BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sekolah Dasar … · Ketua komite RT 02/RW 04, Dusun Tepusan...
Transcript of BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sekolah Dasar … · Ketua komite RT 02/RW 04, Dusun Tepusan...
54
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian
Sekolah Dasar (SD) Negeri Tempuran 02 merupakan SD yang didirikan
pada tanggal 1 Januari 1974 tergabung dalam gugus 3 Diponergoro kecamatan
Bringin. SD Negeri Tempuran 02 terletak di Jalan Senjoyo Nomor 1 dusun
Glompong, desa Tempuran, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang. SD Negeri
Tempuran 02 memiliki 10 pegawai yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 guru
kelas, 1 guru mata pelajaran bahasa Inggris,1 guru mata pelajaran pendidikan
Agama Islam serta 1 penjaga SD Negeri Tempuran 02 dengan rincian sebagai
berikut.
Tabel 4.1 Data Pegawai SD Negeri Tempuran 02
No Nama Tanggal Lahir
Status Jabatan Mengajar
Kelas 1 Muh Muhson
NIP. 196109291984051001 29/09/1961 PNS Kepala Sekolah IV – VI
2 Sri Widayati, A.Ma.Pd NIP. 196001251979112003
25/01/1960 PNS Guru Kelas/ Bendaharan Sekolah
V
3 Dyah E Astuti, A.Ma.Pd NIP. 195706211979112001
21/06/1957 PNS Guru Kelas I
4 Sundoyo AH, A.Ma NIP. 195801291983041001
29/01/1958 PNS Guru Agama Islam
I – VI
5 Sri Suwanti, A.Ma NIP. 198207062009022007
06/07/1982 PNS Guru Kelas VI
6 Bejo NIP. 196007111986091001
11/07/1960 PNS Penjaga Sekolah
-
7 Suhartati 17/11/1969 Wiyata Bakti Guru Kelas IV 8 Sri Sulistyowati,S.Pd.SD 16/09/1974 Wiyata Bakti Guru Kelas III 9 Sri Putriani,SH 06/01/1968 Wiyata Bakti Guru Bahasa
Inggris IV – VI
10 Desi Karmilasari, A.Ma 20/12/1980 Wiyata Bakti Guru Kelas II Sumber : SD Negeri Tempuran 02, RKAS SD Negeri Tempuran 02 tahun 2013/2014.
SD Negeri Tempuran 02 memiliki mitra kerja yaitu komite SD N
Tempuran 02. Komite SD Negeri Tempuran 02 terbentuk sejak tahun 2005
dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
55
Tabel 4.2 Data Pengurus Komite SD Negeri Tempuran 02
No Nama Jabatan Kedudukan Alamat
1 Marjudi Kepala dusun Tepusan, desa Tempuran
Ketua komite RT 02/RW 04, Dusun Tepusan
2 Sobirin Pengusaha Sekretaris komite 1 Dusun Tepusan
3 Istikomah Guru TK Tarbiyatul Banni
Sekretaris komite 2 RT 02/RW 04, Dusun Tepusan
4 Muslimin Ketua RT Bendahara komite 1 RT 04/RW 03, Dusun Glompong
5 Muhlasin Kepala dusun Glompong, desa Tempuran
Bendahara komite 2 RT 04/ RW 03, Dusun Glompong
6 Kurdi Ketua BPD Tempuran Anggota komite RT 02/RW 03, Dusun Tepusan
7 Da’imun Kaur Kesra desa Tempuran
Anggota komite RT 01/ RW 04, Dusun Tepusan
Sumber : SK Kepala SD Negeri Tempuran 02, nomor 800/ 15/ 2005 tentang susunan pengurus Komite tahun
2005.
Berdasarkan susunan kepengurusan tersebut dapat diketahui bahwa
kepengurusan komite SD N Tempuran 02 diisi oleh perangkat Desa, dan Guru
yang ada di lingkungan desa Tempuran. Ketua komite SD Negeri Tempuran 02
merupakan kepala dusun Tepusan yang bertempat tinggal di RT 02/RW 04 dusun
Tepusan desa Tempuran, sekretaris komite 2 merupakan guru di TK Tarbiyatul
Banni yang terletak di sebelah Selatan SD Negeri Tempuran 02, beliau bertempat
tinggal di RT 02/RW 04 dusun Tepusan desa Tempuran, bendahara komite
sekolah 1 merupakan ketua RT 04/RW 03 dusun Glompong desa Tepusan,
sedangkan bendahara komite sekolah 2 merupakan kepala dusun Glompong desa
Tempuran yang bertempat tinggal di RT 04/ RW 03 dusun Glompong desa
Tempuran. Komite SD Negeri Tempuran 02 memiliki dua anggota yaitu 1 orang
ketua BPD desa Tempuran yang bertempat tinggal di RT 02/RW 03 dusun
Glompong desa Tempuran, anggota lainnya merupakan Kepala Urusan
Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) desa Tempuran yang bertempat tinggal di RT
01/ RW 04 dusun Tepusan desa Tempuran.
Susunan kepengurusan Komite SD Negeri Tempuran 02 sejak
diberlakukannya Surat Keputusan (SK) oleh kepala SD Negeri Tempuran 02
terkait pengangkatan pengurus komite SD Negeri Tempuran 02 tahun 2005,
belum ada pembaharuan kepengurusan. Bahkah peneliti menemukan fakta bahwa
salah satu pengurus yaitu bapak Sobirin yang manjabat sebagai Sekrertaris 1
56
komite SD Negeri Tempuran 02 sudah tidak pernah terlibat dalam kegiatan
komite SD Negeri Tempuran 02 karena sudah tidak bertempat tinggal di
lingkungan desa Tempuran, namun terkait hal tersebut belum ada pembaharuan
SK dari pihak kepala SD Negeri Tempuran 02.
Dalam melakukan observasi dan studi dokumentasi terhadap komite SD
Negeri Tempuran 02, ditemukan bahwa komite SD N Tempuran 02 belum
memiliki fasilitas yang memadahi untuk menunjang peran mereka. Hal tersebut
tampak pada tabel berikut.
Tabel 4.3 SDM dan Fasilitas Komite SD Negeri Tempuran 02
No Aspek Fasilitas Organisasi Komite Sekolah Ada Tidak ada 1 SDM Pengurus dan anggota Koimte Sekolah v 2 Prasarana fisik
kantor Ruang kantor (bisa di Sekolah) v
3 Meja kursi rapat v 4 Papan tulis dan papan data v 5 Administrasi
dan Keuangan Agenda dan fail surat keluar dan surat masuk v
6 Daftar hadir rapat v 7 Notulen rapat v 8 Buku Kas v 9 Rekening Bank v 10 Data dan
Dokumen Dokumen AD/ART v
11 Buku Panduan Umum Komite Sekolah v 12 Data Sekolah v 13 Data orang tua siswa v 14 Data hasil belajar siswa v 15 Struktur Organisasi komite sekolah v
Sumber: Data Primer, Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 09 Mei 2014.
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa komite SD Negeri
Tempuran 02 tidak memiliki prasarana fisik seperti ruang kantor, meja kursi rapat,
papan tulis dan papan data. Terkait administrasi dan keuangan komite SD N
Tempuran 02 memiliki buku notulen rapat, buku inventaris komite sekolah dan
buku tamu komite sekolah yang berasal dari Dewan Pendidikan Kabupaten
Semarang namun tidak diisi oleh pihak komite SD Negeri Tempuran 02.
Sementara itu komite SD Negeri Tempuran 02 tidak memiliki buku kas ataupun
rekening bank komite Sekolah sehingga selama ini komite SD Negeri Tempuran
02 tidak memiliki sumber keuangan untuk menunjang peran mereka dalam
manajemen di SD Negeri Tempuran 02. Terkait dengan data sekolah, data orang
tua siswa dan untuk menunjang dalam peran mereka sebagai badan pemberi
57
pertimbangan, badan pemberi dukungan, badan pengontrol dan badan mediator
dalam manajemen di SD Negeri Tempuran 02 selama ini komite belum
memilikinya. Komite sejauh ini hanya memiliki data hasil berlajar siswa, namun
data tersebut tidak diarsipkan. Komite SD Negeri Tempuran 02 memiliki buku
panduan umum komite sekolah dari Dewan pendidikan kabupaten Semarang,
namun buku panduan tersebut tidak disosialisasikan kepada pengurus lainnya
sehingga hanya ketua komite dan pihak SD N Tempuran 02 saja yang memiliki
dokumen mengenai panduan umum komite sekolah yang berisi landasan
konsepsional komite sekolah, acuan kerja operasional pembentukan dan
pemilihan pengurus komite, penjabaran peran dan fungsi komite sekolah,
indikator kinerja komite sekolah, wawasan kependidikan bagi komite sekolah,
dampak kinerja komite sekolah terhadap kinerja sistem pendidikan. Komite SD
Negeri Tempuran 02 juga tidak memiliki AD/ART, sehingga mereka tidak
memiliki landasan dan acuan yang baku untuk menunjang peran merka terkait
manajemen di sekolah. Dalam buku panduan komite yaitu “Acuan operasional,
indikator kinerja, dan wawasan kependidikan bagi komite sekolah di kabupaten
Semarang” yang diperoleh komite SD Negeri Tempuran 02 dari Dewan
Pendidikan kabupaten Semarang, terdapat penjelasan mengenai peran komite
sekolah yaitu:
“Pemberi Pertimbangan (Advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
Pendukung (Supporting agency), baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
Pengontrol (Controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.”1
Berdasarkan hasil penelitian, komite SD Negeri Tempuran 02 dalam pelaksanaan perannya antara lain sebagai berikut.
1 Dewan Pendidikan, kabupaten Semarang, 2007, Acuan Operasional, Indikator Kinerja, dan Wawasan Kependidikan bagi Komite Sekolah dan Koordinator Komite Sekolah Kecamatan di Kabupaten Semarang, Dewan Pendidikan, Semarang, h.10.
58
4.1.2 Peran Komite Sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Implementasi
MBS
Komite sekolah sebagai badan pertimbangan dituntut untuk mampu
memberikan pertimbangan kepada pihak Sekolah dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di Sekolah tersebut. Terkait perananya tersebut,
komite diharapkan mampu memberikan pertimbangan dan masukan kepada
sekolah terkait perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah dan
pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah.
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 6 orang responden yaitu 4 orang
dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02 dan 2 orang dari pihak SD Negeri
Tempuran 02 diperoleh beberapa informasi mengenai peran komite SD Negeri
Tempuran 02 sebagai badan pemberi pertimbangan dalam perancangan
perencanaan program SD Negeri Tempuran 02. Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan kepada responden dari pengurus komite SD Negeri Tempuran 02
peneliti memperoleh informasi bahwa pada saat SD N Tempuran 02 melakukan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) komite SD Negeri
Tempuran 02 belum melakukan identifikasi sumber daya pendidikan dalam
masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh SD N Tempuran 02 disebabkan komite
SD Negeri Tempuran belum mengetahui jika dalam perencanaan pendidikan di
SD Negeri Tempuran 02 mereka seharusnya ikut terlibat dengan mengidentifikasi
sumber daya pendidikan dalam masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh SD
Negeri Tempuran 02. Setelah dikonfirmasikan kepada responden dari SD Negeri
Tempuran 02 memang selama ini belum ada masukan atau pertimbangan
mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam
penyusunan perencanaan sekolah. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya
dokumen terkait hasil identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat
yang dilakukan oleh komite SD Negeri Tempuran 02.
