BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil...
Transcript of BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil...
71
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Danamon Simpan Pinjam
Danamon Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk layanan dari
Bank Danamon untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam
hal pembiayaan (kredit) maupun simpanan (tabungan dan deposito). Dalam
definisi Bank Danamon, usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki
tingkat penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 2.000.000.000,00 ( Dua
Milyar Rupiah ) atau memiliki kebutuhan pinjaman antara Rp 1.000.000,00
( Satu Juta juta ) hingga Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
Danamon Simpan Pinjam terdiri dari 2 unit layanan bisnis yaitu :
a. Unit Pasar Modal
Pada unit Pasar Model ini fokus melayani nasabah pada komunitas
Pasar Inti dan Plasma, yang melayani individu dengan usaha sendiri
yang bersifat informal dengan kebutuhan pembiayaan maksimal Rp.
500.000.000,00 ( Lima ratus Juta Rupiah ). Produk pinjaman yang saat
ini telah disalurkan ke nasabah oleh DSP Pasar Model terdiri dari empat
jenis, yaitu :
1) Dana Pinjam 50 (DP 50), yakni pinjaman dengan agunan untuk
keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara
Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta
Rupiah )
2) Dana Pinjam 200 (DP 200), yakni pinjaman dengan agunan untuk
keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara
Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sampai dengan Rp
500.000.000,00.( Lima Ratus Juta Rupiah )
3) Dana Siaga, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman
Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) sampai dengan Rp 50.000.000,00
( Lima Puluh Juta Rupiah ) khusus untuk debitor yang sebelumnya telah
menerima pinjaman di DSP dengan status lancar plafon pinjaman bisa
sampai dengan Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Produk
72
pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki pinjaman di
bank atau lembaga keuangan lain selama minimal 12 bulan dengan
status pinjaman lancar
4) Dana Talangan, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman
Rp. 250.000,00 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp
10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) diperuntukkan bagi nasabah
yang telah memiliki tabungan di Bank Danamon Indonesia selama
minimal 3 bulan.
b. Unit Solusi Modal
Pada unit Solusi Modal ini fokus melayani individu yang
memiliki usaha sendiri, dengan target utama para pengecer atau
retailer. Kebutuhan pembiayaan yang diberikan maksimal Rp
50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Produk pinjaman yang saat
ini telah disalurkan kepada nasabah oleh DSP Solusi Modal adalah
pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman minimal Rp 5.000.000
( Lima Juta Rupiah ) dan maksimal Rp. 50.000.000,00. ( Lima Puluh
Juta Rupiah ) Dengan jangka waktu angsuran yang diberikan yaitu
minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun, diperuntukkan bagi nasabah
yang memiliki usaha.104
2. Danamon Simpan Pinjam Unit Palur
Danamon Simpan Pinjam Unit palur karanganyar berdiri pada tahun
2004, bertempat di Jalan Solo - Karanganyar No. 166 Palur Karanganyar.
Danamon Simpan Pinjam unit adalah merupakan Divisi Self employee mass
market yang berada di bawah Bank Danamon Indonesia cluster Solo timur
wilayah Regional Jawa Tengah. Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal itu
sendiri di luncurkan pertama pada tahun 2008 dan merupakan salah satu
divisi yang berfokus pada pembiayaan kredit tanpa agunan dan juga dalam
penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pembiayaan yang
disalurkan DSP solusi modal adalah kepada nasabah yang memiliki usaha
sendiri dan ingin mengembangkan usahanya akan tetapi terkendala tidak
104
Hasil wawancara dengan unit manager Danamon simpan Pnjam ( Saudara Catur Supriyadi )
73
adanya jaminan. Dalam Satu unit DSP solusi Modal terdapat struktur
organisasi yang terdiri dari 1 orang Unit manager, 2 orang Credit Officer, 2
orang Payment Officer, 6 orang account Officer dan 2 orang field
Collection.105
3. Kredit pada Danamon Simpan Pinjam Unit Palur
Kredit yang disalurkan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur
Karanganyar bernama kredit Solusi Modal. Produk kredit ini merupakan
pinjaman yang diberikan kepada nasabah debitor yang memiliki usaha,
tanpa diperlukan adanya jaminan tambahan atau agunan. Ketentuan
mengenai kredit pada DSP Solusi Modal adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Utama Kredit Tanpa Agunan di Danamon Simpan Pinjamt
Solusi Modal Unit Palur.
Sasaran utama kredit tanpa agunan di Danamon Simpan
Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah nasabah tetap Bank Danamon
Unit Palur Karanganyar yang mempunyai kredibilitas dan karakter
yang baik serta masuk kategori hot prospect yang telah di tentukan
oleh pihak bank. Selain itu, relasi dari nasabah danamon yang masih
setia yang bisa memberikan referensi kepada bank siapa-siapa saja
yang layak utk mendapatkan kredit tanpa agunan. Sasaran lainnya
diperoleh dari hasil door to door yang dilakukan oleh marketing
dengan target sasaran seorang wirausaha yang mempunyai usaha
yang mempunyai usaha bagus.106
2. Plafon Kredit dan Jangka waktu pinjaman
Ketentuan mengenai plafon kredit serta jangka waktu
pinjaman yang diberikan oleh pihak Danamon Simpan Pinjam Unit
Palur kepada nasabah debitornya adalah sebagai berikut :
a. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00
( Lima Juta Rupiah ) hingga Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh
Juta Rupiah ) maka jangka waktu pinjaman yang diberikan
adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate
105
Hasil wawancara dengan unit manager Danamon simpan Pnjam ( Saudara Catur Supriyadi )
74
2,8% per bulan.
b. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00
( Dua Puluh Juta Rupiah ) hingga Rp. 30.000.000,00 ( Tiga
Puluh Juta Rupiah ) maka jangka waktu pinjaman yang
diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun
dengan rate 2,5% per bulan.
c. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 30.000.000,00
( Tiga Puluh Juta Rupiah ) hingga Rp. 50.000.000,00 ( Lima
Puluh Juta Rupiah ) maka jangka waktu pinjaman yang
diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun
dengan rate 2,3% per bulan.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi calon calon debitur
persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam penyaluran
kredit oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar:
a. Persyaratan calon debitor
Pada saat pengajuan aplikasi permohonan kredit, calon debitor
wajib memberikan persyaratan yang standar seperti halnya pengajuan
kredit pada umumnya, seperti: identitas diri: KTP suami dan/atau istri
(bagi yang telah berkeluarga), kartu keluarga; surat keterangan usaha;
rekening listrik/telepon,air; dan persyaratan tambahan lainnya jika
dibutuhkan.
b. Persyaratan usaha calon debitor
Mengingat bahwa adanya suatu usaha yang dimiliki calon debitor
adalah menjadi hal yang diwajibkan dalam penyaluran kredit tanpa
agunan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur, maka berikut ini
adalah persyaratan yang sangat diperhatikan oleh pihak DSP
mengenai kriteria usaha milik calon nasabah debitor :
1) Usaha permanen, artinya lokasi usaha tersebut tidak berpindah-
pindah dan juga tidak bongkar pasang.
2) Lama usaha minimal 2 tahun di tempat yang sama, artinya usaha
106
Wawancara dengen Account Officer Danamon Simpan Pinjam ( Biyan )
75
tersebut harus sudah beroperasi dengan baik selama 2 tahun sebelum
nasabah mengajukan permohonan kredit.
3) Historikal dengan bank tidak ada masalah, artinya calon debitor
diharapkan tidak mempunyai catatan buruk pada pihak Bank
Danamon maupun pihak bank lainnya, sehubungan dengan adanya
kredit macet maupun permasalahan lainnya. Hal ini dapat diketahui
dengan dilakukannya BI-Checking.
4) Usaha harus milik sendiri, artinya calon nasabah debitor tidak
melakukan join usaha dengan pihak lain, usaha juga tidak boleh
frenchise.
