BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA A. Gambaran Umum ... · Tahanan Negara difungsikan pula...
Transcript of BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA A. Gambaran Umum ... · Tahanan Negara difungsikan pula...
43
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
A. Gambaran Umum Tentang Rumah Tahanan (RUTAN) Klas IIB Wonogiri
1. Sekilas Tentang Rumah Tahanan (RUTAN) Klas IIB Wonogiri
Di Wilayah Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai Lembaga Pemasyarakatan
tersendiri, namum terdapat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang difungsikan
sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun menjadi satu tempat akan tetapi tetap
dipisahkan penempatan antara narapidana dengan terdakwa.
Sebagai dasarnya di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu
sebagai Rumah Tahanan Negara disebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Wonogiri merupakan lembaga pemasyarakatan yang disamping tetap sebagai Rumah
Tahanan Negara difungsikan pula sebagai Lembaga Pemasyarakatan .
Sementara itu rumah tahanan Negara/ cabang Rutan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Orgnisasi
dan Tata Rumah Tahanan Negara, diklarifikasikan dalam 3 klas yaitu :
a. Rumah Tahanan Negara Klas 1
b. Rumah Tahanan Negara Klas II A
c. Rumah Tahanan Negara Klas II B
d. Cabang Rumah Tahanan
44
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri yang merupakan satu-satunya
Rumah Tahanan yang berada di Kabupaten Wonogiri. Dalam peta dunia, Kabupaten
Wonogiri terletak pada garis lintang 70
32’ sampai 8o15’ dan garis bujur 110
0 41’
sampai 1110
18. Posisi Kabupaten Wonogiri sangat srtategis karena terletak diujung
selatan Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rumah Tahanan tersebut tepatnya berada di Jln.
Jendral Sudirman No 193B, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri32
.
Dalam mendukung tercapainya suatu sistem pemasyarakatan yang ideal,
RUTAN Wonogiri memiliki visi, misi, sasaran dan tujuan sebagai suatu target dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan yaitu :
a. V i s i
Terwujudnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Wonogiri yang unggul
dalam pembinaan prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.
b. Misi
Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dalam rangka
menegakkan hokum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan
dalam perlindungan hak asasi manusia.
c. Tujuan
1. Membentuk tahanan dan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat
berperan aktif dan produktif dalam pengembangan serta dapat hidup dengan
wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.
32
Pemkab Wonogiri, dalam http://www.profil wonogiri.com
45
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi pelanggar hukum melalui
kegiatan pelayanan dan perawatan dalam rangka memperlancar proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, agar jalannya proses
pengadilan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah dan murah.
3. Menciptakan ketertiban Rutan agar jalannya pembinaan dan perawatan
penghuni dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara tidak langsung
memberikan dukungan terhadap terciptanya suasana aman dan tertib di dalam
masyarakat pada umumnya
d. Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Pemasyarakatan Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemasyarakatan narapidana / anak didik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga
Pemasyarakatan Negara mempunyai fungsi :
1 melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2 memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3 melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
4 melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
5 melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga33
.
e. Sasaran
Sasaran perawatan dan pembinaan tahanan/narapidana di Rumah Tahanan
Wonogiri adalah meningkatkan kualitas yang sebelumnya/awalnya sebagian atau
seluruhnya dalam kondisi kurang, aspek tersebut meliputi antara lain :
33
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyrakatan
46
1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap perilaku
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan
5. Kesehatan jasmani dan rohani
2. Susunan Organisasi Rumah Tahanan (RUTAN) Klas IIB Wonogiri
Struktur organisasi Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri dapat digambarkan
dalam bagan sebagai berikut :
Bagan I
Struktur Organisasi Rutan Wonogiri
Sumber: Arsip Rutan Klas IIB Wonogiri
Dari bagan organisasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kepala Rutan
Kepala Rutan bertanggungjawab secara fisik terhadap tahanan dan narapidana,
mengatur tata tertib Rutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri
KEPALA RUTAN
OGA. G. DARMAWAN, A.Md. IP, S.SOS, SH, M.Si
Ka.Sub.Si. PENGELOLAAN
SUYOTO
Ka.Sub.Si. PELAYANAN
RONI ASMORO, A.Md, SH
Ka.Sub.Si. PENGAMANAN RUTAN
AGUS SUSANTO,SH.
