17
tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
menyatakan bahwa sebuah kabupaten harus memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan masa berlaku 20
tahun yakni periode 2005-2025.
Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten, harus mengacu pada RPJPD
Provinsi dan RPJPD Provinsi mengacu pada RPJP Nasional (RPJPN).
Dengan rumusan tersebut, diharapkan akan terbangun sebuah sistem
pembangunan jangka panjang yang saling terkait mulai dari tingkat
Kabupaten hingga tingkat Nasional, sehingga perubahan yang didorong
dapat lebih efektif mewujudkan visi daerah sekaligus visi nasional. RPJP
Nasional akan memayungi arahan jangka panjang daerah sedangkan RPJP
daerah berkontribusi terhadap pencapaian arahan jangka panjang nasional
tersebut.
Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Upaya mewujudkan tujuan tersebut harus dilaksanakan dengan
rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD. Sebagai Kabupaten
otonom, Minahasa Tenggara membutuhkan suatu perencanaan yang dapat
mengakomodasi semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan
yang cukup cepat agar dapat menyejajarkan bahkan mendahului pembangunan di
kabupaten lain yang sudah berkembang lebih awal.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam konteks
Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dokumen RPJPD ini direncanakan
untuk jangka waktu 2005-2025. Dokumen perencanaan RPJPD ini bersifat
makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang
Kabupaten Minahasa Tenggara serta tahapan-tahapan pencapaian setiap
lima tahunnya. Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa
Tenggara bersama DPRD dan seluruh unsur masyarakat sebagai pemangku
kepentingan pembangunan secara berasama-sama terlibat dalam penyusunan
RPJPD melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom up.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-3
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-4
Indonesia Tahun 2008 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4815);
15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaaraan
Penataan Ruang;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembangunan Wilayah Terpadu.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD)
Tahun 2005-2025
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara
(RPJMD) Tahun 2010-2015
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2033.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-5
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH LAINNYAPenyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan
berdasarkan kondisi eksisting dan data-data yang tersedia. Data-data dianalisis
untuk menjelaskan secara konsep dan teori kondisi pembangunan Kabupaten
Minahasa Tenggara selang beberapa tahun. Dokumen penataan ruang yakni
RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara digunakan sebagai
acuan dalam penetapan pemanfaatan ruang untuk pembangunan jangka panjang
di kabupaten Minahasa Tenggara. Dokumen yang harus diacu dalam
penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara ini adalah RPJPD Provinsi
Sulawesi Utara, RPJP Nasional, Target Millenium Development Goals (MDG’s)
sebagai target kuantitatif dan dokumen perencanaan terkait di daerah (a.l
Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketahanan Pangan dan RAD Perubahan Iklim)
Dokumen perencanaan nasional bidang ekonomi yang digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan RPJPD adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Cetak Biru Sistem Logistik
Nasional.
RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara akan digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
selama 4 periode kepemimpinan Bupati terpilih. RPJPD akan dijabarkan dalam
Visi Misi setiap periode RPJMD (5 tahunan pertama hingga keempat).
Selanjutnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategi Daerah dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis untuk realisasi program dan
kegiatan. Gambar 1.1. menyajikan keterkaitan dokumen perencanaan dengan
RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, Gambar 1.1. juga menyajikan
tahapan penyusunan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara 2005-2025 dilakukan
berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun
2010. Dalam menjaring kebutuhan masyarakat, diadakan dialog secara sektoral
dan dialog umum dengan melakukan musrenbang yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dari pihak pemerintah provinsi, pemerintah daerah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-6
kabupaten, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan
masyarakat.
RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 akan menjadi acuan
bagi RPJMD Tahun 2014-2018, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan
menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD,
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Dari RKP Daerah dan Renja SKPD ini yang selanjutnya disusun RAPBD.
Gambar 1.1. Diagram Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Lainnya serta Tatacara Penyususnan RPJPD
PPEERRSSIIAAPPAANN PPEENNYYUUSSUUNNAANN RRPPJJPPDDKKAABB.. MMIITTRRAA
PPeellaakkssaannaaaann FFoorruummKKoonnssuullttaassii PPuubblliikk
PPeerruummuussaannvviissii ddaann mmiissiiddaaeerraahh
PPeerruummuussaannssaassaarraann ppookkookkddaann aarraahhkkeebbiijjaakkaann
AAnnaalliissiiss iissuu--iissuussttrraatteeggiiss
PPeennyyeellaarraassaann vviissii,, mmiissiiddaann aarraahh kkeebbiijjaakkaannRRPPJJPPDD PPrroovv
PPeerruummuussaannPPeerrmmaassaallaahhaannPPeemmbbaanngguunnaannDDaaeerraahh
PPeenneellaaaahhaann RRPPJJPPNN &&RRPPJJPPDD ddaaeerraahh llaaiinnnnyyaa
PPeemmbbaahhaassaannddaann
ppeenneettaappaannPPeerrddaa RRPPJJPPDD
RRaannccaannggaannAAwwaall RRPPJJPPDD
MMuussrreennbbaannggRRPPJJPPDD
KKoonnssuullttaassiirraannccaannggaannaakkhhiirr RRPPJJPPDDddeennggaannMMEENNDDAAGGRRII
RRaannccaannggaannAAkkhhiirr RRPPJJPPDD
AAnnaalliissiiss GGaammbbaarraannuummuumm kkoonnddiissiiddaaeerraahh
PPeenneellaaaahhaann RRTTRRWWPPrroovviinnssii && DDaaeerraahh
LLaaiinnnnyyaa
PPeennggoollaahhaann ddaattaaddaann iinnffoorrmmaassii
RRTTRRWW KKaabb.. MMiittrraa
MMDDGGss
MMaassuukkaann ddaarrii SSKKPPDD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika dalam RPJPD adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUANBagian ini menjelaskan gambaran umum sebagai materi rancangan awal
RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik. Bab Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen
rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan, serta
maksud dan tujuan.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi
dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah. Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah ini terdiri dari aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan
dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun
mendatang . Bab Analisis Isu-Isu Strategis ini terdiri dari permasalahan
pembangunan daerah dan isu strategis
BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH
Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena
keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah
selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar. Bab Visi dan
Misi Daerah ini terdiri dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka
panjang.
BAB V.SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran
pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | PENDAHULUAN I-8
lima tahunan selama 4 (empat) periode. Bab Sasaran dan Arah
Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini terdiri dari sasaran
pembangunan jangka panjang,arah pembangunan daerah dan sasaran
pokok.
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN
RPJPD merupakan penjabaran dari visi,, misi dan arah kebijakan
daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari
visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen
RPJPD.
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
2005–2025 disusun dengan maksud untuk memberi arah bagi semua pemangku
kepentingan yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang di
Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa
Tenggara yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan Nasional, bermaksud untuk
sinkronisasi agar Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mencapai visi, misinya,
dan mampu memberi kontribusi terhadap pencapaian visi misi RPJPD Provinsi
dan RPJP Nasional.
Penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk
memfokuskan arah pembangunan jangka panjang terkait kondisi yang hendak
diwujudkan atau visi daerah dan langkah untuk mewujudkan kondisi tersebut
yang dijabarkan dalam misi dan arah pembangunan daerah. Selain itu, dokumen
RPJPD bertujuan untuk meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pembangunan
secara sektoral dan wilayah dalam tahapan lima tahunan selama 20 tahun serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, penyusunan RPJPD selain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah,
juga diharapkan dapat mengotimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, maju, berkeadilan
dan beretika.
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
1). Luas dan batas wilayah administrasi
Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah di tetapkan sebagai
daerah otonom dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2007 TentangPembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 2 Januari 2007.
Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 710,83 Km2 atau 71.083
Ha yang terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan
Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan
Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu
Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha. Rincian luas
masing-masing kecamatan disajikan pada tabel 2.1. Adapun 12 kecamatan
yang masuk dalam Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi :
1.Kecamatan Ratahan
2.Kecamatan Ratahan Timur
3.Kecamatan Pasan
4.Kecamatan Belang
5.Kecamatan Tombatu
6.Kecamatan Tombatu Timur
7.Kecamatan Tombatu Utara
8.Kecamatan Silian Raya
9.Kecamatan Touluaan
10. Kecamatan Touluaan Selatan
11. Kecamatan Ratatotok
12. Kecamatan Pusomaen
TABEL 2.1.
LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
No Kecamatan Luas Wilayah(Ha)
1. Belang 7.5172. Pasan 4.9793. Pusomaen 5.3624. Ratahan 6.1635. Ratahan Timur 6.3996. Ratatotok 8.4397. Silian Raya 4.3758. Tombatu 6.7959. Tombatu Timur 1.881
10. Tombatu Utara 3.71711. Touluaan 5.276
12. TouluaanSelatan 10.180
Luas Total 71.083Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033
Adapun batas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan
Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten
Minahasa dan Laut Maluku
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan
Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan
Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.
2). Letak dan Kondisi GeografisSecara Geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara :
1240 30’24” - 1240 56’24” Bujur Timur
10 08’19” - 00 50’46” Lintang Utara
Peta 2.1.Peta Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033
Gambar 2.2Kedudukan Geografis Kabupaten Minahasa Tenggara Terhadap
Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2011-2031
3). Topografi1. Gunung-gunung
Topografi sebagaian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan.
Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah
satu gunung yang masih aktif tersebut adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1780
m yang terletak di antara perbatasan Kab. Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan
serta Kab. Minahasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 2.3. dan tabel 2.2.
dibawah ini.
Untuk ketinggian, wilayah Minahasa Tenggara memiliki ketinggian antara 0 m (Pantai
Kec. Ratatotok, Belang, Pusomaen) hingga ketinggian 1750 m (lereng G. Soputan di
Kec. Ratahan dan Kec.Touluaan).
2. LerengLereng wilayah Minahasa Tenggara sebagain besar adalah antara 15 – 25 % yakni
sebanyak 35 % dari luas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi hampir
di seluruh Kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara. Juga lereng antara 25 – 40 %
yakni sebanyak 31 % .
Untuk lereng antara 0 – 2 % yang relatif datar hanya terdapat di sepanjang pantai
selatan yang meliputi Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Juga terdapat di Sekitar
daerah Rasi, Tosuraya, Wawali, Pasan di Kec. Ratahan, Molompar dan Tombatu di
Kec. Tombatu . Lereng antara 0 – 2 % juga terdapat disekitar Ranoketang Atas, Lobu
Kec. Touluaan dan Silian di Kecamatan Silian Raya.
Untuk data Kelerangan bisa diliat dalam tabel 2.3 dibawah ini:
Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2011-2031
NoKELAS
KETINGGIAN
Kec. Belang Kec. PusomaenKec. Ratahan,Kec. Ratahan Timur,Kec. Pasan
Kec. Ratatotok
Kec. Tombatu,Kec. Tombatu Utara,
Kec Tombatu TimurKec. Silian Raya
Kec. Touluaan,Kec. TouluaanSelatan
Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) %
1 0-25 mdpl 80.438 0.96 - - - - 49.372 0.6 - - - -
2 25-50 mdpl 890.363 10.62 1440.532 25.18 - - 395.37 4.8 - - - -
3 50-100 mdpl 1586.160 18.91 1841.16 32.19 13.904 0.08 738.464 9.1 - - - -
4 100-200 mdpl 2361.272 28.16 2256.200 39.44 1854.962 10.20 1051.155 12.9 - - - -
5 200-500 mdpl 2785.448 33.21 182.210 3.19 10565.762 58.08 4245.787 52.1 5538.740 40.9 11379.976 66.6
6 500-750 mdpl 682.719 8.14 - - 3134.708 17.23 1525.492 18.7 6140.998 45.3 3551.114 20.8
7 750-1000 mdpl - - - - 1790.980 9.85 150.260 1.8 1487.561 11.0 1946.983 11.4
8 1000-1500 mdpl - - - - 830.490 4.57 - - 327.120 2.4 201.327 1.2
9 > 1500 mdpl - - - - - - - - 52.829 0.4 - -
TOTALLUAS WILAYAH
8,386.4 100 5,720.1 100 18,190.8 100 8,155.9 100 13,547.2 100 17,079.4 100
71.080 Ha
PETA 2.4PETA KETINGGIAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2012
Tabel 2.5
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng
No KeteranganKec. Belang Kec. Pusomaen
Kec. Ratahan,Kec. RatahanTimur,Kec. Pasan
Kec. Ratatotok
Kec. Tombatu,Kec. TombatuUtara,Kec TombatuTimurKec. Silian Raya
Kec. Touluaan,Kec. TouluaanSelatan
Luas % Luas % Luas % Luas % Luas % Luas %1 Lereng 0 - 2 % 866.2 10.4 1,144.8 20.0 - - 825.3 10.1 80.9 0.6 147.8 0.87
2 Lereng 15 - 25 % 2,153.8 25.8 1,818.3 31.8 10,794. 59.4 2,547.9 31.0 2,967.8 21.9 5,404 31.7
3 Lereng 2 - 15 % 2,391.6 28.6 2,520.6 44.1 1,631.4 9.0 587.1 7.2 1,811.1 13.3 1,836.0 10.7
4 Lereng 25 - 40 % 1,836.5 22.0 227.0 4.0 4,068.7 22.4 2,167.9 26.4 7,394.1 54.4 6,470 37.9
5 Lereng > 40 % 1,112.3 13.3 - - 1,677.5 9.2 2,080.7 25.3 1,328.3 9.8 3,187 18.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.
Luas Lereng 8360.4 5710.7 18171.7 8208.8 13582.2 17046
Sumber : Analisis dari Peta RBI skala 1 : 50.000
PETA 2.6PETA LERENG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2012
4). GeologiFormasi BatuanDari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Departement
Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan formasi batuan wilayah
Minahasa Tenggara terdiri dari :
Formasi Aluvium dan endapan pantai (Qa)
Formasi Batuan Gunung Api Muda (Tmv, Qv)
Formasi Batuan Gunung api Bilungala (Tmbv)
Formasi Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv)
Batuan Gunung api (Tmv)
Formasi Batu gamping Ratatotok (Tml)
Formasi Endapan danau dan sungai (Qs)
Formasi Tufa Tondano (QTv)
5). HidrologiRencana sistem jaringan sumber daya air dapat meliputi: (1) Jaringan sumber daya air
lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah
kabupaten; (2) Wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk, situ, dan embung pada
wilayah kabupaten; (3)jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha
tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkapnya, dan saluran yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan,
dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer,
sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah; (4) jaringan air baku untuk air
bersih; (5) jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan (6) sistem pengendalian
banjir di wilayah kabupaten.
Wilayah sungai di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas:
1. Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional Tondano – Likupang, yang diantaranya
meliputi wilayah DAS Ratahan Pantai, terdiri atas: Sungai Kayuwatu, Sungai
Kinamang, Sungai Molompar, dan Sub DAS Ratatotok, yang merupakan
kewenangan pemerintah.
2. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten, terdiri atas: DAS Sosoan, DAS Ranoako, DAS
Kayuuling, DAS Kalait, DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS
Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS Limbole, DAS Sue, DAS
Pangasu, DAS Mamaya, DAS Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutua, DAS Tiwalako,
DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS Pinamangkulan, DAS Lahaus,
DAS Konga, DAS Waasu, DAS Pantuah, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS Puta,
DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang,
DAS Hais, DAS Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS Paderen,
DAS Tuolunik, DAS Palaus, DAS Wawesan, DAS Kaanon, DAS Binuang, DAS
Koker, DAS Tonsawang, DAS Totok, DAS Matuahtuah, DAS Koserangan, DAS
Tembaga, DAS Limpoda, DAS Ropada, DAS Lahendung, DAS Wongangaan, DAS
Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS Mopsaleleng, DAS Basaan,
dan DAS Morea.
Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa jaringan irigasi yang terdiri atas: (1)
Bendungan yang berupa Bendungan Ranombolay di Minahasa Tenggara untuk
pelayanan kurang lebih 1.157 ha; (2) Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas: DI Buyat
yang diantaranya meliputi wilayah Kecamatan Ratatotok di Kabupaten Minahasa
Tenggara; DI Belang di Kecamatan Belang; DI Touluaan di Kecamatan Touluaan; DI
Ratahan di Kecamatan Ratahan; DI Pusomaen di Kecamatan Pusomaen; dan DI
Tombatu di Kecamatan Tombatu; (3) Saluran irigasi primer yang meliputi saluran irigasi
Ranombolay di Minahasa Tenggara, sepanjang kurang lebih 1,45 km, serta saluran
irigasi sekunder yang meliputi saluran irigasi Ranombolay di Minahasa Tenggara
sepanjang kurang lebih 19,08 km.
Sistem jaringan air minum/bersih di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri
atas:
Jaringan Air Bersih Desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur;
Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur;
Jaringan Air Bersih Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan;
Jaringan Air Bersih Desa Tombatu II Kecamatan Tombatu Utara;
Jaringan Air Bersih Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara;
Jaringan Air Bersih Desa Bentenan Kecamatan Posumaen;
Jaringan Air Bersih Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan;
Jaringan Air Bersih Desa Permukiman Trasmigrasi Tombatu Kecamatan Tombatu;
Jaringan Air Bersih Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur;
Jaringan Air Bersih Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu;
Jaringan Air Bersih Desa Mundung Kecamatan Tombatu Timur;
Jaringan Air Bersih Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur;
Jaringan Air Bersih Desa Tolombukan Kecamatan Pasan;
Jaringan Air Bersih Desa Rasi Kecamatan Ratahan;
Jaringan Air Bersih Desa Minanga Kecamatan Posumaen;
Jaringan Air Bersih Desa Wiau Kecamatan Ratahan Timur;
Jaringan Air Bersih Desa Tababo Kecamatan Belang;
Jaringan Air Bersih Desa Soyowan Kecamatan Ratatotok;
Jaringan Air Bersih Desa Morea Kecamatan Ratatotok;
Jaringan Air Bersih di Silian dan Silian Raya;
Jaringan Air Bersih IKK Ratatotok;
Jaringan Air Bersih IKK Belang;
Jaringan Air Bersih Desa Belang Kecamatan Belang;
Jaringan Air Bersih Molompar-Belang; dan
Jaringan Air Bersih IKK Posumaen;
6). KlimatologiData iklim Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara diambil dari
Stasiun Klimatologi Bandara Sam Ratulangi Manado Propinsi Sulawesi Utara tahun
1998 – 2002.
Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 3.839.60 mm, dengan penyebaran
curah hujan rata-rata bulanan 319.97 mm yaitu berkisar antara 107.32 – 604.86 mm
dan jumlah hari hujan rata-rata bulanan sebanyak 19 hari hujan yaitu berkisar antara
11 – 26 hari hujan. Untuk mengetahui curah hujan dan hari hujan tiap bulannya di
Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat dilihat pada tabel 2.4. di bawah ini.
TABEL 2.7CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN RATA-RATA BULANAN
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
No Bulan Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (Hari)
1 Januari 604.66 25.8
2 Februari 305.02 17.4
3 Maret 407.24 20.2
4 April 328.46 21.4
5 Mei 254.50 19.4
No Bulan Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (Hari)
6 Juni 326.26 21.6
7 Juli 141.64 14.2
8 Agustus 107.32 10.6
9 September 194.36 14
10 Oktober 355.14 18.6
11 Nopember 488.04 24
12 Desember 326.96 22.4
Jumlah 3,839.60 229.60
Rata-rata 319.97 19.13
Bulan Basah 9
Bulan Kering 0
Sumber : Stasiun Klimatologi Samratulangi, Prop. Sulawesi Utara (1998 –
2002)
7). Penggunaan Lahana. Jenis Tanah
Berdasarkan peta sistem lahan yang diambil dari peta repprott tahun 1997, jenis
tanah yang ada di Minahasa Tenggara secara umum dapat diklasifikasikan menjadi
13 Jenis, untuk lebih rinci mengenai luasan jenis tanah di Minahasa Tenggara
dapat dilihat pada tabel 2.5. di bawah ini.
TABEL 2.8
LUAS WILAYAH MENURUT JENIS TANAH
NO. JENIS TANAH HEKTAR Km2 %
1Dystropepts; Dystrandepts;
Tropaquepts1,765.51 17.66 2.48
2Dystropepts; Humitropepts;
Tropohumults22,590.33 225.90 31.78
3 Dystropepts; Humitropepts; 2,860.07 28.60 4.02
NO. JENIS TANAH HEKTAR Km2 %
Tropudalfs
4Dystropepts; Tropudults;
Troperthents13,758.10 137.58 19.36
5 Euntrandepts; Eutropepts 769.63 7.70 1.08
6 Eutropepts 600.00 6.00 0.84
7 Eutropepts; Dystrandept 18,684.13 186.84 26.29
8 Eutropepts; Eutrandepts 257.67 2.58 0.36
9Humitropepts; Dystrandepts;
Hydrandepts4,763.66 47.64 6.70
10 Rendolls; Eutropepts 3,715.68 37.16 5.23
11 Sulfaquents; Hydraquents 145.68 1.46 0.20
12Tropopsamments;
Tropaquents178.25 1.78 0.25
13Tropudults; Dystropepts;
Eutropepts990.84 9.91 1.39
JUMLAH 71,079.54 710.80 100.00
Sumber : Analisis dari Peta Repprott skala 1 : 250.000
b. Penggunaan Tanah / Tutupan Lahan
Pendataan kondisi tutupan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa
Tenggara dilaksanakan dengan melakukan interpretasi terhadap citra landsat
2006 (ETM 7) serta survei lapang tahun 2008. Dari hasil interpretasi tersebut,
tutupan lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikelompokkan
menurut jenisnya dan luasannya, dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini.
TABEL 2.9
TUTUPAN LAHAN
NO. JENIS TUTUPAN LAHAN HEKTAR Km2 %
1 alang-alang 53.61 0.54 0.08
2 hutan belukar 14,375.68 143.76 20.22
3 hutan lebat 9,121.32 91.21 12.83
4 hutan sejenis alami 421.88 4.22 0.59
5 padang rumput 54.57 0.55 0.08
6 pemakaman umum/kuburan 4.07 0.04 0.01
7 Perkampungan 759.17 7.59 1.07
8 perkebunan rakyat 35,379.02 353.79 49.77
9 Rawa 54.09 0.54 0.08
10 sawah 2x padi/thn 2,343.53 23.44 3.30
11 Semak 2,315.36 23.15 3.26
12 sungai/danau 45.29 0.45 0.06
13 Tambak 22.44 0.22 0.03
14 Tegalan 6,129.56 61.30 8.62
JUMLAH 71,079.57 710.80 100.00
Sumber : Analisis dari Peta Repprott skala 1 : 250.000
Sedangkan untuk mengetahui sebaran penggunaan lahan di daerah-daerah di
Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada peta 2.10. dibawah ini.
PETA 2.10PETA PENGGUNAAN LAHAN
Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2012
8). Kondisi Geografi LainnyaPotensi Pengembangan WilayahBerdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat didefinisikan wilayah yang memiliki
potensi untuk dikembangkan:
a. Kawasan PermukimanUntuk penggunaan tanah permukiman eksisiting, umumnya pusat-pusat permukiman
terdistribusi pada wilayah-wilayah datar dan permukiman nelayan di pesisir selatan
Kabupaten Minahasa Tenggara seperti : Tosuraya, Wawali, Pasan, Rasi, Liwutung
(Kec. Ratahan) dan Pangu (Kec. Ratahan Timur); Minanga, Kuala Makalu, Tatengesan
, Sompini (Kec. Pusomaen) ; Kuala Binuang, Buku, Kuala Kaanon, Malompar, Tababo
(Kec. Belang), Basaan, Ratatotok, Morea (Kec. Ratatotok), Tonsawang, Banga, Bunag,
Tambelang, Tombatu (Kec. Tombatu) ; Ranoketang, Lobu, Silian (Kec. Touluaan).
Dari survey lapangan, perkembangan permukiman juga terlihat di sepanjang jalur jalan
utama lintas tengah yang menghubungkan Manado – Tomohon – Ratahan – Amurang.
Dari hasil perhitungan luas penggunaan tanah, luas permukiman adalah 759,17 Ha.
atau 1,07 % dari total luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
b. Kawasan PariwisataMinahasa Tenggara sebagai Kabupaten baru di Sulawesi Utara, gencar
mempromosikan daerahnya, khususnya dalam sektor wisata. Walupun infrastruktur
yang menunjang sektor wisata di Minahasa Tenggara masih sangat minim, namun
promosi obyek-obyek wisata yang terdapat di Minahasa Tenggara gencar dilakukan.
Obyek-obyek wisata yang terdapat di Minahasa Tenggara terutama adalah wisata laut
seperti : Jembatan Karang di Teluk Buyat (Kec. Ratatotok), Pantai Bentenan (Kec.
Pusomaen), Pantai Hais (Kec. Belang). Disamping itu ada obyek wisata lain adalah :
Danau Bulilin (Kec. Tombatu), Gunung Soputan (Kec. Touluaan)
Untuk kegiatan pariwisata luasan yang saat ini digunakan belum dapat diidentifikasi
karena kegiatan yang dilakukan masih bersifat kunjungan singkat yang tidak
memerlukan sarana pendukung.
c. Kawasan PertambanganMinahasa Tenggara kaya akan bahan tambang seperti emas, pasir besi, tembaga.
Bahakan terdapat Perusahaan besar yang menambang emas di Kecamatan Ratatotok
Kabupaten Minahasa Tenggara. Walaupun sejak tahun 2004 pertambangan Emas
tersebut telah ditutup, namun kekayaan bahan mineral di Minahasa Tenggara masih
berpotensi untuk di eksploetasi.
Terakhir menurut data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa
Tenggara, di Pesisir selatan terdapat kandungan pasir besi yang besar.
d. Kawasan PertanianKawasan Pertanian dan perkebunan di Minahasa Tenggara meliputi lahan seluas
43.852,1 Ha. hampir 62 % dari keseluruhan luas wilayah Minahasa Tenggara (Hasil
analisa dari peta Penggunaan Tanah).
Hasil pertanian yang utama adalah Padi, jagung dan Kacang-kacangan , sayur-
sayuran serta buah-buahan seperti Salak, Nenas. Sedangkan hasil utama perkebunan
adalah : Cengkeh, Kopi , Kelapa dan Vanili.