Data selengkapnya mengenai pelaporan baik yang terkait dengan
unit pasar modal maupun solusi modal Periode Bulan Januari – Mei
2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1 Laporan Penyaluran Modal
Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Palur karanganyar
Periode Januari – Mei 2015
No Performance 15-Jan 15-Feb 15-Mar 15-Apr Mei - 15
Actual Actual Actual Actual Actual
Balance Sheet
1 Outstanding Loan Total 6,374 6,173 5,881 5,644 5,317
Solusi Modal 6,197 6,033 5,746 5,506 5,118
%Solusi Modal
97,21
%
97,72
%
97,71
%
97,56
% 96,26 %
Solusi Modal Khusus 94 90 86 81 76
% solusi modal khusus 1,48% 1,46 % 1,45 % 43% 1,43 %
DP 50 83 51 49 57 123
% DP 50 1,31 % 0,82 % 0,84 % 1,01 % 2,32 %
2 OS Net Growt ALL 13 (201) (292) (237) (326)
3 NOA OS TOTAL LOAN 286 281 276 274 266
Solusi Modal 277 273 268 274 266
%Solusi Modal
98,23
%
96,81
%
95,04
%
93,97
% 91,13 %
Solusi Modal Khusus 4 4 4 4 4
% solusi modal khusus 1,42 % 1,42 % 1,42 % 1,42 % 1,42 %
DP 50 5 4 4 5 5
76
% DP 50 1,77 % 1,42 % 1,,42 % 1,77 % 1,77 %
4 NOA GROWTH ALL 4 (5) (5) (2) (8)
5 Disbursement 330 207 86 131 192
New 308 125 55 90 175
Top up (Fresh Money) 22 82 31 41 17
6 Disbursement / Day 16 10 4 6 9
7 Disbursement / Unit 330 207 86 131 192
8 Disb /Day /Unit 16 10 4 6 9
9 NOA Disbursement 15 8 4 6 7
New 13 5 3 5 6
Top up (Fresh Money) 2 3 1 1 1
10 Restructure - 109 - - 81
11 Run Off 317 408 378 368 519
Early 15 37 52 90 112
Normal 1 6 8 - 11
% Run Off 4,98% 6,40% 6,12% 6,27% 9,19%
12 RR (Repayment Rate) 73,17% 74,24% 72,68% 70,15% 74,74%
13 % DPD 30 + 12,99% 14,55% 16,39% 20,24% 20,02%
Solusi Modal 13,36% 14,89% 16,77% 0,00% 20,80%
Solusi Modal Khusus 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DP 50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 NPL 313 277 362 628 674
15 % NPL 4,90% 4,49% 6,15% 12,12% 12,68%
16 Incremental WO 50 98 46 27 123
17 Recovery 3 5 16 4 6
18 COC 166 84 92 130 104
% COC 31,38% 15,94% 18,18% 26,98% 23,05% Sumber : Data DSP unit Palur
Sesuai data Bank Danamon Unit Simpan Pinjam total nasabah dari bulan
januari – Mei 2015 berjumlah 266 NOA dengan perincian nasabah solusi
modal 257 (91,13 %), solusi modal khusus 4 (1,42 %), DP 50 sebanyak 5
(1,77 %). Total Outstanding unit periode januari – mei 2015 adalah Rp
5.317.000.000,- dengan rincian solusi modal sebanyak 96,26 %, solusi
modal khusus sebanyak 1,43 % dan DP 50 sebanyak 2,32 %.
Data Repayment rate atau pembayaran kembali dari nasabah periode
bulan mei adalah 74,74%. Hal ini berarti ada sejumlah 25,26 % nasabah
kredit terindikasi mengalami kemunduran pembayaran ataupun kredit
bermasalah. Untuk DPD 30 + atau disebut terlambat lebih dari 30 hari data
pada bulan Mei 2015 menunjukan sejumlah 20,80 % hal ini juga akan
77
berdampak negatif pada Non Performing Loan (NPL) unit. Non performing
Loan (NPL) merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kerja bank,
ini artinya NPL merupakan indikasi adanya kredit bermasalah dalam bank
tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak
bahaya pada bank tersebut. Salah satu dampak negative meningkatnya Non
performing Loan (NPL) adalah mengurangi jumlah modal bank.
B. Pembahasan
1. Norma dan Kebijakan Terkait Prinsip Kehatian-Hatian Bank
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang diberikan izin
oleh otoritas jasa keuangan dalam kegiatannya menyalurkan kredit,
dalam ini tentunya tidak akan lepas dari segala risiko pada setiap
aktivitas perkreditan yang dilaksanakan. Kegiatan penyaluran kredit
yang dilakukan oleh pihak bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip
kehati-hatian bank ( prudential Banking Principle ). Penerapan prinsip
kehati-hatian bank dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah
satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat yang pada akhirnya
berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.
Implementasi prinsip prudential Banking harus diterapkan secara
menyeluruh sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian
kredit akan tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan. Prinsip kehati-
hatian bank dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998
tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati–
hatian. Prinsip kehati-hatian ( Prudential Banking ) adalah adalah suatu
asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati dalam
rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat
di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
78
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu
dengan pemberian bunga. Pemberian kredit oleh suatu bank
mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus
memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.
Dalam upaya menjaga tingkat resiko, tingkat keuntungan,
keselamatan dan kesehatan bank maka bank perlu melakukan
diversifikasi pemberian kredit.107
Diserfikasi dilakukan dengan tujuan
untuk menghindari adanya pemberian kredit pada sektor ekonomi yang
sudah jenuh dan tidak sesuai dengan visi dan misi bank.108
Diserfikasi
kredit dalam upaya bank menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga
dapat mengelola aset bank dengan baik sesuai dengan visi dan misi
bank. Visi bank danamon simpan pinjam disini adalah “ kami peduli
dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan” misi danamon
simpan pinjam yaitu “ Menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah
yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang unik
untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan
pelayanan degan di dukung oleh tehnologi kelas dunia.109
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang
mengandung risiko dan dapat berpengaruh pada kesehatan bank dan
kelangsungan usaha bank. Bank sebagai lembaga intermediasi maka
dalam pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan
undang-undang dan ketentuan bank indonesia. Undang-Undang
perbankan mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip
kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank indonesia
sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam
pemberian kredit, Bererapa regulasi antara lain mengenai kewajiban
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank
umum, Batas maksimum pemberian kredit, Penilaian kualitas aktiva,
107
Ikatan Bankir Indonesia, op.cit., hlm. 7 108
Ibid 109
www.Danamon.co.id
79
sistem informasi debitor dan pembatasan lainnya dalam pemberian
kredit.
Penjelasan mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam kredit
sebagai berikut :
a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
Bagi Bank Umum
Kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko
dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank,
Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada asas-asas
perkreditan yang sehat guna melindung dan memelihara kepentingan
dan kepercayaan masyarakat. Pemberian kredit dapat dilaksanakan
secara konsisten berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka
diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Bank indonesia
telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk
memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan
pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No.
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, Berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Bank Indonesia tersebut diatas maka bank umum wajib
memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh
Dewan Komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan
mengatur hal-hal pokok sebagai berikut.( mengelola kredit secara sehat)
1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi
5. Pengawasan kredit;
6. Penyelesaian kredit bermasalah
Pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan
bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah tersusun
secara konsisten dan konsekuen.
b. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Salah satu penyebab kegagalan usaha bank adalah penyediaan
80
dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola
penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi
kegagalan usaha bank, bank wajib menetapkan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran
portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana.
Portofolio didefinisikan sebagai pembagian pada beberapa sektor guna
meminimalisasi resiko yang dapat terjadi ( Sektor industri, segmen
kredit, dan penyebaran pada bagian lainnya).110
Pembatasan penyediaan dana adalah presentase tertentu dari
modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (
BMPK ). Batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) mendapatkan
pengaturan dalam Undang-Undang perbankan, Pengaturan tersebut
selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam peraturan bank
indonesia Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan Batas maksimum pemberian
kredit ( BMPK ) adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan
masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank. Dalam hal
terjadi pelanggaran Batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) maka
bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan untuk
penyelesaiannya yang setidaknya memuat langkah – langkah
pelanggaran BMPK, serta target waktu penyelesaian sesuai ketentuan
PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum.
Tujuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan
kepercayaan serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, kegiatan
bank dalam penyaluran dananya diwajibkan untuk mengurangi resiko
dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan
BMPK yang telah ditetapkan. Penyediaan dana bank tidak diperkenankan
110
Ikatan Bankir Indoneesia, op.cit., hlm. 6
81
terpusat pada peminjam ataupun suatu kelompok tertentu. Penyediaan
dana dalam BMPK tidak hanya berupa kredit tetapi juga meliputi seluruh
portofolio penyediaan dana yaitu penempatan surat berharga dan yang
lainnya.
Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan ataupun
pelampauan BMPK akan dikenakan sanksi penilaian tungkat kesehatan
bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Pelanggran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang
diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank
pada saat pemberian penyediaan dana. Pelanggaran yang dilakukan pihak
bank dalam hal BMPK bank diwajibkan menyusun dan menyampaikan
rencana tindakan ( action Plan ) untuk penyelesaian sesuai dengan
ketentuan dalam PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum.
c. Penilaian Kualitas Aktiva
Karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini maupun
pada masa yang akan datang tetap dipengaruhi risiko kredit, yang
apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi menganggu
kelangsungan usaha bank. Pengelolaan resiko kredit yang tidak efektif
antara lain disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan
prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitas, kelemahan
dalam mengelola portofolio aset bank, dan kelemahan dalam
mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas
penyediaan dana. Pemeliharaan kelangsungan usaha bank perlu
meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain
dengan memelihara eksposur resiko kredit pada tingkat yang memadai.
Eksposur mempunyai arti yaitu objek yang rentan terhadap risiko.111
Berkaitan dengan hal tersebut maka pihak bank wajib menerapkan
manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan
111
https://kholidarafin.wordpress.com, diakses 15 januari 2016; 21.23
82
dana dan melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan
transaksi – transaksi tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 Perubahan Ketiga atas
PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.,
mewajibkan bank ( direksi )untum menilai, mematuhi, dan megambil
langkah – langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva ( aktiva
produktif dan aktiva non produktif ) senantiasa baik. Aktiva Produktif
adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam
bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan
akseptasi , tagihan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali, tagihan derivatif, transaksi rekening administratif dan bentuk
dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aktiva non produktif
adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian,
antara lain dalam bentuk agunan yang yang diambil alih.
Dalam penilaian kualitas aktiva ini pihak bank melakukan
analisis terhadap faktor – faktor yang meliputi prospek usaha, kinerja,
dan kemampuan bayar debitor. Penilaian terhadap prospek usaha
meliputi penilaian terhadap komponen – komponen yaitu Potensi
pertumbuhan usaha debitor dan Kondisi pasar dan posisi debitor dalam
persaingan, Sementara penilaian terhadap kinerja debitor meliputi
perolehan laba dari usaha, struktur modal, kepekaan terhadap resiko
pasar. Pihak bank danamon sendiri dalam upaya meminimalkan resiko
kerugiannya menghindari kredit yang dibidang peternakan hal tersebut
dinilai karena resiko yang akan terjadi terlalu besar. Penilaian
selanjutnya mengarah pada kemampuan membayar yaitu ketepatan
dalam membayar pokok dan bunga, informasi keuangan debitur yang
akurat, kelengkapan dokumen kredit, kepatuhan terhadap perjanjian
kredit, kesesuaian penggunaan dana.