47
2. Seksi Pelayanan Tahanan
Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakaukan pengadministrasian,
perawatan, pemberian bantuan hukum, penyuluhan serta memberikan bimbingan
kegiatan bagi tahanan untuk menyelenggarakan tugas tersebut.
Seksi pelayanan tahanan juga bertugas untuk pemenuhan hak narapidana dalam
mengajukan ijin cuti menjelang bebas.
3. Seksi Pengelolaan Tahanan
Sub Seksi Pengelolaan tahanan beserta sub organ di bawahnya bertugas
melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian
di lingkungan Rumah Tahanan
4. Seksi Pengamanan Rutan (KPR)
Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan
keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPR
mempunyai fungsi :
a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana
c. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta
memonitor keamanan Rutan
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban
Rutan.
48
3. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan
Berikut ini adalah data jumlah keseluruhan narapidana penghuni Rutan Klas II
B Wonogiri dari januari 2012 sampai dengan November 2012 dengan beberapa
kategori dan pembedaan yang meliputi :
Tabel di bawah adalah jumlah narapidana Rutan Klas II B Wonogiri yang di bedakan
berdasarkan jenis pidananya yang terperinci menurut jenis kelamin (gender ) dan
tingkat kedewasaannya.
Tabel 4
Jumlah narapidana Rutan Klas IIB Wonogiri
Sumber : Arsip Rutan Wonogiri Periode Januari 2012 – November 2012
Keterangan :
NDL : Narapidana Dewasa Laki-Laki NAL : Narapidana Anak Laki-Laki
NDP : Narapidana Dewasa Perempuan NAP : Narapidana Anak Perempuan
NO Periode
NARAPIDANA
NDL NDP NAL NAP Total Narapdana Kapasitas
1 Januari 105 7 0 0 112 250
2 Februari 106 11 0 0 117 250
3 Maret 105 11 0 0 116 250
4 April 75 15 0 0 90 250
5 Mei 92 18 0 0 110 250
6 Juni 97 21 0 0 118 250
7 Juli 95 18 5 0 113 250
8 Agustus 83 9 5 0 97 250
9 September 125 6 7 0 138 250
10 Oktober 131 6 4 0 141 250
11 November 150 7 12 0 169 250
49
Dari tabel 4 diatas adalah gambaran secara keseluruhan narapidana
penghuni Rutan Wonogiri pada periode Januari 2012 – November 2012, yang
selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
Rata-rata tiap bulan Rutan Wonogiri dihuni sekitar seratus narapidana, dimana
kapasitas Rutan Wonogiri sebenarnya adalah sebanyak 250 orang.
Apabila diperhatikan jumlah setiap bulan dapat dijelaskan paling sedikit 90
narapidana yaitu pada bulan April dan paling banyak 169 narapidana yaitu pada
bulan November.
Sementara itu apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin narapidana dapat
dijelaskan maka narapidana dewasa laki-laki dewasa lebih banyak daripada
narapidana dewasa perempuan.
Sedangkan apabila dilihat dari usia, narapidana dewasa lebih banyak dibandingkan
dengan narapidana anak, dan narapidana anak di Rutan Wonogiri hanya ada
narapidana anak laki-laki.
Penghuni Rutan Wonogiri dari kurun waktu mulai bulan Januari 2012 sampai
dengan bulan November 2012 mengalami kecenderungan tidak stabil, akan tetapi
tidak melebihi kapasitas dari Rumah Tahanan sendiri.
50
B. Temuan Terkait Rumusan Masalah
1. Pemberian Ijin Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan
a. Prosedur Pemberian Cuti Menjelang Bebas
Program cuti menjelang bebas sebagai salah satu program dalam
mengintegrasikan narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri. Dalam
prosedur pemberian ijin cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Wonogiri telah
berjalan dengan baik. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pemberian
ijin tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. Hal ini dapat terjadi jika narapidana
melakukan pelangggaran dan tidak memenuhi persyaratan baik subtantif maupun
administratif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagai berikut :
Pasal 6
1. Persyaratan Subtantif yang harus dipenuhi Narapidana adalah :
a. Kesadaran dan Penyesalan terhadap perbuatannya
Seorang Narapidana harus menunjukan kesadaran dan penyesalan atas
kesalahan dari perbuatannya sehingga narapidana tersebut dijatuhi hukuman
pidana. Kesadaran dan penyesalan tersebut didapat dari kepribadian masing-
masing narapidana dengan mengikuti program dari Rumah Tahanan berupa
pembinaan. Seperti pembinaan kesadaran agama yang terdapat ceramah,
ibadah, sehingga dapat membangkitkan motivasi narapidana supaya sadar
dan menyesalkan atas perbuatannya.
