BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN · 2019. 8. 5. · BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A....
Transcript of BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN · 2019. 8. 5. · BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A....
17
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Desa Berangas Timur
Desa Berangas Timur adalah sebuah desa yang secara geografis
terletak di koordinat 3°16'18"LS - 114°35'12"BT dan secara administrasi
terletak di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan.
Desa Berangas Timur merupakan sebuah wilayah perkampungan
yang mana pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan sampai ke zaman
awal kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah perkampungan pesisir
di sungai alalak dan sungai barito yang mana masa itu penduduk
perkampungan berangas masih terbilang sedikit dan masih terpecil atau
terisolir. Perkampungan penduduknya terpisah-pisah dan penduduk
pesisir sungai alalak terbagi atas penduduk kampung alalak besar yang
merupakan wilayah Banjar Utara Kota Banjarmasin dan penduduk
kampung Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
Diperkirakan pada tahun 1960-an terbentuk Pemerintahan
Kampung Berangas yang memiliki wilayah yang sangat luas. Pada tahun
1970-an terbentuk beberapa perkampungan baru yang merupakan
pemekaran dari perkampungan Berangas yang oleh pemerintah setempat
yang berwenang pada masa itu dan tokoh serta warga masyarakat
Kampung Berangas terbagilah beberapa kampung diantaranya diberi
nama Kampung Berangas Timur, Kampung Berangas Tengah dan
Kampung Berangas Barat. Nama Pemerintahan Kampung Berangas
Timur sejak tahun 1981 berganti dari Kampung Berangas Timur
menjadi Desa Berangas Timur.
18
2. Kondisi Geografis Desa Berangas Timur
Secara geografis Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala, dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan
meliputi :
a. Iklim :
Curah hujan : 2000-3000 Mm
Jumlah bulan hujan : 6 bulan
Suhu rata-rata harian : 25-32 C0
Bentang wilayah : datar/berbukit/pegunungan
b. Tipologi :
Desa kepulauan : ya/tidak
Desa pantai/pesisir : ya/tidak
Desa sekitar hutan : ya/tidak
Desa terisolir : ya/tidak
Desa perbatasan dengan : ya/tidak
kabupaten lain
c. Orbitasi :
Berada di ibu kota kecamatan : ya / tidak
Jarak ke ibu kota kecamatan : 4,5 Km
Lama tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 menit
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan : kendaraan roda 2
Jarak ke ibu kota kabupaten : 45 Km
Lama tempuh ke ibu kota kabupaten : 1 jam
Kendaraan umum ke ibu kota : kendaraan roda 2
kabupaten dan 4
d. Batas desa :
Sebelah utara : Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak
Sebelah timur : Sungai Alalak atau Kota Banjarmasin
Sebelah selatan : Kelurahan Handil Bakti Kecamatan
Alalak
Sebelah barat : Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak
19
e. Luas wilayah
Luas wilayah desa adalah 350 Ha, terdiri dari berbagai jenis
tanah yang meliputi:
Tanah sawah pertanian : 15 Ha
Tanah permukiman : 213 Ha
Tanah perkebunan : 5 Ha
Tanah fasilitas umum : 2 Ha
Tanah industri : 110 Ha
Tanah peribadatan : 4 Ha
Tanah perikanan : 0,8 Ha
Tanah peternakan : 0,2 Ha
3. Gambaran Umum Demografis
Dalam pelaksanaan pembangunan, jumlah penduduk dapat sebagai
penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini,
memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur
penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran
pada wilayah sebagai berikut :
a. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
1) Umur
Berikut potensi sumber daya manusia yang ada di Desa
Berangas Timur berdasarkan umur pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Kelompok Umur Masyarakat di Desa Berangas Timur
No Kelompok Umur Jumlah/Orang
1. 0 – 1 Tahun 48
2. 1 – 4 Tahun 282
3. 5 - 14 Tahun 1429
4. 15 – 39 Tahun 3358
5 40 – 64 Tahun 1922
Jumlah 7039
Sumber : Pemerintah Desa Berangas Timur
20
2) Jumlah jiwa
Jumlah jiwa : 7.039 orang
Jumlah laki-laki : 3.540 orang
Jumlah perempuan : 3.483 orang
Jumlah kepala keluarga : 1969 orang
3) Mutasi penduduk :
Datang : 60 orang
Pindah : 104 orang
Lahir : 27 orang
Meninggal : 7 orang
Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya
proses perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dan
kondisi tersebut dikarenakan :
Datang, berasal dari luar desa, kecamatan, kabupaten,
provinsi.
