BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1....
Transcript of BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1....
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian
4.1.1. Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah salah satu dari 21
Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan
Ibu Kota Kabupaten yaitu Kota SoE. Kabupaten TTS terdiri dari 32
Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 484 Desa. Satu kecamatan yang berada di
Kota SoE adalah Kecamatan Kota SoE yang di dalamnya terdapat 11
Kelurahan.
Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu dari 21
Kabupaten/ Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di antara
124° 04' 04" sampai 124° 00' 01" Bujur Timur dan 09° 28' 13" sampai 10°
10' 16" Lintang Selatan.
Batas wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:
- Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu
- Selatan : Laut Timor/ Laut Hindia
- Barat : Kabupaten Kupang
- Timur : Kabupaten Belu/ Laut Timor
Luas Wilayah Daratan Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu
3.947,00 Km² atau 394.700 Ha (BAPEDA Kab. TTS, 2011 : 17).
Berdasarkan data dari Badan Statistik Kab. TTS tahun 2011, jumlah
penduduk Kab. TTS adalah 440.470 jiwa dengan jumlah murid Sekolah
Menengah Pertama (SMP) yang berada di dalamnya yaitu pada tahun 2013
berjumlah 9.715 murid. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin di Kab. Timor Tengah Selatan antara tahun 2007
– 2011.
Tabel 4.1.
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Timor
Tengah Selatan Tahun 2007-2011.
Tahun 2011 2010 2009 2008 2007
Jumlah Pria (Jiwa) 222.716 218.396 208.455 218.455 211.523
Jumlah Wanita (Jiwa) 227.165 222.759 211.529 199.487 204.137
Total (Jiwa) 449.881 441.155 419.984 417.942 415.660
Pertumbuhan Penduduk (%) - - - 1 1
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) 106
Sumber : Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2012
4.1.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) saat ini dipimpin oleh Ir.
Paulus V. R. Mella, M.Si. dan Drs. Obet Naitboho, M.Si., menjabat sebagai
Bupati dan Wakil Bupati TTS periode 2014-2019. Mereka menjalankan
Tugas dan wewenang Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah
(Wakil Bupati) sebagai berikut :
Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2) Mengajukan rancangan Perda.
3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD.
4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD untk dibahas dan ditetapkan bersama.
5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Wakil Kepala Daerah mempnyai tugas:
1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah.
2) Membantu kepala daerah dalam pengkoordinasian kegiatan instansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuuan hasil
pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan
perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan
pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
3) Memantau dan mengevaluasi penyelengaraan pemerintah di wilayah
kecamatan, kelurahan dan/atau desa sebagai wakil kepala daerah
kabupaten/kota.
4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
penyelenggaran kegiatan pemerintahan daerah.
6) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah.
7) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah berhalangan.
Berikut ini adalah struktur pemerintahan Kabupaten TTS:
1) Bupati
2) Wakil Bupati
Sekertariat Daerah
3) Sekertaris Daerah
4) Asisten Tata Praja
5) Asisten Administrasi Pembangunan
6) Asisten Administrasi
7) Bagian Pemerintahan Umum
8) Bagian Hukum
9) Bagian Perekonomian Daerah
10) Bagian Pemberdayaan Perempuan
11) Bagian Pembangunan
12) Bagian Organisasi
13) Bagian Humas dan Protokol
14) Bagian Umum
Dinas-Dinas Daerah
15) Dinas PJPP
16) Dinas Permukiman
17) Dinas Kesehatan
18) Dinas PPO
19) Dinas Pertanian
20) Dinas Hubkomin
21) Dinas Perindstrian dan Koperasi
22) Dinas Nakertrans
23) Dinas PMPD
24) Dinas PPKAD
25) Dinas Peternakan
26) Dinas Pertambangan
27) Kehutanan dan Perkebunan
28) Dinas Kedalatan Dan Perikanan
29) Dinas Parawisata
30) Dinas Kependudukan dan Capil
31) Bappeda
32) Inspektorat Daerah
33) Kesbang
34) Badan Perpustakaan dan Arsip
35) Satuan Polisi Pamong Praja
4.1.3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan
Di Kab. TTS terdapat salah satu instansi pemerintahan yang berada di
bawah naungan Bupati dengan pengawasan Sekertaris Daerah (SEKDA),
instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang
bertempat di Kecamatan Kota SoE, Kelurahan Taubneno. Adapun susunan
organisasi SATPOL PP yang diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah
Selatan No.77 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Satuan (KASAT)
2. Sekertariat :
Sekertariat mempunyai peran di dalam melaksanakan dan mengawasi
urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, program,
pengendalian dan pelaporan. Selain itu sekertariat mempunyai fungsi :
1. Mengurus surat-menyurat, pengadaan materi, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, publikasi dan rumah tangga.