b. Perkembangan Budi Pekerti dan Moral
Seorang Narapidana yang ingin mendapatkan pelayanan cuti menjelang
bebas harus menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
c. Program Pembinaan
Seorang Narapidana wajib mengikuti setiap kegiatan pembinaan berupa
ketrampilan sesuai bakat yang dimiliki setiap narapidana yang
diselenggarakan oleh Rumah Tahanan Wonogiri.
d. Masyarakat Dapat Menerima Program Pembinaan
Seorang Narapidana yang menunjukan kemajuan dalam program pembinaan
mental dan ketrampilan, sehingga wadah pembinaan diperluas dengan
berada atau membaur ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan berupa
51
kegiatan bakti sosial, melanjutkan pendidikan, berolahraga, mengunjungi
keluarga bahkan narapidana dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya.
e. Berkelakuan Baik
Seorang Narapidana harus berkelakuan baik dengan mematuhi peraturan
yang ada di Rumah Tahanan dan dengan menghormati petugas dan sesama
narapidana sehingga tidak mendapatkan hukuman disiplin. Jika melakukan
pelanggaran sekurang-kurangnya 9(sembilan) bulan terakhir, maka
narapidana penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana akan dicatat
dikartu pembinaan34
yang berisikan kegiatan yang dilakukan warga binaan
pemasyarakatan selama dibina di Rumah Tahanan, serta berisi aturan
program kegiatan dan penilaian dari petugas sebagai wali. Sehingga jika
narapidana telah melanggar hukuman disiplin akan berpengaruh juga dalam
pemenuhan syarat subtantif dengan penolakan dari Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) untuk dapat mengajukan ijin menjelang bebas.
f. Masa Pidana yang telah dijalani
Pemberian Ijin Cuti Menjelang Bebas apabila narapidana telah menjalankan
2/3(dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan
remisi terakhir paling lama 6(enam) bulan.
2. Persyaratan Subtantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
a. telah menunjukan kesadaran dana penyesalan atas pelanggaran yang
dilakukan
b. telah menunjukan budi pekerti dan moral yang positif
c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan
bersemangat
d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang
bersangkutan
f. berkelakuan baik
Pasal 7
Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Negara
adalah :
a. Kutipan putusan hakim (ekstra vonis)
Putusan hakim dari pengadilan sangat penting untuk melengkapi berkas
secara administratif karena seorang terpidana yang sudah diputus
dipengadilan diperlukannya kekuatan secara administratif yaitu berkas
putusan hakim
b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh oleh Pembimbing
Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan
anak didik pemasyarakan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti
Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Negara yang bersangkutan
d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang
dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani
34
Pasal 11, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun2013 tentang Tata tertib Rumah Tahanan
52
masa pidana) dari Kepala Rutan. Daftar pelanggaran yang dimaksudkan,
yaitu ketika narapidana menjalani program pembinaan dan telah menjadi
syarat subtantif yang harus dipenuhi seperti diatas.
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi,
remisi, dan lain-lain dari Kepala Rutan
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi
Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat
serendah-rendahnya lurah atau kepala desa
g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat
tambahan yaitu surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang
asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama
menjalani Cuti Menjelang Bebas dan surat keterangan dari Kepala Kantor
Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.
Selanjutnya, narapidana yang telah memenuhi syarat subtantif dan syarat
administratif yang telah ditetapkan, sehingga dapat diusulkan untuk mendapatkan
ijin cuti menjelang bebas dengan prosedur sebagai berikut :
a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) RUTAN setelah mendengar pendapat
anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali
Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada
Kepala Kepala RUTAN
b. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala RUTAN
menyetujui usul TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat
menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas setelah
mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia setempat
53
d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti, maka Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan
tentang Cuti Menjelang Bebas35
Dari tata cara pemberian ijin cuti menjelang bebas diatas, dijelaskan
bahwa jika narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk
mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, maka anggota Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) yang dibentuk oleh Kepala Rumah Tahanan klas IIB
Wonogiri akan mencatat narapidana-narapidana tersebut untuk kemudian
diusulkan kepada Kepala Rumah Tahanan klas IIB Wonogiri yang dituangkan
dalam formulir yang telah ditetapkan. Selanjutnya Kepala Rumah Tahanan klas
IIB Wonogiri meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM setempat dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM provinsi Jawa Tengah. Apabila Kepala Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM menolak usulan pemberian cuti menjelang
bebas tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta
alasannya kepada Kepala Rumah Tahanan.
