BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Kecamatan Getasan merupakan salah satu

kecamatan yang ada dalam Daerah Kabupaten Semarang.

Kecamatan Getasan merupakan daerah dataran tinggi yang

berada di lereng Gunung Merbabu. Yang terdiri dari

delapan 13 desa. Luas Kecamatan Getasan sekitar

5.540,82 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngablak

Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Salatiga dan

Kabupaten Boyolali

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tuntang

dan Kecamatan Banyubiru

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali

Penduduk Kecamatan Getasan tahun 2011 sebanyak

54.393 Jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak

27.279 jiwa dan penduduk perempuan terdiri dari 27.114

jiwa.

Kepala Kecamatan disebut Camat yang diangkat oleh

Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarat. Camat mempunyai tugas

memimpin, melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada

Pemerintah Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

55

56

Organisasi Kecamatan Getasan terdiri dari ;

a. Camat, disebut sebagai Kepala Wilayah Kecamatan;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ekonomi Pembangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

f. Seksi Satpol PP

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah diuraikan

diatas, dimana Jumlah penduduk di Kecamatan Getasan

sebanyak 54.393 Jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan

Getasan berasal dari etnis/suku Bugis. Penduduk

Kecamatan Getasan mayoritas memeluk Agama Islam

dengan jumlah 43.354 jiwa, selebihnya pemeluk Agama

Katolik 821 Jiwa, Protestan 8.175 jiwa, Hindu - Jiwa dan

Budha 1.989 Jiwa.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk yang

tamat SD sebanyak 19.013 orang, tamat SLTP 7.775 orang,

tamat SLTA 3.792 orang, DI/DII sebanyak 163 orang, tamat

D III sebanyak 227 orang, tamat DIV/S 1 sebanyak 499

orang dan S2/S3 sebanyak 28 orang. Dengan demikian

tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Getasan masih

didominasi oleh penduduk berpendidikan SD dan SLTP.

Kondisi angkatan kerja di Kecamatan Getasan,

sebagaimana dengan di daerah lain terhitung pada

kelompok umur 15 tahun sampai 54 tahun. Salah satu

permasalahan berkaitan dengan angkatan kerja adalah

pengangguran. Hal terjadi akibat terjadinya ketidana

alokasi khusus seimbangan antara penyerapan tenaga kerja

dengan penyediaan lapangan kerja. Kehidupan masyarakat

Kecamatan Getasan dipandang sudah relatif baik dimana

57

masyarakat mempunyai mata pencaharian yang beragam,

namun pada umumnya mereka bermata pencaharian

sebagai Petani, PNS, Pedagang dan lain sebagainya.

B. Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan di

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Pelaksanaan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sebagai

perwujudan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16

Tahun 2006 tentang Izin Bangunan sebenarnya memiliki

kesamaan dengan pengurusan IMB hampir di seluruh

wilayah Indonesia, mengingat setiap perda mengacu pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung serta peraturan pelaksananya yaitu PP Nomor 36

Tahun 2005. Prosedur yang panjang dan menyita banyak

energi yang harus dikeluarkan oleh pemohon IMB.

Warga masyarakat yang akan mencari Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) harus memperoleh keterangan mulai dari

RT, Kelurahan, Kecamatan, DPU dan KPPT (Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu). Prosedur yang panjang ini

tentu menyita banyak energi yang harus dikeluarkan oleh

pemohon IMB. Ketika terjadi kesalahan gambar, prosesnya

jadi semakin panjang dan lama, akibatnya pemohon enggan

untuk mengurus sendiri, sehingga diurus lewat biro jasa

atau notaris, dengan cara seperti ini maka biaya yang

dikeluarkan juga semakin banyak. Aparat sangat lamban

memproses masalah ini belum lagi adanya pungutan liar.

Disamping itu adalah minimnya sosialisasi kepada

masyarakat oleh Pemerintah Daerah tentang pentingnya

IMB, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap

58

bangunan yang tidak memiliki IMB, sehingga yang

mengajukan IMB adalah sebagian masyarakat yang

mempunyai usaha saja. Dibawah ini adalah data pemohon

dan realisasi IMB di Kecamatan Getasan mulai tahun 2007

sampai dengan 2011 :

Tabel 3.1 Permohonan dan Realisasi IMB yang dikeluarkan oleh Camat

Getasan

No JENIS

Th.2011

Phn Rl

1 Hotel - -

2 Peternakan - -

3 Rumah tinggal 5 4

4 Toko/Tpt usaha - -

5 Kafe/karaoke - -

6 Lain-lain 3 1

Jumlah 8 5

Sumber: Kantor Camat Getasan, 2011

59

Tabel 3.2 Permohonan dan Realisasi IMB Kecamatan Getasan yang

dikeluarkan oleh KPPT Kabupaten Semarang

No

Jenis

Th.2011

Pemohon Realisasi

1 Hotel 15 14

2 Peternakan 3 -

3 Rumah tinggal 8 5

4 Toko/Tpt usaha - -

5 Kafe/karoke 2 1

6 Lain-lain 8 8

Jumlah 36 23

Sumber: KPPT Kab. Semarang, 2011

Tabel 3.3 Permohonan IMB Kecamatan Getasan yang ditolak oleh

KPPT Kabupaten Semarang

No Jenis

Th.2011 Alasan ditolak

Pemohon Realisasi sempa

dan

Tukar

guling

Kajian Gamb

ar

admn

1 Hotel 15 14 5 2 - 1 1

2 Peternakan 3 - - - - - -

3 Rumah tinggal 8 5 2 - 1 -

4 Toko/Tpt usaha - - - - - - -

5 Kafe/karoke 2 1 - - 1 - -

6 Lain-lain 8 8 - - - - -

Jumlah 36 23 7 2 1 2 1

Sumber: KPPT Kab. Semarang, 2011

60

Dari tabel 3.1., 3.2 dan 3.3. maka dapat dilihat antara

pemohon yang terealisasi dan pemohon yang ditolak,

permohonan yang ditolak disebabkan antara lain :

1. Tidak memenuhi garis sempadan jalan (garis batas

bangunan yang diijinkan dari as jalan); untuk

tahun 2011 sebanyak 7 permohonan

2. Belum adanya tukar guling tanah; Hal ini

disebabkan karena pengguna lahan bukan pemilik

tanah tersebut, sehingga perlu adanya bukti tukar

guling tanah sebagai persyaratan permohonan IMB;

untuk tahun 2011 sebanyak 2 permohonan

3. Belum ada kajian dari Disperindag (untuk

kafe/karaoke). Untuk tahun 2011 sebanyak 1

permohonan

4. Kesalahan gambar, yang tidak diperbaiki kembali

oleh pemohon. Untuk tahun 2011 sebanyak 2

permohonan.