Daerah utama pertanian misalnya di Kecamatan Ratahan, dan Touluaan. Sedangkan
sentra utama perkebunan Cengkeh dan Kopi misalnya : Salingguat , Soyoan, Morea
(Kec. Ratatotok), Basaan, Belang (Kec. Belang).
e. Kawasan Industri
Minahasa Tenggara sebagai Kabupaten Baru, belum memiliki kawasan khusus
industri. Namun untuk mengantisipasi perkembangan wilayah, telah diwacanakan
beberapa alternatif lokasi sebagai kawasan industri, misalnya di Kec. Belang dan Kec.
Tombatu. Industri yang akan dikembangkan adalah industri-industri yang mendukung
sektor Perikanan dan Perkebunan.
Wilayah Rawan Bencana
a. Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi Dan Gempa Bumi
Kabupaten Minahasa Tenggara terletak dekat dengan Gunung berapi Soputan (1783
m). Gunung soputan adalah salah satu Gunung berapi Aktif Tipe A dari 10 Gunung
Api aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Terakhir kali Gunung Soputan meletus tahun
2004 dan 2007. Walaupun tidak terjadi erupsi magmatik yang besar, namun pada
tahun 2007 letusan G. Soputan mengeluarkan hawa panas dan menyemburkan debu
yang mencapai radius 6 Km. Letusan tahun 2007 juga menimbulkan gempa bumi
vulkanik serta guguran lava. Daerah-daerah yang rawan terkena dampak jika terjadi
letusan Gunung Soputan adalah Kec. Ratahan dan Kec. Touluaan.
b. Rawan Bencana Banjir
Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang tidak bisa dilihat dari satu sisi
penyebab. Banjir merupakan akumulasi dari surface run off yang ada di hulu akibat
dari penyebab multi faktor. Penyebab multi faktor ini memberikan kontribusi banjir
yang berbeda satu sama lain.
Terdapat berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya banjir, yaitu :
curah hujan harian yang tinggi, perubahan penggunaan lahan di hulu dari hutan
menjadi non hutan, adanya perambahan hutan dan penebangan hutan secara liar.
Di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara juga terdapat daerah-daerah rawan banjir.
Diantaranya di Daerah Aliran sungai Molompar (Kec. Belang) dan Daerah Aliran
Sungai Ratatotok (Kec. Ratatotok). Kejadian banjir terjadi bulan juli 2007 yang terjadi
di Molompar, Buku, Borgo, Belang (Kec. Belang) dan di Ratatotok (Kec. Ratatotok).
c. Rawan Bencana Pesisir
Pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang mencakup Kec. Ratatotok,
Belang dan Pusomaen, memang rawan terhadap bencana gelombang pasang.
Karena pesisir pantai tersebut langsung menghadap laut lepas (Laut Maluku), tidak
ada bentang alam penghalang dan pemukiman nelayan yang ada di 3 kecamatan
tersebut umumnya dekat dengan garis pantai.
Pada bulan Juni 2007 telah terjadi gelombang pasang yang merusak beberapa rumah
di Desa Molompar dan Desa Buku (Kec. Belang). Gelombang setinggi 3 – 4 meter
tersebut disertai angin kencang dan badai, terjadi dua hari berturut-turut.
Gelombang pasang akibat kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang-surut
disamping itu juga diakibatkan oleh faktor-faktor lain atau eksternal force seperti
dorongan air, swell (gelombang yang ditimbulkan dari jarak jauh), badai dan badai
tropis yang merupakan fenomena yang sering terjadi di laut.
Letak daerah yang rawan terkena bencana banjir dan longsor di Kabupaten Minahasa
Tenggara dapat di lihat pada peta 2.11. di bawah ini.
PETA 2.11.
PETA BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033
Demografia. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara hingga akhir tahun 2012
berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak
101.761 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun
penduduk tidak bertempat tinggal tetap.
Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan angka
di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Minahasa
Tenggara lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
Gambar 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012
Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan, 2013
Tabel 2.13Jumlah Penduduk per Kecamatan
Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010-2012
Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan, 2013
b. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara rata-rata menunjukkan
angka yang kecil yaitu 139 Jiwa/Ha, karena rata-rata perkotaan di Indonesia
kepadatannya 200-250 Jiwa/Ha.
Tabel 2.14Luas dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012
Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan, 2013
Dan untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kegiatan
utamanya dapat dilihat pada tabel 2.15. dibawah ini
TABEL 2.15DISTRIBUSI PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT
JENIS KELAMIN DAN KEGIATAN UTAMA 2011
Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Total
A Angkatan Kerja 31.502 15.077 46.579
Bekerja 30.394 12.942 43.336
Pengangguran Terbuka 1.108 2.135 3.243
Sumber : Mitra dalam angka 2012
Sosial BudayaMasyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang dominan menganut budaya
Minahasa, cenderung bergerak ke arah pelemahan dan degradasi budaya dan
norma sosial dominan akibat tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin kuat,
berlangsungnya penganut alkulturasi sosial dari etnik lain, berlangsungnya
penetrasi informasi nasional dan global melalui media – media elektronik yang
semakin canggih.
Efek yang paling nyata adalah semakin berkurangnya kepatuhan masyarakat
terhadap nilai dan norma agama, aturan adat dan hukum positif yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Minahasa sangat bergantung kepada
kondisi ekonomi dalam masyarakat. Tidak menjamin bahwa semakin tinggi
kesejahteran ekonomi akan membuat kebudayaan menjadi lestari. Masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya orang Minahasa dewasa ini secara
perlahan telah mulai berubah kepribadiannya, khususnya integritas mereka
dengan kebudayaan dan kepatuhan terhadap agama.
Sebagai masyarakat mayoritas Suku Minahasa beragama Protestan yang sangat
kaya dengan kebudayaan khususnya kesenian seperti kerajinan dan tari-tarian,
maka didalam pengembangan kawasan khususnya untuk pengembangan sektor
perekonomian kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai kegiatan bisnis untuk
menunjang pengembangan pariwisata, di resor-resort , hotel, pusat perdagangan
dan tempat hiburan.
B Bukan Angkatan Kerja 6.556 19.261 25.817
Sekolah 3.337 2.538 5.875
Mengurus Rumah Tangga 1.202 15.813 17.015
Lainnya 2.017 910 2.927
Jumlah Penduduk 15+ 38.058 34.338 72.396
Tingkat Kesempatan Kerja 96.48 85.84 93.04
Tingkat Pengangguran Terbuka 3.52 14.16 6.96
TPAK (%) 82.77 43.91 64.34
Di Kabupaten Minahasa Tenggara, rumah-rumah adat berusia lebih dari 100
tahun hingga 300 tahun lampau mendominasi perkampungan. Tatanan dalam
rumah adat terkesan lapang dan sirkulasi udara terjaga dengan adanya atap-atap
tingkap yang sekaligus memungkinkan sinar matahari menerobos masuk untuk
mengusir kelembaban. Khazanah budaya nenek moyang ini yang semestinya
harus dilirik untuk bisa diterapkan sekarang. Cuma bedanya harus diformulasi
ulang. Ini juga seharusnya bisa menjadi referensi tambahan para arsitektur
modern. Ketangguhan arsitektur cipta karya warisan lelulur masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara ini harus diakui lebih hebat dari rancangan
modern. Sebab, sudah dirancang berdasarkan karakteristik alam dan lingkungan
mereka. Rumah adat kini menjadi salah satu andalan objek wisata di Kabupaten
Minahasa Tenggara
Politik dan Pemerintahan
Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk atas aspirasi masyarakat yang di
tuangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
nomor: 7 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan nomor:
127/VI/VII-2004 TANGGAL 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara di Propinsi; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor: 6
Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 135/i/403 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas
Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi
Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor: 29
Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon
Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor: 9
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi
Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di
Ratahan. Tanggal 23 Mei 2007 Kabupaten Minahasa Tenggara diresmikan,
sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Drs. Albert Pontoh, MM. Dan sejak tanggal
24 September 2008 – 24 September 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara
dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan langsung, yakni: Telly
Tjanggulung dan Djeremia Damongilala. Sejak tanggal 24 September 2013
hingga saat ini Kabupaten Minahasa Tenggara dipimpin oleh Bupati James
Sumendap, SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli dengan Visi Mitra yang
berdaulat, berdikari dan berkepribadian
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1 Fokus Kesejahateraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai data ekonomi makro berupa
nilai tambah bruto yang diperoleh dari berbagai aktivitas yang mencakup seluruh
sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
menyajikan nilai kuantitatif tentang pembangunan ekonomi yang berdimensi
waktu capaian lalu dan sekarang. PDRB ini dapat dijadikan acuan untuk
memprediksi sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Data
PDRB juga dapat digunakan untuk menelusuri struktur ekonomi, pertumbuhan
ekonomi, PDRB per kapita dan Produk Domestik Regional Netto (PDRN).
PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Lapangan Usaha atas dasar
harga konstan saat ini (kondisi eksisting 2007/2008) setelah dianalisis adalah
sebesar Rp 1.066.058.061.015,00 dengan pendapatan per kapita sebesar Rp
10.621.811,00 yang komposisinya seperti terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.16Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRBTahun 2007 s.d 2011
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Provinsi/Kabupaten Minahasa Tenggara
NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 357.334,93 271.795,59 35,11 283.545,14 34,66 317.456,45 35,90 310.922,01 33,30
2Pertambangan
& Penggalian79.724,17 82.365,58 10,64 86.041,11 10,52 89.049,40 10,07 97.057,23 10,39
3Industri
Pengolahan56.512,60 59.578,41 7,70 63.373,56 7,75 67.949,13 7,68 73.065,70 7,82
4Listrik,Gas &
Air bersih5.427.08 5.564,21 0,72 5.731,35 0,70 5.856,19 0,66 6.228,42 0,67
5 Konstruksi 138.806,55 147.479,93 19,05 156.306,42 19,11 165.762,95 18,75 183.549,32 19,66
NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
6
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
61.062,42 64.403,72 8,32 69.074,16 8,44 74.617,96 8,44 85.406,19 9,15
7Pengangkutan
& Komunikasi45.809,68 49.134,56 6,35 53.337,44 6,52 56.582,33 6,40 61.667,88 6,60
8
Keuangan,
sewa,& Js.
Perusahaan
20.221,80 21.488,63 2,78 23.163,87 2,83 24.977,31 2,82 26.837,76 2,87
9 Jasa-jasa 68.015,36 72.419,59 9,35 77.466,78 9,25 82.049,97 9,28 89.057,33 9,54
PDRB 732.924,,58 774.230,22 818.079,82 884.301,70 933.791,84
Sumber : Mitra Dalam Angka, 2012
Tabel 2.17Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011
Atas Dasar Harga BerlakuProvinsi/KabupatenMinahasa Tenggara
NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 332.726,27 361.353,37 27,29 408.485,92 26,87 495.762,97 28,99 593.752,60 30,03
2Pertambangan
& Penggalian115.454,12 128.011,40 9,67 141.804,77 9,33 148.894,97 8,71 161.288,29 8,21
3Industri
Pengolahan127.887,77 151.515,31 11,44 181.215,99 11,92 203.887,68 11,92 222.178.24 11,24
4Listrik,Gas &
Air bersih8.973,38 9.885,92 0,75 10.800,38 0,71 11.275,33 0,66 12.372,07 0,63
5 Konstruksi 213.019,12 239.619,65 18,10 268.487,13 17,66 291.685,79 17,06 339.811,12 17,19
6
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
102.703,45 116.990,11 8,84 135.633,13 8,92 153.525,02 8,98 180.158,63 9,11
7
Pengangkutan
& Komunikasi
angangkutan
& Komunikasi
124.396,93 151.951,78 11,48 175.020,19 11,51 183.380,24 10,72 212.183,53 10,73
8
Keuangan,
sewa,& Js.
Perusahaan
26.005,94 28.090,90 2,12 31.229,31 2,05 34.295,34 2,01 38.096,05 1,93
9 Jasa-jasa 120.726,41 136.601,63 10,32 167.723,90 11,03 187.547,27 10,97 646.623,76 10,93
PDRB 1.171.893,40 1.324.020,06 1.520.400,71 1.710.254,62 1.977.026,09
Sumber : Mitra Dalam Angka, 2012
Tabel 2.18Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007s.d 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)Kabupaten Minahasa Tenggara
NO Sektor 2007 2008 2009 2010 2011
1 Pertanian 4,68 5,62 4,32 11,96 (5,38)
2Pertambangan &
Penggalian5,29 3,31 4,46 3,50 8,99
3 Industri Pengolahan 1,20 5,43 6,37 7,22 7,53
4 Listrik,Gas & Air bersih 2,52 2,53 3,00 2,18 4,15
5 Konstruksi 5,81 6,25 5,98 6,05 10,73
6Perdagangan, Hotel &
Restoran5,92 5,47 7,25 8,03 13,77
7Pengangkutan &
Komunikasi7,02 7,26 8,64 6,00 8,38
8Keuangan, sewa,& Js.
Perusahaan6,04 6,26 7,80 7,83 7,45
9 Jasa-jasa 5,25 6,48 6,97 5,92 8,09
Sumber: Mitra Dalam Angka 2012
Tabel 2.19Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRBAtas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan harga Konstan (Hk) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011Kabupaten Minahasa Tenggara
NO Sektor
Pertumbuhan
Hb Hk
% %
1 Pertanian 3 -7
2 Pertambangan & Penggalian -5 3
3 Industri Pengolahan -5 1
4 Listrik,Gas & Air bersih -4 1
5 Konstruksi 0,7 4
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1 8,4
7 Pengangkutan & Komunikasi 0,9 3
8 Keuangan, sewa,& Jasa Perusahaan -3 1
9 Jasa-jasa -0,3 2
PDRB
Sumber: Mitra Dalam Angka 2012
b. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan
harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan
daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang
dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup
283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya
hidup (SBH).
Sedangkan kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut
deflasi.
Tabel 2.20Nilai inflasi rata-rata Tahun 2009 s.d 2011
Provinsi Sulawesi Utara
Uraian 2009 2010 2011 2012 Rata-ratapertumbuhan
Inflasi 2,31 6,28 0,96 5,23
Sumber : RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025
a. Sektor Pertanian
Sektor pertanian Minahasa Tenggara dapat dideskripsikan menjadi 5 (lima) sub
sektor, yakni (1)sub sektor tanaman pangan, (2) sub sektor perkebunan, (3) sub
sektor kehutanan, (4) sub sektor peternakan, (5) sub sektor perikanan.
1. Sub sektor tanaman panganSub sektor tanaman pangan mencakup padi dan palawija serta hortikultura. Padi
dan palawija meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi
kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Hampir semua kecamatan di
Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki potensi di sektor pertanian, terkhusus
untuk sub sektor tanaman pangan padi dan palawija. Berikut adalah data potensi
Kabupaten Minahasa Tenggara untuk sub sektor tanaman pangan padi dan
palawija.
Berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara, ternyata
sektor pertanian masih mendominasi penggunaan lahan tersebut. Dan
perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara pun masih didominasi oleh sektor
pertanian dengan besar kontribusi pada tahun 2007/2008 sebesar 31 persen dan
di Tahun 2012 sebesar 35 persen.
Untuk tanaman hortikultura yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan,
hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
mempunyai potensi untuk dikembangkan.
2. Sub sektor perkebunan
Sub sektor perkebunan yang menjadi andalan Kabupaten Minahasa Tenggara
adalah tanaman kelapa, pala, kakao, kopi, dan aren.
3. Sub sektor kehutananKawasan hutan di Kabupaten Minahasa Tenggara dibagi berdasarkan fungsinya,
yakni hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Hutan lindung yang ada yakni
Hutan Lindung Bentenan di Kecamatan Pusomaen dengan luas area 482,50
hektar, Hutan Lindung Gunung Kawatak di Kecamatan Ratahan dengan luas
area 418,00 hektar, dan Hutan Lindung Gunung Soputan di Kecamatan Tombatu
dan Ratahan dengan luas area 10.650,00 hektar. Hutan produksi terbatas adalah
Gunung Surat yang wilayah 3 kecamatan di Minahasa Tenggara, yakni Tombatu,
Touluaan, dan Ratatotok dengan luas 24.006,00 hektar. Kawasan hutan tersebut
mempunyai potensi sebagai obyek pariwisata, wilayah resapan air, dan tentu
saja fungsi ekonomis dengan hasil produksinya.
4. Sub sektor peternakan
Potensi sub sektor peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari ternak
sapi, kuda, kambing, babi, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, dan itik.
b. Sektor Perikanan
Sumber daya perikanan yang merupakan salah satu penyokong pertumbuhan
ekonomi, sumber devisa dan penyedia bahan pangan protein hewani bagi
masyarakat, menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (1) kondisi nelayan
yang pada umumnya miskin dan masih merupakan nelayan tradisional; (2) masih
tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap antar
kawasan/wilayah dan antar spesies; (3) banyaknya praktik ilegal Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing yang menyebabkan kerugian negara; dan (4)
pengusahaan perikanan budi daya yang masih belum efisien. Di samping itu,
masalah-masalah lain yang menyertai adalah sarana dan prasarana perikanan
yang belum memadai, dan input-input lain, seperti masalah benih, pakan,
kesehatan ikan, dukungan permodalan, riset, dan iptek perikanan.
Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki garis pantai sepanjang 102 Km
(sumber: hasil analisis peta administrasi Minahasa Tenggara), memiliki sumber
daya kelautan dan pesisir yang sangat potensial untuk dimanfaatkan.
Pantai selatan Kab. Minahasa Tenggara bagian selatan (Kec. Ratatotok, Belang
dan Pusomaen) yang menghadap Laut Maluku merupakan kawasan perikanan
yang kaya. Terdapat juga 25 pulau-pulau kecil antara lain : P. Dakokayu, P.
Putus-putus, P. Babi, P. Hogouw (Kec. Ratatotok), P. Salimburung, P. Dohoi
Besar, P. Dohoi kecil (Kec. Belang), P. Punten dan P. Bentenan (Kec.
Pusomaen).
Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa pelabuhan perikanan dan
perkampungan nelayan yakni : Ratatotok, Basaan (Kec. Ratatotok), Belang dan
Malompar (Kec. Belang) dan Tumbak serta Minanga (Kec. Pusomaen).
2.2. Fokus Kesejahteraan SosialPembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia bila
pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat secara langsung, selain itu pembangunan kesehatan juga
memuat dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan
fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang
didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas,
tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) dan ketersediaan obat.
Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan bidang kesehatan di suatu
daerah, dapat dilihat dari tingkat angka harapan hidup penduduknya. Di
kabupaten Minahasa Tenggara, menurut data Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) tahun 2005-2006, angka harapan hidup penduduknya adalah 69,5 tahun.
a. Angka Melek HurufTabel 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara
NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1 Jumlah penduduk usia diatas15 tahun yang bisa membacadan menulis
68.262 69.057 69.858 70.813 71.821
2 Jumlah penduduk usia 15tahun keatas 68.619 69.417 70.225 71.042 71.845
3 Angka melek huruf 99,48 99,48 99,48 99,68 99,97Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2013
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tabel 2.22Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Minahasa Tenggara
Rata-Rata Lama Sekolah2009 2010 2011 2012 20138,09 8,39 8,39 8,50 8,60
Sumber: RKPD tahun 2014
Tabel 2.23Rata-rata Lama Sekolah Per Kecamatan
Kabupaten Minahasa Tenggara
No Kecamatan2009 2010 2011 2012 2013
L P L P L P L P L P1 Ratatotok 7,4 7,9 7,8 8,2 7,8 8,2 7,9 8,3 8,0 8,42 Pusomaen 6,9 7,6 7,2 7,9 7,2 7,9 7,3 8,0 7,3 8,03 Belang 7,3 7,8 7,6 8,1 7,6 8,1 7,7 8,2 7,8 8,34 Ratahan 8,5 8,9 8,7 9,2 8,7 9,2 8,8 9,4 8,9 9,65 Pasan 8,2 8,7 8,4 9,0 8,4 9,0 8,5 9,2 8,6 9,4
6 Ratahan Timur 8,1 8,4 8,3 8,7 8,3 8,7 8,4 8,9 8,5 9,17 Tombatu 8,1 8,8 8,5 9,1 8,5 9,1 8,6 9,3 8,7 9,48 Tombatu Timur 8,2 8,5 8,6 8,8 8,6 8,8 8,7 8,9 8,8 9,09 Tombatu Utara 8,4 8,9 8,6 9,2 8,6 9,2 8,7 9,3 8,8 9,310 Touluaan 8 8,4 8,2 8,7 8,2 8,7 8,3 8,8 8,4 8,911 Touluaan Selatan 7,1 7,8 7,6 8,1 7,6 8,1 7,7 8,2 7,8 8,312 Silian Raya 8,1 8,2 8,3 8,5 8,3 8,5 8,4 8,6 8,5 8,7
Jumlah 7,86 8,33 8,15 8,63 8,15 8,63 8,25 8,76 8,34 8,87
Sumber: dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, 2013
2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Tabel. 2.24Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2009 – 2012
Kabupaten Minahasa Tenggara
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013
Tabel 2.25Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013
Menurut KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara
No KecamatanJumlah grupkesenian per10.000 penduduk
Jumlah gedungkesenian per10.000 penduduk
Jumlah klubolahraga per10.000 penduduk
Jumlah gedungolahraga per10.000 penduduk
1 Ratatotok 3 12 Pusomaen 2 13 Belang 4 14 Ratahan 3 25 Pasan 2 2
6 Ratahan Timur 2 17 Tombatu 4 28 Tombatu Timur 2 19 Tombatu Utara 2 110 Touluaan 3 111 Touluaan Selatan 2 -12 Silian Raya 3 1
Jumlah 31 14Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3. Aspek Pelayanan Umum
3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya
manusia, salah satu upaya pemerintah dalam ra ngka mengembangkan dan
meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Yaitu dengan
mencanangkan berbagai program seperti program wajib belajar. Dengan
program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap
bersaing pada era globalisasi mendatang.
Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan bidang pendidikan di suatu
daerah, dapat dilihat dari tingkat angka prosentase melek hurufnya. Di kabupaten
Minahasa Tenggara, menurut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun
2005-2006, angka melek huruf sebesar 99%. Indikator lain adalah lamanya
sekolah. Dari sumber yang sama dinyatakan bahwa lamanya sekolah rata-rata di
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 8 tahun.
a. Angka Partisipasi SekolahTabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Jenjang Pendidikan Tahun2009
Tahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
1 SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12thn 8.685 8.953 9.230 9.516 9.810
1.2.jumlah pendudukkelompok usia 7-12 tahundalam Kelompok umur 7-
10.004 10.293 10.589 10.861 11.139
No. Jenjang Pendidikan Tahun2009
Tahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
24 Tahun1.3. APS SD/MI 86,81 86,99 87,17 87,62 88,07
2 SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15thn 3.640 3.753 3.869 3.989 4.112
2.2.
jumlah pendudukkelompok usia 13-15tahun dalam Kelompokumur 7-24 Tahun
5.709 5.874 6.043 6.198 6.357
2.3. APS SMP/MTs 63,76 63.89 64.02 64,35 64,68Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2014
Tabel 2.27Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013
Menurut KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
jumlahmuridusia 7-12 thn
jumlahpendudukusia 7-12th
APS
jumlahmuridusia13-15thn
jumlahpendudukusia 13-15 th
APS
1 Ratatotok 538 1.777 30,28 329 952 34,562 Pusomaen 956 1110 86,13 274 556 49,283 Belang 1.878 2.307 81,40 923 1.077 85,704 Ratahan 1.068 1.425 74,95 478 754 63,405 Pasan 822 849 96,82 132 402 32,846 Ratahan Timur 673 674 99,85 305 306 99,677 Tombatu 1.226 1.497 81,90 376 773 48,648 Tombatu Timur 1129 1171 96,41 547 569 95,789 Tombatu Utara 814 1224 66,50 320 597 53,6010 Touluaan 680 960 70,83 314 420 74,7611 Touluaan Selatan 493 697 70,73 319 329 96,9612 Silian Raya 369 834 44,24 173 395 43,80
Jumlah 10.646 14.525 73,29 4.488 7.130 62,95Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013
b. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/penduduk usia sekolah
Tabel 2.28Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2009 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012* 2013*1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 91 93 93 96 96
1.2.jumlah penduduk kelompok usia7-12 tahun dalam Kelompokumur 7-24 Tahun
12.859 13.257 13.667 14.089 14.525
1.3. Rasio 1 : 141 1: 142 1 : 147 1 : 147 1 : 1512 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 30 39 40 40 40
2.2.jumlah penduduk kelompok usia13-15 tahun dalam Kelompokumur 7-24 Tahun
6.312 6.507 6.709 6.916 7.130
2.3. Rasio 1 : 210 1 : 167 1 : 168 1 : 173 1 : 179Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014
Tabel 2.29Ketersediaan sekolah dan penduduk
usia sekolah menurut kecamatanKabupaten Minahasa Tenggara
NO KECAMATAN
SD/MI SMP/MTs
Jumlahgedungsekolah
jumlahpendudukusia 5-9
th
RasioJumlahgedungsekolah
jumlahpendudukusia 10-
14 th
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)
1 Ratatotok 9 1.049 1 : 117 4 783 1 : 196
2 Pusomaen 9 734 1 : 82 5 697 1 : 139
3 Belang 12 1.252 1 : 104 5 898 1 : 180
4 Ratahan 8 770 1 : 96 3 870 1 : 290
5 Pasan 7 579 1 : 83 2 579 1 : 290
6 Ratahan Timur 6 568 1 : 95 3 481 1 : 160
7 Tombatu 11 847 1 : 77 3 747 1 : 249
8 Tombatu Timur 7 692 1 : 99 2 615 1 : 308
9 Tombatu Utara 7 881 1 : 126 3 661 1 : 220
10 Touluaan 7 687 1 : 98 2 587 1 : 294
11Touluaan
Selatan9 697 1 : 77 6 557 1 : 93
12 Silian raya 4 709 1 : 177 6 549 1 : 92
Jumlah 96 9.465 1 : 99 40 8.024 1 : 201
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013
c. Rasio guru/muridTabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan DasarTahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Minahasa Tenggara
NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013
1SD/MI
1.1.Jumlah Guru 491 505 555 537 533
1.2.Jumlah Murid 13.531 13.649 14.451 14.648 13.964
1.3.Rasio 1 : 28 1:27 1:25 1:27 1:26
2SMP/MTs
2.1.Jumlah Guru 432 449 449 401 421
2.2.Jumlah Murid 5.414 5.523 5.420 5.478 5.359
2.3. Rasio 1 : 13 1:12 1:12 1:13 1:13
Sumber: BPS Minahasa Selatan 2013, Diolah
Tabel 2.31Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Minahasa Tenggara
NO KECAMATAN
SD/MI SMP/MTs
JumlahGuru
JumlahMurid
RasioJumlah
GuruJumlahMurid
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)
1 Ratatotok 29 1.470 0,019 21 628 0,033
2 Pusomaen 57 1.117 0,051 49 449 0,109
3 Belang 65 2.331 0,027 48 551 0,087
4 Ratahan 54 1.497 0,036 50 649 0,077
5 Pasan 44 819 0,053 34 340 0,100
6 Ratahan Timur 46 657 0,070 37 241 0,153
7 Tombatu 53 1.632 0,032 47 585 0,080
8 Tombatu Timur 51 1.155 0,044 39 467 0,083
9 Tombatu Utara 38 1.033 0,036 30 478 0,062
10 Touluaan 21 1.002 0,020 10 372 0,026
11Touluaan
Selatan45 825 0,054 16 274 0,058
12 Silian raya 23 867 0,026 20 349 0,057
Jumlah 526 14.405 0,036 386 5.383 0,071
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2013
3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihana. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tabel 2.32Jumlah Investor Tahun 2011 s/d 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Uraian PMDN PMA Total
2011 Jumlah Investor 1 0 1
2012 Jumlah Investor 3 3 6
2013 Jumlah Investor 5 2 7
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013
b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tabel 2.33
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Persetujuan RealisasiJumlah Proyek Nilai Investasi JumlahProyek Nilai Investasi
2011 1 4.000.000.000 1 4.000.000.000
2012 6 141.250.000.000 2 14.150.000.000
2013 7 242.992.230.400 6 64.650.000.000Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013
c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Tabel 2.34Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2012
Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Uraian 2011 2012
1Jumlah tenaga kerja yangberkerja pada perusahaanPMA/PMDN
20 300
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 1 6
3 Rasio daya serap tenaga kerja 20 50
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013
4. Aspek Daya Saing Daerah4.1. Fokus Kemampuan Daerah
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita (Angka konsumsi
RT per Kapita)
Peningkatan daya beli masyakat menghadapi permasalahan dan
tantangan pada pencapiannya. Beberapa hal masih perlu mendapat
perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga konsumsi masyarakat
sebagai faktor penunjang daya beli tetap terjaga.