Namun apabila Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
menerima usulan yang diberikan oleh Kepala Rumah Tahanan, maka Kepala
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM atas nama Mentri Hukum dan
35
Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
54
HAM, maka Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM menerbitkan
keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas tersebut.
Setelah semua prosedur di atas dilalui, selanjutnya Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah atas nama Menteri
menandatangani surat izin Cuti Menjelang Bebas, selanjutnya narapidana
diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Peran dari Bapas sendiri
yaitu untuk membimbing narapidana. Pola bimbingan Bapas yaitu untuk
mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama cuti menjelang bebas
dengan memberikan program bimbingan kepribadian yang bertujuan untuk
memperbaiki diri klien dan juga program bimbingan kemandirian bagi klien agar
setelah bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya
sendiri dan masyarakat. Disamping Bapas sebagai pembimbing, Bapas juga
melakukan peran pengawasan terhadap klien cuti menjelang bebas dengan
memantau sejauh mana perkembangan klien yang bersangkutan agar tidak
melakukan tindak pidana lagi. Bila klien melakukan tindak pidana selama
menjalani cuti menjelang bebas, maka ijin pembebasan bersyaratnya dapat
dicabut36
b. Mereka yang berhak mendapatkan Ijin Cuti Menjelang Bebas
Bedasarkan penelitian penulis di Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri,
penulis dapat menggambarkan narapidana yang sudah mempunyai hak untuk
36
Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007
55
mendapatkan ijin cuti menjelang bebas dan yang sudah berhak mendapatkan ijin
cuti menjelang bebas.
Di bawah ini adalah jumlah seluruh narapidana Rutan Klas II B Wonogiri
terhitung terakhir sampai dengan November 2012.
Tabel 5
Jumlah narapidana di Rutan Wonogiri terhitung terakhir sampai dengan
November 2012
Keterangan :
B1 : Narapidana dengan putusan pidana diatas 1 tahun
B2A : 3 bulan – 1 tahun
B2B : 0 – 3 bulan
B3 : Pidana Subsidier
Dari data diatas menunjukan jumlah total atau keseluruhan dari
narapidana yang berada di Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri yaitu sejumlah
215 narapidana yang terdiri dari narapidana dewasa dan anak-anak.
Berdasarkan tabel di atas, Narapidana di Rutan Klas II B Wonogiri yang
mendapatkan hukuman badan lebih dari 1 (satu) tahun ada sebanyak 169 orang,
yang terdiri dari Narapidana dewasa sebanyak 158 orang dan Narapidana anak
sebanyak 11 orang. Sedangkan sebanyak 46 Narapidana yang terdiri dari
NO Kategori
Jumlah Narapidana
Dewasa Anak
1 B1 158 11
2 B2A 39 1
3 B2B 4 -
4 B3 2 -
Jumlah 203 12
TOTAL 215
56
Narapidana dewasa sebanyak 45 orang dan narapidana anak sebanyak 1 orang,
mendapatkan hukuman badan kurang dari 1 (satu) tahun.