2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian administrasi
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
3. Penyelenggaraan program, pengendalian dan pelaporan.
Di samping itu 1 sekertariat tersebut juga membawahi 3 Sub Bagian
yaitu:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan surat menyurat, perpustakaan, kearsipan,
urusan rumah tangga dan membuat rencana kebutuhan tenaga,
mutasi, kepangkatan, pension serta pengelolaan administrasi
kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja,
pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan
rencana kebutuhan barang, membuat dan menertibkan administrasi
perlengkapan, perawatan dan usulan penghapusan barang serta
pelaporan keuangan dan aset.
c. Sub Bagian Program, pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan data program perencanaan, kegiatan dan
laporan bidang, pengendalian, monitoring, evaluasi, merekap data
dan menyusun laporan badan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
membawahi 2 Sub Bidang yaitu :
1) Sub Bidang Pembinaan Penegakan Peraturan Daerah
2) Sub Bidang Pembinaan Penegakan Peraturan Kepala daerah
4. Bidang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Masyarakat, membawahi
2 Sub Bidang yaitu :
1) Sub Bidang pembinaan Operasional
2) Sub Bidang pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi 2 Sub Bidang, yaitu :
1) Sub Bidang Penanggulangan Masalah dan Konflik
2) Sub Bidang Kesiagaan dan Penyerahan Kesatuan Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
SATPOL PP Kab. TTS memiliki 76 orang anggota dan di pimpin 1
orang KASAT. 76 anggota tersebut terdiri dari :
1. 15 orang Sekertariat : 1 Sekertaris, 3 Kepala Sub Bagian, dan 11 Staf
2. 20 orang Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah : 1 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bidang, dan 17 Staf
3. 24 orang Bidang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Masyarakat :
1 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bidang, dan 21 Staf
4. 17 orang Bidang Perlindungan Masyarakat : 1 Kepala Bidang, 2
Kepala Sub Bidang, dan 14 Staf
4.1.4. SMP Kristen 1 SoE
SMP Kristen 1 SoE berada di Jalan Pipit Kelurahan Nunumeu
Kecamatan Kota SoE Timor Tengah Selatan. Sekolah ini didirikan pada 1
Agustus 1956 di bawah naungan Yayasan Usaha Pendidikan Kristen Gereja
Masehi Injili di Timor (YUPENKRIS GMIT). Salah satu pendiri sekolah ini
adalah Marthen Wohangara yang juga pernah menjabat sebagai kepala
sekolah. Nilai Akreditasi sekolah yaitu B (74,77). Kepala sekolah saat ini
adalah Bapak Danial Selan, A.Md. Pada Tahun 2012/2013 jumlah siswa
SMP Kristen 1 SoE yaitu Kelas VII Berjumlah 153 orang, Kelas VIII 122
orang dan Kelas IX 127 orang. Jumlah keseluruhannya adalah 402 orang
dengan jumlah ruang belajar yaitu 13 ruangan. Pada tahun 2012/2013 ada
peningkatan jumlah siswa Kelas VII di bandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, oleh karena itu ada penambahan 1 ruang belajar pada kelas
VII. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.2.
Data Siswa 4 (Empat) Tahun Terakhir
Tahun
Pelajaran
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
Jumlah
(Kls.
VII+VIII+IX)
Jumlah
Siswa
Jumlah
Rombel
Jumlah
Siswa
Jumlah
Rombel
Jumlah
Siswa
Jumlah
Rombel
Jumlah
Siswa
Jumlah
Rombel
2009/2010 148 Org 4 131 Org 4 131 Org 4 410 Org 12
2010/2011 149 Org 4 137 Org 4 131 Org 4 417 Org 12
2011/2012 139 Org 4 141 Org 4 137 Org 4 417 Org 12
2012/2013 153 Org 5 122 Org 4 127 Org 4 402 Org 13
Sumber : Profil SMP Kristen 1 SoE
Tabel 4.3.
Data Ruang Belajar Kelas
Kondisi
Jumlah dan Ukuran
Jumlah ruang
lainnya yang
digunakan untuk
ruang Kelas (e)
Jumlah ruang
yang
digunakan
untuk ruang
kelas (f)=(c+c)
Ukuran
7x9m² Ukuran Ukuran Jumlah
(d)
=(a+b+
c)
(a) ≥ 63 m² ≤ 63 m²
(b) (c)
Ruang
Kelas 10 1 11
Jumlah : 2
13 Yaitu :
Perpustakaan &
Lab.
Sumber : Profil SMP Kristen 1 SoE
Tabel 4.4.
Data Ruang Lainnya
Jenis Ruang Jumlah
(buah)
Ukuran
(pxl) Kondisi Jenis ruangan
Jumlah
(buah)
Ukuran
(pxl) Kondisi
1.
Perpustakaan 1 15 x 7 Baik
4. Lab.
Komputer - - -
2. Lab. IPA 1 15 x 8 Baik 5. Ketrampilan - - -
3. Lab. Bahasa - - - 6. Kesenian - - -
Sumber : Profil SMP Kristen 1 SoE
Jumlah Guru SMP Kristen 1 SoE sebanyak 20 orang guru, dimana
guru dengan jenjang S1 berjumlah 12 orang, sisa guru yang bukan S1
sebanyak 8 orang. Kegiatan administrasi di bantu oleh 4 orang pegawai tata
usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.5.
