BAB III SISTEM ADMINISTRASI VETERAN REPUBLIK … · masyarakat seperti Hansip dan Menwa. Dalam...
Transcript of BAB III SISTEM ADMINISTRASI VETERAN REPUBLIK … · masyarakat seperti Hansip dan Menwa. Dalam...
48
BAB III
SISTEM ADMINISTRASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
A. Latar Belakang Berdirinya Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan
(Kanminvetcad) IV/32 Sukoharjo
Permasalahan Veteran hampir dialami semua negara yang pernah terlibat
dalam perang. Sebagai negara yang mencapai kemerdekaan melalui perjuangan,
Indonesia memiliki eks-pejuang yang jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana pun
mereka telah berjasa bagi negara, oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar
bagi negara dan pemerintah untuk memperhatikan Veteran. Pemerintah
bertanggung jawab dalam usaha memperbaiki kehidupan Veteran.32
Permasalahan Veteran di Indonesia ditangani oleh Kementrian Urusan Veteran
yang dibentuk pada masa Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) yang dibentuk tahun
1959. Lembaga dan badan yang mengurus Veteran tidak hanya ada dipusat
namun juga didirikan di daerah-daerah. Adanya instansi Kementrian Urusan
Veteran dari pusat sampai ke daerah-daerah dan Legiun Veteran Republik
Indonesia dari pusat dampai daerah-daerah adalah satu-satunya jalan yang
sewajarnya dan yang sebaik-baiknya untuk penyelesaian kaum Veteran secara
keseluruhan.33
Instansi kepengurusan Veteran mengalami beberapa kali
32
Moh. Munasir., op.cit., hlm. 18.
33 Karsono, op.cit., hlm. 12.
49
perubahan bahkan penghapusan hingga diterbitkannya Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan
Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan, dan yang bertugas menangani
permasalahan Veteran di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Personel, Tenaga
Manusia dan Veteran (Ditjen Persmanvet). Ditjen Parsmanvet merupakan
kepengurusan tingkat pusat, sedangkan di Daerah Tingkat I (KODAM)
kepengurusan Veteran ditangani oleh Badan Pembinaan Administrasi Veteran
dan Cadangan (Babinminvetcaddam), dan Kantor Administrasi Veteran dan
Cadangan (Kanminvetcad) berada pada Daerah Tingkat II (KODIM).
Kanminvetcad bertugas mengurus pendataan Formulir Permohonan Tunjangan
Veteran di setiap Daerah Tingkat II, yang kemudian meneruskan formulir
tersebut ke Babinminvetcad untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Buku Induk.
Semua formulir yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Ditjen Persmanvet
untuk kembali diteliti dan diperiksa kelengkapannya. Formulir yang memenuhi
syarat dan lengkap akan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan Tunjangan
Veteran beserta Petikannya.
Diperlukan organisasi yang dapat menjalankan kepengurusan Veteran
hingga ke tingkat daerah, bukan hanya di pusat. Kantor Administrasi Veteran dan
Cadangan IV/32 Sukoharjo, didirikan pada tahun 1959. Pada awal berdirinya
kantor ini bernama Kanminvetcad XIII yang memiliki tugas mengurus
administrasi Veteran di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharo dan
50
Kabupaten Wonogiri.34
Barulah pada tahun 1987 Kanminvetcad XIII dipecah
menjadi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dan Kanminvetcad IV/33 Wonogiri.
Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32; IV berarti berada di bawah
Komando Daerah Militer IV yaitu KODAM Diponegoro (Jawa Tengah) dan 32
adalah kode wilayah untuk Kabupaten Sukoharjo. Bukan hanya wilayah
Sukoharjo dan Wonogiri yang kepengurusan administrasi Veteran-nya pernah
digabung, beberapa daerah lain di Jawa Tengah juga demikian. Setelah tahun
1987 setiap kabupaten di Jawa Tengah memiliki Kanminvetcad masing-masing
yang totalnya ada 36. Pulau Jawa merupakan basis pertempuran merebut
kemerdekaan Indonesia karena itulah setiap daerah terdapat mantan pejuang
kemerdekaan. Seperti halnya kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten
Sukoharjo juga memiliki Kanminvetcad karena terdapat banyak Veteran di
Sukoharjo dan perlu adanya organisasi yang mengatur dan mengurusi
administrasinya mengingat UU No. 7 tahun 1967, bahwa perlunya diberikan
penghargaan atas perjuangan yang mereka lakukan. Penghargaan tersebut tidak
bisa sembarangan diberikan secara langsung dari pusat ke setiap Veteran di
daerah karena itulah perlu organisasi di setiap daerah untuk melakukan pendataan
Veteran di daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Sukoharjo ada cukup
banyak Veteran yang turut berjuang maka dari itu di Kabupaten Sukoharjo pun
juga didirikan Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan. Kanminvetcad IV/32
Sukoharjo yang berada di bawah komando Badan Pembinaan Administrasi
Veteran dan Cadangan Kodam IV Diponegoro. Sebelum keluarnya Peraturan
34
Wawancara dengan Marmi pada tanggal 27 Agustus 2016.
51
Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran,
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo hanya bertugas melakukan pendataan terhadap
Veteran RI di seluruh Kabupaten Sukoharjo untuk kemudian Veteran tersebut
memperoleh Gelar Kehormatan dari Kementrian Pertahanan. Memang telah ada
peraturan menegnai Tunjangan Veteran sebelum Peraturan Pemerintah No. 24
tahun 1977, namun karena keterbatasan staf pegawai dan ada dua Kabupaten
yang ditangani, Kanminvetcad XIII hanya melayani perndaftaran Veteran yang
ingin memperoleh Gelar Kehormatan Veteran. Tahun pertama didirikannya
Kanminvetcad IV/32 atau yang pada saat itu masih bernama Kanminvetcad XIII,
belum memiliki kantor sendiri sehingga pendataan Veteran RI di Kabupaten
Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri dilakukan di markas KODIM 0726
Sukoharjo.