Tabel. 2.35
Angka Konsumsi RT per KapitaTahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Uraian 2009 2010 2011 2012 20131. Total Pengeluaran RT 610,08 611,42 615,62. Jumlah RT 23.762 25.390 23.762 27.7263. Rasio (1./2.) 0,025 0,024 0,025
Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2013, diolah
b. Nilai Tukar Petani
Fluktuasi harga dan rasio harga antar wilayah utamanya bahan pokok
harus dijaga pada tingkat yang terjangkau serta peningktan kualitas
barang di pasar domestik.
Tabel 2.36Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2009 – 2013
Kabupaten Minahasa TenggaraNo Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1.Jumlahyangditerima(Rp)
64.312.500 69.187.500 79.125.000 91.375.000 101.341.750
2.Jumlahyangdibayar(Rp)
64.722.500 69.400.000 78.963.000 91.232.500 101.141.750
3. Ratio 99,4 99,6 100,2 100,2 100,2
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan 2013
Tabel 2.37Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013
Menurut KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara
No Kecamatan Indeks yang diterimaPetani
Indeks yang dibayarPetani
Rasio
1. Ratatotok 5.375.000 5.365.000 100,2
2. Pusomaen 9.312.500 9.200.500 100,1
3. Belang 8.625.500 8.600.000 100,3
4. Ratahan 9.312.500 9.301.500 100,1
5. Pasan 8.625.000 8.614.000 100,1
6. Ratahan Timur 8.625.000 9.287.000 100,3
7. Tombatu 9.312.000 9.287.000 100,3
8. Tombatu Timur 9.312.000 9.289.000 100,2
9. Tombatu Utara 9.312.000 9.289.000 100,2
10. Touluaan 9.312.000 9.290.000 100,2
11. Touluaan Selatan 5.718.750 5.710.750 100,1
12 Silian Raya 8.500.000 8.480.000 100,2
Jumlah 101.341.750 101.141.750 100,2
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan 2013
c. Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (Persentase konsumsi
RT untuk non pangan)
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita lebih rendah
dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi pangan perkapita, seperti
dapat dilihat dalam tabel 2.38 dan tabel 2.39.
Tabel 2.38
Persentase Konsumsi RT Pangan dan non-PanganTahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total Pengeluaran RT Pangan 55,90 64,2 63,43 55.90 -
2. Total Pengeluaran RT nonPangan 44,10 35,38 36,57 44.10 -
Sumber: RKPD 2014
Tabel 2.39Perbandingan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan
dan pengeluaran konsumsi pangan perkapita per bulan
No Uraian Tahun 2011
1 Pengeluaran konsumsi
non pangan perkapita
Rp. 277.700,-
2 pengeluaran konsumsi
pangan perkapita
Rp. 219.074,-
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan, SUSENAS 2011
4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Minahasa Tenggara yang berhawa sejuk ini sangat
miskin jalan-jalan alternatif. Distribusi hasil pertanian seringkali terhambat
oleh minimnya akses transportasi. Sementara proses pemasaran hasil
bumi harus cepat. Kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan,
membuat jalan-jalan rawan longsor. Hal ini menjadi alasan untuk
membangun jalan alternatif. Ketersediaan jaringan jalan akan sangat
ditentukan oleh besaran kegiatan yang melayaninya. Dengan tipologi
kabupaten seperti Kabupaten Minahasa Tenggara maka jaringan jalan
yang ada pada saat ini masih bisa melayani sirkulasi kendaraan. Namun
upaya peningkatan tetap merupakan suatu kebutuhan.
Sistem jaringan jalan Kabupaten Minahasa Tenggara dipengaruhi
oleh sistem jaringan wilayah sekitarnya. Bagaimanapun juga sistem
transportasi Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya mengikuti atau
sejalan dengan perencanaan wilayah sekitarnya. Hal ini penting
diperlukan untuk menganalisis peran prasarana transportasi dalam
konsep yang lebih luas. Pengembangan sistem jaringan jalan juga tidak
terlepas dari pengembangan sistem transportasi laut dan udara yang
rencana pengembangannya harus saling terintegrasi, sehingga
memudahkan dalam pergantian antar moda.
Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan
pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat
nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi. Sistem
jaringan jalan untuk pekerjaan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara ini
terdiri dari :
1) Jalan Arteri Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang
kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota
jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
2) Jalan Kolektor Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang
kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang
kedua dengan kota jenjang ketiga.
3) Jalan Lokal Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang
kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua
dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota
jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan jenjang di bawahnya, kota
jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai
persil.
a. Jaringan Jalan Nasional
Jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten
Minahasa Tenggara, terdiri atas: pengembangan dan peningkatan fungsi
jalan lintas timur sulawesi (Rencana Jalan Trans Sulawesi) meliputi ruas
jalan Buyat – Rumbia yang melewati wilayah Kecamatan Ratatotok,
Belang, dan Pusomaen;
b. Jaringan Jalan Provinsi
Jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten
Minahasa Tenggara, terdiri atas pengembangan dan peningkatan fungsi
ruas jalan Amurang – Ratahan yang melewati wilayah Kecamatan
Touluaan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan, dan
Ratahan.
c. Jaringan Jalan Kabupaten
Jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di Kabupaten
Minahasa Tenggara, terdiri atas pengembangan dan peningkatan fungsi
ruas jalan Silian – Tombatu.
d. Rencana Jalan dan Jembatan
Rencana jalan dan jembatan baru meliputi pembangunan
jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk
meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk
meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya;
Adapun jalan-jalan baru yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten
Minahasa Tenggara adalah:
1) Rencana pembangunan dan pengembangan jalan Kolektor
Sekunder, yang terdiri atas:
2) Jalan yang menghubungkan antara Desa Wongkai (Kecamatan
Ratahan Timur) dan Desa Atep (Kec Langowan di Kab Minahasa);
3) Jalan yang menghubungkan antara Desa Wiau (Kec Pusomaen) dan
Desa Atep (Kec Langowan di Kab Minahasa);
4) Jalan yang menghubungkan antara Desa Silian (Kec Silian Raya)
dan Kec Amurang di Kab Minahasa Selatan.
5) Pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara pusat-
pusat kegiatan di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, seperti
dari:
a) Dari Belang ke Tombatu;
b) Dari Ratatotok keTouluaan dan Tombatu;
c) Dari Pusomaen ke Ratahan Timur;
d) Dari Belang ke Pasan;
e) Dari Silian ke Tombatu, dll
f) Pembangunan jalan-jalan alternatif seperti jalan lingkar di
wilayah Kecamatan Ratahan untuk mengurangi kepadatan dan
kemacetan di wilayah kota, demikian juga hal yang sama
diberlakukan di wilayah kota lainnya yang dianggap sangat layak
untuk dibuatkan jalan alternatifnya seperti di Kecamatan Ratahan
Timur, Pasan, Belang, Pusomaen, Ratatotok, Tombatu Utara,
Tombatu, Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan dan Touluaan
Selatan.
g) Pembangunan jalan-jalan perkebunan baru untuk membuka
akses ke wilayah-wilayah produktif dalam rangka membuka
akses dan memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi
masyarakat seperti jalan Bunag-Banga-Kali serta ruas jalan Kali-
Surat-Mokowatak-Banga-Pisa untuk menunjang kawasan
agropolitan di Kecamatan Touluaan Selatan.
h) Pembangunan jalan-jalan baru yang membuka akses ke
kawasan-kawasan wisata.
i) Pembangunan jembatan baru akan menyesuaikan dengan
pembangunan jalan-jalan baru tersebut di atas.
Tabel. 2.40Rasio Ketaatan terhadap RTRW
Tahun 2009 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1. Jumlah Perda(Realisasi) RTRW - - - - 1
2.
Jumlah Perda RDTRdan RTR KSK(RencanaPeruntukan RTRW)
- - - - -
3. Rasio (1./2.) - - - - -Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
Tabel. 2.41Persentase luas Wilayah Produktif
Tahun 2008 s.d 2012Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Luas wilayah produktif 44.596,90 42.596,90 40.596,90 46.596,90 47.596,90
2. Luas seluruh wil.Budidaya 58.726,70 58.726,70 58.726,70 58.726,70 59.512,00
3. Rasio (1./2.) 75,94% 72,53% 69,13% 79,35% 79,98%Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2013
Tabel. 2.42Persentase Luas Wilayah Produktif
Menurut menurut Kecamatan Tahun 2012Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Kecamatan Luas WilayahProduktif
Luas SeluruhWil. Budidaya Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=3/4)1 Ratatotok 3.546,50 6.612,70 53,63%2 Pusomaen 4.764,20 4.920,50 96,82%3 Belang 7.294,80 7.444,50 97,99%4 Ratahan 4.157,40 4.444,50 93,58%5 Pasan 4.228,70 4.319,90 98,09%7 Ratahan Timur 5.227,00 5.621,80 92,98%8 Tombatu 3.670,10 5.211,40 70,42%9 Tombatu Timur 1.768,80 1.880,60 94,06%10 Tombatu Utara 2.938,40 2.979,00 98,64%11 Touluaan 5.183,10 5.220,90 99,28%12 Touluaan Selata 1.170,40 6.764,70 17,35%
Silian Raya 3.647,50 4.118,70 88,56%
Jumlah 47.596,90 59.512 79,98%Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2013
Tabel. 2.43Panjang Jalan ProduksiTahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Minahasa Tenggara
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Panjang JalanProduksi (m) - 12.000 5.000 11.250 12.000
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2013
4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Angka Kriminalitas
Tabel 2.44Jumlah Kriminalitas dan Kriminalitas TertanganiKabupaten Minahasa Tenggara, 2009 s.d 2012
Jenis Kriminalitas Kasus2009
Tertangani2009
Kasus2010
Tertangani2010
Kasus2011
Tertangani2011
Kasus2012
Tertangani2012
Kasus narkoba
Kasus pembunuhan
Kejahatan seksual(Cabul,zinah,kasa,sopan).
Kasus penganiyaan
Kasus pencurian
Kasus penipuan
Kasus pemalsuan uang
Tindak kriminal selama 1tahun
b. Jumlah Demonstrasi
Tabel 2.45Jumlah Demo Tahun 2009-2013Kabupaten Minahasa Tenggara
No Uraian 2009 2010 2011 2012 20131 Bidang politik 1 3 3 32 Ekonomi3 Kasus pemogokan kerja4 Jumlah unjuk rasa 1 3 3 3
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
4.4. Fokus Sumberdaya Manusiaa. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)
Tabel 2.46Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2009 s.d. 2013
NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1. Jumlah lulusan S1 2.432 2.560 2.695 2.837 2.986
2. Jumlah lulusan S2 120 126 133 140 147
3. Jumlah lulusan S3 13 14 14 15 16
4. Jumlah lulusan S1/S2/S3 2.565 2.700 2.842 2.992 3.149
5. Jumlah penduduk 97.430 100.443 101.575 101.761 101.776
6. Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 0,026 0,027 0,028 0,029 0,031Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013, diolah
b. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
Tabel. 2.47Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Minahasa Tenggara
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun 31,198 27,220 31.8542. Jumlah penduduk usia > 64 tahun 2.866 7,322 4.124
3. Jumlah penduduk usia tidakproduktif (1) & (2) 34,064 34,542 35.978
4. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 61.461 65,901 65,5975. Rasio ketergantungan (3) / (4) 55,42 52,41 55
Sumber: RKPD Tahun 2014
5. TINJAUAN TERHADAP RTRW KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2013-2033
A. RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana struktur ruang Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi:
Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama;
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.
Rencana penetapan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Minahasa
Tenggara untuk membentuk struktur ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan
memperhatikan arahan yang tertuang dalam RTRW Nasional, arahan dari
rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam RTRW
Provinsi, serta kondisi karakteristik wilayah kabupaten dan ruang lingkup
pengaruh dari tiap-tiap pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Minahasa
Tenggara.
Tabel 2.48
Rencana Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
KAWASAN/KOTA
SISTIM
PUSAT
PELAYANANKETERANGAN
RATAHAN PKWpDitetapkan dalam RTRW Prov
SULUT
BELANG PKLDitetapkan dalam RTRW Prov
SULUT
TOMBATU PKLDiusulkan dalam RTW Kab
MITRA
RATATOTOK PPKDiusulkan dalam RTW Kab
MITRA
PUSOMAEN PPKDiusulkan dalam RTW Kab
MITRA
TOULUAAN PPKDiusulkan dalam RTW Kab
MITRA
RATAHAN
TIMURPPK
Diusulkan dalam RTW Kab
MITRA
TOMBATU
UTARAPPL
Diusulkan dalam RTW Kab
MITRA
TOMBATU
TIMURPPL
Diusulkan dalam RTW Kab
MITRA
SILIAN RAYA PPLDiusulkan dalam RTW Kab
MITRA
PASAN PPLDiusulkan dalam RTW Kab
MITRA
TOULUAAN
SELATANPPL
Diusulkan dalam RTW Kab
MITRA
Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2033
Keterangan:
PKWp : Pusat Kegiatan Wilayah promosi
PKL : Pusat Kegiatan Lingkungan
PPK : Pusat Pelayanan Kawasan
PPL : Pusat Pelayanan Lingkungan
Beberapa pertimbangan terpilihnya kawasan-kawasan tersebut sebagai
pusat pelayanan adalah, yaitu :
Peluang tumbuh dan berkembang kawasan;
Posisi strategis ditinjau dari beberapa aspek dan kebijakan perkembangan
kota;
Aksesibilitas tinggi;
Jumlah penduduk dan kepadatan;
Kemampuan melayani wilayah sekitar;
Daya dukung lahan dan lingkungan.
Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas:
Sistem jaringan transportasi darat;
Sistem jaringan transportasi laut;
Sistem jaringan perkeretaapian; dan
Sistem jaringan transportasi udara.
Sedangkan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
Sistem jaringan energi;
Sistem jaringan telekomunikasi;
Sistem jaringan sumberdaya air; dan
Sistem sarana pengelolaan lingkungan
B. RENCANA POLA RUANG
Rencana pola ruang Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas kawasan lindung
dan kawasan budidaya.
Untuk kawasan lindung terdiri atas:
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Kawasan perlindungan setempat
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
Kawasan rawan bencana alam, dan
Kawasan lindung geologi.
Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri atas:
Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan peruntukan hutan rakyat
Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan permukiman, dan
Kawasan peruntukan lainnya
C. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:
Kawasan Koridor Pantai Selatan (PANSELA), merupakan kawasan
strategis ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, dan
Kawasan DAS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, merupakan
kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari:
1) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
a. kawasan strategis pusat pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan
Ratahan;
b. kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan
Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW;
c. kawasan pusat pengembangan industri perikanan untuk menunjang
pengembangan Minapolitan di kawasan pesisir pantai Pusomaen,
Belang, dan Ratatotok; dan
d. kawasan pusat pengembangan industri pertanian dan agropolitan di
Kecamatan Ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu Timur,
Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan, sesuai
dengan potensi unggulan dari masing-masing wilayah.
2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri
dari:a. Kawasan Budaya Batulesung, Ratu Oki, Kali, di Tombatu;
b. Kawasan Kubur Raja Bantik Kecamatan Ratahan;
c. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan Kecamatan Pusomaen;
d. Kawasan Sport Centre di Kecamatan Ratahan, Pasan, Belang dan
Ratatotok; dan
e. Kawasan strategis pariwisata bahari yang berlokasi di Bentenan,
Hais, Lakban; pariwisata tirta yang berlokasi di Air Konde, Danau
Lumpias.
3) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumberdaya alam, terdiri atas:
a. Kawasan strategis DAS Molompar sebagai sumber energi listrik bagi
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di
Desa Poniki;
b. Kawasan strategis bendungan dan Daerah Irigasi Ranombolay yang
berfungsi sebagai penyedia kebutuhan air bagi kegiatan pertanian
yang mampu melayani area seluas kurang lebih 1.157 Hektar;
c. Kawasan strategis pengembangan Sumber Mata Air yang terletak di
Kalatin-Ratahan dengan debit kurang lebih 60 liter per detik serta di
Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan
Belang, Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Ratatotok; dan
d. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Sungai
Makalu dengan debit air kurang lebih 250 liter per detik dan di Sungai
Belang dengan debit air kurang lebih 200 liter per detik;
4) Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup terdiri atas:
a. kawasan strategis konservasi kepulauan di Kecamatan Ratatotok,
Belang dan kawasan strategis konservasi bawah laut di Pulau
Batutoli di Ratatotok, Taman Laut Tumbak, dan Pantai Bentenan di
Kecamatan Pusomaen;
b. kawasan Pantai Lakban dan Teluk Buyat di Kecamatan Ratatotok;
c. kawasan strategis konservasi pulau Kepulauan di Kecamatan
Ratatotok, Belang dan Pusomaen;
d. kawasan strategis gunung berapi Soputan di Kecamatan Ratahan,
Pasan, Ratahan Timur, Silian Raya, Tombatu, Tombatu Timur,
Tombatu Utara dan kecamatan Touluaan;
e. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan
Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT) kabupaten yang berlokasi
di Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya
sesuai kebutuhan.
f. kawasan strategis sungai di Tababo dan Kalait (pemanfaatan sumber
daya air untuk situ atau danau buatan sebagai sumber air irigasi dan
perikanan darat); dan
g. kawasan Danau Bulilin di wilayah Kecamatan Tombatu.
Disamping kawasan-kawasan yang telah disebutkan di atas, masih
terdapat beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai
dengan potensi yang dimilikinya, seperti Danau Nanauan dan Danau
Kinawakan di Desa Poniki.
Hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel. 2.49Hasil Telaahan Struktur dan Pola Ruang pada RTRW
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2033
NoRencanaStrukturRuang
Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRWArah
pemanfaatanRuang/Indikasi
Programlokasi
Waktu pelaksanaan
lima tahunke-I
limatahunke-II
limatahunke-III
limatahunke-IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I. Rencana pusat permukiman
I.1
PengembanganKawasanPermukimandengan konsepLisibba BS
KecamatanRatahan danKecamatanTombatu
20% 40% 40%
I.2
Pengembanganpermukimandengan konsepKASIBA
KecamatanBelang danKecamatanRatatotok
50% 50%
I.3
Perbaikan danPeningkatanpermukimankumuh dan tidaklayak huni
Tersebar diseluruh wilayahKabupatenberdasarkan hasilkajian khusus
20% 40% 40%
II. Rencana jaringan transportasi
II.1
PeningkatanKondisi Fisikjalan kolektorPrimer K1 yangmeliputi ruasjalan Buyat –Rumbia
KecamatanPusomaen,KecamatanBelang danKecamatanRatatotok
40% 30% 30%
II.2
Peningkatankondisi fisikjalan kolektorPrimer K2 yangmeliputi ruasjalan Amurang -Ratahan
KecamatanTouluaan,KecamatanTombatu,KecamatanTombatu Utara,KecamatanTombatu Timur,KecamatanPasan danKecamatanRatahan
40% 30% 30%
II.3
Peningkatankondisi fisikjalan kolektorPrimer K3 yangmeliputi ruasjalan Silian -Tombatu
Kecamatan SilianRaya danKecamatanTombatu
50% 50%
II.4
Rencanapembangunandanpengembanganjalan kolektorSekunder
KecamatanRatahan Timur,KecamatanPusomaen dankecamatan SilianRaya
50% 50%
II.5
Pembangunanjalan – jalanbaru yangmenghubungkanantara pusat –pusat kegiatandi wilayahkabupatenMinahasaTenggara
KecamatanBelang,KecamatanTombatu,KecamatanRatatotok,kecamatanPusomaen dankecamatanRatahan Timur
40% 30% 30%
II.6
Pengembanganjalan lingkar diwilayah IbukotaKabupaten
KecamatanRatahan 50% 50%
II.7
Pembangunanjalan – jalanalternatif dikawasan –kawasan yangpadat aktivitasperkotaanya
KecamatanTombatu,Kecamatan SilianRaya,KecamatanBelang,KecamatanTombatu Utaradan kecamatanTombatu Timur
40% 30% 30%
II.8
Pembangunanjalan –jalanperkebunanbaru untukmembuka akseske wilayah-wilayah produktifdalam rangkamembuka aksesdan memberikanpeluang bagipembangunanekonomimasyarakat
Tersebar diSeluruhKabupatenMinahasaTenggara
50% 50%
II.9
Pembangunanjalan-jalan baruyang membukaakses kekawasan –kawasan wisata
Tersebar diseluruh wilayah
kabupaten50% 50%
II.10
Pembangunanjembatan-jembatan baruberdasarkanrencanapembangunanjalan-jalan baru
Tersebar diseluruh wilayahkabupaten
40% 30% 30%
II.11
Pembangunanterminalpenumpang tipeA terdapat diBelang
KecamatanBelang 100%
II.12
Pembangunanterminalpenumpang tipeB di Ratahandan Tombatu
KecamatanRatahan danKecamatanBelang
50% 50%
II.13
PembangunanTerminal Tipe Cdi Ratatotok,Pusomaen,Ratahan Timur,Pasan, SilianRaya, TombatuUtara, TombatuTimur, Touluaandan TouluaanSelatan
KecamatanRatatotok,KecamatanPusomaen,KecamatanRatahanTimur,KecamatanPasan,Kecamatan SilianRaya,KecamatanTombatu Utara,KecamatanTombatu Timur,KecamatanTouluaan danKecamatanTouluaan Selatan
50% 50%
II.14
Pembangunandanpengembangantrayek angkutankota/pedesaandan pesisirpantai denganpengadaansarana angkutanumum masal
Seluruh wilayahKabupaten 50% 50%
NoRencanaStrukturRuang
Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRWArah
pemanfaatanRuang/Indikasi
Programlokasi
Waktu pelaksanaan
lima tahunke-I
limatahunke-II
limatahunke-III
limatahunke-IV
II.15
Rencanapembangunandanpengembanganjaringan jalurkereta api umum
Seluruh wilayahKabupaten 20% 40% 20%
II.16
Rencana stasiunkereta apiterdapat diBelang danRatahan
KecamatanBelang danKecamatan
Ratahan
20% 40% 20%
II.17
PembangunandanPengembanganpelabuhanpengumpul
KecamatanBelang 20% 40% 40%
II.18
PembangunanPelabuhanPengumpanBaru
Desa Bentenandan Ratatotok 20% 40% 40%
II.19Pembangunanpelabuahperikanan
Desa Bentenan 20% 40% 40%
II.20
Pembangunandanpengembanganterminal wisatadi KecamatanRatatotok
KecamatanRatatotok 20% 40% 40%
II.21
Studi kelayakandanKLHS/AMDALmengenairencanapembangunanbandar udara diDesa Minanga-Tababao
KecamatanBelang 100%
III. Rencana jaringan energi
III.1
RencanapembangunandanpengembanganPembangkitListrik TenagaMikro Hidro(PLTMH) padabeberapa sungaibesar yang adadi wilayahKabupatenMinahasaTenggara
Sungai – sungaibesarberdasarkan hasilkajian
20% 40% 40%
III.2
RencanaPengembanganPembangkitListrik TenagaSurya (PLTS)beru dibeberapa lokasiwilayahkabupatenMinahasaTenggaraberdasarkanhasil kajian
Lokasiberdasarkan hasilkajian khusus
20% 40% 40%
III.3
RencanaPembangunandanpengembanganPembangkitListrik TenagaBayu (PLTB)
Lokasi berdarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
III.4
Rencanapembangunandanpengembangangardu induk diKabupatenMinahasaTenggara
KecamatanRatahan,KecamatanBelang danKecamatanTombatu
100%
III.5
Rencanapembangunandanpengembanganjaringanprasaranaenergi yangberupa SaluranUdaraTeganganMenengah(SUTM),Saluran UdaraTeganganRendah (SUTR),Saluran UdaraTeganganTinggi (SUTT)dan SaluranUdaraTegangan ExtraTinggi (SUTET)
Tersebar diseluruh wilayahKabupatenMinahasaTenggara
20% 40% 40%
III.6
Rencanajaringan energiyangmenghubungkanantara sumber-sumber energidengan gardu –gardu indukyang ada diwilayahKabupatenMinahasaTenggara
Tersebar diseluruh wilayahKabupatenMinahasaTenggara
50% 50%
IV. Rencana jaringan telekomunikasi
IV.1
Sistem jaringankabel, terdiriatas jaringankabel yangmenghubungkanseluruh wilayahdi KabupatenMinahasaTenggara
Tersebar diseluruh wilayahKabupaten
70% 30%
IV.2
Pengembangansistemtelekomunikasidi wilayahpulau/kepulauandiarahkan padapenggunaankabel bawahlaut
Seluruh wilayahpulau diKabupatenMinahasaTenggara
100%
IV.3
Sistem jaringannirkabel, terdiriatas jaringanmikro digital dikawasanperkotaanRatahan dansekitarnya
KecamatanRatahan danBelang
100%
IV.4
Pengembangansistem jaringansatelitdirencanakanakandikembangkandi wilayahpulau/kepulauanterutama padasistemtelekomunikasisatelit di sistemutama
Tersebar diwilayahKabupatenberdasarkan hasilkajian khusus
50% 50%
V. Rencana sistem jaringan sumber daya air
V.1
Perlindunganterhadapwilayah sungaistrategisNasionalTondano-Likupang
Wilayah DASRatahan Pantai 20% 30% 50%
V.2
Perlindunganterhadapwilayah sungaiKabupaten
Tersebar diseluruh wilayahsungai yang adadi kabupatenMinahasaTenggara
20 50% 30%
V.3
PembangunandanpengembanganBendunganRanombolay
KecamatanTombatu Timur 100%
V.4
PembangunandanpengembanganDaerah Irigasi(DI) Buyat yangmeliputi wilayahKecamatanRatatotok
KecamatanRatatotok 100%
V.5 Daerah IrigasiBelang
KecamatanBelang 100%
V.6 Daerah IrigasiTouluaan
KecamatanTouluaan 100%
V.7 Daerah IrigasiRatahan
KecamatanRatahan 100%
V.8 Daerah IrigasiPusomaen
KecamatanPusomaen 100%
V.9 Daerah IrigasiTombatu
KecamatanTombatu 100%
V.10 Daerah IrigasiSilian Kecamatan Silian 100%
V.11 Daerah IrigasiTombatu Utara
KecamatanTombatu Utara 100%
V.12 Daerah IrigasiPoniki
KecamatanPasan 100%
V.13 Daerah IrigasiWioi
KecamatanRatahan Timur 100%
V.14 Daerah IrigiasiKalait
KecamatanToululaanSelatan
100%
V.15
RencanaPembangunandanpengembangansaluran irigasiprimer
KecamatanTombatu Timur 100%
V.16
Rencanapengembangansumber mata air(SPMA) diKalatin
KecamatanRatahan 100%
V.17
Rencanapengembangansumber airsungai dandanau
KecamatanBelang 20% 30% 50%
V.18
Rencanapengembanganinstalasipengolahan air
KecamatanBelang 50% 50%
VI
RencanaSistemPengendalianBanjir
VI.1Perlindungandaerahtangkapan air
Lokasiberdasarkan hasil
kajian khusus50% 50%
VI.2 Normalisasisungai
Lokasiberdasarkan hasil
kajian khusus100%
VI.3
Perbaikandrainase danpenyusunanMaster PlanDrainase
Lokasiberdasarkan hasil
kajian khusus100%
VI.4
PembanguLokasiberdasarkanhasil kajiankhusus nantanggul padasungai yangrawan banjir
50% 50%
VI.5 PengamananPantai 100%
VI.6
Pembangunanrehabilitasi sertaoperasi danpemeliharaanbangunan –bangunanpengendalibanjir danpengamananpantai
50% 50%
VII Rencana Sistem jaringan persampahan
VII.1
RencanapembangunanTPS yangtersebar di 4lokasi
KecamatanBelang,
KecamatanRatatotok,Kecamatan
Tombatu danKecamatanTouluaan
100%
VII.2RencanapembangunanTPA
KecamatanRatahan 100%
VIII Rencana Sistem jaringan air minum
VIII.1
RencanaPembangunandanpengembangansistem jaringanair minum/bersihdi wilayahkabupatenMinahasaTEnggara
100%
IX Rencana sistem jaringan drainase
IX.1
Rencanapembangunanjaringandrainase pasasepanjang
Tersebar diseluruh wilayah
Kabupaten50% 50%
IX.2Rencanapengembanganjaringan sungai
Tersebar diseluruh wilayah
Kabupaten50% 50%
IX.3
Rencanapengembangankawasancekungan sbgkawasanresapan air
Tersebar diseluruh wilayahKabupaten
100%
IX.4
Rencanapembangunandanpengembangansumur-sumurresapan danlubang-lubangbiopori sertaupaya teknislainnya untukmempercepatprosesperesapan air
Tersebar diseluruh wilayah
Kabupaten100%
X
RencanaJalur
EvakuasiBencana
X.1
Rencanapembangunanjalur evakuasidan ruangevakuasi padakawasan pesisirpantai
KecamatanRatatotok,KecamatanBelang danKecamatanPusomaen
100%
X.2
Perlindungandanpengendalianpembangunanpada kawasanyang rawanterhadapbahaya bencana
KecamatanRatahan Timur,KecamatanRatahan,KecamatanPasan,KecamatanTombatu Utaradan KecamatanSilian Raya
100%
X.3
Perlindungandanpengendalianpembangunanpada kawasanyang rawanbanjir dan tanahlongsor
Tersebar diseluruh wilayahKabupaten
100%
XI Rencana Sistem Prasarana Air limbah
XI.1
Rencanapembangunandanpengembanganinstalasipengolahan airlimbah
KecamatanRatahan 100%
XI.2
RencanaPembangunandanpengembanganinstalasipengolahanlumpur tinja
KecamatanRatahan 100%
Tabel 1.3Hasil Telaahan Pola Ruang
Kabupaten Minahasa Tenggara
NoRencana
PolaRuang
Rencana pentahapan pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatanRuang/Indikasi Program lokasi
Waktu pelaksanaan
lima tahunke-I
limatahunke-II
limatahunke-III
limatahunke-IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I. Rencana kawasan lindung
I.1
Rencana preservasi dankonservasi terhadapkawasan hutan lindunggunung soputan
KecamatanSilian Raya,KecamatanTombatuUtara,KecamatanPasan,KecamatanRatahan danKecamatanRatahanTImur
50% 30% 20%
I.2
Rencanna preservasi dankonservasi terhadap hutanlindung gunung kawatak Kecamatan
Ratahan Tiur 30% 50% 20%
II.Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
II.1
Rencana penetapan danpengelolaan Kawasansekitar DAS (daerah aliransungai) dan kawasanperbukitan/pegunungansebagai kawasan resapanair
Tersebar diseluruhwilayahkabupaten
100%
II.2
Rencana penetapan danpengelolaan kawasan ataudaerah yang memilikikemiringan lahan diatas30º ditetapkan sebagaikawasan resapan air
Tersebar diseluruhwilayahkabupaten
100%
III Rencana Kawasan Perlindungan Setempat
III.1
Perlindungan danpengelolaan Kawasansempadan pantai diKabupaten MinahasaTenggara ditetapkanberdasarkan penetapandengan memperhatikanlebar 200 meter daripasang muka air lauttertinggi, mencakupseluruh garis pantai,terutama yang berpotensiabrasi di seluruh wilayahpesisir kab
KecamatanRatatotok,KecamatanPusomaendanKecamatanBelang
100%
III.2
Perlindungan danpengelolaan Kawasansempadan sungaiditetapkan denganmemperhatikan kondisifisik sungai, dimana untuksungai besar di luarwilayah permukimanadalah minimal 50 meterdari tepi sungai
Berdasarkanhasil kajiankhusus dantersebar diseluruhwilayahKabupaten
50% 50%
III.3
Perlindungan danpengelolaan Sempadansungai kecil dan anaksungai lebar sempadanadalah 50 meter dikawasan permukiman dan50 meter di luar kawasanpermukiman dari tepisungai
Tersebar diseluruhwilayahKabupaten
50% 50%
III.4
Perlindungan danpengelolaan Kawasansempadan danau yaknitepian selebar antara 50meter hingga 100 meteryang ditetapkanberdasarkan bentuk dankondisi fisik tepian danau
KecamatanTombatu danKecamatanTouluaan
20% 40% 40%
Perlindungan danpengelolaan Kawasansekitar mata air ditetapkandengan memperhatikanlebar 200 meter dari pusatmata air
Tersebar diseluruhwilayahkabupaten
50% 50%
IV Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya
IV.1
Melestarikan bangunantua, bangunan bernilaisejarah dan/ atau bernilaiarsitektur tinggi, sertapotensi sosial budayamasyarakat yang memilikinilai sejarah
Tersebar diseluruhwilayahKabupatenberdasarkankajiankhusus
50% 50%
IV.2Peletarian, perlindungan,dan pengelolaan kawasanpantai berhutan bakau
KecamatanPusomaen,KecamatanRatatotokdanKecamatanBelang
50% 50%
V Rencana Kawasan Rawan Bencana Alam
V.1
Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawanGelombang pasang dipesisir pantai kab Mitra
KecamatanPusomaen,KecamatanRatatotokdanKecamatanBelang
100%
V.2
Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan Gempadan pada kawasan sekitarsesar/patahan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkankajiankhsusus
100%
V.3Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan longsor
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkankajiankhsusus
20% 30% 50%
V.4Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan banjir
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkankajiankhsusus
20% 30% 50%
V.5
Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan gunungberapi
KecamatanRatahanTimur,Ratahan,Pasan,TombatuUtara, danSilian Raya
20% 30% 50%
VI Rencana Kawasan Budidaya
VI.1
Pemanfaatan danPengelolaan Kawasanhutan produksi terbatas(HPT) Gunung Suratdengan luas sekitar13.632 ha
KecamatanRatatotok,TouluaanSelatan,Tombatu danBelang
50% 50%
VI.2
Pemanfaatan danPengelolaan Kawasanhutan produksi tetap (HP)terdapat dengan luassekitar 2.215 ha
KecamatanTouluaanSelatan danTouluaan
50% 50%
VI.3
Pemanfaatan danPengelolaan Hutan rakyatdi Kecamatan Ratahandengan luas kurang lebih323 Ha Kecamatan
Ratahan 100%
VI.4
Pemanfaatan danPengelolaan Hutan rakyatdi Kecamatan Tombatudengan luas kurang lebih1.222 Ha Kecamatan
Tombatu 100%
VI.5
Pemanfaatan danPengelolaan Hutan rakyatdi Kecamatan Touluaandengan luas kurang lebih3.626 Ha
KecamatanTouluaan 100%
VII Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian
VII.1
Penetapan lahanpertanian pangan lahanbasah berkelanjutan dikabupaten MinahasaTenggara
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VII.2Pemeliharaan, rehabilitasidan pengembanganprasarana irigasi
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VII.3
Perluasan arealpersawahan baru(ekstensifikasi) denganmemperhatikankesesuaian lahan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VII.4
Produktivitas pertanianlahan basah yangberkelanjutan tanpamengabaikan aspekpelestarian sumber dayaalam dan lingkungan hidup
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
VII.5
Pengembangan budidayapertanian lahan basahmelalui intensifikasi yangberkualitas, rehabilitasidan ekstensifikasipercetakan sawah yangditunjang olehpengembangan irigasiguna menunjangkomoditas ekspor nonmigas
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VII.6
Perlindungan daerahtangkapan air untukmenjaga kelangsungansuplai air untuk irigasi
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VII.7
Peningkatan kualitassumber daya manusiamelalui pemberdayaankelompok tani
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
VII.8
Penerapan sisitem usahatani minapadi danpenerapan pola tanam.Sistem Pola Tanam:monokultur, tumpangsari,campuran tumpang gilir
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
VII.9Tindakan konservasi padakawasan pertanian lahanbasah
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
VIII Rencana Kawasan Pertanian Lahan Kering
VIII.1
Mengembangkan sentra-sentra produksi dengankoordinasi antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan AgropolitanTouluaan Selatan
KecamatanTouluaan 50% 50%
VIII.2
Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan pertanian lahankering
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
VIII.3
Penetapan lahanpertanian pangan lahankering sebagai LahanPertanian PanganBerkelanjutan untukdilindungi
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VIII.6
Kursus/penyuluhanpeningkatan terhadapkomoditas pertaniandengan pendekatanagrobisnis
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VIII.7 Peningkatan kualitaskelompok tani
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
VIII.8
Kursus/penyuluhanpeningkatan teknik-teknikkonservasi untukpengelolaan tanah dan airlahan-lahan usaha tani
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
VIII.9
Upaya pengalihan fungsilahan dari kawasanpertanian lahan keringtidak produktif (tingkatkesuburan rendah)menjadi peruntukan laindilakukan tanpamengurangi kesejahteraanmasyarakat
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
IX Rencana Kawasan Peruntukan Hortikultura
IX.1
Ekstensifikasi, Diversifikasidan Intensifikasi tanamansayur-sayuran dan buah-buahan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
IX.2
Meningkatkanproduktivitas pertanianhortikultura sayur-sayurandan buah-buahan melaluipemanfaatan bibit yangunggul, pupuk yang tepat,dan teknologi tepat-gunayang didukung olehpengembangan kelompokdan kelembagaan usaha-tani untuk meningkatkankesejahteraan petanisecara keseluruhan yangdidukung sistempengolahan produksi danjaringan pemasaran
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
IX.3
Kursus/penyuluhanpeningkatan terhadapkomoditas pertanianhortikultura sayur-sayurandan buah-buahan denganpendekatan agrobisnis
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
IX.4
Peningkatan kualitaskelompok tani dengankursus/penyuluhan teknikbudidaya sertapeningkatan teknik-teknikkonservasi untukpengelolaan tanah dan airdi lahan-lahan usaha tani
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
IX.5
Upaya pengalihan fungsilahan dari kawasanpertanian lahan keringtidak produktif (tingkatkesuburan rendah)
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
IX.6
Promosi potensi, peluanginvestasi sektor pertanianhortikultura sayur-sayurandan buah-buahan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
IX.7
Pemerintah KabupatenMinahasa Tenggaramelakukan pengawasanterhadap pengelolaanKawasan PertanianHortikultura danmelakukan penertibankepada pihak-pihak yangmelanggarpemanfaatannya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
X Rencana Kawasan Peruntukan Perkebunan
X.1
Pengembangan pasardomestik regional,nasional bahkaninternasional untukpemasaran tanamantahunan/ perkebunan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
X.2
Mengembangkan kawasanperkebunan/ tanamantahunan yang memilikinilai ekonomis dan jugadapat berfungsi sebagaikawasan konservasi
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
X.3
Menghindarkan konflikpenggunaan lahan antaraperkebunan rakyat denganperkebunan besar
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.4
Menghindarkan konflikpenggunaan lahan antaraperkebunan denganpenggunaan lain sepertikawasan lindung,pertambangan, industridan permukiman
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.5
Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan pekebunan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.6Rehabilitasi/peremajaantanaman perkebunan yangtelah tua dan rusak
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.7
Intensifikasi tanamanperkebunan danDiversifikasi tanamanperkebunan Kelapa danCoklat, atau dengantanaman pangan/palawijadan buah-buahan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.8
Meningkatkanproduktivitas perkebunanmelalui pemanfaatan bibityang unggul, pupuk yangtepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung olehpengembangan sistemjaringan pemasaranproduksi perkebunanmelalui pembangunansentra pengumpulan disekitar kawasanperkebunan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.9
Peningkatan kualitaskelompok tani denganKursus/penyuluhan/arahandari Pemerintah kepadamasyarakat tentangpengelolaan KawasanTananamTahunan/Perkebunan,peningkatan teknik-teknikkonservasi untukpengelolaan tanah dan airdi lahan-lahan produksi
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.10
Upaya pengalihan fungsilahan dari kawasanperkebunan tidak produktif(tingkat kesuburan rendah)menjadi peruntukan laindilakukan tanpamengurangi kesejahteraanmasyarakat
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.11Promosi potensi, peluanginvestasi di sektorperkebunan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
X.12
Pemerintah KabupatenMinahasa Tenggaramelakukan pengawasanterhadap pengelolaanKawasan TananamTahunan/Perkebunan danmelakukan penertibankepada pihak-pihak yangmelanggarpemanfaatannya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI Rencana Kawasan peruntukan peternakan
XI.1
Mendorongpengembangan sentra-sentra produksipeternakan dengandukungan teknologi dansarana prasaranapendukung
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
XI.2Mendorongpengembangan industripengolahan pakan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XI.3
Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan perternakan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.4
Menjalin integrasipengembangan kegiatanpeternakan denganperikanan, perkebunandan pertanian tanamanpangan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
XI.5
Pengembangan budidayapeternakan melaluiperbaikan mutupenggembalaan denganpemberian rumput yangberkualitas tinggi,perbaikan teknik beternakserta melakukan vaksinasisecara berkala
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.6
Mengoptimalkanpemanfaatan lahanpeternakan yangmerupakan basis ekologipendukung pakan danlingkungan budidaya.Optimalisasi lahan itudapat dimulai denganmengkaji kesesuaianlahan, agroklimat dandaya tampung kawasanyang mendukungkeunggulan lokasi tersebut
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
XI.7
Meningkatkanpemberdayaan peternakanmelalui peningkatanpengetahuan danpembentukankelembagaan peternakyang diarahkan menujuterbentuknya suatukoperasi usaha sehinggapeternak sebagai subjekpembangunan dapatmeningkatkan pendapatandan kesejahteraannya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
XI.8
Meningkatkan produksidan produktivitas ternaksebagai objekpembangunan melaluipenentuan jenis ternakyang dapat menghasilkankeuntungan dengan skalausaha yang ekonomis danpotensi pemasarannya,dapat diterima olehmasyarakat setempatserta selaras dengankebijakan pembangunandaerah tersebut
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.9
Upaya meningkatkanproduktivitas, makaaplikasi teknologi tepatguna harus dioptimalkanguna menghasilkanproduk yang berdayasaing, baik dari sisikualitas maupunkuantitasnya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.10
Kegiatan peternakan baikyang menggunakan lahanluas, ataupun teknologiintensif harus terlebihdahulu memiliki kajianlingkungan (studiAMDAL/UKL-UPL), danselama kegiatanberoperasi dilakukanpemantauan lingkunganhidup secara periodik
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.11
Penanganan limbahpeternakan terpadu(kotoran ternak, bangkaiternak, kulit ternak, buluunggas, dan sebagainya)dan polusi (udara-bau,limbah cair)
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.12
Penyerapan tenaga kerjalokal untuk kegiatanpeternakan harusdiupayakan agar dapatmenyerap tenaga kerjalokal yang banyak
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.13
Pemeriksaan danpengawasan rutin olehDinas Peternakanterhadap ternak unggasyaitu Jarak antara usahapeternakan danpemukiman minimalberjarak 1 (satu) km
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.14
Peningkatan pemanfaatanlimbah peternakan untukpupuk organik jugasebagai biostarter padapengomposan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XI.15Promosi potensi, peluanginvestasi sektorpeternakan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
XII Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan
XII.1 Merangsang investasi disektor perikanan tangkap
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XII.2
Pengembangan saranadan prasaranapenangkapan ikan secaraterpadu
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XII.13Pengembangan saranapenyimpanan (coldstorage)
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XII.14Penguatan kelembagaannelayan/ masyarakatpesisir
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XII.15Pengembangan sentralpemasaran danpengolahan hasil laut
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XII.16Peningkatan fasilitasarmada tangkap, danfasilitas penunjang lainnya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
20% 40% 40%
XII.17Peningkatan fasilitas daninfrastrruktur budidayaperikanan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XII.18 Penetapan kawasanindustri perikanan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XIII Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan
XIII.1
Mengevaluasi kebijakanpemanfaatan ruang padakawasan lindung untukkegiatan budidayakhususnya pertambangan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XIII.2
Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembanganlokasi pertambanganterutama pada kawasanlindung (Dinas ESDM,Dinas Kehutanan, BLH,Dinas Tata Ruang danLingkungan)
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XIII.3
Mengembangkanpembinaan, pengawasandan bimbingan teknisterhadap tambang rakyatdalam rangkameningkatkankesejahteraan rakyatpenambang dengan tetapmenjaga kelestarianlingkungan hidup
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XIII.4
Melakukanpenanggulangan danpenertiban terhadapkegiatan usahapertambangan tanpa izin(PETI)
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV Rencana Kawasan Peruntukan Industri
XIV.1Identifikasi danpengembangan kelompokindustri
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.2penanganan produk-produk industri berbasisbahan baku lokal
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.3mendorong masuknyainvestasi melalui regulasidan perizinan
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.4pengembangan jaringanpemasaran produk-produkindustri
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.5
mengarahkanpengembangan kegiatanindustri di lokasi kawasanindustri (industrial estate)
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.6
Mengembangkanketerkaitan industridengan pertanian dalambentuk agroindustri
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.7
Pengembangan industridilakukan denganmekanisme pengendaliandampak lingkungan untukmenjaga kelestarianlingkungan hidup
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XIV.8
Menyediakan prasaranadan sarana pendukungdalam mendorongkegiatan industri
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata
XV.1
Melakukanpengembangan yangterkoordinasi antar instansidan antar daerah untukmencapai sinergi yangoptimal dalampengembangan kawasanpariwisata sebagai satukesatuan dalamperwilayahanpengembangan pariwisata
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.2
Memberi kesempatanyang luas kepada setiapPemerintah KabupatenMinahasa Tenggara agarkreatif dan inovatif dalammengembangkan kegiatandan kawasan pariwisata diwilayahnya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.3Memberi dukungan saranadan prasana pendukungpada kawasan pariwisata
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.4 Pengembangan kawasanwisata alam
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.5 Penataan ruang kawasanpariwisata alam
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.6 Pengembangan obyek danfasilitas pariwisata alam
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.7Peningkatan infrastrukturjalan dan fasilitasinfrastruktur lainnya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
25% 25% 25% 25%
XV.8 Pengembangan kawasanwisata budaya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.9 Penataan ruang kawasanpariwisata budaya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XV.10 Pengembangan obyek danfasilitas pariwisata budaya
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XVI Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya
XVI.1
Pengembangan danpeningkatan fungsikawasan pelatihan TNI ADyang berlokasi di GunungPotong
KecamatanRatahanTimur 50% 50%
XVI.2
Pembangunan MarkasKodim di IbukotaKabupaten dan Koramil disetiap ibukota kecamatan
KecamatanRatahanserta diseluruhkecamatan
50% 50%
XVI.3
Pembangunan kawasanuntuk Pos TNI AL padakawasan pesisir yangterdapat di wilayah
KecamatanBelang,Ratatotok,danPusomaen
100%
XVI.4
kawasan Markas PolresKabupaten MinahasaTenggara dan MarkasPolsek
KecamatanRatahan(Mapolres)dan seluruhkecamatan(Mapolsek)
100%
XVI.5
Kawasan Markas SubDetasemen (Subden)Brigade Mobil (Brimob)Polda Sulut
KecamatanRatatotok 100%
XVI.6
Kawasan Polsek Bandara,Polsek KP3 dan Pos-PosPolisi pada tempat-tempatstrategis
BandarUdara(PolsekBandara),PelabuhanBelang(KP3), sertapadakawasanobjek vitallainnyasepertiterminal(pospol)
50% 50%
XVI.7 kawasan pusat olahraga
KecamatanRatahan,Pasan,Belang danTombatu
100%
XVI.8 Kawasan LembagaPemasyarakatan
KecamatanRatahan 50% 50%
XVI.9
kawasan pusatpengembangan olahragaair dan juga merupakanbagian daripengembangan wisatabahari
KecamatanRatatotokdan Belang
100%
XVI.10
kawasan pusatpengembangan kesehatanyang berupa Rumah Sakitberstandard internasional
KecamatanRatahan 50% 50%
XVI.11kawasan pusatpengembanganpendidikan tinggi
KecamatanRatahan 100%
XVI.12
kawasan/lokasipembangunan danpengembangan menara-menara/tower penangkalpetir yang tersebardiseluruh wilayahkabupaten yang rawanterhadap petir
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
100%
XVI.13 Kawasan SekolahPelayaran
KecamatanBelang
XVI.14 Kawasan SekolahPertambangan
KecamatanRatatotok
XVI.15 Pengembangan KawasanRSUP Ratatotok
KecamatanRatatotok
XVI.16 Pembangunan KawasanRSUD
KecamatanTombatuTimur
XVI.17 Kawasan LaboratoriumKesehatan
KecamatanRatahan
XVI.18Kawasan PusatPengembanganKesehatan
KecamatanRatahan,Pasan danTombatuTimur
XVI.19 Kawasan PusatPemerintahan Kabupaten
KecamatanRatahan
XVI.20
Kawasan PusatPengembanganPendidikan Dasar,Sekolah MenengahPertama, SekolahMenengah Atas atausederajat
Tersebar diseluruhwilayahkecamatan
XVI.21lokasi pengembanganpusat penangananpemadam kebakaran
KecamatanRatahan,Belang, danTombatu
100%
XVI.22
Kawasan TempatPemakaman Umum (TPU)akan dikembangkan disetiap wilayah kecamatanyang akan dipadukandengan pengembanganRTH
Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus
50% 50%
XVI.23 Kawasan pengembanganpentas budaya/teater
KecamatanRatahan
XVI.24 Tempat Pelelangan Ikan(TPI)
KecamatanPusomaen,Belang danRatatotok
XVI.25Kawasan KantorKesehatan Pelabuhan klasIII Bitung
KecamatanBelang
XVI.26 Pembangunan SPBU,SPBBG dan SPDN
Di seluruhwilayahkecamatankecualiKecamatanRatahan danBelang(SPBU), dilokasitertentusesuaidengankebutuhanmelaluikajiankhusus(SPBBG danSPDN)
XVII Rencana KAWASAN STRATEGIS
XVII.1Kawasan pusatpemerintahan danpendidikan
KecamatanRatahan 50% 50%
XVII.2
Kawasa Kawasan pusatperdagangan dan jasayang ditetapkan sebagaiPKW n pusatperdagangan dan jasayang ditetapkan sebagaiPKW
KecamatanRatahan 50% 50%
XVII.3Kawasan pusatpengembangan industriperikanan
kawasanpesisir pantaiPusomaen,Belang, danRatatotok
100%
XVII.4
Kawasan Pusatpengembangan industripertanian sesuai denganpotensi unggulan darimasing-masing wilayah
KecamatanRatahanTimur,Pasan,Tombatu,TombatuTimur,TombatuUtara, SilianRaya,Touluaan,danTouluaanSelatan
50% 50%
XVII.5 Kawasan BudayaBatulesung, Ratuoki, Kali.
