43

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI

KOPERASI KARYAWAN “MELATI” UNIVERSITAS MUHAMMADYAH

MALANG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. KONDISI KOPERASI KARYAWAN “MELATI” UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MALANG

1. KONDISI LAPANGAN PRAKTEK PINJAM MEMINJAM DI

KOPKAR MELATI

Koperasi Karyawan "Melati" Universitas Muhammadiyah Malang

didirikan pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 1992. Pada saat didirikan,

koperasi ini berkedudukan di Jl. Bendungan Sutami no. 188A Kecamatan

Lowokwaru Kotamadya Malang, Jawa Timur. Koperasi ini beranggotakan

seluruh Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Malang

ditambah dosen Kopertis yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah

Malang. Sejak tanggal 18 September 1992 Koperasi Karyawan "Melati"

Universitas Muhammadiyah Malang telah disahkan sebagai Badan Hukum

oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan

Nomor 7390/BH/II/92.

Koperasi Karyawan “Melati” UMM merupakan salah satu Unit Usaha

yang ada di Lembaga dan beranggotakan Dosen dan Karyawan Universitas

44

Muhammadiyah Malang. Kopkar "Melati" UMM memiliki beberapa unit

kerja, yaitu :

1. Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam adalah unit yang melayani kebutuhan

anggota menyangkut pengadaan dana dalam jumlah tunai. Unit

ini ada 2 jenis, yaitu :

a. Pinjaman Intern

Pinjaman ini dananya diambilkan dari kas Koperasi sendiri.

Besarnya jumlah pinjaman yang bisa di ajukan anggota

tergantung besar pendapatan yang diperoleh debitur. Proses

pengajuannya juga mudah, cukup dengan mengisi form

pengajuan pinjaman yang telah disediakan di Koperasi.

b. Pinjaman Ekstern

Pinjaman ini terlaksana berkat kerjasama yang dilakukan

Koperasi Karyawan "Melati" Universitas Muhammadiyah

Malang dengan pihak luar. Selama ini kerjasama yang telah

dilakukan antara lain dengan Bank Jatim, dan Bank, Bank

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI). Dari

hasil kerjasama tersebut masing-masig pihak merasakan

manfaatnya. Anggota Koperasi bisa mendapatkan pinjaman

antara 5 juta sampai dengan 50 juta rupiah dengan jangka waktu

pengangsuran selama 36 bulan (3 tahun) dan 60 bulan (5

45

Tahun). Koperasi pun juga mendapatkan bagi hasil dengan bank

yang bersangkutan.

Anggota Koperasi Karyawan “Melati” Universitas Muhammadiyah

Malang terdiri dari para karyawan dan dosen, sedang jumlah keseluruhan

anggota pada tahun buku 2007 sebanyak 665 orang.

Apakah koperasi yang dinaungi oleh Universitas berbasis islam ini

dalam pelakasanaan perjanjian pinjam meminjam menggunakan asas syariah

atau tidak. Pinjam meminjam yang dilaksanakan di koperasi ini tidak

menggunakan asas syariah atau dengan kata lain menggunakan asas

perjanjian perdata pada umumnya. Penulis dapat memberikan peryataan

tersebut karena sebelumnya telah melakukan wawancara dengan narasumber

yang merupakan pegawai koperasi melati UMM. Isi dari wawancara ialah

sebagai berikut :

1. Apa visi misi kopkar?

Meningkatkan dan menyediakan kebutuhan terutama kebutuhan

pokok bagi karyawan atau dosen. Selama ini Koperasi berdiri untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi karyawan UMM dengan memberikan

bantuan dana kepeda mereka yang membutuhkan yang mana nantinya

diputar untuk operasional dan perkembangan koperasi.

2. Konsep saat mendirikan kopkar?

46

Pada saat mendirikan syariah belum ada atau ramai seperti sekarang

maka konsep yang digunakan menurut UUD pasal 33 tentang

perekonomioan indonesia yang bertujuan mensejahterakan dan

memakmurkan bagi semua anggotanya. Konsep ini seturut dengan visi

misi Koperasi.