Mengingat persayaratan pidana yang harus dijalani setelah mendapat
remisi minimum masih 9 (sembilan) bulan. Dari narapidana sebanyak 215 orang
tersebut, apabila dilihat dari masa pidana badan yang harus dijalani, maka
sebanyak 158 narapidana yang berhak mengajukan cuti menjelang bebas, karena
mereka termasuk kategori B1, yaitu pidana badan yang harus dijalani lebih dari 1
tahun, sedangkan untuk 46 narapidana yaitu dalam kategori B2A, B2B dan B3
tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan cuti menjelang bebas, karena
pidana badan yang harus dijalani kurang dari 1 (satu) tahun
Tabel 6
Narapidana dengan putusan pidana satu tahun atau lebih
J
u
m
l
a
h
Dari Tabel 6 diatas menunjukkan jumlah total atau keseluruhan
narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri sejumlah 169 (seratus enam
puluh sembilan) orang yang terdiri dari narapidana dewasa dan anak-anak
dengan masa pidana dari 1 tahun 45 hari sampai 3 tahun lebih. Jumlah
No Masa
Pidana
Jumlah
Narapida
na
Menjalani
2/3 dari
masa
pidana
Yang
mengaju
kan
Remisi
Syarat
subtantif dan
administratif
Yang
mengaju
kan
CMB
1 1Th - 3Th 68 46 12 5 5
2 3Th/lebih 101 53 44 44 0
JUMLAH 169 99 56 49 5
57
narapidana dewasa terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) narapidana dan
narapidana anak – anak ada 11 (sebelas) narapidana. Dari tabel diatas juga dapat
dilihat jumlah narapidana yang telah menjalani masa pidananya di Rumah
Tahanan terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) narapidana yang telah
menjalankan 2/3 dari masa pidananya, ini berarti dilihat dari masa pidana yang
telah dijalani ada 99 (sembilan puluh sembilan) narapidana yang berhak atas cuti
menjelang bebas.
Sedangkan jika dilihat dari narapidana yang mendapatkan remisi 17
Agustus yaitu terdiri dari 56 narapidana, ini berarti jika dilihat dari syarat pernah
mendapatkan remisi, maka narapidana yang dapat mengusulkan ijin cuti
menjelang bebas hanya sebanyak 56 (lima puluh enam) naraapidana dari jumlah
narapidana 169 (seratus enam puluh sembilan) orang.
Dari sebanyak 56 (lima puluh enam) narapidana yang boleh mengajukan
ijin cuti menjelang bebas tersebut, ternyata yang memenuhi syarat subtantif dan
syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.4-10 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat ada sebanyak 49 (empat puluh sembilan) narapidana.
Apabila diperhatikan, dari mereka yang memenuhi syarat subtantif dan
syarat administratif untuik mengajukan ijin cuti menjelang bebas, ternyata hanya
ada 5 (lima) narapidana yang menggunakan haknya untuk mengajukan ijin cuti
menjelang bebas. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Rumah
Tahanan Wonogiri, ternyata mereka yang memenuhi syarat subtantif dan syarat
58
administratif yang masa pidananya lebih dari 2 tahun diarahkan untuk
mengajukan permohonan pembebasan bersyarat (Voorwaardelijke
invrijheidstelling), sebab dengan pembebasan bersyarat narapidana bisa
menjalani 1/3 masa pidananya di luar Rumah Tahanan atau Lembaga
Pemasyarakatan.
Data 5 (lima) narapidana yang mengajukan permohonan ijin cuti
menjelang bebas pada periode Januari 2012 sampai November 2012 dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 7
Narapidana Rutan Wonogiri yang mengajukan Cuti Menjelang bebas
No Identitas
Narapidana
Tanggal dan
No putusan
pengadilan
Masa
pidana
Cuti menjelang
bebas
Tanggal
pelaksanaan
1 Dwi atmoko
alias Ope, 41,
laki-laki,
sopir,
Katholik
18-01-2011
NO 243/Pid
B/2010/PN
Klt
1 th 6 bl Wg.119.PK
01.05.06
Tahun 2012,
tanggal 10 jan
2012
12-01-2012 s/d
10-02-2012
2 Gerryansyah,
30, laki-laki,
swasta, islam
25-01-2012
NO 190/Pid
sus/11/PN
Kray
1 th 1 bl Wg.190.PK.