Karena perkawinan dan pekerjaan.
Karena perkawinan dan pekerjaan.
Meninggal dunia disebabkan karena :
Usia.
Penyakit.
4) Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus
berkembang kejenjang lebihtinggi, dengan hasil capaian yang
lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :
Tamat SD/sederajat : 1628 orang
SLTP : 1006 orang
SLTA : 1622 orang
Diploma II : 49 orang
Diploma III : 127 orang
Sarjana : 488 orang
21
5) Penyebaran penduduk
Penyebaran penduduk Desa Berangas Timur tersebar pada
wilayah masing-masing dusun/kampong sebagaimana tersebut
pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Penyebaran Penduduk Desa Berangas Timur
Kampung/Wilayah
Jumlah Penduduk
Jumlah KK Laki-
Laki Perempuan
Jl. Berangas Timur/Rw 001 1795 1746 1015
Kebun Jeruk & Jl. Trans
Kalimantan/ Rw 002 1745 1737 954
JUMLAH 3540 3483 1969
Sumber : Pemerintah Desa Berangas Timur
4. Kondisi Ekonomi Desa Berangas Timur
Secara ekonimi Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala, memiliki potensi unggulan desa, yaitu :
a. Pertanian
Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi
merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber
pendapatan pemiliknya dan masyarakat Desa Berangas Timur.
Pemasaran hasil Pertaniaan tidaklah menjadi kesulitan mengingat
bahwa kebutuhan pasar lokal mendukung di Desa Berangas Timur
maupun pasar dan pertokoan.
b. Peternakan
Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak
semisal sapi, kerbau, ayam, bebek, kambing dan lain – lainnya,
masih belum dapat mendukung perekonomian masyarakat, hal ini
dikarenakan kondisi wilayah Desa Berangas Timur yang banyak
permukiman dan perumahan. Tetapi hal ini bukan berarti Desa
Berangas Timur tidak memiliki masyarakat yang memiliki ternak,
22
masih ada masyarakat yang memiliki ternak, namun masih sebatas
kebutuhan pribadi dan hobi.
c. Perikanan
Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki
oleh rumah tangga baik berupa empang/kolam/karamba maupun
pemeliharaan bentuk kolom, tingkat kepentingan usaha perikanan
ini lebih banyak dipergunakan sebagai konsumsi pribadi keluarga,
latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan
sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.
d. Industri
Desa Berangas Timur yang berada di samping Sungai Alalak
dan berbatasan dengan Kota Banjarmasin sangat mendukung bagi
industri – industry melaksanakan kegiatannya. Terhitung paling
tidak ada 5 industri/ perusahaan berdiri di Desa Berangas Timur.
Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka
struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian, di samping
sektor-sektor lainnya baik berupa peternakan, perikanan, jasa industry
dan lain-lainnya. Tingkat pertumbuhan sektor lainya diluar sektor
unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya
perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran
serta pembinaan dan bantuan permodalan.
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berangas Timur
Pada bulan Januari – Juni 2016, masih terjadi perangkapan jabatan
di Pemerintah Desa Berangas Timur. Pada saat itu, Sekretaris Desa
merangkap sebagai Kepala Urusan Pemerintahan. Perangkapan jabatan
dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta
dapat menimbulkan kecurigaan pada masyarakat, sehingga dibentuklah
struktur organisasi guna mempermudah penyelenggaraan pemerintahan
baik pendelegasian tugas sesama pegawai maupun pelayanan terhadap
masyarakat. Berikut struktur organisasi Pemerintah Desa Berangas
Timur sampai dengan sekarang pada Gambar 4.1.