Bangunan yang digunakan sebagai kantor oleh Kanminvetcad XIII pada
mulanya masih menggunakan bangunan seadanya yaitu bangunan milik warga
bernama Joyo yang beralamat di Desa Denokan, Kelurahan Jetis, Sukoharjo.35
Pasca kerusuhan G30S/PKI, bekas gedung PKI Sukoharjo yang diambil alih oleh
militer lalu diserahkan ke Koramil dan oleh Koramil pada tahun 1970
dipinjamkan kepada Kanminvetcad.36
Sebelum adanya Peraturan Pemerintah
mengenai Tunjangan Veteran, kantor ini hanya bertugas melalukan pendataan
terhadap Veteran RI, melakukan penyaringan, dan melakukan wawancara
35
Wawancara dengan Marmi pada tanggal 27 Agustus 2016.
36 Wawancara dengan Parmin pada tanggal 28 Agustus 2016.
52
terhadap para Veteran. Baru setelah ada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977
mengenai Tunjangan Veteran, kantor ini juga bertugas membantu Veteran RI di
Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri yang ingin mengajukan Formulir
Permohonan Tunjangan Veteran. Hingga akhirnya Kanminvetcad XIII dipecah
menjadi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dan Kanminvetcad IV/34 Wonogiri,
dengan pembagian tugas administrasi untuk masing-masing Kabupaten.
Gambar. 1
Bangunan Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo
Sumber: Dokumentasi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo sejak tahun 1994 telah menempati
bangunan baru yang mana bangunan tersebut memang didirikan untuk Kantor
Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo yang beralamat di Jalan
Krakatau No. 53 D, Sukoharjo. Seluruh kegiatan administrasi Veteran Sukoharjo
53
dilakukan di kantor ini hingga sekarang. Selain kegiatan administrasi Veteran
kantor ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan pegawainya seperti pertemuan
atau rapat dengan Kanminvetcad lain.
B. Sistem Organisasi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo
Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan disingkat Kanminvetcad,
seperti namanya kantor ini mengurusi segala kepentingan administrasi bagi
Veteran RI. Kanminvetcad hampir ada di setiap Kabupaten mengingat banyaknya
bekas pejuang yang dulu ikut serta dalam perang kemerdekaan maupun perang
mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Salah satunya adalah
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo yang memiliki tugas mengurusi segala
kepentingan administrasi Veteran RI yang berada di Kabupaten Sukoharjo.
Berbicara mengenai kepengurusan Veteran di Indonesia bukan hanya
Kanminvetcad saja, namun masih ada kepengurusan lain, yaitu
Babinminvetcaddam di Daerah Tingkat I dan Ditjen Persmanvet di tingkat pusat.
Kanminvetcad merupakan kantor yang berfokus mengurusi keperluan
administratif Veteran RI baik Veteran dari kalangan masyarakat maupun Veteran
yang berasal dari militer dan bukan organisasi perkumpulan bagi para Veteran.
Sedangkan organisasi yang menaungi Veteran di Indonesia dan merupakan
organisasi yang menjadi wadah bagi para Veteran bernama Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI). Kanminvetcad dan LVRI sering dianggap sama oleh
para Veteran, sehingga seringkali ada Veteran yang menyerahkan berkas
54
pengajuan Gelar Kehormatan Veteran maupun berkas Permohonan Tunjangan
Veteran bukan ke Kanminvetcad namun ke LVRI. Kanminvetcad berfungsi
menangani seluruh keperluan administratif Veteran RI agar tercatat oleh negara
dan dapat memperoleh hak-haknya. Sedangkan, LVRI merupakan wadah bagi
Veteran RI untuk berkumpul dan berorganisasi.
Selain bukan merupakan organisasi Veteran, Kanminvetcad juga bukan
merupakan penyalur dana tunjangan kepada Veteran. Kanminvetcad IV/32
Sukoharjo hanya berperan mengumpulkan data dan pengisian berkas pengajuan
Gelar Kehormatan dan permohonan tunjangan dari seluruh Veteran di Kabupaten
Sukoharjo. Melakukan pencatatan, penerimaan, registrasi dan penyaringan berkas
yang diajukan Veteran RI dari seluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo untuk
diserahkan ke Ditjen Persmanvet untuk kemudian di terbitkan Surat Keputusan
Gelar Kehormatan dan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan. Kedua Surat
Keputusan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masing-masing Veteran RI
di Kabupaten Sukoharjo melalui Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. Dana tunjangan
yang diperoleh Veteran RI dapat diambil setiap bulannya, namun bukan di
Kanminvetcad melainkan di Kantor Perbendaharaan Negara. Kanminvetcad tidak
berperan dalam penyaluran dana tunjangan kepada Veteran.
55
1. Kedudukan dan Fungsi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo
Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan merupakan unsur pelaksana
Babinminvetcaddam yang berkedudukan di bawah Kepala Badan Pembinaan
Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam (Kababinminvetcaddam).
Kanminvetcad memiliki tugas pokok membantu Kepala Babinminvetcaddam
dalam menyelenggarakan pengurusan administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI
yang meliputi pencatatan, penerimaan, registrasi dan penyaringan calon Veteran
RI dan Cadangan TNI, di wilayah Korem/Kodim.37
Veteran RI adalah semua
pejuang yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan negara. Sedangkan yang dimaksud
Cadangan TNI adalah bagian dari kekuatan pertahanan negara yang berada di
masyarakat seperti Hansip dan Menwa. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
tersebut Kanminvetcad menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi sebagai
berikut:
1) Pengurusan Veteran RI di wilayahnya, meliputi segala usaha pekerjaan
dan kegiatan yang berkaitan/berkenaan dengan kepengurusan administrasi,
pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data Veteran RI di wilayahnya.
2) Pengurusan Cadangan TNI di wilayahnya, meliputi segala usaha pekerjaan
dan kegiatan yang berkaitan/berkenaan dengan kepengurusan administrasi,
pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data Cadangan TNI di
wilayahnya.
37
Organisasi dan Tugas Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan
TNI (Kanminvetcad). Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.
56
3) Registrasi dan penyaringan
Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan/berkenaan
dengan kepengurusan administrasi, pencatatan, pengumpulan dan
pengolahan data Veteran RI dan Cadangan TNI di wilayahnya.