3. Berapa minimun penghasilan (karyawan/dosen) untuk mengajukan

pinjaman?

Untuk karyawan/dosen: 3 juta/5juta. Ada dua sistem peminjaman

yaitu pinjaman ditangani lagsung oleh kopkar dan bank (BRI,BNI,JATIM)

untuk dosen dibatasi 25-50 juta, karyawan 5-20 juta.

4. Apakah pinjaman dilihat dari gaji?

Untuk dosen dilihat dari :

a. Gaji pokok

b. Masa kerja

c. Status kepegawaian

d. Dosen contrak/tetap

e. Dosen dpk (pns)

Untuk karyawan dilihat dari :

a. Karyawan kontrak

b. Karyawan tetap

5. Untuk Pinjaman besar bagaimana sistemnya ?

47

Dilihat masa kerja lama, gaji pokoknya dan jika dipotong masih ada

sisa maksimal 50%, untuk pinjaman jika dibank dibatasi 15 tahun.

Untuk dosen yang mendekati pensiun jika mengajukan pinjaman

besar maka dosen tersebut menggunakan jaminan dana pensiun.

6. Bagaimana jika Pembayaran lewat gaji, apakah bisa?

Bisa, Dipotong langsung dari keuangan atas dasar gaji pokok yang

diterima. Jika yang bersangkutan sanggup untuk mencicil tunai maka

datang langsung ke kopkar.

7. Untuk pinjaman berapa angsuran? Misal 2 juta

Misal untuk pinjaman Rp. 500 – 2 jt angsurannya bisa dilakukan 3

kali.

8. Bagaimana jika terjadi wanprestasi?

Jika terjadi wanprestasi maka akan dikenakan denda.

9. Untuk pengambilan barang dengan angsuran bagaimana?

Sama dengan pinjaman uang, pengambilan barang juga dilihat dari

gaji pokok dan masih ada sisah maksimal 50%. Meskipun masih ada

tanggungan jika dari potongan masih ada sisa 50% untuk mengajuan

pengambilan lagi diperbolehkan.

Jika ingin mengambil barang ditempat lain harus disertakan

menyerahkan kwitansi ke kopkar selanjutnya pembayaran lewat kopkar.

10. Perbedaan kopkar dengan yang lain?

48

Tidak ada perbedaan jika kopkar memakai UUD pasal 33 tentang

perekonomioan indonesia yang bertujuan mensejahterakan dan

memakmurkan bagi semua anggotanya.

11. Apakah ada nasabah yang keberatan dengan prosedur kredit yang

ada?

Selama ini tidak ada

Bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan peminjaman ialah anggota

koperasi. Yang dapat disebut anggota koperasi ialah karyawan atau dosen

yang sudah mendaftar di koperasi dengan mengisi formulir keanggotaan

minimal sudah memiliki surat keputusan sebagai calon dosen/calon pegawai

UMM. Jika sudah mengisi formulir keanggotan, para anggota baru tidak

dapat langsung melakukan pinjaman. Ada jangka waktu yang ditetapkan oleh

koperasi dalam hal peminjaman pertama anggota baru. Dan syarat selanjutnya

ialah gaji anggota harus cukup untuk mengangsur pinjaman.

Jadi dari gaji pemimjam koperasi akan melihat kemampuan bayar

peminjam apakah cukup dengan gaji yang diterimanya dari kampus. Hal ini

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi. Dikoperasi melati

juga diberlakukan denda dan bunga. Sebenarnya dengan melihat

diberlakukannya bunga dan denda bisa kita lihat bahwa koperasi ini

merupakan koperasi konvensional. Pada waktu berdirinya koperasi, hukum

ekonomi syariah belum ada, sehingga koperasi menerapkan sistem

konvensional. Namun tetap dengan konsep koperasi yaitu bagi hasil setiap

akhir tahunnya. Permasalahannya ialah apakah koperasi melati yang dinaungi

49

oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang pada dasarnya berbasis islami

bisa dikatakan koperasi berbasis syariah atau tidak melihat dibelakukan bunga

dan denda.

B. PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI

KARYAWAN “MELATI” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MALANG

1. FAKTA HASIL WAWANCARA DENGAN KARYAWAN

KOPKAR MELATI TENTANG PINJAM MEMINJAM

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah al-qardh, Qardh di

kalangan ahli bahasa di definisikan sebagai memotong. Qardh berasal dari

bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.1

Katakata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata

kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar

kepercayaan. Secara etimologi, qardh berarti potongan harta yang dibayarkan

kepada muqtaridh dinamakan qardh, sebab merupakan potongan dari harta

muqridh (orang yang membayar)2.

Menurut pengertian diatas yang qardh bisa dikatakan pinjam meminjam

secara syariah yang mana pada prinsipnya meminjamkan uang atas dasar

kepercayaan dan tolong menolong tanpa mencari kesempatan untuk

memperkaya diri. Qardh sama halnya dengan pinjam meminjam secara

perdata yaitu ada akadnya dimana haruslah jelas. Dalam kompilasi hukum

ekonomi syariah pada akad qardh wajib peminjam wajib mengembalikan

1 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167. 2 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.229.

50

jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang

dinamakan pokok ialah nominal utang yang telah disepakati di awal akad.

Misal nasabah meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00 maka nantinya yang

akan dikembalikan ialah Rp. 500.000,00 tidak boleh melebihi kesepakatan di

awal akad. Sebagai contoh Di Kopkar Melati untuk meminjam misal Rp.

500.000,000. Setelah mengajukan pinjaman dan disetujui maka peminjam

diberitahu bahwa harus membayar jasa sebesar 2% setiap bulannya dihitung

dari besarnya pinjaman dan batas waktu pembayaran.

Contohnya Pak Amin meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 besarnya

jasa ialah 2% perbulan, batas waktu pinjaman 4 bulan. Maka perhitungannya

adalah sebagai berikut:

Rp. 500.000,00 x 2%

= 10.000,00 (besarnya jasa yang dibayarkan setiap bulannya)

Kemudian biaya jasa tersebut dibayarkan selama 4 bulan maka jumlah

adalah

10.000,00 x 4 = 40.000,00

Jadi, uang sebesar Rp.40.000,00 ini adalah uang tambahan yang

dikenakan kepada peminjam. Dan pada akhirnya peminjam harus

mengembalikan pinjamanya sebesar

Rp. 540.000,00 yang di cicil selam 4 bulan.

Adapun angsuran tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Rp. 125.000,00 + jumlah jasa perbulannya yaitu 4 bulan

= 125.000,00 + 10.000,00 = 135.000,00

51

Maka jumlah angsuran tiap bulannya ialah sebesar Rp. 135.000,00. Dan

besarnya tambahan ini tergantung daripada besarnya jumlah uang yang di

pinjam. Meminjam uang dalam islam itu diperbolehkan selama tidak ada

tambahan (uang) yang disyaratkan pada awal akad dalam pinjaman tersebut.

Seperti memimjam uang sebesar Rp 500.000,00 maka uang yang

dikembalikannya juga harus sebesar Rp. 500.000,00. Namun jika yang

dipinjam sebesar Rp.500.000,00 dan dalam pengembaliannya Rp

1.000.000,00 maka pinjaman tersebut dilarang dalam hukum Islam karena

ada tambahan terhadap jumlah nominalnya. Selama tambahan tersebut tidak

disyaratkan dan tidak diperjanjikan di awal akad, jika hal itu dilakukan maka

hal tesebut tergolong riba al-qardh.

Asas akad dalam hukum ekonomi syariah buku ii pasal 21 menyatakan

bahwa :

a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau

pihak lain.