KecamatanTombatu 100%
XVII.6 Kawasan Kubur RajaBantik
KecamatanRatahan 100%
XVII.7 Kawasan Budaya PestaAdat Labuang Bentenan
KecamatanPusomaen 100%
XVII.8 Kawasan Sport Centre
KecamatanRatahan,Pasan,Belang danRatatotok
20% 30% 50%
XVII.9
Kawasan strategispariwisata bahari yangberlokasi di Bentenan,Hais, Lakban; pariwisatatirta yang berlokasi di AirKonde Danau Lumpias
kawasanpesisir pantaiPusomaen,Belang, danRatatotok
50% 50%
XVII.10
Kawasan strategisKonservasi bawah laut diPulau Batutoli diRatatotok, Taman LautTumbak, danPantai Bentenan
KecamatanPusomaen 50% 50%
XVII.11 Kawasan Pantai Lakbandan Teluk Buyat
KecamatanRatatotok 100%
XVII.12Kawasan StrategisKonsevasi pulauKepulauan
KecamatanRatatotok,Belang danPusomaen
100%
XVII.13 Kawasan strategis gunungberapi Soputan
KecamatanRatahanTimur,Ratahan,Pasan, danSilian Raya
100%
XVII.14
Kawasan strategis DASMolompar sebagai sumberenergi listrik sistemmikrohidro (PLTM) di DesaPoniki
KecamatanRatahan 100%
XVII.15 Kawasan strategis sungaidi Tababo dan Kalait)
KecamatanBelang danTouluaanselatan
100%
XVII.16 Kawasan Danau Bulilin KecamatanTombatu 100%
XVII.17 Kawasan Danau Nanauandan Kinawakan
KecamatanPasan 50% 50%
XVII.18Penyusunan RTR UntukKawasan StrategisKabupaten
Berdasarkantingkatkestrategisankawasan
20% 40% 40%
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-1
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Analisis isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang tepat dan
strategis berdasarkan prioritas pembangunan, yang dapat dioperasionalkan dan
dipertanggungjawabkan. Dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara, isu strategis
diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan berjangka panjang.
Isu strategis di kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi berdasarkan
permasalahan pembangunan dan prioritas permasalahan.
3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN3.1.1. SOSIAL BUDAYA3.1.1.1. Pendidikan dan Keterampilan
1. Rendahnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni
(APM) SD/MI
Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sulut 2012
2. Belum adanya perguruan tinggi (kalaupun ada masih dalam bentuk
kelas jauh).
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-2
3. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang berpendapatan
rendah masih terbatas.
4. Kompetensi pendidikan pegawai masih banyak yang belum sesuai.
5. Kurangnya sarana kursus keterampilan seperti Bahasa Inggris
3.1.1.2. Kesehatan dan Gizi1. Tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu
sebesar 34,2 % jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang
memiliki nilai 34,1.
Sumber : SPKD, Sulut 2012
2. Belum ada Rumah Sakit Pratama.
3. Belum semua Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap.
4. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin masih belum optimal.
5. Kurangnya Tenaga Medis (khususnya bidan).
6. Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara hidup sehat.
7. Belum berkembangnya program peningkatan gizi masyarakat.
8. Bahan pangan lokal yang bergizi belum dimanfaatkan secara optimal.
9. Pemanfaatan obat-obat tradisional mulai berkurang, padahal kearifan lokal
penting sebagai alternative pengobatan.
3.1.1.3. Kebudayaan1. Terbatasnya pengetahuan generasi muda tentang kebudayaan lokal
yang ada karena belum terakomodasi secara memadai dan merata
dalam kurikulum belajar di sekolah-sekolah.
2. Budaya mapalus yang mulai berkurang.
3. Meluasnya pengaruh perekonomian kota ke desa.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-3
3.1.1.4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran1. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan belum berkompeten.
2. Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.
3. Adanya peralihan mata pencaharian penduduk.
3.1.1.5. Pemuda dan Olahraga1. Organisasi kepemudaan yang masih belum berkembang dengan baik.
2. Kurangnya pemuda-pemuda yang terampil.
3. Kurangnya sarana dan fasilitas olahraga.
3.1.1.6. KemiskinanPersentase jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Minahasa
Tenggara lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sulut 2012
3.1.1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Terdapat masyarakat transmigrasi yang belum tertata dengan baik
(lokasi dan fasilitas).
2. Masalah urbanisasi.
3.1.1.8. Pemberdayaan Perempuan1. Kurangnya pemberdayaan pada kelompok wanita tani.
2. Kurang aktifnya organisasi perempuan.
3. Anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak belum memadai.
4. Pemilahan data belum dilakukan dalam rangka evaluasi.
5. Kualitas hidup perempuan masih perlu ditingkatkan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-4
3.1.1.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Belum optimalnya program-program pembangunan desa yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Minimnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah untuk
menunjang kelancaran pembangunan desa.
3. Minimnya kegiatan pembangunan berbasis desa yang telah dilakukan.
4. Belum optimalnya perencanaan desa dalam mempersiapkan
pengelolaan sumber daya pedesaan.
5. Permintaan kebutuhan desa dalam musrembang belum semua
terpenuhi.
6. Pemberdayaan masyarakat di desa harus ditingkatkan.
7. Akses sumberdaya publik belum merata ke wilayah pedesaan seperti air
besih, listrik, sanitasi dan jalan usahatani masih terbatas.
3.1.1.10. Komunikasi dan Informatika1. Belum semua daerah memiliki jaringan layanan telekomunikasi kabel,
nirkabel, dan jaringan telekomunikasi satelit untuk daerah terpencil.
2. Infrastruktur dan aplikasi dasar belum mencapai semua wilayah,
terutama di wilayah pelosok.
3. Aplikasi e-government yang government to government (G2G),
Government to Business (G2B) dan Government to Customers belum
tersedia.
4. Jaringan dan fasilitas internet masih minim.
5. Asimetry informasi dalam pasar masih terjadi.
3.1.1.11. Pemerintahan Umum1. Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih relatif
rendah.
2. Sarana dan Prasarana Kantor pemerintahan yang masih belum
memadai.
3. Adanya wacana dan peluang pemekaran Kecamatan dan Desa.
3.1.2. EKONOMI
3.1.2.1. Pertanian1. Masih ada petani yang berusaha tani dengan sistem monokultur.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-5
2. Kurangnya pemahaman petani terhadap teknik pasca panen yang baik
dan benar.
3. Usia Tanaman Perkebunan yang sudah tua.
4. Lahan pertanian yang semakin berkurang/mengecil karena warisan dan
alih fungsi lahan.
5. Produksi dan Produktivitas pertanian teridentifikasi mengalami
peningkatan yang semakin menurun.
6. Belum ditetapkan lahan pertanian yang tidak bisa dikonversi.
7. Belum ada peta kesesuaian lahan berdasarkan indikator usahatani per
kecamatan.
8. Belum adanya asuransi produk pertanian.
9. Program Hilirisasi dalam konsep pembangunan MP3EI belum
dikembangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya untuk
komoditi lokal.
10. Belum adanya rencana induk (masterplan) pembangunan ekonomi
berbasis pertanian dan perkebunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
11. Belum tergarapnya potensi kawasan berbasis pertanian untuk
dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dan agrobisnis.
3.1.2.2. Kehutanan1. Terdapatnya pemukiman di sekitar dan di dalam kawasan hutan
lindung.
2. Masih kurangnya pemahaman tentang hutan sosial dan hutan
komunitas.
3. Masih terdapat kerusakan hutan.
4. Belum adanya identifikasi pemanfaatan pohon.
5. Masalah pemasaran hasil hutan.
6. Gerakan penanaman pohon perlu dioptimalkan.
7. Program reboisasi dan preservasi kawasan hutan belum optimal
3.1.2.3. Kelautan dan Perikanan1. Pengolahan produk turunan perikanan yang terbatas.
2. Akses nelayan terhadap sumber-sumber permodalan masih sulit.
3. Kurangnya sarana melaut bagi nelayan.
4. Belum berkembangnya pelabuhan perikanan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-6
3.1.2.4. Perdagangan1. Pembangunan pasar yang tidak strategis sehingga belum di
manfaatkan.
2. Pasar yang ada saat ini sudah tidak bisa memadai.
3. Perdagangan komoditas perkebunan yang belum optimal, masih ada
sistem ijon yang berpengaruh pada harga.
3.1.2.5. Perindustrian/Agroindustri1. Belum berkembangnya agroindustri unggulan di Daerah.
2. Industri makanan belum optimal terutama dalam kemasan dan
penampilan produk yang dihasilkan.
3. Pengusaha UMKM masih banyak yang belum memahami Cara
Pengolahan Produk Yang Baik dan Benar.
4. Industri pengolahan berbahan baku komoditi perkebunan masih kurang.
5. Belum tersedianya industri perikanan untuk pengolahan hasil perikanan
daerah.
3.1.2.6. Pariwisata1. Belum optimal pengembangan Objek wisata yang potensial.
2. Belum terpetakan revitalisasi pengembangan pariwisata yang unik di
Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Belum memadai sarana dan prasarana di kawasan wisata.
4. Belum tersusun dokumen rencana induk pariwisata daerah.
5. Minimnya promosi daerah wisata secara bersama dalam satu paket
dengan kabupaten/kota lainnya.
6. Belum tertata manajemen pengelolaan objek wisata.
3.1.2.7. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah1. Masih belum berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah.
2. Masih kurangnya wirausaha muda.
3. UMKM agroindustri belum berkembang.
4. Belum ada koperasi khusus pertanian/agroindustri.
5. Kurangnya inovasi dalam mengembangkan UMKM dan Koperasi.
3.1.2.8. Penanaman Modal/Investasi1. Kurangnya investasi swasta di daerah.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-7
2. Belum optimalnya promosi investasi daerah.
3. Masih kurangnya insentif pemerintah terhadap investor.
3.1.2.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)1. Pengelolaan keuangan daerah yang harus ditingkatkan.
2. Belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan
Retribusi.
3. Angka pertumbuhan ekonomi daerah yang masih fluktuatif.
3.1.2.10. Produksi dan Indikator Makro dan Mikro Ekonomi Daerah1. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara masih relatif rendah
dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara masih lebih
rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Tingkat penganguran masih tinggi.
4. Tingkat kemiskinan masih tinggi.
5. Produksi daerah cenderung meningkat dengan kuantitas yang
semakin berkurang (PDRB atas dasar harga konstan cenderung
menurun)
6. Jumlah Produksi dipengaruhi oleh harga produk, menurunnya harga
akan berpengaruh terhadap nilai produk (PDRB atas dasar harga
berlaku)
Sumber : Mitra Dalam Angka, 2012
3.1.2.11. Pertambangan dan Penggalian1. Masih terdapat potensi pertambangan yang belum dimanfaatkan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-8
2. Terdapat Penambang tanpa izin yang bisa berpotensi terhadap
degradasi lingkungan.
3. Belum terdapat pengusaha pertambangan lokal yang mampu
melakukan dengan teknologi tinggi sehingga meminimalkan dampak
terhadap lingkungan.
4. Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian masih relatif
rendah .
3.1.3. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI1. Kurangnya SDM peneliti yang profesional dan kompeten untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan masih terbatas.
2. Aplikasi Iptek masih kurang dalam pembangunan daerah .
3.1.4. INFRASTRUKTUR3.1.4.1. Infrastruktur Ke-PU-an
1. Rendahnya Infrastruktur yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sulut 2012
2. Kurangnya infrastruktur pertanian, irigasi dan jalan usahatani.
3. Drainase masih kurang baik.
4. Prasarana jalan, jembatan dan tanggul-tanggul masih banyak yang
belum diperbaiki.
5. Belum tersedianya tempat pembuangan akhir sampah.
6. Belum tersedianya jalan-jalan penghubung yang menghubungkan
daerah terisolir dengan pusat kegiatan kawasan maupun yang
menghubungkan sentra-sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan
serta perikanan, terutama di Kecamatan Tombatu, Touluaan Selatan,
Belang dan Ratatotok.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-9
3.1.4.2. Perhubungan1. Belum tersedianya perencanaan tatanan transportasi lokal.
2. Belum tersedianya terminal tipe A, tipe B dan tipe C.
3. Perhubungan laut belum dimanfaatkan antar daerah.
4. Belum ada pelabuhan laut yang memadai untuk angkutan penumpang
dan barang.
5. Jalan dan jembatan masih ada yang belum diperbaiki.
6. Minimnya jalan-jalan alternatif.
7. Terdapat beberapa jalan yang rawan longsor.
8. Lambatnya peningkatan dan perbaikan ruas jalan baik jalan kolektor
primer k1, k2, k3, jalan kolektor sekunder dan jalan yang
menghubungkan pusat pertumbuhan, perkebunan dan ke lokasi wisata.
9. Kurangnya sosialisasi rencana jaringan transportasi kereta api yang
melalui Kabupaten Minahasa Tenggara dan pembangunan stasiun
kereta api.
3.1.4.3. Energi1. Pasokan daya listrik masih kurang.
2. Belum memanfaatkan energi alternatif, seperti tenaga hidro, tenaga
surya dan energi terbarukan lainnya.
3.1.4.4. Air Bersih1. Belum optimalnya pelayanan PDAM.
2. Masih ada masyarakat yang belum menikmati fasilitas PDAM.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku.
3.1.5. GEOMORFOLOGIS, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP1. Masih terdapat perbedaan kemajuan antar daerah di pegunungan dan
dipesisir pantai.
2. Belum optimal pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi struktur dan pola
ruang.
3. Masih ada kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam,
sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara
merupakan lingkungan yang nyaman.
4. Belum terkelolanya limbah domestik dengan baik.
5. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-10
lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras
dengan upaya pelestarian lingkungan.
6. Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS)
7. Sistem jaringan persampahan yang belum memadai.
8. Belum tersedianya jalur evakuasi bencana.
9. Belum tersosialisasi dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan
hidup.
10. Daerah-daerah rawan bencana belum terpetakan dengan baik.
3.1.6. POLITIK1. Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan yang ada.
2. Rendahnya wawasan politik masyarakat.
3. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal belum baik.
3.1.7. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1. Kurangnya pemahaman masyrakat tentang hukum dan hak asasi manusia,
sehingga menjadi korban maupun pelanggar hukum.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di masyarakat yang masih
sangat kurang.
3.1.8. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1. Kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman berakohol
secara berlebihan yang sering mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Kebudayaan yang tertib dikalangan masyarakat dalam penggunaan fasilitas
umum belum membudaya.
3.1.9. APARATUR1. Kualitas SDM aparatur daerah masih relatif rendah.
2. Distribusi PNS belum merata sesuai dengan kebutuhan tiap satuan kerja.
3.1.10. PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH3.1.10.1. Penataan Ruang
1. Belum tersedianya pemanfaatan lahan pertanian yang memadai.
2. Rendahnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan
ruang.
3. Rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-11
4. Belum adanya Rencana Rinci Tata Ruang, baik itu berupa Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) maupun RTR Kawasan Strategis
Kabupaten (KSK).
3.1.10.2. Wilayah Rawan Bencana1. Banyak terdapat wilayah yang rawan banjir dan longsor.
2. Terdapat daerah/wilayah yang dekat dengan gunung berapi, yang
berbahaya bagi kesehatan dan lahan pertanian.
3.1.10.3. Pertanahan1. Masih terdapat tanah yang belum disertifikasi.
2. Masih terdapat sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda
3.1.10.4. Wilayah Perbatasan1. Belum terkoordinasi pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan.
2. Sinkronisasi kegiatan di wilayah perbatasan belum dilakukan
3. Masih belum selesainya permasalahan tapal batas dengan daerah
tetangga, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan
Kabupaten Minahasa
3.1.10.5. Perencanaan Pembangunan1. Belum ada roadmap yang terintegrasi untuk pengembangan sektor-
sektor unggulan.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan
untuk masing-masing stakeholder pembangunan.
3.1.10.6. Pengembangan Wilayah1. Belum adanya masterplan pengembangan wilayah, terutama daerah-
daerah yang potensial untuk dikembangkan atau yang berpotensi
tumbuh cepat.
2. Belum tersusunnya pedoman pembangunan wilayah terpadu sesuai
ketentuan perundang-undangan
3.2. ANALISIS ISU STRATEGISBerdasarkan permasalahan pembangunan jangka panjang yang
teridentifikasi, isu strategis yang paling prioritas akan dijadikan dasar bagi
proses penyusunan visi dan misi. Isu strategis di Kabupaten Minahasa
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-12
Tenggara, mengacu pada target-target dalam beberapa dokumen
perencanaan nasional dan dokumen perencanaan provinsi Sulawesi Utara.
Dokumen nasional yang menjadi acuan adalah Dokumen Perencanaan
RPJPN 2005-2025, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 dan Dokumen Sistem Logistik
Nasional, yang dalam perencanaan disesuaikan dengan dokumen
perencanaan wilayah yakni RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa
Tenggara.
Isu strategis yang telah diprioritaskan akan dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan selama dua puluh tahun. Isu strategis di Kabupaten
Minahasa Tenggara dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan (good governance) serta menciptakan pemerintahan yang
bersih, berwibawa, efektif, terpercaya dan demokratis yang bebas dari
praktek Kolusi, Korupsi dan nepotisme (Clean Government).
2. Pemerataan pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan
pembangunan desa-kota (rural-urban development gap) serta mempekuat
daerah terpencil dan daerah perbatasan.
3. Memperkuat posisi desa dengan melakukan pembangunan berbasis
perdesaan serta meningkatkan dana pembangunan untuk desa.
4. Penegakan hukum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta
menjunjung tinggi keadilan dan keberpihakan pada masyarakat yang
lemah.
5. Pembangunan kualitas hidup masyarakat.
6. Peningkatan daya saing dan produktivitas daerah dan masyarakat.
7. Peningkatan kemandirian daerah dengan mendorong tumbuhnya sektor-
sektor ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah.
8. Peningkatan rasa cinta dan bangga terhadap daerah melalui pelestarian
kebudayaan dan kearifan lokal, serta menjaga keamanan dan kedamaian.
9. Peningkatan kapasitas desa serta kapabilitas aparatur pemerintah desa.
10. Peningkatan kualitas pembangunan karakter masyarakat (increasing
quality of society’s character building).
11. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu (sustainable
development).
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-13
12. Perwujudan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai daerah sentra
Pengembangan Agriindustri, Perikanan dan Pariwasata yang unggul untuk
kesejahteraan masyarakat.
Selain itu berdasarkan dokumen MP3EI dimana telah menetapkan penguatan
konektivitas nasional, yang merupakan integrasi dari empat elemen kebijakan
nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi
Nasional, pengembangan wilayah dengan RPJMN/RTRWN serta Teknologi
Informasi dan Komunikasi, menjadi kekuatan dalam isu strategis
pembangunan system transportasi yang ada, dimana Minahasa Tenggara
merupakan daerah pembangunan jalur rel kereta api yang akan menjadi
penguatan konektivitas nasional khususnya yang ada di Sulawesi Utara.
Posisi Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peran strategis dan signifikan
dalam MP3EI koridor Sulawesi karena:
1. Berada dekat dengan Pelabuhan Bitung yang telah ditetapkan sebagai
International Hub Port;
2. Memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang relatif besar
3. Memiliki potensi perikanan yang cukup besar
4. Berada di Koridor Pantai Selatan yang memiliki fokus pengembangan
ekonomi di sektor perikanan dan pariwisata
5. Memiliki objek wisata bahari yang potensial untuk dikembangkan.
Menilik dari potensi yang ada, Rencana Pembangunan Kabupaten Minahasa
Tenggara difokuskan pada pengembangan sektor-sektor industri pengolahan
hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang bertujuan untuk memperkuat
peran KAPET Manado-Bitung dan KEK Bitung sebagai Kawasan Strategis
Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu,
pengembangan Pelabuhan Belang perlu mendapat perhatian mengingat
fungsi Pelabuhan Belang ke depannya merupakan Pelabuhan Pengumpul
sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan
Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
Pembangunan wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara perlu dilaksanakan
dengan memperhatikan potensi unggulan masing-masing wilayah serta
keterkaitan antarpusat kegiatan sebagaimana termuat dalam RTRW
Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengembangan Kecamatan Ratahan
sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, Kecamatan Belang sebagai
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-14
pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan Kecamatan Tombatu
sebagai pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
merupakan prioritas utama dalam pembangunan wilayah, disamping
pengembangan beberapa daerah seperti Kecamatan Ratatotok dan
Kecamatan Pusomaen sebagai pusat kegiatan pariwisata bahari serta
pengembangan kecamatan lainnya sesuai dengan potensi masing-masing
wilayah untuk memberikan daya dukung terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Untuk itu pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara ke depannya perlu
memperhatikan beberapa hal yakni :
1. Melakukan revitalisasi lingkungan dan meningkatkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi utama di lingkup regional Pulau Sulawesi maupun
lingkup Provinsi Sulawesi Utara serta meningkatkan konektivitas simpul-
simpul ekonomi utama di kabupaten Minahasa Tenggara melalui
penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai untuk memaksimalkan
pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, keseimbangan dan
interdependensi;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland);
3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui pertumbuhan
yang inklusif dan berkeadilan guna meningkatkan konektivitas dan
pelayanan dasar dalam rangka pemerataan kesejahteraan serta
kecerdasan.
4. Memperkuat peran desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah
melalui peningkatan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan
APBD serta sumber pembiayaan lainnya bagi kesejahteraan masyarakat
perdesaan atau kelurahan menuju kemandirian lokal.
5. Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta
meletakkan pilar-pilar perekonomian desa yang berbasis produktifitas
rakyat menuju Kabupaten Minahasa Tenggara sehat dan hebat.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-1
BAB IV
VISI dan MISI daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
yang berisi Visi, Misi, dan arah pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan
pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan
Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025.
RPJP Provinsi Sulawesi Utara akan menjadi acuan RPJPD Kabupaten Minahasa
Tenggara dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara
serta menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Visi, Misi, dan
program prioritas yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan Jangka
Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4.1. VISIVisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional
tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat Kemandirian, Kemajuan,
Keadilan dan Kemakmuran yang ingin dicapai.
Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2005-2025 adalah Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman
dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan kedepan, dengan
mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, dan mengacu pada Visi RPJPN dan
RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-2
“Terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang MAJU, ADIL,SEJAHTERA Dan BERETIKA”
MAJU adalah ukuran kemampuan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik sebagai daerah
otonom serta berkompetisi dalam melaksanakan pembangunan sebagai usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju kemandirian.
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa
kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik
konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan
mempengaruhinya. Membangun kemandirian, mutlak harus dibangun agar
tercipta kedaulatan ekonomi daerah. Namun kemandirian daerah tidak hanya
dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang
lebih luas yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam
kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari seluruh aspek
maupun sendi-sendi kehidupan rakyat sehingga mampu tumbuh cepat dalam
upaya mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.
Kabupaten Minahasa Tenggara yang maju tercermin antara lain, pada
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi
tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur
pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam daerah
yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri
menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila
sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, maka kelemahan itu diimbangi
dengan keunggulan lain agar tidak membuat ketergantungan dan kerawanan
serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak
ekonomi. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan
sikap seseorang atau suatu daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta
semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Sikap kemandirian harus
dicerminkan dalam pelbagai aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik,
sosial, religius, budaya, ketertiban, keamanan dan ketentraman daerah bersama
seluruh warga Minahasa Tenggara.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-3
ADIL ditunjukkan oleh adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam
semua aspek pembangunan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama
dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan;
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan
pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan
daerah dan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan
hukum. Keadilan tidak berpihak, tapi diperoleh semua masyarakat berdasarkan
hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab dalam bermasyarakat dan
dalam berkontribusi dalam pembangunan. Keadilan juga ditunjukkan dalam
pemerataan implementasi program pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten
Minahasa Tenggara, sehingga secara adil, ketersediaan sarana publik di semua
daerah dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan kemudian terus
ditingkatkan menuju pelayanan yang prima (satisfactory service).
SEJAHTERA ditunjukkan oleh terpenuhinya kebutuhan masyarakat mulai
dari kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas
hidup. Kemajuan suatu daerah dapat diukur berdasarkan indikator
kependudukan seperti adanya keseimbangan antara laju pertumbuhan
penduduk dan laju peningkatan perekonomian daerah serta meningkatnya
derajat pendidikan dan kesehatan. Kehidupan masyarakat yang sejahtera dapat
di ukur dari kemajuan daerah di segala bidang. Korelasi kehidupan ekonomi
dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber sosial-ekonomi agar
tercapai kehidupan yang layak, sejajar dan sederajat, menjadi tolok ukurnya.
Hal ini ditunjang pula dengan menurunnya tingkat pengangguran dan
tingkat kemiskinan, meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya derajat
kesehatan dan pendidikan dan semua aspek pembangunan daerah tercapai
sesuai target. Kebijakan/revitalisasi pembangunan daerah dan pembangunan
sumberdaya manusia yang sejahtera ditunjukkan dari penataan kawasan yang
sehat dan bersih dengan tingkat keamanan lingkungan terjaga dan kondusif,
perumahan yang layak dan sehat serta sanitasi lingkungan yang standar.