Data Guru / Pegawai Tata Usaha
Jumlah Guru / Staf Bagi SMP
Negeri
Bagi SMP
Swasta Keterangan
Guru Tetap (PNS /Yayasan) - 9 Org S1 = 7 Org, <S1 = 2 Org
Guru Tidak Tetap/Guru Bantu - 1 Org S1 = 1 Org
Guru PNS Dipekerjakan (DPK) - 10 Org S1 = 4 Org, <S1 = 6 Org
Pegawai Tata Usaha - 4 Org SMA = 1 Org, < SMA = 3 Org
Sumber : Profil SMP Kristen 1 SoE
4.2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja
Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kab. TTS
mempunyai peranan di dalam menyusun rencana dan pelaksanaan teknis di
Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
Penyelenggara Ketertiban Umum, Masyarakat dan Perlindungan
Masyarakat. Berikut ini merupakan peran dan fungsi masing-masing bidang
yang ada di dalam Instansi SATPOL PP, yaitu:
4.2.1. Peran Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
mempunyai peran dalam menyusun rencana, perumusan pelaksanaan teknis,
pembinaan, pengendalian dan evaluasi di bidang penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam melaksanakan perannya Bidang
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mempunyai
fungsi:
1. Penyusunan rencana di bidang penegakan, penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Perumusan pelaksanaan teknis di bidang penegakan, penyidikan non
yustisial peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pembinaan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah.
4. Pengendalian dan evaluasi di bidang penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah.
5. Sub Bidang Pembinaan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penegakan peraturan daerah sesuai kewenangan,
penyelidikan, koordinasi penegakan peraturan daerah dengan Satuan
Kerja Perangkat daerah lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
atau Aparatur lainnya, pengamanan dan penertiban aset, dokumen
daerah yang belum teradministrasi, koordinasi penertiban aparat,
masyarakat atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas
peraturan daerah.
6. Sub Bidang Pembinaan Penegakan Peraturan Kepala daerah mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan, penyelidikan, koordinasi penegakan
peraturan kepala daerah dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah
dan/atau Aparatur lainnya, pengamanan,aparat, warga masyarakat,
lembaga, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan
kepala daerah.
4.2.2. Peran Bidang Penyelenggara Ketertiban Umum dan
Masyarakat
Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Masyarakat
mempunyai tugas menyusun rencana, perumusan pelaksanaan teknis,
pembinaan, penyelidikan sesuai kewenangan, pengendalian dan evaluasi di
bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat. Untuk
melaksanakan peran tersebut Bidang Penyelenggara Ketertiban umum dan
Masyarakat mempunyai fungsi:
1. Penyusun rencana di bidang aparat penyelenggaraan dan operasional
ketertiban umum dan masyarakat.
2. Perumusan pelakasaaan teknis di bidang penyelenggaraan operasional
ketertiban umum dan masyarakat.
3. Pembinaan di bidang penyelenggaraan operasional ketertiban umum dan
masyarakat.
4. Pengendalian dan evaluasi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum
dan masyarakat.
5. Sub Bidang Pembinaan Operasional mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan aparat pelaksana dan operasional bagi masyarakat, aparatur
atu badan hukum/lembaga yang mengganggu ketentraman, ketertiban
umum sesuai kewenangan dan melakukan penyuluhan agar personil,
masyarakat, aparat, lembaga dapat mengetahui, memahami,
melaksanakan dan mentaati pelaksanaan, pembinaan operasional bagi
personil, peningkatan kualitas sumber daya manusia penegakan
keamanan, ketertiban umum dan masyarakat.
6. Sub Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran mempunyai tugas
mealaksanakan pembinaan, pemeriksaan penyelidikan atas pelanggaran
terhadap yang melanggar kebijakan ketertiban dan ketentraman umum.
Di dalam Instansi SATPOL PP bidang yang berperan mengatasi
kenakalan remaja adalah Bidang Penyelenggara Ketertiban Umum dan
Masyarakat. Walaupun Perda khusus yang mengatur tentang peran mereka
didalam menagatasi kenakalan remaja tidak diatur, tetapi secara nasional
mereka sudah diberikan amanat bahwa apapun tindakan yang mengganggu
keamanan dan ketertiban umum di daerah itu menjadi tanggung jawab
penuh SATPOL PP. Bidang Penyelenggara Ketertiban Umum dan
Masyarakat ini memiliki 24 orang anggota bidang yang terdiri dari 1 orang
Kepala Bidang (Kabid), 3 orang Kepala Sub Bidang dan 21 orang Staf.
4.2.3. Peran Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang Perlindungan Masasyarakat mempunyai peran menyusun
rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, penyelidikan sesuai
kewenangan, pengendalian dan evaluasi di bidang perlindungan
masyarakat. Untuk melaksanakan peran tersebut, bidang Perlindungan
Masyarakat Mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana di bidang perlindungan masyarakat.
2. Perumusan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan masyarakat.
3. Pembinaan di bidang perlindungan masyarakat.
4. Pengendalian dan evaluasi di bidang perlindungan masyarakat.
5. Sub Bidang Penanggulangan Msalah dan Konflik mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian masalah-masalah actual di bidang sosial
politik, ekonomi, budaya, masalah kemasyarakatan, koordinasi,
pembinaan, peningkatan sumber daya anggota satuan perlindungan
masyarakat tingkat desa dan kelurahan.
6. Sub Bidang kesiagaan dan Pengarahan Kesatuan polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
kesiapsiagaan, pengerahan anggota Polisi Pamong Praja, Perlindungan
Masyarakat dalam pengerahan program dan kegiatan, pengamanan,
pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara, tamu Negara,
pengamanan pelaksanaan peran dan fungsi orang/lembaga, pengamanan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
Selain peran masing-masing bidang di atas SATPOL PP juga
mempunyai fungsi yang telah di tetapkan dalam menjalankan perannya
secara umum, fungsi SATPOL PP yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan,
pengendalian dan evaluasi di bidang kesekertarian badan.