23
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berangas Timur
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Adapun tugas dan fungsi aparat desa, sebagai berikut :
a. Kepala Desa
Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu kepala desa
memiliki kewenangan untuk :
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4) Menetapkan peraturan desa;
5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6) Membina kehidupan masyarakat desa;
7) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
8) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
24
9) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan;
10) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Sekretaris Desa
Sekretaris desa mempunyai tugas untuk menjalankan
adiminstrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
desa. Adapun fungsi sekretaris desa, yaitu :
1) Pelaksanaan surat menyurat dan pengarsipan dokumen;
2) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;
3) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes;
4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDes, dan;
5) Pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa apabila kepala
desa berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
c. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Kepala urusan umum dan tata usaha mempunyai tugas
membantu sekretaris desa dalam menyelenggarakan urusan
penatausahaan dan pelayanan umum. Adapun fungsi kepala urusan
umum dan tata usaha, yaitu :
1) Melaksanakan ketatausahaan naskah dinas;
2) Melaksanakan administrasi surat-menyurat;
3) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
4) Pengadministrasian aset desa, inventaris desa dan perjalanan
dinas, dan;
5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
d. Kepala Urusan Keuangan
Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa
dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa,
25
administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan
APBDes. Adapun fungsi dari kepala urusan keuangan, yaitu :
1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa;
2) Persiapan bahan penyusunan APBDes, dan;
3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
e. Kepala Urusan Perencanaan
Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan. Adapun fungsi dari kepala urusan perencanaan,
yaitu :
1) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
2) Menyusun laporan kegiatan desa, dan;
3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
f. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
Adapun fungsi dari kepala seksi pemerintahan, yaitu :
1) Menyusun rancangan regulasi desa;
2) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
3) Melaksanakan penataan, pendataan serta pengelolaan wilayah
dan profir desa, dan;
4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
g. Kepala Seksi Kesejahteraan
Kepala seksi kesejhateraan bertugas membantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejateraan dan
berfungsi sebagai berikut :
26
1) Melaksanakan pembangunan baik di bidang sarana & prasarana
perdesaan, pendidikan dan kesehatan;
2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi kepada
masyarakat desa, dan;
3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
h. Kepala Seksi Pelayanan
Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan dan
berfungsi sebagai berikut :
1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat
desa;
2) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan
ketenagakerjaan masyarakat desa;
3) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
4) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai
dan rujuk, dan;
5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
i. Bendahara Keuangan
Bendahara desa bertugas membantu kepala urusan keuangan
dalam hal menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan atas penerimaan
dan pengeluaran keuangan desa baik dalam bidang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
j. Bendahara Barang
Bendahara barang mempunyai tugas pokok dan fungsi
penyimpan dan pengurus barang di Pemerintahan Desa berdasarkan
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
27
k. Ketua Rukun Tetangga (RT)
Ketua RT bertugas membantu memperlancar setiap urusan
yang berkaitan dengan pelayanan administratif, kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah
kerjanya. Selain itu ketua RT juga bertugas
menggerakkan/mendorong swadaya gotong royong serta partisipasi
dari masyarakat di wilayah kerjanya.
6. Latar Belakang Pendidikan Aparat Pemerintah Desa Berangas
Timur Berikut latar belakang pendidikan aparat Pemerintah Desa
Berangas Timur (januari-juni) 2016 pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Latar Belakang Pendidikan Aparat Pemerintah Desa
Berangas Timur Januari – Juni 2016
No Aparat Nama Tempat Tanggal
Lahir Pendidikan
1. Kepala Desa Diansyah,
S.Sos
Banjarmasin, 04 –
06 – 1968 S1
2. Plt.Sekretaris
Desa Syark awi
Banjarmasin,19-
07-1984 SMA
3. Kaur
Pemerintahan Syarkawi
Banjarmasin,19-
07-1984 SMA
4. Kaur
Pembangunan Haspiani
Banjarmasin,19-
01-1981 SMA
5. Kaur
Umum/Kesra Junaidi
Berangas
Timur,07-09-1989 S1
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Pada bulan juni 2016, Pemerintah Desa Berangas Timur menambah
jumlah aparat desa untuk mengantisipasi perangkapan jabatan serta
memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut latar belakang
pendidikan aparat Pemerintah Desa Berangas Timur juni 2016 – sekarang
dalam Tabel 4.4.
28
Tabel 4.4. Latar Belakang Pendidikan Aparat Pemerintah Desa
Berangas Timur Juni 2016 – Sekarang
No. Aparat Nama Tempat/Tanggal
Lahir Pendidikan
1. Kepala Desa Diansyah,S.Sos Banjarmasin,04-06-
1968 S1
2. Sekretaris Desa Syarkawi Banjarmasin,19-07-
1984 SMA
3. KASI
Pemerintahan
M. Rizwan
Awaluddin
Banjarmasin, 14-06-
1990 S1
4. KASI
Kesejahteraan Ahyar Gunawan
Berangas Timur, 29-
07- 1994 S1
5. KASI
Pelayanan Rohimah, S. Pd
Pulau Sewangi, 05 –
06 – 1992 S1
3. Kaur Umum
dan Tata Usaha Junaidi
Berangas Timur,07-
09-1989 S1
4. Kaur Keuangan Haspiani Banjarmasin, 19-01-
1981 SMA
5. Kaur
Perencanaan Abdi Noor
Banjarmasin, 08 – 04
– 1986 S1
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Penulis menguraikan tentang hasil pembahasan hasil penelitian terhadap
trasnparansi, akuntabel dan partisipatif pengelolaan keuangan desa di Desa
Berangas Timur Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016, 2017 dan 2018.
Pada bagian ini penulis mencoba mengkaji transparansi, akuntabel dan
partisipatif pengelolaan keuangan desa di Desa Berangas Timur dari data
yang telah didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi yang sudah
diberikan oleh aparat Desa Berangas Timur.
29
Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan rangkaian
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan serta pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa
kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Asas pengelolaan
keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang
telah diatur Permendagri nomor 113 tahun 2014. Penggunaan keuangan
desa ini diharapkan dapat meningkatkan seluruh sektoral yang ada di
Desa Berangas Timur baik bidang penyelenggaraan pemerintahan,
bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat serta
bidang pembinaan kemasyarakatan. Berikut ini merupakan bentuk
transparansi, akuntabel dan partisipatif atas pengelolaan keuangan desa
di Desa Berangas Timur tahun 2016, 2017 dan 2018.
1. Transparansi
Transparansi keuangan desa di Desa Berangas Timur dalam
hal ini dimulai dari perencanaan kegiatan hingga
pertanggungjawaban pada tahun 2016-2018. Transparansi pada
tahap perencanaan tercermin dengan diadakannya musyawarah
yang melibatkan masyarakat. Musyawarah tersebut biasanya
dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur.
Masyarakat sangat berperan penting dalam merumuskan
perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun
mendatang oleh pemerintah desa terkait kebutuhan masyarakat
setempat. Biasanya pokok bahasan yang dimusyawarahkan yaitu
penyampaian kembali penggunaan anggaran tahun sebelumnya,
kegiatan-kegiatan apa saja yang belum dapat direalisasikan,
sehingga pada tahun berikutnya dapat direalisasikan serta
pembuatan rencana kegiatan pemerintah desa satu tahun
kedepannya dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada.
30
Berikut dokumentasi musyawarah desa yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Berangas Timur selama tahun
2016-2018 pada Gambar 4.2 – 4.4.
Gambar 4.2. Musyawarah Desa Tahun 2016
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Gambar 4.3. Musyawarah Desa Tahun 2017
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
31
Gambar 4.4. Musyawarah Desa Tahun 2018
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Selain mengadakan musyawarah desa Pemerintah Desa
Berangas Timur juga membuat spanduk terkait penggunaan
/realisasi APBDes setiap tahunnya sebagai bentuk trasnparansi
kepada masyarakat untuk apa saja dana tersebut digunakan.
Spanduk tersebut diletakan di tempat-tempat yang strategis yang
ada di Desa Berangas Timur, seperti di dalam dan luar kantor desa,
dan pinggiran jalan dekat kantor desa. Spanduk tersebut dibuat oleh
bendahara keuangan desa setelah sekretaris desa melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes kepada
Pemerintah daerah melalui kecamatan. Berikut dokumentasi
spanduk yang penulis dapatkan pada Gambar 4.5 – 4.7.