Masyarakat pada posisi ini telah mapan dalam ekonomi keluarga untuk
pemenuhan kebutuhan pokok, bahkan mampu memenuhi kebutuhan sekunder
dan tersier lainnya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial
keluarga pada skala kelas menengah dan kontribusi dalam pembangunan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-4
semakin meningkat. Kontribusi ditunjukkan dengan semakin tingginya kemajuan
sektor ekonomi dan produktifitas masyarakat lokal.
BERETIKA ditunjukkan dari nilai-nilai kepribadian segenap warga
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pembangunan jangka panjang,
berdasarkan nilai-nilai budaya yang dilandasi falsafah Pancasila. Kabupaten
Minahasa Tenggara yang telah maju dan sejahtera dengan sumber daya
manusianya yang memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan kualitas pendidikan
penduduknya akan ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah
serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta
profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kondisi tersebut merupakan
salah satu ukuran terjadinya kondisi pembangunan etika dan sumberdaya
manusia di Kabupaten Minahasa Tenggara. Perekonomian yang telah mapan
dalam jangka panjang, akan dicapai tanpa merusak lingkungan, supaya
berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dirasakan oleh generasi kini dan
generasi yang akan datang, bahkan generasi selanjutnya, akan menerima
manfaat yang sama, mendapatkan hasil yang sama dengan yang diterima saat
ini. Pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dari Konsep Zero Waste dengan
optimalisasi pemanfaatan bahan baku, agar tidak ada yang menjadi limbah
lingkungan. Unsur berkelanjutan juga ditunjukkan dari berkurangnya kerusakan
lingkungan akibat kelalaian masyarakat. Keberlanjutan ditunjukkan juga oleh
pemanfaatan kawasan secara benar dan patuh berdasarkan peruntukan
Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sesuai dengan yang ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara, arahan dalam RTRW Provinsi dan
RTRW Nasional. Keberlanjutan ditunjukkan dengan patuhnya pelaksanaan
RTRW berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun untuk
melengkapi pelaksanaan RTRW di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga
manfaat dan hasil pembangunan yang berkelanjutan dapat dinikmati sehingga
generasi yang akan datang menjadi cerdas, sehat dan berbobot tinggi.
Kabupaten Minahasa Tenggara yang Adil ditandai dengan pembangunan
yang merata di semua sektor dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan
masyarakat di seluruh wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan :
a. Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintahan yang
bersih, bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-5
b. Terwujudnya profesionalisme dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat
berdasarkan standar pelayanan minimum;
c. Tersedianya sarana prasarana dasar yang memadai diseluruh wilayah dan
menjangkau semua masyarakat;
d. Terwujudnya budaya disiplin melalui penerapan reward and punishment di
lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dititikberatkan pada disiplin di
segala bidang;
e. Adanya kepastian hukum bagi para pekerja dan pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatannya;
f. Terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman di semua aspek kehidupan
masyakarat.
Kabupaten Minahasa Tenggara yang Sejahtera ditandai dengan peningkatan
taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara dengan terpenuhinya
seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak. Hal tersebut ditunjukkan dengan :
a. Meningkatnya sarana dan prasarana kualitas kesehatan penduduk
Kabupaten Minahasa Tenggara;
b. Meningkatnya sarana dan prasarana kualitas pendidikan penduduk
Kabupaten Minahasa Tenggara;
c. Adanya jaminan ketersediaan pekerjaan terutama bagi penduduk lokal;
d. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang
dititikberatkan pada sektor riil;
e. Terwujudnya sinergi pembangunan antar kecamatan dan antar sektor;
f. Terbangunnya agriindustri, optimalisasi pemanfaatan hasil komoditi pertanian
dan perikanan serta berkembangnya industri pariwisata dan Kabupaten
Minahasa Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi
Utara.
Terciptanya pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan daya dukung
lingkungan;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-6
4.2. MISI
Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Minahasa
Tenggara akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang tahun 2005-
2025 sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
Mewujudkan Masyarakat Yang Berahlak Mulia, Beretika dan Beradab melalui :
1. Mendorong nilai-nilai kejuangan dan semangat gotong royong serta
menjaga kelestarian rasa persaudaraan di antara berbagai perbedaan
yang dijamin oleh Bhineka Tunggal Ika.
2. Pembangunan Sumberdaya manusia dengan dasar moral, memperkuat jati
diri serta karakter masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan
internal dan antar umat beragama, dan mempunyai kepedulian sosial yang
tinggi.
2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas dan berkepribadian kebangsaan dalam kemajemukan Indonesia.
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui :
1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar;
2. Penerapan budaya disiplin sehingga memiliki etos kerja dan produktivitas
yang tinggi;
3. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
4. Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan.
3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya
Misi ini mencerminkan target pembangunan untuk mencapai visi kemandirian
daerah. Kabupaten Minahasa Tenggara yang Mandiri ditandai dengan
perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat mandiri dalam
memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal itu ditunjukkan dengan:
a. Meningkatnya PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara dengan rata-rata
peningkatan 8,5 % tiap tahunnya;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-7
b. Meningkatnya hasil dan kualitas produksi sektor pertanian tanaman pangan
dan perkebunan serta peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan
internal penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara;
c. Meningkatnya kontribusi produksi pertanian dan perkebunan dalam
pemasaran intra regional Provinsi Sulawesi Utara;
d. Mencapai ketahanan pangan dengan kemampuan berswasembada beras
dan surplus beras;
e. Terwujudnya kemandirian energy dengan memanfaatkan sumberdaya lokal
daerah;
f. Mempertahankan kearifan local sebagai upaya kemandirian daerah
dengan upaya :
1. Pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan
perekonomian;
2. Peningkatkan nilai tambah serta peningkatan kualitas produk
unggulan pertanian dan perikanan;
3. Peningkatan daya saing daerah dengan agroindustri;
4. Penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata;
5. Pemberian insentive terhadap kegiatan penanaman modal (PMA,
PMDN) untuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia;
6. Pengembangan perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing
yang sehat untuk menghadapi persaingan bebas dan pasar
internasional
4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian, melalui
upaya:
a. Penciptaan lingkungan investasi yang aman dan nyaman;
b. Penerapan profesionalisme dalam pelayanan prima dan non diskriminatif;
c. Menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasai
pembangunan antar daerah dan antar sektor;
d. Menjamin kepastian hukum pekerja dan pelaku usaha untuk kepentingan
investasi;
e. Pemberian insentif bagi pengusaha;
f. Penciptaan entrepreneur local;
g. Penetapan pajak dan retribusi berdasarkan undang-undang;
h. Penerapan Good Governance dan Clean Government.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-8
5. “Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secaralayak”, hal ini dapat dicapai melalui upaya:
a. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat;
b. Fasilitasi penyiapan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesempatan
kerja terutama pada tenaga kerja lokal;
c. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
secara merata ke semua kecamatan dan untuk semua lapisan masyarakat;
d. Pembangunan berwawasan lingkungan untuk menjaga daya dukung
lingkungan.
Tabel 4.1.Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara
VISI MISI
“TerwujudnyaKabupaten MinahasaTenggara yang MAJU,ADIL, SEJAHTERA dan
BERETIKA”
Misi 1 :
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa
Tenggara yang berahlak mulia, beretika dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila
Misi 2 :
Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara yang berkualitas
Misi 3 :
Meningkatkan perekonomian Kabupaten
Minahasa Tenggara yang dapat memenuhi
kebutuhan penduduknya
Misi 4 :
Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan
perekonomian
Misi 5 :
Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten
Minahasa Tenggara secara merata dengan
terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup
secara layak
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-9
Tabel. 4.2Persandingan Visi Misi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Minahasa Tenggara
URAIAN NASIONAL SULAWESIUTARA
MINAHASATENGGARA
VISI
INDONESIA YANGMAJU DANMANDIRI, ADILDANDEMOKRATIS,SERTA AMAN DANBERSATU DALAMWADAH NEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIA
Sulawesi Utarayang Berbudaya,Berdaya Saing,Aman, danSejahterasebagai PintuGerbangIndonesia keKawasan AsiaTimur dan Pasifik
Kabupaten MinahasaTenggara yang MAJU,ADIL, SEJAHTERADan BERETIKA
MISI
1 MewujudkanIndonesia YangMaju dan Mandiriadalah mendorongpembangunanyang menjaminpemerataan yangseluas-luasnyadidukung olehsumber dayamanusiayang berkualitas,infrastruktur yangmaju, penerapanilmu pengetahuandan teknologi,dan berwawasanlingkungan; sertadidukung olehpelaksanaan politikluar negeri yangbebas dan aktif
Mewujudkanpembangunanyang berkualitasdan berdayasaing di SulawesiUtara
Mewujudkanmasyarakat KabupatenMinahasa Tenggarayang berahlak mulia,beretika dan beradabberdasarkan falsafahPancasila
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-10
URAIAN NASIONAL SULAWESIUTARA
MINAHASATENGGARA
2 Menciptakan sumberdaya manusiaKabupaten MinahasaTenggara yangberkualitas danberkepribadiankebangsaan dalamkemajemukanIndonesia.
3 MewujudkanIndonesia YangAman dan Bersatuadalah mendorongpembangunanyang mampumewujudkan rasaaman dan damai,mampumenampungaspirasimasyarakat yangdinamis,menegakkankedaulatan negaradan keutuhanwilayah NegaraKesatuan RepublikIndonesia, sertamelindungi segenapbangsa dari setiapancaman
MewujudkanSulawesi Utarayang mandiri dandemokratis
MeningkatkanperekonomianKabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-11
URAIAN NASIONALSULAWESIUTARA
MINAHASATENGGARA
4 MewujudkanSulawesi Utarayang adil danberpihak padamasyarakat yanglemah
Menciptakanlingkungan kondusifbagi kegiatanperekonomian
5 MelaksanakanPembangunanyangBerkelanjutan
Meningkatkan tarafhidup pendudukKabupaten MinahasaTenggara secaramerata denganterpenuhinya seluruhkebutuhan dasar hidupsecara layak
6 MewujudkanSULUT sebagaiberanda depan diUtara NKRI yangsejahtera danaman
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-12
5.2. TUJUAN DAN SASARANTabel 4.3
Tujuan, Sasaran sesuai Visi dan Misi Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara
VISI :“Kabupaten Minahasa Tenggara yang MANDIRI, ADIL dan SEJAHTERA
Berkelanjutan”
MISI TUJUAN SASARAN
1) MewujudkanmasyarakatKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahPancasila
2) Mewujudkan
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang berahlak mulia
berdasarkan falsafah
Pancasila”.
3) Mewujudkan
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang beretika
berdasarkan falsafah
Pancasila”.
4) Mewujudkan
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang beradab
berdasarkan falsafah
Pancasila”.
1) Terwujudnya
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang berahlak mulia
berdasarkan falsafah
Pancasila”.
2) Terwujudnya
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang beretika
berdasarkan falsafah
Pancasila”.
3) Terwujudnya
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang beradab
berdasarkan falsafah
Pancasila”
2) Menciptakansumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggara yangberkualitas danberkepribadiankebangsaandalamkemajemukanIndonesia.
1) Menciptakan sumber
daya manusia
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
berkompeten.
2) Menciptakan sumber
daya manusia
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
produktif.
1) Terwujudnya sumber
daya manusia
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
berkompeten.
2) Terwujudnya sumber
daya manusia
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
produktif.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-13
3) MeningkatkanperekonomianKabupatenMinahasaTenggara yangdapat memenuhikebutuhanpenduduknya
1) Mewujudkan
pembangunan
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
berkualitas.
2) Mewujudkan
pembangunan
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
berdaya saing.
1) Terwujudnya
pembangunan
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
berkualitas.
2) Terwujudnya
pembangunan
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang
berdaya saing.
4) Menciptakanlingkungankondusif bagikegiatanperekonomian
1) Mewujudkan
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang berdisiplin tinggi,
penuh toleransi, dan
tenggang rasa.
2) Mewujudkan
kesadaran budaya
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang bernilai luhur.
3) Mewujudkan kondisi
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang aman
dan damai.
1) Terwujudnya
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang berdisiplin tinggi,
penuh toleransi, dan
tenggang rasa.
2) Terwujudnya
kesadaran budaya
masyarakat Kabupaten
Minahasa Tenggara
yang bernilai luhur.
3) Terwujudnya kondisi
Kabupaten Minahasa
Tenggara yang aman
dan damai.
5) Meningkatkantaraf hiduppendudukKabupatenMinahasaTenggara secaramerata denganterpenuhinyaseluruhkebutuhan dasarhidup secara
1) Mewujudkan
Kabupaten Minahasa
Tenggara bebas
kemiskinan dan
pengangguran.
2) Meningkatkan
kesejahteraan sosial
5.2.1.1. Terwujudnya
Kabupaten Minahasa
Tenggara bebas
kemiskinan dan
pengangguran.
5.2.1.2. Meningkatnya
kesejahteraan sosial
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-14
layak melalui pemberian
perharian yang lebih
besar kepada
masyarakat yang
kurang beruntung.
3) Menjamin
pembangunan
infrastruktur dlm rangka
pemerataan sosial,
keterkaitan &
keterpaduan antar
wilayah, antar sektor, &
antar kel masyarakat.
melalui pemberian
perharian yang lebih
besar kepada
masyarakat yang
kurang beruntung.
5.2.1.3. Terjaminnya
pembangunan
infrastruktur dalam
rangka pemerataan
sosial, keterkaitan &
keterpaduan antar
wilayah, antar sektor, &
antar kel masyarakat.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-1
BAB V
Sasaran dan ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAHPerkembangan ekonomi dan kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat
kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan perkapita. Tingginya
pendapatan rata-rata harus diimbangi dengan pemerataan pembagian ekonomi daerah.
Daerah yang maju adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah
berkembang. Peran sektor industri sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin
meningkat, baik dalam segi pengasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan
nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi
berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan
sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada
pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang
kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata
ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung
perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.
Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, suatu daerah
yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik. Lembaga politik dan
kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang
ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju, ditandai oleh adanya peran serta rakyat
secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik,
maupun pertahanan dan keamanan. Selain aspek politik, daerah yang maju juga harus
didukung dengan infrastruktur yang maju.
Pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, akan mengakselerasi
pembangunannya menuju pada visi yang mandiri dan menjadi daerah yang
masyarakatnya merasa ada keadilan dalam pembangunan, sejahtera dan pembangunan
daerah yang berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan konsep green economy
dan blue economy. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-2
pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri
yang menonjol pula dalam pembangunan daerah.
Sebagai ukuran tercapainya Minahasa Tenggara yang mandiri, maju, sejahtera
dan beretika , pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada
pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.
A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila ditandai oleh hal-
hal berikut:1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlak
mulia dengan meningkatnya disiplin dalam semua aspek kehidupan.
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang beretika
dengan kesadaran berbudaya masyarakat yang bernilai luhur tinggi
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang beradab,
saling toleransi, tenggang rasa, dan menghormati sehingga terwujud kondisi
aman di daerah.
B. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang
berkompeten dan berkualitas dibidangnya lebih khusus untuk
pengembangan sek tor unggulan pertanian dan perikanan serta pariwisata
2. Terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara dengan
tingkat produktifitas tinggi dalam segala bidang yang dibutuhkan.
3. Terbangunnya sistem kaderisasi kepemimpinan daerah yang handal sebagai
modal dasar sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap bersaing
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015.
C. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Terwujudnya pembangunan publik Kabupaten Minahasa Tenggara
berdasarkan standar pelayanan minimum;
2. Terwujudnya pembangunan pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara untuk
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan
daerah;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-3
3. Terwujudnya pembangunan sektor unggulan pertanian, perikanan dan
pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja dalam upaya mengurangi
pegangguran dan tingkat kemiskinan ;
4. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaya
saing, aman dan nyaman dalam berusaha untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan local content;
5. Program hilirisasi dengan konsep zero waste dalam memenuhi kebutuhan
penduduk mulai dari pemenuhan ketahanan pangan dan kebutuhan rumah
tangga .
D. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian ditandai oleh
hal-hal berikut:
1. Terwujudnya kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara yang aman dan nyaman
untuk berinvestasi;
2. Terbangunnya komitmen pemangku kepentingan pembangunan untuk
menciptakan kondusivitas di daerah;
3. Terwujudnya kesadaran budaya saling menghargai diantara masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjalankan aktivitas ekonomi daerah;
4. Tercipta kerjasama pengusaha lokal dengan pengusaha dari luar daerah
untuk membangun industry pengolahan akhir, produk berbahan baku lokal
seperti kelapa dan perikanan di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya
implementasi program hilirisasi dalam MP3EI;
5. Terbangun komitmen pemerintah dalam memfasiliasi investor untuk industry
pengolahan hasil pertanian dan perkanan serta industry pariwisata yang akan
berkembang bersama dengan daerah tujuan wisata di Kabupaten Minahasa
Tenggara.
E. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layakditandai oleh hal-hal berikut:
1. Mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang laju pertumbuhan
penduduk terkendali dengan memperhatikan piramida penduduk dalam
menetapkan kebijakan demografi;
2. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui pemberian perhatian yang lebih
besar kepada masyarakat yang membutuhkan;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-4
4. Menjamin pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan sosial,
keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok
masyarakat;
5. Merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan
dengan green economy dan blue economy.
Untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup penduduk di Kabupaten Minahasa
Tenggara secara merata maka pembangunan diarahkan untuk mengatur
keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi,
sehingga pendapatan perkapita penduduk semakin meningkat. Laju
pertumbuhan jumlah penduduk harus lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi,
selain itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan angka harapan hidup
yang lebih tinggi secara bersamaan ditingkatkan kualitas pelayanan sosial
menjadi lebih baik dan kualitas lingkungan pemukiman ditata untuk mendapatkan
kenyamanan bertempat tinggal. Secara keseluruhan kualitas sumber daya
manusia akan makin baik yang tercermin dalam produktivitas tenaga kerja yang
makin tinggi.
Salah satu bentuk konsep pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk
menyelaraskan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah
konsep pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang merupakan salah
satu fokus pembangunan nasional sekarang ini. Sehingga diharapkan dalam 20
tahun kedepan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan yang menjadi kelemahan dalam lingkungan hidup, yaitu:
1. Terselesaikannya kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam,
sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara
merupakan lingkungan yang nyaman;
2. Terkelolanya limbah domestik dengan baik sehingga nantinya diharapkan
dapat menjadi salah satu faktor yang menguntungkan bagi Kabupaten
Minahasa Tenggara;
3. Semakin tingginya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam
dan lingkungan agar pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya
pelestarian lingkungan dapat tercapai;
4. Pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini dirasakan masih
belum optimal.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-5
5.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025
5.1.I.1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
Terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, beretika dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila, sangat penting bagi terciptanya suatu
kondisi kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan nyaman. Selain
itu, pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya dan memberikan arah bagi
perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya serta
menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan
mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-
nilai Pancasila.
1. Memantapkan toleransi antar umat beragama dengan mengedepankan
semangat Bhineka Tunggal Ika.
2. Membangun kesadaran berbudaya masyarakat yang bernilai luhur tinggi
dengan berlandaskan pada semangat Mapalus.
3. Meningkatkan Pendidikan formal dan informal.
4. Meningkatkan sumber daya pendidik melalui peningkatan ketrampilan dan
strata pendidikan bagi pendidik
5. Meningkatkan sumberdaya Pembina rohani serta kesejahteraannya
6. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas pendidikan
7. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas keagamaan
8. Meningkatkan peranan pemerintah dalam proses belajar mengajar
9. Melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari
5.1.1.2 Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas
Kemampuan suatu daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi
tercapainya kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Daya saing yang tinggi,
akan menjadikan MInahasa Tenggara siap untuk menghadapi tantangan-
tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk
memperkuat daya saing daerah maka pembangunan daerah diarahkan untuk
mengedapankan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing.
1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dengan ketrampilan dan pendidikan
yang memadai;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-6
2. Mendirikan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di Kabupaten Minahasa
Tenggara;
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
4. Membangun sarana olahraga sebagai wahana peningkatan kualitas generasi
muda.
5. Membantu siswa yang pintar dan berpotensi yang ingin melanjutkan sekolah
ke jenjang lebih tinggi tapi tidak memiliki biaya;
6. Meningkatkan pelatihan dan workshop utnuk menghasilkan tenaga kerja
berkualitas dan berdaya saing.
5.1.1.3 Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya
Peningkatan perekonomian daerah merupakan tujuan penting pembangunan
suatu daerah. Kemajuan suatu daerah dilihat dari tingkat pertumbuhan
ekonominya terutama mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Untuk
peningkatan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang ada
diikuti dengan peningkatan kompetensi dasar sumberdaya manusia serta peranan
agribisnis yang ada di daerah.
1. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan berdaya
saing melalui penciptaan nilai tambah di daerah dengan program hilirisasi.
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai operator yang
berkompeten dalam optimalisasi hilirisasi pada sektor-sektor unggulan dalam
mempersiapkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai penunjang
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Pengembangan agribisnis, agriindustri dan kawasan agropolitan serta
minapolitan sebagai upaya optimalisasi produksi dan produktivitas untuk
memanfaatkan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan
simpul konektivitas nasional.
4. Pengembangan konsep pariwisata berbasis pertanian dan wisata bahari.
5. Membangun sumber daya perempuan dalam perekonomian daerah.
6. Pembangunan infrastruktur akses ke tiga sektor utama dengan berkualitas.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas budidaya komoditi unggulan dengan
konsep One Village One Product untuk ketahanan pangan.
8. Mengembangkan hilirisasi produk unggulan berdasarkan permintaan pasar
dengan Konsep One Village One Product.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-7
9. Mendorong ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan system resi gudang
dan Pasar Lelang Komoditi Agro untuk meningkatkan akses pasar dan upaya
meningkatkan penerimaan petani.
10. Meningkatkan modernisasi dan teknologi di bidang perdagangan, pariwisata
dan investasi dengan konsep trade tourism and investment (TTI) dan MICE.
11. Memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana untuk tujuan pembangunan
berkelanjutan dan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk
mendukung rencana aksi daerah mengurangi Pemanasan Global (Global
Warming) yang berdampak terhadap terjadinya Perubahan Iklim yang ekstrim
(Climate change)
5.1.1.4 Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomianTerciptanya suatu lingkungan kondusif bagi perekonomian merupakan cara
untuk meningkatkan suatu kegiatan perekonomian yang baik di suatu daerah.
Adanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan perekonomian diarahkan pada
terciptanya iklim investasi yang baik dengan etos kerja masyarakat yang baik
diikuti oleh kualitas kerja yang terampil dan kreatif.
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan meningkatkan keamanan
dan kenyamanan berinvestasi di Minahasa Tenggara
2. Meningkatkan etos kerja masyarakat dan ketrampilan supaya dapat terserap
dalam industry pengolahan hasil
3. Meningkatkan kualitas kerja dengan meningkatkan produktivitas kerja melalui
upaya pelatihan ketrampilan dan kemampuan manajerial.
4. Memperkuat kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah
masyarakat
5. Menciptakan iklim kondusif dan harmonis untuk nilai-nilai kearifan lokal agar
mampu menyesuaikan secara positif modernisasi global
6. Meningkatkan tenggang rasa di tengah masyarakat
7. Meningkatkan sikap loyal, rajin dan bertanggung jawab
8. Meningkatkan stabilitas keamanan di tengah masyarakat
9. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur keamanan
10. Menciptakan iklim ekonomi politik yang sehat dan kondusif di masyarakat.
11. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menghubungkan
antarpusat kegiatan maupun antara pusat kegiatan dengan kawasan
produksi, terutama antara pusat kegiatan dengan wilayah Touluaan Selatan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-8
yang telah diusulkan menjadi kawasan agropolitan hortikultura namun masih
minim sarana jalan.
5.1.1.5 Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak
Peningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secara
merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak, maka
kebijakan pembangunan derah diarahkan pada :
1. Terjaminnya hak-hak masyarakat dengan hak yang sama untuk semua
program yang diperuntukkan bagi masyarakat;
2. Peningkatan pemberian pelayanan kesehatan gratis melalui program
Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal kepada masyarakat sesuai target
program;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan dan
pelatihan/magang, bantuan permodalan dan peralatan kerja;
4. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan
keterampilan produktif seperti tata boga, jahit-menjahit, serta kerajinan tangan
lainnya;
5. Peningkatan akses air bersih dan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
6. Peningkatan pelayanan pendidikan di segala jenjang dengan bantuan
beasiswa bagi yang wajar menerima;
7. Pemberian bantuan bibit dan pupuk untuk kebutuhan sector pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan;
8. Perbaikan dan penyediaan akses ke daerah tujuan wisata di Kabupaten
Minahasa Tenggara;
9. Mendorong kegiatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan sector Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi terutama di desa-desa;
10. Perbaikan sarana perumahan agar memenuhi syarat kesehatan melalui
program bantuan stimulant perumahan swadaya, bedah rumah, subsidi
perumahan maupun pemberian fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Murah
untuk masyarakat ekonomi lemah;
11. Perbaikan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat;
12. Pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu untuk semua
jenjang/tingkat pendidikan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-9
5.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
Untuk mencapai sasaran pembangunan maka telah ditetapkan arah
pembangunan daerah yang akan menjadi kompas dalam penetapan tahapan dan prioritas
pembangunan jangka panjang. Keterbatasan sumberdaya dan dana, menyebabkan
dalam dokumen perencanaan jangka panjang ini, kita perlu menetapkan tahapan dan
skala prioritas yang mencerminkan urgensi dalam setiap tahapan untuk merealisasian visi
dan misi hingga dua puluh tahun yang akan datang. Tahapan dan skala prioritas,
didasarkan atas permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan dimensi waktu dan
kebutuhan mendesak di daerah. Tahapan dan Prioritas pembangunan di Kabupaten
Minahasa Tenggara, di bagi dalam 4 Tahapan Lima Tahunan yakni Tahap Peletakan
Dasar, Tahap Pemantapan, Tahap Akselerasi dan Tahap Industrialisasi dan Sektor Jasa.