2. Penyusunan rencana, perumusan pelaksaan teknis, pembinaan,
pengendalian dan evaluasi di bidang penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah.
3. Penyusunan rencana, perumusan pelaksaan teknis, pembinaan,
pengendalian dan evaluasi di bidang penyelenggara ketertiban umum
dan masyarakat.
4. Penyusun rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan,
pengendalian dan evaluasi di bidang perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara dan tamu
Negara.
7. Pelaksanaan dan pengamanan dan penertiban aset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan kepala daerah.
9. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian
daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal.
4.2.4. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di SMP Kristen 1 SoE
Tindakan kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja SMP Kristen
1 SoE yaitu mengonsumsi minuman keras, bolos dari sekolah, pergi ke
tempat playstation, siswa laki-laki menggunakan anting-anting ke sekolah,
gaya rambut yang mengikuti trend dan juga menggunakan aksesoris yang
berlebihan. Penggunakan anting-anting oleh siswa laki-laki, gaya rambut
mengikuti trend dan mengenakan aksesoris yang berlebihan adalah kasus
yang secara kebetulan didapat oleh SATPOL PP pada saat melakukan razia
pada kasus siswa yang bolos saat jam pelajaran dan tiga hal tersebut
tidaklah menjadi penyebab SATPOL PP melakukan penanganan. Selain itu
tidak jarang para siswa yang masih mengenakan pakaian seragam berada di
tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat umum seperti di lapangan,
pasar dan pertokoan. Pada umumnya setiap kasus kenakalan siswa terjadi
karena para siswa terpengaruh dengan gaya hidup modern yang mereka
lihat diberbagai media elektronik.
Melihat dari segi usia siswa SMP Kristen 1 SoE yang berkisar antara
12-15 tahun, tindakan-tindakan kenakalan di atas masih dikatakan wajar
karena kenakalan yang terjadi hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran
ringan yang belum termasuk dalam tindakan kriminal dan hal tersebut
masih bisa ditanggani oleh sekolah dan SATPOL PP sendiri.
4.2.5. Peran SATPOL PP dalam Mengatasi Kenakalan Remaja
Sebagai Instansi yang bekerja untuk penegakan Perda,
menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat SATPOL PP mempunyai usaha-usaha dalam
menjalankan tanggung jawabnya.
Dalam menjalankan perannya untuk mengatasi kenakalan remaja di
Kota SoE SATPOL PP menjalankan beberapa program, baik itu program
rutin maupun program tidak rutin. Program rutin yang di lakukan oleh
SATPOL PP yaitu SATPOL PP melakukan Patroli Kota sebanyak tiga kali
dalam sehari dan Patroli Kecamatan sebanyak tiga kali dalam sebulan.
Selain itu SATPOL PP bekerja berdasarkan laporan dari pihak sekolah
mengenai siswa-siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak bisa lagi
ditanggani oleh sekolah. Ketika mendapatkan laporan dari sekolah atau
masyarakat maka SATPOL PP akan langsung menuju ke Tempat Kejadian
Perkara (TKP).
Penaganan kasus yang dilakukan oleh SATPOL PP yaitu siswa-siswa
yang kedapatan melakukan pelanggaran di angkut ke Kantor SATPOL PP
untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan khusus dari SATPOL PP.
Pembinaan berupa nasehat-nasehat, menulis surat pernyataan untuk tidak
mengulangi lagi pelanggaran yang mereka lakukan, menghafal Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan melakukan kegiatan fisik
seperti push up, skot jump dan juga memotong rambut bagi siswa laki-laki
yang berambut panjang. Selain itu siswa yang telah melakukan pelanggaran
berulang-ulang atau yang melakukan pelanggaran yang dianggap berat
seperti mengonsumsi minuman keras, porsi pembinaan atau sangsi yang di
berikan akan ditambah dengan mencabut rumput, mengepel lantai kantor,
membersihkan kaca kantor dan lain sebagainya. Kemudian SATPOL PP
mengantar kembali siswa-siswa ke sekolah dan menyerahkan ke pihak
sekolah, setelah itu pihak sekolah yang akan berkomunikasi dengan orang
tua siswa mengenai anak-anak mereka yang telah dibina oleh SATPOL PP.
Semua bentuk pembinaan oleh SATPOL PP dilakukan dalam taraf-taraf
yang wajar dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini tidak
ada protes dari orang tua atau umpan balik dalam hal negatif yang
menjatuhkan SATPOL PP.
SATPOL PP juga melakukan kegiatan rutin yang dilakukan setiap
tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun SATPOL PP dan juga
dalam rangka mencegah terjadinya kenakalan remaja. Kegiatan tersebut
berupa penghijauan lingkungan sekolah, dilakukan dibeberapa SMP dan
SMA di Kab. TTS. SATPOL PP melakukan kerja sama dengan Dinas
Kehutanan untuk pengadaan anakan tanaman dalam kegiatan penghijauan
di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut SATPOL PP mengajak
para guru, orang tua siswa dan juga semua siswa-siswa untuk berpartisipasi
dalam melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Di samping itu
kegiatan lain yang dilakukan SATPOL PP adalah melakukan kegiatan
bersepeda dan bermotor dengan tertib berlalulintas.