5. Tidak terpenuhinya persyaratan administratif

lainnya, seperti belum adanya kelengkapan

fotocopy Tanda Pelunasan PBB Tahun lalu. Untuk

tahun 2011 sebanyak 1 permohonan

Berbagai masalah tidak terealisasinya permohonan

IMB, maka sangat perlu untuk menilai kinerja birokrasi

publik di Kabupaten Semarang, baik kualitas, kuantitas,

efisiensi pelayanan sehingga dapat memotivasi aparat

pelaksana, mendorong pemerintah agar lebih responsif

kepada masyarakat yang dilayani. Di dalam Perda juga

mengatur garis sempadan jalan untuk jalan provinsi (arteri) :

35 m, jalan provinsi sekunder 25 m, jalan kabupaten Primer

: 21m, jalan Kabupaten sekunder : 14 m, jalan lingkungan :

61

6 m, sehingga fakta di lapangan banyak bangunan di

wilayah Kecamatan Getasan yang tidak memenuhi

sempadan jalan tetapi tetap mendirikan bangunan tanpa

IMB. Hal tersebut terlihat dari jumlah bangunan yang ada di

Getasan, yang sudah memiliki IMB sebanyak 27% saja.

C. Kendala yang dihadapi Pemohon dalam Pengurusan

Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Pelaksanaan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

Kabupaten Semarang merupakan perwujudan pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006. Namun demikian

dalam aplikasinya pelaksanaan Perda tersebut mengalami

beberapa kendala-kendala yang dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan: Lemahnya Aspek Sosiologis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang IMB

Dalam kaitanya dengan permasalahan pada

tidak efektifnya Peraturan daerah dalam

mendisiplinkan masyarakat untuk memohonkan ijin

sebelum membangun bangunan, syarat sosiologis

bekerjanya suatu aturan hukum belum terpenuhi.

Dalam hal syarat sosiologis, Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Izin Mendirikan Bangunan berkaitan dengan IMB

ternyata belum dapat diimplementasikan dengan baik

oleh aparat pelaksananya dan masyarakat Kabupaten

Semarang itu sendiri. Penyebab utamanya adalah

62

belum tersosialisasinya perda IMB tersebut kepada

masyarakat dengan jelas dan tegas, hal ini

menyebabkan keragu-raguan masyarakat yang

mengajukan IMB baik berkaitan perlu atau

tidaknya serta berkaitan biaya dan prosedur. Tidak

adanya sosialisasi tersebut, terlihat dari masyarakat

yang tidak mengetahui. Hasil wawancara dengan

Riono Oktorio, warga Dusun Sleker Kopeng yang

ditolak pengajuan IMB nya menyatakan sebagai

berikut:

“Saya tidak mengetahui persyaratan yang sedemikian banyaknya dalam pengajuan IMB tersebut, karena selama ini di wilayah Getasan belum ada sosialisasi mengenai bagaimana persyaratan pengajuan IMB. Akibatnya masyarakat saat akan mengajukan permohonan IMB kelengkapan administrasinya tidak terpenuhi semuanya”

Sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 5

ayat (2) huruf k, Perda Kabupaten Semarang Nomor

16 Tahun 2006 disebutkan bahwa lampiran

permohonan izin bangunan adalah rekaman gambar

bangunan berupa denah, tampak dan potongan

dengan skala 1: 100. Syarat ini tentu sangat

menyulitkan masyarakat, khususnya masyarakat

desa dengan tingkat pendidikannya yang rendah.

Hasil wawancara dengan Mulyono, warga Dusun

Kedayan Desa Wates Kecamatan Getasan

menyatakan bahwa:

“Gambar teknis bangunan yang dipersyaratkan masyarakat awam sebagian besar tidak dapat memenuhi kalau tidak meminta bantuan jasa arsitek atau konsultan bangunan. Kalaupun meminta

63

bantuan biayanya juga bertambah besar, dan terkadang juga masih perlu diperbaiki ulang. Seharusnya pemerintah daerah perlu memfasilitasi masalah gambar teknis yang dipersyaratkan tersebut”

Pada tahun 2011 permohonan yang ditolak

karena kesalahan gambar sebanyak 2 permohonan.

Hal ini disebabkan masyarakat tidak mampu untuk

melengkapi gambar sesuai dengan yang

dipersyaratkan, mengingat ketika masyarakat

menggunakan konsultan untuk membuat gambar

juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Permohonan IMB yang ditolak karena tidak

memenuhi garis sempadan jalan jumlahnya ada 7

permohonan di tahun 2011. Jumlah ini merupakan

jumlah yang terbesar diantara factor yang lainnya.

Hal tersebut disebabkan masyarakat kecil yang

memiliki tanah di sekitar jalan raya salatiga-kopeng

luas tanahnya sangat kecil, kurang dari 50 m2,

sehingga apabila akan melaksanakan pembangunan

dan mengurus IMB permohonan IMB nya selalu

ditolak karena bangunan yang akan dibuat tidak

memenuhi garis sempadan provinsi sebagaimana

ketentuan dalam penjelasan Peraturan Bupati

Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemberian Izin Bangunan di Kabupaten

Semarang. Hasil wawancara dengan Singgih

Riswanto, warga Dusun Sleker Kopeng Kecamatan

Getasan menyatakan bahwa”

“Lahan tanah terutama milik warga masyarakat yang ada di sepanjang jalan provinsi (Salatiga-Kopeng), termasuk milik warga Dusun Sleker luasan

64

tanahnya sangat kecil (< 75 m2), itu pun bentuk tanahnya tidaklah lurus, sehingga apabila aturan mengenai sempadan tersebut tidak ada perubahan, semua permohonan IMB warga yang luasan tanahnya kurang dari < 75 m2, tidak akan mendapatkan permohonan IMB, karena tidak memenuhi syarat garis sempadan”.

Permohonan yang ditolak karena persyaratan

administrative yang tidak terpenuhi seperti tanda

pelunasan PBB merupakan gambaran bahwa Perda

16 Tahun 2006 juga belum memenuhi aspek

sosiologis masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 2 huruf c

disebutkan bahwa salah satu lampiran permohonan

IMB yang harus terpenuhi adalah fotocopy tanda

pelunasan PBB dilampirkan. Kondisi yang ada dalam

masyarakat, pembayaran PBB warga biasanya

melalui perangkat desa, sehingga tanda buktinya

biasanya disimpan oleh perangkat desa. Seringkali

masyarakat tidak meminta tanda bukti pelunasan

PBB kepada perangkat atau bahkan tidak

menyimpannya dengan baik. Akibatnya saat akan

melakukan permohonan IMB mereka mengalami

kendala, dan oleh petugas baik di Kecamatan

Getasan karena tidak adanya dokumen tersebut,

permohonan menjadi ditolak.