Berdasarkan penilaian kualitas aktiva tersebut kredit ditetapkan
atau digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu kredit lancar, dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Dalam
mengantisipasi potensi kerugian maka bank wajib membentuk
83
penyisihan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif dan aktiva non
produktif. Penyisihan penghapusan aktiva meliputi cadangan umum dan
cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk non
produktif.
d. Sistem Informasi Debitor
Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen resiko kredit
yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas debitor yang didapat
apabila didukung oleh sistem informasi debitor yang utuh dan tidak ada
rekayasa mengenai profil dan kondisi debitor. Dalam proses kredit
sistem informasi debitor akan mempercepat proses analisis dan
pengambilan keputusan pemberian kredit. Ketersediaan informasi
kualitas debitor diperlukan untuk proses sinkronisasi
Tujuan Informasi Debitor dalam PBI No. 9/14/PBI2007 tentang
Sistem Informasi Debitur adalah diselenggarakan dalam rangka
memperlancar proses penyediaan dana, Penerapan resiko, dan
identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku
serta meningkatkan disiplin pasar.112
Berdasarkan ketentuan Bank
Indonesia No. 9/14/PBI2007 tentang Sistem Informasi Debitur bank
umum, Penyelenggara kartu kredit selain bank, dan BPR yang memiliki
total aset Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh miliar rupiah ) atau lebih selama
6 ( enam ) bulan berturut- turut wajib menyampaikan laporan debitor
kepada bank Indonesia.113
Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan yang sehat selain
melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
pemberian kredit secara umum pihak bank juga diwajibkan melakukan
Pengorganisasian perkreditan. Pengorganisasian kredit dilakukan supaya
mencapai tujuan dari pengeloaan risiko kredit memaksimalkan risk
adjusted rate of return, yaitu dengan mengelola risiko exposure sesuai
dengan parameter yang telah ditetapkan. Penyususnan organisasi bidang
perkreditan haruslah memperhatikan beberapa hal pokok/prinsip/dasar-
112
www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan 113
www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan
84
dasar antara lain fungsi dan proses kredit mulai dari aplikasi kredit
sampai dengan penyelesaian kredit berdasarkan best practice yang telah
diterapkan. Pengorganisasian kedit ini harus dilakukan dalam upaya
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit. Beberapa prinsip dalam
pengorganisasian pengelolaan kredit yaitu :114
a. Adanya pemisahan fungsi bisnis/sale dan processing/administration
b. Adanya pemisahan fungsi pengendalian risiko kredit dan fungsi
penjualan
c. Adanya pemisahan fungsi administrasi kredit dengan fungsi
pengendalian resiko kredit
d. Adanya prinsip four eye principles dalam pengambilan keputusan
kredit
Adapun alasan wajib menggunakan prinsip-prinsip tersebut diatas
adalah sebagai berikut :
a. Supaya terdapat independensi
b. adanya check dan balance
c. adanya spesialisasi
d. agar dalam dalam pemutusan kredit melibatkan sinergi antara unit
bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan unit
dan resiko kredit yang bertanggung jawab miminimalkan resiko.
Four eye Principle merupakan prinsip utama yang mendasari
pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.
Fungsi – Fungsi Organisasi Perkreditan
Secara umum dalam organisai perkreditan terdapat empat fungsi pokok
yaitu :
1. Fungsi Bisnis
Bisnis kredit merupakan salah satu kegiatan bisnis utama
bank, Bank melakukan perkreditan dengan tujuan untuk menjaga
hubungan Yng saling menguntungkan baik dengan bank maupun
dengan debitor. Credit officer yang bertindak sebagai customer
114
Ikatan bankir Indonesia, Op.cit., hlm 56
85
relationship manager mempunyai tugas utama memproses analisis atas
permohonan kredit, Credit officer juga senantiasa selalu menjaga
hubungan dengan semua debitor baik secara langsung maupun tidak
langsung. Keberhasilan kredit dalam kegiatan perkreditan dapat dilihat
dari jumlah debitur, volume kredit, kualitas aset dan profitabilitasnya,
Credit officer juga harus melakukan kegiatan mulai dari menerima
aplikasi kredit, negosiasi dari kredit yang akan diberikan sampai
dengan persetujuan kredit. Adapun fungsi credit officer adalah sebagai
berikut :
a. Merencanakan kunjungan – kunjungan kepada calon nasabah
b. Membuat laporan berkala kunjungan nasabah
c. Mengumpulkan dan meneliti data dan informasi nasabah dalam
rangka memproses pemberian kredit
d. Melakukan analisis kredit atas permohonan kredit dalam rangka
memproses persetujuan kredit
e. Memonitor pencairan dana kredit maupun proses pelunasan
kredit
f. Menerapkan prinsip Know your customer dalam hubungan dengan
nasabah
2. Fungsi Pengambilan Keputusan
Fungsi pengambilan keputusan kredit berhubungan dengan
serangkaian kegiatan kredit, mulai dari pengumpulan informasi, analisi
kredit, dan usulan kredit. Pengambilan keputusan kredit harus menganut
four eye prinsiple dan adanya kredit limit. Four eye principles memiliki
arti bahwa keputusan kredit tidak dapat diputuskan oleh satu orang,
disamping itu dalam rangka prinsip kehati-hatian ddan prinsip risiko
kredit. Kewenangan dalam pengambilan keputusan bisa dilihat
berdasarkan jenjang jabatan, misalnya di bank danamon unit palur ini
keputusan kredit terletak pada hasil dari analisis dari credit officer
selanjutnya akan diputuskan oleh unit manager selama kredit tersebut
masih dalam limit yang dimiliki oleh unit manager unit.
3. Fungsi Administrasi Kredit
86
Fungsi administrasi kredit adalah merupakan suatu fungsi kegiatan
setelah fasilitas kredit sudah diputus/disetujui. Tugas pokok dari
administrasi kredit adalah melakukan proses administrasi kredit dan
memastikan bahwa dokumen kredit telah langkap dan layak, serta
memastikan proses pengikatan dan penerimaan dokumen kredit telah
dijalankan dengan benar. Adapun fungsi utama lainnya sebagai berikut :
a. Membantu pimpinan untuk memastikan bahwa proses administrasi
kredit telah dilakukan dengan benar
b. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen
kredit serta jaminan keabsahan dokumen jaminan asli
c. Memastikan seluruh alur pencairan dan pelunasan telah dilakukan
dengan benar dan secara berkala
d. Memastikan proses persiapan pengikatan dan penerimaan dokumen
telah dijalankan dengan benar
f. Memastikan telah dilakukannya verifikasi status debitor dengan
dilakukan BI checking
g. Memastikan dan memonitor dokumen dan penyimpanan dokumen
kredit dan jaminan.
4. Fungsi Kebijakan dan Monitoring
Salah satu funsi yang sangat penting dalam organisasi pengelolaan
kredit adalah fungsi kebijakan dan pengawasan kredit, baik yang
dilakukan oleh audit internal maupun audit eksternal. Tujuan dari
kebijakan kredit adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan,
peraturan, arah dan strategi kredit bank. Sementara fungsi pengawasan
adalah untuk memastikan apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah
dilaksanakan sebagai mestinya. Berikut fungsi uatama monitoring kredit
adalah :
a. Membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan,
peraturan, arah, dan strategi kredit serta mengawasi pelaksanaan
kebijakan kredit.
b. Memantau perkembangan dan kondisi kualitas kredit serta
memberikan saran – saran langkah perbaikan
87
c. Mengevaluasi atas permohonan pemberian fasilitas kredit
d. melakukan analisis, mengevaluasitingkat resiko kredit dan
merekomendasikan setiap proposal kredit kepada pemutus kredit.
e. Memastikan penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama dan
terlepas dari pengaruh pihak – pihak yang berkepentingan dengan
pemohon kredit.
f Melakukan koordinasi dan memonitor langkah – langkah terkait
pencegahan kredit bermasalah dan pelaksanaan penagihan pada
debitor untuk meminimalkan kerugian bank
g. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
yang terlibat dalam aktivitas perkreditan.
2. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam
pemberian kredit Tanpa Agunan Bank Danamon Simpan Pinjam
Unit Palur Karanganyar.
Proses Pemberian Kredit Tanpa Agunan terdiri dari beberapa tahapan
yaitu :115
1. Pengumpulan Informasi, Dokumen, dan Verifikasi ( Inisiasi )
a. Permohonan Kredit
Pada tahahap ini bank menerima permohonan nasabah ataupun
memberikan penawaran kredit kepada calon debitor. Sesuai
ketentuan Bank Indonesia pihak bank hanya akan menilai
permohonan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara
tertulis. Kredit solusi modal merupakan kredit yang sangat sederhana
oleh karena itu pendekatannya dilakukan dalam penetapan target
market, yaitu berdasarkan kelompok debitor usaha sejenis yang
potensial. Lokasi target market juga tidak boleh jauh dari jangkauan
area bank, meskipun bersifat massal pihak bank harus benar – benar
mengenali karakteristik calon debitor. Selain dari permohonan dari
nasabah bank juga dapat melakukan penawaran dalam hal ini
dilakukan oleh marketing kepada kelompok debitor yang potensial
115
Hasil wawancara dengan credit officer ( Biyan Muntoro )
88
setelah melakuakn analisa singkat dengan melihat kelayakan usaha
calon debitor untuk memperoleh kredit.
Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon debior dalam
pengajuan kredit solusi modal adalah sebagai berikut :
1. Foto Copy Identitas Diri ( KTP suami/istri )
2. Foto Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
3. Surat Keterangan Usaha / Domisili
4. Rekening Listrik , Telepon, air
5. Syarat tambahan jika dibutuhkan
b. Pengumpulan Informasi dan Dokumen
Sebelum melakukan analisis yang mendalam pihak bank
danamon simpan pinjam mengumpulkan data dan informasi nasabah
yang disesuaikan dengan kebutuhan, Untuk analisis kredit tanpa
agunan ini diperlukan data dan informasi antara lain :
- Syarat Permohonan Kredit
- Data informasi keuangan debitor
- Hasil ID dari bank indonesia
- Data dari sumber lain seperti : pelanggan ataupun pihak lain
yang dipandang perlu oleh bank
- Laporan hasil kunjungan ke lokasi tempat usaha/ tempat
tinggal calon debitor
c. Verifikasi Data
Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan
memastikan kesesuaian data dan dokumen pihak bank melakukan
verifikasi. Beberapa hal yang perlu diverifikasi antara lain :
- Verifikasi dokumen
Pihak bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen
yang diserahkan calon debitor dan mencocokan kesesuaian nama
dan alamat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan rekening
pribadi termasuk kesesuaian dengan surat izin usaha (Wirausaha ).
Syarat permohonan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitor
yang paling utama adalah debitor memenuhi persyaratan untuk
89
bertindak secara sah menurut hukum, hal tersebut sesuai dengan
pasal 1320 KUH Perdata yang salah satu syaratnya adalah adanya
kecapakan untuk membuat suatu perikatan.
- Verifikasi penghasilan
Pihak bank melakukan pengecekan atas informasi yang
diberikan calon debitor berkaitan dengan penghasilan calon
debitor yaitu dengan cara :
a. Interview baik melalui kunjungan ke lokasi usaha ataupun
kepada calon debitor
b. Pengecekan silang dengan data yang disampaikan
calon debitor seperti tabungan atau laporan keuangan
c. Mencari perbandingan dengan usaha dan ukuran usaha
sejenis dalam area lokasi yang sama.
Hasil dari verifikasi penghasilan ini nantinya akan digunakan pihak bank
untuk menghitung kemampuan bayar calon debitor atau debt service ratio
( DSR ), Pengertian dari DSR adalah perbandingan antara besarnya
angsuran kredit yang diajukan terhadap penghasilan.
- Verifikasi Pinjaman Lainnya
Verifikasi ini meliputi pinjaman meliputi angsuran kepada
bank, pembiayaan, koperasi atau instansi lain yangtelah
dimiliki oleh calon debitor dan wajib dipastikan melalui :
a. Jika fasilitas kredit calon debitor dilaporkan kepada bank
indonesia maka pihak bank akan melakukan melalui
pengecekan informasi debitor individu ( IDI ) BI
b. Jika fasilitas kredit tidak dilaporkan oleh pemberi kredit
kepada bank indonesia maka bank akan melakukan
konfirmasi kepada pemberi kredit calon debitor mengenai
historis pembayaran, jumlah angsuran dan jangka waktu
Pinjaman lain ini akan sangat mempengaruhi kemampuan bayar calon
debitor ( DSR ), dalam verifikasi ini dapat dilakuka dengan beberapa
metode:
a. Wawancara (Interview )
90
Interview atau wawancara secara langsung dengan calon debitor
dilakukan untuk memperoleh keterangan dan mengecek
kebenaran data yang diterima oleh pihak bank. Pelaksanaan
wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga calon debitor
merasa nyaman dan kepercayaan calon debitor untuk
memberikan informasi sedetail-detailnya dan secara terbuka dan
jujur kepada bank
b. Kunjungan ke lokasi ( On The Spot )
Kunjungan ini dimaksutkan untuk mengecek kebenaran data
dengan melihat langsung secara fisik tempat usaha, serta
melakukan konfirmasi data kepada orang – orang di sekitar calon
debitor
c. Bank Checking
Bank Checking dilakukan untuk memperoleh informasi calon
debitor dalam hubungan dangan bank, fasilitas kredit yang
diperoleh, kolektibilitas dan informasikredit lainnya. Metode
bank checking dapat dilakukan melalui sistem intern bank atau
informasi debitor individual Bank Indonesia
d. Trade Checking
Trade checking dilakukan secara sederhana kepada pihak yang
berkaitan dengan usaha calon debitor seperti pelanggan,
supplier, perkumpulan usaha, atau pihak lain yang dianggap
perlu oleh bank.
2. Analisis Kredit
Dalam menganalisis kredit solusi modal ini diburtuhkan ketelitian
yang mendalam sebagai dampak dari ketiadaan agunan oleh karena itu
pihak bank dalam memperoleh keyakinan bahwa calon debitor mampu dan
sanggup mengembalikan kredit sesuai jangka waktunya maka sebelum
melakukan analisis kredit baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas
data usaha calon debitor. Analisis atas data usaha calon debitor dilakukan
91
dengan rumus 5C, 7P, 3R dan studi kelayakan.116
Analisis disusun agar pengambilan keputusan dapat memutuskan
dengan tepat apakah permohonan pembiayaan dapat disetujui atau
ditolak.terkait dengan proses ini pihak bank melaksanakan sesuai
kebijakan dari Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your
Customer ) yang dijabarkan dalam prinsip 6C, 7P, dan 3 R. Dalam analisis
kredit pada intinya terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi
prinsip – prinsip kredit.
1. Analisis Kualitatif
a. Aspek Legalitas
Analisis aspek kualitatif ditekankan pada kewenangan bertindak
dari pemohon kredit dan kelengkapan perizinan sesuai bidang
usaha calon debitor kredit ( perorangan atau badan usaha )
b. Aspek Karakter
Analisis aspek karakter dan manajemen ditekankan pada
penelahan karakter dan reputasi dari pemohon kredit. Dalam
menilai pihak bank harus berhati-hati dalam menyimpulkan.
Sumber informasi untuk mengetahui karakter biaanya melalui
bank checking.
2. Anailisi Kuantitatif
Anailisis ditekankan pada pembahasan keuangan calon debitor.
Hasil anailisiaspek keuangan calon debitor pada dasarnya akan
memberikan gambaran secara menyeluruh apakah usaha calon
debitor telah di manage dengan baik atau tidak dengan cara
melihat laporan keuangan usaha debitor.
Pola Analisis kredit antar satu bank dengan bank yang lain berbeda-
beda namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Analisi kredit merupakan
suatu kegiatan evaluasi sebelum kredit diputuskan atau ditetapkan. Analisis
ini perlu terlebih dahulu dilakukan dalam rangka prinsip kehati-hatian bank
116
Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
1999, hlm.94
92
dalam menilai kelayakan kredit. Adapun tujuan dari analisi kredit tersebut
untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya bermasalah dan dalam
upaya menjaga kesehatan bank. Bilamana terjadi kredit bermasalah maka
akan menimbulkan kerugian dipihak bank, kerugian ini timbul karena
ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman sekaligus beban
bunga dan angsuran pokoknya.Dampak negatif dari kegagalan pemberian
kredit dapat pula mengancam kelangsungan hidup bank. Berikut ini adalah
prinsip – prinsip ataupun pedoman dalam melakukan analisis kredit.117
a. Analisis 6C
Kelayakan keamanan kredit kepada debitor per debitor dilihat dari aspek
5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition dan
Contrains.
b. Analisis 7 P
Penilaian kredit yang digunakan pihak bank untuk menilai calon debitor
juga dilihat dari aspek 7P yaitu personality (Kepribadian), Party
(Klasifikasi tertentu), Purpose (tujuan nasabah), prospect (penilaian
usaha dimasa yang akan datang), payment (pengembalian), profitability
(keuntungan), protection (perlindungan)
c. Prinsip kedit 3R
Prinsip 3R yaitu Return ( laba yang diperoleh ), Risk Bearing ability (
Kemampuan menanggung resiko )
Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Danamon Simpan
Pinjam Unit Palur Karanganyar berpedoman dan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Bank Danamon dan UU
Perbankan, serta peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan
instansi-instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan penilaian kredit
pihak Bank Danamon Simpan Pinjam juga menpunyai tolak ukur yang
telah ditetapkan oleh pihak managemen kantor pusat Bank Danamon ,
berikut adalah prinsip yang digunakan oleh team analis kredit Bank
Danamon Simpan Pinjam :
117
Kasmir, op.cit., hlm. 95
93
Tabel 4.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit pada
Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Palur Karanganyar
Prinsip-prinsip Pemberian
Kredit (prinsip 5C) Tolak Ukur pada Bank Danamon
1. Character 1.. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit
yang dibuat oleh calon debitor
2. Dari hasil wawancara antara analisis
kredit Bank Danamon dengan calon
debitor
3. Bank Indonesia Checking
2. Capacity 1. Dilihat dari penghasilan calon debitor
dikurangi dengan biaya hidup /bulan.
Biasanya 70% dari penghasilan bersih
2. Dilihat dari usaha yang dijalankan
oleh calon debitor apakah usaha tersebut
mempunyai prospektif yang baik.