Pada Tahap ini, ditargetkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara telah berada
pada tingkat yang matang dalam upaya meningkatkan daya saing daerah dengan konsep
hilirisasi pada tahap akselerasi, sehingga tahap industrialisasi dan sektor jasa merupakan
tahap akhir pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 dengan terwujudnya visi
Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Kabupaten yang MAJU, ADIL, SEJAHTERADan BERETIKA”
5.2.1 Pembangunan Daerah Lima Tahun ke-I (2005-2010) yaitu Tahap PELETAKANDASAR. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas
pembangunan pada RPJPD lima tahun pertama adalah sebagai berikut.
5.2.1.1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
1. Membangun hubungan kerjasama antar umat beragama sehingga
persatuan dan kesatuan antar agama terjalin dengan baik dan indah;
2. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, social keagamaan
dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan
mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial, sebagai
upaya membangun masyarakat yang kokoh;
3. Memprioritaskan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup
antar umat beragama;
4. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat
Minahasa Tenggara, yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas
pembangunan kebudayaan tersebut, dengan mengidentifikasi nilai-nilai
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-10
budaya dan kearifan local sebagai landasan pembangunan Minahasa
Tenggara;
5. Membangun ketentraman dan ketertiban umum yang diarahkan pada
upaya mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya
berbagai masalah-masalah social yang ada;
6. Mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, dalam upaya pemahaman
mengenai nilai-nilai budaya dan menciptakan generasi muda yang
berakhlak dan memahami kearifan lokal yang ada.
5.2.1.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan
kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang
berbasis peluang kerja dan potensi local;
2. Meningkatkan penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya
yang dilakukan untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian
peran pendanaan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI, SMP/MTs serta
bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
3. Meningkatkan ketersediaan pendidik dalam jumlah dan kualitas yang
memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin;
4. Menyelenggrakan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin
terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi
masyarakat yang tidak pernah sekolah;
5. Mempersiapkan Sumberdaya Manusia di Minahasa Tenggara yang
merupakan bagian dari Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia
ke kawasan Asia Timur dan Pasifik;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat
yang bermutu, tenaga medis yang berkualitas serta fasilitas dan
infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum;
7. Mengembangkan fasilitas dan infrastruktur wilayah yang diarahkan pada
peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan fasilitas dan infrastruktur
wilayah;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-11
8. Meningkatkan kualitas hidup manusia Minahasa Tenggara yang ditandai
dengan angka kematian bayi sebesar rerata 29 per 1000 kelahiran hidup,
angka kematian ibu rerata 53 per 100.000 kelahiran dan rerata usia
harapan hidup mencapai 75 tahun;
9. Menekan angka kemiskinan menjadi 17 persen pada tahun 2010.
5.2.1.3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya
1. Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(KUMKM) melalui tahap penyiapan pranata, peningkatan kapasitas SDM,
penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan
IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM
pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam
tahapan pelaksanaan implementasinya;
2. Melaksanakan revitalisasi, konsolisasi dan restrukturisasi yang ditandai
dengan pengembangan struktur industry, peningkatan kesempatan kerja
disektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang
potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai
pendukung industri besar;
3. Mengembangkan pertanian sebagai salah satu core business Minahasa
Tenggara yang ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan
subsistem agribisnis. Strategi penguatan subsistem agribisnis di Minahasa
Tenggara didasarkan pada kondisi permasalahan factual pada system
agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat
terjadinya perubahan lingkungan;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar
7 persen pada tahun 2010;
5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 0.8 trilyun
dan PDRB harga berlaku sebesar 1.7 trilyun Pada Tahun 2010;
6. Mendorong peningkatan kinerja ekonomi sehingga PDRB riil (tahun dasar
2000) per kapita dapat mencapai Rp. 8.80 juta per tahun dan Rp. 16 juta
per tahun untuk nilai berlaku pada tahun 2010;
7. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah secara
keseluruhan di Minahasa Tenggara menjadi 282 milyar pada tahun 2010.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-12
5.2.1.4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian1. Menyiapkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi investasi
serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan membangun iklim
investasi yang kondusif diawal tahapan ini maka dapat menjadikan
Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi kinerja organisasi
perangkat daerah;
3. Memantapkan sinergitas penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung sumberdaya
alam dan daya dukung lingkungan dengan memerhatikan arahan rencana
tata ruang wilayaj secara umum dan secara khusus dengan berpedoman
pada peta zonasi pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan-kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
4. Mendorong persiapan pembangunan jalur rel kereta api dimana Minahasa
Tenggara termasuk dalam wilayah pembangunan jalur kereta api; dan
5. Mempersiapkan rencana pembangunan sarana transportasi lainnya seperti
terminal, bandar udara dan pelabuhan laut yang memadai.
5.2.1.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidupsecara layak
1. Menyediakan dan Meningkatkan sarana prasarana sosial dasar kesehatan
lingkungan seperti kebutuhan air bersih, puskesmas, puskesmas
pembantu, puskesmas keliling, puskesmas terapung, pos pelayanan
terpadu, poliklinik desa, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya
hingga ke pelosok daerah;
2. Menyediakan dan Meningkatkan laboratorium dasar, perumahan guru,
fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, fasilitas pramuka dalam meningkatkan
kompetensi pendidikan di daerah;
3. Menetapkan standar kebutuhan minimum dalam setiap aspek pelayanan
masyarakat, sehingga terdapat standard operasional dan prosedur yang
jelas dalam pelayanan masyarakat.
4. Menyiapkan dokumen penataan ruang yang berbasis pengembangan
wilayah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-13
5.2.2. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun ke – II (2011 – 2015) yaitu Tahap
PEMANTAPAN.
Pada periode ini, beberapa dokumen perencanaan nasional harus dipenuhi
targetnya pada akhir periode tahap pemantapan. Misalnya saja MDGs, target
capaiannya adalah pada Tahun 2015. Indikator-indikator dalam MDGs, harus
diupayakan untuk tercapai targetnya pada tahun 2015, yang merupakan tahap
perencanaan lima tahun kedua dalam RPJPD. Sebagai Tahap Pemantapan, arah
pembangunan ditujukan pada terpenuhinya target-target tersebut.
Pada Tahun 2015 akan di berlakukan Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean
Economic Community. Pada tahapan pelaksanaan, diperlukan persiapan
sumberdaya manusia yang kompeten menghadapi kondisi tersebut. Tahap
Pemantapan ini, juga dalam rangka mendukung kesiapan Provinsi Sulawesi Utara
sebagai pintu gerbang di Asia Timur dan Pasifik
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas pembangunan
pada RPJPD lima tahun kedua adalah sebagai berikut.
5.2.2.1 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
1. Memperkuat hubungan kerjasama antar umat beragama sehingga
persatuan dan kesatuan antar agama terjalin dengan baik dan indah;
2. Mempertahankan organisasi-organisasi kemasyarakatan, social
keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah
terbentuk;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan,
keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat terutama masyarakat
miskin, masyarakat yang tinggal jauh dari kota kabupaten serta
peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah
kesejahteraan social (PMKS).
5.2.2.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-14
1. Memperkuat kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan
kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang
berbasis peluang kerja dan potensi local;
2. Menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya yang dilakukan
untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian peran
pendanaan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI, SMP/MTs serta
bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
3. Meningkatkan ketersediaan pendidik dalam jumlah dan kualitas yang
memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin;
4. Meningkatkan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin
terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi
masyarakat yang tidak pernah sekolah;
5. Merealisasikan Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari
Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia
Timur dan Pasifik;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat
yang bermutu, tenaga medis yang berkualitas serta fasilitas dan
infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum;
7. Meningkatkan kualitas hidup manusia Minahasa Tenggara yang ditandai
dengan angka kematian bayi sebesar rerata 27 per 1000 kelahiran hidup,
angka kematian ibu rerata 33 per 100.000 kelahiran dan rerata usia
harapan hidup mencapai 75 tahun;
8. Menekan angka kemiskinan menjadi 15 persen pada tahun 2015.
5.2.2.3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya1. Memperkuat peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(KUMKM) melalui tahap penyiapan pranata, peningkatan kapasitas SDM,
penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan
IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM
pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam
tahapan pelaksanaan implementasinya;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-15
2. Melaksanakan revitalisasi, konsolisasi dan restrukturisasi yang ditandai
dengan pengembangan struktur industry, peningkatan kesempatam kerja
disektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang
potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai
pendukung industri besar;
3. Memperkuat pertanian sebagai salah satu core business Minahasa
Tenggara yang ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan
subsistem agribisnis. Strategi penguatan subsistem agribisnis di Minahasa
Tenggara didasarkan pada kondisi permasalahan faktual pada system
agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat
terjadinya perubahan lingkungan;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar
rerata 7 % pada tahun 2015;
5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 1 trilyun dan
PDRB harga berlaku sebesar 2 trilyun pada tahun 2015;
6. Mendorong peningkatan kinerja ekonomi sehingga PDRB riil (tahun dasar
2000) per kapita dapat mencapai Rp. 11 juta per tahun dan Rp. 24 juta
per tahun untuk nilai berlaku pada tahun 2015;
7. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah secara
keseluruhan di Minahasa Tenggara menjadi 2 trilyun pada tahun 2015.
5.2.2.4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian1. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi
investasi serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan membangun
iklim investasi yang kondusif di awal tahapan ini maka dapat menjadikan
Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi kinerja organisasi
perangkat daerah;
3. Menata dan mengevaluasi kenyamanan berinvestasi di daerah;
4. Mendorong dan berperan dalam meningkatkan penguasaan teknologi
inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai untuk meningkatkan
produktivitas kerja dan kesejahteraan mereka serta mendorong
peningkatan ekonomi daerah;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-16
5. Mendorong peningkatan akses pemasaran produk-produk pertanian,
perkebunan, dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan kaum petani
dan nelayan serta mengakselerasi pemerataan pendapatan masyarakat;
6. Mendorong penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi
perekonomian;
7. Memantapkan sinergitas penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung sumberdaya
alam dan daya dukung lingkungan dengan memperhatikan arahan rencana
tata ruang wilayah secara umum dan secara khusus dengan berpedoman
pada peta zonasi peruntukan berdasarkan struktur dan pola ruang dalam
RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Mempersiapkan Produksi dan dukungan daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara terhadap penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan
kawasan-kawasan pendukung KEK;
9. Mengembangkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan
promosi UMKM agar memperkuat pasar para pelaku UMKM tersebut;
10. Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi
sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan
anggotanya;
11. Mengembangkan ekonomi kreatif lokal bercirikan produk unggulan daerah;
12. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan
kabupaten/kota untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan
penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitas harga hasil-hasil
produksi tersebut antara kota dan desa;
13. Memantapkan rencana pembangunan jalur rel kereta api dimana Minahasa
Tenggara termasuk dalam wilayah pembangunan jalur kereta api.
14. Memantapkan rencana pembangunan fasilitas transportasi lainnya seperti
terminal, bandar udara dan pelabuhan laut yang memadai.
5.2.2.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidupsecara layak
1. Meningkatkan sarana prasarana social dasar (kebutuhan air bersih,
puskesmas/puskesmas pembantu/ puskesmas keliling/ puskesmas
terapung/pos pelayanan terpadu/poliklinik desa, laboratorium
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-17
dasar/perumahan guru/fasilitas olahraga/fasilitas kesenian/fasilitas
pramuka);
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk
memperoleh akses pendidikan dan merealisasikan wajib belajar pendidikan
menengah 12 tahun;
3. Mengembangkan program-program yang dibutuhkan untuk mempercepat
penuntasan buta aksara;
4. Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara
fasilitas sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk
pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap
dan perilaku mereka;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pendidikan non formal yang
lebih berkualitas;
6. Memberikan insentif yang lebih baik bagi para guru di daerah terpencil dan
kawasan perbatasan;
7. Mengembangkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang
berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam rangka
pemerataan pendidikan yang berkualitas;
8. Mendorong dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk
menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta
mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara fasilitas kebersihan
dan sanitasi;
9. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum
penunjang aktivitas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta penyusunan
RDTR dan Peraturan Zonasinya;
10. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum
penunjang aktivitas Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) serta penyusunan
RDTR dan Peraturan Zonasinya;
11. Pemantapan penyusunan program kewilayahan yang akan dijadikan dasar
pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah terpadu; dan
12. Membangun infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan.
5.2.3. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Ke-III (2016-2020) yaitu Tahap
AKSELERASI. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas
pembangunan pada RPJPD lima tahun ketiga adalah sebagai berikut.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-18
5.2.3.1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
1. Menjamin kebebasan penuh suatu masyarakat untuk menjalankan
hidup rukun antar umat beragama ditandai dengan tidak ada konflik
antar umat Bergama;
2. Memperkuat peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, social
keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah
terbentuk serta mempertebal rasa memiliki akan kebudayaan yang
ada dan junjungan tinggi terhadap pancasila;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social
peresorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat
terutama masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal jauh dari kota
kabupaten serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan
penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).
5.2.3.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggarayang berkualitas
1. Mempertajam kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan
kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang
berbasis peluang kerja dan potensi local;
2. Menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya yang dilakukan
untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian peran
pendanaan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI, SMP/MTs serta
bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
3. Meningkatkan ketersediaan pendidik dalam jumlah dan kualitas yang
memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin;
4. Menyediakan fasilitas dan saran pendidikan khususnya pendidikan
perguruan tinggi atau politeknik;
5. Meningkatkan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin
terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi
masyarakat yang tidak pernah sekolah;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-19
6. Menjaga kesinambungan Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari
Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur
dan Pasifik;
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat
yang bermutu, tenaga medis yang berkualitas serta fasilitas dan
infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum;
8. Meningkatkan kualitas hidup manusia Minahasa Tenggara yang ditandai
dengan angka kematian bayi sebesar rerata 18 per 1000 kelahiran hidup,
angka kematian ibu rerata 23 per 100.000 kelahiran dan rerata usia
harapan hidup mencapai 75 tahun;
9. Menekan angka kemiskinan menjadi 12 persen tahun 2020.
5.2.3.3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya
1. Memperkuat peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(KUMKM) melalui tahap penyiapan pranata, peningkatan kapasitas SDM,
penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan
IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM
pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus
dalam tahapan pelaksanaan implementasinya;
2. Melaksanakan revitalisasi, konsolisasi dan restrukturisasi yang ditandai
dengan pengembangan struktur industry, peningkatan kesempatam kerja
disektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang
potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai
pendukung industri besar;
3. Memperkuat pertanian sebagai salah satu core business Minahasa
Tenggara yang ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan
subsistem agribisnis. Strategi penguatan subsistem agribisnis di Minahasa
Tenggara didasarkan pada kondisi permasalahan factual pada system
agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai
akibat terjadinya perubahan lingkungan;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar
rerata 7.25 % pada tahun 2020;
5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 3 trilyun
dan PDRB harga berlaku sebesar 6 trilyun pada tahun 2020;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-20
6. Mendorong peningkatan kinerja ekonomi sehingga PDRB riil (tahun dasar
2000) per kapita dapat mencapai Rp. 15 juta per tahun dan Rp. 45 juta
per tahun untuk nilai berlaku pada tahun 2020;
7. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah secara
keseluruhan di Minahasa Tenggara menjadi 4 trilyun pada tahun 2020.
5.2.3.4 Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian
1. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi
investasi serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan
membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini maka dapat
menjadikan Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang
menguntungkan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi kinerja organisasi
perangkat daerah;
3. Memantapkan sinergitas penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung sumberdaya
alam dan daya dukung lingkungan dengan memerhatikan arahan rencana
tata ruang wilayah secara umum dan secara khusus dengan berpedoman
pada peta zonasi pertambangan, pertanian, perkebunanm kehutanan,
perikanan-kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
4. Mendorong percepatan pembangunan jalur rel kereta api dimana
Minahasa Tenggara termasuk dalam wilayah pembangunan jalur kereta
api;
5. Mempercepat pembangunan fasilitas transportasi lainnya seperti terminal,
bandar udara dan pelabuhan laut yang memadai.
6. Terwujudnya system perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara
melalui penataan system pemasaran dan saran distribusi barang didukung
oleh hak kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang jelas.
5.2.3.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak1. Meningkatkan sarana prasarana social dasar (kebutuhan air bersih,
puskesmas/puskesmas pembantu/ puskesmas keliling/ puskesmas
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-21
terapung/pos pelayanan terpadu/poloklinik desa, laboratorium
dasar/perumahan guru/fasilitas olahraga/fasilitas kesenian/fasilitas pramuka);
2. Pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara pusat-pusat
kegiatan di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum penunjang
aktivitas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta penyusunan RDTR dan
Peraturan Zonasinya;
4. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum penunjang
aktivitas Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta penyusunan RDTR dan
Peraturan Zonasinya; dan
5. Percepatan penyusunan program kewilayahan untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan wilayah terpadu.
Tahap Akselerasi pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada
periode ini, diarahkan untuk terus mendorong pembangunan yang semakin
berdaya saing berdasarkan konsep MP3EI. Konsep koridor diakselerasi dengan
hilirisasi komoditi unggulan daerah. Pemerintah akan memfasilitasi kemudahan
berinvestasi bagi industri-industri pengolahan berbahan baku komoditi pertanian
(agriindustri) dan pengembangan bisnis berbasis pertanian (agribisnis).
Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.2.4. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun ke-IV (2021-2025) yaitu Tahap
Industrialisasi dan Pengembangan Sektor JasaUntuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas pembangunan pada
RPJPD lima tahun keempat adalah sebagai berikut.
5.2.4.1.Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila1. Memperkuat hubungan kerjasama antar umat beragama sehingga persatuan
dan kesatuan antar agama terjalin dengan baik dan indah;
2. Memperkuat peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, social
keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah
terbentuk;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social peresorangan,
keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat terutama masyarakat miskin,
masyarakat yang tinggal jauh dari kota kabupaten serta peningkatan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-22
penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan
social (PMKS).
5.2.4.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas1. Mempertajam kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan
kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang
berbasis peluang kerja dan potensi local;
2. Menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya yang dilakukan
untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian peran pendanaan
anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan
penambahan ruang kelas baru SD/MI, SMP/MTs serta bantuan beasiswa bagi
siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
3. Meningkatkan ketersediaan pendidik dalam jumlah dan kualitas yang
memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin;
4. Menyediakan fasilitas dan saran pendidikan khususnya pendidikan perguruan
tinggi atau politeknik;
5. Meningkatkan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin
terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi
masyarakat yang tidak pernah sekolah;
6. Merealisasikan Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari Sulawesi
Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik;
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat
yang bermutu, tenaga medis yang berkualitas serta fasilitas dan infrastruktur
kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum;
8. Meningkatkan kualitas hidup manusia Minahasa Tenggara yang ditandai
dengan angka kematian bayi turun sebesar rerata 15 per 1000 kelahiran
hidup, angka kematian ibu rerata 20 per 100.000 kelahiran dan rerata usia
harapan hidup mencapai 75 tahun;
9. Menekan angka kemiskinan menjadi 9 persen sedangkan angka
pengangguran terbuka menjadi 6 persen pada tahun 2025.
5.2.4.3.Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-23
1. Memperkuat peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(KUMKM) melalui tahap penyiapan pranata, peningkatan kapasitas SDM,
penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK
serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa
otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan
pelaksanaan implementasinya;
2. Melaksanakan revitalisasi, konsolisasi dan restrukturisasi yang ditandai
dengan pengembangan struktur industry, peningkatan kesempatam kerja
disektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang
potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai
pendukung industri besar;
3. Memperkuat pertanian sebagai salah satu core business Minahasa
Tenggara yang ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan
subsistem agribisnis. Strategi penguatan subsistem agribisnis di Minahasa
Tenggara didasarkan pada kondisi permasalahan factual pada system
agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat
terjadinya perubahan lingkungan;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar
rerata 7,5 % pada tahun 2025;
5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 4 trilyun dan
PDRB harga berlaku sebesar 8 trilyun pada tahun 2025;
6. Mendorong peningkatan kinerja ekonomi sehingga PDRB riil (tahun dasar
2000) per kapita dapat mencapai Rp. 25 juta per tahun dan Rp. 80 juta per
tahun untuk nilai berlaku pada tahun 2025;
7. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah secara keseluruhan
di Minahasa Tenggara menjadi 6 trilyun pada tahun 2025.
5.2.4.4.Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian1. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi
investasi serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan membangun
iklim investasi kondusif diawal tahapan ini maka dapat menjadikan
Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi kinerja organisasi
perangkat daerah;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-24
3. Memantapkan sinergitas penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung sumberdaya
alam dan daya dukung lingkungan dengan memerhatikan arahan rencana
tata ruang wilayaj secara umum dan secara khusus dengan berpedoman
pada peta zonasi pertambangan, pertanian, perkebunanm kehutanan,
perikanan-kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
4. Terbangunnya jalur rel kereta api dimana Minahasa Tenggara; dan
5. Terbangunnnya sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti terminal,
bandar udara dan pelabuhan yang memadai.
5.2.4.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidupsecara layak1. Meningkatkan sarana prasarana sosial dasar (kebutuhan air bersih,
puskesmas / puskesmas pembantu / puskesmas keliling / puskesmas
terapung / pos pelayanan terpadu / poliklinik desa, laboratorium dasar /
perumahan guru / fasilitas olahraga / fasilitas kesenian / fasilitas pramuka);
2. Tersedianya jalan-jalan alternatif yang ada di Kabupaten Minahasa
Tenggara yang bisa menjangkau kegiatan-kegiatan guna terpenuhinya
seluruh kebutuhan dasar hidup manusia.
3. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen
penataan ruang sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pada tahap ini, pembangunan tetap selaras dengan RPJPN dimana Kabupaten Minahasa
Tenggara diarahkan menjadi daerah agribisnis yang berkembang agroindustrinya sebagai
manifestasi dari program hilirisasi dalam konsep MP3EI dengan basis tanaman
perkebunan dan perikanan. Secara bersamaan, sektor jasa berkembang untuk
memenuhi pasar dan untuk kepentingan pembangunan pariwisata yang dilakukan secara
terpadu dengan Provinsi Sulawesi Utara.
Pada tahap ini, dengan konsep Indonesia Incorporated yang diacu dalam rangka bangun
industri di daerah, diarahkan telah tercipta spin off dengan munculnya berbagai industri
baru yang saling terkait dengan membentuk Klaster Industri produk berbahan baku lokal.
Pengembangan sektor jasa dan kepariwisataan akan semakin meningkat yang ditunjang
dengan aksesibilitas perhubungan darat, laut dan udara yang telah dirancang sesuai
dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara, termasuk
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-25
pembangunan jalan kereta api sebagai bagian dari konektivitas antar kabupaten/kota
untuk memperlancar akses industri dan sektor jasa.