2. Faktor Aparat : Petugas Pelayanan IMB sebagai

Lembaga Penegakan Hukum Perda IMB Belum Berfungsi secara Optimal

Lembaga penegak hukum (Legal Structure)

merupakan salah satu unsur yang cukup penting

terlaksananya upaya penegakan hukum. Lembaga

65

penegakan hukum tidak hanya berupa lembaga

peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan)

tetapi juga lembaga non peradilan, tidak juga hanya

lembaga penegakan hukum yang represif saja tetapi

juga preventif, dan tidak juga hanya lembaga

penerapan sanksi tetapi juga lembaga pengawasan.

Ketiga lembaga tersebut harus menjalankan

fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Apabila ketiga tersebut tidak

menjalankan fungsinya dengan baik/ sesuai peraturan

perundang-undangan maka upaya penegakan

hukum terhadap Perda IMB tidak akan berhasil

optimal. Dengan kata lain, fungsi lembaga penegak

hukum yang lemah menyebabkan proses implementasi

Pemberian IMB menjadi terganjal. Lemahnya fungsi

lembaga penegak hukum Perda disebabkan oleh

beberapa faktor, khususnya faktor aparatnya atau

faktor sarana dan prasarana penunjang berfungsinya

lembaga penegak hukum.

Persyaratan permohonan IMB sebagaimana

ketentuan dalam pasal 5 ayat 3 bagi perusahaan,

dalam hal ini untuk tahun 2011 yang mengajukan

adalah kafe/karaoke, dalam hal ini Disperindag

Kabupaten Semarang masih lamban dalam

melakukan kajian, sehingga waktu pengurusan IMB

bagi pemilik kafe/karaoke juga mengalami kendala.

Akibatnya secara ekonomis pengusaha tersebut juga

mengalami kerugian waktu akibat kelambanan

petugas.

Dalam hal pemberian persetujuan atau

66

penolakan permohonan IMB sebagaimana ketentuan

dalam pasal 6 Perda Kabupaten Semarang Nomor 16

Tahun 2006 bahwa persetujuan atau penolakan

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

hari kerja, berdasarkan penelitian hal tersebut tidak

pernah terealisasi di Kecamatan Getasan untuk

tahun 2011. Bahkan permohonan tersebut diterima

atau ditolak seringkali dalam jangka waktu

berbulan-bulan, sehingga masyarakat yang akan

membangun terkatung-katung. Penyelesaian

permohonan yang tidak terpat waktu tersebut

disebabkan oleh budaya organisasi yang ada dalam

lingkungan Pemkab Semarang itu sendiri. Dari 59

permohonan yang ada pada tahun 2011, sebanyak

18 permohonan yang proses penyelesaiannya

mencapai mencapai lebih dari 3 bulan. Hasil

wawancara dengan salah satu responden bernama

Kris Eliyanto Soebagio, SE, warga Desa Getasan

menyatakan bahwa

“Permohonan pengajuan IMB hingga dikeluarkannya IMB setelah masuk ke KPPT rata-rata mencapai waktu 3 bulan. Hal tersebut merupakan waktu yang cukup lama mengingat proses pembangunan bangunan perlu segera diselesaikan. Meskipun di kantor KPPT Kabupaten Semarang, tertera target waktu pengurusan IMB, namun target tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya. Kotak saran atau SMS saran yang disediakan pun hampir tidak pernah dilayani”

a. Faktor aparat penegak hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat penting

peranannya karena merekalah yang ditugaskan oleh

peraturan perundang-undangan untuk melakukan

67

tidakan terhadap para pelanggaran perda IMB.

Aparat penegak hukum yang tidak profesional

menyebabkan penegakan hukum tidak mencapai

sasaran. Hal ini dapat diuraikan menurut fungsi

lembaga masing-masing.

1). Satpol PP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25

ayat (2) Perda Kabupaten Semarang Nomor 16

Tahun 2006 sebagai tim pengawas yang dibentuk

Bupati sebagai aparat penerap sanksi yang

kurang profesional menjadi kendala berfungsinya

lembaga penerap sanksi dalam mendukung

terwujudnya implementasi pemberian IMB.

Beberapa tindakan yang kurang mencerminkan

kurangnya profesionaslisme aparat penerap

sanksi antara lain :

• Kelambanan dalam penjatuhan sanksi

Prosedur pengurusan IMB yang memakan waktu

dan prosedur yang banyak menjadikan

masyarakat di Kecamatan Getasan banyak yang

mendirikan bangunan tanpa IMB. Selain itu yang

memiliki IMB terkadang membangun tidak sesuai

dengan gambar. Pelanggaran terhadap

pelaksanaan permohonan IMB yang melanggar

gambar yang diajukan sampai saat ini di

Kecamatan Getasan belum ada yang ditindak oleh

Satpol PP selaku Tim Pengawas. Dari 23

permohonan IMB yang direalisasi terdapat 2 IMB

yang membangun tidak sesuai gambar, namun

sampai saat ini tidak ada sanksi terhadap

pelanggaran tersebut. Bukti nyata adalah

68

pembangunan Hotel “Juliet” di Kopeng, yang

bangunannya tidak sesuai dengan gambar yang

dipersyaratkan dalam permohonan IMB.

Bangunan yang ada sudah berkembang dan tidak

sesuai dengan gambar yang ada dalam

permohonan IMB. Namun demikian, pertugas

yang mengetahui dan datang ke lokasi tidak

mengambil tindakan yang tegas, cenderung

memanfaatkan sebagai “lahan basah” untuk

dijadikan objek pungutan liar.

Kelambanan dalam penjatuhan sanksi

mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah.

Selain itu juga dapat berakibat masyarakat

menjadi tidak percaya sehingga wibawa perda IMB

maupun Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai

penegaknya mengalami kemerosotan. Beberapa

indikator yang menunjukkan kelambanan

lembaga penerap sanksi dalam menjatuhkan

hukuman disiplin kepada para Pelangar Perda

dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran

yang tidak ditindak.

• Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap

setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi

oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai

pejabat yang berwenang menghukum agar menjadi

jera. Dalam hal ini bila perlu digunakan teori

penghukuman secara absolut yaitu membuat jera

pelaku.

Dari 14 pemohon IMB hotel yang ada di

69

Kecamatan Getasan, karena pembangunannya

tidak sesuai dengan gambar sebanyak 2 hotel,

Satpol PP selaku penegak Perda memang pernah

mendatangi dan melakukan teguran. Namun

demikian karena adanya pungli disana sehingga

menyebabkan tidak adanya sanksi yang

diberikan. Sanksi yang seharusnya adalah

membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan

gambar yang dipersyaratkan dalam permohonan

IMB, namun yang terjadi pembangunan masih

terus dilaksanakan meskipun tidak sesuai

dengan gambar. Sebagaimana wawancara dengan

pemilik Hotel “De Javu” Kopeng menyatakan

“Memang pembangunan kami tidak sesuai dengan gambar permohonan IMB, namun demikian selama ini tidak ada sanksi atas pelanggaran itu karena kami dahulu juga pernah membangun hotel di sebelah bangunan ini. Yang penting kita harus “tahu” kalau petugas datang. Selain itu pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Kopeng yang semakin kecil kunjungannya ke sini”

Dalam rangka menegakkan Perda IMB maka

ketentuan itu sendiri harus benar-benar dapat

dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh

Pemerintah Kabupaten Semarang selaku pejabat

yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan

itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-apa

terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama

pula halnya artinya telah membiarkan

berlangsungnya pelanggaran.