Adapun program tidak rutin yang sudah di lakukan oleh SATPOL PP
yaitu melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan HIV AIDS
dengan melibatkan semua siswa-siswa SMP dan SMA di Kecamatan Kota
SoE, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Berjalannya
program tidak rutin ini tergantung pada anggaran dan juga persetujuan
Dewan.
Selain kegiatan-kegiatan di atas SATPOL PP juga memberikan
himbauan-himbauan lisan kepada pihak sekolah yang berada di Kecamatan
Kota SoE untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan kepada siswa.
Himbauan juga di berikan kepada pengelolah tempat-tempat hiburan dan
juga masyarakat untuk membantu SATPOL PP dalam mengatasi kenakalan
remaja.
Ada juga program kedepan yang di rencanakan oleh SATPOL PP
yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan
anturan-aturan yang ada di Kab. TTS tetapi program ini belum dijalankan
karena terkendala oleh anggaran.
Peran SATPOL PP terhadap penanganan kenakalan remaja di Kota
SoE dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan No. 4
Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 53 dan di
tunjang dengan Peraturan Bupati TTS No. 77 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi SATPOL PP Kab. TTS dan juga berdasarkan amanat
Bupati.
4.2.6. Penanganan SATPOL PP Terhadap Kenakalan Remaja di SMP
Kristen 1 SoE
Pada dasarnya penanganan kenakalan remaja di SMP Kristen 1 SoE
tidak jauh berbeda dengan penanganan kenakalan remaja yang dilakukan
oleh SATPOL PP secara umum. Adapun tindakan-tindakan SATPOL PP
dalam penanganan kasus kenakalan remaja yaitu:
1. SATPOL PP khususnya bidang penyelenggara ketertiban umum
dan masyarakat menyiapkan anggotanya untuk menjemput siswa-
siswa yang melakukan tindakan kenakalan remaja.
2. Siswa-siswa yang melakukan tindakan kenakalan remaja di
jemput dan dibawah ke kantor SATPOL PP.
3. Siswa-siswa diberikan pembinaan berupa nasehat dan juga sanksi-
sanksi.
4. Pembinaan bagi siswa yang melakukan pelanggaran ringan seperti
membolos dan pergi ke tempat playstation, lapangan, pasar,
pertokoan, menggunakan anting, gaya rambut yang mengikuti
trend, porsi pembinaan atau sanksi yang diberikan berupa
membuat surat pernyataan yang ditulis berulang-ulang kali
minimal 10 lembar kertas, menghafal Undang-Undang Dasar
1945 dan Pancasila sebanyak 2 – 3 kali, melakukan kegiatan fisik
seperti push up, skot jump dan juga bagi anak laki-laki yang
berambut panjang akan di potong rambutnya oleh anggota
SATPOL PP.
5. Pembinaan atau sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran
yang sudah dianggap berat seperti mengonsumsi minuman keras,
porsi pembinaan dan sanksi yang diberikan akan lebih besar,
seperti menulis surat pernyataan yang ditulis berulang-ulang kali
minimal 10 lembar kertas, menghafal Undang-Undang Dasar
1945 dan Pancasila sebanyak 2 – 3 kali, bagi anak laki-laki yang
berambut panjang akan di potong oleh anggota SATPOL PP,
mencabut rumput, mengepel lantai kantor, membersihkan kaca
kantor,dan lain sebagainya.
6. Setelah mereka mendapatkan sanksi, mereka diberi nasihat-
nasihat agar tidak mengulangi lagi perbuatan mereka dan sekolah
dengan yang rajin.
7. SATPOL PP mengantar siswa-siswa yang melakukan pelanggaran
kembali ke sekolah. Kemudian pihak sekolah melakukan
komunikasi dengan orang tua mengenai siswa yang telah dibina
oleh SATPOL PP.
8. Waktu pembinaan yang dilakukan oleh SATPOL PP yaitu
berkisar antara 2 sampai 3 jam.
9. SATPOL PP menghimbau kepada pihak sekolah agar selalu
mengawasi anak-anak yang pernah dibina oleh SATPOL PP agar
tidak mengulangi lagi perbuatan mereka dan juga SATPOL PP
memberikan himbauan agar pihak sekolah lebih tegas lagi dalam
penertiban aturan-aturan sekolah.