Komite belum pernah berinisiatif menyelenggarakan rapat untuk
membahas RKAS bersama dengan orang tua, pihak SD N Tempuran 02 serta
masyarakat sekitar SD N Tempuran 02. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara
59
kepada responden dari pihak komite SD N Negeri Tempuran 02 oleh peneliti,
dimana ditemukan informasi bahwa komite sekolah menganggap yang memiliki
program adalah pihak SD Negeri Tempuran 02 sehingga komite sejauh ini hanya
menunggu undangan tersebut untuk membahas draft RKAS yang sudah dirancang
oleh SD Negeri Tempuran 02. Sementara responden dari pihak SD Negeri
Tempuran 02 menyatakan bahwa selama ini dalam penyusunan perencanaan
tidak ada rapat yang diselenggarakan oleh pihak komite SD Negeri Tempuran 02
membahas mengenai RKAS dan sejauh ini rapat terkait RKAS yang
diselenggarakan oleh pihak sekolah hanyalah rapat pemberitahuan mengenai
RKAS yang sudah dirancang saja. Pada saat komite melakukan penyusunan
rancangan kerja, pihak yang diberitahu adalah ketua komite SD Negeri Tempuran
02, sehingga hanya ketua komite yang selama ini memberikan masukan terkait
penyusunan RKAS, sementara pengurus komite SD yang lain tidak memberikan
masukan terkait penyusunan RKAS. Komite SD N Tempuran 02 juga belum
pernah memberikan pertimbangan perubahan mengenai RKAS yang dirancang,
hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua
komite SD Negeri Tempuran 02 dengan aggotanya sehingga hal-hal mengenai
penyusunan RKAS hanya ketua komite yang terlibat. Selebihnya komite sekolah
hanya ikut menyetujui RKAS yang sudah dirancang oleh pihak SD N Tempuran
02 bersama dengan kepala Sekolah dengan memberikan tanda tangan dalam
RKAS yang sudah dirancang. Sebelum memberikan tanda tangan hal yang biasa
ketua komite lakukan adalah mengecek sendiri RKAS yang sudah dibuat namun
tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota komitenya yang lain.
Dalam pelaksanaan program, komite SD Negeri Tempuran 02 belum
memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan program yang ada di SD Negeri
Tempuran 02 dengan maksimal, dalam hasil wawancara kepada responden dari
pihak komite SD Negeri Tempuran 02 diperoleh informasi bahwa selama ini
komite sekolah belum memberikan masukan dalam proses pembelajaran yang
dilaksanakan oleh para guru di SD Negeri Tempuran 02 hal tersebut disebabkan
kurangnya pemantauan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Selain itu,
kurangnya pemahaman mereka jika harus berperan memberi masukan dalam
60
pengelolaan pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, pada saat peneliti melakukan
konfirmasi hal tersebut kepada responden dari pihak SD Negeri Tempuran 02,
selama ini memang belum ada masukan terkait proses pembelajaran yang
dilaksanakan oleh para guru di SD Negeri Tempuran 02. Sementara itu
berdasarkan hasil wawancara kepada responden ditemukan informasi bahwa
komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam proses pengelolaan
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 sudah ada pertimbangan kepada pihak SD
Negeri Tempuran 02 dengan adanya masukan diadakannya jam tambahan belajar
pada siswa kelas 6 untuk menghadapi ujian akhir sekolah, pertimbangan tersebut
diberikan atas dasar usulan dari pihak orang tua siswa kelas 6. Namun masukan
tersebut tidak ditulis dalam notulen rapat komite sekolah, sehingga tidak ada
rekapan data mengenai bentuk-bentuk masukan yang sudah komite berikan
kepada pihak sekolah.
Sementara itu terkait pengelolaan sumber daya pendidikan, komite SD
Negeri Tempuran 02 belum melaksanakan peran sebagai badan pemberi
pertimbangan pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan yang dapat
dimanfaatkan sekolah dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap
responden dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02 terkait pengelolaan sumber
daya pendidikan, komite sekolah belum memahaami jika mereka seharusnya
melakukan identifikasi potensi sumber daya pendidikan di lingkungan masyarakat
sekitar SD N Tempuran 02 yang bisa dimanfaatkan pihak Sekolah. Setelah
dikonfirmasi kepada responden dari pihak SD Negeri Tempuran 02 memang
selama ini dalam pengelolaan sumber daya pendidikan belum ada masukan
maupun pertimbangan terkait potensi-potensi sumber daya pendidikan yang dapat
dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pihak SD Negeri Tempuran 02. Terkait
tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di SD Negeri Tempuran 02,
komite SD Negeri Tempura 02 belum pernah memberikan pertimbangan karena
selama ini belum ada kekurangan mengenai tenaga kependidikan di SD Negeri
Tempuran 0. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan informasi bahwa
sebenarnya koomite belum memahami jika salah satu peran mereka adalah
memberi pertimbangan kepada pihak sekolah apabila terdapat kekurangan tenaga
61
kepedidikan dan menganggap jika terkait tenaga kependidikan tersebut hanya
menjadi tuagas dan tanggungjawab pihak SD Negeri Tempuran 02. Sementara itu
komite SD N Tempuran 02 sudah melaksanakan peran terkait memberi
pertimbangan sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di SD N Tempuran
02, namun mengenai anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh SD N Tempuran 02
komite belum memberikan pertimbangan terkait hal tersebut.
Masih terdapatnya kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan karena
kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran
02 dengan anggotanya, karena dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
pengelolaan sumber daya pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 pihak sekolah
lebih sering berkoordinasi dengan ketua komite sedangkan pengurus komite yang
lain kurang mengetahui dan memahaminya. Hal tersebut didasarkan pada hasil
wawancara kepada responden dari komite SD Negeri Tempuran 02 yang
cenderung tidak mengetahui peran mereka untuk memberi pertimbangan dan
pengetahuan mereka mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 masih sedikit.
62
Berdasarkan deskripsi mengenai peran komite sekolah tersebut, berikut
merupakan tabel hasil rekapan peran komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai
pemberi pertimbangan.
Tabel 4.4 Peran Komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai Pemberi Pertimbangan
Macam-macam kegiatan sekolah dan pemberian pertimbangan
Komite
Pelaksanaan
Kendala yang dialami Penyebab Solusi
Sudah Belum
1. Perencanaan Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat.
V Pengurus komite belum memahami peran mereka untuk memberi pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan di masyarakat.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dan anggotanya untuk membahas mengenai peran merka sebagai badan pemberi pertimbangan.
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka untuk memberi pertimbangan terkait sumber daya pendidikan dalam masyarakat selama sekolah melakukan perencanaan.
Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS.
V Hanya ketua komite sekolah yang memberi masukan dalam penyusunan RKAS yang dilakukan pihak sekolah karena ketua komite yang paling sering berkunjung ke sekolah.
Kurangnnya komunikasi antara ketua komite sekolah dengan anggotanya sehingga anggota komite yang lain tidak mengetahui terkait penyusunan RKAS yang dilakukan sekolah.
Ketua komite mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan kepada anggotanya pada saat sekolah sedang menyusun RKAS untuk ikut memberi masukan dalam penyusunan RKAS tersebut.
Menyelenggarakan rapat RKAS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat).
V Pengurus komite belum memahami jika harus menyelenggarakan rapat bersama orang tua, sekolah dan masyarakat untuk membahas RKAS.
Pengurus komite belum memahami mengenai peran-peran yang harus mereka laksanakan sebagai badan pemberi pertimbangan pada saat penyusunan RKAS dengan menyelenggarakan rapat RKAS tersebut.
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka selama sekolah melakukan perencanaan.
Memberikan pertimbangan perubahan RKAS
V Pengurus komite sekolah kurang terlibat selama penyusunan RKAS
Komite sekolah kurang memahami mengenai perencanaan
Sekolah bersama dengan komite melakukan komunikasi secara
63
dan terlalu mempercayakan pihak sekolah untuk menyusun RKAS tersebut.
program terkait pendidikan di sekolah dasar sehingga menyerahkan penyusunan tersebut kepada pihak sekolah yang komite anggap lebih memahami.
berkala mengenai perencanaan pendidikan agar komite memahami program sekolah sehingga komite mampu memberi pertimbangan untuk mendukung tercapainya program tersebut.
Ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah.
V Sebelum komite ikut mengesahkan RKAS, ketua komite tidak membawa dokumen RKAS tersebut untuk dibahas bersama anggotanya sehingga beberapa anggota komite tidak mengetahui RKAS yang sudah dirancang oleh pihak sekolah
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite sekolah dengan anggotanya terkait peran mereka dalam ikut serta mengesahkan RKAS.
Pada saat draft RKAS sudah dibuat oleh sekolah dan diajukan kepada komite sekolah. komite sekolah lalu melakukan rapat dengan pengurus yang lain untuk mengkaji RKAS yang sudah dirancang.
2. Pelaksanaan Program
Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah.
V Masukan-masukan yang diberikan kepada pihak sekolah dalam rapat pleno tidak ditulis dalam buku notulen rapat komite yang dimiliki komite sekolah sehingga tidak ada rekapan bentuk-bentuk masukan yang sudah diberikan oleh komite terhadap pihak sekolah
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya untuk menulis setiap hasil rapat yang diikuti komite sekolah termasuk dalam pemberian masukan kepada pihak sekolah dalam pengelolaan sekolah.
Ketua komite berkoordinasi dan berkomunikasi kepada anggotanya untuk memberi tahu mengenai kepemilikan buku notulen hasil rapat komite sekolah yang harus diisi untuk mempermudah komite mengetahui bentuk-bentuk masukan yang pernah diberikan komite sehingga komite dapat lebih mudah dalam melakukan evaluasi terkait masukan yang diterima sekolah maupn tidak diterima.
64
Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
V Kurangnya pemantauan terhadap proses pembelajaran kepada siswa
Komite sekolah terlalu mempercayakan guru mengenai proses pembelajaran kepada anak sehingga keterlibatan orang tua maupun komite sangat kurang
Komite melakukan kunjungan yang berkala ke sekolah serta mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru dan mengajak diskusi menganai masalah yang dialami guru maupu siswa selama proses pembelajaran sehingga komite bisa memahami serta memberi masukan untuk kelancaran proses pembelajaran tersebut.
3. Pengelolaan Sumber daya pendidikan
Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat.
V Belum ada upaya komite mencari tahu potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat.
Komite belum memahani apabila mereka seharusnya mencari potensi sumber daya dalam lingkungan Desa Tempuran untuk dimanfaatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Ketua komite bersama dengan anggotanya melakukan pendataan mengenai kondisi msayarakat di lingkungan dusun Glompong dan Tempusan agar dapat mengetahui potensi sumber daya pendidikan yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pihak sekolah.
Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah.
V Belum ada kekurangan tenaga kependidikan di SD Negeri Tempuran 02 serta kurangnya pemahaman komite mengenai tugas mereka untuk ikut memberikan pertimbangan tenaga kependidikan sekolah dan menganggap hal tersebut sudah menjadi kewenangan pihak sekolah.
Komite sekolah belum memahami peran mereka untuk memberi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan diantaranya memberi pertimbangan mengenai tenaga kependidikan tersebut.
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka dalam memberi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.
Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah.
V - - -
65
Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
V Komite menganggap sekolah tercukupi dengan adanya anggaran dari BOS. Selain itu Komite menganggap jika semenjak adanya peralihan antara BP3 ke komite sekolah maka sudah tidak ada pungutan biaya apapun kepada wali siswa.
Komite belum memahami peran mereka sebagai badan pemberi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan diantaranya memberikan pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. komite juga belum memahami jika wali murid boleh melakukan iuran untuk membantu anggaran sekolah namun atas inisiatif mereka sendiri dengan dikoordinatori oleh komite sekolah.
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka dalam pemberi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan diantaranya memberikan pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah.