Membiarkan berlangsungnya pelanggaran

70

adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi

faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat

dalam memohon ijin IMB.

2). Lembaga pengawasan, aparat pengawas yang

kurang profesional menjadi kendala berfungsinya

lembaga Penegak Hukum Perda dalam

mendukung terwujudnya Implementasi Pemberian

IMB guna kesejahteraan masyarakat.

Semua pihak dewasa ini bertekad untuk

menyempurnakan dan lebih mendayagunakan

aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan

guna menciptkan aparatur yang bersih, berwibawa,

dan berkemampuan “good governance”. Semua

pihak juga bertekad untuk lebih meningkatkan

secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-

langkah penindakannya. Hal ini mengandung

pengertian bahwa masih terdapat aparatur yang

kurang berwibawa, dan kurang berkemampuan serta

belum terpadunya pengawasan serta belum nyatanya

langkah-langkah penindakannya. Setiap pimpinan

semua satuan organisasi pemerintah, merupakan

aparatur negara, abdi negara yang bertindak sebagai

aparatur fungsional pengawasan, sedang di lain

pihak (selebihnya) terdapat Pegawai Negeri Sipil,

aparatur negara, abdi negara sebagai kelompok

aparat yang diawasi.

Meskipun demikian pada hakikatnya semua

Pegawai Negeri Sipil merupakan pengawas, paling

tidak kepada dirinya sendiri, yang harus mampu

mengendalikan diri, mengawasi diri ke arah

71

pelaksanaan peraturan perundang-undangan

umumnya dan peraturan daerah tentang IMB pada

khususnya. Sebagai aparat fungsional pengawasan,

sebagai atasan yang masing- masing mempunyai

bawahan, maka pertama-tama harus memahami

Perda yang akan ditegakkan.

Sebagai atasan langsung harus mengetahui

hal-hal apa yang menurut peraturan perundang-

undangan di larang dan hal apa saja yang wajib

dilakukan. Dalam rangka melaksanakan pengawasan,

aparat atasan harus berpedoman pada ketentuan

hukum yang berlaku, yaitu Instruksi Presiden Nomor

15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan. Selama ini upaya pengawasan terhadap

tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil masih lemah.

Adapun faktor penyebabnya antara lain adalah masih

kurangnya peraturan perundang-undangan yang

menyangkut pengawasan terhadap disiplin Pegawai

Negeri Sipil. Di samping itu disebabkan juga karena

pemahaman akan isi materi peraturan Perda yang

ditegakkan juga masih kurang.

Adapun yang disebutkan tadi baru salah satu

bentuk pengawasan yaitu pengawasan fungsional.

Lemahnya pengawasan juga disebabkan karena

selama ini fungsi pengawasan melekat belum

dipergunakan secara optimal oleh atasan untuk

mengetahui sejauhmana tingkat kinerja

bawahannya.

Ketidakprofesionalan aparat penegak Perda IMB

seperti diuraikan di atas tidak terlepas dari berbagai

72

faktor- faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang

dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “dalam

menjalankan peranannya, aparat penegak hukum

terlibat dalam suatu proses diskresi oleh karena dia

harus menyerasikan antara penerapan hukum secara

konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi” yang

meliputi (tiga), yakni : raw input, yaitu latar

belakang keluarga dan pendidikan; intrumental

input, yang merupakan pengaruh lembaga di mana

dia bekerja; serta environmental input, yakni

pengaruh masyarakat luas.

Pengaruh yang tidak serasi dari ketiga faktor

tersebut akan mengakibatkan terjadinya frustasi,

konflik, dan kekhawatiran-kekhawatiran dalam

berperan (role performance atau role playing). Keadaan

ini akan mengakibatkan penggunaan defense

mechanisme yang dapat berakibat negatif.

Penggunaan defense mechanisme dalam proses

diskresi kemungkinan besar akan mengakibatkan

terjadinya hambatan terhadap penegakan hukum

yang fungsional.

Sebagai suatu unsur yang sangat menentukan

upaya penegakan hukum Perda, setiap aparat

Pemerintah Kabupaten Semarang Khususnya Satpol

PP dituntut mampu menjalankan tugasnya secara

profesional. Sehingga tugasnya untuk menegakkan

hukum perda IMB dapat berjalan secara lancar dan

upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif.

b. Pengaruh latar belakang keluarga dan pendidikan

Kesadaran untuk profesional dalam setiap

73

tindakan hanya dapat terwujud melalui suatu

pembinaan sejak dini yang dimulai dari keluarga.

Begitu juga kesadaran hukum dari aparat juga akan

dipengaruhi oleh proses pembinaan dikeluarganya.

Seorang aparat penegak hukum yang kurang

mendapatkan pembinaan keluarga cenderung akan

melakukan tindakan-tindak pelanggaran dalam

pelaksanaan tugasnya.

Latar belakang keluarga aparat penegak

hukum Perda yang sering dirundung konflik juga akan

membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi

pola- pola perilaku atau tindakan-tindakan aparat.

Kecenderungan sikap yang ditimbulkan adalah sikap

emosional dan cenderung mengambil jalan-jalan

kekerasan/sewenang-wenang yang jelas merupakan

suatu pelanggaran.

Seperti halnya pengaruh latar belang keluarga,

kesadaran profesionalitas dalam bekerja juga akan

sangat dipengaruhi oleh tingat pendidikan. Seorang

yang pendidikannya tinggi pada umumnya lebih

bersikap hati, hati, teliti, cermat, dan cepat dalam

mengambil keputusan. Tingkat pendidikan yang

rendah atau mungkin lingkungan pendidikan yang

kurang memenuhi standar kualitas akan

menimbulkan dampak pada perilaku kedisiplinan

seseorang. Begitu pula aparat penegak hukum,

mereka yang pada umumnya berpendidikan tinggi

lebih cenderung mengambil keputusan dan tindakan-

tindakan yang begitu hati-hati, teliti, dan cermat.