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para

pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan

yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

52

d. Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang

jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik

spekulasi atau maisir.

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi

dan merugikan salah satu pihak.

f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki

kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang

seimbang,

g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban

para pihak secara terbuka.

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan

para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi

yang bersangkutan.

i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling

memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan

buruk lainnya.

k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang

oleh hukum dan tidak haram.

53

Dalam hal asas akad yang diterangkan diatas yang mana dalam hal ini

menyangkut mengenai hal pinjam meminjam. Mengenai asas diatas koperasi

karyawan melati sedari awal pun menjelaskan bagaimana nanti sistem

pinjam-meminjamnya, mulai dari pinjaman, biaya jasa, maupun hal-hal yang

akan terjadi ketika terjadi suatu wasnprestasi. Maka jika terjadi suatu akad

pinjam-meminjam, hal itu terjadi karena tidak ada pakasaan. Namun kembali

lagi pada prinsipnya pinjam-meminjam dalam syariah besifat tolong-

menolong maka ketika dilakukan perjanjian pinjam-meminjam ialah harus

murni pinjam-meminjam uang bukan mengambil keuntungan disaat seorang

membutuhkan.

Karena menurut penulis ketika seseorang yang mengajukan pinjaman

maka pihak koperasi akan memberikan informasi sedetail mungkin supaya

tidak ada yang merasa disembunyikan diawal dengan itu nasabah telah

menyetujui segala syarat yang ada dan pastinya tidak merasa dirugikan

dengan syarat yang ditawarkan. Karena jika seorang nasabah telah

menyetujuinya maka mereka juga telah menyetujui bahwa segala hal yang

berkaitan dengan pinjaman sudah saling menguntungkan kedua belah pihak

atau dengan kata lain tidak ada yang dirugikan. Namun dalam syariah pun

mencoba mencari cara terbaik dalam hal pinjam-meminjam ini. Karena

lembaga keuangan pun ingin adanya perputaran uang untuk kesejahteraan

anggota. Jika koperasi tidak memiliki uang untuk operasional maka

koperasipun tidak bisa berjalan. Lembaga peminjam dana pun tidak dapat

beroperasi.

54

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Akad yang sah.

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan.

Akad yang fasad yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya,

tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena

pertimbangan maslahat

c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-

syaratnya. Akad yang sah ialah akad yang tentunya sah menurut syarat-

syaratnya dan tidak mengandung paksaan, penipuan, ancaman atau hal-hal

lain yang membuat seseorang terpaksa untuk melakukan perjanjian. Begitu

pun dengan sebuah penjanjian pinjam-meminjam ini, tidaklah boleh

dilakukan jika hanya salah satu pihak saja yang menyetujuinya sedangakan

yang lain tidak. Karena jika dari awal akad sudah salah maka sewaktu-waktu

akad tersebut bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah

menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak

halal atas yang berpiutang mengambilnya.

ض ضر ل ةع ف ن ه و ه و ج ن هج قي اخضج) اوضب ها يو ب (او

Rasulullah SAW bersabda:

55

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari

beberapa macam riba”. (HR. Baihaqi).3

Dari beberapa riwayat-riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa tidaklah

semua pembayaran hutang yang berlebih itu termasuk riba yangharam.

Namun ada juga yang sunnah dan baik dilakukan. Persoalan dikalangan

fuqaha ialah pembayaran hutang berlebih dengan pakai perjanjian.

Segolongan mengharamkannya karena termasuk riba, dan segolongan lainnya

membolehkannya.4

Dalam Pasal 38 Hukum Ekonomi Syariah menerangakan bahwa Pihak

dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

a. membayar ganti rugi;

b. pembatalan akad;

c. peralihan risiko;

d. denda; dan/atau

e. membayar biaya perkara

Mengacu pada pasal 38 diatas yang mana langkah-langkah yang dapat

diambil ketika pihak lain melakuakn ingkar janji atau dalam perdata

dinamakan wanprestasi. Hal ini berkaitan dengan ingkar janji terhadap akad

yang telah disepakati diawal. Seperti membayar ganti rugi, hal ini dapat

dilakukan apabila pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar

janji namun tetap melakukan ingkar janji.