4.1.3 Peran Komite Sebagai Pemberi Dukungan dalam Implementasi MBS
Komite sekolah sebagai badan pendukung dituntut untuk mampu
memberikan dukungan kepada pihak Sekolah baik dalam wujud finansial,
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
dukungan tersebut diberikan oleh komite SD Negeri Tempuran 02 dalam hal
pengelolaan sumber daya pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana serta
pengelolaan anggaran pendidikan di SD Negeri Tempuran 02. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan menunjukkan bahwa
dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, komite SD Negeri Tempuran 02
sudah memberikan dukungan-dukungan terkait pengelolaan sumber daya
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02. Dalam melakukan wawancara kepada
responden dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02 terkait pengelolaan sumber
daya pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, peneliti mendapatkan infromasi jika
komite SD Negeri Tempuran 02 sudah memantau kondisi ketenagaan pendidikan
di SD N Tempuran 02, pemantauan tersebut dilakukan oleh ketua komite sekolah
pada saat berkunjung ke SD N Tempuran 02. Setelah dikonfirmasikan kepada
pihak SD Negeri Tempuran 02 ternyata memang terdapat pemantauan terhadap
66
tenaga kerja pendidikan di SD Negeri Tempuran 02. Namun terdapat 2 responden
dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02 yang menyatakan tidak mengetahui
dan belum melaksanakan peran mereka dalam memantau kondisi ketenagaan
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, hal tersebut terjadi karena kurangnya
komunikasi dan koordinasi antara anggota komite SD Negeri Tempuran 02.
Komite SD N Tempuran 02 juga sudah melakukan mobilisasi tenaga
kependidikan non-guru untuk membantu SD N Tempuran 02, bentuk dukungan
tersebut adalah sekretaris komite yaitu bu Istikomah selama ini menyempatkan
diri untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba keagamaan Islam tingkat
kecamatan Bringin. Diantara lomba yang sudah diikuti siswa terkait bidang
keagamaan tersebut, sudah ada siswa yang merai juara 3 dalam lomba MAPSI
tingkat SD se-kecamatan Bringin yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan
Bringin pada tahun 2011. Sementara itu komite SD Negeri Tempuran 02 belum
pernah melakukan mobilisasi guru sukarelawan karena di SD N Tempuran 02
belum pernah mengalami kekurangan guru. Meskipun demikian, berbagai bantuan
yang dilakukan oleh komite SD Negeri Tempuran 02 menunjukkan kepedulian
komite terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan yang ada di SD N
Tempuran 02.
Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, komite SD N Tempuran 02
sebagai badan pendukung, sudah melaksanakan dukungan terkait pengelolaan
sarana dan prasarana pendidikan di SD N Tempuran 02. Hal tersebut ditunjukkan
pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pihak komite SD Negeri
Tempuran 02 mengenai pamantauan sarana dan prasarana rata-rata pengurus
komite sudah melakukan pemantauan tersebut pada saat berkunjung ke SD Negeri
Tempuran 02. Setelah dikonfirmasi kepada responden dari pihak SD Negeri
Tempuran 02 memang sudah ada pemantauan sarana dan prasarana dari komite
SD Negeri Tempura 02 meskipun hasil pemantauan tersebut tidak dibuat dalam
bentuk dokumen tertulis. Setelah melakukan pemantauan tersebut, berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden. Peneliti menemukan
informasi bahwa komite SD N Tempuran 02 juga melakukan usaha untuk
memobilisasi bantuan sarana dan prasarana terhadap SD N Tempuran 02 seperti
67
adanya saluran air dari PAM, penggunaan rumah Dinas untuk ruang kelas 4 SD,
dan pernah mengijinkan menggunakan Balai Dukuh di desa Tempuran untuk
menjadi gedung sekolah sementara bagi siswa kelas 1 sampai kelas 5 menunggu
perbaikan gedung di SD N Tempuran 02. Hasil wawancara tersebut didukung
dengan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa
memang ada fasilitas saluran air PAM yang dimiliki oleh pihak SD Negeri
Tempuran 02 serta adanya Balai Dukuh yang terletak di dusun Tepusan desa
Tempuran. Dalam berbagai usaha dukungan sarana dan prasarana tersebut ketua
komite juga sudah melakukan koordinasi yaitu kepada pihak masyarakat sekitar
dan kepala Desa Tempuran untuk meminta ijin menggunakan balai Dukuh
sementara sampai perbaikan gedung SD N Tempuran 02 selesai. Hal tersebut
didasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tehadap responden yang
menjelaskan bahwa memang adanya koordinasi dari pihak komite SD Negeri
Tempuran 02 terhadap masyarakat terhadap masyarakat untuk mengajak kerja
bakti pemindahan sarana belajar siswa ke Balai Dukuh sementara selama gedung
SD Negeri Tempuran 02 diperbaiki oleh Pemerintah. Dari hasil wawancara
tersebut juga diperoleh informasi bahwa komite sekolah juga melakukan
koordinasi dengan kepala Desa Tempuran untuk meminta ijin penggunaan Balai
Dukuh Tepusan meskipun hanya secara lisan. Namun dari berbagai dukungan
yang sudah dilakukan oleh koomite SD N Tempuran 02 terkait saran dan
prasarana, belum ada upaya dari komite SD Negeri Tempuran 02 untuk
melakukan evaluasi terkait pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana tersebut.
Masih belum adanya evaluasi yang dilakukan oleh komite SD Negeri Tempuran
02 terhadap pelakasanaan berbagai dukungan terkait pengelolaan sarana dan
prasarana yang telah mereka lakukan tersebut disebabkan karena kurangnya
komunikasi dan koordinasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dengan
anggotanya.
Dalam pengelolaan anggaran pendidikan di SD Negeri Tempuran 02,
komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai pemberi dukungan sudah pernah
berusaha untuk memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di SD
Negeri Tempuran 02. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara terhadap
68
responden bahwa komite SD Negeri Tempuran 02 pernah berusaha mengajukan
proposal permohonan bantuan untuk rahabilitasi ruang kelas terhadap Bupati
Semarang pada tahun 2013. Proposal tersebut diajukan oleh komite SD Negeri
Tempuran 02 melalui komunikasi dan koordinasi kepada pihak SD Negeri
Tempuran 02, setelah itu ketua komite berkoordinasi dengan kepala Desa
Tempuran untuk selanjutnya dibawa ke kecamatan untuk berkoordinasi dengan
kepala UPTD kecamatan Bringin dan Camat kecamatan Bringin. Setelah itu
komite mengajukan proposal kepada Bupati Semarang di Ungaran. Namun
proposal tersebut sampai saat ini belum mendapat respon dari pihak terkait. Hal
tersebut semakin diperkuat dengan bukti yang diperoleh peneliti berupa arsip
proposal pengajuan permohonan bantuan rehabilitasi gedung kelas tersebut pada
saat peneliti melakukan studi dokumentasi. Meskipun komite pernah berupaya
membantu penganggaran pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 namun selama
ini komite SD Negeri Tempuran belum pernah memantau kondisi anggaran
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02. Hal tersebut didasarkan pada hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden dari Komite SD
Negeri Tempuran 02 yang menyatakan bahwa selama ini komite SD Negeri
Tempuran 02 belum pernah memantau kondisi anggaran pendidikan di SD Negeri
Tempuran 02 karena merasa selama ini sumber dana dari sekolah hanya berasal
dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dalam pemantauannya sudah
ada dari pihak pemerintah. Oleh karena itu komite tidak perlu memantau karena
sudah ada pihak yang lebih memahaminya.
69
Berdasarkan deskripsi mengenai peran komite sekolah sebagai badan
pendukung, berikut merupakan tabel hasil rekapan peran komite SD Negeri
Tempuran 02 sebagai pemberi dukungan.
Tabel 4.5 Peran Komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai Pemberi Dukungan
Macam-macam kegiatan sekolah dan pemberian pertimbangan
Komite
Pelaksanaan
Kendala yang dialami Penyebab Solusi
Sudah Belum
1. Pengelolaan Sumber Daya
Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah
V Tidak semua pengurus komite memantau kondisi ketenaga pendidkan di sekolah.
Beberapa pengurus komite sekolah belum memahami peran mereka dalam memberikan dukungan terhadap ketenagaan pendidikan di sekolah dengan memantau kondisi mereka.
Ketua komite mengkoordinasikan anggotanya untuk ikut serta memantau kondisi tenaga pendidikan di sekolah melalui jadwal kunjungan rutin sekolah yang dilakukan secara bergiliran antar pengurus komite.
Memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah
V Sekolah belum pernah mengalami kekurangan. Apabila ada komite menganggap hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah.
Komite sekolah belum memahami peran mereka untuk memberi dukungan terkait sumber daya di sekolah dengan ikut memobiliasasi guru sukarelawan untuk menganggulangi kekurangan guru di sekolah.
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka dalam memberi dukungan terkiat pengelolaan sumber daya pendidik di sekolah.
Memobilisasi tenaga kependidikan non-guru untuk mengisi kekurangan di sekolah
V - - -
2. Pengelolaan sarana dan prasarana
Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah
V Hasil pemantauan tersebut tidak dibuat dalam bentuk laporan tertulis sehingga mempersulit komite sekolah dalam mengetahui secara detail kondisi sarana
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya untuk membuat laporan tertulis yang diberikan kepada komite
Ketua komite berkoordinasi dan berkomunikasi kepada anggotanya untuk memberi tahu mengenai pentingnya laporan tertulis terkait kondisi sarana da
70
dan prasarana di sekolah.
sekolah setiap kali melakukan pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana di sekolah.
prasarana di sekolah sebagai bahan untuk melakukan evaluasi maupun sebagai bukti data kondisi sekolah dalam ketika komite mengajukan porposal bantuan kepada pihak pemerintah maupun industri.
Memobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah
V Tidak adanya dokumen tertulis yang dimiliki komite terkait berbagai bentuk bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada sekolah sehingga mempersulit komite dalam melakukan evaluasi terkait upaya bantuan sarana dan prasarana yang telah mereka laksanakan.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya untuk membuat laporan tertulis terkait berbagai bentuk bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada sekolah.
Ketua komite berkoordinasi dan berkomunikasi kepada anggotanya untuk memberi tahu mengenai pentingnya laporan tertulis terkait berbagai bentuk bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada sekolah sehingga mempermudah komite dalam melakukan evaluasi terhadap dukungan tersebut.
Mengkoordinasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah
V Hanya ketua komite yang melakukan koordinasi kepada pihak, masyarakat, perangkat desa, maupun pemerintah kecamaratan dalam upaya melakukan dukungan pengadaan sarana dan prasarana yang bisa diperbantukan sekolah.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara ketua komite dengan anggotanya sehingga pengurus komite kurang terlibat dalam koordinasi-koordinasi yang dilakukan komite sekolah dengan pihak masyarakat maupun pemerintah.
Ketua komite melakukan komunikasi dan koordinasi terkait upaya melakukan dukungan pengadaan sarana dan prasarana yang bisa diperbantukan sekolah, sehingga pengurus lain dapat mengetahui dan ikut membantu ketua komite sekolah.
Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana di sekolah
V Komite sekolah merasa percaya jika pihak Sekolah akan menjaga sarana dan prasarana yang sudah dibantukan.
Pengurus komite SD N Tempuran belum memahami peran mereka sebagai badan pendukung terkait pengelolaan sarana dan prasarana di SD dengan ikut mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana tersebut sebagai
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka dalam mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana
71
bentuk kepedulian komite sekolah terhadap SD N Tempuran 02.
dan prasarana di sekolah. Setelah itu komite melakukan rapat untuk mengevaluasi sarana dan prasarana di sekolah.
3. Pengelolaan anggaran
Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah
V Komite hanya memantau anggaran jika dari pihak sekolah memberikan laporan terlebih dahulu.