32
Gambar 4.5. Spanduk Pelaporan Realisasi APBDes Tahun 2016
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
33
Gambar 4.6. Spanduk Pelaporan Realisasi APBDes Tahun 2017
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
34
Gambar 4.7. Spanduk Pelaporan Realisasi APBDes Tahun 2018
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
35
Berdasarkan dokumentasi spanduk diatas, dapat dilihat
perkembangan pelaporan realisasi APBDes yang semakin baik tiap
tahunnya. Pada tahun 2016, pelaporan yang dilakukan pemerintah
desa kepada masyarakat masih secara ringkas, sehingga masyarakat
tidak dapat mengetahui rincian kegiatan dari sektoral-sektoral yang
telah dilaksanakan dan berapa jumlah biaya per kegiatannya, contoh
nya seperti di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang
pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat
yang masih tidak diketahui rincian kegiatannya. Namun pada
bidang pembangunan infrastruktur dapat diketahui kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kemudian, pada tahun 2017 spanduk yang dibuat, sudah
terlihat jenis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan per sektoralnya,
namun masih tidak dapat diketahui berapa total pendapatan dan
total belanja pada periode tersebut. Selanjutnya disempurnakan
kembali pada tahun 2018, spanduk yang dibuat sudah memuat
rincian kegiatan per sektoral, total pendapatan dan total belanja.
Selain mendapatkan informasi di spanduk yang telah dipasang
oleh aparat desa, masyarakat juga dapat memperoleh informasi
tentang pengelolaan keuangan desa baik dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban
secara langsung di kantor desa. Namun hanya informasi-informasi
yang bersifat umum yang dapat diperoleh masyarakat. Jika
dokumen yang bersifat rahasia, maka tidak dapat diperoleh oleh
publik, karena dikhawatirkan dokumen tersebut dapat
disalahgunakan, contohnya seperti dokumen Rincian Anggaran
Biaya (RAB).
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah
Desa Berangas Timur telah melakukan transparansi terkait
pengelolaan keuangan desa baik kepada masyarakat maupun
kepada pemerintah daerah, sebagaimana yang telah terkmaktub di
36
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Desa pada sub bab asas pengelolaan keuangan desa yang
menyatakan bahwa transparan berarti memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel
Dalam proses pengelolaannya, Pemerintah Desa Berangas
Timur mulai menerapkan aplikasi yang direkomendasikan oleh
BPKP yaitu aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) pada tahun
2017, dikarenakan pada tahun 2016 pemerintah desa masih
menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala yaitu Simpekdes (Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Desa). Pelaporan pada tahun 2016 masih menggunakan
aplikasi Simpekdes. Efektivitas penerapan aplikasi Siskeudes
dimulai sejak awal tahun 2017.
Pada tahun pertama, aparat desa khususnya bendahara desa
mengalami sedikit kendala terhadap penggunaannya karena
rumitnya pengoperasian aplikasi tersebut, maka sangat diperlukan
pelatihan-pelatihan secara intensif tentang pengoperasian aplikasi
Siskeudes oleh BPKP. Namun pelatihan Siskeudes hanya
dilaksanakan 1 tahun sekali, berlangsung selama 3 hari dan diikuti
oleh sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan
keuangan dan bendahara keuangan. Seiring berjalannya waktu,
penggunaan aplikasi Siskeudes sudah berjalan dengan baik, hal
tersebut tidak terlepas dari pelatihan serta bantuan konsultasi
melalui grup Whatsapp yang telah dibentuk oleh BPKP.
Laporan realisasi APBDes disusun oleh sekretaris desa
bersama bendahara keuangan desa, dan diotorisasi oleh kepala desa.
Laporan tersebut akan dilaporkan oleh kepala desa kepada
bupati/walikota setiap semesternya pada akhir bulan Juni dan
37
Desember, paling lambat 1 bulan sesudah akhir semester yaitu pada
akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan januari tahun
berikutnya sebagaimana telah diatur dalam Permendagri nomor 113
tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian, kepala
desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun
anggaran. Berikut dokumentasi laporan realisasi APBDes tahun
2016 – 2018 pada gambar 4.8 – 4.10.