Kasus yang ditangani oleh SATPOL PP yaitu Kasus Minum Minuman
Keras (Miras) dan bolos dengan bermain playstation, berada di lapangan,
pertokoan dan pasar. Bermain playstation adalah kasus yang secara khusus
di dapat oleh SATPOL PP pada saat melakukan patroli dan hal tersebut
baru diketahui oleh sekolah setelah ada informasi dari SATPOL PP bahwa
pada saat bolos siswa tidak hanya berada di lapangan, pertokoan dan pasar,
tetapi juga berada di tempat bermain playstation. Penanganan kenakalan
remaja oleh SATPOL PP pada Tahun 2010-2011 mencapai 19 kasus, siswa
laki-laki yang harus berurusan dengan SATPOL PP berjumlah 46 orang dan
siswa perempuan 21 orang, Tahun 2011-2012 terdapat 12 kasus dengan
siswa laki-laki 30 orang dan siswa perempuan 15 orang dan kemudian pada
tahun 2012-2013 terdapat 7 kasus, dengan siswa laki-laki 26 orang dan
siswa perempuan 11 orang. Penyebab kenakalan yang dilakukan siswa
sanggat bervariasi diantaranya karena ajakan teman, tidak ingin mengikuti
pelajaran tertentu, bosan berada di sekolah dan sebagainya. Pelaku
kenakalan remaja ini didominasi oleh siswa-laki-laki karena pada umumnya
siswa laki-laki lebih berani melanggar peraturan sekolah dibanding dengan
siswa perempuan. Untuk lebih memperjelas kasus penanganan SATPOL PP
terhadap kenakalan remaja dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.6. Rekap Penanganan Kenakalan Remaja SMP Kristen 1 SoE
Tahun 2010 – 2013
Tahun N
o
Bentuk
Kenakalan
Jumlah
Kasus
Siswa Penyebab
Cara SATPOL PP &
Sekolah Menangani L P
2010
- 2
011
1 Miras 5 16 -
- Ajakan Teman
- Pengaruh
pergaulan yang
tidak benar
2
Bo
los
- Bermain
Playstation
pada saat
jam sekolah
3 7 -
- Tidak betah di
sekolah
- Ajakan teman
- Berada di
Lapangan 4 8 5
- Bosan berada di
sekolah
Mir
as
- Memberikan
pembinaan
dan sanksi
berupa
menulis surat
pernyataan
yang di tulis
berulang kali
minimal 10
lembar kertas
- ingin mencari
suasana yang lain
- Berada di
Pertokoan 4 9 7
- Ajakan teman
- Bosan berada di
sekolah
- Berada di
Pasar 4 6 9
- Tidak ingin
mengikuti pelajaran
tertentu
- Menghafal
UUD 1945
dan Pancasila
sebanyak 2 - 3
kali
- Ajakan teman - Mencabut
rumput,
mengepel
lantai kantor
dan
membersihkan
kaca kantor
2011
- 2
012
1 Miras 3 12 -
- Ajakan Teman
- Pengaruh
pergaulan yang
tidak benar
- Memberikan
surat
panggilan
kepada orang
tua
2
Bo
los
- Bermain
Playstation
pada saat
jam sekolah
1 4 -
- Tidak ingin
mengikuti pelajaran
tertentu
- Melakukan
pembimbingan
dan
pengawasan
khusus kepada
anak-anak
yang
mengonsumsi
- Ajakan teman
- Berada di
Lapangan 3 3 4
- Bosan berada di
sekolah
MIRAS
- Berada di
Pertokoan 2 6 4
- Ajakan teman
Bo
los
- Memberikan
pembinaan
dan sanksi
berupa
menulis surat
pernyataan
yang di tulis
berulang kali
minimal 10
lembar kertas
- Tidak ingin
mengikuti pelajaran
tertentu
- Berada di
Pasar 3 5 7
- Merasa jenuh
dengan suasana
sekolah
- Ajakan teman - Melakukan
kegiatan fisik
berupa push
up dan scot
jump
2012
- 2
013
1 Miras 1 8 -
- Ajakan Teman
- Takut di pukul
kalau tidak mau
mengikuti
- Menghafal
UUD 1945
dan Pancasila
sebanyak 2 - 3
kali
2
Bo
los
- Bermain
Playstation
pada saat
jam sekolah
- - - -
- Berada di
Lapangan 2 7 4
- Jenuh dengan
suasana sekolah
- Tidak ingin
mengikuti pelajaran
tertentu
- Berada di
Pertokoan 1 3 2
- Ajakan teman
- Bosan berada di
sekolah
- Berada di
Pasar 3 6 5
- Jenuh menunggu
guru yang
terlambat masuk
kelas
- Bosan berada di
sekolah
Sumber : SATPOL PP Kab. TTS & SMP Kristen 1 SoE
4.2.7. Bentuk Kerja Sama SMP Kristen 1 SoE dan SATPOL PP
Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya SATPOL PP
juga menjalin kerja sama dengan pihak sekolah. Bentuk kerja sama sekolah
dengan SATPOL PP tidak dilakukan dengan Memorandum of
Understanding (MoU). Kerja sama yang dilakukan hanya berupa kerja
sama lisan, biasanya sekolah meminta bantuan kepada SATPOL PP lewat
telefon ataupun surat menyurat.
SMP Kristen 1 SoE melakukan kerja sama dengan SATPOL PP
karena sekolah merasa sudah tidak mampu lagi menangani siswa-siswa
yang melakukan pelanggaran. Selain sekolah SATPOL PP juga melakukan
kerja sama dengan Camat, Lurah dan Masyarakat setempat yang ada di
lingkungan sekitar sekolah.
4.2.8. Hasil yang di Capai SATPOL PP
Hasil yang dicapai oleh SATPOL PP dalam mengatasi terjadinya
kenakalan remaja di SMP Kristen 1 SoE yaitu frekuensi pelanggaran dari
tahun ke tahun semakin menurun, dapat dilihat bahwa pada waktu yang lalu
banyak siswa yang duduk-duduk di lapangan dan juga berkeliaran di
tempat-tempat umum pada saat jam sekolah berlangsung, tetapi sekarang
sudah berkurang dan bahkan sudah tidak ada sama sekali.