Kondisi pendidikan di Indonesia yang masih

74

beroientasi pada pencapaian prestasi secara formal

(nilai) bukan materiil juga sangat berpengaruh pada

tingkat profesionalitas seseorang, karena pada orang

yang hanya mengejar nilai formal saja dengan

menggunakan cara-cara yang negatif (menyontek dan

sebagainya) umumnya lebih menonjolkan sikap ingin

dipuji “exhibitionist” hal ini tentu sangat

berpengaruh pada saat orang itu bekerja, dia akan

berusaha untuk menonjolkan sisi-sisi positif

terutama jika berhadapan dengan pimpinan.

c. Pengaruh lembaga (Budaya Organisasi) di mana aparat penegak hukum bekerja

Sebagaimana diketahui lembaga di Indonesia

saat ini telah dikotori dengan berbagai perilaku yang

sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum

universal yang dianut oleh masyarakat, seperti

korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang

dan sebagainya. Dan di antara lembaga-lembaga

tersebut yang disinyalir menjadi sarangnya adalah

aparat. Kondisi demikian telah mengakar bahkan

seolah-olah menjadi budaya yang sistematik. Dengan

demikian wajar apabila sebagian besar aparat

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, termasuk

aparat yang berwenang memberikan ijin IMB, juga

terkena imbasnya.

Pengaruh lembaga yang membawa dampak negatif

pada sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten

Semarang juga bisa diakibatkan dari :

- kurangnya pelayanan terhadap tuntutan hak-hak

Pegawai Negeri Sipil terutama mengenai gaji

75

yang layak. Dengan gaji dan tunjangan yang tidak

seimbang dengan beban tugas Pegawai Negeri Sipil

karena disamping itu juga mereka mempunyai

tugas-tugas lain seperti pada umumnya yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hal ini akan

mendorong mereka melakukan praktek-praktek

yang tidak disiplin seperti dengan melakukan

pungutan liar dalam permohonan IMB.

- Pengelolaan manajemen administrasi di

lingkungan lembaga yang bersangkutan juga sangat

berpengaruh pada kinerja setiap petugas.

- Pengaruh masyarakat luas pada umumnya dan

masyarakat Pegawai Negeri Sipil pada khususnya

Masih adanya keengganan dari masyarakat luas

yang enggan atau tidak berani memberikan laporan

atau keterangan tentang adanya indikasi penyimpangan

(misalnya Pungli) seorang atau beberapa oknum

Pegawai Negeri Sipil akan mengakibatkan pelaksanaan

Implementasi Pemberian IMB menjadi terhambat.

Begitu pula di lingkungan Pegawai Negeri Sipil

masih terdapat kecenderungan untuk tidak

melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang

adanya tindakan penyimpangan prosedur yang

dilakukan oleh teman sejawatnya karena oknum

Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaporkan tersebut

pangkatnya lebih tinggi atau telah

mengancam/menerornya.

Selain dari faktor-faktor mentalitas/

profesionalisme aparat di atas yang lebih kualitatif,

faktor ketersediaan Sumber daya manusia,

76

khususnya yang mengerti dan memahami hakekat

dan prosedur pemberian ijin IMB juga masih

sangat terbatas (faktor kuantitatif aparat penegak

hukum) sehingga banyak Permohonan IMB yang tidak

dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

3. Faktor sarana dan prasarana penunjang

Agar fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten

Semarang dapat lebih optimal dalam memberikan

pelayanan IMB maka berbagai macam sarana dan

prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik

dan layak, khususnya sarana dan prasarana

administratif seperti buku Panduan, komputer, dan

lain-lain masih terbatas. Sehingga dalam melakukan

suatu pelayanan sering mengalami hambatan.

Ada kalangan-kalangan tertentu yang

berpendapat bahwa salah satu upaya penting untuk

mengusahakan agar hukum itu efektif, adalah

dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut

sebenaranya merupakan suatu rangsangan untuk

berbuat atau tidak berbuat. Kadang- kadang sanksi

dirumuskan sebagai suatu persetujuan atau

penolakan terhadap pola perilaku tertentu dalam

masyarakat. Dengan demikian maka terdapat

sanksi yang negatif dan sanksi yang positif. Secara

sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman,

sedangkan sanksi yang positif merupakan imbalan

(sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu). Di dalam

kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk

menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif

apabila disertai dengan sanksi-sanksi (baik yang

77

positif maupun yang negatif). Akan tetapi faktor

utama yang perlu diperhatikan untuk menentukan

apakah sanksi tersebut berperan di dalam

mengefektifkan hukum adalah masalah karakteristik

dari sanksi itu sendiri.

Bagaimanakah sanksi itu: apakah sanksinya

berupa sanksi berat atau ringan-ringan saja. Hal

yang berkaitan erat dengan itu ialah persepsi warga

masyarakat di dalam menanggung resiko, terutama

kalau melanggar suatu peraturan yang disertai

dengan suatu sanksi yang negatif. Kalau seseorang

warga masyarakat berani menanggung risiko, walaupun

sifatnya spekulatif maka akan dapat diduga bahwa

sanksi yang negatif tersebut sangat terbatas akibat-

akibatnya. Masalah tersebut berhubungan erat

dengan jangka waktu penerapan sanksi negative

tersebut. Kalau sanksi tersebut segera dijatuhkan

maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan jauh

lebih efektif dari pada apabila pelaksanaannya

ditunda.

Kelambanan dalam menerapkan sanksi negatif

terhadap perilaku tertentu merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan sanksi menjadi tidak

efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak

mempercayainya lagi, sehingga wibawa hukum dan

penegakannya akan mengalami kemerosotan.

Efektifitas sanksi juga tergantung pada

karakteristik orang-orang yang terkena oleh sanksi

tersebut. Hal itu antara lain menyangkut jumlah

orang yang terkena, di mana semakin sedikit

78

orang yang terkena semakin tinggi juga

efektifitasnya. Selain dari itu, maka hal itu juga

tergantung pada kepribadian masing-masing. Ada

manusia tertentu semata-mata untuk memuaskan

perasaan saja. Agaknya sulit sekali mempengaruhi

tingkah lakunya dengan sanksi-sanksi, yang pada

umumnya akan dapat membatasi perilaku orang

yang lebih banyak mempergunakan pikirannya.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan

efektifitas implementasi Pemberian IMB di

Kabupaten Semarang, Perda IMB Kabupaten

Semarang telah mengatur beberapa tingkat dan

jenis sanksi. Apabila dilihat dari sifatnya sanksi-

sanksi yang diatur dalam perda IMB adalah

sanksi-sanksi yang negative berupa “Denda”

Namun dari segi efektifitasnya ternyata sanksi-

sanski tersebut belum membuat jera para pelaku

pelanggar disiplin atau dengan kata lain sanksi

berupa denda belum efektif. Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor, yaitu :

• Penerapan sanksi berupa denda terhadap pelaku

pelanggaran Perda IMB cenderung lamban

dan kurang tegas

Kelambanan dalam penjatuhan denda

mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah.

Selain itu juga dapat berakibat masyarakat

menjadi tidak percaya sehingga wibawa hukum

maupun penegaknya mengalami kemerosotan

yang dapat memunculkan kecenderungan

masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk

79

pelanggaran Perda IMB untuk mencoba apakah

denda tersebut benar dikenakan atau malah

lepas.