38
Lanjutan
39
Lanjutan
40
Lanjutan
41
Lanjutan
42
Lanjutan
43
Lanjutan
Gambar 4.8. Laporan Realisasi APBDes Tahun 2016
Sumber : Pemerintah Desa Berangas Timur
44
Gambar 4.9. Laporan Realisasi APBDes Tahun 2017
Sumber: Pemerintah Desa Berangas Timur
45
Gambar 4.10. Laporan Realisasi APBDes Tahun 2018
Sumber: Pemerintah Desa Berangas Timur
46
Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Desa Berangas Timur
pada tahun 2016-2018, dalam hal akuntabilitas pelaporan dan
pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes kepada
bupati/walikota telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun
2014.
3. Partisipatif
Dalam proses pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa
partisipatif yaitu adanya keterlibatan unsur masyarakat desa dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Keterlibatan
masyarakat desa pada tahap awal pengelolaan keuangan desa
tercermin dengan keikutsertaannya pada musyawarah desa yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Berangas Timur selama
tahun 2016-2018. Musyawarah tersebut membahas rencana kerja
Pemerintah Desa Berangas Timur untuk 1 tahun kedepan, sehingga
kritik dan saran dari masyarakat desa berangas timur atas kegiatan
yang telah dilaksanakan sangatlah penting. Kritik dan saran yang
sering disampaikan masyarakat desa pun adalah kritik dan saran
yang membangun. Pemerintah Desa Berangas Timur pun tidak
segan menerima kritik saran dari masyarakat desanya karena
dengan adanya kritik dan saran tersebut Pemerintah Desa Berangas
Timur dapat berbenah untuk menyelenggarakan pengelolaan
keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan
memprioritaskan kepentingan masyarakat diatas kepentingan
pribadi.
Pada tahap pengelolaan keuangan desa selanjutnya yakni
pelaksanaan pembangunan, antusiasme masyarakat di Desa
Berangas Timur masih tinggi dalam hal gotong royong
pembangunan desa. Pemerintah Desa Berangas Timur
mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat
dibandingkan tenaga luar untuk berpatisipasi melaksanakan
pembangunan. Apabila tidak cukup tenaga kerja dari RT yang
47
bersangkutan, pemerintah desa menawarkan tenaga kerja ke RT
yang lainnya. Contohnya di RT 04 sedang dilaksanakan perbaikan
jalan gang , namun tenaga kerja yang diperlukan masih kurang,
sehingga pemerintah desa menawarkan tenaga kerja tambahan ke
RT lainnya yang bersedia.
Pemerintah Desa Berangas Timur melibatkan masyarakat desa
setempat pada saat pelaksanaan pembangunan, secara tidak
langsung juga membantu perekonomian masyarakatnya dengan
pemberian upah atas pelaksanaan pembangunan tersebut.
Pemberian upah tersebut diharapkan dapat membantu
perekonomian masyarakat desa berangas timur. Pembangunan yang
sering dilaksanakan seperti perbaikan jalan baik di jalan utama/raya
maupun jalan di gang-gang, perbaikan atau pembangunan jembatan,
pembangunan mushola/masjid, dll. Berikut dokumentasi
keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan
di Desa Berangas Timur tahun 2016-2018 pada Gambar 4.12 –
4.17.
Gambar 4.11. Pelaksanaan Pembangunan Mushola Tahun 2016
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
48
Gambar 4.12. Pelaksanaan Pembangunan Tahap II Mushola Tahun 2016
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Gambar 4.13. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Tahun 2017
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
49
Gambar 4.14. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Tahun 2017
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Gambar 4.15. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Gang Tahun 2018
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
50
Gambar 4.16. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jalan Gang Tahun 2018
Sumber : Kantor Pemerintah Desa Berangas Timur
Berdasarkan uraian diatas, pada tahun 2016-2018 Pemerintah
Desa Berangas Timur telah menerapkan asas partisipatif.
Sebagaimana pengertian asas partisipatif pada Petunjuk
Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
yaitu adanya keterlibatan unsur masyarakat dalam proses
pengelolaan keuangan desa baik perencanaan maupun pelaksanaan
pembangunan.