Pengurus komite belum memahami mengenai peran mereka sebagai badan pendukung terkait memantau kondisi anggaran pendidikan di SD N Tempuran 02, sehingga pemantauan terkait kondisi anggaran pendidkan tidak maksimal.
Melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka dalam memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah setelah itu ketua komite mengkoordinasikan anggotanya untuk berkumpul dan membahas mengenai kondisi angaran pendidikan dan berusaha mencarikan dukungan anggaran yang bisa dimanfaatkan sekolah.
Memobiliasasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah
V Komite belum pernah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran yang dapat dimanfaatkan pihak sekolah.
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua komite dengan anggota komite termasuk bendahara komite, sehingga bendaharan komite sampai sejauh ini belum memahami peran dan tugasnya yang berdampak pada terhambatnya usaha komite dalam memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di SD N Tempuran 02.
Ketua komite dan anggotanya saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk membahas upaya mendukung anggaran pendidikan sekolah seperti membuat proposal bantuan kepada pihak pemerintah maupun dunia industri.
Mengkoordinasikan terhadap dukungan
V Belum adanya upaya memobiliasasi
Kurangnya koordinasi ketua
Pengurus komite saling berkoordinasi
72
anggaran pendidikan di sekolah
anggaran pendidikan di sekolah sehingga koordinasi terkait dukungan anggaranpun belum ada.
komite sekolah terhadap anggotanya sehingga pengurus komite kurang memahami peran mereka dalam pengelolaan anggaran pendidikan sebagai badan pendukung.
dan berkomunikasi untuk membahas upaya mendukung anggaran pendidikan sekolah seperti membuat proposal bantuan kepada pihak pemerintah maupun dunia industri.
Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran pendidikan di sekolah
V Komite mengangap selama ini belum ada bantuan anggran kepada pihak sekolah sehingga tidak perlu adanya evaluasi.
Kurangnya pemahaman komite sekolah sebagai badan pendukung dalam pengelolaan anggaran dengan mengevaluasi berbagai dukungan anggaran yang mereka lakukan.
Ketua komite melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai usaha yang telah dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah dengan tujuan untuk semakin memperbaiki kinerja komite sekolah dalam melakukan usaha untuk mendukung anggaran pendidkan bagi sekolah.
4.1.4 Peran Komite Sebagai Pengontrol dalam Implementasi MBS
Komite SD Negeri Tempuran 02 sabagai badan pengontrol dituntut untuk
mengontrol berbagai aktivitas yang dilakukan pihak SD Negeri Tempuran 02.
Peran pengontrol ini dilaksanakan oleh komite terkait dengan perencanaan
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, memantau pelaksanaan program SD
Negeri Tempuran 02 serta memantau output pendidikan di SD Negeri Tempuran
02. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada saat terjun ke lapangan,
ditemukan beberapa informasi sebagai berikut. Komite sebagai pengontrol terkait
perencanaan pendidikan sejauh ini telah mengontrol proses pengambilan
keputusan di SD Negeri Tempuran 02. Pada saat peneliti melakukan wawancara
kepada responden dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02, komite mengontrol
proses pengambilan kebijakan dengan cara ikut dalam menentukan siswa-siswa di
SD Negeri Tempuran 02 yang mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pada
73
saat peneliti melakukan konfirmasi kepada pihak SD Negeri Tempuran 02
diperoleh informasi bahwa memang komite ikut terlibat dalam penentuan siswa-
siswa yang mendapatkan BSM dengan tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut komite hanya memantau kualitasnya
melalui rapat pleno yang diselenggarakan oleh pihak SD N Tempuran 02 pada
akhir tahun ajaran dengan cara memantau apakah ada wali dari siswa yang protes
terhadap kebijakan yang sudah ditentukan oleh pihak SD Negeri Tempuran 02
bersama dengan komite SD Negeri Tempuran 02. Komite juga melakukan
pengawasan terhadap kualitas program pendidkan di SD. Hal tersebut didasarkan
pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden yang rata-
rata menyatakan bahwa komite selama ini memantau pelaksanaan program
pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 melalui diskusi dengan guru maupun
dengan kepala sekolah di SD Negeri Tempuran 02. Komite juga memantau
kualitas program tersebut pada saat rapat pleno dengan mengamati apakah ada
wali siswa yang melakukan protes terkait program pendidikan di SD Negeri
Tempuran 02. Namun mengenai peran pengontrol perencanaan pendidikan di SD
N Tempuran 02 komite sekolah belum melaksanakannya. Dalam hasil wawancara
terhadap responden dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02 ditemukan
informasi bahwa komite selama ini tidak mengontrol perencanaan pendidikan di
SD Negeri Tempuran 02 karena menganggap hal tersebut sudah menjadi
kewenangan pihak SD Negeri Tempuran 02 sehingga komite tidak perlu ikut
mengawasi selama pihak sekolah melakukan peyusunan perencanaan tersebut.
Pada saat peneliti melakukan konfirmasi kepada responden dari pihak SD Negeri
Tempuran 02 ditemukan informasi bahwa memang selama pihak SD Negeri
Tempuran 02 melakukan perancangan perencanaan, komite tidak pernah ikut
terlibat, selama ini komite hanya menunggu draft hasil rancangan program yang
sudah dibuat SD Negeri Tempuran 02.
Komite SD N Tempuran 02 sebagai badan pengontrol telah melaksanakan
pamantauan pelaksanaan program SD N Tempuran 02. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden dari pihak komite SD
Negeri Tempuran 02 ditemukan infromasi bahwa komite SD N Tempuran 02
74
selama ini ikut memantau kondisi organisasi yang ada di SD N Tempuran 02 pada
saat ketua komite sekolah berkunjung ke SD N Tempuran 02, ketua komite
sekolah juga memantau penjadwalan program di SD N Tempuran 02 serta sumber
daya pelaksana program di SD N Tempuran 02 melalui diskusi yang dilakukan
oleh ketua komite dengan pihak SD N Tempuran 02 seperti guru-guru serta kepala
SD N Tempuran 02. Pada saat dikonfirmasikan kepada responden dari pihak SD
Negeri Tempuran 02 selama ini memang komite SD Negeri Tempuran 02
memberikan laporan-laporan kepada pihak komite SD Negeri Tempuran 02
terkait perubahan struktu organisasi, kalender akademin SD Negeri Tempuran 02,
serta memantau guru maupun penjaga di SD Negeri Tempuran 02 dengan cara
mengajak diskusi terkait situasi maupun kondisi yang dialami guru tersebut
maupun di lingkungan SD Negeri Tempuran 02. Terkait partisipasi stakeholder,
komite sejauh ini hanya memantau melalui rapat pleno yang diselenggarakan SD
N Tempuran 02 yang diiikuti orang tua siswa, pihak sekolah dan komite sekolah
sehingga sejauh ini komite belum memantau partisipasi stakeholder dari pihak
pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancaran yang dilakukan peneliti kepada responden,
terkait dengan output pendidikan di SD Negeri Tempuran 02. Ditemukan
beberapa informasi antara lain komite SD N Tempuran 02 sebagai badan
pengontrol telah melakukan pemantauan terhadap output pendidikan di SD N
Tempuran 02. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil ujian akhir siswa, angka
mengulang maupun angka bertahan yang sering dilaporkan kepada ketua komite
SD N Tempuran 02 secara lisan maupun dalam bentuk data. Hal tersebut
diperkuat dengan adanya bukti data hasil belajar siswa yang didokumentasikan
oleh peneliti, namun data-data tersebut tidak diarsipkan sehingga tidak semua data
dapat ditemukan oleh peneliti terkait output pendidikan di SD Negeri Tempuran
02. Selain itu apabila SD N Tempuran 02 berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
seperti lomba tingkat kecamatan, komite juga diberikan laporan baik secara lisan
atau tertulis dengan dokumen piagam maupun piala. Hal tersebut diperkuar
dengan adanya bukti piala juara 3 lomba MAPSI tingkat SD se-kecamatan
Bringin. Namun dari hasil wawancara tersebut diperoleh infromasi baru bahwa
75
terdapat 2 responden dari pihak komite SD Negeri Tempuran 02 yang belum
mengetahui dan belum melaksanakan pemantauan terhadap output siswa seperti,
hasil ujian akhir, angka partisipasi sekolah, angka mengulang siswa angka
bertahan sekolah. Berikut merupakan tabel hasil rekapan peran komite SD Negeri
Tempuran 02 sebagai pengontrol.
Tabel 4.6 Peran Komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai Pengontrol
Macam-macam kegiatan sekolah dan pemberian pertimbangan
Komite
Pelaksanaan
Kendala yang dialami Penyebab Solusi
Sudah Belum
1. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah
Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah
V Tidak semua pengurus komite sekolah ikut dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya sehingga terdapat beberapa pengurus komite yang belum terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.
Komite melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya pada untuk mengikuti proses pengambilan keputusan di sekolah sehingga peran kontrol komite lebih optimal dalam pengambilan keputusan di sekolah.
Melakukan kontroling kualitas kebijakan di sekolah.
V Tidak semua pengurus komite sekolah ikut terlibat dalam melakukan kontroling kualitas kebijakan di sekolah.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya sehingga terdapat beberapa pengurus komite yang belum terlibat dalam melakukan kontroling kualitas kebijakan di sekolah.
Komite melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya pada untuk ikut melakukan kontroling kualitas kebijakan di sekolah sehingga kebijakan di sekolah berjalam dengan efektif dan efisien.
Melakukan kontroling proses perencanaan pendidikan di sekolah
V Komite sekolah hanya melakukan pengoreksian draft RKAS sebagai bentuk perencanaan yang telah dilakukan sekolah. pengoreksian tersebut juga hanya dilakukan oleh
Kurangnya pemahaman komite sekolah mengenai peran mereka dalam melakukan kontroling perencanaan pendidikan di sekolah.
Komite melakukan komunikasi dan koordinasi kepada anggotanya mambahas mengenai peran mereka sebagai pengontrol dalam perencanaan sekolah serta melibatkan melibatkan semua anggota komite untuk mengikuti proses
76
pihak ketua komite saja.
perencanaan di sekolah.
Melakukan pengawasan terhadap kualitas program di sekolah
V Tidak semua pengurus komite sekolah ikut terlibat dalam melakukan kontroling kualitas program sekolah.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya sehingga terdapat beberapa pengurus komite yang belum terlibat dalam melakukan kontroling kualitas program di sekolah.
Komite melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya pada untuk ikut melakukan kontroling kualitas program di sekolah sehingga kebijakan di sekolah berjalam dengan efektif dan efisien.
2. Memantau pelaksanaan program sekolah
Memantau organisasi sekolah
V Tidak semua komite mengetahui kondisi organisasi sekolah.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait kondisi organisasi sekolah.
Ketua komite melakukan komunikasi dan koordinasi terkait berbagai konndisi organisasi yang terjadi di sekolah.
Memantau penjadwalan program sekolah
V Tidak semua komite mengetahui penjadwalan program sekolah.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait penjadwalan program sekolah sekolah.
Ketua komite memberitahu anggotanya mengenai perkembangan sekolah termasuk penjadwalan sekolah dan memberikan dokumen kalender akademik kepada semua anggota komite untuk mempermudah mereka dalam memantau penjadwalan program sekolah.
Memantau alokasi anggaran pelaksanaan program sekolah
V Komite hanya menunggu laporan anggaran yang diberikan oleh sekolah kepada ketua komite dan tidak semua anggota komite mengetahui kondisi anggaran pelaksanaan program sekolah.
Komite kurang aktif dalam menanyakan kondisi anggaran pendidkan di sekolah serta kurangnya koordinasi antara ketua komite sekolah dengan anggotanya terkait anggaran pelaksanaan program di sekolah.