Kanminvetcad bukanlah organisasi Veteran melainkan organisasi yang
bertugas mengurus dan melayani segala urusan administrasi Veteran RI di Tingkat
II. Sejak dibentuk pada tahun 1959, Kaminvetcad IV/32 Sukoharjo berfungsi
sebagai kantor yang mengurus segala urusan administrasi Veteran RI tersebut di
Sukoharjo. Sebelum adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1967, Kanminvetcad
IV/32 Sukoharjo berfungsi sebagai kantor pendataan Veteran RI di Sukoharjo,
memberikan nomor pendaftaran serta Nomor Pokok Veteran (NPV). Setelah
adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1967, Kanminvetcad juga berperan sebagai
kantor yang berfungsi mengumpulkan berkas permohonan Gelar Kehormatan
Veteran bagi Veteran untuk memperoleh Gelar Kehormatan, melakukan seleksi
dan melakukan wawancara terhadap Veteran dan saksi. Setelah persyaratan
lengkap akan diteruskan ke Babinminvetcaddam untuk kembali diseleksi. Setelah
sampai ke Ditjen Persmanvet berkas permohonan yang diajukan oleh Veteran
akan kembali diseleksi, jika semua syarat terpenuhi makan Ditjen Persmanvet
akan menerbitkan Surat Keputusan Gelar Kehormatan Veteran. Skep Gelar
Kehormatan Veteran ini akan didistribusikan ke Babinminvetcaddam dan
kemudian ke Kanminvetcad untuk selanjutnya diserahkan kepada Veteran RI.
Fungsi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo bertambah lagi setelah keluarnya
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Kepada
57
Veteran RI. Di kantor ini tidak hanya dilaksanaakan pendataan terhadap Veteran
RI di Kabupaten Sukoharjo, fungsinya bertambah sebagai tempat pengumpulan
berkas persyaratan Permohonan Tunjangan Veteran. Meski dengan adanya
Peraturan Pemerintah mengenai Tunjangan Veteran, kantor ini lebih berfokus
pada Veteran yang ingin mendaftar untuk memperoleh Surat Keputusan
Pemberian Tunjangan, kantor ini masih tetap melayani Veteran yang ingin
membuat Skep Gelar Kehormatan Veteran.
2. Susunan dan Struktur Organisasi
Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo memiliki dua
unsur utama dalam susunan organisasinya, yaitu Unsur Pimpinan oleh Kepala
Kanminvetcad, disingkat Kakanminvetcad dan Unsur Staf Pelaksana yang terdiri
dari Kelompok Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Pok TUUD, Urusan
Veteran RI disingkat Urvet, Urusan Cadangan TNI disingkat Urcad, serta Urusan
Registrasi dan Penyaringan disingkat Urregring. 38
Kantor Administrasi Veteran
dan Cadangan IV/32 Sukoharjo berada dibawah Babinminvetcaddam Kodam IV
Diponegoro dengan struktur organisasi sebagai berikut:
38
Organisasi dan Tugas Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan
TNI (Kanminvetcad). Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.
58
Bagan 1. Struktur Organisasi
Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI AD
(Kanminvetcad) IV/32 Sukoharjo
(Sumber: Organisasi dan Tugas Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan
TNI (Kanminvetcad), Sub Lampiran “1” dari Lampiran Keputusan
KASAD, Nomor: Kep/20/II/1986, Tanggal: 17 Februari 1986.
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.)
Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo dipimpim
oleh seorang KA (Kepala) yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah (Pamen)
TNI-AD, bertugas membantu Kepala Babinminvetcaddam dalam bidang
pengurusan administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI di wilayahnya. Tugas KA
Kanminvetcad dalam pelaksanaannya secara lebih terperinci adalah sebagai
berikut:
KA
URREGRING URCAD URVET
POK TUUD
59
1) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Kepala
Babinminvetcaddam, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan bidang tugasnya
2) Memimpin Kanminvetcad guna menjamin efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas
3) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan penyelenggaraan fungsi
Kepala Kanminvetcad baik dalam hubungan kedalam maupun keluar
sesuai kedudukan, batas wewenang dan tanggung jawabnya.
Kakanminvetcad dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Babinminvetcaddam, dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Veteran RI
dan Cadangan TNI di lapangan berkoordinasi dengan Dankoter setempat.
Pergantian jabatan Kakanminvetcad di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo ditentukan
oleh Kepala Babinminvetcad Diponegoro yang berada di kantor pusat Semarang.
Pada periode penulisan karya ilmiah ini ada tujuh kali pergantian Kakanminvetcad
di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. Tahun 1985 saat terbitnya Peraturan
Pemerintah No. 34 tentang Tunjanga Veteran, posisi Kakanminvetcad di
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dijabat oleh Mayor Sukido, namun pada tahun
berikutnya digantikan oleh Mayor Romdani yang menjabat hingga tahun 1991.
Mayor Romdani kemudian digantikan oleh Mayor Domingus Naragale yang
menjabat hingga tahun 1995. Sering terjadi pergantian Kakanminvetcad di
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dikarenakan tidak adanya peraturan khusus
mengenai masa jabatan KA. Tahun 1995 hingga 1997 dijabat oleh Mayor
Suparmi, tahun 1997 hingga 1998 dijabat oleh Kapten Sriyono. Kapten Sriyono
60
menjabat dengan status Pejabat Sementara (PJS) yang mengisi posisi
Kakanminvetcad karena adanya kekosongan jabatan pada masa antara tahun
1997-1998. Kapten Sriyono berasal dari Korem 074 Surakarta. Tahun 1998
hingga 1999 dijabat Mayor Palam, dan tahun 1999 hingga tahun 2002 dijabat oleh
Mayor Suratman. Seluruh pergantian Kakanminvetcad di Kanminvetcad IV/32
Sukoharjo merupakan wewenang dari Kababinminvetcad Diponegoro Jawa
Tengah.39
Kakanminvetcad tidak selalu menjabat hingga masa pensiunnya
berakhir, melainkan dapat dipindahkan ke Kanminvetcad lain, baik kembali
menjabat sebagai Kepala maupun jabatan lain.