01.05.06
Tahun 2012
28-09-2012 s/d
04-11-2012
3 Febrian
prima, 25,
laki-laki,
mahasiswa,
islam
25-01-2012
No 190/Pid
sus/ II/PN
Kray
1 th 1 bl Wg.12.28.PK
01.05.06
Tahun 2012,
tanggal 28-09-
2012
15-10-2012 s/d
04-11-2012
4 Supriadi, 43,
laki-laki,
buruh, islam
23-09-2011
No 141/Pid
B/ 2010/PN
Wng
1 th 6 bl Wg.25.36 PK
01.05.06 tahun
2011, tanggal
20 okt 2011
24-01-2012 s/d
07-03-20
5 Joko
Marwoto, 32,
laki-laki,
tukang ojek,
islam
21-02-2012
No
03/Pidsus/
12/PN Ska
1 th 2 bl Wg.1494.PK
01.05.06 tahun
2012, tanggal
25 okt 2012
05-12-2012 s/d
13-01-2013
59
Dari tabel 7 diatas, menunjukan data narapidana yang telah mendapatkan
ijin cuti menjelang bebas, adapun dari usulan narapidana yang mengajukan cuti
menjelang bebas sebanyak 5 (lima) orang narapidana yaitu Dwi atmoko,
Gerryansyah, Febrian prima dan Supriadi. Sedangkan Joko marwoto, 32 tahun
yang mendapat masa pidana 1 tahun 2 bulan, sebelumnya belum dapat
mengusulkan ijin cuti menjelang bebas dikarenakan belum lengkapkapnya syarat
yang diajukan yaitu belum adanya penjamin dari pihak keluarga.
Karena Wewenang pemberian izin cuti menjelang bebas selanjutnya dimiliki
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai di atur dalam Pasal 10
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.4-10 tahun 2007 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Selanjutnya pengajuan ijin cuti menjelang
bebas yang diusulkan oleh Kepala Rumah Tahanan Wonogiri kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
Dalam permohonan ijin cuti menjelang bebas ini, peranan dari pihak
Rumah Tahanan klas IIB Wonogiri adalah memfasilitasi narapidana dalam
mengupayakan syarat subtantif dan syarat administratif sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.
M.2.PK.4-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat untuk
memperoleh salah satu dari haknya untuk mendapakan persetujuan atas usulan
ijin cuti menjelang bebas.
60
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi
narapidana di RUTAN Klas IIB Wonogiri
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Rumah Tahanan klas IIB
Wonogiri, ada beberapa hal yang menjadi hambatan- hambatan pemberian izin cuti
menjelang bebas, sehingga menjadi kurang optimalnya pemenuhan hak bagi narapidana
dalam mendapatkan ijin cuti menjelang bebas.
Adapun hambatan – hambatan yang dihadapi yaitu dapat dilihat dari adanya
kelemahan ketentuan dan keterbatasan kemampuan petugas pelaksana pemberian ijin cuti
menjelang bebas, karena tidak semua petugas di Rumah Tahanan klas IIB Wonogiri
memahami prosedur pemberian cuti menjelang bebas.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, adanya waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi dibutuhkan waktu yang cukup lama
karena keterbatasan tenaga jumlah pelaksana yang mengelola pemberian hak – hak warga
binaan.
Jumlah pegawai yang secara administrasi terlihat dalam pembuatan surat
keputusan pemberian hak – hak warga binaan dari jumlah yang terbatas, sedangkan dari
hari ke hari usulan pemberian hak – hak warga binaan semakin bertambah. Untuk surat
keputusan penetapan diterima atau ditolaknya usulan yaitu diproses ditingkat Kantor
Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusi selama 14 (empat belas) hari.
Hambatan lain menurut Roni Asmoro, Amd, S.H selaku Kepala Bidang
Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Wonogiri menyatakan bahwa pihak Rumah
Tahanan lebih melihat pada sisa masa pidana dari narapidana. Jika narapidana
mendapatkan hukuman pidana lebih dari tiga tahun, maka lebih disarankan untuk
61
mengusulkan pembebasan bersyarat saja dibandingkan cuti menjelang bebas bagi
narapidana dengan tidak mengenyampingkan aturan perundang-undangan yang ada.
Narapidana juga lebih memilih untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dibandingkaan
cuti menjelang bebas, sebab menurut mereka pembebasan bersyarat lebih banyak
mengurangi masa pidana mereka di Rumah Tahanan daripada cuti menjelang bebas yang
hanya dapat dijalani dengan melihat jangka waktu ketika narapidana akan mendekati hari
kebebasan atau menjelang masa bebas mereka yaitu sama dengan remisi terakhir yakni
paling lama enam (6) bulan saja.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanung dan Eko narapidana kasus
narkoba, selaku narapidana di Rumah Tahanan menyatakan bahwa pada umumnya
mereka mengetahui tentang hak-hak yang mereka miliki selaku narapidana seperti hak
untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang
bebas, dan hak-hak yang lainnya. Hak-hak yang dari narapidana diketahui ketika mereka
pertama kali menjadi penghuni Rumah Tahanan klas IIB Wonogiri. Namun, mereka
kurang mengetahui tentang syarat-syarat untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, yang
mereka ketahui hanyalah menaati peraturan yang berlaku dengan menjalankan
kewajibannya sebagai narapidana.