Komite aktif menanyakan pengalokasian anggaran pelaksanaan program sekolah serta mengkoordinasikan dan mengkomunikasikannya kepada semua anggota komite.
Memantau sumber daya pelaksana program di sekolah
V Tidak semua komite memantau sumber daya pelaksana program di sekolah
Tidak semua komite sekolah aktif melakukan kunjungan ke sekolah untuk memantau kondisi
Ketua komite mengkoordinasikan kepada anggotanya untuk membuat agenda rutin pelaksaan kunjungan ke sekolah
77
sekolah termasuk sumber daya pelaksananya.
secara bergatian untuk memantau kondisi sekolah termasuk sumber daya pelaksana program sekolahnya.
Memantau partisipasi stakeholder pendidikan di sekolah
V Tidak semua anggota komite sekolah memantau partisipasi stakeholder pendidikan di sekolah
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite sekolah terhadao anggotanya sehingga tidak semua ikut terlibat memantau partisipasi stakeholder pendidikan di sekolah
Ketua komite melibatkan semua anggota komite pada untuk ikut memantau partisipasi stakehoder pendidikan di sekolah.
3. Memantau output pendidikan
Memantau hasil ujian akhir
V Tidak semua pengurus komite mengetahui hasil ujian akhir sekolah
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait hasil ujian akhir siswa di sekolah.
Ketua komite memberitahu anggotanya mengenai output pendidikan di sekolah termasuk hasil ujian akhir siswa di sekolah dan memberikan dokumen hasil ujian tersebut kepada semua anggota komite untuk mempermudah mereka dalam memantau outout pendidikan di sekolah
Memantau angka pertisipasi sekolah
V Tidak semua pengurus komite mengetahui bentuk partisipasi sekolah dalam berbagai kegiatan.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait bentuk partisipasi yang dilakukan sekolah dalam berbagai kegiatan seperti lomba tingkat kecamatan.
Ketua komite memberitahu anggotanya mengenai output pendidikan di sekolah termasuk partisipasi sekolah ketika mengikuti kegiatan seperti lomba dan memberikan dokumen hasil partisipasi tersebut tersebut kepada semua anggota komite untuk mempermudah mereka dalam memantau outout pendidikan di sekolah
Memantau angka mengulang sekolah
V Tidak semua pengurus komite mengetahui angka mengulang siswa di sekolah
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait angka mengulang siswa di sekolah.
Ketua komite memberitahu anggotanya mengenai output pendidikan di sekolah termasuk angka mengulang siswa di sekolah dan memberikan dokumen angka mengulang siswa
78
di sekolah tersebut kepada semua anggota komite untuk mempermudah mereka dalam memantau outout pendidikan di sekolah
Memantau angka bertahan sekolah
V Tidak semua pengurus komite mengetahui angka bertahan sekolah
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait angka bertahan sekolah.
Ketua komite memberitahu anggotanya mengenai output pendidikan di sekolah termasuk angka bertahan sekolah dan memberikan dokumen angka bertahan sekolah tersebut kepada semua anggota komite untuk mempermudah mereka dalam memantau outout pendidikan di sekolah
4.1.5 Peran Komite Sebagai Penghubung dalam Implementasi MBS
Komite sebagai badan penghubung dituntut untuk dapat menjadi
penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di Sekolah. Peran sebagai
penghubung tersebut dilaksanakan komite SD Negeri Tempuran 02 pada saat SD
Negeri Tempuran 02 melaksanakan perencanaan pendidikan di SD Negeri
Tempuran 02, pelaksanaan program pendidikan SD Negeri Tempuran 02, dan
pengelolaan sumber daya pendidikan di SD Negeri Tempuran 02. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti terhadap komite SD Negeri Tempuran 02 terkait
peranannya sebagai penghubung diantaranya, pada saat SD Negeri Tempuran 02
melakukan perencanaan komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai badan
penghubung, sudah melaksanakan perannya dengan menjembatani usulan dari
wali siswa mengenai adanya jam tambahan atau les untuk siswa kelas 6 SD dalam
rangka menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS), usulan tersebut disampaikan
wali siswa pada rapat pleno antara pihak SD Negeri Tempuran 02, komite sekolah
dan wali siswa. Hal tersebut menunjukkan peran mereka sebagai penghubung
antara pihak komite sekolah dengan wali siswa, komite juga pernah menjadi
penghubung antara pihak SD N Tempuran 02 dengan masyarakat sekitar SD pada
saat mengadakan rapat dalam upaya memobilisasi bantuan pemindahan sarana
belajar sementara ke Balai Dukuh Tepusan. Namun sejauh ini komite SD Negeri
Tempuran 02 sebagai penghubung antara Dewan Pendidikan terhadap komite SD
79
Negeri Tempuran 02 belum berjalan maksimal mekkipun ketua komite SD Negeri
Tempuran 02 pernah berkomunikasi dengan Dewan pendidiakan dalam rangka
sosialisasi peran komite sekolah di kecamatan Bringin, namun hasil sosialisasi
tersebut belum dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada anggotan komite SD
Negeri Tempuran 02 yang lain, sehingga sampai saat ini pengurus komite SD
Negeri Tempuran 02 belum memahami peran dan fungsi mereka. Komite SD
Negeri Tempuran 02 juga belum pernah mengidentifikasi aspirasi masyarakat
dalam perencanaan program pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, karena
komite SD Negeri Tempuran 02 menyatakan bahwa terkait perencanaan program
pendidikan sekolah, pihak guru di SD Negeri Tempuran 02 lebih mengetahui
mengenai perancangan perencanaan sehingga selama ini, pihak komite SD Negeri
Tempuran 02 hanya ikut menyetujui saja.
Komite SD N Tempuran 02 sebagai badan penghubung terkait
pelaksanaan program sudah melakukan penampungan pengaduan terhadap
kebijakan dan program SD N Tempuran 02 serta mengkomuniikasikan pengaduan
dari wali siswa tersebut kepada pihak SD N Tempuran 02. Hal tersebut didasarkan
pada hasil wawancara terhadap pihak komite SD Negeri Tempuran 02 yang
menyatakan bahwa komite SD Negeri Tempuran 02 pernah mendapatkan
pengaduan dari wali siswa terkait adanya guru olah raga yang sering tidak
mengajar siswa di SD Negeri Tempuran 02. Pengaduan tersebut selanjutnya
dikomunikasikan kepada kepala SD Negeri Tempuran 02 yang saat itu masih
dijabat oleh bapak Lagino. Pada saat peneliti mengkonfirmasi kepada pihak SD
Negeri Tempuran 02, ditemukan informasi bahwa memang pernah ada pengaduan
yang dilakukan oleh ketua komite SD Negeri Tempuran 02 terkait guru olahraga
yang tidak disiplin tersebut kepada pihak SD Negeri Tempuran 02 yang pada
akhirnya kepala SD Negeri Tempuran 02 mengeluarkan surat peringatan kepada
guru olahraga tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara terhadap responden,
komite selama ini belum pernah mensosialisasikan kebijakan dan program
sekolah kepada masyarakat. Selama ini sosilasisasi kebijakan maupun program
SD Negeri Tempuran 02 langsung disampaikan oleh pihak SD Negeri Tempuran
02 sendiri kepada komite SD Negeri Tempuran 02 dan juga wali siswa dalam
80
rapat pleno di SD Negeri Tempuran 02. Selain itu komite sekolah juga belum
memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap SD N Tempuran 02
karena komite SD N Tempuran 02 menganggap hal tersebut merupakan tugas dari
pihak SD N Tempuran 02. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya
koordinasi dan komunikasi atara ketua komite SD N Tempuran 02 sehingga
pengurus komite SD N Tempuran 02 masih belum melaksanakan peran mereka
sebagai badan penghubung terkait pelaksanaan program dengan maksimal.
Terkait dengan peran komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai badan
penghubung dalam pengelolaan sumber daya, komite sudah melaksanakan
beberapa peran diantarnya adalah komite SD Negeri Tempuran 02 ikut
mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta masyarakat, hal
tersebut dibuktikan dengan adanya bantuan air PAM dari program PAMSIMAS
Desa Tempuran serta bantuan lainnya seperti penggunaan Balai Dukuh Tepusan
sebagai ruang kelas sementara. Hal tersebut menunjukkan adanya mobilisasi
bantuan dari masyarakat untuk pendidikan di SD N Tempuran 02, komite juga
mengkoordinasikan bantuan tersebut kepada masyarakat sekitar SD N Tempuran
serta kepala Desa Tempuran terkait megusulkan agar SD N Tempuran 02
mendapat aliran air dari PAM dan permohonan ijin untuk menggunakan Balai
Dukuh tersebut.
81
Berdasarkan deskripsi mengenai peran komite sekolah sebagai badan
penghubung, berikut merupakan tabel hasil rekapan peran komite SD Negeri
Tempuran 02 sebagai penghubung.
Tabel 4.7 Peran Komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai Penghubung
Macam-macam kegiatan sekolah dan pemberian pertimbangan
Komite
Pelaksanaan
Kendala yang dialami Penyebab Solusi
Sudah Belum
1. Perencanaan Menjadi penghubung antara komite Sekolah, dengan masyarakat. komite Sekolah dengan Sekolah. komite Sekolah dengan Dewan pendidikan
V Komite SD N Tempuran 02 hanya menjadi penghubung antara pihak SD N Tempuran 02 dengan pihak wali siswa. Semntara dengan dewan pendidikan belum dilaksanakan.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite sekolah dengan anggotanya untuk membahas hubungan dengan dewan pendidikan.
Ketua komite selalu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan berbagai informasi yang diperoleh dari dewan pendidikan sehingga semua anggota komite memahai berbagai perkembangan yang terjadi seperti pemahaman mengenai peran mereka sebagai komite sekolah
Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanan pendidikan di sekolah
V Pengurus komite belum memahami jika mereka seharusnya mengidentifikasi aspirasi dari masyarakat untuk perencanaan pendidikan di sekolah.
Kurangnya pemahaman komite akan peran mereka sebagai penghubung dalam perencanaan sekolah salah satunya mengidentifikasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pendidkan di sekolah.
Ketua komite dan anggotanya saling berkomunikasi dan berkoodinasi untuk membahas mengenai peran mereka dalam perencanaan terkait mengidentifikasi aspirasi masyarakat. setelah itu komite mengajak masyarakat untuk rapat bersama dengan pihak sekolah untuk mendengarkan aspirasi mereka mengenai hal yang diingkinkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan di sekolah.
Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada Sekolah
V Tidak semua pengurus komite sekolah terlibat dalam pemberian usulan program pendidikan di
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya
Komite melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya pada untuk ikut terlibat dalam pemberian
82
sekolah sehingga terdapat beberapa pengurus komite yang belum terlibat dalam pemberian usulan program pendidikan di sekolah
usulan program pendidikan.
2. Pelaksanaan program
Mensosialisasikan kebijakan dan program Sekolah kepada masyarakat
V Komite menganggap yang memiliki program adalah pihak sekolah, sehingga yang perlu mensosialisasikan cukup hanya pihak sekolah saja.
Kurangnya pemahaman komite terhadap peran mereka sebagai badan penghubung terkait pelaksanaan program berkaitan dengan mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat sehingga sejauh ini sosialisasi program maupun kebijakan hanya dilakukan oleh pihak sekolah melalui rapat pleno
Ketua komite dan anggotanya saling berkomunikasi dan berkoodinasi untuk membahas mengenai peran mereka dalam pelaksanaan program dimana salah satunya dalah mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti mensosialiasikan program sekolah pada rapat RT, rapat perangkat Desa, serta ikut menyebarkan program sekolah yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat.
Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap Sekolah
V Komite menganggap bahwa masukan kebijakan terhadap program sekolah sudah cukup terfasilitasi pada saat sekolah mengadakan rapat pleno bersama orang tua wali siswa
Komite kurang memahani peran mereka sebagai badan penghubung dalam pelaksanaan program berkaitan dengan memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah
Ketua komite dan anggotanya saling berkomunikasi dan berkoordinasi membahas mengenai peran mereka untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat melalui berbagai cara seperti kotak saran.
Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program Sekolah
V Tidak semua komite mengetahui bentuk pengaduan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap program sekolah
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua komite dengan anggotanya terkait pengaduan yang diberikan kepada komite sekolah terhadap pelaksanaan program sekolah.
Ketua komite melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkala dengan anggotanya sehingga pada saat terdapat pengaduan dari masyarakat dapat segera dibahas dan mencari solusi dari pengaduan tersebut.
Mengkomunikasikan V Hanya ketua komite Kurangnya Ketua komite
83
pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap Sekolah
yang melakukan komunikasi kepada sekolah terhadap pengaduan dari masyarakat
komunikasi dan koordinasi antara ketua komite dengan anggotanya terkait pengaduan yang diberikan kepada komite sekolah terhadap pelaksanaan program sekolah.
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggotanya ketika terdapat pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Pengelolaan sumber daya pendidikan
Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah
V Tidak semua komite melakukan identifikasi kondisi sumber daya pendidikan di sekolah
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua komite dengan anggotanya terkait peran mereka sebagai penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah
Ketua komite bersama anggotanya saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk membahas mengenai kondisi sumber daya pendidikan di sekolah dan mencari solusi jika terdapat masalah dalam hal tersebut.
Melakukan identifikasi sumber-sumber daya masyarakat
V Tidak semua komite melakukan identifikasi kondisi sumber daya pendidikan di masyarakat
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua komite dengan anggotanya terkait peran mereka sebagai penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah dengan mengidentifikasi sumber daya di masyarakat
Ketua komite bersama anggotanya saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk membahas mengenai sumber daya pendidikan di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sekolah.
Memobiliasasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah
V - - -
Mengkoordinasikan bantuan masyarakat terhadap Sekolah
V - - -
84
4.2 Pembahasan
Pada penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51, ayat (1) menyebut bahwa
“yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk
otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini
kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/ madrasah dalam
mengelola kegiatan pendidikan.” Komite sebagai mitra kerja sekolah memiliki
peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator sesuai
dengan Kepmendiknas nomor 044/U/2002. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, secara keseluruhan peran komite SD Negeri Tempuran 02 belum
sesuai dengan indikator kinerja komite sekolah yang dikembangkan oleh Tim
Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen
Depdiknas. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan per aspek peran komite
sekolah dalam manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Tempuran 02.
4.2.1 Peran Komite Sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Implementasi
MBS
Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan seharusnya memberi
pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan
pendidikan tertentu sesuai dengan peran komite sekolah dalam Kepmendiknas
nomor 044/U/2002. Komite sekolah dasar dituntut untuk memberi pertimbangan
terhadap pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan di sekolah dasar tersebut
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan program serta pengelolaan sumber daya
pendidikan
Peran komite SD Negeri Tempuran 02 sebagai badan pemberi
pertimbangan sejauh ini belum maksimal. Pada saat SD Negeri Tempuran 02
melakukan perancangan perencanaan, komite SD Negeri Tempuran 02 belum
melakukan identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. Hal tersebut
dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite SD
85
Negeri Tempuran 02 dan anggotanya untuk membahas mengenai peran mereka
sebagai badan pemberi pertimbangan. Seharusnya komite SD Negeri Tempuran
02 melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas buku pedoman
kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai peran mereka
untuk memberi pertimbangan terkait sumber daya pendidikan dalam masyarakat
selama sekolah melakukan perencanaan. Komite SD Negeri Tempuran 02 pernah
memberikan masukan terhadap penyusunan RKAS terkait pengalokasian agaran
agar disesuaikan dengan sumber dana BOS, namun pemberian masukan tersebut
hanya dilakukan oleh ketua komite. Hal tersebut disebabkan kurangnnya
komunikasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dengan anggotanya
sehingga anggota komite yang lain tidak mengetahui terkait penyusunan RKAS
yang dilakukan SD Negeri Tempuran 02. Seharusnya Ketua komite SD Negeri
Tempuran 02 mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan kepada anggotanya
pada saat SD Negeri Tempuran 02 sedang menyusun RKAS untuk ikut memberi
masukan dalam penyusunan RKAS tersebut. Komite salama ini juga belum
pernah menyelenggarakan rapat dengan wali siswa, pihak sekolah dan masyarakat
untuk membahas mengenai RKAS SD Negeri Tempuran 02 karena pengurus
komite SD Negeri Tempuran 02 belum memahami mengenai peran yang harus
mereka laksanakan sebagai badan pemberi pertimbangan pada saat penyusunan
RKAS dengan menyelenggarakan rapat RKAS tersebut. Seharusnya komite SD
Negeri Tempuran 02 menyelenggarakan rapat RKAS dengan wali siswa, pihak
sekolah dan masyarakat tersebut untuk menampung berbagai masukan maupun
pertimbangan terkait RKAS yang disusun pihak SD Negeri Tempuran 02. Dengan
belum menyelenggarakan tersebut, komite SD Negeri Tempuran sejauh ini juga
belum pernah memberikan pertimbangan perubahan RKAS, selain itu pengurus
komite SD Negeri Tempuran 02 kurang terlibat selama penyusunan RKAS dan
terlalu mempercayakan pihak SD Negeri Tempuran 02 untuk menyusun RKAS
tersebut. Hal tersebut dikarenakan komite SD Negeri Tempuran 02 kurang
memahami mengenai perencanaan program terkait pendidikan di sekolah dasar
sehingga menyerahkan penyusunan tersebut kepada pihak SD Negeri Tempuran
02 yang komite anggap lebih memahami. Seharusnya pihak SD Negeri Tempuran
86
02 bersama dengan komite melakukan komunikasi secara berkala mengenai
perencanaan pendidikan agar komite SD Negeri Tempuran 02 memahami
program sekolah sehingga mampu memberi pertimbangan untuk mendukung
tercapainya program tersebut. Secara teknis selama ini komite SD Negeri
Tempuran 02 rutin ikut mengesahkan draft RKAS yangs sudah disusun oleh
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan SD Negeri Tempuran
02, komite sebagai badan pemberi pertimbangan masih belum melaksanakan
perannnya sesuai dengan acuan dari Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara dan Aan
Komariah, 2010: 300) dimana dalam perencanaan komite seharusnya
melaksanakan peran meliputi mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam
masyarakat, memerikan masukan terhadap penyusunan RKAS, menyelenggarakan
rapat bersama orang tua, sekolah, dan masyarakat, memberi pertimbangan
perubahan RKAS serta ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah.
Dalam pelaksanaan program di SD Negeri Tempuran 02, komite SD
Negeri Tempuran 02 sudah memberikan masukan kepada pihak SD Negeri
Tempuran 02 terkait proses pengelolaan pendidikan di sekolah. Namun dalam
proses pembelajaran komite belum memberikan masukan karena kurangnya
pemantauan terhadap proses pembelajaran kepada siswa. Seharusnya komite SD
Negeri Tempuran 02 melakukan kunjungan yang berkala ke SD Negeri Tempuran
02 serta mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru dan mengajak
diskusi menganai masalah yang dialami guru maupun siswa selama proses
pembelajaran sehingga komite SD Negeri Tempuran 02 bisa memahami serta
memberi masukan untuk kelancaran proses pembelajaran tersebut. Menurut Saud
dalam (E. Mulyasa, 2005) dalam MBS, pelaksanaan program sekolah didukung
partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi bukan hanya
melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dalam merumuskan serta
mengembangkan program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas
sekolah. Sementara menurut Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 300)
komite sebagai badan pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan program sekolah
87
harus mampu memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di
sekolah dan memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru.
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa komite SD Negeri
Tempuran 02 sebagai badan pertimbangan dalam pelaksanaan program sekolah
belum melaksanakan peran yang sesuai dengan indikator kinerja komite sekolah
yang disusun Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut
dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite sekolah
dengan anggotanya menyebabkan pemahaman mereka mengenai peran komite
sebagai badan pemberi pertimbangan dalam pelaksana program sekolah masih
kurang.
Dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, komite SD Negeri Tempuran
02 belum memiliki upaya mencari tahu potensi sumber daya pendidikan dalam
masyarakat karena komite SD Negeri Tempuran 02 belum memahani apabila
mereka seharusnya mencari potensi sumber daya dalam lingkungan Desa
Tempuran untuk dimanfaatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SD
Negeri Tempuran 02. Seharusnya ketua komite SD Negeri Tempuran 02 bersama
dengan anggotanya melakukan pendataan mengenai kondisi masyarakat di
lingkungan dusun Glompong dan dusun Tempusan agar dapat mengetahui potensi
sumber daya pendidikan yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pihak
SD Negeri Tempuran 02. Komite SD Negeri Tempuran 02 juga kurang
memahami tugas mereka untuk ikut memberikan pertimbangan tenaga
kependidikan sekolah dan menganggap hal tersebut sudah menjadi kewenangan
pihak sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite SD Negeri Tempuran 02
belum memahami peran mereka untuk memberi pertimbangan dalam pengelolaan
sumber daya pendidikan diantaranya memberi pertimbangan mengenai tenaga
kependidikan tersebut. Terkait pengelolaan sarana dan prasarana di SD Negeri
Tempuran 02, komite pernah memberikan pertimbangan tentang sarana dan
prasarana yang dapat diperbantukan di SD Negeri Tempuran 02. Hal ini
menunjukkan kepedulian komite terhadap kondisi sarana dan prasarana di SD
Negeri Tempuran 02 untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Namun terkait anggaran, komite SD Negeri Tempuran 02 belum pernah
88
memberikan pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah karena
komite SD Negeri Tempuran 02 menganggap Sekolah sudah tercukupi dengan
adanya anggaran dari BOS. Selain itu Komite menganggap jika semenjak adanya
peralihan antara BP3 ke komite sekolah maka sudah tidak ada pungutan biaya
apapun kepada wali siswa. Hal ini menunjukkan bahwa komite SD Negeri
Tempuran 02 belum memahami peran mereka sebagai badan pemberi
pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan terkait memberikan
pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Komite juga
belum memahami jika wali murid boleh melakukan iuran untuk membantu
anggaran sekolah namun atas inisiatif mereka sendiri dengan dikoordinatori oleh
komite sekolah. Menurut Bailey (dalam Sudarwan Danim, 2006) dalam bidang
penganggaran, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mendorong sekolah
untuk berkompetisi mendapatkan dana dari masyarakat atau dari pemerintah
secara kompetitif dan mengelola dana dengan baik. Hal tersebut menunjukkan
bahwa SD Negeri Tempuran 02 belum mampu berkompetisi untuk mendapatkan
dana dari berbagai pihak karena kurangnya pemahaman komite sekolah mengenai
peran mereka dalam memberi pertimbangan terkait anggaran pendidikan yang
dapat dimanfaatkan sekolah.