Berada dibawah Kakanminvetcad adalah Kelompok Tata Usaha dan
Urusan Dalam (Pok TUUD) yang dipimpin oleh seorang Bintara Tinggi (Bati)
TNI-AU sebagai kepala kelompok disingkat Kapok TUUD, yang merupakan
pembantu Kakaminvetcad dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan staf
dan kantor dilingkungan Kanminvetcad dengan tugas dan kewajiban sebagai
berikut:
1) Melaksanakan kegiatan tata usaha kantor dilingkungan Kanminvetcad
2) Melaksanakan urusan dalam dilingkungan Kanminvetcad
3) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pembekalan di lingkungan
Kanminvetcad
4) Melaksanakan kegiatan administrasi baik personel maupun materiil
organik
5) Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan Kanminvetcad
39
Wawancara dengan Parmin pada tanggal 28 Agustus 2016.
61
Kapok TUUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Kanminvetcad. Pergantian personel yang menjabat Kapok TUUD sama
seperti pergantian jabatan KA Kanminvetcad, merupakan wewenang KA
Babinminvetcad Diponegoro. KA Kanminvetcad tidak berwenang untuk
memberhentikan atau malantik Kapok TUUD. Sesuai periode penulisan karya
tulis ini, posisi Kapok TUUD di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dijabat oleh
Peltu Yanto. Jabatan Kapok TUUD dijabat oleh seorang pegawai yang masa
jabatannya dari sejak pegawai tersebut diangkat hingga pegawai tersebut pensiun.
Di bawah Pok TUUD terdapat Urvet, Urcad dan Urregring yang memiliki
kedudukan setara dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanminvetcad.
Urusan Veteran atau Urvet dipimpin oleh seorang PNS TNI-AD golongan III/a-d
sebagai Kepala Urusan Veteran, disingkat Kaurvet yang merupakan pembantu
Kepala Kanminvetcad dalam bidang pengurusan administrasi Veteran RI di
wilayahnya, dengan tugas sebagai berikut:
1) Melaksanakan kegiatan administrasi personel Veteran RI meliputi
pendaftaran, statistik dan dokumentasi,
2) Menurus hak-hak dan kesejahteraan Veteran RI termasuk tunjangan dan
tanda-tanda kehormatan Veteran RI,
3) Melaksanakan kegiatan pendataan, pemeliharaan dan pengolahan data
Veteran RI.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kaurvet dibantu oleh Pengatur Personel
Veteran RI dan Bintara hak-hak dan kesejahteraan Veteran RI. Dilihat dari tugas-
62
tugasnya, pegawai di bagian Urvet adalah yang bertanggung jawab atas segala
urusan administrasi Veteran. Jabatan Kaurvet juga ditentukan oleh KA
Babinminvetcad Diponegoro, masa jabatannya juga hingga pagawai tersebut
pensiun. Sesuai periode penulisan karya tulis ini, posisi Kaurvet di Kanminvetcad
IV/32 Sukoharjo dijabat oleh Susanto.
Selanjutnya ada Urcad (Urusan Cadangan TNI), yang dipimpin oleh
seorang Perwira Menengah (Pama) TNI-AD sebagai Kepala Urusan Cadangan
TNI disingkat Kaurcad yang merupakan pembantu Kakaminvetcad dalam bidang
pengurusan administrasi Cadangan TNI di wilayahnya dengan tugas dan
kewajiban berikut:
1) Melaksanakan kegiatan administrasi personel Cadangan TNI termasuk
pendaftaran, statistik dan dokumentasi,
2) Mengurus hak dan kesejahteraan Cadangan TNI termasuk tanda-tanda
kehormatan, pendidikan/latihan dan statistik/dokumentasi,
3) Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendataan, pemeliharaan
dan pengolahan data Cadangan TNI.
Bagian Urcad adalah bagian yang mengurus administrasi untuk Cadangan
TNI, antara lain Hansip, Kamra dan Menwa. Sampai kini masyarakat hanya
mengenal sosok tentara seperti adanya, yaitu hanya bala siap, dengan prajurit
karier atau dulu disebut juga prajurit jabatan. 40
Yogi Supardi dalam bukunya
Kembali Kerakyat Kepedulian Seorang Prajurit, membedakan prajurit menjadi
40
Yogi Supardi., op.cit., hlm 47.
63
dua yaitu bala siap yang berasal TNI dan bala cadangan yang merupakan pasukan
cadangan berasal dari rakyat. Kaurcad dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab langsung kepada Kakanminvetcad. Jabatan Kaurcad juga
ditentukan oleh KA Babinminvetcad Diponegoro, masa jabatannya juga hingga
pagawai tersebut pensiun. Sesuai periode penulisan karya tulis ini, tidak ada yang
menjabat posisi Kaurcad di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. Hal ini dikarenakan
kurangnya personel. Permasalahan kurangnya personel ini tidak hanya terjadi di
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo, melainkan hampir di seluruh daerah. Perlu
adanya pemerataan personel sehingga beberapa posisi di setiap daerah ada yang
kosong dan lebih diutamakan mengangkat pegawai untuk mengisi jabatan
personel yang bertanggungjawab langsung untuk kepengurusan administrasi
Veteran.41
Sejajar dengan Urvet dan Urcad ada bagian Urusan Registrasi dan
Penyaringan, disingkat Uregring. Dipimpin seorang Perwira Menengah (Pama)
TNI-AD yang menjabat sebagai Kepala Urusan Registrasi dan Penyaringan,
disingkat Kaur Regring, yang merupakan pembantu Kakanminvetcad dalam
menyelenggarakan kegiatan registrasi dan penyaringan para calon Veteran RI dan
Cadangan TNI di wilayahnya, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1) Melaksanakan registrasi dan herregistrasi Veteran RI dan Cadangan TNI,
2) Melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyaringan pada tahap pertama,
3) Menyelesaikan kelengkapan administrasi hingga memenuhi persyaratan.
41
Wawancara dengan Parmin pada tanggal 28 Agustus 2016.
64
Kaurregring dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung
kepada Kakanminvetcad. Jabatan Kaurcad juga ditentukan oleh KA
Babinminvetcad Diponegoro, masa jabatannya juga hingga pagawai tersebut
pensiun. Sesuai periode penulisan karya tulis ini, posisi Kaurcad di Kanminvetcad
IV/32 Sukoharjo juga kosong dikarenakan alasan yang sama dengan posisi
Kaurcad. Pengosongan jabatan ini merupakan wewenang dari Kababinminvetcad
Diponegoro.