Dari hasil yang di capai SATPOL PP, ada dampak positif yang di
dapat oleh SATPOL PP yaitu citra SATPOL PP di mata lembaga
pendidikan dan masyarakat menjadi lebih baik. Hal itu terlihat dari semakin
banyaknya permintaan dari masyarakat dan lembaga pendidikan agar lebih
meningkatkan program operasional, khususnya kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan pencegahan terjadinya kenakalan remaja di Kab. TTS.
Dengan hasil positif yang telah dicapai oleh SATPOL PP maka
SATPOL PP mendapatkan kenaikan status dari pemerintah yaitu dari
Organisasi Tipe B menjadi Besaran Organisasi Tipe A. Dengan demikian
ada perubahan nama dari Kantor menjadi Badan, yang menyebabkan
volume kerja SATPOL PP bertambah 1 bidang yaitu Bidang Perlindungan
Masyarakat. Peningkatan tipe SATPOL PP juga berpengaruh pada biaya
operasional yang bertambah setiap tahunya.
Tindakan yang dilakukan SATPOL PP dipandang positif oleh pihak
sekolah karena memberikan dampak yang signifikan pada penurunan
tingkat kenakalan remaja, dimana ada beberapa siswa yang dulu pernah di
bina oleh SATPOL PP sekarang tidak lagi melakukan pelanggaran. Jumlah
kasus kenakalan remaja yang tangani oleh SATPOL PP mengalami
penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011/2012 mengalami penurunan
sebanyak 7 kasus, sedangkan pada tahun 2012/2013 menurun dari 12 kasus
menjadi 7 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.7.
Jumlah Penurunan Kenakalan Remaja SMP Kristen 1 SoE
Tahun Jumlah
Kasus
Jenis Kelamin Jumlah
L P
2010-2011 19 46 21 67
2011-2012 12 30 15 45
2012-2013 7 26 11 37
Sumber : SATPOL PP Kab. TTS & SMP Kristen 1 SoE
4.3. Pembahasan
4.3.1. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di SMP Kristen 1 SoE
Tindakan kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa SMP Kristen
1 SoE yaitu mengonsumsi minuman keras, bolos dari sekolah dan pergi ke
tempat playstation, anak laki-laki menggunakan anting-anting ke sekolah,
gaya rambut yang mengikuti trend dan juga menggunakan aksesoris yang
berlebihan. Selain itu para remaja yang masih mengenakan pakaian
seragam selalu ada di tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat umum
seperti lapangan, pasar dan pertokoan. Tidak jarang setiap kasus kenakalan
remaja yang terjadi dipengaruh oleh gaya hidup modern yang mereka lihat
diberbagai media elektronik. Selain itu mereka juga di pengaruhi oleh
faktor internal yang mempengaruhi yaitu perasaan bosan berada di sekolah
atau mengikuti pelajaran tertentu. Di samping itu faktor-faktor eksternal
juga mempengaruhi misalnya ajakan teman untuk pergi ke tempat
playstation, lapangan, pertokoan dan pasar.
Dilihat dari segi usia SMP Kristen 1 SoE yang berkisar antara 12-15
tahun, kenakalan-kenakalan remaja yang mereka lakukan masih dapat
dikatakan wajar karena hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran ringan yang
belum tergolong dalam tindakan kriminal dan juga masih bisa di tanggani
oleh sekolah dan SATPOL PP sendiri.
Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di SMP Kristen 1 SoE
sama dengan apa yang diungkapakan oleh Jensen (Sarwono, 2002:209)
bahwa remaja sering melanggar status mereka sebagai pelajar dengan cara
membolos, di samping alasan lainnya. Kenakalan remaja seperti minum-
minuman keras juga adalah salah satu dari ciri umum masa remaja seperti
yang di katakana oleh Soetojdo (2006:15) bahwa remaja sering mencari
perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-
mabukan minuman keras.
Faktor internal dan eksternal yang terjadi pada siswa SMP Kristen 1
SoE menunjukan perkembangan emosi dan perkembangan sosial serta
moralitas dimana siswa menunjukan tingkah laku yang kasar dan tidak
toleran terhadap orang lain serta ingin bebas dan memiliki ketergantungan
pada teman sebaya. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya
kenakalan remaja di Kota SoE juga sama dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Kartini Kartono (1992:37) sesuai dengan
pengelompokan kenakalan remaja dalam tipe Delinkuensi Situasional yaitu
kenakalan remaja dikarenakan berbagai kekuatan pengaruh dari situasi yang
merupakan faktor eksternal tersebut, remaja suka melanggar peraturan,
norma sosial dan hukum formal. Sedangkan faktor internal yang terjadi
biasanya di sebabkan karena lemannya kontrol diri seperti yang
dikemukakan oleh Soenarjati (2001: 7.08,7.34) dalam teori pengendalian
bahwa gejala kenakalan remaja dari sudut pandang teori pengendalian
disebabkan oleh kontrol diri yang semakin melemah. Kontrol diri
merupakan kemampuan individu remaja sendiri untuk mengontrol
perilakunya agar tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang
berlaku.
Kisaran usia siswa SMP Kristen 1 SoE yang melakukan pelanggaran
dapat dikategorikan di dalam kelompok usia remaja awal seperti kategori
usia remaja awal yang dikemukakan oleh Windrawanto (2007:71) dan
Monks dkk (2006:262) bahwa usia remaja awal yaitu 12-15 tahun.