3 Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, Sunan Kubro, juz v, Beirut: Darul

Kutub Ilmiah, 458, hlm. 573.

56

Kemudian mengenai pembatalan akad, yang mana akad bisa dilakukan

pembatalan karena pihak lain tidak melakukan kewajibannya dalam

melaksanakan isi akad yang nantinya berakibat tidak berlakunya akad.

Kemudian yang sering menjadi perdebatan ialah mengenai denda, dimana

dalam syariah sebenarnya tidaklah mengenal denda karena bisa dikatakan

riba’. Namun dalam hukum ekonomi syariah denda tidaklah dilarang. Denda

diberlakukan karena adanya ingkar janji terhadap akad yang telah disepakati

atau dengan kata lain pihak lain telah melakukan itikad tidak baik.

Namun sejauh mana denda dikatakan tidak dilarang dalam syariah.

Menurut penulis, mengacu pada syarat akad yang mana tidaklah boleh dalam

akad berisi penipuan, menjebak ataupun memperburuk keadaan pihak lain

dalam hal ini yaitu si peminjam. Kopkar karyawan sendiri memberlakukan

denda terhadap siapapun nasabah yang menunggak. Namun dalam hal ini

denda masih dalam batas wajar sehingga tidaklah memberatkan nasabah.

Hanya saja denda diberlakukan sebagai akibat dari penunggakan angsuran

yang dilakukan nasabah. Dan selama ini tidak ada keluhan mengenai denda

yang diberlakukan oleh kopkar melati sehingga dapatlah ditarik kesimpulan

bahwa pemberlakukan denda tidaklah semua dapat dikatakan riba’.

Kita harus menganalisa tujuan diberlakukannya dan apakah masih dalam

koridor wajar, karena kembali pada konsep koperasi yang mana dari anggota

kembali kepada anggota dengan sistem bagi hasil. Semua yang dilakukan

kopkar kembali lagi untuk kemaslahatan anggota yang operasional koperasi.

57

Berikut adalah contoh nominal pinjaman beserta jangka waktu dan

angsurannya jika seseorang melakukan pinjaman ke kopkar melati :

No Jumlah Pinjaman Jk Wkt Angsuran

1 Rp. 15.000.000 24 Rp. 748.465,91

2 Rp. 20.000.000 36 Rp. 722.500,28

3 Rp. 25.000.000 36 Rp. 903.125,35

4 Rp. 30.000.000 36 Rp. 1.083.750,42

5 Rp. 35.000.000 36 Rp. 1.264.375,50

6 Rp. 40.000.000 36 Rp. 1.445.000,57

7 Rp. 45.000.000 36 Rp. 1.625.625,64

8 Rp. 50.000.000 36 Rp. 1.806.250,71

9 Rp. 55.000.000 36 Rp. 1.986.875,78

10 Rp. 60.000.000 36 Rp. 2.167.500,85

58

C. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAM

MEMINJAM DI KOPERASI KARYAWAN “MELATI”

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

A. DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KOMPILASI

EKONOMI SYARIAH

Perjanjian pinjam-meminjam dalam syariah harus diawali dengan

akad, yang mana memiliki pengertian kesepakatan dalam suatu perjanjian

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan

perbuatan hukum tertentu. Yang mana akad ini sama dengan halnya

syarat sahnya perjanjian dalam perdata yaitu kata sepakat antar kedua

belah pihak. Dalam syariah pun ada istilah pinjam meminjam yaitu

Qarad.