Kanminvetcad memiliki daftar susunan personel yang setiap jabatan diisi
oleh pegawai personel dengan pangkat tertentu yang berasal dari TNI atau PNS
TNI. Jabatan seluruh personel di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo diangkat oleh
Kababinminvetcad Diponegoro. Meski seluruh staf pelaksana bertanggung jawab
kepada Kakanminvetcad, yang berhak mengangkat pegawai staf pelaksana
tetaplah Kababinminvetcad. Tidak seperti Kakanminvetcad yang tidak memiliki
masa periode jabatan dan sering dipindah tugaskan, staf pelaksana umumnya
menjabat posisi mereka hingga pensiun. Sebagian jabatan di Kanminvetcad
dijabat oleh orang-orang dari militer karena organisasi ini juga merupakan bagian
dari Komando Militer. Setelah dijelaskan struktur organisasi Kanminvetcad IV/32
Sukoharjo, berikut adalah daftar susunan personel:
65
Tabel 2. Susunan Personel
Nomor Uraian Pangkat Corps ID Jumlah
Unit Jabatan
01 00
01
02
PIMPINAN
Kakanminvetcad
Pengemudi
Mayor
I/a-d
M
S
1
1
Jumlah 2
02 00
01
02
03
04
05
06
POKTUUD
Kapok Tuud
Pengatur Min/Wat
Ba Urdal
Pengatur Uryar
Pengatur Tik
Pengemudi
Plt
II/a-d
Serma
II/a-d
II/a-d
I/a-d
M
S
M
S
S
S
1
1
1
1
1
1
Jumlah 6
03 00
01
02
03
04
05
06
07
URVET
Kaurvet
Pengatur Persvet
Ba Hakjah
Pengatur Min Daftar
Pengatur Tunjangan
Pengatur pendataan
Pengatur Tik
III/a-d
II/d
Serma
II/a-d
II/a-d
II/a-d
II/a-d
S
S
S
S
S
S
S
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah 7
04 00
01
02
03
04
05
06
07
08
URCAD
Kaurcad
Pengatur Perscad
Ba Diklat
Pengatur Hakjab
Pengatur Min Daftar
Pengatur Hak
Pengatur Pendtaan
Pengatur Tik
Kpt
II/a-d
Serma
II/a-d
II/a-d
II/a-d
II/a-d
II/a-d
M
S
M
S
S
S
S
S
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah 8
05 00
01
02
03
04
05
06
UR REGRING
Kaur Regring
Pengatur Reg
Bati Ringvet
Bati Ringcad
Pengatur Kapmin
Pengatur Tik
Kpt
II/a-d
Plt
Plt
II/a-d
II/a-d
M
S
M
M
S
S
1
1
1
1
1
1
Jumlah 6
(Sumber: Organisasi dan Tugas Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan
TNI (Kanminvetcad), Sub Lampiran 2 dari Lampiran Keputusan
KASAD, Nomor: Kep/20/II/1986, Tanggal: 17 Februari 1986.
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.)
66
Dari 29 jabatan personel yang ada pada tabel tersebut tidak semua jabatan
di Kaniminvetcad IV/32 Sukoharjo terisi dikarenakan memang masih belum
banyaknya pegawai yang dapat diangkat untuk mejabat di Jawa Tengah. Sehingga
hanya jabatan personel yang penting dan memiliki tugas pokok untuk mengurus
administrasi Veteran. Dari 29 jabatan personel tersebut, di Kanminvetcad IV/32
Sukoharjo selain jabatan Kakanminvetcad hanya 14 jabatan yang terisi, yaitu:
1) Kapok TUUD dijabat oleh Pelda Suyanto
2) Pengatur Min/Wat dijabat oleh Soeripno
3) Pengatur Uryar dijabat oleh Marmi
4) Pengatur Tik dijabat oleh Suwarti
5) Kaurvet dijabat oleh Susanto
6) Pengatur Persvet dijabat oleh Suparno BA
7) Pengatur Min Daftar dijabat oleh Sugiyono
8) Pengatur Tunjangan dijabat oleh Sumanto
9) Pengatur Perscad dijabat oleh Slamet
10) Ba Diklat dijabat oleh Serma Tugimin
11) Pengatur Hak dijabat oleh Utoyo Ramelan
12) Pengatur Reg dijabat oleh Sartomo
13) Pengatur Kapmin dijabat oleh Purwanto
14) Pengatur Tik dijabat oleh Siswoyo
67
Gambar. 2
Kakanminvetcad bersama Staf Pelaksana, Tahun 1986
Sumber: Dokumentasi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo
Gambar tersebut merupakan foto Kakanminvetcad, Mayor Romdani
bersama staf pelaksana yang menjabat pada awal diberlakukannya Peraturan
Pemerintah No. 34 Tahun 1985. Dari yang paling kiri adalah Suparno BA, Utoyo
Ramelan, Marmi, Mayor Romdani, Soeripno, Siswoyo dan Sumanto.
3. Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Sukoharjo
Pasca perang menjadi prajurit di medan perang Veteran di Kabupaten
Sukoharjo masih saling berhubungan dan saling memahami permasalahan yang
mereka hadapi. Veteran rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan
permasalahan tersebut. Tidak ada nama khusus untuk menyebut perkumpulan
Veteran di Kabupaten Sukoharjo. Hingga akhirnya LVRI resmi berdiri sebagai
organisasi tunggal yang menanungi Veteran RI pada tahun 1957. Selain itu masih
ada organisasi persatuan Veteran RI yang merupakan wadah bagi Veteran di
68
seluruh Indonesia untuk tetap dapat saling terhubung. Organisasi ini bernama
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), yang dibentuk ada 2 Januari 1957
sebagai hasil dari Konggres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) Seluruh
Indonesia atau yang secara resmi bernama Konggres Nasional Ke-1 Legiun
Veteran Republik Indonesia.42
Sejak terbentuknya LVRI hubungan kerjasama
dengan instansi-instansi pemerintah yang berwenang menyelesaikan masalah
Veteran RI telah berlangsung dengan baik.43
LVRI banyak berperan dalam
memperjuangkan hak Veteran di Indonesia serta menjalin kerjasama dengan
Veteran dari negara lain maupun di dalam Organisasi Veteran Dunia, World
Veterans Federation (WVF).
Organisasi-organisai Veteran di daerah mulai bergabung dan mengubah
nama menjadi LVRI Cabang, termasuk organisasi Veteran di Sukoharjo yang
didirikan pada tahun 1959. Sejak adanya LVRI dengan kepengurusan yang lebih
teroganisir koordinasi antara Veteran di Sukoharjo menjadi lebih baik karena
adanya kepengurusan yang jelas. Berikut adalah kepengurusan LVRI Cabang
Sukoharjo:
Ketua : Sudijono Hadisuryanto
Wakil Ketua : Rin Wahid
Sekretaris : Oto Mulyanto
Bendahara : Mastur
42
Panitia Pusat Peringatan HUT LVRI XXV, op.cit., hlm. 32.
43 Ibid., hlm. 60.
69
Staf :1. Suyanto
2. Suhirso
3. Sudaisono
4. Sartono
Ketua sebagai pimpinan bertugas mengatur keaktifan organisasi serta
bertanggungjawab untuk mengkoordinasi anggotanya. Wakil ketua bertugas
membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris memiliki tugas
mengurus urusan administratif LVRI dan agenda kegiatan, sedangkan bendahara
bertugas mengatur keungan LVRI seperti dana kas dan iuran. Selain 3 jabatan
utama, LVRI Sukoharjo memiliki 4 staf yang tugasnya fleksibel. Keempat staf ini
biasanya yang mengurus setiap acara yang diselenggarakan oleh LVRI Sukoharjo
yang rutin mengadakan pertemuan setiap hari Senin atau Kamis di awal bulan.
Karena belum memiliki kantor tetap pada tahun itu, pertemuan diadakan di
rumah salah satu Veteran bernama Mangun Tukiyo yang beralamat di Desa
Larangan, Keluarahan Gayam, Sukoharjo. Pertemuan rutin yang diadakan oleh
LVRI Sukoharjo bertujuan agar hubungan antara Veteran di Sukoraharjo tetap
terjalin dengan baik. Selain mengadakan arisan rutin, dalam setiap pertemuan
yang diadakan LVRI juga mendiskusikan tentang Veteran lain yang belum
tergabung dalam organisasi dan belum memiliki Skep Gelar Kehormatan. LVRI
berusaha merangkul seluruh Veteran di Sukoharjo untuk tetap dapat menjalin
hubungan sabagai rekan yang pernah berjuang bersama. Veteran yang belum
tercatat sebagai anggota akan diusulkan oleh Veteran lain untuk dapat menjadi
anggota LVRI. Keanggotaan LVRI bersifat terbuka bagi siapa saja yang pernah
70
turut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan kedaulatan Indonesia.
Veteran anggota LVRI yang memiliki kenalan Veteran yang belum menjadi
anggota LVRI akan mengajak Veteran tersebut untuk bergabung. Veteran yang
baru bergabung akan mendapatkan arahan mengenai LVRI yang bertugas
menghimpun seluruh Veteran di Indonesia, serta mendapat arahan mengenai hak-
hak dan kewajiban seorang Veteran. LVRI mengutamakan agar seluruh Vetran di
Sukoharjo terdata dan memiliki Skep Gelar Kehormatan sebagai tanda jasa atas
perjuangan mereka karena Skep tersebut akan sangat membantu bagi Veteran
yang perikehidupannya kurang mampu karena Skep tersebut juga merupakan
syarat utama untuk memperoleh tunjangan.
4. Peran Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dalam Sosialisasi Tunjangan
Veteran
Sejak turunnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang
Tunjangan Veteran, Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dalam mengadakan
sosialisasi mengenai Tunjangan Veteran bekerjasama dengan LVRI Cabang
Sukoharjo. Begitu juga saat keluarnya pembaharuan Peraturan Pemerintah No. 24
menjadi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985, Kanminvetcad Sukoharjo juga
bekerjasama dengan LVRI untuk mengumpulkan Veteran RI di Kabupaten
Sukoharjo untuk mengadakan sosialisasi tentang Tunjangan Veteran RI.44
Kanminvetcad bekerjasama dengan LVRI karena LVRI lah yang bertugas
menghimpun dan menjalin hubungan antar Veteran di Kabupaten Sukoharjo.
Yang perlu disosialisasikan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan
44
Wawancara dengan Suparno, pada tanggal 12 Agustus 2016
71
Veteran, jumlah tunjangan, persyaratan dan cara mengajukan berkas permohonan
untuk memperoleh tunjangan. Serta menjelaskan bahwa semua berkas di
kumpulkan ke Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo, bukan ke LVRI, karena sering
terjadi kekeliruan informasi mengenai tempat kepengurusan administrasi Veteran.
Pegawai Kanminvetcad mengadakan sosialisasi mengenai pembukaan
pendaftaran Veteran Calon Penerima Tunjangan di acara pertemuan bulanan
LVRI. Bagi Veteran yang memiliki kenalan Veteran lain yang kondisi sosial-
ekonominya kurang mampu dihimbau untuk dapat menyampaikan informasi
pendaftaran tersebut, dan apabila ada Veteran yang ingin mendaftar namun belum
memiliki SKep Gelar Kehormatan, Kanminvetcad masih melayani permohonan
pembuatan Skep Gelar Kehormatan Veteran.
C. Sistem Administrasi Veteran RI oleh Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo
1. Sistem Registrasi Veteran RI Kabupaten Sukoharjo
Sebelum mengajukan Permohonan Tunjangan Veteran, Veteran RI harus
memiliki Skep Gelar Kehormatan Veteran, karena hanya Veteran RI yang telah
memiliki Skep Gelar Kehormatan Veteran yang dapat mengajukan Permohonan
Tunjangan Veteran. Pendataan Veteran RI di Kabupaten Sukoharjo untuk
administrasi pendaftaran dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran sudah
dilaksanakan sejak pegawai Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo masih berada di
KODIM 0726 Sukoharjo yaitu sejak tahun 1958. Administrasi pendaftaran dan
72
penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran masih terus dibuka hingga keluarnya
Undang-Undang Tunjangan Veteran sehingga masih ada kesempatan bagi Veteran
yang belum terdaftar dan belum memiliki Skep Gelar Kehormatan untuk
mendaftarkan dirinya ke Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.