Pada tahap ini, perkembangan industri telah berada pada tahap mature dan telah siap
bersaing, apalagi dengan ditunjang tersedianya Pelabuhan Bitung sebagai International
Hub Port (Pelabuhan Internasional) yang akan memberikan efek daya saing logistik yang
mantap untuk distribusi produk industri ke negara-negara eksportir di Asia Timur dan
Pasifik.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Visi Misi /Submisi
Sasaran Pokok Arah KebijakanPembangunanUraian Indikator dan
Target
“KabupatenMinahasaTenggara yangMANDIRI,ADIL danSEJAHTERABerkelanjutan”
MewujudkanmasyarakatKabupatenMinahasaTenggarayang berahlakmulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahPancasila
Pembangunansumber dayamanusia yang
bermoral,memperkuatjatidiri serta
karakter yangbertakwa
kepada Tuhanyang Maha
Esa
Sumber DayaManusia yangtaat hukum
Meningkatkan mutupendidikan danpendidikan informalyang berkwalitasmengenai masalahhukum, kerukunanberagama dankepedulian sosial
Sumber dayamanusia yangmemeliharakerukunaninternal danumat beragamaSumber dayamanusia yangmempunyaikepeduliansosial yangtinggi
Menciptakansumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggarayangberkualitas
Mewujudkansumber dayamanusia yang
berkwalitas
Peningkatankwalitas saranadan prasaranadasar
Meningkatkan mutupendidikan baikformal dan informal
Peningkatanbudaya disiplindan kompetensiPeningkatantingkatpendidikan danketerampilan
MeningkatkanperekonomianKabupatenMinahasaTenggarayang dapatmemenuhikebutuhanpenduduknya
Meningkatkankemandirian
dalammemenuhikebutuhanpenduduk
PeningkatanPDRB
Meningkatkanpengetahuanpetani tentangpertanian danperkebunan
Penigkatan hasilpertanian danperkebunanKetahanananpangan,kemandirianenergi denganmempetahankan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-26
kearifan lokal
Menciptakanlingkungankondusif bagikegiatanperekonomian
Menciptkanlinngkungan
yang bakdalam
peningkatanperekonomian
Lingkunganinvestasi yangaman dannyaman,penerapanprofesionalismedalampelayanan prima, harmonisasipembangunan,serta penerapangoodgovernance dancleangovernment
Menerbitkan Perdatentang investasidan acuan yangjelas kepadainvestor
Meningkatkantaraf hiduppendudukKabupatenMinahasaTenggarasecarameratadenganterpenuhinyaseluruhkebutuhandasar hidupsecara layak
Peningkatantaraf hidupmasyarakat
Peningkatanketerampilanmasyarakat,fasilitaslapanganpekerjaan danpemerataankesempatankerja,peningkatansarana danprasaranakesehatan danpendidikan
Pelatihan danpendidikan baikformal dan informal
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
Sasaran Pokok dan ArahKebijakan Pembangunan Indikator
Kondisi AwalKinerja
Pembangunan
Target Kondisi AkhirKinerja
PembangunanTahap
ITahap
IITahap
IIITahap
IVPeletakan Dasar (2005 – 2010)1. Mewujudkan Kabupaten
Minahasa Tenggara yangberakhlak mulia, beretikadan beradab berdasarkanfalsalfah Pancasila:
a. Membangun hubungankerjasama antar umatberagama
b. Memberdayakanorganisasikemasyarakatan
c. Mewujudkan kerukunanhidup antarumatberagama
d. Mengembangkan nilaibudaya dan keariifan
Sumber dayamanusia yangtaat hukumyang bisamenjalinkerjasamaantarumatberagamadenganmenjagakearifan lokal
Belumoptimalnyaperas sertalembaga –lembagakepemudaanyang ada sertamasih adamasyarakatyang belum taathukum dalammembangunketentramandan ketertianumum
20% 30% 30% 20%
TerwujudnyaKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadalberdasarkanfalsafahPancasila
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-27
lokal
e. Membangunketentraman danketertiban umum
f. Mengoptimalkan peranlembaga kepemudaan
2. Menciptakan sumber daya
Manusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:
a. Meningkatkankompetensi dan dayasaing tenaga kerja
b. Meningkatkanpenuntasan wajib belajarsembilan tahun
c. Meningkatkanketersediaan pendidikdalam jumlah dankwalitas
d. Menyelenggarakanpendidikan non formalyang bermutu
e. Mempersiapkan sumberdaya manusia
f. Meningkatkan pelayanankesehatan
g. Mengembangkan fasilitasdan infrastruktur wilayah
h. Meningkatkan kwalitashidup
i. Menekan angkakemiskinan
3. MeningkatkanPerekonomian KabupatenMinahasa Tenggara yangdapat memenuhi kebutuhanpenduduknya:
a. MengembangkanKUMKM
b. Melaksanakanrevitalisasi, konsolidasidan restrukturisasi
c. Mengembangkanpertanian
d. Mendorong pertumbuhanekonomi
e. Mendorong pencapaianPDRB RiilPDRB ADHBPDRB Riil PerkapitaPDRB ADHB Perkapita
f. Mendorong peningkatan
Sumber dayamanusia yangberdaya saingyang tinggi
PembangunanKabupatenMinahasaTenggarayangBerkwalitasdan mandiriyang bisamemenuhikebutuhanpenduduknya
Ketersediaanpendidik dalamjumlah dankwalitas yangkurangmemadai,sumber dayamasnusia yangbelum memadaiyangberpengaruhpada kwalitaskehidupanmasyarakat
BelumberkembangnyaKUMKM yangbelum optimal,pengembanganpertanian yangbelummaksimal
20%
17%
20%
6,5%
0,8 T1,7 T8,8 Jt16 Jt
30%
30%
30%
30%
20%
20%
Terciptanyasumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggara yangberkwalitas
PeningkatanperekonomiankabupatenMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-28
kinerja ekonomi
g. Mendorong peningkatanpemerintah daerah
4. Menciptakan lingkunganKondusif bagi kegiatanperekonomian:
a. Menyiapkan sarana danprasarana investasi
b. Meningkatkan efektivitasdan efisiensi pengelolaankeuanga daerah
c. Memantapkan sinergitaspenataan ruang
d. Mendorong persiapanpembangunan jalur relkereta api
e. Menyiapkan rencanapembangunan saranadan prasaranatransportasi lainnya
5. Peningkatan taraf hidup
Penduduk KabupatenMinahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinyaseluruh kebutuhan dasarhidup secara layak:
a. Menyediakan danmeniingkatkan saranaprasarana sosial dasarkesehatan
b. Menyediakan danmeningkatkanlaboratorium dasar,perumahan guru, fasilitasolahraga, fasilitaskesenian, fasilitaspramuka
c. Menetapkan standarkebutuhan minimumdalam setiap aspekpelayanan masyarakat
d. Menyiapkan dokumenpenataan ruang yangberbasis pengembanganwilayah
MasyarakatMinahasaTenggarayangberdisiplinyang tinggi,penuhtoleransi danberbudipekertiyang luhur
MasyarakatMinahasaTenggarayangterpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
Masih adanyamasyarakat dankondisiKabupatenMinahasaTenggara padaumumnya yangbelum mengertisehingga tidakmenciptakanlingkunganyang kondusifbagiperekonomian
Masih adamasyrakatMinahasatenggara yangbelum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
20%
20%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
Terciptanyalingkunganyang kondsusifbagi kegiatanperekonomian
Meningkatnyatarfa hiduppendudukKabupatenMinahasaTenggarasecara meratadenganterpenuhinyaseluruhkebutuhandasar hidupsecara layak
PEMANTAPAN (2011 – 2015)1. Mewujudkan Kabupaten
Minahasa Tenggara yangberakhlak mulia, beretika danberadab berdasarkanfalsalfah Pancasila:
a. Memperkuat hubungankerjasama antar umatberagama
b. Mempertahankanorganisasi
Sumber dayamanusia yangtaat hukumyang bisamenjalinkerjasamaantarumatberagamadenganmenjagakearifan lokal
Belumoptimalnyaperas sertalembaga –lembagakepemudaanyang ada sertamasih adamasyarakatyang belum taathukum dalam
20% 30% 30% 20%TerwujudnyaKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahPancasial
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-29
kemasyarakatan
c. Meningkatkan kwantitasdan kwalitaskesejahteraan sosial
2. Menciptakan sumber dayaManusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:
a. Memperkuat kompetensidan daya saing tenagakerja
b. Menuntaskan wajibbelajar 9 tahun
c. Meningkatkanketersediaan pendidikdalam jumlah dankwalitas
d. Meningkatkan pendidikannonformal yanb bermutu
e. Merealisasikan MinahasaTenggara yangmerupakan bagian dariSulawesi Utara sebagaiPintu gerbang Indonesiake Kawasan Asia timurdan Pasifik
f. Meningkatkan pelayanankesehatan masyarakat
g. Meningkatkan kwalitashidup manusia
h. Menekan angkakemiskinan
3 Meningkatkan perekonomiankabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya:
a. Memperkuat peranKUMKM
b. Melaksanakanrevitalisasi, konsolidasidan restrukturisasi
c. Memperkuat pertanian
d. Mendorong pertumbuhanekonomi
e. Mendororong pencapaianPDRB RiilPDRB ADHBPDRB Riil PerkapitaPDRB ADHB Perkapita
f. Mendorong peningkatankinerja ekonomi
g. Mendorong peningkatanpendapatan pemerintah
Sumber dayamanusia yangberdaya saingyang tinggi
PembangunanKabupatenMinahasaTenggarayangBerkwalitasdan mandiriyang bisamemenuhikebutuhanpenduduknya
membangunketentramandan ketertianumum
Ketersediaanpendidik dalamjumlah dankwalitas yangkurangmemadai,sumber dayamasnusia yangbelum memadaiyangberpengaruhpada kwalitaskehidupanmasyarakat
BelumberkembangnyaKUMKM yangbelum optimal,pengembanganpertanian yangbelummaksimal
20%
20%
30%
15%
30%
7%
1 T2 T11 Jt24 Jt
30%
30%
20%
20%
Terciptanyasumber dayamanusiakabupatenMinahasaTenggara yangberkwalitas
TerjadinyapeningkatanPereekonomianMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-30
daerah
4. Menciptakan lingkungankondusif bagi kegiatanperekonomian:
a. Meningkatkan saranadan prasarana investasi
b. Meningkatkanefektivitas dan efisiensipengelolaan keuangandaerah
c. Menata danmengevaluasikenyamananberinvestasi
d. Mendorong danberperan dalammeningkatkanpenguasaan teknologiinovatif
e. Mendorongpeningkatan aksespemasaran
f. Mendorong penetapanUMR Provinsi sesuaidengan situasi dankondisi perekonomian
g. Memantapkansinergitas penataanruang
h. Mempersiapkanproduksi dan dukungandaerah terhadap KEKdan kawasanpendukung KEK
i. Mengembangkan upayauntuk melakukanpromossi UMKM
j. Mendorongpengembangankoperasi
k. Mengembangkaneknomi kreatif lokal
l. Mendorong dan bekerjasama denganPemerintah pusat
m. Mendorongpemantapanpembangunan jalur relkereta api
n. Memantapkan rencanapembangunan saranadan prasaranatransportasi lainnya
5. Meningkatkan taraf hiduppenduduk KabupatenMinahasa Tenggara secara
MasyarakatMinahasaTenggarayangberdisiplinyang tinggi,penuhtoleransi danberbudipekertiyang luhur
MasyarakatMinahasaTenggarayang
Masih adanyamasyarakat dankondisiKabupatenMinahasaTenggara padaumumnya yangbelum mengertisehingga tidakmenciptakanlingkunganyang kondusifbagiperekonomian
Masih adamasyrakatMinahasatenggara yang
20%
20%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
Terciptanyalingkunganyang kondusifbagi kegiatanperekonomian
Meningkatnyataraf hiduppendudukKabupaten
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-31
merata dengan terpenuhinyaseluruh kebutuhan dasarhidup secara layak:
a. Meningkatkan saranaprasarana sosial dasar
b. Memberikankesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakatuntuk memperolehakses pendidikan
c. Mengembangkanprogram untukmempercepatpenuntasan buta aksara
d. Mengembangkan upayauntuk meningkatkan danmemelihara fasilitassekolah
e. Mengembangkan saranadan prasarana untukpendidikan non formal
f. Memberikan insentifyang lebih baik bagiguru di daerah terpencil
g. Mengembangkan upayauntuk meningkatkanakses pendidikan yangberkwalitas
h. Mendorong danbekerjasama denganpemerintah untukmenambah danmemelihara fasilitaskebersihan dan sanitasi
i. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitaspusat kegiatanlingkungan (PKL)
j. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitasPusat Kegiatan Wilayah(PKW) sertapenyusunan RDTR danPeraturan Zonasinya
k. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitasPusat KegiatanLingkungan (PKL) sertapenyusunan RDTR danPeraturan Zonasinya
l. Pemantapanpenyusunan programkewilayahan yang akan
terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
belum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
MinahasaTenggarasecara meratadenganterpenuhinyaseluruhkebutuhandasar hidupsecara layak
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-32
dijadikan dasarpelaksanaan kegiatanpembangunan wilayahterpadu
m. Membanguninfrastruktur dan fasilitasdaerah perbatasan
AKSELERASI (2016 – 2020)1. Mewujudkan masyrakat
Kabupaten MinahasaTenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradabberdasarkan falsafahpancasila:
a. Menjamin kebebasanpenuh masyarakat untukmenjalankan hiduprukun antar umatberagama
b. Memperkuat peran sertaorganisasikemasyarakatan
c. Meningkatkan kwalitasdan kwantitaskesejahteraan sosial
2. Menciptakan sumber dayamanusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:
a. Mempertajamkompetensi dan dayasaing tenaga kerja
b. Menuntaskan wajibbelajar 9 tahun
c. Meningkatkanketersediaan pendidikdalam jumlah dankwalitas
d. Menyediakan fasilitasdan sarana pendidikan
e. Meningkatkanpendidikan nonformalyang bermutu
f. MenjagakesinambunganKabupaten MinahasaTenggara yangmerupakan bagian dariSulawesi Utara sebagaiPintu Gerbang Indonesiake Kawasan Asia timurdan pasifik
g. Meningkatkan pelayanankesehatan masyarakat
h. Meningkatkan kwalitashidup manusia
Sumber dayamanusia yangtaat hukumyang bisamenjalinkerjasamaantarumatberagamadenganmenjagakearifan lokal
Sumber dayamanusia yangberdaya saingyang tinggidanberkwalitas
Belumoptimalnyaperas sertalembaga –lembagakepemudaanyang ada sertamasih adamasyarakatyang belum taathukum dalammembangunketentramandan ketertianumum
Ketersediaanpendidik dalamjumlah dankwalitas yangkurangmemadai,sumber dayamasnusia yangbelum memadaiyangberpengaruhpada kwalitaskehidupanmasyarakat;sarana danprasaranapendidikanyang belummemadai
20%
20%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
TerwujudnyamasyarakatKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanpancasila
Terciptanyasumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggara yangberkwalitas
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-33
i. Menekan angkakemiskinan
3. Meningkatkan perekonomianKabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya:
a. Memperkuat peranKUMKM
b. Melaksanakanrevitalisasi, konsolidasidan restrukturisasi
c. Memperkuat pertanian
d. Mendorongpertumbuhan ekonomi
e. Mendorong pencapaianPDRB RiilPDRB ADHBPDRB Riil PerkapitaPDRB ADHB Perkapita
f. Mendorongpeningkatan kinerjaekonomi
g. Mendorongpeningkatanpendapatanpemerintah daerah
4. Menciptakan lingkunganyang kondusif bagi kegiatanperekonomian:
a. Meningkatkan saranaprasarana investasi
b. Meningkatkanefektifitas dan efisiensipengelolaan keuangandaerah
c. Memantapkansinergitas penataanruang
d. Mendorongpembangunan jalur relkereta api
e. Mempercepatpembangunan fasilitastransportasi lainnyaseperti terminal,bandar udara danpelabuhan laut yangmemadai
f. Terwujudnya sistemperdagangan
5. meningkatkan taraf hiduppenduduk kabupatenminahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinyaseluruh kebutuhan dasar
PembangunanKabupatenMinahasaTenggarayangBerkwalitasdan mandiriyang bisamemenuhikebutuhanpenduduknya
MasyarakatMinahasaTenggarayangberdisiplinyang tinggi,penuhtoleransi danberbudipekertiyang luhur
MasyarakatMinahasaTenggarayangterpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
BelumberkembangnyaKUMKM yangbelum optimal,pengembanganpertanian yangbelummaksimal
Masih adanyamasyarakat dankondisiKabupatenMinahasaTenggara padaumumnya yangbelum mengertisehingga tidakmenciptakanlingkunganyang kondusifbagiperekonomian
Masih adamasyrakatMinahasatenggara yangbelum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
20%
20%
20%
30%
30%
30%
12%
30%
7,25%
3 T6 T15 Jt45 Jt
30%
30%
20%
20%
20%
AdanyaPeningkatanperekonomianKabupatenMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya
Terciptanyalingkunganyang kondusifbagi kegiatanperekonomian
Adanyapeningkatantaraf hiduppendudukkabupatenminahasatenggarasecara meratadenganterpenuhinyaseluruh
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-34
hidup secara layak:
a. Meningkatkan saranaprasarana sosial dasar
b. Pembangunan jalan-jalanbaru yangmenghubungkan antarpusat kegiatan
c. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitas PusatPelayanan Kawasan(PPK)
d. Pembangunan danPengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitas PusatPelayanan Lingkungan(PPL)
e. Percepatan penyusunanprogram kewilayahanuntuk melaksanakankegiatan pembangunanwilayah terpadu
kebutuhanhidup secaralayak
TAHAN INDUSTRIALISASI (2021 – 2025)1. Mewujudkan masyarakat
Kabupaten MinahasaTenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradabberdasarkan falsafahpancasila:
a. Memperkuat hubungankerjasama antar umatberagama
b. Memperkuat peranorganisasikemasyarakatan
c. Meningkatkan kwalitasdan komunitasmasyarakat
2. Menciptakan sumber dayamanusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:
a. Mempertajamkompetensi dan dayasain tenaga kerja
b. Menuntaskan wajibbelajar 9 tahun
c. Meningkatkanketersediaan pendidikdalam jumlah dankwalitas
d. Menyediakan fasilitasdan sarana pendidikan
e. Meningkatkan
Sumber dayamanusia yangtaat hukumyang bisamenjalinkerjasamaantarumatberagamadenganmenjagakearifan lokal
Sumber dayamanusia yangberdaya saingyang tinggi
Belumoptimalnyaperas sertalembaga –lembagakepemudaanyang ada sertamasih adamasyarakatyang belum taathukum dalammembangunketentramandan ketertianumum
Ketersediaanpendidik dalamjumlah dankwalitas yangkurangmemadai,sumber dayamasnusia yangbelum memadaiyangberpengaruhpada kwalitaskehidupanmasyarakat
20%
20%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
TerwujudnyamasyarakatKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahpancasila
Terciptanyasumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggara yangberkwalitas
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-35
pendidikan non formalyang bermutu
f. MerealisasikanMinahasa Tenggarayang merupakan bagiandari Sulawesi Utarasebagai Pintu GerbangIndonesia
g. Meningkatkan kwalitashidup manusia
h. Menekan angkakemiskinan
3. Meningkatkan perekonomiankabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya:
a. Memperkuat peranKUMKM
b. Melaksanakanrevitalisasi, konsolidasi,dan restrukturisasi
c. Memperkuat pertanian
d. Mendorongpertumbuhan ekonomi
e. Mendorong pencapaianPDRB RiilPDRB ADHBPDRB Riil PerkapitaPDRB ADHB Perkapita
f. Mendorong peningkatankinerja ekonomi
g. Mendorong peningkatanpendapatan pemerintahdaerah
4. Menciptakan lingkunganyang kondusif bagi kegiatanperekonomian:
a. Meningkatan sarana danprasarana investasi
b. Meningkatkan efektivitasdan efisiensipengelolaan keuangan
c. Memantapkan sinergitaspenataan ruang
d. Terbangunnnya jalur relkereta api
e. Terbangunnya saranadan prasaranatransportasi lainnyaseperti terminal, bandarudara dan pelabuhanlaut yang memadai.
5. Meningkatkan taraf hiduppenduduk kabupaten
PembangunanKabupatenMinahasaTenggarayangBerkwalitasdan mandiriyang bisamemenuhikebutuhanpenduduknya
MasyarakatMinahasaTenggarayangberdisiplinyang tinggi,penuhtoleransi danberbudipekertiyang luhur
MasyarakatMinahasaTenggara
BelumberkembangnyaKUMKM yangbelum optimal,pengembanganpertanian yangbelummaksimal
Masih adanyamasyarakat dankondisiKabupatenMinahasaTenggara padaumumnya yangbelum mengertisehingga tidakmenciptakanlingkunganyang kondusifbagiperekonomian
Masih adamasyrakatMinahasa
20%
20%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
9%
20%
7,5%
4 T8 T25 Jt80 Jt
20%
20%
AdanyapeningkatanperekonomianKabupatenMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya
Terciptanyalingkunganyang kondusifbagi kegiatanperekonomian
AdanyaPeningkatan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH
V-36
Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinyaseluruh Kebutuhan dasarhidup secara layak:
a. Meningkatkan saranadan prasarana sosialdasar
b. Tersedianya jalan – jalanalternative yang ada
c. Tersusunnya dokumenperencanaanpembangunan daerahdan dokumen penataanruang sebagai pijakandalam pelaksanaanpembangunan
yangterpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
tenggara yangbelum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak
taraf hiduppendudukkabupatenMinahasaTenggarasecara meratadenganterpenuhinyasemuakebutuhandasar hidupsecara layak
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-1
BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 adalah visi dan misi seluruh masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara bersama segenap pemangku kepentingan. RPJPD ini
adalah bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025.
6.1. KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeah (RPJPD) Kabupaten Minahasa
Tenggara sampai tahun 2025 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Renca Kerja (Renja) SKPD,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut,
maka diterapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 sebagai berikut:
1. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, Pelaksanaan RPJPD Kabupaten
Minahasa Tenggara dimulai sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara,
yakni tahun 2007.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah
berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025
dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa
Tenggara wajib dipakai sebagai acuan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati
dan calon anggota Legislatif pada setiap proses pemilihan umum Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasi pelaksanaan Rencana
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-2
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa
Tenggara sesuai waktu yang ditentukan serta menjabarkan setiap kebijakan ke
dalam RPJMD yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara
dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha,
berkewajiban untuk menjabarkan strategi dan kebijakan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan sebaik-baiknya; Seluruh satuan
kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara berkewajiban menyusun visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program
dan kegiatan pokok pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana tersebut memiliki
peran strategis untuk menjamin kinsistensi dan kontinuitas program, kegiatan
beserta pendanaan secara tahun multiyears. Rencana strategis tersebut harus
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah
selama 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten
Minahasa Tenggara sampai tahun 2025.
5. Unit Satuan Kerja Vertikal Setingkat, maupun lembaga-lembaga local non
pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang
melakukan kagiatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara serta berbagai
komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan dan menjamin
konsistens terhadap RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun
2025.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara,dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara
bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten
Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 dan menjabarkannya ke dalam RPJMD
untuk setiap lima tahunan.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun
2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KabupatenMinahasa Tenggara berkewajiban untuk memastikan jalannya prosesperencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadappenjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini ke dalamRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-3
Tenggara, serta membangun komunikasi dengan masyarakat secara
berkesinambungan tentang pelaksanaan RPJPD, Pengawasan pelaksanaan
RPJPD, serta evaluasi pelaksanaan RPJPD.
8. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 berpedoman kepada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara agar
terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 yang penuh
tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 3 (tiga) prinsip utama,
yaitu :
a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang
cerad (SMART Planning), yaitu kebijakan pembangunan harus dituangkan
dalam program kegiatan yang secara argumentative memiliki kekhususan
(Specific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan
sumber daya (Resources Availabilty), dan waktu (Time). Pemilihan program
dan kegiatan pembangunan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk
pada rencana capaian kinerja pada setiap misi pembangunan, merupakan
tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD,
antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat.
b. Prinsip administrasi pembangunan yang menerapkan pembangunan
pendekatan good governance dan clean government memiliki 4 (empat)
aspek yaitu :
1) Taat dan sesuai aturan (compliance with regulation);
2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm
Professionalism);
3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven);
4) Dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih
(Money Follow Program Selected Policy);
c. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan
melaksanakan :
1) Monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian
kualitas implementasi kegiatan dan keadaan waktu serta output;
2) Akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan
terhadap implementasi program dan kegiatan termasuk didalamnya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-4
ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.
3) Evaluasi Mid Term Review dan Final Assesment pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan
pada Tahun 2020 dan pada akhir pelaksanaan RPJPD yaitu pada
Tahun 2025. Evaluasi Mid Term Review dan Final Assesment
dilakukan terhadap indikator kinerja misi pembangunan, sedangkan
evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan
data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang
dilakukan oleh Bappeda kabupaten Minahasa Tenggara secara sendiri
(evaluasi diri) untuk menguur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan
misi dalam kerangka clean government dan good governance (Dunia
Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).
Terwujudnya pembangunan daerah yang dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tergantung pada beberapa
faktor berikut ini.
1. Komitmen kepemimpinan nasional yang kuat dan mau memberi peluang
pada daerah untuk maju.
2. Upaya yang optimal dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk
mewujudkan sasaran-sasaran jangka panjang sesuai Visi dan Misi RPJPD
ini; serta
3. Konsistensi kebijakan pemerintah yang berpihak pada publik/rakyat. RPJPD
Kabupaten Minahasa Tenggara 2005-2025 disamping sebagai penjabaran
visi, misi daerah untuk dua puluh tahun didasarkan kepada RPJPN 2005-
2025 yang diatur dengan UU No.17 Tahun 2007 menjadi pedoman bagi
Dinas/Badan/Biro/Kantor dilingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa
Tenggara, serta masyarakat termasuk dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat dalam menyusun penjabaran perencanaan pembangunan. Tiap
stakeholder berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi serta program-
program prioritas dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2005-2025.
Disamping itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin
suksesnya pelaksanaan RPJPD ini antara lain:
1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
(RPJMD) serta dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) di
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-5
Kabupaten Minahasa Tenggara harus berpedoman pada dokumen RPJPD
ini.
2. Penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara harus
berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten
Minahasa Tenggara.
3. Mengawal komitmen pengembangan wilayah yang meliputi:
Rencana pemekaran kecamatan menjadi 17 kecamatan pada tahun
2025;
Rencana pemekaran desa menjadi 170 desa pada tahun 2025; dan
Rencana pembentukan daerah otonom baru kabupaten/kota untuk
wilayah Tonsawang pada tahun 2020.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Minahasa Tenggara berkewajiban untuk melakukan
pemantauan terhadap penjabarannya dalam setiap perumusan RPJMD, RKPD,
Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara akan sangat
bergantung dan ditentukan oleh beberapa hal:
1. Perwujudan kepribadian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara
melalui pembangunan karakter (Character Building) yang berlandaskan
semangat Gotong Royong atau Mapalus;
2. Perwujudan Kabupaten Minahasa Tenggara yang aman, berakhlak dan
beretika dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika;
3. Ketepatan dan kecepatan dalam berpikir dan bertindak (Karya dan daya
guna).
4. Kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional maupun dukungan seluruh
elemen masyarakat.
Diharapkan, dengan disusunnya dokumen RPJPD ini dapat memberikan
arah bagi segenap masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten
Minahasa Tenggara. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, yang
ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index
(IPM/HDI) yang semakin meningkat, penurunan angka kemiskinan dan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025
RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-6
pengangguran serta peningkatan PDRB serta pendapatan perkapita masyarakat
setiap tahun merupakan fokus utama di bidang ekonomi.
Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya, suksesnya pengentasan
wajib belajar 9 tahun, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta
pelaksanaan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD
1945 merupakan faktor utama dalam menilai pelaksanaan pembanguan jangka
panjang daerah.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jaringan jalan dan jembatan,
jaringan kereta api, pelabuhan dan bandar udara terutama dalam menunjang
rencana pembangunan yang telah diatur dalam RTRW Nasional, RTR Pulau
Sulawesi, RTRW Provinsi Sulawesi Utara maupun RTRW Kabupaten Minahasa
Tenggara serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2025 (MP3EI) menjadi fokus dalam pembangunan fisik, sarana dan
prasarana. Pembangunan infrastruktur daerah tertinggal dan daerah perbatasan
harus menjadi perhatian penting terutama dalam membuka akses-akses ekonomi
kawasan-kawasan tersebut, seperti pembangunan jaringan jalan di Kecamatan
Touluaan Selatan yang sampai saat ini masih jauh tertinggal dari wilayah
kecamatan lainnya.
Diharapkan komitmen pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen
masyarakat dapat mewujudkan cita-cita Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi
Kabupaten Minahasa yang MAJU, ADIL, SEJAHTERA dan BERETIKA dapat
terwujud.
Akhirnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 ini telah secara resmi dijadikan Peraturan
Daerah sebagai persembahan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara
yang kita cintai dan banggakan.
Ratahan, Agustus 2014
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP