BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, dilakukan analisa dengan

cara membandingkan antara pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran,

dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT. Angka Wijayasentosa dengan tata cara

penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dilakukannya analisa terhadap hasil penelitian selama melakukan

penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghitungan, pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT. Angka Wijayasentosa telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

A. Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Pelaksanaan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, dua kelompok

pegawai yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu pegawai tetap dan pegawai

kontrak sebagai berikut

133

A. 1. Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Tabel 12Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21

URAIANPenghitungan PPh

Pasal 21 perusahaan

Penghitungan PPh Pasal 21

ketentuan yang berlaku

I. Penghasilan Teratur :- Gaji pokok setahun Rp 5.400.000,00 Rp 5.400.000,00- Tunjangan makan dan transport Rp. 4.950.000,00 Rp. 4.950.000,00 - Tunjangan jabatan dan masa kerja Rp. 8.238.000,00 Rp. 8.238.000,00 JUMLAH (I) Rp. 18.588.000,00 Rp. 18.588.000,00 II. Penghasilan Tidak Teratur :- THR Rp. 1.549.000,00 Rp. 1.549.000,00 PENGHASILAN BRUTO (I + II) Rp. 20.137.000,00 Rp. 20.137.000,00 Pengurangan :1. Biaya Jabatan Rp. 1.006.850,00 Rp. 1.006.850,002. Iuran pensiun dan jaminan hari tua (12 x Rp. 14.000)

Rp. 168.000,00 Rp. 168.000,00

JUMLAH PENGURANGAN Rp. 1.174.850,00 Rp. 1.174.850,00 PENGHASILAN NETO 1 TAHUN Rp. 18.162.950,00 Rp. 18.162.950,00 PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000,00 Rp. 15.840.000,00 PKP Rp. 3.122.150,00 Rp. 3.122.150,00 Pembulatan - Rp. 3.122.000,00PPh 21 Terutang setahun :5% x (penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000,-)

Rp. 156.108,00 Rp. 156.100,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong- Atas Gaji termasuk THR- Atas Gaji- Atas THR

Rp. 156.108,00--

-Rp. 82.530,00Rp. 73.578,00

Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dibayar

Rp. 156.108,00 Rp. 156.108,00

PPhPasal 21 lebih potong NIHIL Rp. 8,00

Dari perbandingan di atas terdapat dua perbedaan antara penghitungan

menurut perusahaan dengan penghitungan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Perbedaan pertama terletak pada jumlah Penghasilan Kena

134

Pajak (PKP) yang berdasarkan penghitungan perusahaan tidak dilakukan

pembulatan. Perusahaan melakukan pembulatan keatas apabila terdapat angka

dibelakang koma. Sedangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dilakukan pembulatan sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan PPh lebih potong sebesar Rp. 8,00.

Perbedaan kedua terletak pada penghitungan PPh Pasal 21 atas THR.

Menurut penghitungan yang dilakukan perusahaan, THR termasuk dalam komponen

penghasilan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pada bulan diterimanya THR

tersebut sehingga pada bulan saat diterimanya THR, PPh Pasal 21 Masa pegawai

yang menerima THR tersebut lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 bulan-

bulan sebelumnya atau sesudahnya. Dengan kata lain, perusahaan tidak memisahkan

antara PPh Pasal 21 atas THR dan PPh Pasal 21 atas gaji. Sedangkan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghitungan PPh Pasal 21

atas THR dan PPh Pasal 21 atas gaji dipisahkan.

Meskipun terdapat perbedaan cara penghitungan perusahaan dengan

penghitungan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak

ditemukan perbedaan yang signifikan antara keduanya. Karena pada dasarnya cara

penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan, juga berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan Tata Cara

Penghitungan PPh Pasal 21/26.

135

A. 2. Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang

Berhenti Bekerja dalam Tahun Berjalan.

Tabel 13Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21

URAIANPenghitungan PPh

Pasal 21 perusahaan

Penghitungan PPh Pasal 21 ketentuan

yang berlaku

I. Penghasilan Teratur :- Gaji pokok setahun Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00- Tunjangan makan dan transport Rp. 4.950.000,00 Rp. 4.950.000,00 - Tunjangan jabatan dan masa kerja Rp. 9.000.000,00 Rp. 9.000.000,00- Tunjangan anak Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 - Tunjangan Istri Rp. 800.000,00 Rp. 800.000,00

JUMLAH (I) Rp. 22.325.000,00 Rp. 22.325.000,00 II. Penghasilan Tidak Teratur :- THR Rp. 2.232.500,00 Rp. 2.232.500,00 PENGHASILAN BRUTO (I + II) Rp. 24.557.000,00 Rp. 24.557.000,00 Pengurangan :2. Biaya Jabatan Rp. 1.227.875,00 Rp. 1.227.875,002. Iuran pensiun dan jaminan hari tua (10 x Rp. 14.000)

Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00

JUMLAH PENGURANGAN Rp. 1.367.875,00 Rp. 1.367.875,00 PENGHASILAN NETO 10 BULAN Rp. 23.189.625,00 Rp. 23.189.625,00 PTKP (TK/-) Rp. 19.800.000,00 Rp. 19.800.000,00 PKP Rp. 3.389.625,00 Rp. 3.389.625,00 Pembulatan - Rp. 3.389.000,00PPh 21 Terutang setahun :5% x (penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000,-)

Rp. 169.482,00 Rp. 169.450,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong- Atas Gaji termasuk THR- Atas Gaji- Atas THR

Rp. 311.640,00--

-Rp. 205.596,00Rp. 106.044,00

Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong

Rp. 311.640,00 Rp. 311.640,00

PPhPasal 21 lebih potong Rp. 142.158,00 Rp. 142.190,00

136

Dari perbandingan diatas terdapat kesamaan dengan penghitungan dan

pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap. Perbedaanya teletak pada jumlah

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dilakukan pembulatan sedangkan berdasarkan penghitungan

perusahaan tidak dilakukan pembulatan.

Perbedaan lainnya juga terletak pada penghitungan PPh Pasal 21 atas THR

dan PPh Pasal 21 atas gaji. Berdasarkan penghitungan menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, penghitungan PPh Pasal 21 atas THR dan PPh

Pasal 21 atas gaji dipisahkan. Sedangkan berdasarkan penghitungan perusahaan

keduanya tidak dipisahkan.

Untuk penghasilan Neto pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan

berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak - PER.31/PJ/2009 tidak disetahunkan karena

kewajiban subjektif dari pegawai tersebut sudah ada sejak awal tahun. Penghasilan

neto yang diterimanya dihitung berdasarkan jumlah bulan ia bekerja atau selama 10

bulan. Kelebihan pemotongan sebesar Rp. 142.158,00 dikembalikan oleh perusahaan

kepada yang bersangkutan saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Atas uang pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan dikenakan tarif sebesar

0% dari jumlah bruto yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,-. Hal

tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,

tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

137

A. 3. Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Kontrak

Perbedaan penghitungan antara penghitungan menurut perusahaan dengan

penghitungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas

PPh Pasal 21 pegawai kontrak, secara keseluruhan sama seperti perbedaan yang

terdapat dalam penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang terletak pada

pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pemisahan antara PPh Pasal 21 atas

gaji dan PPh Pasal 21 atas THR.

Meskipun terdapat perbedaan penghitungan antara cara penghitungan

perusahaan dengan penghitungan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara keduanya. Karena

pada dasarnya cara penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan Tata Cara

Penghitungan PPh Pasal 21/26.

Dari ketiga perbandingan pelaksanaan penghitungan dan pemotongan PPh

Pasal 21, diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan penghitungan dan

pemotongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berkaitan dengan PPh Pasal 21.

B. Analisis Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.

B. 1. Analisis Penyetoran PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan mengenai

pelaksanaan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21, didapatkan kesimpulan bahwa

seluruh penyetoran PPh Pasal 21 oleh PT. Angka Wijayasentosa pada masa Januari

138

sampai dengan Desember Tahun 2006 hingga Tahun 2009 tidak melewati batas

waktu penyetoran yang telah ditentukan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan .

Terdapat beberapa bulan yang tanggal penyetorannya telah melewati batas

waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Hal itu disebabkan karena tanggal jatuh tempo yaitu paling lama 10

(sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir bertepatan dengan hari libur. Oleh karena

itu, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak - PER.31/PJ/2009 dan berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan No.326/KMK.03/2003 jo. PMK No.

184/PMK.03/2007 pembayaran / penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan pada hari kerja

berikutnya.

Apabila dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal

21 yang terutang, oleh perusahaan kelebihan penyetoran tersebut diperhitungkan

dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dirjen

Pajak - PER.15/PJ/2006 jo. PER.31/PJ/2009 tentang pedoman teknis dan tata cara

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

B. 2. Analisa Pelaporan SPT PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan mengenai

pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT PPh Pasal 21, didapatkan kesimpulan bahwa

seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 baik SPT Masa maupun

139

SPT Tahunan oleh PT. Angka Wijayasentosa pada masa Januari sampai dengan

Desember Tahun 2006 hingga Tahun 2009 tidak melewati batas waktu pelaporan

yang telah ditentukan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Selama Tahun 2006 hingga Tahun 2009 ditemukan beberapa bulan yang

tanggal pelaporannya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal itu disebabkan karena

tanggal jatuh tempo yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak

berakhir bertepatan dengan hari libur. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Dirjen

Pajak - PER.31/PJ/2009 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No.326/KMK.03/2003 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 pelaporan SPT PPh Pasal 21

dilakukan pada hari kerja berikutnya.

C. Analisa Menyeluruh Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan,

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

1. Dari analisa yang telah dibuat, pelaksanaan penghitungan dan

pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak ditemukan

selisih angka yang disebabkan karena adanya pembulatan angka dalam

ribuan kebawah yang dilakukan menurut Undang-Undang PPh. Secara

keseluruhan, penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

140

2. Dalam hal pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang

dilakukan perusahaan seluruhnya sudah dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak ada kelalaian yang

dilakukan oleh perusahaan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja

dalam melaksanakan kewajiban setor dan lapor tersebut.

3. Tidak banyak hambatan atau kendala yang ditemui pada perusahaan dalam

melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan

PPh Pasal 21. Hambatan atau kendala hanya ditemui perusahaan pada

saat melakukan penghitungan PPh Pasal 21, yaitu perusahaan mengalami

kesulitan untuk memporoleh data mengenai status tanggungan pegawai.

Karena tiap tahun ada beberapa pegawai yang mengklaim bahwa

tanggungan mereka bertambah, sedangkan data yang terdapat di

perusahaan merupakan data yang diperoleh pada saat pertama kali

pegawai tersebut bekerja.

4. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan atau

kendala adalah dengan meminta data dari masing-masing pegawai dengan

mencantumkan jumlah tanggungan masing - masing pegawai

tersebut. Data akan diminta oleh perusahaan setiap satu tahun sekali yang

dilakukan pada setiap akhir tahun. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada

lagi klaim yang menyatakan bahwa tanggungan dari pegawai bertambah

pada saat tahun berjalan.

141