Veteran RI yang berhak mengajukan Permohonan Tunjangan Veteran
adalah Veteran RI yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan
perikehidupan sosial-ekonominya memerlukan bantuan, serta Veteran yang
menderita cacad badan dan/atau ingatan yang cacadnya diperoleh akibat
perjuangan bersenjata untuk membela Republik Indonesia. Selain Veteran RI
yang berhak mendapat Tunjangan Veteran adalah janda/duda Veteran penerima
Tunjangan Veteran dan janda/duda Veteran, serta untuk keperluan administrasi
pengajuan Permohonan Tunjangan Veteran persyaratan umum yang harus
dilengkapi, antara lain:
a. Mengisi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran
Rangkap 5 (lima) bagi Veteran yang lokasinya berada di bawah
koordinator Kanminvetcad dan rangkap 4 (empat) bagi Veteran yang
lokasinya tidak berada di bawah koordinator Kanminvetcad.
b. Setiap formulir Permohonan Tunjangan Veteran ditempeli pasfoto
terakhir berwarna ukuran 4 x 6 cm.
c. Khusus formulir Permohonan Tunjangan Veteran lembar ke I
disertakan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak minimal 3 lembar untuk
bahan penerbitan Petikan Skep Tunjangan Veteran.
d. Pada setiap formulir permohonan Tunjangan Veteran dilampiri:
73
1) Fotokopi formulir pendaftaran Gelar Kehormatan Veteran
(permohonan calon Veteran) dilegalisasi/disahkan Kanminvetcad;
2) Fotokopi Surat Keputusan Gelar Veteran yang
dilegalisasi/disahkan Kanminvetcad;
3) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi Lurah/Kepala Desa;
4) Surat Keterangan dari Camat yang menerangkan bahwa
perikehidupan sosial ekonominya perlu mendapat bantuan dari
Pemerintah;
5) Fotokopi Kartu Penduduk/surat keterangan tempat tinggal yang
masih berlaku dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
6) Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S / PKI atau Organisasi
Terlarang dan pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara
lebih dari 1 (satu) tahun dari Polri.
Seluruh persyaratan tersebut dikumpulkan ke Kantor Administrasi Veteran
dan Cadangan untuk diteliti dan disaring. Kanminvetcad berhak menerima
permohonan bila memenuhi persyaratan dan berhak menolak apabila Formulir
Permohonan Tunjangan serta berkas yang disertakan tidak memenuhi persyaratan.
Bagi Veteran RI yang memeiliki cacad fisik akan mendapat tunjangan tambahan
dengan syarat:
Melampirkan surat keterangan kecacadan yang diperoleh dari Panitia
Penguji Kesehatan Personel ABRI, yang menyatakan bahwa,
cacadnya sebagai akibat perjuangan bersenjata sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 dan
menjalankan tugas negara (dilampirkan surat penugasannya) untuk
74
perjuangan antara 17-8-1945 sampai dengan 27-12-1949 disaksikan
oleh komandan langsung paling tinggi Komandan Kompi.45
Dalam Tata Cara Pemberian Tunjangan Veteran yang diterbitkan Ditjen
Persmanvet terdapat catatan khusus bagi sepasang suami-istri tentang Tunjangan
Veteran yang apabila salah satu dari mereka adalah Veteran RI dan yang lainnya
adalah Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI.
Seorang Veteran (pria) mempunyai istri yang bekerja sebagai
Pengawai Negeri Sipil/anggota ABRI; Veteran tersebut dapat
mengajukan permintaan Tunjangan Veteran, walaupun istrinya telah
menerima gaji, karena penghasilan suami harus dipisahkan dari
penghasilan istri, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat umum harus
dipenuhi (umur, perikehidupan dan sebaginya). Hal tersebut berlaku
pula apabila Veteran wanita mempunyai suami yang bekerja sebagai
Pegawai Negeri (Sipil/anggota ABRI).46
Jadi, meski seorang Veteran memiliki istri atau suami yang bekerja sebagai
PNS/ABRI apabila perikehidupan sosial-ekonominya kurang mampu, maka tetap
dapat memperoleh tunjangan. Selain mengisi Formulir Pemohonan Tunjangan
Veteran, Veteran RI juga harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Terlibat G
30 S/PKI. Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Veteran baru ada pada masa
45
Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personel,
Tenaga Manusia dan Veteran, Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak-01/X/1985
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik
Indonesia. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo.
46 Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personel,
Tenaga Manusia dan Veteran, Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak-01/X/1985
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik
Indonesia. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo.
75
Era Orde Baru dan era ini sangat anti pada PKI. Bagi Veteran yang terlibat PKI
Gelar Kehormatan Veteran-nya akan langsung dicabut. Tunjangan Veteran tidak
hanya diberikan langsung kepada Veteran RI, namun juga janda/duda Veteran,
janda/duda Veteran penerima tunjangan dan yatim-piatu Veteran, karena Veteran
yang gugur dalam perang atau Veteran yang telah meninggal namun masih
memiliki tanggungan istri/suami dan anak perlu mendapat tunjangan dari
pemerintah karena anggota keluarganya yang gugur atau meninggal pernah
berjasa memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia. Namun,
jumlah tunjangan yang diperoleh berbeda dari tunjangan yang diberikan langsung
kepada Veteran RI. Ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, yaitu antara
lain:
1. Memenuhi seluruh persyaratan umum
2. Melampirkan surat keterangan tentang gugur/tewasnya suami/istri dari
komandan Kompi
3. Tidak/belum menikah lagi
4. Melampirkan pas foto
Seluruh persyaratan dikumpulkan ke Kanminvetcad. Formulir
Permohonan Tunjangan Veteran untuk Veteran RI di Kabupaten Sukoharjo,
disediakan oleh Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. Kemudian formulir yang sudah
diisi dan sudah disertai persyaratan lainnya, diajukan kepada Kanminvetcad IV/32
untuk selanjutnya diteliti:
76
1. Benar atau tidaknya cara pengisian dan bila terdapat kekurangan,
pegawai Kanminvetcad IV/32 akan membetulkan,
2. Mencocokkan lampiran-lampiran,
3. Mengamati dan meneliti benar tidaknya pemohon dalam keadaan
perikehidupan sosialnya memerlukan bantuan,
4. Memberikan nomor registrasi permohonan pada setiap formulir,
5. Membukukan setiap permohonan dan mendistribusikan kepada:
a. Pemohon sebagai bukti telah mengajukan 1 (satu) berkas
b. Kanminvetcad 1 berkas sebagai pertinggal
c. Koordinator Kanminvetcad 1 (satu) berkas sebgai pertinggal
d. Babinminvetcaddam 2 (dua) berkas dengan catatan 1 (satu) berkas
asli dikirim langsung ke Ditbinminvet dengan daftar nominatif asli
yang telah diteliti.