Beberapa indikator yang menunjukkan

kelambanan dalam menjatuhkan pengenaan

denda kepada masyarakat yang melakukan

pelanggaran Perda IMB dapat dilihat dari maraknya

kasus pelanggaran membangun bangunan tanpa

memiliki IMB oleh masyarakat. Dan pelanggaran

tersebut tidak segera dikenakan denda namun

justru yang mengajukan ijin tetapi terlambat

malah dikenai denda dengan segera.

• Penjatuhan denda yang tidak setimpal

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap

setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan

hukuman disiplin oleh pemerintah. Dalam rangka

menegakkan disiplin masyarakat maka ketentuan

itu sendiri harus benar- benar dapat

dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh

pemerintah yang berwenang. Tidak melaksanakan

ketentuan itu, sama halnya dengan tidak

berbuat apa-apa terhadap pelanggaran yang

telah terjadi, sama pula halnya artinya telah

membiararkan berlangsungnya pelanggaran perda

IMB.

Membiarkan berlangsungnya pelanggaran

adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi

faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat

dalam mengajukan permohonan IMB. Penegakan

peraturan dengan demikian menjadi kewajiban

80

Pemda Kabupaten Semarang melalui Satuan

Polisi Pamong prajanya, Bukan kekerasan yang

diutamakan, tetapi ketegasannya, dan sikapnya

yang pertama-tama dan yang paling utama

sebagai pelaku dalam penegakan Perda.

Adakalanya Pemda merasa “kasihan” menindak

masyarakat. Bahkan ada yang takut kepada

masyarakat dianggap tidak populis sebab takut

berdampak politis.

Pengenaan hukuman denda haruslah benar

atau setimpal dengan bentuk pelanggarannya,

agar supaya dirasakan adil dan dirasakan sebagai

bentuk pembinaan dan mendik. Maklum setiap

manusia mempunyai kelemahan, kekurangan,

kekhilafan sebagai bagian yang negatif di dalam

dirinya. Dengan pernyataan hukuman yang

setimpal akan menghilangkan kesan semena-

mena, sewenang-wenang dan sesuai dengan

tujuan diadakannya pengenaan denda kepada

masyarakat Pelanggar Perda IMB akan terasa

“mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan dan

tepat hukumannya.

Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal juga

dapat membuat masyarakat pelaku pelanggaran

Perda IMB menjadi tidak merasa jera. Kondisi

demikian juga akan mendorong munculnya

pelanggar-pelanggar baru karena mereka

menganggap hukuman sanksi yang dikenakan

masih belum seberapa misalnya dengan nilai

keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu,

81

dengan denda yang tidak setimpal akan

menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang

merasa dirugikan.

4. Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Semarang berkaitan dengan Kesadaran mengajukan permohonan IMB

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau

nilai- nilai yang terdapat di dalam diri manusia

tentang hukum yang ada atau hukum yang

diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan

wadah jalinan nilai hukum yang mengendap dalam

sanubari manusia. Kesadaran hukum sebagai suatu

wadah nilai mempunyai hubungan yang erat

dengan perikelakukan manusia oleh karena manusia

selalu berinteraksi dengan sesamanya. Pengalaman

berinteraksi tersebut menghasilkan sistem nilai,

yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang buruk

dan apa yang baik (wadahnya adalah antara lain

kesadaran hukum. Sistem nilai berpengaruh pada pola

pikir manusia yang kemudian menentukan sikap

manusia (yakni kecenderungan untuk berbuat atau

tidak berbuat terhadap sesama, benda atau keadaan

tertentu. Sikap ini kemudian menghasilkan

perikelakuan yang kemudian menjadi pola

perikelakuan yang apabila diabstraksikan menjadi

norma atau kaidah yang merupakan patokan tentang

perikelakukan yang pantas. Norma kemudian

mengatur interaksi antar manusia. Taraf kesadaran

hukum dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : a.

82

Pengetahuan tentang hukum; b. Pemahaman

tentang hukum; c. Sikap terhadap hukum; d.

Perilaku hukum.

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai

keadaan di dalam pikiran seseorang mengenai

hukum- hukum tertentu. Orang yang hanya

mengetahui hukum, taraf kesadarn hukumnya paling

rendah. Sedangkan orang yang sudah memahami

hukum taraf kesadarannya lebih tinggi dibandingkan

dengan yang disebutkan pertama. Dan begitu

seterusnya. Sebab-sebab taraf kesadaran hukum

masyarakat rendah dapat dikembalikan pada faktor-

faktor sebagai berikut:

a. Taraf sinkronisasi yang rendah dariperaturan

perundang-undangan seperti berupa Perda IMB

mengatur tentang sanksi hukum yang pasti.

b. Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat

oleh karena sikap tindaknya yang impulsif dan

emosional yang didasarkan pada didasarkan pada

kekayaan materiil, kekuasaan, kedudukan,

ketenaran

c. Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif

tidak memadai; seperti kurangnya kuatnya sanksi

Perda IMB yang dikenakan, belum dioptimalkannya

peralatan teknologi informasi dan komunikasi

seperti computer (jaringan mengalami gangguan),

internet,dan intranet untuk memudahkan

pengelolaan adaministrasi Pemberian IMB;

d. Membudayanya shame culture dan bukan gult

culture;

83

e. Kecenderungan untuk senantiasa melaksanakan

beleid (kebijakan);

f. Lebih mementingkan kelaziman dari pada

kebenaran.

Kepatuhan hukum merupakan suatu bentuk

perilaku hukum hasil manifestasi kesadaran hukum.

Adapun taraf kepatuhan hukum adalah relatif, karena

seorang patuh bisa disebabkan karena :

a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat

melanggar hukum;

b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan

baik dengan lingkungan;

c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan

baik dengan penguasa;

d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; atau

e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan di jamin

dan dilindungi oleh hukum.

D. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

permohonan IMB yang ditolak sebanyak 13 permohonan

di Tahun 2011 diantaranya dikarenakan beberapa hal:

1. Tidak memenuhi garis sempadan jalan (garis batas

bangunan yang diijinkan dari as jalan) sebanyak 7

permohonan yang ditolak;

Garis sempadan merupakan garis batas luar

pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar

dengan as jalan yang merupakan batas tanah yang boleh

dan tidak boleh didirikan bangunan atau

dilaksanakannya kegiatan. Rata-rata untuk masyarakat

84

desa di Kecamatan Getasan kurang memahami garis

sempadan ini. Untuk jalan raya Salatiga – Kopeng

merupakan jalan provinsi dengan garis sempadan 25

meter, sedangkan untuk jalan kabupaten garis sempadan

sejauh 14 meter sebagaimana ketentuan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun

2007 tentang Garis Sempadan. Dengan adanya kondisi

luas tanah penduduk yang luasan tanahnya sangat kecil

dan terletak di sekitar jalan provinsi, menjadikan

masyarakat sebagian besar membangun tanpa

mengajukan permohonan IMB, karena masyarakat sudah

mengetahui resiko akan ditolak permohonannya.