3. Capital Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang
diperuntukkan untuk pengembangan usaha
rakyat (KUR). Biasanya Bank Danamon
memberikan 70% kredit dari total modal
yang diperlukan. Dengan melihat prospek
usaha dan perputaran modal calon debitor
4. Colleteral 1. Dilihat dari sertifikat tanah dan
bangunan. Taksasi harga jual tanah dan
bangunan ini harus melebihi dari jumlah
yang diberikan untuk kredit konsumtif.
2. Untuk KUR jaminannya dapat berupa
BPKB kendaraan yang harganya
melebihi jumlah kredit yang diberikan
setealh ditaksasi oleh analisis kredit
Bank Danamon
5. Condition 1. Suku Bunga Bank Indonesia
2. Tingkat Inflasi Sumber : Data dari DSP Unit Palur
Etika atau yang kerap disebut dengan istilah perilaku merupakan
penjabaran nilai – nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan sebagai
panduan bagi suatu organ dan semua anggotanya. Credit officer merupakan
salah satu dari profesi bankir yang mempunyai kompetensi dalam bidang
perkreditan dan bekerja dalam industri perbankan. Dalam menjalankan
tugasnya seorang analis kredit atau juga di sebut Credit Officer di dalam
organisasi unit di dalam bank danamon simpan pinjam harus bekerja secara
independen sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, Prinsip ini
94
menuntut seorang credit officer agar dapat bertindak mandiri sesuai dengan
sistem operasional bank yang berlaku. Terkait dengan teori yang di dipakai
dalam penulisan ini yaitu bekerjanya hukum mengutip pendapat Lawrence M
Friedman mengenai struktur hukum sebagai kelembagaan yang diciptakan
oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka
mendukung bekerjanya sistem tersebut.
Berdasarkan penjelasan friedman diatas maka struktur adalah pola
yang menunjukan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan
formalnya. Struktur ini menunjukan bagaimana para bagaimana pengadilan,
pembuat hukum, dan badan hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di
bank danamaon simpan pinjam unit palur ini menggambarkan bagaimana
seharusnya proses kredit dijalankan menurut kebijakan yang berlaku. Peranan
seorang pemutus kredit berperan sangat penting dalam berjalannya kredit
sehingga seorang credit officer dan juga unit manager harus bekerja dalam
sistem perbankan harus mematuhi dan melaksanakan etika sesuai dengan
profesinya demi mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien
perbankan merupakan salah satu pemain indutri keuangan yang memiliki
peran yang strategis dalam pembangunan nasional.
Prinsip kehati-hatian juga diatur oleh ketentuan-ketentuan Bank
Indonesia, yang antara lain: SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR
tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum dan
Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 8 No. 8/13/PBI/2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pada dasarnya, prinsip kehati-
hatian merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh bank dalam
menjalankan kegiatan usahanya, agar selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan perbankan yang berlaku, sehingga dapat menghindari diri dari
penyimpangan-penyimpangan yang merupakan praktik perbankan yang tidak
sehat, dan sekaligus memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian. Teori
prudence dikemukakan oleh Adam Smith, merupakan keutamaan moral yang
berkaitan dengan tindakan yang tertuju pada diri sendiri. Keutamaan ini
95
adalah kearifan jenis khusus yang digambarkan Smith sebagai :
“keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati, selalu penuh perhatian
terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan ...
untuk memperleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari
kejahatan yang paling besar”.
Frasa prudential principle, atau prinsip kehati-hatian, bertitik tolak pada kata
prudence. Menurut Adam Smith, prudence adalah kebajikan moral dan
intelektual yang paling sempurna, dan sekaligus merupakan kebijakan dengan
kebajikan yang paling sempurna pula. Adam Smith memberikan sejumlah
karakteristik dari orang yang memiliki sikap kehati-hatian atau prudent man.
Dari sejumlah atribut yang dikemukakan oleh Adam Smith, sebagian adalah
sebagai berikut:
Orang dengan sikap hati-hati selalu mempelajari secara serius dan sungguh-
sungguh apa yang harus dipahaminya dari segi profesi, selalu tulus, dan
hanya mengatakan yang benar, serta selalu bersikap hati-hati dalam setiap
tindakannya, termasuk ketika berbicara. Ia selalu menghargai sesuatu yang
tidak berlebihan dan kewajaran, penuh dengan diskresi dalam batas yang
wajar, serta bertingkah laku baik. Sebagai reputasi bagi profesinya, ia selalu
melakukan transaksi berdasarkan kemantapan dari pengetahuan dan
kemampuannya
Berdasarkan pendapat Adam Smith diatas maka seorang credit officer
diharapkan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra
profesinya dalam bekerja dan juga dapat menghindarkan diri dari keterlibatan
dalam pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan
sehingga dapat tercipta budaya perbankan yang sehat.
3. Pemutusan/ Persetujuan Kredit
Pemutusan kredit pada umumnya dilakukan oleh pemegang kewenangan di
unit yaitu unit manager dengan mempertimbangkan hasil pengolahan scoring
dari analis credit officer unit. Scoring sistem akan dikembangkan oleh pihak
risk management kantor pusat.
4. Perjanjian Kredit ( PK )
Perjanjian kredit merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis
antar bank ( sebagai kreditor ) dengan pihak lain ( sebagai debitor ) yang
mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam
96
meminjam uang. Aplikasi dari kebijakan perkreditan bank secara tertulis
adalah menuangkan permohonan kredit telah disetujui oleh pejabat yang
berwenang dalam bentuk Akad Kredit (Perjanjian Kredit). Klausul yang
dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit bank Bank Danamon untuk kresit
solusi modal ini antar alain adalah syarat- syarat klausul mengenai besarnya
pinjaman, klausul jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman,
klausul jumlah angsuran, klausul mengenai administrasi, klausul mengenai
denda dan perlunasan dipercerpat, klausul mengenai fasilitas kredit, klausul
mengenai pengunaan kredit, klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh
nasabah, klausul ketaatan pada ketentuan bank.
5. Administrasi dan Dokumentasi Kredit
Sebelum pencairan kredit pihak bank harus meneliti setiap dokumen yang
diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon, dokumen harus
dipastikan terpenuhi persyaratan hukum. Seluruh dokumen kemudian di file
dan di simpan dalam tempat yang aman dan tahan api ( strong room ). Pada
kredit retail yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan – kelengkapan
dokumentasi sebagai berikut :
- Dokumen permohonan kredit lengkap dan surat permohonan kredit
telah di tanda tangani oleh pihak yang berwenang.
- Dokumen hasil verifikasi lengkap
- Dokumen hasil analisi kredit ( benar – benar valid )
- Dokumen keputusan kredit
- Dokumen perjanjian kredit
- Dokumen pencairan kredit
- Dokumen pelaksanaan monitoring kredit
6. Pencairan dan Penarikan kredit
Pencairan kredit harus memperhatikan bahwa seluruh persyaratan
pencairan kredit yang ditetapkan telah dipenuhi oleh calon debitor. Dalam
kredit solusi modal ini pencairan dilakukan dengan cara dimasukan ke
rekening debitor yang telah membuka rekening pada bagian front liner yaitu
teller pada saat telah diketahui bahwa kredit telah disetujui,. Pencairan
dilakukan sekaligus karena bersifat non revolving yang artinya penarikan
97
kredit dilakukan secara sekaligus dan akan dibayar dengan cicilan tetap setiap
bulannya yang akan didebet dari rekening debitor. Semua biaya yang timbul
dari krdit tersebut seperti biaya provisi, administrasi akan dipotong dari hasil
pencairan tersebut dengan debet rekening jadi nasabah akan menerima
pencairan kredit tersebut dikurangi dengan potongan biaya administrasi.
7. Pemantauan Kredit
Kredit solusi modal ini adalah merupakan mass product ( Jumlah
debitor yang banyak ) dan jumlah kreditnya relatif kecil – kecil sehingga
pemantauan kredit lebih dilakukan oleh pihak danamon simpan pinjam secara
portofolio, namun demikian pemantauan harus dilakukan terhadap individu
debitor. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan memonitoring
ketepatan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam
menjaga komunikasi yang baik pihak bank juga melakukan komunikasi baik
melalui telepon secara berkala maupun kunjungan on site sekaligus
memastikan bahwa kondisi usaha debitor dalam kondisi baik dan lancar.
2. Permasalahan yang timbulkan dari kredit tanpa agunan tersebut dan
bagaimana penyelesaiannya
Undang-Undang Perbankan tidak terdapat ketentuan yang mengatur
mengenai klasifikasi kualitas kredit, sedangkan Bank Indonesia telah
menetapkan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat dalam
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Febuari 1998 yang
telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
tentang Penilaian Kualitas Aktiva bank Umum. Berdasarkan penilaian
kualitas aktiva tersebut kredit ditetapkan atau digolongkan menjadi
beberapa bagian yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar,
diragukan atau macet
Menurut penulis, dalam hal ini pihak Danamon Simpan Pinjam Unit
Palur Karanganyar ataupun pihak Bank Danamon Indonesia dimungkinkan
untuk menetapkan penggolongan kredit macet yang berbeda selama tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank
98
Indonesia. Adanya perbedaan kriteria kredit macet ini merupakan sebuah
upaya dari DSP untuk dapat memelihara dan meningkatkan kredit lancar di
DSP agar tidak menjadi kredit dalam status macet/loss menurut ketentuan
Bank Indonesia. Ditetapkannya suatu kredit menjadi macet oleh DSP dimana
kredit tersebut belum dianggap macet/loss menurut kriteria Bank Indonesia,
maka akan lebih memudahkan bagi DSP untuk merubah atau meningkatkan
kredit tersebut menjadi lancar kembali, supaya kredit macet (menurut
DSP) tersebut tidak berkembang menjadi kredit macet/loss menurut Bank
Indonesia.