4.3.2. Peran SATPOL PP dalam Mengatasi Kenakalan Remaja
SATPOL PP adalah instansi pemerintahan yang bekerja dalam
penegakaan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman
masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan
perannya SATPOL PP mempunyai usaha khusus dalam hal mengatasi
terjadinya kenakalan remaja.
Dalam mengatasi terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Kota
SoE SATPOL PP menjalankan beberapa program yaitu program rutin dan
program tidak rutin. Program rutin SATPOL PP yaitu melakukan Patroli
Kota sebanyak tiga kali dalam sehari dan Patroli Kecamatan sebanyak tiga
kali dalam sebulan. Selain itu SATPOL PP bekerja berdasarkan laporan dari
pihak sekolah mengenai anak-anak yang melakukan pelanggaran yang
sudah tidak bisa di tanggani oleh pihak sekolah.
Berdasarkan patroli rutin yang dilakukan oleh SATPOL PP atau pun
berdasarkan laporan dari sekolah dan masyarakat, biasanya ada beberapa
tindakan yang diambil SATPOL PP untuk menangani kasus-kasus
pelanggaran tersebut. Penanganan kasus yang dilakukan oleh SATPOL PP
yaitu siswa-siswa yang kedapatan melakukan pelanggaran di angkut ke
Kantor SATPOL PP untuk mendapatkan pembinaan khusus dari SATPOL
PP. Pembinaan oleh SATPOL PP berupa nasehat-nasehat, menulis surat
pernyataan tidak mengulangi lagi pelanggaran, menghafal pembukaan
Undang Undang Dasar 1945, Pancasila, serta melakukan kegiatan fisik
seperti push up, skot jump dan juga memotong rambut bagi anak laki-laki
yang berambut panjang. Selain itu siswa yang melakukan pelanggran
berulang-ulang kali, porsi pembinaan atau sangsi yang diberikan akan lebih
besar seperti cabut rumput, mengepel lantai kantor, membersihkan kaca
kantor dan lain sebagainya. Semua bentuk pembinaan dilakukan dalam taraf
yang wajar dan tidak melanggar HAM.
SATPOL PP juga melakukan kegiatan rutin yang dilakukan setiap
tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun SATPOL PP dan juga
dalam rangka mencegah terjadinya kenakalan remaja. Kegiatan yang
dilakukan berupa penghijauan lingkungan sekolah, dilakukan dibeberapa
SMP dan SMA di Kab. TTS. SATPOL PP melakkan kerja sama dengan
Dinas Kehutanan untuk pengadaan anakan tanaman dalam kegiatan
penghijauan di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut SATPOL PP
mengajak para guru, orang tua siswa dan juga semua siswa siswi untuk ikut
berpartisipasi. Di samping itu kegiatan yang dilakkan oleh SATPOL PP
adalah bersepeda dan bermotor dengan tertib lalu lintas.
Program tidak rutin yang dilakukan oleh SATPOL PP yaitu
melakukan penyuluhan bahaya narkoba dan HIV AIDS dengan melibatkan
semua siswa-siswi SMP dan SMA di Kecamatan Kota SoE, tokoh
masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Selain program-program
tersebut SATPOL PP juga memberikan himbauan-himbauan lisan kepada
pihak sekolah yang berada di Kecamatan Kota SoE untuk lebih ketat lagi
melakukan pengawasan kepada siswa. Himbauan juga di berikan kepada
pengelola tempat-tempat hiburan dan juga masyarakat untuk membantu
SATPOL PP dalam mengatasi kenakalan remaja. Program ke depan yang di
rencanakan oleh SATPOL PP yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-
sekolah untuk menyampaikan aturan-aturan yang ada di Kab. TTS.
Peran SATPOL PP dalam mengatasi terjadinya kenakalan remaja
telah sesuai dengan makna dari kata peran itu sendiri yang menyatakan
bahwa peran ialah seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan
yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan satuan tertentu. Selain
itu makna lain dari kata peran ialah pola tingkah laku, kepercayaan, nilai,
sikap yang diharapkan oleh masyarakat mncl dan menandai sifat dan
tindakan seseorang yang memegang status atau kedudukan sosial.
Berdasarkan peran SATPOL PP di atas maka tujuan pembentukkan
dan kedudukan SATPOL PP untuk membantu kepala daerah dalam
menegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat telah tercapai dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh
SATPOL PP di Kab. TTS, khususnya dalam hal mencegah terjadinya
kenakalan remaja yang seringkali menggangu ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
Pembinaan-pembinaan dan juga kerja sama yang seringkali
dilakukan oleh SATPOL PP juga sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun
2010 dalam hal penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan tugas lainnya yang berhubungan
dengan penegakkan perda, penyelenggara ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Menurut Peraturan Bupati TTS No. 77 Tahun 2011 upaya dalam
melakukan pembinaan juga termasuk wewenang dari SATPOL PP, di
samping itu SATPOL PP juga mempunyai wewenang untuk mengendalikan
tindakan apapun yang berhubungan dengan penegakkan perda,
penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat. Dengan demikina peran riil dari SATPOL PP
Kab. TTS telah sesuai dengan Undang-Undang dan juga Peraturan-
Peraturan yang mengatur tugas, fungsi serta wewenang SATPOL PP.