Selanjutnya menurut Umi Ratnaningsih, Amd selaku staf di bidang seksi
Pembinaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri mengungkapkan
bahwa salah satu kendala untuk melaksanakan cuti menjelang bebas adalah jaminan dari
keluarga narapidana. Perlu kiranya diketahui, bahwa yang menjadi narapidana di Rumah
Tahanan bukan hanya para pelaku kejahatan yang melakuklan tindak pidana di Kabupaten
62
Wonogiri saja, melainkan juga dari berbagai daerah lain di sekitar atau diluar Kabupaten
Wonogiri. Bagi narapidana yang berasal dari luar Kabupaten Wonogiri biasanya akan
terkendala pada surat jaminan dari kelurga yang disebabkan tempat tinggal keluarga yang
jauh dari Rumah Tahanan Wonogiri. Jaminan dari keluarga narapidana juga harus disertai
dengan jaminan dari Pemerintah setempat dalam hal ini serendah-rendahnya dari Kepala
Kelurahan atau Kepala Desa tempat tinggal narapidana. Beliau mengungkapkan bahwa
ada beberapa keluarga narapidana yang telah membuat surat jaminan untuk narapidana
tetapi mereka tidak mendapat jaminan dari Kepala Kelurahan tempat tinggalnya. Hal ini
merupakan salah satu kendala untuk memberikan izin cuti menjelang bebas bagi
narapidana yang bersangkutan.
63
C. Analisis
1. Pemberian Ijin Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di RUTAN Klas IIB
Wonogiri
Cuti menjelang bebas merupakan salah satu bagian dari pembinaan di Rumah
Tahanan, dimana pembinaan yang meberikan sanksi yang bersifat punitive (bersikap
memidana), juga memberikan reward (imbalan) sebagai salah satu upaya dari program
pembinaan, agar dapat berjalan dan dapat direspon warga binaan pemasyarakatan dengan
baik, seperti tujuan dari system pemasyarakatan yaitu mengupayakan warga binaan untuk
tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum yang pernah dilakukan
dengan harapan nantinya akan ada kesempatan untuk kembali lebih awal dan dapat
diterima oleh masyarakat sekitar serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota
masyarakat lainnya.
Salah satu pelaksanaan hak – hak narapidana dalam system pemasyarakatan yaitu
pemberian ijin cuti menjelang bebas diperuntukan bagi semua narapidana yang telah
mendapatkan remisi saja. Secara riil pemberian ijin cuti menjelang bebas sesudah
narapidana mendapatkan remisi, sementara akan mempengaruhi jumlah penghuni Rumah
Tahanan yang semakin hari bertambah.
Pemberian ijin cuti menjelang bebas sudah berdasarkan aturan dari Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.4-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi pada
pelaksanaannya ternyata tidak mudah, sehingga masih adanya kendala pada syarat-syarat
pemberian ijin cuti menjelang bebas.
64
Dari data yang diperoleh penulis menunjukan bahwa jumlah narapidana yang
diberikan cuti menjelang bebas secara prosedural sudah berjalan dengan baik dengan
adanya penilaian oleh petugas Rumah Tahanan untuk dipastikan layak untuk
mendapatkan hak cuti menjelang bebas untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri
Hukum dan HAM RI oleh Kepala Rumah Tahanan Wonogiri melalui Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Walaupun sudah berjalan dengan baik, akan
tetapi berdasarkan data pada tabel 6 yang penulis temukan bahwa dari 49 (empat puluh
sembilan) narapidana yang mempunyai kesempatan untuk mengajukan hak mereka yaitu
mengajukan permohonan ijin cuti menjelang bebas, ternyata hanya ada 5 (lima)
narapidana yang mengajukan permohonan ijin cuti menjelang bebas.