Ketentuan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat pada
Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar dilihat dari usia
ketertinggalan atau keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung sejak
debitor jatuh tempo. Usia ketertinggalan ini biasanya dinyatakan dalam
istilah Day Past Due (DPD). Kredit bermasalah yang timbul harus segera
ditangani oleh pihak unit hal ini akan berdampak bagi performance unit,
Faktor Penyebab suatu kredit bermasalah ada bermacam-macam salah
satunya adalah mengenai tingkat kolektibilitasnya. Berikut data kolektibilitas
unit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak managemen
Bank Danamon Simpan Pinjam118
:
a. Keterlambatan nol hari dari jatuh tempo masuk dalam kategori
Kolektabilitas 1 ( lancar )
b. Keterlambatan 1 – 60 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 2.
c. Keterlambatan 61 - 120 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 3.
d. Keterlambatan 121 – 150 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 4.
e. Keterlambatan 151 – 180 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 5.
Guna menanggani kredit yang bermasalah maka unit membentuk tim untuk
menanggani kredit yang bermasalah tersebut yaitu :
a. Keterlambatan 1 – 30 hari maka akan ditanggani oleh AO ( marketing
unit)
b. Keterlambatan 31 – 60 akan ditanggani bagian Soft Collection
118
Wawancara dengan unit manager Dsp palur ( catur supriyadi )
99
c. Keterlambatan 61 – 180 akan ditanggani oleh bagian Front End
d. Keterlambatan > 180 akan ditanggani oleh Back End
Penangganan terhadap semua debitur yang bermasalah adalah dengan
dilakukannya penagihan dan teguran disertai dengan surat peringatan. Ketentuan
yang ditempuh dalam menghadapi kredit macet yang telah ditetapkan oleh
Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar sebagaimana tercantum dalam
Memorandum Review Penyelesaian Kredit versi 6.00/11/2014 adalah sebagai
berikut :
a. Unit melakukan dengan cara Penagihan terhadap debitor.
Pada langkah ini terbagi dalam tiga tahap penagihan yang juga disertai
dengan diberikannya Surat Peringatan kepada debitor macet, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Tahap 1
Penagihan tahap 1 diterapkan pada DPD lebih dari 30 hari, yang disertai
dengan Surat Peringatan pertama
2) Tahap 2
Penagihan tahap 2 diterapkan pada 15 hari setelah dikeluarkannya urat
peringatan yang pertama, yang disertai dengan Surat Peringatan kedua
3) Tahap 3
Penagihan tahap 3 diterapkan pada 15 hari setelah dikeluarkannya surat
peringatan yang kedua, yang disertai dengan Surat Peringatan ketiga.
b. Seluruh debitor yang bermasalah akan didatangi oleh bagian soft collection
dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran.
Selama ini yang terjadi di Danamon Simpan Pinjam Unit Palur
Karanganyar, pihak bank tidak perlu menunggu sampai penagihan dan surat
peringatan ketiga terlebih dahulu untuk dapat mencari jalan keluarnya.
Artinya adalah, apabila setelah dilakukannya penagihan dan surat peringatan
yang pertama maka debitor sudah menunjukkan itikad baiknya maka tidak
perlu menunggu penagihan kedua dan ketiga untuk menentukan tindakan
penyelesaian lebih lanjut. Dalam hal ini yang dilakukan unit adalah
melakukan pendekatan secara emosional dengan debitor dengan melakukan
maintain secara rutin dengan menjaga hubungan baik dengan semua debitor.
100
Masalah – masalah yang sering timbul dari kredit solusi modal di Bank
Danamon unit palur adalah sebagai berikut 119
:
a. Usaha Debitor menurun
b. Usaha Debitor Bangkrut
c. Debitor Meninggal Dunia
Penangganan unit dalam melakukan penyelamatan kredit adalah sebagai
berikut:
a. Penangganan Usaha Debitor menurun
Apabila suatu suatu kredit berindikasi macet maka pihak Danamon
Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar dalam hal ini adalah Credit Officer
akan melakukan survey dan analisa ulang terhadap debitor yang mengalami
kesulitan dalam usahanya dan segi kondisi keuangannya. Hal ini bertujuan
agar pihak DSP mengetahui keadaan atau kondisi keuangan debitor yang
sebenarnya, yang kemungkinan keadaan atau kondisi debitor tersebut telah
berubah dari keadaan awal. Selanjutnya dapat diketahui langkah apa yang
tepat dan dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Pihak
unit akan melakukan penjadwalan kembali atas kredit yang telah berjalan
dengan jalan restrukturisasi dan jika setelah dilakukan restruktur debitor
juga masih mengalami keberatan maka pihak bank dapat melakukan
restruktur kembali atas kredit tersebut setelah berjalan minimal 6 bulan.
MRK ( Memo restruktur kredit ) dapat dilakukan berulang – ulang jika
usaha debitor masih terdapat pemasukan dan pihak bank menilai debitor
masih mempunyai itikad baik.
Memo Restruktur Kredit adalah adanya suatu perubahan persyaratan
kredit dengan menjadikannya suatu perjanjian kredit yang baru. Perubahan
persyaratan kredit tersebut meliputi konversi seluruh tunggakan menjadi
pokok kredit baru yang disertai dengan perubahan mengenai jangka waktu
kredit, jadwal pembayaran serta perubahan pada bunga yang dikenakan.
Penggunaan memo Memo Intern Permohonan keringanan dalam restruktur
kredit dibuat oleh bank selaku kreditor dengan memberikan potongan
119
Wawancara dengan Creditt offiicer ( Biyan )
101
angsuran untuk bayar pokok saja bagi nasabah debitor yang memiliki
keterlambatan 1 – 90 hari. Kesempatan ini hanya diberikan satu kali saja
bagi debitor macet. Memo intern permohonan keringanan, merupakan
ketentuan yang ditetapkan pihak DSP dengan mengacu pada ketentuan yang
telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang
Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Dalam ketentuan tersebut
disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh
bank dalam usaha perkreditan agar penanggung hutang dapat memenuhi
kewajibannya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan, pengurangan
tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan waktu,
penambahan hutang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada
Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar, maka dapat penulis
ketahui data-data mengenai debitor yang telah dilakukan penangganan
untuk upaya penyelamatan kredit pada bulan Februari 2015 unit telah
melakukan restrukturisasi sebanyak 109 noa dari total 281 noa (38.8 %) dan
pada bulan Mei 2015 unit telah melakukan restrukturisasi sebanyak 81 noa
dari total 266 noa (30.5 %) dengan melihat data diatas pihak Bank dalam
memberikan kredit harus sangat berhati – hati dan harus mempunyai
keyakinan yang kuat dalam menganalisa kredit yang akan disalurkan demi
terciptanya performance unit yang sehat.
Dalam hal keuangan debitor yang ternyata tidak mampu melakukan
pembayaran angsuran dengan nominal yang telah ditentukan tetapi debitor
tersebut memiliki itikad baik untuk membayar angsuran, maka
dimungkinkan adanya pembayaran angsuran oleh debitor dengan sistem
parsial. Maksudnya dari parsial adalah, dari pihak unit yaitu teller pickup
akan mengambil uang dari debitor sesuai kemampuan sebagai pembayaran
angsuran kredit, jumlah nominal yang diserahkan rata – rata dibawah
nominal angsuran yang telah ditetapkan. Sistem parsial ini juga dikenal
dengan istilah “menyicil”, dalam artian debitor menyicil pembayaran
angsurannya, Apabila debitor telah membayar angsuran dengan sistem
102
parsial, maka pihak DSP belum akan melakukan tindakan penyelesaian
lebih lanjut meskipun debitor telah membayar angsurannya dengan sistem
parsial, namun debitor itu tetap dianggap sebagai debitor macet karena
jumlah angsuran yang dibayarnya (dengan menyicil) masih kurang atau
belum sesuai dengan nominal yang semestinya.
Menurut penulis, walaupun dalam aturan yang ditentukan oleh Bank
Indonesia tidak ada pengaturan mengenai pembayaran dengan sistem parsial
namun hal ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh debitor. Berdasarkan
Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan
“tiada seorang berutang dapat memaksa orang yang mengutangkan padanya
menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian, meskipun
utangnya itu dapat dibagi-bagi”, artinya adalah debitor tidak dapat
memaksakan kepada pihak DSP untuk membayar angsurannya dengan
sistem parsial seperti ini, namun dalam hal ini pihak DSP lah yang
menawarkan kepada debitor untuk membayar angsuran dengan sistem
parsial. Pada penanganan dengan menggunakan sistem ini maka setiap
aktivitas yeng telah dilakukan oleh unit akan diupdate pada kartu debitor
sebagai laporan dari unit kepada kantor pusat bahwa unit benar - benar
melakukan penangganan terhadap debitor tersebut.
Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. JS yang
memiliki usaha toko kelontong yang mempunyai tunggakan pembayaran
dengan keterlambatan 65 hari permasalahan timbul karena usaha toko
tersebut mengalami penurunan dikarenakan istri tuan Tn JS sedang sakit dan
membutuhkan biaya yang banyak sehingga Tn. JS mengalami kesulitan
dalam pembayaran angsuran. Langkah yang ditempuh oleh pihak Danamon
Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah dengan melakukan analisa
ulang terhadap keuangan debitor tersebut. Melihat dari keadaan Tn. JS yang
sudah tidak seperti kondisi awal pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur
Karanganyar menyarankan kepada Tn. JS untuk memperpanjang
pinjamannya dengan merubah jangka waktu kredit yang pada awalnya akan
jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016 dan jumlah angsuran per bulan Rp.