Dalam Hukum Kompolasi Ekonomi Syariah Qard mengandung

pengertian Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga

keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu.5 Menurut Rahmat Syafei, secara etimologi Qarad

berarti al-qath’u (potongan), harta yang dibayarkan kepada muqtarid dan

dinamakan Qarad karena merupakan potongan dari harta muqrid. 6Qardh

(utang-piutang) secara istilah adalah memberikan harta kepada orang lain

yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian

5 Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah, Bab II, Pasal 1 ayat 36 6 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

59

hari. Dalam pengertian lain, al-Qard adalah pemberian harta kepada

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.7 Dalam perjanjian qardh,

pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain

dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman

tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama.8

Pinjam meminjam (qardh) merupakan salah satu bentuk muamalah

yang tergolong ke dalam akad tabarru (tolong-menolong). Pada

dasarnya setiap akad muamalah itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati

dan dijalankan diantaranya adalah kegiatan muamalah harus

mendatangkan kemaslahatan serta menjauhi segala bentuk hal-hal yang

dilarang dalam islam, seperti Riba, Gharar,dan Maysir.

memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam perkembangan bentuk

dan

Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian

yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu masyarakat,

berusaha melindungi masyarakat yang lemah dengan menghilangkan

upaya eksploitasi dari pihak yang kuat Islam mengajarkan manusia dalam

bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus terbebas dari unsur riba

dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum bermuamalah.

7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi,

Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.70. 8 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

60

Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip hukum muamalat adalah

sebagai berikut:

a. Pada dasamya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentangoleh al-Quran dan sunnah Rasul Artinya bahwa hukum

Islam memberikan kesempatan seluas luasnya dalam perkembangan

bentuk dan macam macam transaksi baru sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hidup dan suatu masyarakat

b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur-unsur

paksaan Artinya bahwa prinsip ini mengingatkan agar kebebasan

kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu

diperhatikan Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat

pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilaksanakan

c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindarkan dari kemudharatan Sdalam hidup masyarakat

Artinya prinsip ini memperingatkan bahwa segala sesuatu bentuk

transaksi harus dilakukan berdasarkan pertmbangan mendatangkan

manfaat dan menghindari bahaya (mudharat) dalam hidup sehingga

dalam Islam tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi yang dapat

merusak kehidupan

d. Muamalat dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan

menghindan unsure unsur penganiayaan, unsur pengambilan

kesempatan dalam kesempitan. Artinya bahwa prinsip ini tidak

membenarkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur

61

penindasan dan penganiayaan, seperti maisir riba, haram, gharar dan

batil.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan

membebankan biaya administrasi kepada nasabah dan nasabah juga

menyetujuinya asal bukan berbentuk bunga atau uang tambahan yang

besifat memberi manfaat kepada pemberi hutang. Faktor yang

malatarbelakangi praktek pinjam meminjam dikarenakan adanya

kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup untuk karyawan, prosesnya

mudah, cepat, dan tidak harus meninggalkan jaminan. Ditambah lagi

minimnya pengetahuan orang akan transaksi berbasis syariah. Menurut

penulis yang dimaksud biaya administrasi diawal sama seperti uang

imbalan yang telah disetujui oleh nasabah guna operasional koperasi dan

tidak bersifat member tekanan. Namun yang dilakukan oleh kopkar ialah

membebankan bunga terhadap nasabah yang mana nasabah yang sedang

membutuhkan dana tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui

perjanjian tersebut. Apalagi jika dengan penawaran bunga yang rendah.