Berdasarkan deskripsi tersebut menunjukkan bahwa komite SD Negeri
Tempiuran 02 belum sepenuhnya melaksanakan peran mereka sebagai pemberi
pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan sesuai dengan Tim
Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas
dalam (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 300) yaitu mengidentifikasi potensi
sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberikan pertimbangan mengenai
tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan sekolah, memberikan
pertimbangan sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah, serta
memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Belum maksimalnya peran komite SD Negeri Tempuran 02 dalam
perannya sebagai badan pemberi pertimbangan disebabkan kurangnya koordinasi
dan komunikasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dengan anggotanya
sehingga selama ini pengurus komite SD Negeri Tempuran 02 masih belum
89
memahami peran dan fungsinya sebagai badan pertimbangan sesuai dengan
dengan Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen
Didasmen Depdiknas.
4.2.2 Peran Komite Sebagai Pemberi Dukungan dalam Implementasi MBS
Komite sekolah sebagai pemberi dukungan seharusnya memberikan
dukungan baik dalam bentuk finansial, pemikiran maupun tenaga dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan peran komite
sekolah dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002. Komite sekolah dasar dituntut
untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen sekolah
dasar dalam hal pengelolaan sumber daya pendidikan, pengelolaan sarana dan
prasarana serta pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah dasar.
Dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di SD Negeri Tempuran 02,
komite sudah memantau kondisi ketenagaan pendidikan di SD Negeri Tempuran
02 namun tidak semua pengurus komite mamantau karena beberapa pengurus
komite SD Negeri Tempuran 02 belum memahami peran mereka dalam
memberikan dukungan terhadap ketenagaan pendidikan di sekolah dengan
memantau kondisi mereka. Seharusnya ketua komite mengkoordinasikan
anggotanya untuk ikut serta memantau kondisi tenaga pendidikan di SD Negeri
Tempuran 02 melalui jadwal kunjungan rutin sekolah yang dilakukan secara
bergiliran antar pengurus komite. Komite juga memobilisasi tenaga kependidikan
non-guru untuk membantu sekolah dalam melatih siswa selama persiapan
mengikuti lomba keagamaan di tingkat kecamatan. Namun dalam pengelolaan
sumber daya pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 komite belum pernah
memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di SD
Negeri Tempuran 02 karena belum ada kekurangan guru di SD Negeri Tempuran
02, namun apabila ada komite SD Negeri Tempuran 02 menganggap itu sudah
menjadi tugas dan tanggungjawab pihak SD Negeri Tempuran 02. Hal tersebut
menunjukkan komite SD Negeri Tempuran 02 belum memahami peran mereka
untuk memberi dukungan terkait sumber daya di sekolah dengan ikut
90
memobiliasasi guru sukarelawan untuk menganggulangi kekurangan guru di SD
Negeri Tempuran 02. Menurut Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara dan Aan Komariah,
2010: 300) peran komite sebagai pendukung dalam pengelolaan sumber daya
pendidikan yaitu memantau kondisi ketnagaan pendidikan di sekolah,
memobiliasasi guru sukarelawan untuk menaggulangi kekurangan guru di
sekolah, memobilisasi tenaga kependidikan non-guru mengisi kekurangan di
sekolah. Peneliti menyimpulkan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan,
komite SD Negeri Tempuran 02 sudah melaksanakan perannya dengan baik
meskipun tidak semua pengurus komite sekolah terlibat. Hal tersebut disebabkan
kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sehingga tidak semua
penguurus komite memahami peran mereka sebagai pendukung dalam
pengelolaan sumber daya pendidikan.
Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, komite SD Negeri Tempuran 02
sudah melakukan pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada di
SD Negeri Tempuran 02, komite juga memobiliasasi bantuan sarana dan
prasarana di sekolah. Dalam usaha mendukung sarana dan prasarana tersebut
hanya ketua komite yang melakukan koordinasi kepada pihak, masyarakat,
perangkat desa Tempuran, maupun pemerintah kecamaatan Bringin dalam upaya
melakukan dukungan pengadaan sarana dan prasarana yang bisa diperbantukan
sekolah. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang
dilakukan antara ketua komite dengan anggotanya sehingga pengurus komite
kurang terlibat dalam koordinasi-koordinasi yang dilakukan komite sekolah
dengan pihak masyarakat maupun pemerintah. Seharusnya ketua komite
melakukan komunikasi dan koordinasi terkait upaya melakukan dukungan
pengadaan sarana dan prasarana yang bisa diperbantukan sekolah, sehingga
pengurus lain dapat mengetahui dan ikut membantu ketua komite sekolah. Komite
SD Negeri Tempuran 02 selama ini juga belum mengevaluasi pelaksanaan
dukungan sarana dan prsarana yang telah mereka lakukan karena pengurus komite
SD N Tempuran belum memahami peran mereka sebagai badan pendukung
terkait pengelolaan sarana dan prasarana di SD dengan ikut mengevaluasi
91
pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana tersebut sebagai bentuk kepedulian
komite sekolah terhadap SD N Tempuran 02. Menurut Tim Pengembang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara
dan Aan Komariah, 2010: 300) peran komite sebagai pendukung dalam
pengeloaan sarana dan prasarana yaitu memantau kondisi sarana dan prasarana di
sekolahan, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah,
mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana di sekolah, serta
mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana yang diperbantukan di
sekolahan. Berdasarkan pemaparan tersebut, komite SD Negeri Tempuran 02
sudah melaksanakan hampir semua indikator kinerja sesuai dengan Tim
Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas
meskipun masih terdapat kendala yaitu belum adanya evaluasi serta dalam
pelaksanaan perannya tidak semua pengurus komite sekolah terlibat. Hal tersebut
disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sehingga
tidak semua penguurus komite memahami peran mereka sebagai pendukung
dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SD Negeri Tempuran 02.
Dalam pengelolaan anggaran pendidikan di SD Negeri Tempuran 02,
komite sekolah hanya memantau kondisi anggaran pendidikan di SD Negeri
Tempuran 02 jika dari pihak sekolah memberikan laporan terlebih dahulu karena
pengurus komite belum memahami mengenai peran mereka sebagai badan
pendukung terkait memantau kondisi anggaran pendidikan di SD N Tempuran 02,
sehingga pemantauan terkait kondisi anggaran pendidkan cenderung pasif.
Seharusnya komite melakukan pertemuan antar pengurus komite untuk membahas
buku pedoman kerja yang dimiliki komite agar pengurus memahami mengenai
peran mereka dalam memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah setelah itu
ketua komite mengkoordinasikan anggotanya untuk berkumpul dan membahas
mengenai kondisi angaran pendidikan dan berusaha mencarikan dukungan
anggaran yang bisa dimanfaatkan sekolah. Belum adanya pemantauan secara aktif
dari komite tersebut menjadi salah satu alasan komite komite belum pernah
memberikan dukungan dalam bentuk anggaran yang dapat dimanfaatkan pihak
sekolah, sehingga komite sekolah juga belum melakukan koordinasi maupun
92
evaluasi terkait upaya memberikan dukunga terhadap anggaran pendidikan di SD
Negeri Tempuran 02. Menurut Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara dan Aan Komariah,
2010: 300) peran komite sebagai pendukung dalam pengelolaan anggaran
pendidkan di sekolah yaitu memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah,
memobiliasasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah,
mengkoordinasikan terhadap dukungan anggaran pendidikan di sekolah serta
mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran pendidikan di sekolah.
Berdasarkan pemaparan tersebut, selama ini komite belum pernah memberikan
dukungan terkait pengelolaan anggaran pendidikan di SD Negeri Tempuran 02
karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengurus komite sehingga
mereka tidak memahami peran yang seharusnya dilakukan terait pengelolaann
anggaran pendidikan di sekolah.
Belum maksimalnya peran komite SD Negeri Tempuran 02 dalam
perannya sebagai badan pemberi dukungan disebabkan kurangnya koordinasi dan
komunikasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dengan anggotanya
sehingga selama ini pengurus komite SD Negeri Tempuran 02 masih belum
memahami peran dan fungsinya sebagai badan pendukung sesuai dengan dengan
Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen
Depdiknas.
4.2.3 Peran Komite Sebagai Pengontrol dalam Implementasi MBS
Komite sebagai badan pengontrol dituntut mengontrol berbagai aktivitas
yang dilakukan pihak SD Negeri Tempuran 02 dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di satuan pendidkan sesuai dengan
peran komite sekolah dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002. Komite sekolah
dasar dituntut untuk mengontrol berbagai aktivias di sekolah dasar dalam
perencanaan pendidikan di sekolah dasar, memantau pelaksanaan program
sekolah, serta memantau output pendidikan di sekolah dasar.
93
Dalam perencanaan sekolah, komite sebagai badan pengontrol sudah
mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, namun tidak semua
pengurus komite sekolah ikut dalam proses pengambilan keputusan di sekolah
karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite SD Negeri
Tempuran 02 dengan anggotanya sehingga terdapat beberapa pengurus komite
yang belum terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Seharusnya
komite melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya pada untuk
mengikuti proses pengambilan keputusan di SD Negeri Tempuran 02 sehingga
peran kontrol komite lebih optimal dalam pengambilan keputusan di sekolah.
komite SD Negeri Tempuran 02 sudah melakukan kontroling kualitas kebijakan di
SD Negeri Tempuran 02 namun tidak semua sekolah ikut terlibat dalam
melakukan kontroling kualitas kebijakan di sekolah karena kurangnya koordinasi
dan komunikasi antara ketua komite dengan anggotanya sehingga terdapat
beberapa pengurus komite SD Negeri Tempuran 02 yang belum terlibat dalam
melakukan kontroling kualitas kebijakan di SD Negeri Tempuran 02. Dalam
proses perencanaan pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, komite sekolah belum
melakukan kontrol. Komite sekolah hanya melakukan pengoreksian draft RKAS
sebagai bentuk perencanaan yang telah dilakukan SD Negeri Tempuran02,
pengoreksian tersebut juga hanya dilakukan oleh pihak ketua komite saja. Hal
tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman komite SD Negeri Tempuran 02
mengenai peran mereka dalam melakukan kontroling perencanaan pendidikan di
sekolah. Seharusnya komite melakukan komunikasi dan koordinasi kepada
anggotanya mambahas mengenai peran mereka sebagai pengontrol dalam
perencanaan sekolah serta melibatkan melibatkan semua anggota komite untuk
mengikuti proses perencanaan di sekolah. Menurut Tim Pengembang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara
dan Aan Komariah, 2010: 301) peran komite sekolah sebagai badan pengontol
dalam perencanaan sekolah yaitu mengontrol proses pengambilan keputusan di
sekolah, mengontrol kualitsa kebijakan di sekolah, mengontrol proses
perencanaan pendidikan di sekolah, melakukan pengawasan terhadap kualitas
perencanaan dan program di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, peran komite SD
94
Negeri Tempuran 02 sebagai pengontrol dalam perencanaan di sekolah masih
kurang karena kuragnya pemahaman komite mengenai peran mereka sebagai
badan pengontrol dalam perencanaan sekolah tersebut disebabkan kurangnya
koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dan anggotanya untuk membahas
mengenai peran dan tugas mereka sebagai pengontrol tersebut.