1.850.000,- setelah dilakukan Memorandum Restruktur Solusi Modal
103
Nomor : 0000003/PPPK/08767/0715 angsuran Tn. JS menjadi lebih kecil
menjadi Rp 1.050.714,- dengan di rubah jangka waktu kredit menjadi 30
bulan yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir pada tanggal 03
Februari 2018..
b. Penangganan Usaha Debitur Bangkrut
Beberapa faktor penyebab kemacetan dari usaha debitor yang salah
satu adalah diantaranya banyaknya kewajiban debitor yang harus dipenuhi
selain kepada pihak bank Danamon, usaha debitor bankrut karena faktor
internal antara lain ketidakseimbangan modal yang dimiliki dengan jumlah
piutang yang dimiliki sehingga pembayaran angsuran debitor memperoleh
dananya dari hasil penjualan aset sehingga cashflow debitor hampir tidak
ada untuk perputaran usaha mereka kembali. Menunjuk Memo Collection
dari kantor pusat bank Danamon No. B.661/MM/0807 maka pihak
Danamon simpan pinjam unit palur dalam menanggani masalah seperti
usaha nasabah bangkrut adalah dengan melakukan penyelesaian dengan
Cutloss Unsecured Loan / MRPK. Cutloss Unsecured Loan adalah
pemberian keringanan pelunasan dengan membebaskan semua tunggakan
bunga, denda dan juga pinalty.
Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. DA yang
memiliki usaha konveksi dengan keterlambatan 91 hari dimana usaha
mengalami kebangkrutan akibat tidak ada ketidak adanya perputaran uang
dalam usahanya akibat ditipu oleh rekan kerja dan usaha debitor juga sudah
tidak dapat dijalankan sehingga kesulitan dalam melaksanakan
kewajibannya maka langkah yang ditempuh oleh pihak Danamon Simpan
Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah dengan melakukan kunjungan untuk
menentukan kemampuan bayar Tn. DA kemudian melakukan analisa ulang
terhadap keuangan debitor tersebut. Melihat dari keadaan Tn. DA yang
sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya tersebut, maka pihak
Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar menyarankan kepada Tn.
DA untuk melunasi sisa pinjamannya dengan mendapat potongan. Sisa
pinjaman yang dimiliki DA adalah Rp. 9.723.887,- karena mendapat cutloss
tersebut (nomor B.220 / SEMM/ 0111) dari pihak bank sebesar Rp
104
7.723.887 ( 79% ) dari total outstanding maka yang harus dibayarkan oleh
Tn. DA adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ( Permohonan cutloss disetujui
karena kemampuan bayar maksimal debitor hanya sebatas Rp 2.000.000,-
dari hasil penjualan aset ) Potongan yang diberikan kepada Tn. DA sebesar
79% ( Rp. 7.723.887,- ) dianggap sebagai bunga yang dibebaskan atau tidak
perlu dibayar oleh Tn. DA karena melakukan pelunasan sisa pinjamannya.
c. Penangganan Debitur Meninggal
Penangganan pertama jika Debitor Meninggal dunia yaitu dengan
melakukan mediasi dengan pihak ahli waris untuk menemukan jalan keluar
yang terbaik apakah nantinya pihak ahli waris akan melanjutkan kredit ini
sampai selesai atau apakah akan dilakukan pelunasan dengan diberikan
keringanan ( Cutloss ). Mediasi adalah suatu proses pembuatan keputusan
dalam mana para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang
pihak ketiga yaitu mediator untuk membantu para pihak mencapai suatu
hasil yang disetujui oleh para pihak.120
Dari hasil penelitian penulis
mendapatkan informasi bahwa dari kali pertama divisi berdiri yaitu tahun
2008 hingga posisi bulan mei 2015 terdapat 2 debitor yang meninggal,
Salah satu ahli waris debitor melakukan langkah untuk melanjutkan kredit
yang telah berjalan dan yang satunya melakukan pelunasan dengan
menggunakan memo intern Cut Lose. Memo Intern Cut Lose adalah
pelunasan suatu kredit yang hanya bayar pokok saja, Artinya adalah jika
ahli waris dalam pembayaran pelunasan tersebut hanya dibebankan untuk
melakukan pelunasan terhadap sebagian tunggakannya saja, yaitu tunggakan
pokoknya. Pada intinya debitor tersebut dibebaskan dari bunga kreditnya
seperti yang dilakukan pihak unit pada saat penyelesaian usaha debitor
bangkrut yaitu dengan MRPK.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Bank selaku kreditor atas Pemberian
Kredit Tanpa Agunan
Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat,
hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat modern yang sebagian besar dalam
120
Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, op.cit., hlm. 87
105
mencukupi kebutuhannya menggunakan media perbankan sebagai sarana
untuk pemenuhannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
dinyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Dunia perbankan seringkali timbul permasalahan- permasalahan yang akan
berdampak bagi para pelaku yang bersangkutan, salah satu diantaranya
adalah bagaimana sistem kredit yang tidak menggunakan agunan ataupun
jaminan serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap bank selaku
kreditor. Kepercayaan yang di kedepankan oleh pihak bank selaku kreditor
dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada debitor seringkali di
diabaikan oleh pihak debitor, Hal ini menimbulkan dampak dikemudian hari
sebagai akibat dari pemberian kredit tanpa agunan. Orang yang beri’tikad
baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang
dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk
dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan – kesulitan.121
Hal inilah yang
menjadi dasar dalam pemberian kredit tanpa agunan solusi modal di
Danamon Simpan Pinjam.
Hukum sebagai salah satu norma sosial bertugas membingkai pola-
pola yang jumlah dan ragamnya banyak sehingga hukum itu sendiri akan
memasuki aspek-aspek kehidupan sosia kemasyarakatan. Pemahaman
hukum akan dipengaruhi oleh banyak aspek.122
Pokok Permasalahan ini
bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian
kredit modal kerja tanpa agunan dalam membatasi manusia mengatur
kehidupan masyarakat dalam pelaksanaannya yang sangat bergantung pada
aspek-aspek kemasyarakatan. Friedman menyatakan bahwa hukum sebagai
norma sosial perkembangannya tidak semata ditentuka oleh hukum itu
sendiri, tetapi lebih bergantung pada masyarakat hukum itu berada.123
Dalam setiap kesepakatan bersama yang mengandung sebab dan
121
R. Soebekti, Hukum perjanjian, PT. Intermasa, jakarta, 2001, hlm. 45 122
B.Curzon, Jurisprudence, Evan Ltd, 1979, Estover Plymouth, hlm. 148 123
Ibid., hlm. 149
106
akibat terhadap kedua belah pihak maka para pihak wajib mengikuti dan
mematuhi apa yang menjadi kesepakatan, Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1
angka 11 undang - undang perbankan No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan
bahwa persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.124
Pada Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya,
hal ini dapat dimaknai bahwa semua perjanjian mempunyai kebebasan
berkontrak akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hukum yang
sifatnya memaksa sehingga para pihak harus menaatinya. Suatu perjanjian
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,
atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk
itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yangdengantegas
dinyatakan didalamnya tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian harus ada kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang biasa
dikenal dengan asaa itikad baik.
Asas itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku
terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan
tanpa tipu daya, tipu muslihat, tanpa akal-akalam=n dan tidak hanya melihat
pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain.125
Dalam hal ini jika sudah terjadi kesepakatan maka segala aspek yuridis yang
tertera maka kedua belah pihak harus sama dalam memperoleh perlindungan
hukum. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu harta
kekayaan milik dari debitor seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah
hutang yang harus dibayarkan oleh debitor. Akibat dari kelalaian dari debitor
maka pihak bank dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan
Pasal 1132 KUHPerdata.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek –
subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan
124
R. Soebekti, Ibid; hlm. 17 125
Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 95
107
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam melindungi
perjanjian kredit tanpa agunan ini pihak danamon simpan pinjam unit palur
menggunakan 2 perlindungan hukum yaitu :
a. Perlindungan Hukum Preventif
Pihak danamon simpan pinjam unit palur dalam memberikan kredit
solusi modal tanpa agunan ini telah menjalankan sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan oleh pihak terkait yaitu menurut undang – undang
perbankan dan peraturan dari bank Indonesia yaitu dengan
memperhatikan proses analisa yang mendalam berdasarkan prinsip
kehati – hatian yang baik dan sehat dan menaruh kepercayaan kepada
calon debitor bahwa calon debitor sanggup dan benar – benar mampu
untuk mengembalikan piutang dan memenuhi kewajiban sebagai debitor
sesuai dengan yang disyaratkan dalam perjanjian kredit. Dalam
mengantisipasi kredit yang bermasalah pihak danamon simpan pinjam
memerlukan formula isi yang tepat untuk dapat memuat dalam perjanjian
kredit tanpa agunan ketika terjadi kelalaian ataupun hal – hal yang diluar
prediksi dalam pelaksanaan penyelesaian kredit yang dapat mengikat
sehingga debitor menyetujuinya.
Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dibangun oleh
Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara
membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan perlindungan
terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi kepentingan di lain pihak. Pihak bank selaku kreditor atau
penyedia dana dalam hal ini membuat peraturan – peraturan yang
ditujukan kepada pihak debitor selaku penerima dana yang pada intinya
untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang dicantumkan dalam klausula
perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga kedua belah pihak akan
mendapatkan perlindungan yang seimbang dimana pihak debitur akan
mendapatkan sejumlah modal untuk usaha dan pihak kreditur menerima
pengembalian pokok beserta hutangnya.
Dalam perlindungan preventif ini pihak danamon simpan pinjam
108
pada awalnya berdiri telah memakai maskapai asuransi untuk
mengantisipasi adanya kerugian akibat hal yang diluar prediksi tersebut
namun pada kenyataannya karena terdapat kendala pada saat realisasi
terdapat debitor yang meninggal dunia maka dengan berbagai
pertimbangan pihak danamon simpan pinjam unit palur menghentikan
penggunaan maskapai asuransi tersebut karena dinilai pihak asuransi
tidak sesuai komitmen. Adanya beberapa klausula yang telah dituangkan
dalam perjanjian kredit agar nantinya dapat memudahkan dalam proses
penyelesaian kredit. Formula klausula yang tertuang dalam perjanjian
kredit dalam pemberian kredit tanpa agunan ini digunakan sebaga langkah
perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pihak danamon
simpan pinjam, yaitu :
1) Debitor dilarang menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian
kekayaan, baik barang bergerak maupun tidak kecuali untuk
menjalankan usaha debitor
a. Debitor dilarang menjaminkan dangan cara apapun kekayaan
debitor kepada pihak lain kecuali kepada pihak bank sebagaimana
termaktub dalam ketentuan umum.
b. Debitor dilarang mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan
kewajiban debitor untuk membayar kepada pihak ketiga
2) Debitor dilarang memberikan pinjaman pinjaman kepada atau
menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka
menjalankan usaha debitor sehari – hari
3) Apabila Debitor meninggal dunia maka ahli waris dari debitor wajib
menanggung atas semua fasilitas kredit yang diterima debitor. ( Pokok
dan bunga )
Tidak adanya ketentuan awal dari pihak bank tentang agunan
menjadi persoalan maka Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132
KUHPerdata yaitu harta kekayaan milik dari debitor seluruhnya menjadi
jaminan terhadap jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh debitor. Akibat
dari kelalaian dari debitor maka pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi
berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Persoalan agunan
109
yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang
– undang Hukum Perdata yaitu kedua pasal tersebut membahas tentang
piutang – piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata mengatakan
bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaiakan suatu
sengketa yang dapat menimbulkan kerugian. Perlindungan ini digunakan
sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari
bagian usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum bagi kreditor
yang memberikan kredit tanpa agunan apabila terjadi kelalaian dari pihak
debitor akan mengandung resiko yang lebih besar. Penerapan prinsip kehati
-hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitor dengan menggunakan
jaminan adalah salah satu dari upaya pihak kreditor untuk meminimalisir
resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitor tidak dapat
mengembalikan kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Dalam kredit tanpa agunan ini apabila ketika terjadi kredit macet
ataupun bermasalah maka diperlukan suatu penyelesaian kredit yang tidak
merugikan kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Pada langkah ini,
dimungkinkan bagi pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar
untuk menempuh upaya hukum (litigasi) dalam setiap penyelesaian
kreditnya, hal ini dapat dilihat dalam perjanjian kredit yang menyebutkan
adanya persyaratan ataupun klausula-klausula dalam perjanjian kredit
bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada kantor
pengadilan negeri setempat. DSP sebagai salah satu divisi pada Bank
Danamon Indonesia yang notabene ialah salah satu bank swasta di
Indonesia, maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke
Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam hal ini segala barang milik
debitor macet menjadi jaminan pelunasan atas hutangnya kepada pihak
DSP, jadi apabila debitor wanprestasi maka pihak DSP berhak menuntut
debitor untuk menjual harta kekayaannya dan kemudian hasil penjualan
110
harta debitor tersebut menjadi sumber pelunasan bagi hutangnya kepada
pihak DSP.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa
sejak didirikannya hingga sampai pada saat ini pihak Danamon Simpan
Pinjam Unit Palur Karanganyar belum pernah melakukan penyelesaian
kredit macet melalui prosedur hukum ( Litigasi ) karena dianggap tidak
efisien dan efektif. Krisis yang dialami oleh pengadilan sebagai bentuk
pendekatan litigatif menyebabkan penggunaan paradigma litigatif tidak lagi
efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis.126
Pihak bank
memilih untuk tidak menempuh upaya hukum dikarenakan melihat dari
faktor biaya dan waktu yang lama dalam prosesnya, sehingga segala upaya
untuk mengatasi kredit di danamon simpan pinjam tersebut dilakukan
dengan jalan non litigasi dengan cara melakukan mediasi para pihak yang
mengadakan perjanjian.
126
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Masmedia Buana
Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 131
111
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan
simpulan sebagai berikut :
Dalam Kegiatan perbankan agar senantiasa tetap aman dan sehat maka
pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam hal ini pemberian
fasilitas kredit bank telah melaksanakan sesuai dengan Undang-undang maupun
ketentuan yang di dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang berkaitan
dengan prinsip kehati-hatian, self regulatory banking ataupun kegiatan usaha
lainnya telah diatur oleh Bank Indonesia dilakukan dalam kapasitasnya sebagai
otoritas perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Bank Indonesia
dan Undang-Undang Perbankan untuk mewujudkan perbankan yang sehat.
Pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip kehati-hatian dalam
pelaksanaannya adalah menjadi tanggung jawab setiap bank untuk mematuhi
dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku menurut regulasi perbankan
yang telah ditetapkan.
Perlindungan Hukum terhadap Bank selaku kreditor dalam pemberian
fasilitas kredit tanpa agunan mengacu pada Pasal 1338 KUH perdata yang mana
pihak bank memuat ataupun mencantumkan klausula-klausula sebagai upaya
pencegahan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitor atas kredit
modal kerja tanpa agunan ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak
bank. bentuk Perlindungan hukum yang dibuat oleh pihak bank dalam
pemberian fasilitas kredit tanpa agunan tersebut berupa perlindunga secara
preventif dan represif dalam upaya melindungi berbagai kepentingan pihak bank
terkait dengan kredit solusi modal tersebut.
112
B. Implikasi
Implikasi yang dapat dikemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bentuk-bentuk Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Danamon
Simpan Pinjam Unit Palur dimaksudkan untuk mengurangi resiko kredit
bermasalah atau macet (non performing loan) mengingat ketiadaan jaminan
dalam pemberian kreditnya. Apabila prinsip kehati-hatian tidak
dilaksanakan pihak Bank dengan benar maka dapat mempengaruhi
likuiditas bank tersebut, dan yang dapat mengakibatkan tersendatnya
program untuk memberikan / menyalurkan kredit, khususnya kredit usaha
mikro kepada masyarakat guna meningkatkan penghasilan dan
kesejahterahan pada umumnya guna membangun perekonomian bangsa
Indonesia.
2. Permasalahan yang timbulkan dari kredit tanpa agunan apabila tidak
dievaluasi dan dianalisa secara seksama oleh bank dalam pemberian kredit
yang akan datang, maka kemungkinan kredit bermasalah akan semakin
besar jumlahnya. Hal ini dapat saja terjadi jika dikaitkan dengan adanya
kebijakan-kebijakan dasar yang dibuat oleh Pemerintah seperti dalam
penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang memang tidak mensyaratkan adanya
agunan.
3. Tingkat kegagalan pengembalian kredit pada kredit tanpa agunan ini juga
lebih tinggi dibandingkan dengan kredit dengan agunan. Pengawasan dan
kerjasama yang baik, serta pengecekan melalui Bank Indonesia Checking
juga dapat meminimalisasi resiko kredit. Perlindungan hukum secara
umum yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 1131 dan
Pasa1 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. perlunya diadakan
pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan resiko kepada pihak ketiga
(pihak asuransi kredit), sumber dana bank-bank swasta, besarnya dana,
batas maksimum penyaluran kredit tanpa agunan, tata cara pengawasan
kredit tanpa agunan, eksekusi perbankan dalam hal terjadinya wanprestasi
ataupun kelalaian dalam kredit tanpa agunan.
113
C. Saran
Berdasarkan simpulan yang ada di atas maka peneliti memberikan saran
sebagai berikut :
1. PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur diharapkan dalam
melaksanakan pemberian kredit modal kerja tanpa kepada pelaku usaha
mikro benar-benar berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank. penanaman
moral yang kuat bagi pemutus kredit di unit sangat penting dan utama dalam
melaksanakan tugasnya sehingga kredit yang di salurkan benar-benar pada
target yang sesungguhnya dan bukan karena tuntutan target unit yang harus
terpenuhi.
2. PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur diharapkan dapat lebih
selektif lagi dalam memberikan kredit kepada calon debitor berdasarkan
hasil analisis laporan yang nyata dilapangan, sehingga dapat mengurangi
permasalahan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur. Terhadap
kredit yang belum terselesaikan supaya sesegera mungkin untuk
menghindari kerugian bagi pihak bank.
3. PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur diharapkan supaya
menggunakan maskapai asuransi jiwa kembali dan perlunya dilakukan akta
pengakuan hutang di hadapan notaris untuk setiap pemberian fasilitas kredit
tanpa agunan yang disalurkan sehingga pada saat debitor cidera janji
ataupun sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya pihak bank
ataupun kreditor dapat melakukan eksekusi.