Meskipun hal tersebut memberi manfaat dan kemaslahatan terhadap

masyrakat namun memb

Qardh adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang

memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan riba

adalah adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak

adanya imbalan gantinya.9 Salah satu bentuk transaksi yang dilarang

dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang

62

mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua

kecenderungan di kalangan umat Islam. Pertama, riba dianggap sebagai

tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman

yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan

bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat

menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat

menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat. 9

Hubungan riba dalam qardh (hutang- piutang) dapat digolongkan

dalam riba nasi’ah (riba qardh). Yang dimaksud dengan riba qardh

merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang

meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan

bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan

tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang

diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun

selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.10

Riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan

pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan

memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang

yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan

yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.11

9 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2015), h.159. 10 Aziz Abdul, Dahlan Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1499. 11 Ibid, hal 1499

63

Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang mesti kita

perhatikan berkenaan dengan qardh (hutang piutang). Kaidah yang

dimaksud adalah:

ض ضر ل

ةع ف ن ا ر و ه

Artinya: “Setiap qardh (piutang) yang mendatangkan kemanfaatan

(keuntungan), maka itu adalah riba.”12

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-

Baqarah : 275)

Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan

berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah:

ض ضر ل ةع ف ن ه ابر و

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka

itu adalah riba.” (Lihat Al Majmu’ Al Fatawa, 29/533; Fathul

Wahaab, 1/327; Fathul Mu’in, 3/65; Subulus Salam, 4/97)

Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal:

ل ر ضر ض ه ، د هدي ز ن هي ر و ض ل بر هض ، ف .

“Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah

haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.”

Lalu Ibnu Qudamah kemudian membawakan perkataan Ibnul Mundzir.

Beliau mengatakan,

12 As San’ani,Subulus Salam, Juz 4 (Beirut: Dar Al Kutub Al-Imamiyah : 1998) h.97

64

“Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang

mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan,

hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan

tambahan tersebut adalah riba.”

Lalu kenapa bentuk pengambilan keuntungan dalam utang piutang ini

terlarang, Ibnu Qudamah mengatakan, “Karena yang namanya utang

piutang adalah bentuk tolong menolong dan berbuat baik. Jika

dipersyaratkan adanya tambahan ketika pengembalian utang, maka itu

sudah keluar dari tujuan utama mengutangi (yaitu untuk tolong

menolong).” (Lihat Al Mughni, 9/104).

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Asy Syairazi Asy Syafi’i.

Beliau mengatakan, “Diriwayatkan dari Abu Ka’ab, Ibnu Mas’ud, dan

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhum, mereka semua melarang piutang yang

di dalamnya terdapat keuntungan. Alasannya, karena utang piutang

adalah untuk tolong menolong (berbuat baik). Jika dipersyaratkan adanya

keuntungan, maka akad utang piutang berarti telah keluar dari tujuannya

(yaitu untuk tolong menolong).” (Al Muhadzdzab, 2/ 81)

Begitu pula kenapa mengambil keuntungan dalam utang piutang itu

terlarang? Hal ini dikarenakan ada sebuah hadits, Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda,

ف ل د لل ا ب هب

“Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari

keuntungan).” (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan An Nasaa’i. At Tirmidzi

65

mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al Albani mengatakan

bahwa hadits ini hasan)

Dalam lafazh lain dikatakan,

ن ى و ن ف ل ب هب

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang adanya piutang dan jual

beli bersamaan dalam satu akad.” (HR. Tirmidzi dan An Nasaa’i. Syaikh

Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih) 13

Penjelasan diatas memperkuat jika jelas dilarang memberlakukan bunga

meskipun telah ditetapkan paling rendah karena hal tesebut bertentangan

dengan syariat meskipun telah mendatangkan kemaslahatan bagi banyak

orang tetaplah terdapat unsure riba didalamnya. Meskipun kedua belah

pihak telah setuju namun suatu kedzoliman terdapat didalam akadnnya.

Karena nasabah tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujuinya.

Denda boleh diberlakukan untuk member kedisiplinan kepada nasabah

yang menunda-nunda pembayarannya. Dalam kompilasi hukum ekonomi

syariah pun juga mengatur tentang denda dan memperbolehkannya.

Karena menunda-nunda membayar hutang juga merupakan suatu

kezaliman.

13 Muhammad Abduh Tuasikal,” Riba Al Qardh (riba Dalam Hutang Piutang)”

(https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html, diakses pada

12 April 2020, 20:17)