Mengapa sebagian besar narapidana yang telah memenuhi syarat untuk
mengajukan permohonan ijin cutri menjelang bebas, mereka tidak mengajukan
permohonan tersebut dikarenakan, masa pidana yang harus dijalani lebih dari 2 (dua)
tahun, sehingga mereka lebih memilih mengajukan permohonan pembebasan bersyarat,
karena mereka dapat menjalani 1/3 masa pidananya di luar lembaga Pemasyarakatan atau
Rutan. Selanjutnya, adapun dari mereka yang mengajukan Pembebasan Bersyarat dulunya
tidak mendapatkan salah satu hak lainnya yaitu Cuti menjelang bebas.
Disamping itu tidak mudahnya bagi para narapidana untuk mendapatkan semua
syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan ijin cuti menjelang bebas, yang dikarenakan
tidak semua narapidana di Rumah Tahanan Wonogiri berasal dari Kabupaten Wonogiri,
tetapi banyak juga narapidana yang berasal dari luar Kabupaten Wonogiri. Khusus terkait
dengan persayaratan penjamin dari keluarga yang harus dipenuhi oleh narapidana, maka
65
pihak Rumah Tahanan juga tidak akan memberikan ijin cuti menjelang bebas karena
belum adanya penjamin.
Apabila dilihat dari 49 (empat puluh sembilan) narapidana yang seharusnya
mempunyai kesempatan untuk mengajukan ijin cuti menjelang bebas, ternyata hanya ada
5 (lima) narapidana yang mengajukan ijin cuti menjelang bebas, ternyata ada 1 (satu)
orang yang permohonannya tidak dikabulkan dikarenakan salah satu syarat administratif
yang berupa jaminan dari keluarga ternyata belum ada. .
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi
narapidana di RUTAN Klas IIB Wonogiri
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Rumah Tahanan klas IIB
Wonogiri, ada beberapa hal yang menjadi hambatan- hambatan pemberian izin cuti
menjelang bebas, sehingga menjadi kurang optimalnya pemenuhan hak bagi narapidana
dalam mendapatkan ijin cuti menjelang bebas. Adapun hambatan – hambatan yang
dihadapi, penulis merumuskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian ijin
cuti menjelang bebas adalah :
1. Faktor dari Petugas Rutan
Dalam pelaksanaan pemberian ijin menjelang bebas bagi narapidana
dipengaruhi oleh aparatur pelaksana hukum yaitu para petugas Rumah Tahanan
sendiri. Hal ini dapat dilihat oleh penulis dimana jumlah petugas Rumah tahanan
yang sedikit, padahal petugas harus melaksanakan tugasnya dengan mambantu
memenuhi syarat dan prosedur yang harus dipenuhi narapidana cukup banyak.
Misalnya dalam syarat administrasi, petugas Rutan harus menyalin daftar
66
pelanggaran narapidana dan laporan penelitian untuk narapidana yang mengajukan
ijin cuti menjelang bebas yang memerlukan waktu, lalu ada berkas yang harus disalin
petugas seperti salinan daftar pelanggaran tata tertib dan salinan daftar pengurangan
masa tahanan. Serta, prosedur cuti menjelang bebas yang sampai di Kantor Wilayah
Hukum dan HAM membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari . Sementara di pihak
narapidana tersebut tentunya sudah sangat berharap mengenahi ijin cuti menjelang
bebas datang sesuai dengan usulan dari pihak Rutan. Walaupun sedikit terjadi
keterlambatan, namun hal ini tentunya juga menimbulkan rasa kecewa dari
narapidana jika adanya keterlambatan turunnya Surat keputusan dari Kanwil tersebut.
2. Faktor dari Narapidana
Salah satu persyaratan administratif yang terlebuh dahulu harus dipersiapkan oleh
narapidana untuk mengusulkan ijin cuti menjelang bebas adalah harus ada surat
jaminan dari pihak keluarga terdekat dari narapidana tersebut. Surat jaminan yang
dibuat oleh keluarga narapidana tersebut yang menyatakan bahwa keluarga
narapidana tersebut bersedia untuk menerima kembali narapidana yang bersangkutan
untuk bertempat tinggal di alamat penjamin dan akan membantu penghidupan
narapidana tersebut baik moril maupun materil. Akan tetapi permasalahan surat
pernyataan dari pihak keluarga juga mengalami kesulitan, dikarenakan adanya
sebagian narapidana ada yang berasal dari luar Kabupaten Wonogiri