Veteran yang ingin mengajukan Permohonan Tunjangan haruslah terlebih
dahulu memiliki Skep Gelar Kehormatan yang juga berkas persyaratannya
diajukan ke Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. Selama proses pengajuan berkas
persyaratan untuk Gelar Kehormatan Veteran di Kabupaten Sukoharjo tidak
sedikit calon Veteran yang ditolak berkas pengajuannya karena kurang lengkap.
Selain karena berkas kurang lengkap ada juga yang permohonannya ditolak
karena Veteran tersebut diketahui terlibat dalam organisasi terlarang, yaitu PKI.
Karena itulah salah satu persyaratan untuk Permohona Tunjangan Veteran adalah
77
menyertakan Surat Keterangan Tidak Terlibat G30S/PKI.47
Bagi calon Veteran
yang memang terbukti terlibat dalam organisasi terlarang secara otomatis tidak
dapat Permohonan Tunjangan Veteran
2. Pendistribusian Skep Gelar Kehormatan dan Skep Pemberian
Tunjangan Veteran RI
Setelah berkas diseleksi oleh Kanminvetcad berkas yang memenuhi
persyaratan akan diserahkan ke Babinminvetcaddam IV Diponegoro yang
berkantor di Semarang. Baru kemudian diteruskan ke Ditjen Persmanvet untuk
kembali diseleksi. Selanjutnya, berkas yang lolos akan dibuatkan Surat Keputusan
Kolektif tentang pemberian Tunjangan Veteran yang wewenangnya ada pada
Ditjen Persmanvet. Penerbitan Petikan Surat Keputusan Ditjen Persmanvet
tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI wewenangnya ada pada
Direktur Pembinaan dan Administrasi Veteran (Ditbinvet). Untuk Surat
Keputusan Kolektif tentang Pemberian Tunjangan Veteran ini tidak untuk
didistribusikan ke Veteran RI melainkan didistribusikan ke setiap instansi yang
memiliki wewenang mengurus administrasi dan Tunjangan Veteran, antara lain:
Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), Dirjen Anggaran Departemen Keuangan,
Babinminvetcaddam, Kanminvetcad, Ditjen Persmanvet dan Ditbinvet
Departemen Pertahanan dan Keamanan. Berikut adalah daftar sebagian Veteran
yang telah menerima Skep Tunjangan Veteran di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo:
47
Wawancara dengan Suparno pada tanggal 12 Agustus 2016.
78
Tabel 3. Veteran Penerima Tunjangan Veteran Kabupaten Sukoharjo
Periode Pendaftaran 1979-1987
N
o. Nama NPV Nomor Pendaftaran Skep Veteran
Skep Tunjangan
Veteran
Golo
ngan
1. Mariman Atmo 10.018.190 761/C/III-3/VIII/59
31-7-1959
Skep.956/VIII/81
15-8-1981
Skep.842/cadnas/X/
1979
25-10-1979
A
2. Paiman
Atmosumarjo 10.050.879 2940/C/II-I/VI/59
Skep.860/VII/82
31-7-1982
Skep.842/cadnas/X/
1979
25-10-1979
B
3. Garbopanitro 10.035.685 791/C/III-3/II/59
3-2-1959
Skep.956/VIII/81
15-8-1981
Skep.007/I/1985
23-1-1985 C
4. Kartopawiro 10.012.704 228/C/III-3/II/59
11-2-1959
Skep.956/VIII/81
15-8-1981
Skep.842/cadnas/X/
1979
25-10-1979
D
5. Kasiem 10.006.947 13/370.D-1/IV/80
18-4-1980
Skep.253/III/82
12-3-1982
Skep.064/03/31/A.X
/XI/87 E
(Sumber: Buku Daftar Penerima Tunjangn Veteran Kabupaten Sukoharjo, Rekap
tahun 1979-1998. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32
Sukoharjo)
Tabel diatas merupakan contoh sebagian dari daftar Veteran Penerima
Tunjangan Veteran yang Surat Keputusannya terbit antara tahun 1979-1987.
Tunjangan yang diperoleh masing-masing Veteran berbeda tergantung pada
golongannya (lihat tabel 1). Veteran yang Surat Keputusannya telah terbit dapat
mengambil Surat Keputusan tersebut di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.
Lembaran yang akan didistribusikan kepada Veteran RI adalah Petikan
Surat Keputusan Pemberian Tunjangan yang akan diberikan kepada setiap
Veteran RI melalui Kanminvetcad. Begitupun pendistribusian Petikan Surat
Keputusan Pemberian Tunjangan bagi Veteran RI di Kabupaten Sukoharjo
dilaksanakan oleh Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. Dari pengajuan berkas hingga
Surat Keputusan Pemberian Tunjangan diterbitkan dan didistribusikan paling
79
cepat memerlukan waktu paling cepat setengah hingga satu tahun. Setelah seluruh
Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan untuk Veteran RI Kabupaten
Sukoharjo diterima oleh Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo, seluruh Veteran RI yang
berkasnya lolos akan diundang ke Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo untuk serah
terima Petikan Surat Keputusan tersebut.
Gambar. 3
Penyerahan Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Kepada Veterean RI
oleh Kakanminvetcad IV/32 Sukoharjo Tahun 1992.
Sumber: Dokumentasi Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo
Lembaran Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan kepada Veteran
RI akan diserahkan langsung oleh Kakanminvetcad Sukoharjo kepada Veteran RI
Sukoharjo. Salinan dari Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran
juga akan diberikan kepada KPN yang akan melaksanakan pembayaran
Tunjangan. Untuk mengambil Tunjangan Veteran yang diberikan setiap bulannya
di Kantor Perbendaharaan Negara Cabang Sukoharjo.