2. Belum adanya tukar guling tanah; Hal ini disebabkan

karena pengguna lahan bukan pemilik tanah tersebut,

sehingga perlu adanya bukti tukar guling tanah sebagai

persyaratan permohonan IMB sebanyak 2 permohonan;

Bangunan erat kaitannya dengan tanah karena tanpa

tanah tentu suatu bangunan tidak bisa berdiri, syarat

dalam permohonan izin bangunan harus dilampirkan

surat status tanah apakah hak milik/hak pakai yang

harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah. Bahkan

persyaratan sebagaimana Perda Nomor 16 Tahun 2006

tidak sesederhana, tetapi dilampiri dengan:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)

Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah

satu dari surat sebagai berikut :

Sertifikat tanah, Surat Keputusan Pemberian Hak

Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang

dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut,

Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN atau

85

Kantor Pertanahan Setempat, Rekomendasi dari Kantor

Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah, Surat

pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin

Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk

Bangunan Pemerintah, Untuk surat tanah tersebut harus

dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang

dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari

pemohon

Rata-rata permohonan yang ditolak terkait dengan

masalah kepemilikan tanah adalah belum adanya surat

yang menyatakan penggunaan tanah karena tanah

bukan milik sendiri. Hal ini sebenarnya merupakan

suatu bentuk langkah antisipasi dari pemerintah daerah

agar dikemudian hari tidak timbul sengketa antara

pengguna lahan dengan pemilik lahan yang dapat

menimbulkan sengketa di kemudian hari. Masalah

agraria atau pertanahan, terutama tukar guling tanah

yang tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat telah

banyak menimbulkan permasalahan

3. Belum ada kajian dari Disperindag (untuk kafe/karaoke).

Fungsi adanya persyaratan kajian adalah mendasarkan

pada Pasal 15-20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang bangunan gedung yang menyatakan bangunan

gedung harus memenuhi persyaratan pengendalian

dampak lingkungan, persyaratan keandalan bangunan

serta persyaratan keselamatan sebanyak 1 permohonan.

Peruntukan bangunan non tempat tinggal terutama

untuk kafe/karaoke memerlukan kajian dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan setempat. Banyaknya

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon IMB,

86

serta lintas sektoral menyebabkan kajian oleh

Disperindag membutuhkan waktu cukup lama. Hakikat

dari harus adanya kajian tersebut pada dasarnya adalah

untuk mengkaji konstruksi, instalasi, dan perlengkapan

bangunan agar tercipta suatu bangunan yang

memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi

pengguna atau konsumen pada akhirnya. Namun

demikian, prosedur untuk mendapatkan hasil kajian dari

Disperindag membutuhkan prosedur yang cukup lama

sehingga saat mengajukan permohonan IMB, syarat

tersebut seringkali belum bisa dilampirkan.

4. Kesalahan gambar, yang tidak diperbaiki kembali oleh

pemohon sebanyak 2 permohonan.

Gambar rancangan arsitektur bangunan harus

dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat

Arsitektur Kota (TPAK) bagi yang disyaratkan.

Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk

bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah

sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin

bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan (1

lembar).

Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya

minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja

Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang

disyaratkan (1 lembar )

Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai

dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun

2006 Pasal 5 ayat (2) huruf k dilengkapi dengan rekaman

gambar bangunan. Tujuan pemerintah daerah agar

persyaratan permohonan IMB dilengkapi dengan gambar

87

adalah tujuan jangka panjang berupa penataan tata

ruang wilayah, agar tata ruang wilayah dapat tertata

dengan baik. Disatu sisi, terutama bagi masyarakat

pedesaan, masalah gambar yang sifatnya teknis telah

menyebabkan kendala bagi masyarakat pemohon IMB,

mengingat sebagian masyarakat tidak dapat

melampirkan gambar sebagaimana yang dipersyaratkan.

Untuk memperoleh gambar sebagaimana yang

dipersyaratkan, pemohon sebagian besar memanfaatkan

jasa konsultan, sehingga membutuhkan biaya yang

cukup besar. Dampaknya adalah masyarakat ketika akan

membangun bangunan enggan untuk mengurus

permohonan IMB mengingat persyaratan gambar teknis

mempersulit masyarakat. Bahkan pemerintah daerah

sendiri, sampai dengan saat ini belum dapat memberikan

solusi bagaimana mengatasi kendala agar masyarakat

dapat melampirkan gambar teknis sebagaimana yang

dipersyaratkan.

5. Tidak terpenuhinya persyaratan administratif lainnya,

seperti belum adanya kelengkapan fotocopy Tanda

Pelunasan PBB Tahun lalu sebanyak 1 permohonan.

Persyaratan tanda pelunasan PBB Tahun lalu

sebagaimana ketentuan Perda Kabupaten Semarang

Nomor 16 Tahun 2006 pasal 5 ayat (2) huruf c bagi

masyarakat awam (desa) sering kurang diperhatikan.

Mengingat sebagian masyarakat desa dalam melakukan

pembayaran PBB biasanya tidak membayar sendiri,

melainkan ditarik oleh petugas penarik PBB di tingkat

desa, sehingga bukti pembayarannya sebagian besar

disimpan oleh aparat pemerintah desa. Ketika akan

88

mengajukan permohonan IMB, persyaratan tanda

pelunasan PBB ini menjadi terabaikan karena bukti

pembayaran kadang disimpan oleh aparat pemerintah

desa. Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten

Semarang menerapkan syarat tanda pelunasan PBB

tahun lalu dalam permohonan IMB untuk mengetahui

target pencapaian PBB di tiap kecamatan. Namun

demikian, justru syarat tersebut cukup memberatkan

masyarakat pedesaan.

Munculnya masalah terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun

2006 tentang IMB sebagai suatu bentuk peraturan hukum

tertulis dibuat untuk menegakkan perilaku dalam

mendirikan bangunan hanya dapat berfungsi secara

efektif apabila apabila memenuhi syarat yang menurut

Satjipto Rahardjo1 adalah:

1. Syarat yuridis lebih menekankan pada segi kepastiaan

hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu

ukuran/derajat yang mementukan ketegasan atau

kejelasan dari suatu ketentuan hukum tentang hak dan

kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam

kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan

yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum

terhadap perbuatan yang melawan hukum dan

terhadap pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian

hukum tersebut dapat diukur dari ada atau tidaknya

peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan

peraturan hukum yang ada di atasnya. Kejadian

1 Satjipto Rahardjo. 2006. Membedah Hukum Progresif, Jakarta:

Kompas

89

yang ada di Kecamatan Getasan, tanah yang berada

di sekitar jalan provinsi merupakan tanah milik

masyarakat, yang rata-rata luasnya sedikit. Bagi

yang mengajukan permohonan IMB, tentu jarak

bangunan dengan garis sempadan akan

menghabiskan luas tanahnya untuk bangunan,

sehingga dalam hal ini masyarakat tidak

mengajukan IMB karena jika mengurus akan

mendapatkan penolakan. Hal ini sampai sekarang

belum ada penyelesaian mengenai hak-hak

masyarakat terkait dengan tanah yang luasannya

sempit, milik orang miskin, belum ada

penyelesaiannya sampai dengan saat ini. Selain itu,

banyak warga akhirnya membangun tidak usah

memohon IMB, mengingat pengalaman warga yang

sebelumnya mengajukan permohonan IMB,

prosedurnya yang berbelit, waktunya berbulan-

bulan, serta biayanya yang tidak sesuai dengan apa

yang tertera dalam Perda Nomor 16 Tahun 2006.

2. Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat

berfungsi apabila norma-norma yang masih bersifat

abstrak seperti yang termuat dalam pasal-pasalnya

diimplementasikan oleh para pelaksananya baik

masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun

2006 memang banyak persyaratan yang belum

memahami sosiologi masyarakat, seperti gambar

bangunan. Bagi orang desa/ masyarakat awam,

masalah gambar teknis tentu merupakan syarat

yang memberatkan, sehingga banyak warga yang

90

tidak dapat memenuhi lampiran gambar yang

dimaksud dalam Perda tersebut.

Factor aparat pemberi pelayanan sekaligus penegak

hukum seringkali justru menjadi kendala. Kehadiran

pegawai di kantor yang datang terlambat, serta pelayanan

prima yang tidak dapat diwujudkan merupakan suatu

bentuk kendala dalam pelayanan masyarakat yang sering

berlarut-larut. Bahkan, ketika datang jam istirahat,

biasanya kantor sudah tinggal beberapa orang pegawai saja,

sedangkan yang lain ada yang sudah meninggalkan tempat

kerja.

Dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan

bangunan yang sudah dapat IMB maupun yang tidak

mengajukan IMB pun aparat juga terkesan kurang begitu

memperhatikan, sehingga banyak berdiri bangunan yang

tidak sesuai dengan gambar yang diajukan. Hal tersebut

disebabkan karena factor kepemimpinan dan kedisiplinan

pegawai. Kepemimpinan yang sering mengalami mutasi

akibat kebijakan Bupati menjadikan kedisiplinan pegawai

menjadi berkurang. Dampaknya pegawai belum

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan

fungsinya.

Sehubungan dengan sarana prasarana berdasarkan

hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis,

memperlihatkan bahwa untuk KPPT Kabupaten Semarang

kondisi dan penyediaan sarana dan prasarana sudah sangat

menunjang untuk terselenggaraanya proses pelayanan yang

prima. Hal yang menunjang untuk terselenggaraanya proses

pelayanan yang prima diantaranya tersedianya ruang tunggu

bagi para masyarakat (pemohon) yang memadai dengan

91

fasilitas ruangan ber AC, kursi, layar LCD sebagai hiburan

bagi para masyarakat (pemohon). Sementara untuk

kemudahan akses KPPT Kabupaten Semarang meyediakan

komputer dan brosur serta alamat website sebagai panduan

untuk berbagai layanan perizinan di Kabupaten Semarang.

Tetapi dilihat dari lokasi kantor tidak strategis sebagai

kantor pelayanan. Petugas KPPT sendiri mengakui akan

kurang strategisnya lokasi KPPT. Pemberian izin idealnya

dilakukan di tempat yang strategis, dan mudah dilhat orang

dengan tata ruang yang baik. Kondisi KPPT saat ini masih

belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan

bangunan KPPT yang cenderung tidak strategis dan kurang

mencukupi dari sisi luas bangunan.

Dari pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh

penulis, menunjukkan bahwa dalam proses pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dilihat baik dari segi

persyaratan maupun dari segi prosedur sudah cukup jelas

dan sudah sesuai dengan peraturan tang ditetapkan yaitu

melalui Peda Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006.

Namun, dari segi waktu pengurusan atau penyelesaian izin

masih sering terjadi keterlamabatan dalam arti tidak tepat

waktu. Hal inilah yang sering dijadikan ruang yang tepat

dimana oknum-oknum perantara (calo) menawarkan kepada

masyarakat (pemohon) untuk dibantu dalam proses

pengurusan IMB dengan alsan bisa mempercepat waktu

proses penerbitan izin.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terlihat

bahwa salah satu penyebab adanya oknum perantara (calo)

dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)

disebabkan karena adanya budaya masyarakat (pemohon)

92

yang cenderung ingin instan (cepat) dan masyarakat

(pemohon) selalu mengatakan tidak ada waktu untuk pergi

mengurus. Akibatnya, timbul praktik rent seeker yang

memanfaatkan gap responsitas layanan permintaan izin

mendirikan bangunan (IMB), yaitu kelompok usaha karena

mampu memanfaatkan calo dapat dilayani dengan cepat,

sedangkan masyarakat awam yang mengurus secara formal

penerbitan IMB nya rata-rata lebih dari 3 bulan.

Dari hasil pengamatan terhadap perilaku aparat

pemerintahan maupun dengan masyarakat yang

membutuhkan pelayanan dan pengamatan secara langsung

yang dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa masih adanya

perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya yang diperlihatkan

oleh aparat selama memberikan pelayanan kepada

masyarakat selaku pelayan masyarakat. Perilaku-perilaku

tersebut diantaranya ketidaksopanan aparat dalam melayani

masyarakat (pemohon) serta terjadinya perilaku

diskriminatif atau sikap membeda-bedakan antara pemohon

yang satu dengan pemohon yang lainnya. Semuanya itu

terlihat pada pelayanan pada tingkat kelurahan dan

kecamatan. Dari situ dapat dikatakan bahwa ada perbedaan

antara apa yang dikatakan oleh aparatur pemerintahan

khususnya pada tingkat kelurahan dan kecamatan berbeda

dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai

penerima layanan.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan etika

pelayanan publik yang merupakan suatu praktek

administrasi publik dan atau pemberian pelayanan publik

(delivery system) yang didasarkan atas serangkaian

tuntunan perilaku (rules of conduct) atau kode etik yang

93

mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau

sebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan2. Melihat hal

tersebut, maka penulis melihat etika pelayanan masyarakat

sebagai perilaku aparat pemerintahan ketika dibutuhkan

oleh masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan serta

perilaku dalam menanggapi keluhan dan kesulitan

masyarakat yang dilayani, semuanya ini sangat terkait

dengan perilaku dan tindakan aparat yang bertindak sebagai

birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2 Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik,

Yogyakarta: Pembaruan