Dalam pelaksanaan program SD Negeri Tempuran 02, komite SD Negeri
Tempuran 02 sudah memantau organisasi sekolah dan penjadwalan program di
SD Negeri Tempuran 02. Namun pemantauan tersebut tidak dilakukan oleh semua
pengurus komite, sehingga beberapa pengurus tidak mengetahui mengenai
kalender akademin maupun struktur organisasi di sekolah karena kurangnya
koordinasi dan komunikasi antar anggota komite sekolah terkait kondisi
organisasi sekolah dan penjadwalan program sekolah. Seharusnya ketua komite
memberitahu anggotanya mengenai perkembangan sekolah termasuk penjadwalan
sekolah serta organisasi sekolah. Terkait alokasi anggaran pelaksanaan program
SD Negeri Tempuran 02 belum memantau secara aktif, komite sekolah hanya
menunggu laporan anggaran yang diberikan oleh SD Negeri Tempuran 02 kepada
ketua komite dan tidak semua anggota komite mengetahui kondisi anggaran
pelaksanaan program sekolah. Hal tersebut menunjukkan komite kurang aktif
dalam menanyakan kondisi anggaran pendidkan di sekolah serta kurangnya
koordinasi antara ketua komite sekolah dengan anggotanya terkait anggaran
pelaksanaan program di sekolah. Seharusnya komite aktif menanyakan
pengalokasian anggaran pelaksanaan program sekolah serta mengkoordinasikan
dan mengkomunikasikannya kepada semua anggota komite. Komite SD Negeri
Tempuran 02 sudah berupaya memantau sumber daya pelaksana program di SD
Negeri Tempuran 02 meskipun Tidak semua komite memantau sumber daya
pelaksana program tersebut karena tidak semua komite SD Neegeri Tempuran 02
aktif melakukan kunjungan ke sekolah untuk memantau kondisi sekolah termasuk
sumber daya pelaksananya. Seharusnya ketua komite SD Negeri Tempuran 02
mengkoordinasikan kepada anggotanya untuk membuat agenda rutin pelaksaan
kunjungan ke sekolah secara bergatian untuk memantau kondisi sekolah termasuk
sumber daya pelaksana program sekolahnya. Terkait partisipasi stakeholder
95
pendididkan di SD Negeri Tempuran 02, tidak semua anggota komite sekolah
memantau partisipasi stakeholder pendidikan di sekolah karena kurangnya
koordinasi dan komunikasi antara ketua komite sekolah terhadap anggotanya
sehingga tidak semua ikut terlibat memantau partisipasi stakeholder pendidikan di
sekolah. Menurut Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Ditjen Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 301)
peran komite sekolah sebagai badan pengontol dalam pelaksanaan program yaitu
memantau organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah,
memantau alokasi anggaran pendidikan di sekolah, memantau sumber daya
pelaksana program di sekolah serta memantau partisipasi stakeholder pendidikan
dalam pelaksanaan program sekolah. Bersarkan hal tersebut, komite SD Negeri
Tempuran 02 belum maksimal dalam melaksanakan peran sebagai badan
pengontrol terkait pelaksanaan program pendidikan di SD Negeri Tempuran 02
karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengurus komite SD Negeri
Tempuran 02 sehingga pemahaman pengurus akan peran mereka sebagai
pengontrol dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah kurang.
Dalam hal output pendidkan di SD Negeri Tempuran 02, komite SD
Negeri Tempuran 02 memantau hasil ujian akhir siswa SD Negeri Tempuran 02,
angka partisipasi sekolah dalam berbagai kegiatan, angka mengulang siswa di
sekolah, serta angka bertahan siswa di sekolah. Namun tidak semua pengurus
komite mengetahui hal tersebut karena Kurangnya koordinasi dan komunikasi
antar anggota komite sekolah terkait output pendidikan di SD Negeri Tempuran
02. Menurut Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen
Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 301) peran
komite sekolah sebagai badan pengontol terkait output pendidikan sekolah sudah
melaksanakan semuanya namun belum maksimal karena tidak semua pengurus
tahu mengenai output pendidikan di SD Negeri Tempuran 02.
Belum maksimalnya peran komite SD Negeri Tempuran 02 dalam
perannya sebagai badan pengontrol disebabkan karena kurangnya koordinasi dan
komunikasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dengan anggotanya
96
sehingga selama ini pengurus komite masih belum mengetahui peran dan
fungsinya sesuai yang dibuat Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas.
4.2.4 Peran Komite Sebagai Penghubung dalam Implementasi MBS
Komite sekolah sebagai badan penghubung seharusnya menjadi
penghubung antara Pemerintah dengan masyarakat di sekolah sesuai dengan peran
komite sekolah dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002. Komite sekolah dasar
dituntut untuk menjadi penghubung antara sekolah dasar dengan berbagai pihak
dalam perencanaan sekolah dasar, pelaksanaan program sekolah dasar, serta
pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah dasar tersebut.
Dalam perencanaan pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, Komite SD N
Tempuran 02 hanya menjadi penghubung antara pihak SD N Tempuran 02
dengan pihak wali siswa. Sementara dengan dewan pendidikan belum
dilaksanakan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite
sekolah dengan anggotanya untuk membahas hubungan dengan dewan
pendidikan. seharusnya ketua komite SD Negeri Tempuran 02 selalu
mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan berbagai informasi yang diperoleh
dari dewan pendidikan sehingga semua anggota komite memahami berbagai
perkembangan yang terjadi seperti pemahaman mengenai peran mereka sebagai
komite sekolah. Komite SD Negeri Tempuran 02 belum mengidentifikasi aspirasi
masyarkat untuk perencanaan pendidikan di SD Negeri Tempuran 02 karena
pengurus komite belum memahami jika mereka seharusnya mengidentifikasi
aspirasi dari masyarakat untuk perencanaan pendidikan di sekolah. Seharusnya
ketua komite dan anggotanya saling berkomunikasi dan berkoodinasi untuk
membahas mengenai peran mereka dalam perencanaan terkait mengidentifikasi
aspirasi masyarakat. setelah itu komite mengajak masyarakat untuk rapat bersama
dengan pihak sekolah untuk mendengarkan aspirasi mereka mengenai hal yang
diingkinkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan di sekolah.
97
Terkait kebijakan di SD Negeri Tempuran 02, komite pernah menjadi
penghubung terkait usulan kebijakan tersebut. Namun semua pengurus komite
sekolah terlibat dalam pemberian usulan program pendidikan di SD Negeri
Tempuran 02. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara ketua komite dengan
anggotanya sehingga terdapat beberapa pengurus komite yang belum terlibat
dalam pemberian usulan program pendidikan di sekolah. Menurut Tim
Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas
dalam (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 301) peran komite sekolah sebagai
badan penghubung dalam perencanaan pendidikan di sekolah yaitu menjadi
penghubung antara komite Sekolah, dengan masyarakat. komite Sekolah dengan
Sekolah. komite Sekolah dengan Dewan pendidikan. Selain itu komite juga
mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanan pendidikan di sekolah,
serta membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada Sekolah.
Berdasarkan pemaparan tersebut, komite SD Negeri Tempuran 02 peran komite
sebagai penghubung dalam perencanaan pendidikan di SD Negeri Tempuran 02
masih kurang karena kurangnya pemahaman pengurus komite mengenai peran
mereka sebagai badan penghubung dalam perencanaan tersebut.
Dalam pelaksanaan program di SD Negeri Tempuran 02, komite SD
Negeri Tempuran 02 belum pernah mensosialisasikan kebijakan dan program
sekolah kepada masyarakat karena komite menganggap yang memiliki program
adalah pihak sekolah, sehingga yang perlu mensosialisasikan cukup hanya pihak
sekolah saja. Seharusnya ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dan anggotanya
saling berkomunikasi dan berkoodinasi untuk membahas mengenai peran mereka
dalam pelaksanaan program dimana salah satunya dalah mensosialisasikan
program sekolah kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti
mensosialiasikan program sekolah pada rapat RT, rapat perangkat Desa, serta ikut
menyebarkan program sekolah yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat.
Komite SD Negeri Tempuran 02 juga belum memfasilitas berbagai masukan
kebijakan program terhadap sekolah karena komite menganggap bahwa masukan
kebijakan terhadap program sekolah sudah cukup terfasilitasi pada saat pihak SD
Negeri Tempuran 02 mengadakan rapat pleno bersama orang tua wali siswa.
98
Seharusnya ketua komite dan anggotanya saling berkomunikasi dan berkoordinasi
membahas mengenai peran mereka untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat
melalui berbagai cara seperti kotak saran. Komite SD Negeri Tempuran 02 sudah
melaksanakan tugas dalam menampung pengaduan dan keluhan dari masyarakat
terhadap sekolah. Setelah mendapat keluhan tersebut komite juga telah
mengkomunikasikannya terhadap sekolah, namun tidak semua pengurus komite
tahu menganai pengaduan tersebut karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
antara ketua komite sekolah dengan anggotanya terkait pengaduan yang diberikan
kepada komite sekolah terhadap pelaksanaan program sekolah sehingga dalam
upaya mengkomunikasikan pengaduan tersebut, tidak semua komite terlibat.
Menurut Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen
Didasmen Depdiknas dalam (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 301) peran
komite sekolah sebagai badan penghubung dalam pelaksanaan program, komite
SD Negeri Tempuran 02 yaitu mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah
kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan dan kebijakan program
terhadap sekolah, menampung serta mengdukan keluhan terhadap kebijakan dan
program sekolah. berdasarkan pemaparan tersebut, komite belum melaksanakan
perannya sebagai badan penghubung dengan maksimal karena kurangnya
koordinasi dan komunikasi antar pengurus komite SD Negeri Tempuran 02
sehingga pemahaman mereka mengenai peran sebagai badan penghubung dalam
pelaksanaan program masih kurang.
Dalam pengelolaan pendidikan di SD Negeri Tempuran 02, komite SD
Negeri Tempuran 02 pernah mengidentifikasi kondisi sumber daya pendidikan di
sekolah maupun masyarakat, namun tidak semua komite melakukan identifikasi
kondisi sumber daya pendidikan tersebut karena kurangnya komunikasi dan
koordinasi antara ketua komite dengan anggotanya terkait peran mereka sebagai
penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah maupun
masyarakat. Komite SD Negeri Tempuran 02 juga pernah memobiliasasi bantuan
masyarakat untuk pendidikan serta mengkoordinasikan bantuan masyarakat
tersebut kepada pihak SD Negeri Tempuran 02. Menurut Tim Pengembang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas dalam
99
(Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 301) peran komite sekolah sebagai badan
penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yaitu mengidentifikasi
kondisi sumber daya pendidikan di sekolah dan masyarakat, memobilisasi bentuan
masyarakat serta mengkoordinasikannya kepada pihak sekolah. Berdasarkan
pemaparan tersebut komite SD Negeri Tempuran 02 sudah melaksanakan semua
indikator kinerja dalam peran komite sebagai penghubung dalam pengelolaan
pendidikan di SD Negeri Tempruran 02. Meskipun tidak semua pengurus terlibat
karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengurus komite SD Negeri
Tempuran 02 sehingga beberapa pengurus tidak memahami perannya sebagai
penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan tersebut.
Belum maksimalnya peran komite SD Negeri Tempuran 02 dalam
perannya sebagai badan penghubung disebabkan karena kurangnya koordinasi dan
komunikasi antara ketua komite SD Negeri Tempuran 02 dengan anggotanya
sehingga selama ini pengurus komite masih belum mengetahui peran dan
fungsinya sesuai yang dibuat oleh Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas.
Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian diketahui bahwa
terkait dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di SD Negeri Tempuran 02,
komite SD Negeri Tempuran 02 melaksanakan peran yang paling sesuai dengan
indikator kinerja komite yang dibuat oleh Tim Pengembang Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas. Sementara dalam tahap
perencanaan, peran komite SD Negeri Tempuran 02 paling kurang sesuai dengan
indikator kinerja komite sekolah dari Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah Ditjen Didasmen Depdiknas. Dilihat dari karakter pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah menurut Bailey dalam (Sudarwan Danim, 2006), SD
Negeri Tempuran belum memunculkan karakter dalam pengelolaan sekolah
dengan model manajemen berbasis sekolah seperti pengelolaan sekolah yang
belum dilaksanakan secara partisipatif oleh stakeholder, sekolah belum mampu
melakukan hubungan kemitraan dengan dunia bisinis atau dunia industri,
100
meskipun sekolah sudah memiliki otonomi dalam pengelolaan yang selaras
dengan sistem desentralisasi dalam pendidikan.